2009

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 4/PUU-VII/2009

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

ACARA PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA

KAMIS, 18 FEBRUARI 2009

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 4/PUU-VII/2009 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar 1945. PEMOHON -

Robertus

ACARA Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Kamis, 18 Februari 2009, Pukul 14.00 – 14.13 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Prof. Abdul Mukthie, Fadjar, S.H., M.S Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. Maruarar Siahaan, S.H.

Alfius Ngatrin, S.H.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon : -

Zairin Harahap, S.H. Sugito, S.H. Ahmad Khairun, S.H., M.Hum.

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB 1.

KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Sidang Panel untuk Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1X

Assalamualaikum wr.wb, selamat siang selamat sejahtera. Saudara Pemohon atau kuasanya, hadir kuasanya ya? Silakan perkenalkan yang hadir pada hari ini. 2.

KUASA HUKUM PEMOHON : ZAIRIN HARAHAP, S.H. Nama saya Zairin Harahap salah satu kuasa hukum dari Pemohon, terima kasih.

3.

KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD KHAIRUN, S.H., M.Hum. Nama saya Ahmad Khairun salah satu Kuasa Pemohon.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUGITO, S.H. Nama saya Sugito, SH.

5.

KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Sudah empat orang kuasanya ya? Yang satu lagi Pak Ari Yusuf Amir tidak ada ya? Tidak datang, lalu Pemohon Prinsipal juga tidak ada ya? Baik pada sidang beberapa waktu yang lalu Saudara akan memperbaiki permohonan sesuai dengan masukan-masukan dan saransaran dari hakim dan ini sudah dilakukan ya? Nah sekarang untuk sidang kedua masih panel, coba Saudara jelaskan hal-hal apa saja yang diperbaiki, selintas ada tambahan undang-undang diuji, silakan untuk dijelaskan.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON : ZAIRIN HARAHAP, S.H. Terima kasih Yang Mulia, perbaikan yang kami lakukan atas dasar yang diberikan oleh Hakim Panel pada sidang pendahuluan yang pertama, yang pertama, betul seperti yang dikemukakan bahwa

3

permohonan pengujian ini kami masukkan juga Pasal 58 huruf f UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang isinya sama dengan ketentuan sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g. Kemudian juga tambahan yang lain juga sudah kami masukkan disini antara lain putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 22 dan 24 Tahun 2008 yang telah menguji ketentuan mengenai nomor urut calon legislatif itu tidak berlaku lagi tetapi berdasarkan suara terbanyak sehingga ini Putusan Mahkamah Konstitusi ini kami anggap sangat relevan dalam rangka untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan persyaratan sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal-pasal dan undang-undang yang hendak kami mohonkan pengujian itu, itu kami melihat bahwa itu bertentangan atau tidak sejalan dengan kedaulatan rakyat, demikian Yang Mulia, terima kasih. 7.

KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya kalau saya tidak lupa, Saudara sudah saya ingatkan, Mahkamah Konstitusi sudah berulangkali memutus substansi dari yang Saudara kemukakan, meskipun sekarang dikemas dalam undang-undang lain yang berupa Undang-Undang Pemda-nya apalagi tadi Pasal 58 huruf f ya? Itu yang dulu saya minta untuk dipelajari dan di-ekspose disini untuk Saudara membuat argumen–argumen yang bisa melunakkan pendirian Mahkamah, banyak undang-undang dalam Perkara Nomor 14 dan 17 kalau saya tidak salah, yaitu Perkara Nomor 14 tahun 2007 itu berkaitan dengan Pasal 58 huruf f lalu Perkara Nomor 17 yang diajukan oleh ada Budiman Sudjatmiko, ada Henry Yosodiningrat dulu lebih banyak lagi Pak, kalau undang-undang dimohonkan pengujian itu yang (...) nah terhadap itu Mahkamah sudah pernah memutus, maka waktu yang lalu saya katakan secara substantif Mahkamah pernah memutuskan materi yang Saudara persoalkan, meskipun berada di tempat, misalkan yang beda dan diharapkan itu yang harus dikritisi, sehingga Anda punya pendirian Mahkamah besok bisa berpikir ulang dan merenung ulang terhadap pertimbangan-pertimbangan yang lalu karena ada sesuatu yang baru, yang menyebabkan. Kalau Saudara menyinggung Putusan P22 dan 24 suara terbanyak tidak terlalu relevan, karena ini memang tidak terlalu ini karena itu penentuan Caleg terpilih, jadi perkara mengutip pendapat Prof. Sodiki itu sebetulnya bukan pengujian undangundang tapi lebih terkait dengan Pemilukada, tapi itu boleh saja tetapi yang relevan itu sebetulnya adalah undang-undang yang pernah diuji banyak itu, yang Pasal 58 itu sudah berulang-ulang diajukan, tapi saya lihat tidak ada justru perkara-perkara yang pernah diputus MK terkait dengan substansi ini yang paling penting. Tapi ini kesempatan perbaikan sudah lewat ya nanti kami akan sampaikan ke Pleno Hakim RPH untuk dipertimbangkan bagaimana kelanjutan ini, tetapi saya ingin memberi

4

kesempatan dulu kepada Ibu dan Bapak Hakim. Ya jadi sepertinya tidak ada pertanyaan-pertanyaan sayang Anda tidak memperhatikan sidang yang lalu dan itu Putusan MK itu gampang di akses ya? Nah pada kesempatan ini kami akan mengesahkan dulu saja bukti-bukti surat dari Pemohon yang diajukan ada 9 bukti ya? Alat buktinya malah putusan perkara Pilkada bukan perkara pengujian, Anda fotokopi kartu tanda penduduk, bukti P.1 sampai bukti P.9. P. 1, oke kami sahkan, P.2 surat kuasa dari Pak Robertus untuk Pak Zairin dan kawankawan ya? P.3 fotokopi surat keterangan PN Lahat, pernah dipidana penjara selama sembilan tahun dan delapan bulan karena melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal (...) pada tahun 1981 selesai, lumayan ya? Baik kami sahkan P.3 KETUK PALU 1X

P.4 juga keterangan PN Lahat, kok sama ini Mas? 8.

KUASA HUKUM PEMOHON : ZAIRIN HARAHAP, S.H. Kami jelaskan Yang Mulia.

9.

KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, coba P.3, P.4

10.

KUASA HUKUM PEMOHON : ZAIRIN HARAHAP, S.H. Jadi yang P.3 itu Yang Mulia, itu ada keterangan bahwa kutipan putusan itu dalam perkara tersebut tidak dapat ditemukan lagi.

11.

KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Oh ya, tidak ada.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON : ZAIRIN HARAHAP, S.H. Kalau yang P.4 itu yang menerangkan kalau yang bersangkutan pernah dihukum. Jadi yang P.3 ini kita maksudkan memang salinan putusannya memang sudah tidak ada, karena sudah lama sekali perkara ini.

5

13.

KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Baik kami sah saja. KETUK PALU 1X

P.4 nya keterangan ya? P.5 apa ini piagam penghargaan Orari, Ketua Orari ini ya?

KETUK PALU 1X Bukti P.6 fotokopi surat Ketetapan PDIP Nomor, pengurus partai ini ya? Pak Lubertus, Wakil Ketua Bidang Informasi, ya kami sahkan. KETUK PALU 1X

Kemudian P.7 surat keterangan kecakapan amatir radio, piagam juga KETUK PALU 1X P.8 fotokopi surat peserta diklat, ini untuk apa ini? piagam-piagam ini di sini? 14.

KUASA HUKUM PEMOHON : ZAIRIN HARAHAP, S.H. Bahwa yang bersangkutan setelah selesai menjalani hukuman itu sudah diterima oleh masyarakat.

15.

KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ini taubatan nasuha, oke usia berapa itu? 56 ya? masih mudalah ketimbang saya, baik kami sahkan KETUK PALU 1X

6

Nah, selain bukti-bukti surat ini apalagi yang ingin diajukan untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon? 16.

KUASA HUKUM PEMOHON : ZAIRIN HARAHAP, S.H. Seperti yang tadi kami sampaikan Yang Mulia, tadi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22, 24 tadi Yang Mulia kami menganggap itu masih relevan kemudian nanti juga saksi ahli juga akan kami usahakan dari psikolog, dari sosiolog nanti yang menjelaskan bahwa mereka yang sudah, seperti juga saran Yang Mulia pada sidang yang pertama.

17.

KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Baik jadi nanti faksnya diajukan nama-nama calon ke Kepaniteraan ya? Nama-nama keahliannya sehingga relevan. Nah, ini masih panel jadi nanti akan kami laporkan dulu ya ke pleno RPH untuk bagaimana kelanjutan dari permohonan ini, Masih ada yang ingin disampaikan, mungkin kuasa hukum yang lain?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD KHAIRUN.H., S.H., M.Hum Terima kasih Yang Mulia, sebelumnya saya hanya akan menambahkan sedikit bahwa kami telah membaca juga keputusankeputusan yang Mulia maksudkan 14,17 tahun 2007. Kemudian dalam putusan ataupun permohonan yang diajukan pada perkara 17 atau 14 2007 yang lalu memang secara substansi sama dengan apa yang kami ajukan saat ini, namun kami melihat bahwa dalam permohonan tersebut belum ada mengenai kedaulatan yang difokuskan, sedangkan dalam permohonan kami ini kami masukkan ke dalam halaman 15 dimana kami lebih memfokuskan juga salah satu alasan yang berbeda dari permohonan sebelumnya adalah tentang kedaulatan yang ada di tangan rakyat yang kami uraikan dalam dalil permohonan, terima kasih.

19.

KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Baik, tapi mestinya itu putusan-putusan itu you kutip lalu dikritisi mungkin ada argumen-argumen, bahwa ada baru tapi sama sekali tidak disinggung itu di dalam perbaikan. Tapi ya, sudahlah itu sudah lewat, masih ada lagi yang ingin disampaikan, atau tambahan? Cukup ya? Baik, kalau demikian menunggu undangan atau panggilan dari Kepaniteraan tentang sidang berikutnya ya, karena dalam sidang-sidang yang perkara substansi seperti ini sudah berulang-ulang pemerintah, , Mahkamah memanggil pemerintah, DPR, ahli. Tapi nanti biar dipertimbangkan oleh pleno tentang kelanjutan perkara ini ya?

7

Baik dengan demikian sidang untuk perkara ini saya nyatakan selesai dan sidang kami tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.13 WIB

8