PUTUSAN Perkara Nomor: 29/KPPU-I/2009
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelayanan Jasa Taksi di Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal dan Kota Purwokerto Propinsi Jawa Tengah, yang dilakukan oleh: --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Terlapor I: Kosti Semarang, dengan alamat kantor Jl. Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 11 D Semarang; ---------------------------------------------------------------------2. Terlapor II: PT Wahana Atlas Nusantara (Atlas Group), dengan alamat kantor Jl. Telaga Bodas No. 1 Semarang; --------------------------------------------------------------------3. Terlapor III: PT Centris Multi Persada cabang Semarang, dengan alamat Jl. Majapahit No. 583 Semarang; ---------------------------------------------------------------------4. Terlapor IV: Koperasi Puri Kencana dengan alamat kantor Jl. Rogo Jembangan Raya No. 68 Semarang;-----------------------------------------------------------------------------5. Terlapor V: PT Pandu Persada Sarana Mukti dengan alamat Jl. Kaligawe Km 4/46, Semarang; --------------------------------------------------------------------------------------------6. Terlapor VI: PT Astria Taxi dengan alamat kantor Jl. Kaligawe Km 4/46, Semarang; 7. Terlapor VII: PT Satria Express Perdana cabang Semarang dengan alamat kantor Jl. Bumirejo Kel. Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Semarang; ----------------------------8. Terlapor VIII: Blue Bird cabang Semarang dengan alamat Jl. Brigjen Sudiarto No. 492 Semarang Timur; -------------------------------------------------------------------------------9. Terlapor IX: Kosti Solo dengan alamat Jl. Sumpah Pemuda No. 145 Mojosongo, Solo; 10. Terlapor X: PT Solo Central Taksi dengan alamat JI. Adisucipto No. 7 Solo;----------11. Terlapor XI: PT Mahkota Ratu Taksi dengan alamat JI. Sungai Sambas 15, RT 001 RW 02, Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta 57119; --------------------------------------------12. Terlapor XII: Koperasi Bengawan Taksi dengan alamat di Jl. Merpati II No. 10, Gilingan, Surakarta 57134;--------------------------------------------------------------------------
13. Terlapor XIII: CV Sekar Gelora dengan alamat di Jl. Apel No. 1 RT. 03 RW. 02 Jajar, Laweyan, Surakarta; -------------------------------------------------------------------------14. Terlapor XIV: CV Sakura Sari Taksi dengan alamat di Jl. Kartopuran No. 88A RT.03 RW. 03 Jayengan, Serengan, Surakarta; -------------------------------------------------15. Terlapor XV: Koperasi Banyumas Taksi dengan alamat di Jl. Stadion Mini IV Blok B No. 42, Purwokerto Selatan, Banyumas; ------------------------------------------------------16. Terlapor XVI: Koperasi Satria Transport dengan alamat di Jalan Pemuda Purwokerto;-------------------------------------------------------------------------------------------17. Terlapor XVII: Koperasi Dita Ayu Bahari dengan alamat di Komplek Pertokoan Blok B No. 8 Terminal Bus Kota Tegal; ---------------------------------------------------------18. Terlapor XVIII: PT Wahana Eka Lestari (Atlas Group) dengan alamat di Jl. Telaga Bodas No. 1 Semarang; -----------------------------------------------------------------------------19. Terlapor XIX: DPD Organda Propinsi Jawa Tengah dengan alamat di Jl. Kedasih No. 30 Lt. II Semarang, Jawa Tengah; -----------------------------------------------------------20. Terlapor XX: DPC Organda Kota Semarang dengan alamat di Jl. Sendowo Barat No. 31A Semarang, Jawa Tengah; ----------------------------------------------------------------21. Terlapor XXI: DPC Organda Kota Surakarta dengan alamat di Jl. Menteri Supeno No. 7 Surakarta, Jawa Tengah; --------------------------------------------------------------------22. Terlapor XXII: DPC Organda Kabupaten Banyumas dengan alamat di Jl. Margantara Tanjung, DLLAJ Purwokerto, Jawa Tengah; -------------------------------------23. Terlapor XXIII: DPC Organda Kota Tegal dengan alamat di Jl. Sangir 2, DLLAJ Tegal, Jawa Tengah; --------------------------------------------------------------------------------mengambil Putusan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------Majelis Komisi: -----------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ----------------Setelah mendengar keterangan para Terlapor; ------------------------------------------------Setelah mendengar keterangan para Saksi; ----------------------------------------------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut “LHPP”); -------------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”);-------------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -------------------------------------Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”); --------------
halaman 2 dari 32
TENTANG DUDUK PERKARA
1. Menimbang bahwa berdasarkan data dan informasi yang berkembang di masyarakat, Sekretariat Komisi melakukan monitoring terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 terkait dengan Pelayanan Jasa Taksi di Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Purwokerto dan Kota Tegal di Propinsi Jawa Tengah; -----------------------------------------------------------------------------------------2. Menimbang bahwa setelah melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaku usaha, Sekretariat Komisi menyimpulkan adanya kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang disusun dalam bentuk Resume Monitoring; -------------------------------3. Menimbang bahwa setelah melakukan Kegiatan Pemberkasan terhadap Resume Monitoring, Sekretariat Komisi menyusun dan menyampaikan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Komisi untuk dilakukan Gelar Laporan; --------------------------------4. Menimbang bahwa berdasarkan Rapat Gelar Laporan, Komisi menilai Laporan Dugaan Pelanggaran layak untuk dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan 5. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 127/KPPU/PEN/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 29/KPPU-I/2009 terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 4 Desember (vide bukti A3); ---------------------------------------------------6. Menimbang
bahwa
untuk
melaksanakan
Pemeriksaan
Pendahuluan,
Komisi
menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 238/KPPU/KEP/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 29/KPPU-I/2009 (vide bukti A2); -----------------------------7. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1107/SJ/ST/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan (vide bukti A1) ---------------------------------------------------------------------------------------8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (vide Bukti A46); --------------------------------------------------------9. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 148/KPPU/PEN/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 29/KPPU-I/2009 terhitung sejak tanggal 7 Desember 2009 sampai dengan tanggal 5 Maret 2009 (vide Bukti A48); -------10. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 263/KPPU/KEP/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang halaman 3 dari 32
Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 29/KPPU-I/2009 (vide bukti A49); --------------------------------------------11. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1379/SJ/ST/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A47) 12. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 120/KPPU/KEP/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 29/KPPU-I/2009 terhitung sejak tanggal 8 Maret 2010 sampai dengan tanggal 20 April 2010 (vide Bukti A98); ----------------------------------------------13. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 121/KPPU/KEP/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 29/KPPU-I/2009 (vide bukti A99); -------------------------------------------------------------------------------------14. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 292/SJ/ST/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A97); ------------------------------------------------------------------------15. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi;--------------------------------------------------16. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; ----------------17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; ------------------------------------------------------------18. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi: -------------------------------------------------------------------------------------------18.1
Terlapor I, KOSTI Semarang; ------------------------------------------------------------18.1.1
Badan usaha yang berbentuk badan hukum Koperasi berdiri pada tanggal
24
Juli
1996
dengan
Badan
Hukum
No.
12632/BH/KWK.II/I/1996 yang pada awalnya bernama Koperasi Sopir Taksi (KOSTI) Semarang dan kemudian nama menjadi Koperasi Sopir
halaman 4 dari 32
Transportasi
(KOSTI)
Semarang
dengan
Badan
Hukum
No.
180.08/BH/PAD/03; ------------------------------------------------------------18.1.2
Nama resmi Terlapor I adalah Koperasi Sopir Transportasi (KOSTI) Semarang dengan alamat kantor di Jl. Jl. Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 11 D Semarang; --------------------------------------------------
18.1.3
Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.1.4
Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Semarang untuk pengadaan taksi sebanyak 200 (dua ratus) unit taksi dan saat ini memiliki 200 (dua ratus) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama ”KOSTI Semarang”; ------------------------------------------------------------------------
18.1.5
Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah milik anggota dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota hanya boleh memiliki 1 (satu) unit taksi; -----------------------------------------------------
18.2
Terlapor II, Wahana Atlas Nusantara (Atlas Group); ---------------------------------18.2.1
Badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang berdiri berdasarkan Akte Notaris Dwi Kimtoro, SH No. 26 tanggal 26 Mei 2006; ------------------------------------------------------------
18.2.2
Nama resmi Terlapor II adalah PT Wahana Atlas Nusantara alamat kantor di Jl. Telaga Bodas No. 1 Semarang, telepon (024) 6591717; ----
18.2.3
Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.2.4
Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Semarang untuk pengadaan taksi sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit taksi dan saat ini memiliki 120 (seratus dua puluh) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama ”Atlas Taksi”; --------------------------------------------------------------
18.2.5
Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah dimiliki oleh perusahaan; --------------------------------------------------------
18.2.6
Selain itu, Atlas Group juga memiliki 100 (seratus) armada taksi yang dimiliki oleh perorangan yang dikelola dibawah PT Wahana Eka Lestari yang Direksi dan alamat perusahaannya sama dengan PT Wahana Atlas Nusantara, namun beda pool taksi diantara keduanya; ----
18.2.7
Taksi yang dikelola PT Wahana Eka Lestari dioperasikan dengan nama ”New Atlas Taksi”;---------------------------------------------------------------
18.3
Terlapor III, PT Centris Multi Persada; -------------------------------------------------18.3.1
Badan usaha yang merupakan cabang dari hukum Perseroan Terbatas (PT) Centris Multi Persada, cabang Semarang berdiri tahun 1989; ------halaman 5 dari 32
18.3.2
Nama resmi Terlapor III adalah PT Centris Multi Persada cabang Semarang dengan alamat kantor di Jl. Jl. Majapahit No. 583 Semarang.; -------------------------------------------------------------------------
18.3.3
Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.3.4
Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Semarang untuk pengadaan taksi sebanyak 100 (seratus dua puluh) unit taksi dan saat ini memiliki 76 (tujuh puluh enam) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama ”Semarang City”;----------------------------------------------------------
18.3.5
Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah dimiliki oleh perusahaan; --------------------------------------------------------
18.4
Terlapor IV, Koperasi Puri Kencana; ----------------------------------------------------18.4.1
Badan usaha yang berbentuk badan hukum Koperasi berdiri pada tahun 1988;--------------------------------------------------------------------------------
18.4.2
Nama resmi Terlapor IV adalah Koperasi Primer Pariwisata Puri kencana dengan alamat kantor di Jl. Rogo Jembangan Raya No. 68 Semarang; -------------------------------------------------------------------------
18.4.3
Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.4.4
Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Semarang untuk pengadaan taksi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) unit taksi dan saat ini memiliki 60 (enam puluh) unit armada taksi yang dioperasikan; ---------------------
18.4.5
Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah milik perorangan bukan milik koperasi; --------------------------------------
18.5
Terlapor V, PT Pandu Persada Sarana Mukti; ------------------------------------------18.5.1
Badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang berdiri pada bulan Maret 2004; ------------------------------------------
18.5.2
Nama resmi Terlapor V adalah PT Pandu Persada Sarana Mukti dengan alamat kantor di Jl. Kaligawe Km 4/46, Semarang; -------------------------
18.5.3
Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.5.4
Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Semarang untuk pengadaan taksi sebanyak 100 (seratus dua puluh) unit taksi dan saat ini memiliki 70 (tujuh puluh) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama ”Pandu Taksi”; --------------------------------------------------------------------
18.5.5
Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah dimiliki oleh perusahaan; --------------------------------------------------------
halaman 6 dari 32
18.6
Terlapor VI, PT Astria Taxi; --------------------------------------------------------------18.6.1
Badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT); ---
18.6.2
Nama resmi Terlapor VI adalah PT Astria Eka Nugraha dengan alamat kantor di Jl. Kaligawe Km 4/46, Semarang; ----------------------------------
18.6.3
Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.6.4
Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Semarang untuk pengadaan taksi sebanyak 25 (dua puluh lima) unit taksi dan saat ini memiliki 25 (dua puluh lima) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama ”Astria Taksi”; --------------------------------------------------------------------
18.7
Terlapor VII, PT Satria Express Perdana cabang Semarang; -------------------------18.7.1
Badan usaha yang merupakan cabang dari badan hukum Perseroan Terbatas (PT) Satria Express Perdana, cabang Semarang berdiri tahun 2005.; -------------------------------------------------------------------------------
18.7.2
Nama resmi Terlapor V adalah PT Satria Express Perdana cabang Semarang dengan alamat kantor di Jl. Bumirejo Kel. Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Semarang; --------------------------------------------------
18.7.3
Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.7.4
Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Semarang untuk pengadaan taksi sebanyak 200 (dua ratus) unit taksi dan saat ini memiliki 124 (seratus dua puluh empat) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama ”Express Taksi”;-----------------------------------------------------------
18.7.5
Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah dimiliki oleh perorangan dengan ketentuan 1 (satu) orang hanya boleh memiliki 1 (satu) armada; -------------------------------------------------------
18.8
Terlapor VIII, Blue Bird cabang Semarang; --------------------------------------------18.8.1
Badan usaha yang merupakan cabang dari badan hukum Perseroan Terbatas (PT) Blue Bird Pusaka, cabang Semarang berdiri tahun 2007; -
18.8.2
Nama resmi Terlapor VIII adalah PT Blue Bird Pusaka cabang Semarang dengan alamat kantor di Jl. Brigjen Sudiarto No. 492 Semarang Timur, telepon (024) 6701234; ------------------------------------
18.8.3
Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.8.4
Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Semarang untuk pengadaan taksi sebanyak 300 (tiga ratus) unit taksi dan saat ini memiliki 200 (dua ratus) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama ”Blue Bird”; -halaman 7 dari 32
18.8.5
Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah dimiliki oleh perusahaan; --------------------------------------------------------
18.9
Terlapor IX, Kosti Solo; -------------------------------------------------------------------18.9.1
Badan usaha yang berbentuk badan hukum Koperasi yang didirikan pada tahun 1994 yang awalnya bernama Koperasi Sopir Taksi (KOSTI) Solo dan kemudian berganti mana menjadi Koperasi Sopir Transportasi (KOSTI) Solo; --------------------------------------------------------------------
18.9.2
Nama resmi Terlapor IX adalah Koperasi Sopir Transportasi (KOSTI) Solo dengan alamat kantor di Jl. Sumpah Pemuda No. 145 Mojosongo, Solo; --------------------------------------------------------------------------------
18.9.3
Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa taksi; --------------------------------------------------------------------------------
18.9.4
Saat ini memiliki 152 (seratus lima puluh dua) unit armada taksi yang dioperasikan ”KOSTI Solo”; ---------------------------------------------------
18.9.5
Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah milik anggota dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota hanya boleh memiliki 1 (satu) armada taksi.; ------------------------------------------------
18.10 Terlapor X, Solo Central Taksi; ----------------------------------------------------------18.10.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan pada 12 September 1989; ------------------------------------18.10.2 Nama resmi Terlapor X adalah PT Solo Central Taksi dengan alamat di JI. Adisucipto No. 7 Solo; ------------------------------------------------------18.10.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengusahakan jasa angkutan taksi; -------------------------------------------------------------------18.10.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Surakarta untuk pengadaan taksi sebanyak 200 (dua ratus) unit taksi dan saat ini memiliki 72 (tujuh puluh dua) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama ”Solo Central Taksi”; -------------------------------------------------------------------18.10.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang dioperasikan dimiliki oleh perusahaan; -----------------------------------------------------------------18.11 Terlapor XI, PT Mahkota Ratu Taksi; ---------------------------------------------------18.11.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan pada tahun 2002; ----------------------------------------------18.11.2 Nama resmi Terlapor XI adalah PT Mahkota Ratu Taksi dengan alamat di JI. Sungai Sambas 15, RT 001 RW 02, Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta 57119, telpon (0271) 656747; --------------------------------------
halaman 8 dari 32
18.11.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengusahakan jasa angkutan taksi; -------------------------------------------------------------------18.11.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Surakarta untuk pengadaan taksi sebanyak 100 (seratus) unit taksi dan saat ini memiliki 97 (sembilan puluh tujuh) unit armada taksi yang dioperasikan; ------------18.11.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang dioperasikan bukan dimiliki oleh perusahaan melainkan dimiliki oleh perorangan;-----------18.12 Terlapor XII, Koperasi Bengawan Taksi; -----------------------------------------------18.12.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Koperasi berdasarkan Akte Pendirian Koperasi tertanggal 17 November 1999 yang disahkan oleh Kantor Wilayah Propinsi Jawa tengah Kantor Departemen Kotamadya Surakarta Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah tanggal 26 November 1999 dengan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha
Kecil
dan
Menengah
Nomor:
138/BH/KDK.11-
031/XI/1999; ---------------------------------------------------------------------18.12.2 Nama resmi Terlapor XII adalah Koperasi Bengawan Surakarta dengan alamat kantor di Jl. Merpati II No. 10, Gilingan, Surakarta 57134, telepon (0271) 715098; ---------------------------------------------------------18.12.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah simpan pinjam, mengadakan usaha jasa transportasi dan atau taksi, perbengkelan, dan spare part; ----18.12.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Surakarta untuk pengadaan taksi sebanyak 50 (lima puluh) unit taksi dan saat ini memiliki 50 (lima puluh) unit taksi, namun hanya 46 (empat puluh enam) unit yang sudah bisa dioperasikan dengan nama ”Bengawan Taksi”; -----------------------18.12.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan bukan dimiliki oleh Koperasi melainkan dimiliki oleh perorangan; -------------18.13 Terlapor XIII, CV Sekar Gelora; ---------------------------------------------------------18.13.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Persekutuan Komanditer (CV) yang didirikan pada bulan September 2005;--------------------------18.13.2 Nama resmi Terlapor XIII adalah CV Sekar Gelora dengan alamat kantor di Jl. Apel No. 1 RT. 03 RW. 02 Jajar, Laweyan, Surakarta; ----18.13.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa taksi; -------------------------------------------------------------------------------18.13.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Surakarta untuk pengadaan taksi sebanyak 100 (seratus) unit taksi dan saat ini memiliki 56 (lima puluh enam) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama ”Gelora Taksi”;-----------------------------------------------------------------------------halaman 9 dari 32
18.13.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan dimiliki oleh perusahaan sebanyak 8 (delapan) armada dan sisanya dimiliki oleh perorangan; -----------------------------------------------------------------------18.14 Terlapor XIV, Sakura Sari Taksi; --------------------------------------------------------18.14.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Persekutuan Komanditer (CV) yang didirikan pada 28 Oktober 2005; --------------------------------18.14.2 Nama resmi Terlapor XIV adalah CV Sakura Sari Taksi dengan alamat kantor di Jl. Kartopuran No. 88A RT.03 RW. 03 Jayengan, Serengan, Surakarta, telepon (0271) 644194; --------------------------------------------18.14.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa taksi; -------------------------------------------------------------------------------18.14.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Surakarta untuk pengadaan taksi sebanyak 20 (dua puluh) unit taksi dan saat ini memiliki 15 (lima belas) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama ”Sakura Taksi”;-----------------------------------------------------------------------------18.14.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan dimiliki oleh perusahaan; -----------------------------------------------------------------18.15 Terlapor XV, Koperasi Banyumas Taksi; -----------------------------------------------18.15.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Koperasi berdiri pada tahun 2004;-------------------------------------------------------------------------------18.15.2 Nama resmi Terlapor XV adalah Koperasi Banyumas Taksi dengan alamat kantor di Jl. Stadion Mini IV Blok B No. 42, Purwokerto Selatan, Banyumas; -------------------------------------------------------------18.15.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa taksi; -------------------------------------------------------------------------------18.15.4 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Bupati Banyumas untuk pengadaan taksi sebanyak 50 (lima puluh) unit taksi dan saat ini memiliki 50 (lima puluh) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama ”KOBATA”; 18.15.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah milik perorangan bukan milik koperasi; -------------------------------------18.16 Terlapor XVI, Koperasi Satria Transport; ----------------------------------------------18.16.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Koperasi berdiri pada tahun 2007;-------------------------------------------------------------------------------18.16.2 Nama resmi Terlapor XVI adalah Koperasi Satria Taksi dengan alamat kantor di Jalan Pemuda Purwokerto, telepon (0281) 7669200/7669400; 18.16.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa taksi; --------------------------------------------------------------------------------
halaman 10 dari 32
18.16.4 Memiliki 12 (dua belas) unit taksi yang dioperasikan dengan nama ”Satria Taksi”, yang memperoleh ijin dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah; ----------------------18.16.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah milik perorangan bukan milik koperasi; -------------------------------------18.17 Terlapor XVII, Koperasi Bahari; ---------------------------------------------------------18.17.1 Badan usaha yang berbentuk badan hukum Koperasi berdiri pada tahun 2000;-------------------------------------------------------------------------------18.17.2 Nama resmi Terlapor XVII adalah Koperasi Pengemudi Angkutan Kota ”Dita Ayu Bahari” dengan alamat kantor di Komplek Pertokoan Blok B No. 8 Terminal Bus Kota Tegal, telepon (0283) 32322; ---------18.17.3 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa taksi; -------------------------------------------------------------------------------18.17.4 Memiliki 25 (dua puluh lima) unit taksi yang dioperasikan dengan nama ”Taksi Bahari”, yang mana 10 (sepuluh) unit memperoleh ijin dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah dan 15 (lima belas) unit taksi memperoleh ijin dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tegal;-------------------18.17.5 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah milik perorangan bukan milik koperasi; -------------------------------------18.18 Terlapor XVIII, PT Wahana Eka Lestari; -----------------------------------------------18.18.1 Nama resmi Terlapor XVIII adalah PT Wahana Eka Lestari alamat kantor di Jl. Telaga Bodas No. 1 Semarang, telepon (024) 6591717; ---18.18.2 Usaha yang dijalankan diantaranya adalah mengadakan usaha jasa taksi; -------------------------------------------------------------------------------18.18.3 Ijin Prinsip yang diperoleh dari Walikota Semarang untuk pengadaan taksi sebanyak 100 (seratus dua puluh) unit taksi dan saat ini memiliki 100 (seratus dua puluh) unit armada taksi yang dioperasikan dengan nama ”New Atlas Taksi”; ------------------------------------------------------18.18.4 Status kepemilikan mobil dari armada taksi yang digunakan adalah dimiliki oleh perorangan; -------------------------------------------------------18.19 Terlapor XIX, DPD Organda Propinsi Jawa Tengah; ---------------------------------18.19.1 Organisasi yang membina Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda di tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; ------------------------------------18.19.2 Nama resmi Terlapor XIX adalah Dewan Pimpinan Daerah Organda Propinsi Jawa Tengah, dengan alamat di Jl. Kedasih No. 30 Lt. II Semarang, Jawa Tengah; -------------------------------------------------------halaman 11 dari 32
18.20 Terlapor XX, DPC Organda Kota Semarang; ------------------------------------------18.20.1 Organisasi yang mewadahi para pengusaha angkutan orang maupun angkutan
barang
di
wilayah
Kotamadya
Semarang,
meliputi
diantaranya angkutan barang, angkutan kota dalam Propinsi (AKDP), angkutan kota antar propinsi (AKAP), angkutan kota, taksi; -------------18.20.2 Nama resmi Terlapor XX adalah Dewan Pimpinan Cabang Organda Kota Semarang, dengan alamat di Jl. Sendowo Barat No. 31A Semarang, Jawa Tengah; -------------------------------------------------------18.21 Terlapor XXI, DPC Organda Kota Surakarta; ------------------------------------------18.21.1 Organisasi yang mewadahi para pengusaha angkutan orang maupun angkutan
barang
di
wilayah
Kotamadya
Surakarta,
meliputi
diantaranya angkutan barang, angkutan kota dalam Propinsi (AKDP), angkutan kota antar propinsi (AKAP), angkutan kota, taksi; -------------18.21.2 Nama resmi Terlapor XXI adalah Dewan Pimpinan Cabang Organda Kota Surakarta, dengan alamat di Komplek DLLAJ Kota Surakarta Jl. Menteri Supeno No. 7 Surakarta, Jawa Tengah; ----------------------------18.22 Terlapor XXII, DPC Organda Kabupaten Banyumas; --------------------------------18.22.1 Organisasi yang mewadahi para pengusaha angkutan orang maupun angkutan
barang
di
wilayah
Kabupaten
Banyumas,
meliputi
diantaranya angkutan barang, angkutan kota dalam Propinsi (AKDP), angkutan kota antar propinsi (AKAP), angkutan kota, taksi; -------------18.22.2 Nama resmi Terlapor XXII adalah Dewan Pimpinan Cabang Organda Propinsi Kabupaten Banyumas, dengan alamat di Jl. Margantara Tanjung, DLLAJ Purwokerto, Jawa Tengah; -------------------------------18.23 Terlapor XXIII, DPC Organda Kota Tegal; --------------------------------------------18.23.1 Organisasi yang mewadahi para pengusaha angkutan orang maupun angkutan barang di wilayah Kotamadya Tegal, diantaranya angkutan barang, angkutan kota dalam Propinsi (AKDP), angkutan kota antar propinsi (AKAP), angkutan kota, taksi; --------------------------------------18.23.2 Nama resmi Terlapor XXIII adalah Dewan Pimpinan Cabang Organda Kota Tegal, dengan alamat di Jl. Sangir 2, DLLAJ Tegal, Jawa Tengah; 18.24 Tentang Tarif Taksi;------------------------------------------------------------------------18.24.1 Bahwa tarif taksi yang berlaku di Kota Semarang ada 3 (tiga) jenis yaitu:-------------------------------------------------------------------------------18.24.1.1
Tarif atas (buka pintu/flag fall/km pertama Rp 5.000, pulsa Rp 275/100 m, uang tunggu Rp 27.500/jam); -------
halaman 12 dari 32
18.24.1.2
Tarif bawah (buka pintu/flag fall/km pertama Rp 4.500, pulsa Rp 250/100 m, uang tunggu Rp 25.000/jam); -------
18.24.1.3
Tarif lama (buka pintu/flag fall/km pertama Rp 4.000, pulsa Rp 225/100 m, uang tunggu Rp 22.500/jam); -------
18.24.2 Bahwa para pengusaha taksi di kota Semarang membuat kesepakatan untuk menentukan tarif taksi tersebut pada tanggal 23 Mei 2008 yang ditandatangani oleh semua pengusaha di kota Semarang (New Atlas Taxi, Kosti Taxi, Centris Taxi, Puri Kencana Taxi, Pandu Taxi & Astrea, Blue Bird Taxi, dan Satria Taxi); ------------------------------------18.24.3 Bahwa tarif taksi yang berlaku di Kota Semarang tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan DPC Organda Kota Semarang Nomor SKEP: 001/DPC/V/2008 tertanggal 24 mei 2008 tentang Penetapan Tarip Angkutan Penumpang dengan Taksi Non Ekonomi di Kota Semarang; 18.24.4 Bahwa tarif taksi yang berlaku di Kota Surakarta adalah: buka pintu/flag fall/km pertama Rp 4.500, pulsa Rp 275/100 m, uang tunggu Rp 27.500/jam);------------------------------------------------------------------18.24.5 Bahwa tarif taksi yang berlaku di Kota Surakarta tersebut didasarkan pada Surat Keputusan DPC Organda Kota Surakarta Nomor: 007/DPC/V/2008 tertanggal 24 Mei 2008 tentang Penetapan Tarip Angkutan Penumpang dengan Taksi Non Ekonomi di Kota Surakarta; -18.24.6 Bahwa tarif taksi yang berlaku di Kota Purwokerto (Banyumas) adalah: buka pintu/flag fall/km pertama Rp 5.000, pulsa Rp 275/100 m, uang tunggu Rp 25.000/jam. Tarif ini awalnya dipakai oleh Taksi Kobata yang kemudian diikuti oleh Satria Taksi; ------------------------------------18.24.7 Bahwa tarif taksi yang berlaku di Kabupaten Banyumas tersebut didasarkan pada hasil pertemuan antara DPC Organda Banyumas, pelaku usaha transportasi, Assekbang dan Dinas Perhubungan setempat pada tanggal 23 Mei 2008 menjelang pemberlakuan kenaikan BBM pada 24 Mei 2008 pukul 00.00 WIB; -----------------------------------------18.24.8 Bahwa DPC Organda Kabupaten Banyumas tidak menerbitkan Surat Keputusan mengenai tarif taksi yang berlaku di kota Purwokerto; ------18.24.9 Bahwa penetapan tarif taksi yang tertuang dalam Surat Keputusan DPC Organda setempat maupun hasil pertemuan antara DPC Organda setempat dengan pengusaha taksi merupakan dasar yang dipakai oleh pemerintah setempat (biasanya Balai Metrologi) setempat untuk melakukan tera pada alat argometer yang dipasang di armada taksi; -----
halaman 13 dari 32
18.24.10 Bahwa DPD Organda Propinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SKEP.050/DPP/V/2008 tertanggal 24 Mei 2008 tentang Penetapan tarip Angkutan Penumpang dengan Taksi Non Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah, yang memutuskan menaikkan tarif taksi di Propinsi Jawa Tengah yaitu: -----------------------------------------18.24.10.1
Tarif Lama: flag fall Rp 4.000, pulsa Rp 225/100 m, uang tunggu Rp 22.500/jam. ---------------------------------
18.24.10.2
Tarif baru, terdiri atas: ----------------------------------------
Tarif bawah: flag fall Rp 4.500, pulsa Rp 250/100 m, uang tunggu Rp 25.000/jam. ----------------------------
-
Tarif atas: flag fall Rp 5.000, pulsa Rp 275/100 m, uang tunggu Rp 27.500/jam.-----------------------------
18.24.11 Bahwa khusus untuk kota Tegal dan sekitarnya belum diperoleh informasi yang memadai mengenai tarif yang berlaku dan jumlah armada taksi yang beroperasi, namun informasi sementara dari pihak DPD Organda Propinsi Jawa Tengah menyatakan penetapan tarif yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPD Organda Propinsi Jawa Tengah tersebut merupakan masukan dari semua DPC Organda kota/kabupaten di Jawa Tengah termasuk diantaranya kota Tegal; ------18.24.12 Bahwa untuk pengantaran diluar kota, beberapa pengusaha taksi menerbitkan tarif yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai acuan tarif armada taksinya; -----------------------------------------------------------18.24.13 Bahwa pada tanggal 16 Februari 2010 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah mengundang seluruh pengusaha taksi yang ada di Jawa Tengah dan beberapa unsur pemerintah dari Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Boyolali untuk hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2010 di Kantor Dinas Hubkominfo Propinsi Jawa Tengah Jl. Siliwangi No. 537 Semarang dengan agenda rapat penanganan tarif taksi di Propinsi Jawa Tengah;----------------------------------------------------------------------------18.24.14 Bahwa hasil rapat tanggal 17 Februari 2010 tersebut diantaranya adalah masing-masing
pengusaha
taksi
diharuskan
menyampaikan
permohonan persetujuan tarif taksi kepada Bupati/Walikota/Gubernur setempat, dan nantinya Bupati/Walikota/Gubernur akan menyampaikan persetujuan tarif taksi yang diajukan oleh masing-masing pengusaha taksi; --------------------------------------------------------------------------------
halaman 14 dari 32
18.24.15 Bahwa untuk kota Semarang, dapat diuraikan hal-hal berikut: -----------18.24.15.1
Walikota Semarang menerbitkan Keputusan Walikota Semarang
Nomor
551.2/056
tentang
Persetujuan
Penetapan Tarif Angkutan Taksi Batas Atas dan Batas Bawah di Kota Semarang tertanggal 3 Maret 2010; ------18.24.15.2
Keputusan Walikota Semarang tersebut diberlakukan untuk semua angkutan taksi yang beroperasi dan memperoleh ijin dari Pemerintah Kota Semarang, yaitu taksi dari: Kosti Semarang, Wahana Atlas Nusantara dan Wahana Eka Lestari (Atlas Group), PT Centris Multi Persada, Koperasi Puri Kencana, PT Pandu Persada Saranamukti, PT Astria Taxi, PT Satria Express Perdana, dan Blue Bird Semarang; ---------------------------
18.24.16 Bahwa untuk kota Surakarta, dapat diuraikan hal-hal berikut: -----------18.24.16.1
Kosti
Solo
menyampaikan
Surat
Permohonan
Persetujuan Tarip kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota
Surakarta
pada
tanggal
5
Februari
2010
sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 008/KS1007.2/B02/II/2010 yang ditandatangani oleh Bhayu selaku Ketua Koperasi dan TB. Marsudi selaku Sekretaris Koperasi; -------------------------------------------18.24.16.2
Kosti
Solo
menyampaikan
Surat
Permohonan
Persetujuan Tarif Taksi kepada Walikota Surakarta pada tanggal 20 Februari 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat
Nomor:
011/KS-1006/B02/II/2010
yang
ditandatangani oleh Bhayu selaku Ketua Koperasi dan diketahu oleh Joko Suprapto selaku Ketua Organda Kota Surakarta; -------------------------------------------------------18.24.16.3
Dinas Perhubungan Kota Surakarta menyampaikan Surat Persetujuan Penetapan Tarif Angkutan Taksi yang diajukan oleh Kosti Solo pada tanggal 25 Februari 2010 sebagaimana
tertuang
dalam
Surat
Nomor:
551.2/503.3/II/2010 yang ditandatangani oleh Drs. Yosca Herman Soedradjad, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan atas nama Walikota Surakarta; --------------18.24.16.4
PT
Solo
Central
Taksi
menyampaikan
Surat
Permohonan Persetujuan Penetapan Tarif Taksi kepada halaman 15 dari 32
Walikota Surakarta pada tanggal 4 Januari 2010 sebagaimana
tertuang
dalam
Surat
Nomor:
20/Dirut/SCT/I/2010 yang ditandatangani oleh Dedi Wuryandari selaku Direktur Utama; ------------------------18.24.16.5
Dinas Perhubungan Kota Surakarta menyampaikan Surat Persetujuan Penetapan Tarif Angkutan Taksi yang diajukan oleh PT Solo Central Taksi pada tanggal 25 Februari 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 551.2/503.3/II/2010 yang ditandatangani oleh Drs. Yosca Herman Soedradjad, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan atas nama Walikota Surakarta; -------
18.24.16.6
PT Solo Central Taksi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/Dirut/P/SCT/II2010 pada tanggal 26 Februari 2010 mengenai Tarif Angkutan Taksi PT Solo Central Taksi yang berlaku; -----------------------------------
18.24.16.7
Dinas Perhubungan Kota Surakarta menyampaikan Surat Persetujuan Penetapan Tarif Angkutan Taksi yang diajukan oleh PT Mahkota Ratu Taksi pada tanggal 25 Februari 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 551.2/503.6/II/2010 yang ditandatangani oleh Drs. Yosca Herman Soedradjad, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan atas nama Walikota Surakarta; -------
18.24.16.8
PT Mahkota Ratu Taksi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 10/Dir/MRT/II/2010 pada tanggal 26 Februari 2010 tentang Penetapan Tarif Taksi PT Mahkota Ratu Taksi; -------------------------------------------------------------
18.24.16.9
Koperasi Bengawan Surakarta menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan Penetapan Tarif Taksi kepada Walikota Surakarta pada tanggal 17 Februari 2010 sebagaimana
tertuang
dalam
Surat
Nomor:
023/KB/II/2010 yang ditandatangani oleh Sri Mulyono selaku Ketua Koperasi dan diketahui oleh Joko Suprapto selaku Ketua DPC Organda Surakarta; ---------------------18.24.16.10
Koperasi
Bengawan
Surakarta
menerbitkan
Surat
Keputusan Nomor: 024/KB/II/2010 pada tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Tarif Taksi Koperasi Bengawan Surakarta.; ------------------------------------------
halaman 16 dari 32
18.24.16.11
Dinas Perhubungan Kota Surakarta menyampaikan Surat Persetujuan Penetapan Tarif Angkutan Taksi kepada CV Sekar Gelora pada tanggal 25 Februari 2010 sebagaimana
tertuang
dalam
Surat
Nomor:
551.2/503.1/II/2010 yang ditandatangani oleh Drs. Yosca Herman Soedradjad, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan atas nama Walikota Surakarta; --------------18.24.16.12
CV Sekar Gelora menerbitkan Keputusan Direktur Nomor: 036/SG/III/2010 pada tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum Taxi CV Sekar Gelora Surakarta; ----------------------------
18.24.16.13
Dinas Perhubungan Kota Surakarta menyampaikan Surat Persetujuan Penetapan Tarif Angkutan Taksi kepada CV Sakura Sari Taksi pada tanggal 25 Februari 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 551.2/503.2/II/2010 yang ditandatangani oleh Drs. Yosca Herman Soedradjad, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan atas nama Walikota Surakarta; ---------------
18.24.16.14
CV Sakura Sari Taksi menerbitkan Keputusan Direktur Nomor: 001/SST/II/2010 pada tanggal 26 Februari 2010 tentang Penetapan Tarif Taksi Yang Diberlakukan Di Lingkungan Perusahaan CV Sakura Sari Taksi; -----------
18.24.17 Bahwa untuk kota Purwokerto (Banyumas), dapat diuraikan hal-hal berikut: ----------------------------------------------------------------------------18.24.17.1
Koperasi Taksi Satria Banyumas menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan Penetapan Tarif Taksi kepada Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 17 Februari 2010 sebagaimana
tertuang
XXI/KST/02/2010
dalam
Surat
yang ditandatangani
Nomor: oleh
Yuli
Triyono selaku Ketua Koperasi dan diketahui oleh Karsidi Budi Anggoro selaku Ketua DPD Organda Propinsi Jawa Tengah; ----------------------------------------18.24.17.2
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah menyampaikan Surat Persetujuan Penetapan Tarif Angkutan Taksi yang diajukan oleh Koperasi Taksi Satria Banyumas pada tanggal 3 Maret 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: halaman 17 dari 32
551.21/4709 yang ditandatangani oleh Drs. Kris Nugroho, M.Si, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Gubernur Jawa Tengah; ----------------------------------------------------------18.24.17.3
Koperasi
Banyumas
Taksi
menyampaikan
Surat
Permohonan Persetujuan Penetapan Tarif Taksi kepada Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 09/KBT/II/2010 yang ditandatangani oleh Ir. Sutargo selaku Ketua Koperasi dan diketahui oleh Karsidi Budi Anggoro selaku Ketua DPD Organda Propinsi Jawa Tengah; ----------------------------------------18.24.17.4
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah menyampaikan Surat Persetujuan Penetapan Tarif Angkutan Taksi yang diajukan oleh Koperasi Banyumas Taksi pada tanggal 3 Maret 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 551.21/4710 yang ditandatangani oleh Drs. Kris Nugroho, M.Si, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Gubernur Jawa Tengah; ------------
18.24.17.5
Koprimka
menyampaikan
Surat
Permohonan
Persetujuan Penetapan Tarif Taksi kepada Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 010/PPPTT/KOPRIMKA/II-10
yang
ditandatangani
oleh Gatot Ismiarto selaku Pimpinan Perusahaan dan diketahui oleh H. Sutanto selaku Ketua DPC Organda Kabupaten Banyumas serta Karsidi Budi Anggoro selaku Ketua DPD Organda Propinsi Jawa Tengah; -----18.24.17.6
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah menyampaikan Surat Persetujuan Penetapan Tarif Angkutan Taksi yang diajukan oleh Koprimka pada tangga 3 Maret 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 551.21/4711 yang ditandatangani oleh Drs. Kris Nugroho, M.Si, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Gubernur Jawa Tengah; ------------
18.24.18 Bahwa untuk kota Tegal, dapat diuraikan hal-hal berikut: -----------------
halaman 18 dari 32
18.24.18.1
Koperasi Pengemudi Angkutan Kota Dita Ayu Bahari menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan Tarif Taksi kepada Walikota Tegal pada tanggal 4 Maret 2010 sebagaimana
tertuang
dalam
Surat
Nomor:
09/KDAB/P/III/2010 yang ditandatangani oleh Sahudin selaku Pengurus Koperasi dan diketahu oleh Sri Hartati yang mengatasnamakan Organda Kota Tegal; ------------18.24.18.2
PT Citra Bregas Transtama menyampaikan Permohonan Persetujuan Penetapan Tarif Taksi kepada Walikota Tegal pada tanggal 5 Maret 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 013/PTT/CBT/III/2010 yang ditandatangani
oleh
Taswadi
selaku
Pimpinan
Perusahaan dan diketahu oleh Sri Hartati yang mengatasnamakan Organda Kota Tegal; -------------------18.24.18.3
Walikota Tegal
menyampaikan
Surat
Persetujuan
Penetapan Tarif Angkutan Taksi yang diajukan oleh Koperasi Pengemudi Angkutan Kota Dita Ayu Bahari pada tanggal 29 Maret 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 551/001 yang ditandatangani oleh Ikmal Jaya, SE.Akt. selaku Walikota Tegal; --------------18.24.18.4
Walikota Tegal
menyampaikan
Surat
Persetujuan
Penetapan Tarif Angkutan Taksi yang diajukan oleh PT Citra Bregas Transtama pada tanggal 29 Maret 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 551/001 yang ditandatangani oleh Ikmal Jaya, SE.Akt. selaku Walikota Tegal; ------------------------------------------------18.25 Tentang Regulasi; --------------------------------------------------------------------------18.25.1 Bahwa pada bagian ini diuraikan dasar pengaturan mengenai keberadaan taksi sebagai suatu kegiatan pengangkutan orang serta cara penetapan tarifnya; --------------------------------------------------------------18.25.2 Keberadaan taksi telah diatur dalam
Pasal 151 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 14 Tahun 1992) yang secara lengkap berbunyi: -----------------------
halaman 19 dari 32
Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas: a. angkutan orang dengan menggunakan taksi; b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan d. angkutan orang di kawasan tertentu. 18.25.3 Pengaturan mengenai eksistensi taksi pada UU No.14 Tahun 1992 tidak dinyatakan secara jelas sebagaimana UU No.22 Tahun 2009; -----18.25.4 Pengaturan eksistensi taksi pada UU No.14 Tahun 1992 diatur pada Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (1) dan (3) yang secara lengkap berbunyi: --Pasal 36: Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari : a. angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain; b. angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dalam wilayah kota; c. angkutan pedesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan/ atau antar wilayah pedesaan; d. angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain. Pasal 37: (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur atau tidak dalam trayek. (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dalam jaringan trayek. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 18.25.5 Pasal 36 dan Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (3) UU No.14 Tahun 1992 ditindak lanjuti dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan Raya (PP No. 41 Tahun 1993) yang secara lengkap berbunyi: -------------------------------Pasal 4: Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.
halaman 20 dari 32
Pasal 5: Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilayani dengan: a. trayek tetap dan teratur; atau b
tidak dalam trayek.
18.25.6 Keberadaan Pasal 5 huruf b PP No.41 Tahun 1993 ditindaklanjuti dengan Pasal 9 huruf a PP No.41 Tahun 1993 menyatakan bahwa pengangkutan
dengan
menggunakan
taksi
termasuk
kegiatan
pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek; -----18.25.7 Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 PP No.41 Tahun 1993 menyatakan taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer; ----------------------------18.25.8 UU No.22 Tahun 2009 telah secara jelas dan tegas mengatur mengenai penetapan tarif taksi, sebagaimana diatur pada Pasal 183 Ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 yang secara lengkap berbunyi: -------------------------Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan 18.25.9 Sedangkan dalam UU No.14 Tahun 1992 pengenaan tarif angkutan diatur dalam Pasal 42 yang secara lengkap berbunyi: ----------------------Pasal 42: Struktur dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umum, ditetapkan oleh Pemerintah. 18.25.10 Lebih lanjut ketentuan Pasal 42 UU No.14 Tahun 1992 juga telah dinyatakan secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 49 PP No.41 Tahun 1993 yang secara lengkap berbunyi: ---------------------------------Pasal 49: (1) Trayek taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar, tarif jarak dan tarif waktu yang ditunjukkan dalam argometer. (2) Tarif taksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri. 18.25.11 Ketentuan Pasal 48 PP No. 41 Tahun 1993 menyatakan bahwa ”Tarif angkutan penumpang tidak dalam trayek kecuali taksi ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan.”; ------------------------------------------------------18.26 Analisis Regulasi; --------------------------------------------------------------------------halaman 21 dari 32
18.26.1 Bahwa PP No. 41 Tahun 1993 sangat jelas mengamanatkan bahwa tarif angkutan penumpang tidak dalam trayek kecuali taksi di tetapkan oleh penyedia jasa angkutan. Artinya, khusus untuk angkutan taksi, tarif ditetapkan oleh Pemerintah (Menteri untuk tingkat pusat, Gubernur atau Walikota/Bupati untuk tingkat daerah); --------------------------------18.26.2 Bahwa mengacu pada ketentuan PP No. 41 Tahun 1993 tersebut, seharusnya tarif taksi yang diberlakukan di suatu daerah ditetapkan oleh Pemerintah daerah setempat; --------------------------------------------18.26.3 Bahwa di Jawa Tengah hingga saat ini belum pernah ditemukan adanya penetapan tarif taksi yang dilakukan oleh Pemerintah setempat, baik oleh Gubernur maupun oleh Walikota atau Bupati; ------------------------18.26.4 Bahwa DPD Organda Propinsi Jawa Tengah dan setidak-tidaknya DPC Organda Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Purwokerto dan Kota Tegal membuat penetapan tarif angkutan taksi yang diberlakukan di masing-masing kota, dan kenyataannya hampir terjadi kesamaan tarif yang diberlakukan; --------------------------------------------------------------18.26.5 Bahwa tidak adanya penetapan tarif taksi oleh Pemerintahan di Propinsi Jawa Tengah hingga UU No. 14 Tahun 1992 dicabut dan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2009 yaitu 22 Juli 2009 merupakan bentuk penyimpangan atau pelanggaran PP No. 41 Tahun 1993 yang merupakan salah satu aturan pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 1992; 18.26.6 Bahwa tidak adanya persetujuan dari Pemerintah terhadap tarif yang diberlakukan oleh pengusaha taksi di kota Semarang, kota Surakarta, Kota Tegal dan Kota Purwokerto (Banyumas) mulai tanggal 22 Juli 2009 hingga setidaknya tanggal 17 Februari 2010 merupakan bentuk pelanggaran UU No. 22 Tahun 2009 yang dilakukan oleh para pengusaha taksi, Organda dan Pemerintah setempat; ----------------------18.26.7 Bahwa terbitnya persetujuan penetapan tarif taksi oleh Pemerintah (dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atas nama Gubernur Jawa Tengah untuk taksi di Purwokerto, Walikota Semarang untuk taksi di kota Semarang, Walikota Tegal untuk taksi di kota Tegal, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atas nama Walikota Surakarta untuk taksi di kota Surakarta) menunjukkan adanya upaya mentaati dan menyesuaikan dengan UU No. 22 Tahun 2009 yang dilakukan oleh para pengusaha taksi, Organda dan Pemerintah setempat; -----------------------------------------------------------18.27 Analisis Perilaku; ----------------------------------------------------------------------------
halaman 22 dari 32
18.27.1 Bahwa ketentuan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha membuat perjanjian penetapan harga dengan pesaingnya untuk suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan; ---18.27.2 Bahwa pada awalnya para pengusaha taksi di kota Semarang, kota Surakarta, kota Tegal, dan kota Purwokerto menetapkan tarif taksi secara sepihak tanpa mendapatkan persetujuan atau penetapan dari Pemerintah setempat. Untuk kota Semarang dan kota Surakarta, tarif tersebut disepakati dan disahkan dalam bentuk Surat Keputusan DPC Organda setempat, sedangkan untuk kota Purwokerto dan kota Tegal pengusaha taksi yang baru (pendatang baru) menetapkan tarif dengan mengacu pada tarif taksi yang telah beroperasi terlebih dahulu dan tidak dituangkan atau disahkan dalam bentuk Surat Keputusan DPC Organda setempat; ---------------------------------------------------------------18.27.3 Bahwa tindakan para pengusaha taksi maupun Organda tersebut diketahui oleh Pemerintah setempat tanpa adanya upaya penyesuaian dengan UU No. 14 Tahun 1993 maupun UU No. 22 Tahun 2009, dan hal tersebut berlangsung setidaknya sampai dengan tanggal 16 Februari 2009 saat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah mengundang para pengusaha taksi, Dinas Pehubungan Kabupaten/Kota dan Organda untuk melakukan pembahasan mengenai mekanisme penetapan tarif taksi berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009; -18.27.4 Bahwa setelah pertemuan yang dikoordinasi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah tersebut, telah terjadi upaya penyesuaian (mentaati) UU No. 22 Tahun 2009 yang ditunjukkan dengan permohonan dari masing-masing pengusaha taksi dan adanya persetujuan atau penetapan tarif yang dilakukan oleh Pemerintah setempat; -----------------------------------------------------------18.27.5 Bahwa kenyataannya tarif yang diajukan oleh masing-masing pengusaha di masing-masing kota besarannya masih sama dengan dengan yang sebelumnya yang merupakan hasil kesepakatan diantara masing-masing
pengusaha,
namun
mengingat
pengajuan
dan
persetujuan tersebut telah menyesuaikan dengan UU N0. 22 Tahun 1999, maka Tim Pemeriksa mengesampingkan fakta tersebut sebagai bentuk penetapan harga sebagaimana dilarang Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999;-------------------------------------------------------------------------------18.28 Kesimpulan; ----------------------------------------------------------------------------------
halaman 23 dari 32
18.28.1 Berdasarkan analisis terhadap temuan-temuan, alat bukti surat dan/atau dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan tidak ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Kosti Semarang, PT Wahana Atlas Nusantara, PT Wahana Eka Lestari, PT Centris Multi Persada cabang Semarang, Koperasi Primer Pariwisata Puri Kencana, PT Pandu Persada Sarana Mukti, PT Astria Taxi, PT Satria Express Perdana cabang Semarang, PT Blue Bird Pusaka cabang Semarang, Kosti Solo, PT Solo Sentral Taksi, PT Mahkota Ratu Taksi, Koperasi Bengawan Taksi, CV Sekar Gelora, CV Sakura Sari Taksi, Koperasi Banyumas Taksi, Koperasi Satria Transport, Koperasi Dita Ayu Bahari, DPD Organda Propinsi Jawa Tengah, DPC Organda Kota Semarang, DPC Organda Kota Surakarta, DPC Organda Kabupaten Banyumas dan DPC Organda Kota Tegal.; ----------------------------------19. Menimbang bahwa setelah selesainya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, perlu dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 85/KPPU/PEN/IV/2010 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 29/KPPU-I/2009 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 April 2010 sampai dengan 2 Juni 2010 (vide bukti A116); --------------------------------------------------------------------20. Menimbang untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 159/KPPU/KEP/IV/2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 29/KPPU-I/2009 (vide bukti A115); ---------------------------------------------------------------21. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 576/SJ/ST/IV/2010 tanggal 20 April 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi (vide bukti A114); ------------------------------------------------------------------------------------22. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi pada tanggal 24 Mei 2010; --------------------------23. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Terlapor XIX telah menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya berisi: -----------------------------------------------------23.1
Bahwa para Terlapor dalam menyikapi tarif taksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:: ----------------------------------------------------------------------------23.1.1
Setelah pertemuan antara para pengusaha taksi, DPD/DPC Organda di Jawa Tengah, dengan Komisi di Hotel Gumaya Semarang tanggal 10 September 2009, maka Terlapor XIX mengevaluasi diri terhadap Surat
halaman 24 dari 32
Keputusan
DPD
Organda
SKEP.050/DPD/V/2009
Propinsi
dengan
Jawa
Tengah
Nomor:
Surat
Nomor:
mengeluarkan
089/DPD/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 yang disampaikan kepada Dinas Perhubungan Kominfo Propinsi Jawa Tengah;----------------------23.1.2
Terlapor XIX kembali menyampaikan Surat Nomor: 111/DPD/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 kepada Dinas Perhubungan Kominfo Propinsi Jawa Tengah yang intinya memohon kepada Pemerintah untuk menetapkan tarif taksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; ----------------------------------------------------------
23.1.3
Dinas Perhubungan Kominfo Propinsi Jawa Tengah menyampaikan jawaban atas surat dari Terlapor XIX tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 551.21/21094 tanggal 9 Desember 2009 yang intinya dapat memahami inisiatif yang dilakukan oleh Terlapor XIX; ---
23.1.4
Oleh karena dalam Surat Nomor: 551.21/21094 tanggal 9 Desember 2009 dari Dinas Perhubungan Kominfo Propinsi Jawa Tengah tersebut belum memberikan solusi mengenai tarif taksi, maka Terlapor XIX meminta petunjuk mengenai tata cara pengajuan tarif taksi sesuai dengan
ketentuan
Undang-Undang
Nomor
22
Tahun
2009
sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 002/DPD/I/2010 tanggal 4 Januari 2010; ---------------------------------------------------------------------23.2
Bahwa tanggal 17 Februari 2010, Dinas Perhubungan Kominfo Propinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan seluruh Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, seluruh DPD/DPC Organda di Jawa Tengah dan para pengusaha taksi di Jawa Tengah yang intinya membahas mengenai prosedur pengajuan tarif taksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; -------------------------------------------------------------------------------------------
23.3
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka para Terlapor mematuhi Undang-Undang tersebut khususnya mengenai tarif taksi
24. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; --------------------------------------------
halaman 25 dari 32
TENTANG HUKUM
1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut LHPL), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------1.1
Mengenai Identitas; ------------------------------------------------------------------------1.1.1
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan Terlapor I sampai dengan Terlapor XVIII merupakan badan usaha yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi berupa pemasaran suatu jasa taksi di bagian wilayah yang merupakan wilayah di Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam butir 18.1 sampai dengan butir 18.18 bagian Tentang Duduk Perkara; ----------------------------------------
1.1.2
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan Terlapor XIX sampai dengan Terlapor XXIII adalah suatu organisasi yang mewadahi para pengusaha angkutan orang maupun angkutan barang, meliputi diantaranya angkutan barang, angkutan kota dalam Propinsi (AKDP), angkutan kota antar propinsi (AKAP), angkutan kota, taksisebagaimana telah dinyatakan dalam butir 18.19 sampai dengan butir 18.23 bagian Tentang Duduk Perkara; ----------------------------------
1.1.3
Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor XIX sampai dengan Terlapor XXIII menjalankan kegiatan yang bersifat mendukung kegiatan pemasaran suatu jasa taksi yang dilakukan oleh Terlapor I sampai dengan Terlapor XVII;-----------------------------------------------------------
1.1.4
Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor I sampai dengan Terlapor XXIII merupakan pelaku usaha; -----------------
1.2
Tentang Penetapan Tarif Taksi; -------------------------------------------------------1.2.1
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan tarif taksi yang berlaku di kota Semarang, kota Surakarta, kota Tegal dan kota Purwokerto (Kabupaten Banyumas) besarannya telah disepakati oleh masing-masing pengusaha taksi di masing-masing kota dengan difasilitasi oleh DPD Organda Jawa Tengah dan DPC Organda setempat; ---------------------------------------------------------------------------
1.2.2
Bahwa penetapan besaran tarif taksi oleh para Terlapor tersebut dilakukan karena tidak adanya penetapan tarif yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan para Terlapor merasa perlu melakukan tindakan untuk segera
halaman 26 dari 32
mendapatkan kepastian dalam menjalankan usahnya agar tidak mengalami kerugian baik kerugian bagi pengemudi maupun kerugian bagi perusahaan; -----------------------------------------------------------------1.2.3
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan tidak pernah menemukan adanya penetapan tarif taksi atau persetujuan penetapan tarif taksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Kota Tegal, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas hingga bulan Februari 2010; --------------------------------------
1.2.4
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan pada tanggal 17 Februari 2010 diadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Dinas
Perhubungan
Kominfo
Propinsi
Jawa
Tengah,
Dinas
Perhubungan Kominfo Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, DPD/DPC Organda di Jawa Tengah dan para pengusaha taksi di Jawa Tengah untuk membahas mekanisme penetapan tarif taksi sesuai UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009, yang akhirnya disepakati adanya format baku permohonan persetujuan penetapan tarif taksi yang akan diajukan oleh masing-masing pengusaha taksi kepada Pemerintah setempat; --------------------------------------------------------------------------1.2.5
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan masingmasing Terlapor I sampai dengan Terlapor XVIII telah menyampaikan usulan persetujuan penetapan tarif taksi kepada Pemerintah setempat, sebagaimana diuraikan dalam butir 18.24.15 sampai dengan butir 18.24.18 bagian Tentang Duduk Perkara; ------------------------------------
1.2.6
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan mulai awal Maret 2010 Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Surakarta, dan Pemerintah Kota Tegal telah menerbitkan persetujuan penetapan tarif taksi yang diajukan oleh para pengusaha taksi di masing-masing kota tersebut; ---------------------------------------------------
1.2.7
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan mulai awal Maret 2010, Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan persetujuan penetapan tarif taksi yang berlaku di kota Semarang; -----------------------
1.2.8
Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai dan berpendapat para Terlapor telah berupaya untuk menetapkan tarif taksi sesuai dengan ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan dengan adanya persetujuan penetapan tarif taksi oleh Pemerintah setempat
halaman 27 dari 32
maka kesepakatan penetapan tarif taksi oleh para Terlapor menjadi tidak berlaku lagi; ---------------------------------------------------------------1.3
Tentang Regulasi; -------------------------------------------------------------------------1.3.1
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1992 tidak menyatakan secara tegas mengenai penetapan tarif taksi, namun dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 menyatakan tarif angkutan penumpang tidak dalam trayek kecuali taksi ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan; ---------------------------------------------------------------------
1.3.2
Bahwa lebih lanjut Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 menguraikan Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan
Umum atas persetujuan Pemerintah sesuai dengan
kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; -----------------------------------------------------------------1.3.3
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan tidak menemukan aturan-aturan teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai penetapan taksi yang harus diikuti oleh Pemerintah maupun pengusaha taksi setempat; -------------------------------------------------------
1.3.4
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tidak pernah menerbitkan penetapan tarif taksi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; ---------------
1.3.5
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat telah terjadi suatu kekosongan hukum dan seharusnya Pemerintah Propinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sejak awal menerbitkan penetapan tarif taksi di masing-masing daerah; -------
1.3.6
Bahwa Pemerintah Propinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tidak berani menerbitkan penetapan tarif taksi dengan alasan tidak adanya aturan-aturan yang diterbitkan oleh Menteri yang mengatur penetapan tarif taksi yang harus diikuti oleh instansi daerah;--------------------------------------------------------------
1.3.7
Bahwa dalam LHPL, terhitung mulai awal Maret 2010 Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang, Surakarta serta
halaman 28 dari 32
Tegal menerbitkan persetujuan penetapan tarif taksi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; --------------1.3.8
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai Pemerintah Propinsi Jawa Tengah beserta Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Surakarta, dan Pemerintah Kota Tegal telah berupaya menerbitkan persetujuan penetapan tarif taksi yang berlaku di wilayah setempat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 meskipun Pemerintah belum menerbitkan peraturan pelaksanaan terkait dengan tarif taksi;-----------------------------------------------------------------
2. Menimbang bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: ---------1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelannggan pada pasar bersangkutan yang sama ----------------------2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: -----------------a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau ------------------b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. ------------------3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi berpendapat dan menilai hal-hal sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------3.1
Bahwa Majelis Komisi berpendapat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pokoknya melarang pelaku usaha membuat perjanjian atau kesepakatan mengenai harga jual produk barang dan atau jasa dengan para pesaingnya; -----------------------------------------------------------------------------------
3.2
Bahwa tarif taksi yang berlaku di Jawa Tengah maupun di 4 (empat) kota di Jawa Tengah yaitu Semarang, Surakarta, Tegal dan Purwokerto hingga akhir Februari 2010 masih mengacu pada hasil kesepakatan atau hasil pembahasan yang dilakukan oleh para pengusaha taksi dengan difasilitasi oleh DPC Organda setempat; --------------------------------------------------------------------------------------
3.3
Bahwa masing-masing Terlapor I sampai dengan Terlapor XVIII telah mengajukan permohonan penetapan tarif taksi kepada Pemerintah setempat sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang dilakukan oleh para pengusaha taksi dengan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 Februari 2010; -------------------------------------------------------------------------------------------
3.4
Bahwa mulai awal Maret 2010 Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Tegal telah menerbitkan persetujuan penetapan tarif taksi yang diajukan oleh para pengusaha taksi; ----------------------------------------------------------------------------halaman 29 dari 32
3.5
Bahwa besaran tarif taksi yang disetujui oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Tegal tersebut tidak berbeda dengan besaran tarif hasil kesepakatan atau pembahasan yang dilakukan oleh para pengusaha taksi dengan DPC Organda setempat; --------------------------------------------------------------------------------------
3.6
Bahwa Majelis Komisi menilai persetujuan penetapan tarif taksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Tegal tersebut mengakibatkan batalnya kesepakatan penetapan tarif taksi yang dilakukan oleh para pengusaha taksi dengan DPC Organda setempat; ----------------------------------------------------
3.7
Bahwa Majelis Komisi juga menilai penetapan tarif taksi yang dilakukan oleh para Terlapor sebelum adanya persetujuan penetapan tarif oleh Pemerintah setempat merupakan suatu tindakan para Terlapor untuk mengisi kekosongan hukum akibat tidak adanya pengaturan mengenai tarif taksi yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah; ---------------------------------------------------------
3.8
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai kesepakatan tarif yang dilakukan oleh para Terlapor bukanlah perjanjian sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999; -------------------------------
4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi agar memberikan saran dan pertimbangan: ----------------------------------------------------------------------------4.1
kepada Pemerintah khususnya Menteri Perhubungan agar mempercepat terbitnya aturan-aturan di tingkat Pemerintah Pusat sebagai pedoman pentarifan taksi; -------------------------------------------------------------------------------------------
4.2
kepada Pemerintah Daerah agar mempercepat terbitnya atuaran-aturan teknis mengenai pelaksanaan pentarifan taksi di daerah masing-masing; -------------------
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------------
halaman 30 dari 32
MEMUTUSKAN
Menyatakan Terlapor I: Kosti Semarang, Terlapor II: PT Wahana Atlas Nusantara (Atlas Group), Terlapor III: PT Centris Multi Persada cabang Semarang, Terlapor IV: Koperasi Puri Kencana, Terlapor V: PT Pandu Persada Sarana Mukti, Terlapor VI: PT Astria Taxi, Terlapor VII: PT Satria Express Perdana cabang Semarang, Terlapor VIII: Blue Bird cabang Semarang, Terlapor IX: Kosti Solo, Terlapor X: PT Solo Central Taksi, Terlapor XI: PT Mahkota Ratu Taksi, Terlapor XII: Koperasi Bengawan Taksi, Terlapor XIII: CV Sekar Gelora, Terlapor XIV: CV Sakura Sari Taksi, Terlapor XV: Koperasi Banyumas Taksi, Terlapor XVI: Koperasi Satria Transport, Terlapor XVII: Koperasi Dita Ayu Bahari, Terlapor XVIII: PT Wahana Eka Lestari (Atlas Group), Terlapor XIX: DPD Organda Propinsi Jawa Tengah, Terlapor XX: DPC Organda Kota Semarang, Terlapor XXI: DPC Organda Kota Surakarta, Terlapor XXII: DPC Organda Kabupaten Banyumas, dan Terlapor XXIII: DPC Organda Kota Tegal tidak terbukti melanggar Pasal 5 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ------------------------------------------------------------------------------------Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. sebagai Ketua Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. dan Didik Akhmadi, S.E., Ak., M.Comm. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Akbar Hariyadi, S.H. dan Firman Budiana Nugraha, S.E. sebagai Panitera; -----------------------------
Ketua Majelis,
Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.
Anggota Majelis,
Anggota Majelis,
Erwin Syahril, S.H.
Didik Akhmadi, S.E., Ak., M.Comm.
halaman 31 dari 32
Panitera
Akbar Hariyadi, S.H.
Firman Budiana Nugraha, S.E.
halaman 32 dari 32
