2009

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 12/PUU-VII/2009 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 MENGENAI KEPABEANAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

ACARA MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH (III)

JAKARTA SELASA, 25 AGUSTUS 2009

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 12/PUU-VII/2009 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Mengenai Kepabeanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. PEMOHON

-

Philipus P. Soekirno

ACARA Mendengar Keterangan Pemerintah (III) Selasa, 25 Maret 2009, Pukul 11.00 –11.23 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Prof. Dr. Moh. Mahfud. MD., S.H. Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. Maruarar Siahaan, S.H. Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum Dr. Harjono, S.H., M.CL Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum

Ida Ria Tambunan, S.H.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Pemohon : -

Philipus P. Soekirno Julinar (pendamping)

Pemerintah: -

Anwar Suprijadi (Dirjen Bea Cukai) Indra Surya (Departemen Keuangan) Kushaeri Suprianto (Direktur Peraturan dan Penerimaan Kepabeanan Cukai) Crah Bangun (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) Mualimin Abdi (Kabag Penyajian dalam Sidang MK, Dep Hukum dan HAM)

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB

1.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan DPR, Pemerintah dan Saksi/Ahli Pemohon dalam Perkara Nomor 12/PUU-VII/2009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Dipersilakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri.

2.

PEMOHON : PHILIPUS P. SOEKIRNO Terima kasih, Yang Mulia, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Philipus P. Soekirno dari dari Aspembaya dan saya hadir hari ini didampingi oleh pendamping saya Ibu Julinar, S.H, terima kasih.

3.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Pemerintah.

4.

PEMERINTAH : ANWAR SUPRIJADI (DIRJEN BEA DAN CUKAI)

Assalamualaikum wr. wb.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, izinkanlah kami menyampaikan permohonan maaf Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati karena tidak hadir pada sidang ini dan mewakilkan saya sesuai Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU 165/MK/2009. Izinkanlah saya memperkenalkan diri, saya Anwar Suprijadi, kemudian kami didampingi oleh Pak Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pak Kushaeri dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pak Indra dari Departemen Keuangan dan Bapak Crah Bangun dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terima kasih, Yang Mulia. 5.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik, terima kasih. Jadi hari ini dijadwalkan

sebenarnya

mendengarkan

juga

3

keterangan DPR dan Saksi atau Ahli dari Pemohon. Tidak hadir Pak ya, saksi ahlinya? Tidak ada? 6.

PEMOHON : PHILIPUS P. SOEKIRNO Saksi ahli sedang diinvestigasi oleh KY, Pak.

7.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Ya, saksi dan ahlinya, ya. Baik, kalau begitu kita dengarkan saja dulu sekarang jawaban dari Pemerintah atau keterangan Pemerintah, dipersilakan Bapak.

8.

PEMERINTAH : ANWAR SUPRIJADI (DIRJEN BEA DAN CUKAI)

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Izinkanlah saya menyampaikan keterangan Pemerintah atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim konstitusi, izinkanlah saya untuk menyampaikan penjelasan singkat (opening statement) pemerintah atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim konstitusi. Sehubungan dengan permohonan pengujian, constitutional review Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kepabeanan terhadap UndangUndang Dasar 1945 yang dimohonkan oleh Philipus P. Soekirno, bertindak untuk dan atas nama sendiri baik selaku pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Aspembaya (Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya), dan Direktur PT. Agung Kimia Jaya Mandiri, untuk selanjutnya disebut Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VII/2009 tanggal 17 Februari 2009, perkenankan Pemerintah menyampaikan penjelasan singkat (opening statement) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keterangan lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh Pemerintah sebagai berikut : Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya Pemohon menganggap bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Undang-Undang Kepabeanan menyebabkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Pemohon menjadi terganggu. Dan

4

juga persyaratan-persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Kepabeanan tersebut sangat memberatkan Pemohon dalam menjalankan usahanya. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah akan menyampaikan keberatannya secara rinci dan detail dalam keterangan Pemerintah yang akan disampaikan secara resmi kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Terhadap permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon, terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepabeanan, dengan ini Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: pemberian otonomi kepada daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tetap harus memberikan perhatian kepada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar hal tersebut maka pemberian otonomi kepada daerah tetap mempunyai batasan-batasan tertentu yang diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu urusan pemerintah pusat yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada daerah adalah kewenangan di bidang moneter dan fiskal. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pengawasan atas pemenuhan kewajiban-kewajiban kepada negara berupa kewajiban fiskal maupun kewajiban pabean lainnya yang masih melekat pada barang impor yang harus dipenuhi oleh importir sebelum barang tersebut beredar, maka ditetapkanlah kawasan pabean tertentu dimana kegiatan pembongkaran dan penimbunan barang impor yang belum dipenuhi kewajiban kepabeanannya tersebut sepenuhnya di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak dapat ditafsirkan secara parsial. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas tujuh ayat, yang mana antara ayat yang satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karenanya ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut harus dipahami secara utuh dan menyeluruh sebagai norma konstitusi yang mengatur mengenai pemerintah daerah, tidak hanya melihat ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara tersendiri. Sehingga jelas bahwa berdasarkan keteranganketerangan yang telah dipaparkan di atas terlihat bahwa kewenangan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap kawasan pabean tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Terhadap permohonan uji materiil yang yang diajukan oleh

5

Pemohon terkait dengan ketentuan Pasal 6A ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Kepabeanan, dengan ini Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut, dalam rangka reformasi di bidang kepabeanan perubahan dalam Undang-Undang Kepabeanan mengacu kepada prinsip keadilan, transparansi, penyederhanaan proses, dan otomatisasi sistem. Atas dasar prinsip otomatisasi sistem tersebut dan dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi, maka dalam perubahan Undang-Undang Kepabeanan dimasukkan ketentuan mengenai kewajiban registrasi. Hal tersebut di atas didasari adanya pemikiran agar kegiatan kepabeanan yang bersifat administratif dapat dilakukan melalui media elektronik teknologi informasi dengan menggunakan sistem pertukaran data elektronik. Dengan digunakan sistem pertukaran data elektronik dalam kegiatan kepabeanan mengakibatkan adanya konsekuensi para pengguna jasa kepabeanan untuk melakukan registrasi dimana registrasi tersebut bertujuan untuk memastikan hanya orang pengguna jasa kepabeanan yang mempunyai otoritas dan hak yang dapat mengakses dirinya ke jaringan komputer Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau dengan kata lain kewajiban registrasi kepabeanan dilakukan para pengguna jasa kepabeanan untuk mendapatkan hak akses. Bahwa registrasi kepabeanan merupakan suatu proses yang dibutuhkan untuk dapat mengakses sistem kepabeanan yang secara sederhana dapat disamakan dengan proses registrasi kesisteman dalam penggunaan teknologi informasi di bidang lainnya seperti ATM, kartu kredit, layanan e-banking dimana di dalamnya disisipkan suatu nomor PIN agar seseorang dapat mengakses layanan yang disediakan. Pemberlakuan sistem pertukaran data elektronik dan dengan adanya akses ke sistem komputer Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan mempercepat proses penyelesaian prosedur pengeluaran barang. Selain itu sistem ini juga diharapkan dapat meminimalisir importir fiktif dalam penggunaan nomor registrasi orang lain yang masih berlaku untuk mengurus pengeluaran barang impor dari kawasan pabean. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, terhadap permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan ketentuan Pasal 64A ayat (1) dan (2) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan dan ini Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut; institusi kepabeanan di setiap negara mempunyai peranan penting dalam pengawasan keluar masuknya barang di setiap negara hal ini dikarenakan institusi kepabeanan sebagai community protector, pelindung masyarakat karena institusi kepabeanan penjaga pintu gerbang bagi suatu negara dalam hal keluar masuknya barang dari dan ke negara tersebut. Dalam usaha untuk mengantisipasi resiko yang akan terjadi berkenaan dengan adanya tindakan terorisme maka dalam pembentukan Undang-Undang Kepabeanan dimasukkan ketentuan yang berkaitan dengan pergerakan barang impor maupun ekspor yang terkait dengan tindakan terorisme. Di sisi lain, apabila ketentuan-ketentuan

6

a. b. c. d.

mengenai penindakan terhadap barang yang menurut bukti permulaan terkait terorisme dan atau kejahatan lintas batas dihilangkan dalam Undang-Undang Kepabeanan maka akan memperlemah pengawasan terhadap keluar masuknya barang yang berkaitan dengan tindakan terorisme dan atau kejahatan lintas negara. Perlu Pemerintah sampaikan bahwa ketentuan Pasal 64A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan lebih dimaksudkan sebagai bentuk upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna mendukung upaya TNI, Polri dalam membatasi ruang gerak dari para pelaku terorisme dan atau kejahatan lintas negara mengingat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai garda terdepan dalam mengawasi keluar masuknya barang dari dan ke wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak bertindak secara sendiri, melainkan lebih bersifat tindakan secara terkoordinasi dengan instansi lain dan atau instansi yang berwenang dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yaitu TNI/Polri. Ketentuan mengenai adanya koordinasi tersebut juga telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Kepabeanan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, terhadap permohonan uji material yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1), (1A), (2), dan (3) serta Pasal 86A Undang-Undang Kepabeanan dengan ini pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut; tujuan dari audit secara umum adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar regulasi dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Audit kepabeanan adalah suatu proses dari pemeriksaan mengenai kepatuhan pengguna jasa atas peraturan perundang-undangan kepabeanan. Audit kepabeanan dilakukan dalam rangka pengawasan kegiatan kepabeanan sebagai konsekuensi diberlakukannya: sistem self assesment penerapan ketentuan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi pemberian fasilitas kepabeanan dalam rangka mempercepat arus barang dan dokumen impor maupun ekspor. Dalam permohonannya Pemohon telah mencampuradukkan antara sistem audit di Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem audit yang berlaku di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bahwa walau kedua instansi tersebut menjalankan sebagian tugas Departemen Keuangan dalam hal ini sebagai pengelola keuangan negara namun antara keduanya memiliki ruang lingkup pekerjaan yang berbeda. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang diberi kewenangan dalam menjalankan sistem perpajakan yang dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan audit pajak yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak, sedangkan Direktorat

7

Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit kepabeanan untuk menguji tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan penjelasan tersebut di atas Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dapat memberikan putusan yang menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 6A, Pasal 64A, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86A Undang-Undang Kepabeanan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah negara RI. Namun demikian, apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Atas perkenan, perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 25 Agustus 2009 Kuasa Hukum Presiden RI, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Andi Matalatta. Selanjutnya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, keterangan pemerintah tertulis secara lengkap akan disampaikan kemudian karena masih dalam proses finalisasi dari Departemen Hukum dan HAM. Terima kasih, wassalamu’alaikum wr. wb. 9.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Baik, terima kasih wakil dari Pemerintah. Apakah akan ada yang menambahkan? Cukup? Cukup. Baik, sambil menunggu naskah lengkap kalau ada yang sudah bisa diserahkan ke Kepaniteraan supaya diserahkan agar bisa sambil di pelajari. Saya persilakan Pemohon kalau mau menanggapi tadi, jawaban keterangan dari Pemerintah tadi.

10.

PEMOHON: PHILIPUS. P SOEKIRNO Terima kasih Yang Mulia, kami akan menanggapi untuk jawaban ini di persidangan berikutnya,

11.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Di persidangan berikutnya.

12.

PEMOHON: PHILIPUS. P SOEKIRNO Namun, izinkan kami ingin menyampaikan jawaban pertanyaan dari Majelis Hakim di sidang yang lalu.

8

13.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Ya, baik diambil. Panitera, Pemerintah sudah diberi ini? Sudah? Oke, baik kalau begitu sidang kita nyatakan cukup, untuk itu sidang ditutup dan akan dibuka kembali pada sidang berikutnya sesuai dengan pemberitahuan dari Kepaniteraan.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.23 WIB

9