2009

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 108/PHPU.B-VII /2009 PERKARA NOMOR 109/PHPU.B-VII/2009

PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

ACARA PEMBUKTIAN (IV)

JAKARTA

JUMAT, 7 AGUSTUS 2009

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 108/PHPU.B-VII /2009 PERKARA NOMOR 109/PHPU.B-VII/2009 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 PEMOHON -

H. Jusuf Kalla dan H. Wiranto (Pasangan Calon Nomor Urut 3) HJ. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto (Pasangan Calon Nomor Urut 1)

ACARA Pembuktian (Iv) Jumat, 7 Agustus 2009, Pukul 08.30 – 18.15 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H. Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. Dr. Harjono, S.H., M.CL. Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum Maruarar Siahaan, S.H. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. Prof. Dr. Ahmad Sodiki, S.H. Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.

Cholidin Nasir, S.H. Pan M. Faiz, S.H.,M.CL Yunita Ramadhani, S.H. Mardian Wibowo, S.H., M.H. Makhfud, S.H. , M.H. Lutfi Widagdo. E, S.H., M.H.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 108/PHPU.B-VII/2009: -

Tim Kuasa Hukum Perkara Nomor 108/PHPU.B-VII/2009

Pemohon Perkara Nomor 109/PHPU.B-VII/2009: -

Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri H. Prabowo Subianto

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109/PUU-VII/2009 -

Tim Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109/PHPU.B-VII/2009

Termohon: -

Prof. Dr. Abdul Hafiz Amsharu. AZ., M.A. (Ketua KPU) I Gede Putu Artha (Anggota KPU) Dra. Endang Sulastri, M.Si (Anggota KPU) Andi Nurpati

Turut Termohon: -

KPUD KPUD KPUD KPUD KPUD KPUD KPUD KPUD KPUD KPUD KPUD KPUD

Sidoarjo Minahasa Pamekasan Jatim Tangerang Banten Sumut. Bengkulu Kepahyang Jateng Jawa Barat DKI Jakarta

Kuasa Hukum Termohon: -

Tim Kuasa Hukum Termohon

Pihak Terkait: (Pasangan SBY-Boediono) -

Tim Kuasa Hukum SBY-Boediono

2

Ahli Yang Dihadirkan Oleh Mahkamah Konstitusi : -

Dr. H. Abdul Rasyid Sholeh Ir. H. Irman, M.Si.

3

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.30 WIB 1.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan saksi yang diundang oleh Mahkamah Konstitusi dan pembuktian fisik dalam Perkara Nomor 108 dan 109/PHPU.B-VII/2009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara sekalian, hari ini sudah hadir Bapak Dr. H. Abdul Rasyid Sholeh, Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri yang didampingi oleh Ir. H. Irman, M.Si., Direktur Pendaftaran Penduduk dari Departemen dalam Negeri yang sengaja kami undang untuk memberi penjelasan tentang administrasi kependudukan terutama kaitannya dengan masalah Nomor Induk Kependudukan yang ketika dipakai untuk keperluan pemilu ternyata kacau balau, ini masalahnya ada di mana? Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Bapak Dirjen nanti diminta menjelaskan itu dulu, kemudian mungkin dari Majelis Hakim ada pertanyaan-pertanyaan pun kepada pihak Pemohon, Termohon dan Terkait dipersilakan juga. Beliau akan didengar sebagai saksi. Nah, oleh sebab itu dimohon dulu untuk maju ke depan sebagai ahli, di sini ditulis saksi, untuk itu dimohon ke depan untuk diambil sumpah bersama Pak Irman, siapa tahu nanti diminta keterangan pelengkap, jadi sekaligus ikut dalam sumpah. Dengan agama Islam semua, Bapak? Pak Arsyad?

2.

HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Saudara Ahli, ikuti lafadz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih.

3.

AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH MK: DR. H. ABDUL RASYID SHOLEH, M.SI. (DIRJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DEPDAGRI)

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

4

4.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik, Pak Abdul Rasyid dipersilakan Bapak menerangkan yang pokok itu soal NIK tadi terutama, tetapi tentu Bapak sudah mengikuti berbagai pemberitaan yang terkait dengan ini sehingga apapun yang menurut Bapak relevan silakan disampaikan. Ke mimbar saja, Bapak.

5.

AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH MK: DR. H. ABDUL RASYID SHOLEH, M.SI. (DIRJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DEPDAGRI) Bapak Ketua Majelis dan Anggota Majelis yang saya muliakan, Bapak-Bapak hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas undangan dan sekaligus kesiapan kami menghadiri undangan Bapak Ketua Majelis yang saya muliakan di sidang pada pagi hari ini. Kami telah disumpah dan secara tulus dan ikhlas kami akan mengemukakan hal ihwal yang menyangkut Nomor Induk Kependudukan baik secara historis maupun dalam pelaksanaan. Pada tahun 1996 Departemen Dalam Negeri memperkenalkan suatu sistem yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri Bapak Yogi S. Memet. Dalam perjalanan Nomor Induk Kependudukan ini dilandasi dengan suatu dasar hukum yang disebut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1996 mengenai Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan. Satu tahun lebih itu hampir pada umumnya daerah mulai mau melaksanakan yang disebut penerapan Nomor Induk Kependudukan dimaksud. Tetapi dalam perjalanan di tahun 1997 tiba-tiba terjadi suatu fluktuasi harga untuk perangkat keras sehingga banyak daerah yang setengah jadi dalam penerapan Nomor Induk Kependudukan itu. Akhirnya pada tahun 1998 itu tidak terurus dengan baik Nomor Induk Kependudukan ini di daerah kabupaten/kota. Dilanjutkan dengan terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid dan urusan ini berpindah ke Departemen Transmigrasi dan Kependudukan. Obyek garapan administrasi kependudukan ini berpindah ke Departeman Transmigrasi Bidang Kependudukan di bawah Menteri Ir. Wilal Hamdi. Dibentuklah di sana salah satu namanya BAKMP (Badan Adminstrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk). 8 bulan badan itu berobah menjadi BAKNAS (Badan Kependudukan Nasional) di bawah pimpinan Bapak Rozi Munir. Begitu kacau pengaturan yang namanya administrasi kependudukan ini bersama dengan kunci akses di dalamnya Nomor Induk Kependudukan dimaksud. 8 bulan usia BAKNAS ini dibubarkan, berpindah lagi ke Departemen Dalam Negeri menjadi Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan pada tahun 2002 akhir. Di Tahun 2002 akhir

5

ini hampir pada umumnya kabupaten/kota kacau balau menyangkut penerapan Nomor Induk Kependudukan ini karena yang menandatangani itu di bawah KTP adalah Kantor Transmigrasi dan Kependudukan di bawah Departamen Transmigrasi. Oleh karena itu dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan 2 tahun full untuk menata Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini di kabupaten/ kota. Keppres dari Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ini turun di penghujung 2002, penataan personil dan seluruh perangkat tumpang sari sampai sekarang ini di Gedung Departemen Transmigrasi, karena pada umumnya pegawainya terdiri dari 99 % dari Departemen Transmigrasi. Oleh karena itu penataan personil di Direktoral Jenderal Administrasi Kependudukan ini untuk mengurus Nomor Induk Kependudukan ini nanti berfungsi baik di tahun 2005. Bersamaan dengan itu saya mulai diangkat menjadi Direktur Jenderal di bulan Juni 2005 dan saya sekaligus melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri bahwa saya tidak bisa bekerja, Pak, kalau tidak ada undang-undang. Sebab semua perangkat yang diperuntukkan untuk mengurus Nomor Induk Kependudukan ini tidak ada sanksi pidana di dalamnya dan tidak ada kepatuhan bagi kabupaten/kota untuk menerapkan Nomor Induk Kependudukan itu. Itu sebabnya alhamdullilah dengan beberapa kali saya ekspos di badan legislasi DPR dan Komisi II, 2005 akhir diprioritaskan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan itu dan selesai di tahun 2006 Desember, 29 Desember, barulah semua kabupaten/kota dan seluruh bupati walikota bersama gubernur memaksakan seluruh penduduk yang melakukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil itu untuk menerapkan Nomor Induk Kependudukan itu. Itu berarti, bahwa nanti mulai dijalankan secara efektif Nomor Induk Kependudukan ini di tahun 2007 pertengahan karena 29 Desember 2006 baru dipaksakan dengan jadinya undang-undang itu. Bersamaan dengan itu kami proses seluruh PP yang ada di dalam amanat undang-undang itu delapan PP dan kami selesaikan dalam waktu enam bulan. Bapak Ketua, Bapak Hakim Konstitusi yang saya muliakan, para hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu maka secara terus terang kami mengemukakan bahwa sangat-sangat mengejutkan bagi kami walaupun kami sudah memberikan alasan di penyusunan UndangUndang Republik Indonesia ini Nomor 10 Tahun 2008 bahwa diwajibkan dicantumkan NIK. Saya sudah memberikan alasan pada waktu itu bahwa belum seluruh penduduk dengan jumlah penduduk the whole population dan letak geografis yang ekstrim maka sekitar untuk 2008 dicantumkan semua Nomor Induk Kependudukan bagi seluruh penduduk. Tapi pada waktu itu baik Pansus, Panja, dan Panitia perumus mengatakan kepada saya bahwa Bapak Dirjen tidak ada salahnya sebab bukan satu-satunya elemen yang dicantumkan melainkan ada lima elemen, yang pertama itu Nomor Induk Kependudukan, yang kedua nama, jenis kelamin alamat

6

dan tempat tanggal lahir. Oleh karena itu, saya masih memberikan semacam persetujuan secara kurang terlalu sreg bahwa dengan adanya lima elemen itu walaupun tanpa NIK tetapi ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat tempat tinggal. Dan itu juga sekaligus kami jadikan pedoman di dalam DP4 ( Daftar Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk) berkelanjutan yang diserahkan oleh KPU di tahun 2004 dari Prof. Nasaruddin kepada Menteri Dalam Negeri untuk salah satu cila bakal dalam rangka memutakhirkan data dalam rangka penerapan NIK itu. Jadi, secara terus terang bahwa penerapan NIK untuk seluruh Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memang berakhir di 2011 itu di Pasal 101 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Bunyi Pasal 101 itu mengatakan bahwa Pemerintah memberikan NIK paling lambat 5 tahun kemudian, 29 Desember 2006 disahkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan itu berarti 5 tahun interval waktu sampai dengan 29 Desember 2011. Jadi memang ada antara de jure dan de facto memang ada hal-hal yang memungkinkan untuk tidak semua penduduk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan. Kita sama mengetahui, Bapak ketua Majelis dan Anggota majelis yang saya muliakan, para hadirin yang terhormat, tidak ada negera ataupun di dunia ini dalam rangka proses penerapan apa itu namanya social security number, apa itu namanya social identification number di seluruh negara paling cepat berkisar antara delapan, sepuluh tahun. Itupun jarang penduduk dengan the whole population seperti Indonesia ini. Jadi sesungguhnya penerapan NIK yang sudah dilaksanakan dalam rangka penyerahan DP4 kepada pemerintah itu sudah sangat bekerja keras pemerintah untuk memberikan nomor kependudukan itu walaupun memang tidak sempurna sebagaimana yang diharapkan. Dan tidak seluruh penduduk memang mempunyai Nomor Induk Kependudukan. Undang-undang juga memberikan ketegasan, dan karena itu saya selaku Direktur Jenderal meminta bahwa 5 tahun kemudian dengan pertimbangan bahwa letak geografis yang ekstrim dan tingkat kesadaran masyarakat. Bapak Ketua Majelis, Bapak Hakim yang saya muliakan, tingkat partisipasi, individual consciousness apalagi kesadaran kolektif bagi masyarakat kita itu sama sekali sangat rendah dalam rangka ID card ini. Tidak pernah ada Pak, jarang sekali ditemukan seseorang keluarga yang meninggal kecuali kepentingan yang mendesak melaporkan bahwa ada keluarganya yang meninggal, ada keluarganya yang pindah, padahal bukan satu elemen saja, elemen dari berbagai substansi yang menyangkut pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ini menyangkut kelahiran, menyangkut kematian, menyangkut perkawinan, menyangkut perceraian, menyangkut perubahan status, perubahan jenis kelamin, banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Belum lagi menyangkut surat keterangan kependudukan,

7

menyangkut biodata, menyangkut KK, menyangkut KTP. Banyak orang, Bapak Ketua Majelis dan Bapak Anggota Majelis yang saya muliakan, banyak yang mengambil KTP hanya menumpang Kartu Keluarga tapi dia tidak tinggal di situ. Itu sebabnya saya begitu diangkat saya tidak mau bekerja manakala saya tidak harus membuat undang-undang. Sebab saya semenjak bekerja di tahun 1978, saya sudah 30 tahun bekerja ini Pak, saya semenjak bekerja saya melihat Peraturan Menteri Dalam Negeri itu bahwa seorang penduduk hanya boleh memiliki satu KTP, tapi on the other hand secara living reality itu satu penduduk sepuluh KTPnya, Pak. Apa sebabnya? Begitu saya menjadi Direktur Jenderal, saya teliti Pak, nampaknya paradoks di antara peraturan pemerintah sendiri, dan itu segera dihapuskan oleh undang-undang ini. Yang pertama, Badan Pertanahan sejak dahulu kala memberikan prasyarat bahwa dia jika ada seseorang penduduk Jakarta mau membeli tanah di Makasar dia harus punya KTP Makasar, padahal kita tahu betul bahwa power and authority untuk KTP bukan di tangan BPN, tapi di tangan Menteri Dalam Negeri. Di pihak lain Menteri Perindustrian dan Perdagangan, siapa yang punya PT di Jakarta mau buka branch di Mataram atau di Bali harus punya KTP notaris untuk menandatangani keabsahan PT itu. Jadi tidak ada pilihan lain Pak kecuali menerapkan undang-undang ini dengan menerapkan Nomor Induk Kependudukan Nasional itu secara baik dan kita akan buktikan sampai dengan 2011. Itu juga sebabnya sehingga beberapa hal yang memungkinkan kita untuk tidak selalu memperdebatkan hal-hal yang tidak berujung pangkal tanpa by law and by force. Sebab sepanjang tidak ada pidana bagi yang dua KTP-nya itu tidak akan jalan negara ini. Saya sangat terkejut begitu saya diangkat menjadi Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan hanya dilandasi dengan Keppres dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang saya juga sering bertempat tinggal di luar negeri dan sering berkunjung di luar negeri, berpendidikan di luar negeri, saya tidak pernah melihat satu aturan administrasi kependudukan yang tidak dilandasi dengan pidana. Di Arab Pak, saya punya konstitusinya, 11 tahun orang untuk warga negara luar baru bisa memohon menjadi warga negara di sana, itu pun 1 hari kembali ke negara asalnya atau ke luar itu tidak diperbolehkan. 6.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Ya, Saudara Ahli, harap fokus ke masalah.

7.

AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH MK: DR. H. ABDUL RASYID SHOLEH, M.SI. (DIRJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DEPDAGRI) Baik, Pak. Jadi masalah NIK ini memang tidak ada jaminan bagi undang-undang untuk seluruh penduduk memilikinya karena memang

8

masih ada interva waktu sampai 2011. Tapi bagi Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri itu semua bernomor induk kependudukan. Seluruh DP4 yang diserahkan kepada KPU itu bernomor induk kependudukan dan itu bisa kami buktikan, kami punya data yang lengkap dan kami bisa serahkan. Yang kedua, data yang diserahkan ke Departemen Dalam Negeri khususnya cq. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan adalah data yang bersumber dari kabupaten/kota dan provinsi. Bukan rekayasa Direktorat Administrasi dan Kependudukan. Dan pada saat penyerahan data DP4 itu adalah diserahkan simultan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri per tanggal 5 April kepada KPU dan Gubernur, kepada KPU Provinsi, bupati walikota, kepada KPU Kabupaten/kota. Data itu sama semua yang diserahkan dan bersumber dari KPU Kabupaten/Kota cq. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada 5 April. Pada 6 April otomatis diserahkan berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah KPU yang langsung 6 April itu diperintahkan oleh undang-undang ini untuk memutakhirkan data kependudukan dan diserahkan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Itu saya kira yang menjadi inti, Bapak Ketua Majelis dan para Anggota Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan.

Wabillahitaufiq wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

8.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Apakah Pak Irman mau menambah penjelasan atau cukup? Silakan.

9.

AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH MK : IR. H. IRMAN, M.SI., DIREKTUR PENDAFTARAN PENDUDUK DARI DEPDAGRI

Assalamualaikum wr. wb. Bapak Ketua dan Anggota Hakim yang kami muliakan. Saya ingin menambahkan mengenai NIK. NIK yang diserahkan/DP4 yang diserahkan oleh pemerintah kepada KPU memang sudah ber-NIK. Akan tetapi setelah diserahkan tanggal 5 April 2008, KPU melakukan pemutakhiran, ada perubahan data, ada tambahan data kependudukan, ada yang baru kawin, dan lain sebagainya, ada yang belum terdaftar tapi waktu pemutakhiran ada tambahan, itu tidak bisa diberikan NIK-nya oleh KPU. Oleh karena itu menurut hemat saya apabila dalam DPT ada yang tidak ber-NIK, itu memang merupakan sesuatu yang sangat dimungkinkan, bukan karena kesalahan KPU karena KPU itu tidak berwenang untuk menerbitkan NIK. Di pihak lain pemerintah tidak bisa lagi ikut di dalam proses DPS maupun DPT. Jadi karena kami mendapatkan informasi dari beberapa media katanya ada DPT yang tidak ber—NIK. Memang itu sangat dimungkinkan karena KPU tidak berwenang untuk memberikan NIK. Yang berwenang memberikan NIK adalah pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan 9

Catatan Sipil. Tetapi setelah 5 April Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak boleh ikut di dalamnya. Itulah penyebab adanya DPT yang tidak ber-NIK. Kemudian, adanya NIK ganda atau data ganda. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa sebenarnya data ganda tidak bisa hanya dilihat dari NIK ganda, karena dalam Undang-Undang Nomor 10 dinyatakan minimal ada 5 elemen data. Kalau 5 elemen data itu ganda, berarti baru ganda, tapi kalau memang NIK-nya ganda, tetapi elemen data yag lainnya memang tidak ganda itu belum bisa dikatakan ganda. Jadi kalau memang ke 5 elemen data itu ganda, baru bisa dikatakan ganda. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, terima kasih. 10.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Ya baik, agar fokus dan ini kesempatan akan diberikan kepada Pemohon terlebih dahulu untuk bertanya dengan disampaikan catatan dari bagi yang baru datang ini tadi bahwa bagi Dirjen itu sangat mengejutkan dulu kenapa NIK itu dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 sebagai syarat untuk identitas pemilih. Kenapa? Karena Dirjen mengatakan sebenarnya belum siap, undang-undangnya baru jadi tahun 2007, 2006 lalu harus dibuat 6 PP, lalu harus masuk pada UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 sehingga Dirjen mengatakan sebenarnya belum siap, tidak mungkin. Tetapi pada waktu itu DPR mengatakan itu tidak apa-apa, itu kan hanya salah satu unsur agar bisa mulai dulu mengerjakan NIK ini. Kedua, nanti fokus ke situ karena persoalannya kekacauan NIK ini. NIK yang diserahkan ke KPU itu bersumber dari kabupaten kota dan semua penduduk itu, semua warga negara yang disampaikan KPU itu sudah diberi NIK. Cuma ketika terjadi pemutakhiran itu menjadi masalah karena KPU sendiri boleh mengeluarkan NIK Pak, ya? Tidak boleh. Karena kemudian sesudah diberikan daftar itu, lalu ada yang menjadi dewasa sehingga harus bertambah, ada macammacamlah, pindah tempat dan sebagainya. Lalu ada beberapa problematik tadi yang dikatakan oleh Pak Dirjen tentang dimana orang dapat KTP hanya untuk menumpang di kartu keluarga, hanya untuk beli tanah dan sebagainya sehingga kekacauan-kekacauan di dalam NIK ini menjadi agak niscaya begitu. Tetapi meskipun begitu saya kira kita serahkan saja ke Pemohon I dulu ada pertanyaan? Silakan.

11.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHPU.BVII/2009: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. Terima kasih, Majelis Hakim yang kami muliakan. Mendengar penjelasan dari Dirjen Adminduk, pertama yang ingin kami jelaskan sebenarnya adalah bahwa yang kami ingin persoalkan adalah bagaimana sebetulnya menyusun Daftar Pemilih Tetap itu. Yang terpenting adalah bahwa yang bersangkutan atau pemilih itu mempunyai identitas dia

10

dimasukkan sebagai pemilih, apakah dia punya NIK atau tidak punya NIK dan tidak dipersoalkan tapi adalah kebenaran dari pada daftar pemilih. Tadi disampaikan bahwa daftar dari Adminduk itu semuanya punya NIK. Yang kita temukan adalah NIK yang digunakan untuk berbagai orang, NIK yang sama yang digunakan untuk berbagai orang. Padahal kita tahu kalau memang tidak punya NIK ya tidak usah disebutkan NIK-nya. Kalau basisnya KTP tentu hanya KTP-nya. Sekarang kita temukan hal itu. Tadi Direktur Kependudukan Pencatatan Penduduk kalau tidak salah menyebutkan bahwa ganda itu tidak masalah, ini satu statement yang tidak saya kira perlu kita pertanyakan. Bahwa ganda di situ harusnya tentu adalah tidak perlu ada kalau semua berbasis kepada identitas seseorang, apakah itu KTP, apa surat keterangan, apakah NIKnya, itu yang pertama untuk bisa klarifikasi bahwa tidak ada masalah kalau NIK-nya ganda. Ini yang ingin kami apakan bahwa itu jangan dihubungkan dengan hanya untuk daftar pemilih, untuk mengetahui adakah seseorang itu terdaftar dan orang itu adalah seseorang. Kemudian kami menusuk langsung pada suatu kasus. Di Aceh Tengah, bupati meminta kepada KPU untuk memperbaiki penetapan dari KPU tentang jumlah penduduk, Bupati menyatakan berdasarkan data kependudukan jumlahnya 192.201 jiwa, KPU menetapkan 203.628 jiwa, lebih banyak. Ini sudah sampai kepada Dirjen Aminduk juga persoalannya selalu minta Bupati data yang benar itu menurut administrasi kependudukan adalah sebagaimana yang disebutkan Bupati akan tetapi KPU menetapkan tidak sebagaimana daftar kependudukan. Kami ingin penjelasan dari Dirjen Aminduk. Itu dulu Pak, nanti kita sambung. 12.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik, ditampung saja dulu Pak ya, sekaligus Pemohon 2.

13.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHPU.BVII/2009: ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H. Izin bertanya, Yang Mulia. Kepada Bapak Dirjen, ini menyambung pernyataan atau kesaksian yang kemarin bahwa Termohon menyatakan daftar pemilih itu ada yang tanpa NIK, dan ada yang ada NIK. Pada saat ini kami mohon dikonfirmasikan sekali lagi apakah DP-4 yang diserahkan 5 April 2008 itu kepada teman-teman KPU ini semuanya memakai NIK, Pak? Itu yang pertama. Kemudian kalau semuanya memakai NIK itu kalau boleh itu ditunjukkan atau menjadi bagian ad informandum dalam persidangan ini disertai dengan dokumen tanda terima pada saat Bapak menyerahkan tanggal 5 April, karena pernyataan Pak Dirjen itu, Pak, itu pernyataan yang betul-betul objektif dan kami tahu betul itu dan kami bisa buktikan juga, Pak Dirjen. Kemudian yang kedua, Pak Direktur sepertinya Pak Direktur ini

11

terlalu menihilkan fakta hukum. Berkenaan dengan itu Pak, apa mungkin Pak Direktur pemutakhiran mengakibatkan di satu kabupaten semuanya tanpa NIK, kami ulangi pemutakhiran, jadi data yang sebenarnya sudah ada NIK kabupaten yang bersangkutan setelah dimutakhirkan mengakibatkan semuanya tanpa NIK. Kemudian juga terkait dengan itu Bapak juga punya kewajiban hukum dan pengetahuan hukum yang lebih saya ingin tahu Pak, bagaimana berdasarkan sensus penduduk tahun 2005 berapa jumlah penduduk Indonesia yang mempunyai hak pilih dikaitkan juga sensus antar sensus jadi suspas begitu, karena kita temukan data bahwa pemilih sebenarnya kalaupun terjadi ledakan penduduk itu hanya 151 juta penduduk yang mempunyai hak pilih. Cukup, Yang Mulia. 14.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Termohon, tidak ada pertanyaan? Silakan.

15.

KUASA HUKUM TERMOHON: EDWIN P. SITUMORANG, S.H. Terima kasih, Yang Mulia. Tadi dikemukakan oleh ahli bahwa ada yang punya KTP ganda. Pertanyaan saya adalah dalam kenyataan apakah juga ada yang sama sekali tidak punya KTP, meskipun seharusnya sudah punya KTP, sudah menikah dan atau sudah berusia 17 tahun atau lebih? Kemudian saya dapat jelaskan NIK itu terdiri dari beberapa digit, kalau tidak salah di NIK saya itu 15 digit. Pertanyaan saya, apakah selalu ada unsur yang sama dalam digit itu misalnya saja kalau daerahnya sama ya pasti 5 digit yang pertama itu akan sama. Jadi, atau apakah nomor dari penduduk yang satu dengan yang lain harus berbeda semuanya, tidak boleh ada digit yang sama? Pertanyaan yang ketiga dan terakhir, apakah benar Menteri Dalam Negeri pernah menginstruksikan Gubernur untuk membantu KPU dalam pemutakhiran data? Jadi Gubernur di instruksikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk membantu KPU dalam pemutakhiran data dan pertanyaan berikutnya adalah apakah itu berarti bahwa Gubernur hanya boleh memerintahkan Dinas Kependudukan (.....)

16.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHPU.BVII/2009: ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H. Mohon izin, Yang Mulia, pertanyaannya tidak relevan, hanya Dirjen bukan Mendagri, Yang Mulia. Bukan gubernur juga, Yang Mulia (...).

17.

KUASA HUKUM TERMOHON: EDWIN P. SITUMORANG, S.H. Ini relevan, ya tetapi dia tahu apa yang dia lakukan oleh (...)

12

18.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Ya, nanti biar yang milih menjawabnya biar Dirjen saja.

19.

KUASA HUKUM TERMOHON: EDWIN P. SITUMORANG, S.H. Ya, pertanyaan saya, karena bekerja di Depdagri tentu tahu apa yang dilakukan oleh Mendagri dan pertanyaan berikutnya adalah karena bekerja di Depdagri tentu tahu semua peraturan yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, apakah dalam pelaksanaan instruksi itu gubernur hanya boleh menginstruksikan Kepala Dinas Kependudukan saja untuk melaksanakan instruksi itu atau gubernur berhak untuk menunjuk pejabat lain juga untuk ikut membantu dalam pelaksanaan instruksi tersebut. Terima kasih.

20.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Pihak terkait, silakan.

21.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR SYAMSUDIN, S.H., M.H. Pertanyaan kami berkaitan dengan keterangan Saudara bahwa undang-undang ini diharapkan baru akan rampung 2011 pelaksanaannya, bukan begitu yang saya tangkap? Mengenai penataan kependudukan ini Saudara mengatakan itu masih berlangsung dan barulah 2011 diharapkan itu dilaksanakan secara penuh. Sudah dilaksanakan? Dan berakhir di 2011. Apakah itu berati sedang berjalan sekarang ini sampai dengan 2011? Apakah akibat sedang berjalannya sampai dengan 2011 itu kekurangsempurnaan yang muncul di perjalanan sampai dengan 2011 itu adalah hal-hal yang juga menjadi objek untuk nantinya diperbaiki dan disempurnakan? Ini kan sedang berjalan sampai 2011 kemudian ditemukan beberapa hal yang kurang sempurna, apakah itu merupakan juga program dari Saudara, Dirjen Admin Saudara ini untuk nantinya menyempurnakannya itu diharapkan sempurna di 2011? Walaupun dengan segala kemungkinan-kemungkinan bahwa akurasinya tidaklah bisa diharapkan 100% kalau kita mendengar keterangan dari Saudara Direktur tadi? Itu pertanyaan kami.

22.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHPU.BVII/2009: VICTOR W. NADAPDAP, S.H., M.H. Bapak Pimpinan, kalau bisa. Sesuai dengan ada kaitannya dengan ini supaya sekaligus dijawab.

13

23.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Silakan.

24.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHPU.BVII/2009: VICTOR W. NADAPDAP, S.H., M.H. Saudara Dirjen, apakah KTP ganda yang Saudara sebut tadi ada 10, itu masuk juga di DP-4 yang diserahkan Depdagri kepada KPU tanggal 5 April 2008? Itu pertanyaannya.

25.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Cukup? Ibu? Ini ada hakim yang nanti mau bertanya, sesudah ini dijawab dulu. Oh, mau tanya juga? Silakan.

26.

TERMOHON: ANDI NURPATI PeRtanyaan saya adalah kami pernah mendengarkan penjelasan dari KPU Provinsi Kabupaten/Kota bahwa ada pembatasan jumlah NIK. Jadi NIK yang sama yang ditemukan dalam nama yang berbeda orangnya benar tetapi NIK nya sama itu katanya penyebabnya karena jumlah NIK di satu daerah itu dibatasi, apakah benar seperti itu, diplot untuk kabupaten kecamatan ini jumlahnya hanya sekian sehingga jumlahnya dobel NIKnya? Kemudian betul juga pertanyaan tadi memperkuat saja bahwa apakah Depdagri punya mekanisme untuk mencoret KTP dobel tadi sebelum diserahkan ke KPU sehingga bisa dideteksi ini memang yang namanya sama walaupun KTP nya lebih dari satu di wilayah yang berbeda? Atau sama dengan yang tadi bahwa itu diserahkan tidak dapat dideteksi yang dobel dobel tadi? Terima kasih.

27.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Bapak Dirjen menjawabnya dari situ saja karena Bapak banyak ketas yang harus dibawa. Silakan.

28.

AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH MK: DR. H. ABDUL RASYID SHOLEH, M.SI. (DIRJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DEPDAGRI) Terima kasih, Bapak ketua Majelis yang saya muliakan. Saya akan dibantu oleh Saudara Direktur. Yang saya bisa jawab bahwa yang ditanyakan oleh Bapak Irman Harapan menyangkut masalah terdaftar atau tidak. Itu kami mengatakan bahwa semua DP-4 yang diserahkan itu oleh Pemerintah kepada KPU secara berjenjang, itu telah ber-NIK. Yang kedua, kami kemukakan bahwa memang tidak ada jaminan

14

seratus persen bahwa di dalam NIK eh di dalam DP-4 yang diserahkan yang sudah ber-NIK itu terbuka peluang bahwa dua orang bisa terdaftar NIK-nya di dua daerah berdasarkan KTP yang dimiliki selama 63 tahun, kejadian itu sejak merdeka sampai dengan 64 tahun orang bisa memiliki, penduduk Depok, bisa memiliki KTP Depok dan KTP DKI idem begitu penduduk Makasar bisa punya KTP DKI dan punya KTP Makasar. Dan itu sudah realitas hidup yang tidak bisa dibantah. Ini kita harus jujur mengatakan itu dan sampai sekarang tidak bisa dibasmi dan arena itu, Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 29 Juni yang lalu sudah mengeluarkan Peraturan Presiden untuk melakukan pemutihan KTP. Berdasarkan amanat undang-undang ini bahwa tiga kunci utama bahwa dalam rangka pemutihan KTP. Yang pertama, nomor induk kependudukan, yang kedua, sidik jari, dan yang ketiga, rekaman elektronik, itu segera akan dilaksanakan dengan biaya APBN. Pasal 13 di undang-undang ini menyatakan bahwa setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan, Pasal 63 mengatakan bahwa KTP dan NIK, NIK yang melekat pada KTP wajib diikuti dengan sidik jari. Dan KTP yang ber-NIK secara nasional wajib diikuti dengan rekaman elektronik, Pasal 64 di undang-undang ini. Yang kedua, bahwa daftar pemilih, ada NIK dan ada juga yang tidak ada NIK. Itu benar. Setelah menjadi DPS dan DPT. Sebab jika ingin dikemukakan secara jujur bahwa baik Pemerintah maupun KPU sebenarnya dengan dasar undang-undang itu sudah banyak celah yang bisa dilihat dari Pileg itu saya sudah mengemukakan kepada seluruh pihak bahwa membahaya ini, jika DPT ditetapkan Oktober dan hari H Pemilu itu pada bulan April. Interval waktu 5 bulan itu bukan kecil perubahan penduduk yang lahir, yang cukup usia 17 tahun yang kawin yang pindah tempat yang TNI/Polri Pensiun. Bapak Ketua Majelis dan Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Berdasarkan pengamatan sepintas dari pertanyaan saya selama 5 tahun menjadi Direktur Jenderal, saya menanyakan kepada dinas kependudukan bahwa tolong berikan saya data di dalam satu bulan di kabupaten kamu. Sekarang di Kabupaten sudah 501 kabupaten/kota berapa sih orang yang meninggal, dan orang yang cerai, dengan orang yang TNI POLRI/Pensiun ya paling tidak dalam sebulan ini mungkin mencakup sekitar 40-50 oranglah dari item itu. Jadi kalau 501 kabupaten/kota waktu diserahkan data ini masih 497 kabupaten/kota. Jadi kalau 497 Kabupaten/Kota interval waktu untuk Pileg dan penetapan DPT itu berdasarkan undang-undang, itu maka siapa sebenarnya yang menanggung, kesalahan berdasarkan undang-undang itu. Karena ditetapkan 24 November, 24 Oktober, November maka Desember, Januari, Februari, April itu masa kosong itu sangat dinamis perubahan penduduk itu. Yang ketiga, adalah yang punya KTP ganda, ada yang tidak punya KTP. Itu pasti Pak. Tidak perlu lagi saya ucapkan bahwa ada yang KTP ganda, itu kita miliki hampir pada umumnya kita ini. Yang kedua, ada

15

yang tidak punya KTP, banyak Pak. Apalagi di Papua. Ya, bupatinya saja sudah 2 periode tidak pernah ada desa/distrik yang tidak pernah dia injak karena rintangan dan obstacles daripada infrastruktur itu atau alat untuk menghubungkan distrik. Yang ketiga, menyangkut NIK 16 digit, tidak ada Pemerintah menyerahkan 15, atau 14, atau 13 digit. Semua yang diserahkan 16 digit sebab itu adalah patokan dan ada dalam undang-undang termasuk PP dan Peraturan Presidennya. Bahwa dia 6 digit pertama adalah kode wilayah, provinsi kabupaten, kota, kecamatan, 6 digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun lahir, dan 4 digit terakhir menyangkut by system nomor urut itu. Menyangkut gubernur, tidak ada pernah Bapak Menteri memerintahkan gubernur kecuali dalam rangka pembangunan database kependudukan dan bukan masa pada saat pelaksanaan ini. Yang dikeluarkan adalah berdasarkan surat permintaan dari KPU, Ketua KPU ke Menteri Dalam Negeri untuk membantu melakukan bantuan personil dalam rangka operator bagi kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota yang tidak tersedia manusianya untuk memutakhirkan eh untuk melakukan entry data itu. Jadi tidak pernah Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan untuk melakukan pemukhtahiran kepada gubenur tetapi sebelumnya banyak sekali surat Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pemutakhiran dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tentang Administrasi Pembangunan guna pembanguan database kependudukan. Tapi pada saat Pilpres (...) 29.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHPU.BVII/2009: Tambahan (...)

30.

AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH MK: DR. H. ABDUL RASYID SHOLEH, M.SI. (DIRJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DEPDAGRI) Tapi pada saat Pilpres (...)

31.

KUASA HUKUM TERMOHON: EDWIN P. SITUMORANG, S.H. ini?

32.

Yang Mulia, Yang Mulia boleh tambah tanya berhubungan dengan

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Akan apa, apa Bapak, menambahkan penjelasan atau minta penjelasan? Ya, singkat saja.mic-nya Pak Bapak, suara Bapak direkam.

16

33.

KUASA HUKUM TERMOHON: EDWIN P. SITUMORANG, S.H. Bahwa dengan surat tersebut, apakah itu berarti gubernur hanya boleh memerintahkan Dinas Kependudukan untuk membantu KPU

34.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. OKe-oke. Itu tadi sudah

35.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHPU.BVII/2009: ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H. Keberatan, Yang Mulia.

36.

AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH MK: DR. H. ABDUL RASYID SHOLEH, M.SI. (DIRJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DEPDAGRI) Bapak Menteri Dalam Negeri berdasarkan surat Ketua KPU meminta kepada Menteri Dalam Negeri dalam masa penyusunan DPS dan DPT ini Untuk, karena tidak ada tenaga maka dimintakan tenaga dinas kependudukan catatan sipil dalam rangka meng-entry data itu, ya operator itu di kabupaten/kota dan saya kira tidak ada salahnya demi kepentingan negara ini.

37.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHPU.BVII/2009: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. Pak Ketua, yang kami ingin apakan tadi, memperjelas beliau. Yang ingin kami tanyakan tadi, apakah di dalam dokumen yang diserahkan kepada KPU itu ada NIK yang ganda, apa tidak? NIK yang ganda?

38.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Ya.

39.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHPU.BVII/2009: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. Satu, kemudian, eh supaya tadi jangan confuse jangan apa. Bahwa DPT ditetapkan itu adalah momen opname saat itu. Tentu tidak untuk perkembangan berikut, supaya kita paham dulu. Jadi momen opname saat ditetapkan itu itulah pemilih kita, itu. Kami ingin mengetahui tadi apakah dokumen yang diserahkan dan itu ada NIK gandanya? Apakah memungkinkan, seolah-olah tadi memungkinkan ada NIK ganda. Apakah dimungkinkan ada NIK ganda? Terima Kasih.

17

40.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Ya. Silakan Bapak Dirjen

41.

AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH MK: DR. H. ABDUL RASYID SHOLEH, M.SI. (DIRJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DEPDAGRI) Baik, yang pertama data yang diserahkan itu tidak ada NIK ganda, tetapi persoalan perlu dikemukakan bahwa jika orang dua KTP-nya apa itu di Bekasi dan satu di Jakarta dimajukan oleh dinas kependudukan

42.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Untuk dapat NIK.

43.

AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH MK: DR. H. ABDUL RASYID SHOLEH, M.SI. (DIRJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DEPDAGRI) Ya maka dia punya NIK dua, ah apa ini juga dimaksud dengan NIK ganda? Itu, kalau yang diserahkan oleh Departemen Dalam Negeri itu tidak ada NIK ganda. Walaupun mungkin

44.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHPU.BVII/2009: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. Mohon ijin, supaya jelas, NIK ganda yang dimaksud sama persis nomor NIK-nya itu digitnya semua sama, itulah yang disebut ganda. NIKnya

45.

AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH MK: DR. H. ABDUL RASYID SHOLEH, M.SI. (DIRJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DEPDAGRI) Tidak ada.

46.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHPU.BVII/2009: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. Bukan ganda orang. Ganda NIK

18

47.

AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH MK: DR. H. ABDUL RASYID SHOLEH, M.SI. (DIRJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DEPDAGRI) Bapak Ketua Majelis tidak ada kalau itu yang dimaksud.

48.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Yang sama dipakai orang yang berbeda, ada? Ada tidak orang berbeda, saya dan Bapak tapi NIKnya sama? Oh tidak ada?

49.

AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH MK: DR. H. ABDUL RASYID SHOLEH, M.SI. (DIRJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DEPDAGRI) Tidak ada.

50.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Itu kan pertanyaannya kan? Terus Pak.

51.

AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH MK: DR. H. ABDUL RASYID SHOLEH, M.SI. (DIRJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DEPDAGRI) Menjawab pertanyaan selanjutnya, bahwa sedang berjalan sekarang ini program administrasi kependudukan tentu segala kelengkapan dan kekurangan penyerasian, atau kelemahan yang didapati itu memang kehendak Undang-Undang kependudukan ini untuk menyempurnakan dalam rangka melaksanakan pemutihan KTP untuk seluruh Indonesia. Sebab, memang ada kewajiban, Pak. NIK itu adalah satu kunci daripada penerapan dari undang-undang ini. Itu tiga kunci utama yang sebutkan tadi. Kunci utama adalah NIK, kunci yang kedua, adalah sidik jari, kunci ketiga adalah rekaman elektronik. Semua pasal mewajibkan itu dalam rangka penerapan KTP secara nasional. Jadi tentu segala kekurangan dan kelemahan dalam rangka ini menjadi pelajaran dan menjadi improve sampai penerapan di 2011. Selanjutnya KTP ganda diserahkan pada lima frame itu kami sudah jawab tadi. Tidak ada dinas kependudukan untuk membatasi pemberian NIK itu. Karena itu kewajiban dinas kependudukan untuk memberikan NIK, dan tidak bisa ditunda. Persoalannya sekarang manakala sudah diserahkan data itu dan ada penduduk yang tiba-tiba melapor di KPU dalam rangka pemutakhiran DPS dan meminta NIK, itu tidak bisa diberikan. Apa sebabnya? Sebab untuk mendapatkan NIK ada proses. Dia mengisi formulir biodata yang namanya 31 elemen, dan seterusnya. Dan itu diproses untuk baik sistem di Direktorat Jenderal ini

19

dalam rangka konsolidasi dan kreditabilitas data. Selanjutnya KTP double, apa bisa di coret, belum pasti Pak. Tidak bisa karena sebagai alat verifikasi dalam rangka pemenuhan undang-undang ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Jika dilaksanakan sepenuhnya NIK, sidik jari dan rekaman elektronik itu otomatically bisa ditolak. Itu Bapak Majelis Hakim. 52.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Ya.

53.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHPU.BVII/2009: ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H. Tambahkan sedikit, Yang Mulia.

54.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Silakan.

55.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHPU.BVII/2009: ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H. Ini klarifikasi dan konfirmasi. Tadi dikatakan kemungkinan bisa saja ada satu orang terdaftar di dua wilayah domisili. Pertanyaannya pada saat dia berada di dua wilayah domisili misalnya ada di Bekasi dan di Jakarta. Apakah NIK-nya sama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga klarifikasi karena tidak ada masa kosong pak, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik hukum Pilpres 2009, karena apa? Karena DPT ditetapkan itu hanya 35 Jam Pak Dirjen hanya, 35 jam sebelum pemungutan suara. Pertanyaannya apa mungkin, tadi bapak katakan DPS-nya tidak ada terdapat NIK ganda. DPS-nya sudah ber-NIK. Pada saat dijadikan DPT itu memungkinkan untuk tidak ber-NIK atau memungkinkan ber-NIK ganda. Yang terakhir bahwa tadi dinyatakan KPU meminta bantuan untuk melakukan pemutakhiran data. Kewenangan Depdagri hanya untuk memberikan bantuan personil. Pertanyaannya, permintaan KPU itu untuk daerah atau wilayah kerja kependudukan provinsi mana saja itu, Itu yang pertama. Kemudian itu permohonan perbantuan itu terkait dengan DP-4 atau terkait dengan DPS atau terkait dengan DPT. Kalaupun terkait dengan DPT, pertanyaannya berikutnya apakah itu DPT Pemilu legislatif atau DPT Pemilu Presiden? Sebagai informasi Pak Dirjen, adalah suatu fakta hukum kami temukan pada tanggal 8 Juni, Gubernur Bengkulu menerbitkan instruksi untuk membantu atau tugas perbantuan kepada struktural, pejabat struktural di Provinsi Bengkulu. Mohon diklarifikasi ini Pak, cukup. Sekian.

20

56.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik, itu di (...)

57.

KUASA HUKUM TERMOHON: EDWIN P. SITUMORANG, S.H. Yang Mulia, boleh kami tambahkan?

58.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Sebentar, bentar dulu. Tampaknya belum, ada belum semuanya terjawab, dari yang terkait belum terjawab. Seperti ini tadi, jadi jangan dipotong terlebih dahulu. Selesaikan dulu nanti kita buka putaran berikut. Bapak mau melanjutkan jawaban tadi, sudah terjawab belum tadi semua pertanyaan atau tidak tercatat.

59.

AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH MK : IR. H. IRMAN, M.SI., DIREKTUR PENDAFTARAN PENDUDUK DARI DEPDAGRI Terima kasih saya ingin tambahkan yang pertama saya klarifikasi perkataan saya tadi. Bahwa untuk mengatakan ganda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 33 bahwa daftar pemilih itu sekurang-kurangnya memuat NIK, jenis kelamin, alamat di elemen data. Jadi kalau 5 elemen data itu sama baru pemilihnya ganda. Tapi kalau salah satu, itu yang saya maksudkan, kalau hanya salah satu ganda, hanya namanya saja yang ganda. Bisa namanya sama tetapi tanggal lahirnya beda, itu tidak ganda pemilihnya, itu yang saya maksudkan. Oleh karena itu menurut saya, kalau untuk melihat ini sesuai dengan undang-undang ini, kalau dikatakan pemilih itu ganda, itu harus memenuhi 5 elemen. Kalau hanya salah satu elemen saja ganda belum tentu pemilihnya ganda, itu yang saya maksudkan. Kemudian yang belum disampaikan oleh Pak Dirjen apakah mungkin setelah DP4 diserahkan semua DPT itu tidak ber-NIK. Saya secara jujur menyampaikan kalau itu pandangan dari kami tidak mungkin. Kalau semua DPT itu ber-NIK. Nah, yang tidak ber-NIK itu kemungkinan adalah tambahan yang tidak tercover pada waktu di DP-4 kemudian pada waktu pemutakhiran dia muncul. Jadi tambahan dari DP4. Jadi kalau tambahan dari DP4, KPU tidak berwenang untuk memberikan NIK. Jadi kalau semua tidak ber-NIK, itu kami tidak mengetahui masalah itu. Terima kasih, Pak.

60.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHPU.BVII/2009: ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H. Itu ada di Kepahyang, yang 100 %.

21

61.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik, sekarang untuk klarifikasi Bapak tadi mau klarifikasi dijawab. Bapak Termohon (Pemohon maksudnya kali) dua ini mau klarifikasi apa.

62.

KUASA HUKUM TERMOHON: EDWIN P. SITUMORANG, S.H. Pertanyaan baru karena ada unsur yang tidak correct dengan yang diajukan pertanyaan Pemohon 2, menyatakan (...)

63.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHPU.BVII/2009: ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H. Mohon izin Yang Mulia, kalau boleh Termohon itu menanyakan saja, Yang Mulia.

64.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Sudah, sudah. Silakan teruskan.

65.

KUASA HUKUM TERMOHON: EDWIN P. SITUMORANG, S.H. Baik, apakah benar KPU menetapkan DPT itu 35 jam sebelum (...)

66.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Eh, itu bukan pertanyaan untuk sidang, itu pertanyaan untuk KPU, 67.

KUASA HUKUM TERMOHON: EDWIN P. SITUMORANG, S.H. Tapi itu unsur pertanyaannya Pak. Sebab yang ditetapkan KPU.

68.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Yang itu tidak usah dijawab. Yang bukan wewenang Bapak tidak usah dijawab. Silakan yang terkait dengan NIK saja. Silakan, Pak kalau ada yang mau dijawab. Cukup, cukup Bapak.

69.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PHPU.BVII/2009: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. Belum Bapak, Klarifikasi dulu,

70.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Sebentar dulu Pak, sekarang giliran Majelis Hakim Pak Akil.

22

71.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHPU.BVII/2009: ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H. Izin Yang Mulia, pertanyaan kami belum dijawab Yang Mulia.

72.

HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ya, Saudara Ahli, kita mesti ingat bahwa saksi ini adalah ahli bukan saksi fakta. Oleh sebab itu keterangan yang diberikan itu harus sesuai dengan keahlian, tidak menilai fakta Pak. Kalau misalnya saksi ini menilai fakta, itu bukan ahli. Dia saksi fakta. Supaya tidak berdebat usir begitu. Yang satu menanggapi pertanyaan yang satu, di sidang yang terhormat ini. Tapi tidak bisa menempatkan diri kepada yang ditanya. Ini ahli, tanyalah sesuai dengan keahliannya. Di luar itu tidak usah di dengar keterangannya, karena tidak menyangkut keahliannya. Karena disumpah sebagai ahli Pak. Kalau mau sebagai saksi disumpah lagi sebagai saksi. Itu berbeda nilai keterangannya berbeda. Saudara Ahli, hak untuk menjadi seorang pemilih itu dia telah berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin atau dikawini begitu. Karena disuruh kawin. Karena banyak yang belum cukup umur tapi sudah disuruh kawin sama orang tuanya. Karena hak itu untuk bisa digunakan dia harus terdaftar dalam daftar pemilih, hak pemilih itu. Untuk bisa didaftar di dalam daftar pemilih, tadi dan memang secara limitatif di dalam Undang-Undang Nomor 10, karena di dalam Undang-Undang Nomor 42 itu tidak memberi syarat tapi ada kaitannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 42 itu. Karena data pemilih yang digunakan dalam Pemilu legislatif itu digunakan juga untuk Pilpres. Tetapi di Undang-Undang Pilpresnya tidak mengatur tentang itu melainkan di dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif. Bahwa di dalam Pasal 33 itu KPU Kabupaten/Kota menggunakan data kependudukan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih. Ayat (2) daftar pemilih sebagaimana ayat (1) sekurang-kurangnya, ini sekurangkurangnyakan dan mungkin Bapak juga tidak pada posisi menafsirkan undang-undang. Memuat nomor induk kependudukan baru nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih, ini sekurang-kurangnya dan itulah yang termuat dalam DPT yang sekurang-kurangnya itu, tidak ada lebih. Padahal harus ada lagi pasal yang lain karena ini minimal bewijs, minimal ini harus termuat ini makanya banyak persoalan yang muncul dari DPT yang dipersoalkan itu. Bahkan kemarin Termohon menyatakan tidak ada kewajiban undang-undang bahwa pemilih itu harus ada NIK dan itulah KPU Provinsi Jawa Tengah yang ngomong saya catat yang ngancam juga keluar ancaman terhadap transaksi tapi baca undang-undang atau tidak. Jadi kalau penyusun DPT-nya tidak ngerti landasannya bisa juga DPTnya jadi amburadul. Karena tidak ada kewajiban padahal undangundangnya jelas NIK duluan sebelum nama NIK dulu dan itulah coba

23

Bapak lihat faktanya DPT-nya seperti itu, NIK dulu baru nama. Nah dalam konteks itu dihubungkan dengan kewajiban sebagaimana Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, ini dimana persoalan NIK itu adalah paling lambat 2011 kan begitu? Tapi bukan berarti bahwa lalu kita tidak usah ngasih NIK pada masyarakat itu biar nanti Pemilu 2014, persoalan DPT muncul lagi. Harusnya kan dari tahapan siklus 5 tahunan ini terjadi perubahan-perubahan yang secara langsung juga diikuti oleh aparatur pemerintah. Kalau sekarang kekacauan kita ada pada DPT karena ada NIK ganda, persoalan NIK ganda itu kalau meminjam atau mengambil pernyataan ahli tadi tidak ada satupun DP-4 itu yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum yang tanpa NIK, artinya persoalannya selesai kalau soal NIK. Persoalannya muncul ada NIK yang sama dipakai oleh orang yang berbeda-beda. Logikanya kalau NIK yang diserahkan itu satu orang satu NIK tidak akan muncul dilakukan up date terhadap data itu. Kenapa? karena datanya sudah dikeluarkan nomor yang sama, kan tidak mungkin petugasnya dan sekarang dia tidak bisa memilih karena statusnya belum dewasa atau tadinya dia TNI/Polri sekarang dia bisa milih dari Oktober ke April. Apakah NIK-nya yang dikeluarkan kan logikanya dia harus terdaftar sebagai penduduk dan mendapat NIK. Atau dia tidak dapat NIK, kalau dia tidak dapat NIK dia juga tidak bisa menggunakan NIK orang lain atau kalau dia punya NIK, dia juga tidak akan bisa memakai NIK orang lain karena yang mengeluarkan itu adalah dinas kependudukan yang mempunyai buku tentang kependudukan. Jadi persoalannya adalah bagaimana secara fakta kok ada NIK yang bisa dipakai oleh beberapa orang, itu dari perspektif Per-undang-undang nya teknis maupun keadaan yang berlaku saat ini tentu bisa diterangkan. Tapi kalau satu orang mempunyai dua KTP kemudian dia bisa punya dua NIK, itu lumrah karena dua identitas. Tapi satu NIK bisa bermacammacam. Konon kabarnya Pak tolong juga dijelaskan. karena sistem pemuktahirannya menggunakan sistem excel itu juga ada indikasi kelemahannya, kalau kerja sama lalu akan muncul tahun yang sama ada lagi problem lain misalnya data awal yang tidak akurat juga, kenapa karena si pencatat identitas itu misalnya dia mau ke rumah saya, karena tinggi rumahnya, temboknya panjang cuma dia kenal saya karena anak Pak Akil itu dua bahwa yang satu sudah bisa memilih misalnya, lalu dia main tulis saja lalu terjadi kesalahan data itu human eror. Tapi itu kondisi rasional kita. Nah pertanyaan saya bisakah satu NIK itu dipakai oleh berbagai orang? Apakah terjadinya karena kesengajaan atau karena memang sistem komputerisasi yang bisa melahirkan kondisi seperti itu? Lalu antara Oktober sampai dengan apakah up date itu tidak memungkinkan pertambahan penduduk itu berapa persen kira-kira, bukan maaf, penambahan pemilih itu berapa persen dari legislatif ke presiden itukan bisa kelihatan angkanya. Dari angka itu kalau diurus NIK-nya butuh waktu berapa lama kira-kira? Terima kasih.

24

73.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Ya, jadi pertanyaannya itu yang pokok, apakah bisa lebih dari satu NIK itu bisa dipakai untuk lebih dari satu orang itu tadi sampai diucapkan lebih dari tiga kali berarti itu penting dijawab. Bu Maria.

74.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H. Terima kasih, Pak Dirjen saya mau mendapatkan penjelasan yang lebih jelas lagi, apakah NIK itu bisa dipakai, apakah NIK itu ganda begitu karena permohonan yang masuk mengatakan ada NIK ganda. Apa kriterianya bahwa NIK itu ganda? Kemudian pada waktu sidang Pileg yang lalu ada saksi yang mengatakan bahwa berdasarkan Permendagri kalau seseorang tidak tahu tanggal lahirnya, maka akan diberikan nomor kode sendiri. Nah di sini apakah ini benar dan apakah dengan pemuktahiran data yang ada itu tetap dipakai, atau tidak tidak? Itu saja.

75.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Pak Sodiki?

76.

HAKIM KONSTITUSI: PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H. Terima kasih, Pak Dirjen bahwa saya kira Indonesia ini ada daerah-daerah yang sudah maju, ada daerah-daerah yang sedang barangkali sudah tertinggal. Apakah bisa ada klasifikasinya untuk daerah-daerah mana di Indonesia ini yang sudah demikian maju, artinya NIK sudah terpenuhi dan ada daerah-daerah yang barangkali masih sangat tertinggal di dalam pengurusan NIK? Saya kira itu masih ada datanya. Tentunya ketinggalan itu juga ada sebab-sebabnya, tadi dikemukakn juga masalah peralatan sebagainya, barangkali sumber daya. Dan saya percaya bahwa kesulitan itu tentunya ada spesifikasinya dan kemudian ada pemecahannya, barangkali menurut Dirjen sendiri ya. Dan ini saya ingin melihat bahwa secara makro, secara luas tidak mungkin untuk daerah-daerah yang di Jawa barangkali begitu disamakan untuk daerah-daerah tertinggal, itu yang pertama. Yang kedua tadi dikatakan ada rentang waktu, apakah ahli juga mengetahui bahwa dalam rentang waktu enam bulan itu rata-rata pertambahan orang yang memenuhi syarat yang tadinya belum memenuhi syarat untuk bisa memilih itu berapa juta kira-kira dari penduduk di Indonesia ini? Yang dengan demikian akan bisa diperkirakan bahwa antara dengan penetapan itu dengan data akhir yang seharusnya,diperkirakan bertambah bisa diketahui. Yang ketiga adalah ada spesifikasi. Tadi, kemarin bahwa ada daerah-daerah pemekaran yang kesulitan atau

25

mungkin belum bisa mengantisipasi perkembangan NIK ini? Apakah semua daerah pemekaran memang demikian. Terima kasih. 77.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Pak Harjono?

78.

HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., M.CL. Terima kasih. Saudara Ahli, saya akan tanya satu hal saja. Cara pemberian NIK, ini menyangkut administrasi pusat dan daerah. Dan kedua menyangkut pengkodeaan angka. Pertanyaan pertama, apakah kemudian ada hal-hal itu yang kemudian yang diputuskan oleh pusat, dalam arti pemberian kode digitalnya berapa, sampai berapa? Ataukah juga mengenal disentralisasinya untuk digit-digit dengan nomor, dengan urutan sekian, itu daerah yang memberikan itu yang pertama. Karena dari sini sebetulnya bisa terlihat, sebetulnya, kalau tokh pusat tidak salah karena sudah memberi digitnya dari pusat mungkin daerahnya yang salah, yang memberikan, bisa seperti itu. Apakah ada Protapnya dalam memberikan NIK itu? Yang kedua adalah pengkodean. Saya mempunyai KTP itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 16 digit,1,2,3,4,5,6,enam yang pertama itu saya tidak tahu, apakah itu milik pusat atau milik daerah. Kemudian berikutnya itu identitas saya karena saya baca adalah tanggal lahir, tahun, bulan. Yang terakhir itu empat digit 0001 satu terkhir itu apa artinya? Apakah ini sudah semacam tata cara pemberiannya dan sudah dipahami kalau itu sudah didesentralisai ke daerah-daerah? Karena dengan melihat cara-cara pengkodean daerah-daerah ini apakah ada kemungkinan terjadi duplikasi? Yang pertama itu. Saya pernah dengar bahwa dalam nomor NIK ini juga ada kode daerah. Saya tidak tahu apakah kode daerah itu muncul di dalam sampai salah satu dari digit yang ke enam pertama itu. Dan saya bertanya kalau itu ya kode daerah padahal nomor NIK itu seumur hidup. Apakah kalau saya pindah penduduk lalu yang didepan itu pindah namanya, nomor NIK-nya, angka NIK-nya. Bagaimana dengan harus seumur hidup? Kalau seumur hidup, kalau seumur hidup itu seharusnya tidak dikaitkan dengan ke daerahan tempat saya tinggal,tapi menjadi nomor saya dari awal sampai matinya nanti. Ini pertanyaan-pertnyaan dengan cara pemberian NIK. Terima kasih.

79.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Pak Maruarar?

26

80.

HAKIM KONSTITUSI: MARUARAR SIAHAAN, S.H. Terima Kasih Pak Ketua. Saya mendengar tadi bahwa sebenarnya DP-4 yang diserahkan ke KPU itu sumbernya juga dari data kependudukan dari kabupaten/kota kalau tidak salah dengar. Kemudian itu yang dijadikan dasar menjadi DPS itu dan menurut keterangan Pak Dirjen tadi semuanya sudah ada NIK,tetapi mungkinkah ada daerah ini karena pengalaman Pilkada yang lalu, dimana salah seorang peserta mengajukan juga Kepala Dinas Kependudukan untuk menjelaskan NIK yang kosong dan ganda itu. Apakah mungkin ada daerah di Indonesia itu yang belum ter-cover oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan pada saat penyusunan data DP-4 yang diserahkan itu? Karena pada waktu Pilkada tahun 2008 yang kita dengar di sini, Dinas Kependudukan mengatakan memang yang ganda itu karena dia tidak punya NIK, dipakai saja NIK yang dari atas terus itu digunakan saja begitu, Kalau saya tidak salah ingat. Jadi dia dobelkan saja supaya, karena memang seperti yang dibacakan oleh Pak Akil tadi. Syarat untuk menjadi pemilih itu harus mempunyai NIK, itu salah satu syarat minimal. Oleh karena itu menjadi pertanyaan saya apa memang sudah ter-cover seluruhnya seluruh Indonesia. Karena Tapanuli Utara waktu itu, itu tidak terlalu jauh juga sebenarnya dibanding Irian itu Tapanuli Utara. Tetapi datanya pada waktu itu, data NIK-nya kosong juga barangkali daerah Sidikalang itu, NIK-nya kosong atau ganda. Menurut Dinas Kependudukan ya dipakai sajalah supaya terisi itu kolom dipakai yang di atas katanya,saya kurang tahu kebenarannya. Kalau sudah ter-cover data DP-4 itu sudah punya NIK semua. Tetapi apa yang terjadi di Tapanuli Utara itu bisa ndak dijelaskan,kondisi saat ini, terima kasih.

81.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Sedikit lagi dari Pak Wakil Ketua, Pak Mukhtie Fadjar?

82.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Terima kasih Pak. Saudara Dirjen sebagai ahli. Kalau mendengarkan keterangan tadi secara tidak langsung sebetulnya menjadi semacam pengakuan bahwa sebetulnya kondisi administrasi kependudukan kita itu memang belum beres. Ya belum beres, dan padahal itu juga menjadi dasar dari penyusunan daftar pemilih oleh KPU. Sesuatu yang belum beres lalu menjadi basis untuk penyusunan untuk tentu akan terjadi ketidakberesan yang sama mestiny, karena sumbernya tidak beres. Padahal sebetulnya tahun 2004, ketika Pemilu tahun 2004 itu selain pendaftaran pemilih juga dilakukan penyusunan data base

27

kependudukan ya? Sekaligus yang diharapkan itu menjadi basis bagi Pemilu-Pemilu berikutnya tinggal up dating, up dating saja. Nah ini juga nanti terkait dengan Saudara mengatakan ini ya lima tahun lagilah kira– kira, tahun 2000 lima tahun sejak 2006, 2011. Tapi sebetulnya kalau kita baca undang-undangnya itu hanya pembentukan institusi pelaksananya. Unit pelaksana teknis lima tahun itu pembentukan unit pelayanan teknis pelayanan kependudukan. Apakah itu juga dapat ditafsirkan bahwa undang-undang ini betul-betul dapat efektif tahun 2011 dan kebiasaan kita adalah menunggu yang paling akhir nanti. Nah itu saja Pak Dirjen. 83.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Bapak Dirjen ada waktu sepuluh menit bagi Bapak. Kita sebenarnya menjadwalkan satu jam tapi cukup menarik sehingga menjadi 1,5 jam. Masih ada Pak, singkat saja Pak.

84.

HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Pak Dirjen, ahli. Berapa banyak KTP-nya Pak selama menjadi warga negara? Pindah-pindah berapa banyak KTP-nya? Ada berapa banyak KTP yang Bapak miliki? Hanya satu? Saya sukar menghitung saya punya KTP. KTP saya di Bogor ada, Surabaya ada, Bandung ada, Kendari ada, Makassar ada. Baru-baru ini saya diberi lagi di Jakarta. Digitnya itu nomornya beda-beda. Nah itu, satu. Pak. Dalam rangka ini saya mau tanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa NIK ini adalah unik atau khas? Mengapa NIK ini menjadi elemen utama, di antara lima elemen ini? Nah, kemudian saya kaitkan ini dan sebagai bahan saja, ini Pemohon 1 menyatakan dalam bukti P-13 nya ada pemilih ganda, apakah pemilih ganda ini dilandasi oleh NIK sebanyak 4.647.000 ya tersebar di 70 kabupaten, 8 provinsi, ini laporan ini ditandatangani oleh Termohon. Nah, coba barangkali ahli ya, tapi saya sampai hari ini belum tahu itu mengapa dia dikatakan berkarakter unik nomor induk itu? Sesuai dengan negara tidak ada dalam penjelasan. Barangkali demikian, Pak Ketua.

85.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik, Pak. Jadi yang punya kartu penduduk lebih dari satu seperti Pak Arsyad dan saya dan yang lain ini ancaman hukumannya dua tahun. Silakan, Pak.

28

86.

AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH MK: DR. H. ABDUL RASYID SHOLEH, M.SI. (DIRJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DEPDAGRI) Bapak Ketua Majelis, Bapak Hakim yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati. Saya kira kita sadar betul bahwa bersyukur bahwa undang-undang ini ada, dan selama ini selama merdeka sampai dengan tahun 2005 itu tidak pernah ada undang-undang, jadi, dan ini perjalanan undang-undang ini tidak bahwa 2006 disahkan di penghujung tidak otomatis langsung bisa diterapkan sebab ada amanatnya di dalamnya, amanat PP, 8 PP dan amanat Peraturan Presiden, itupun saya sudah meminta 1 tahun, saya bisa menyanggupi di dalam Pasal 102 ini seluruh PP. Biasanya pada umumnya 2 tahun. Saya minta 1 tahun dan Alhamdulillah hanya 6 bulan semua 8 PP itu sudah selesai dan memang soalnya mendesak. Saya ingin berkomentar sedikit sekali bahwa tiga prasyarat utama untuk bagusnya negara ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar mengatakan negara kesatuan. Yang kedua bahwa negara kecil dan daerah kecil dan daerah besar. Kita sudah punya desentralisasi, undangundang setelah merdeka sudah 7 Pak Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, yang berbeda itu hanya kalimat pokok-pokok, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah atau judulnya Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah itu sudah 7, Pak. Undang-Undang yang mengatur kependudukan itu belum pernah ada, jadi wajar, karena hanya berdasarkan Keppres dan berdasarkan itu. Saya hanya ingin menjawab bahwa terdaftar di 2 domisili itu dimungkinkan dengan adanya 2 KTP. Dia terdaftar di 2 domisili, sudah pasti, dan berbeda NIK nya. Itu masalah. Ada di Bekasi ada di Jakarta tentu berbeda NIK nya sebab 16 digit itu 6 digit pertama kode wilayah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. 6 digit kedua tanggal, bulan, dan tahun lahir. 4 digit terakhir adalah by system yang dikeluarkan sesuai dengan nomor urut pendaftaran. Jadi 16 digit jelas. Nah, saya sekaligus menjawab bahwa NIK itu tidak berubah sesuai dengan undang-undang ini. Yang berobah adalah alamat, karena di dalam KTP dalam undang-undang ini harus ada alamat. Kenapa ada alamat? Karena itu KTP adalah asas domisili, berbeda dengan pencatatan sipil, asas peristiwa. Saya lahir di Makassar saya tidak bisa mengatakan bahwa saya lahir di Jakarta karena memang kenyataanya saya lahir di Makassar, dan itu asasnya asas peristiwa. Tetapi untuk ID card dia wajib dan itu universal bahwa ID card dia asasnya domisili. Jadi kalo NIK tidak berubah tetapi alamat berubah harus ganti KTP, tapi NIK nya tidak berubah, sama orang yang pindah Departemen NIK tidak berubah tapi dia pindah Departemen itu tidak masalah. Tapi alamat harus berubah, sebab manakala meninggal dia tidak berubah bisa biru mayat itu baru kembali dia dengan alamat yang benar kalaupun ada yang mengenali. Nah, KPU meminta itu hanya diberikan Pak Menteri kepada

29

Gubernur Bupati untuk bantuan operator, untuk tenaga teknis yang membantu itu sebab kita tahu betul karena ada keterbatasan personil dari KPU Kabupaten/Kota di samping itu koordinasi untuk menggerakkan itu agak kurang dalam rangka penyusunan DPS. Dan kami ingin mengemukakan kembali bahwa Pemerintah tidak bisa intervensi dalam rangka DPS dan DPT dan kami tahu betul itu dan urusan Pemerintah hanya sampai DP-4. Gubernur Bengkulu kami tidak tahu masalah itu, tidak pernah ada kami ketahui. Saya kira persilakan saja langsung tanya kepada Pak Gubernur Bengkulu dari mana perintah itu dan dia kenapa memerintahkan ke dinas–dinasnya, tangkap saja Pak. Bapak Ketua Majelis, Bapak Hakim Majelis yang saya muliakan. Cara pemberian NIK itu ada sistem, dia by system dan tidak sepenuhnya berada di kabupaten/kota sebab dia harus dikonsolidasi ke Pusat. Nah, kami tidak tahu kalau ada NIK yang di luar dari 16 digit. 16 digit pun harus diketahui bahwa apa benar di kode wilayah kode provinsi yang dia miliki itu. Saya ulangi lagi bahwa 6 digit yang pertama kode wilayah provinsi, kabupaten, kota kecamatan, 6 digit kedua tanggal, bulan, dan tahun lahir, dan 4 digit terakhir adalah by system dalam rangka pendaftaran penduduk. Perbedaan laki-laki dan perempuan berbeda dengan penambahan berapa tahun itu, perbedaan laki-laki dan perempuan 40. Pertanyaan selanjutnya kami teruskan bahwa amanat undangundang sampai dengan 2011 bukan hanya NIK, Pak. Pasal 13 NIK, Pasal 63 mengenai sidik jari, Pasal 64 mengenai rekaman elektronik, itu baru dimaksud dengan KTP Nasional, tetapi mau kita usulkan untuk langsung KTP Nasional di samping PP nya dan Perpresnya belum selesai itu tidak bisa diwujudkan Peraturan Daerah, Pak. Banyak Bupati/Walikota tidak mau melaksanakan, karena saya terhambat di Peraturan Daerah dan kalau undang-undang ini belum ada semua PP nya Perpresnya itu kita tidak bisa mewujudkan Peraturan Daerah itu. Nah Undang-undang ini akhir Desember 2006, Pak. 2007 baru selesai seluruh PP nya, 2008 baru selesai Perpresnya. Jadi supaya bisa dianukan. DP-4 data dari kabupaten/ kota itu barang pasti Pak, Bapak Hakim. Kenapa? Bapak Bupati/Walikota juga pada saat yang sama 5 April menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak mungkin Provinsi dan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan menambah atau mengurangi, tidak mungkin. Apa sebabnya? Sebab data itu memang berasal dari bawah dan bisa dicek. Justru itu saya mengatakan kepada Bapak Menteri dan Bapak Wakil Presiden waktu saya dipanggil manakala ada hak angket untuk dipersoalkan maka saya harus memanggil Bupati, Walikota dan KPU Kabupaten/Kota beserta Dinas, sebab data itu berasal dari bawah. Tumpuan database ini Pak dan seluruh pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah obyek garapannya di daerah. Saya lanjutkan, kondisi Adminduk belum beres, pasti Pak. Pasti belum beres. Pengakuan Pak Hakim Majelis yang saya muliakan Pak Arsyad Sanusi jelas bahwa beliau memiliki 4 KTP itu jelas dan itu bukan

30

kesalahan siapa-siapa, kesalahan kita semua, karena kita tidak pernah memiliki undang-undang selama 63 tahun. Baru tahun 2006 akhir kita memiliki undang-undang itu, dan itu baru ada pidana. Selama ini dibiarkan saja, Pak. Tidak pernah ada yang menyadari bahwa perlu ada pidana dalam ID card itu, sehingga ID card kita ini macam karcis parkir saja Pak nyetaknya, dimana saja bisa dicetak. Berapa banyak KTP yang bisa diketahui dalam rangka DP-4 kami berdasarkan data dari bawah. Kami tidak bisa mengadakan Pantarlih di bawah dan tidak ada dana untuk melakukan itu. NIK ini unik Pak, karena tidak ada sama orang tanggal dan bulan tahun lahirnya, tidak ada sama kode wilayahnya dengan alamatnya, itu unik. Persoalan sekarang, siapa yang berniat untuk mengambil NIK 2 atau betul-betul tidak berwujud KTP nya lebih dari satu, itu persoalan. Itu satu, Pak. Kedua, ada tidak kesadaran bagi seseorang dari Kendari pindah ke Jakarta melapor di sana dan mengambil surat pindah menyerahkan KTP lamanya dan mengambil KTP baru, sebab jangan dikantongin terus KTP Kendari ini jika pindah di Makasar. Itu yang menyebabkan 4, Pak. Sebab aturan mengatakan bahwa jika pindah mengambil surat pindah dan tiba di tempat asal melapor ke tempat asal dan serahkan KTP itu jika KTP baru menyusul. Jadi samalah kita semua ini, Pak, kira-kira. Pemilih ganda tersebar di 70 Kabupaten/Kota dan sekitar 8 Provinsi kita tidak ketahui betul dan kalau kami ketahui kami akan cek manakala itu memang ada hal yang diperintahkan kepada kami untuk mengecek kepada dinas kependudukan dan sipil. Saya kira itu, Bapak Ketua Majelis yang saya muliakan. Saya persilakan kalau ada tambahan? 87.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik, terima kasih. Apakah Bapak masih mau menambahkan? Cukup ya. Artinya yang dibutuhkan oleh Mahkamah untuk keterangan Pak Dirjen itu sudah cukup, yang lain-lain tadi menyangkut soal pokok perkara bukan bidang Bapak, tidak usah dijawab dan kalau saling berdebat satu sama lain tidak usah dimasukkan hati. Yang tidak berubah itu hanya dua Pak, yang satu NIP (Nomor Induk Pegawai) karena itu selalu dikontrol oleh gaji. Yang kedua NPWP karena kalau dapat dua orang pasti protes.

88.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H. Mohon izin Yang Mulia. (......)

89.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik Bapak, jadi sidang ini akan di skors 15 menit untuk persiapan bukti fisik.

31

KETUK PALU 3X

SKORS DIBUKA PUKUL 10.37 WIB.

SIDANG DI SKORS PUKUL 10.05 WIB

90.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Dengan mencabut skor sidang dinyatakan dibuka kembali. KETUK PALU 3 X. Baik, pertama terima kasih kepada Bapak Dirjen dan Asisten. Mohon maaf tadi saya belum beri tahu bahwa keperluan kami dengan Bapak sudah selesai sebenarnya, Bapak boleh meninggalkan tempat tetapi kalau di sini juga kami senang.

91.

AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH MK: DR. H. ABDUL RASYID SHOLEH, M.SI. (DIRJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DEPDAGRI) Kami pamit, Pak.

92.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Terima kasih, Bapak. Silakan. Saudara, sampai jam 11.30 kita akan melakukan pembuktian fisik, penyerahan bukti-bukti fisik dan penjelasan sejauh diperlukan, nanti jam 11.30 kalau tidak selesai sidang ditunda sampai jam 16.00 karena jam 2 kami akan membaca vonis tentang pembagian kursi DPR, Pasal 205 ayat (4). Nanti jam 2 kami akan baca itu. Kemudian mumpung sekarang ingat perkara ini akan segera divonis sesuai dengan jadwal Mahkamah tanggal 12 Agustus 2009 oleh sebab itu sidang malam ini ditutup lalu besok selambat-lambatnya jam 12 siang masing-masing pihak sudah memberi kesimpulan, menyampaikan kesimpulan ke Kepaniteraan Mahkamahi. Memang harus kerja cepat karena undang-undang juga menyuruh kita menyelesaikannya dengan cepat. Kalau jam 12 belum menyampaikan berarti kesimpulan diserahkan kepada pihak-pihak lain lalu pada akhirnya ditentukan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi ini. Nanti kalau ada penundaan diberi tahu, tapi 32

kita jadwalkan jam 12. Jadi itu besok jam 12 ditunggu kesimpulan masing-masing, kami sudah menjadwalkan tanggal 12, kalau tidak ada hal yang luar biasa Insya Allah tanggal 12 sudah dibacakan vonis, karena simpul-simpul masalahnya sudah jelas, tinggal nanti akan memperdebatkan ininya. Sampai hari ini tidak boleh lagi ada tambahan bukti apalagi disusulkan di luar sidang nanti tidak bisa lagi dan ini yang sudah disahkan kemarin itu supaya dianggap final tetapi ada dua yang diperlukan oleh Mahkamah kalau ini belum disiapkan. Pertama, kepada Bawaslu itu untuk rincian pelanggaran pemilu, kemarin sudah diserahkan. Untuk KPU diminta menyampaikan daftar penggunaan KTP dan paspor beserta sebaran wilayahnya, kalau itu kami yang memerlukan. Baik, acaranya begini, nanti Pemohon 1 dipersilakan menyampaikan bukti nanti akan ada panitera di sini lalu akan ditunjukkan ke kami disertai dengan penjelasan kalau perlu penjelasan lalu sesudah itu KPU untuk menunjukkan bukti sandingan bahwa untuk kasus itu saya punya bukti ini dan seterusnya, ini akan dimulai dari isu per isu. Sidang akan dipimpin oleh Wakil Ketua, silakan. 93.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Baik, untuk proses pembuktian khususnya pembuktian dokumendokumen atau surat-surat untuk bukti tertulis akan kita mulai. Akan dimulai dari Pemohon 1 untuk menjelaskan berkaitan dengan isu yang pertama yang sudah dikemukakan kemarin, yaitu berkaitan dengan bukti terjadinya penggelembungan suara dan sekaligus tentu penggembosan atau pengurangan suara. Barangkali bisa ditunjukkan ke depan dan panitera untuk mempersiapkan diri terkait dengan itu. Dari Pemohon 1 silakan dan dari terhadap ahli ini juga dari pihak KPU, pihak Termohon nanti untuk bersiap untuk membuktikan yang sebaliknya. Demikian juga Pihak Terkait apabila memang ada bukti yang bersangkutan. Silakan, Pemohon 1, salah satu kuasanya saja.

94.

KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Terima kasih, kami membuktikan penggelembungan suara itu dari jumlah DPT pemilih yang ganda, kami akan (...)

95.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Dokumennya ditunjukkan di dokumen bukti P berapa? Jadi dari Termohon mungkin ada yang bisa mewakili untuk itu(.....) atau menyaksikan, lawyer nya terutama.

33

96.

KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) : P-12 softcopy Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan print out nya sama P-11 sama P-12. Kemudian P-13. P-11, P-12 dan P-13

97.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Lalu dari KPU ada bukti sebaliknya ? T berapa, Pak.

98.

KUASA HUKUM TERMOHON: EDWIN. P SITUMORANG, S.H. T-15 (....)

99.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. T-15 softcopy DPT ya?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) : Ini hardcopy contohnya kalau softcopy nya lagi diambil Pak, DPT Pak, kemudian hasil analisis penulusuran. 101. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu Pemohon mengklaim 70% dari sekian sehingga ketemu 24 juta itu bagaimana pembuktiannya? 102. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) : Dari pengurangan TPS. 103. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Dari 69.000 TPS, lalu angka 70% nya dari mana itu? 104. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) : Dari pemilih yang dianggap pemilih JK-Wiranto yaitu P-15

34

105. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi itu kan 69.000 TPS kali 500 ketemunya 34 juta lalu Anda mengklaim 70% itu rasionya dari mana? 106. KUASA HUKUM TERMOHON: EDWIN. P SITUMORANG, S.H. . Karena rasionya pemilih Golkar, Pak. 107. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Pokoknya apa adanya saja, yang penting penjelasannya. 108. KUASA HUKUM TERMOHON: EDWIN. P SITUMORANG, S.H. . Kita bandingkan dengan pemilih Golkar, Pak. Dan Hanura. 109. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu yang diperkirakan, Golkar dan Hanura. Lalu dari KPU nya tidak ada pembanding? Kalau dari Pihak Terkait ada? Oh, dari KPU, silakan. 110. KUASA HUKUM TERMOHON:EDWIN. P SITUMORANG Dari KPU menyampaikan bukti T-6 itu yang membuktikan bahwa pengurangan jumlah TPS itu tidak berarti penghapusan misalnya TPS 1 dan TPS 2 hanya menjadi TPS 1 saja. Maka DPT dari TPS 2 pindah ke TPS 1, itu dibuktikan di bukti T-6 A.32 dan T-6 A25 Itu memang hanya sampel dan T-9 yang T-6 untuk DKI, lalu T-9 untuk Jawa tengah. 111. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi satu alat bukti bisa dipakai untuk beberapa isu yang ada, ya. 112. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Salinannya belum ada ya, yang 6 belum kami sampaikan. 113. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Untuk Saudara Pemohon, berkaitan dengan DPT ganda atau fiktif

35

itu ada di bukti P berapa? 114. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Bukti P-12, kemudian juga P-11, P-12 dan P-13. 115. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Sama dengan tadi, ya? 116. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Sama dengan tadi, Pak. Kemudian P-14 kliping media. 117. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Mungkin ada lagi? Pihak Termohon apakah sama alat buktinya tadi untuk meng-counter ini ? 118. KUASA HUKUM TERMOHON:EDWIN. P SITUMORANG Termohon menyampaikan bukti T-4, T-7, T-8, dan T-10 itu bukti DPT di TPS beberapa dicoret karena ada pemilih ganda jadi bukti bahwa Termohon pun telah melakukan usaha untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya meskipun hanya sampel. 119. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. (...)

Bukti T-4 ini kan yang terkait dengan spanduk ini, bukti Termohon

120. KUASA HUKUM TERMOHON Kami berikan penjelasan untuk melengkapi bahwa untuk membuktikan bahwa kami telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan daftar pemilih mencoret bagi yang TMS, meninggal dunia dan sebagainya itu dibuktikan dengan T-4 .21 121. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. T-4.21

36

122. KUASA HUKUM TERMOHON Kemudian T-7, T-1056 T-83371 kemudian kami lengkapi mohon waktu (.....) 123. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Kalau daftar bukti yang ada pada kami hanya T-4 begitu saja. 124. KPU : Ya memang kami belum melengkapi perubahan daftar bukti, mohon maaf, tetapi sudah diterima. 125. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Daftarnya belum (.....). Nanti, ya, daftarnya, ya. 126. KUASA HUKUM TERMOHON: Ya. 127. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Karena yang ada pada kami itu T-4 soal spanduk, spanduk pencontrengan. 128. KUASA HUKUM TERMOHON: Betul sekali, Majelis. Mohon maaf kami belum sempat untuk melakukan pembenahan. Bisa diulang. Kami ulang. Ya kami ulang Majelis, kemudian tadi yang berkaitan dengan re-grouping mohon waktu untuk melengkapi, untuk yang tadi disebutkan T-9 itu kelengkapannya adalah T-9 9 9 dan T-9 1 0 0, kemudian T-6 (...) 129. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Sudah diserahkan belum?

37

130. KUASA HUKUM TERMOHON: Sudah, sudah Majelis. 131. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Cuma daftarnya tidak sama, ya? 132. KUASA HUKUM TERMOHON: Ya, memang mohon waktu untuk menjelaskan bahwa daftar bukti yang diserahkan kepada Majelis itu memang belum kami lengkapi. 133. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Barangnya ada tapi tidak ada daftarnya. 134. KUASA HUKUM TERMOHON: Yang dipegang Bapak itu. 135. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Yang terbaru. 136. KUASA HUKUM TERMOHON: Tidak ada. Sama. Jadi mohon bisa menjelaskan Majelis mohon maaf, jadi kami menyerahkan 2 daftar bukti untuk Perkara 108 dan 109. Nah, dalam daftar bukti 109 itu ada kode untuk masing-masing provinsi misalnya saja untuk Provinsi Jawa Tengah dalam Perkara 109 kami mendapat kode 9. Nah di dalam kode 9 itu kami melengkapi dengan beberapa bukti sesuai dengan urutannya untuk berkaitan dengan TPS yang di re-grouping tidak berpengaruh pada fasilitasi pemilih itu tercatat T- 9 9 9 dan T-9 1 0 0. Kemudian untuk di Jambi itu tercatat T-10 itu menunjukkan kode provinsi dan kemudian untuk untuk perkara regrouping TPS 1 1 1 137. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. T-10, itu untuk provinsi mana?

38

138. KUASA HUKUM TERMOHON: Jambi 139. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ini kok ada T-10 tapi untuk Provinsi DIY ? 140. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Mohon Pak Hakim, kami juga mohon izin belum dapat copy dari bukti yang disajikan. 141. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Copy (...)? 142. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Copy seluruhnya. 143. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Buktinya? 144. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Ya, Pak. 145. KUASA HUKUM TERMOHON: Ini ada tanda terimanya. Mohon bisa disampaikan. 146. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Pemohon? 147. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Perlu kami sampaikan, Pak, bahwa selain hardcopy yang sudah kami serahkan itu kami telah melakukan pemeriksaan di lapangan ternyata memang tidak ada yang dicoret, ini kami lihat dari akses yang

39

sampai di Tanjung Priuk. Itu DPT yang ditempelkan di TPS kami ambil yang sudah kami serahkan sebagai alat bukti. Tidak ada perubahan semua berkas. 148. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Tetap ya. P ada ya. Tiga ini kan penghilangan 69 TPS terkait dengan klaim 70 % tadi ya? Sudah tadi, ya? 149. KUASA HUKUM TERMOHON: Kalau mengenai pencoretan yang dibilang oleh Pemohon tidak ada silakan saja periksa bukti yang diajukan. Untuk Jambi T-10 1 11 dan untuk Banten itu T- 8.3.37.1 150. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Perlu penjelasan barangkali. Pencoretan mana yang dilakukan ? 151. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Silakan 152. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Biarlah bukti yang berbicara. Oleh KPPS, jadi pencoretan dilakukan oleh KPPS, yang sebenarnya bahwa ganda itu bukan di satu TPS. Bagaimana tahu seorang KPPS ada ganda di TPS lain jadi kami buktikan di sini dengan sebaliknya di berbagai TPS nama yang sama masih tetap ada. 153. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Isu seluruh prosedur, ini KPU: Termohon ya, ada bukti-bukti yang terkait dengan ini berbagai pengumuman, keputusan, instruksi ada? 154. KUASA HUKUM TERMOHON: Ada. Pada prinsipnya hampir semua provinsi itu mengajukan alat bukti ini. Ini sebagai sampel saja, kami sampaikan ada di Jawa Timur ada T-10.5.3 kemudian di Tangerang T-8 3 3 8 Kemudian ada juga pengangkatan petugas pemutakhiran data pemilih itu dibuktikan dengan T-18 dan T-8 4 8 1. Kemudian bahwa kita telah melakukan

40

pendokumentasian dengan baik, tahap-tahapan pemutakhiran data pemilih DPS menjadi DPS HP, itu dibuktikan dengan T-9.37 dan T-9.38. Cukup, itu sebagai sampel. 155. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu di setiap provinsi sudah ada? 156. KUASA HUKUM TERMOHON: Ada. 157. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Kami tidak melihat ada berita acara, pencoretan, hanya dicoret saja. Yang menurut data yang ada pada kami ini di seluruh wilayah di Jakarta Utara, ini masih tetap seperti yang lama, masih tetap ganda. 158. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ada yang ingin dijelaskan dari KPU: Termohon? 159. KUASA HUKUM TERMOHON: Kami sampaikan penjelasan, Bapak, bahwa pencoretan di TPS itu tidak dilakukan penyusunan berita acara. 160. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Bahwa setiap tindakan (...) Ada paraf atau apa? 161. KUASA HUKUM TERMOHON: Ya, paraf. 162. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Setiap tindakan tentu harus dengan berita acara dan harus disaksikan yang lain.

41

163. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, baiklah itu nanti disimpulkan saja nanti. 164. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Ya, Siap. 165. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Berkaitan dengan isu IFES, Saudara KPU ada....? Dari Pemohon atau dari Pemohon I, silakan. Ada bukti ndak? Tentantg IFES, Apa hanya kliping koran? 166. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Kliping koran Pak, kliping koran yang menyatakan IFES ikut di dalam perhitungan. 167. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. P berapa Bapak? 168. TERMOHON: IGEDE PUTU ARTE (ANGGOTA KPU) Bukti IFES sedang di cek di tim ini. 169. KUASA HUKUM TERMOHON: Mohon dapat tambahan penjelasan Majelis bahwa berkaitan dengan IFES di dalam dalil kami sebagaimana telah disampaikan di dalam jawaban Termohon kami menyebut beberapa produk hukum sebagai dasar kerja sama lembaga negara dengan pihak asing. Nah, menurut kami bahwa karena menunjuk pada produk hukum maka kami memandang bahwa ini semua di ketahui oleh umum. Demikian. 170. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ada buktinya ya?

42

171. KUASA HUKUM TERMOHON: Dalam tambahan jawaban kami sebutkan nomor keputusan Bapenas dan nomor Peraturan Pemerintah 172. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Baik, dari Pemohon ada hal-hal lain yang ingin diterangkan mengenai bukti? 173. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Ya, kami ingin memperagakan DPT yang kita kemukakan itu Pak. 174. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Mau ditayangkan? 175. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Mau diperagakan Pak, ditayangkan. 176. KETUA: PROF.DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H. Kalau begitu semua duduk. 177. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ini berkaitan dengan DPT, saya kira ini akan berlaku untuk semua. Pemohon satu untuk penayangan nanti sidang sore nanti saja ya? Ini kita biar selesaikan untuk sekaligus dengan Pemohon kedua. Pihak Terkait ada yang ingin disampaikan tentang alat bukti? 178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: Untuk alat-alat bukti kami Pihak Terkait hanya menyampaikan data rekapitulasi dari KPU Provinsi.

43

179. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Dari KPU ya? 180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: Ya, sama tambahan kemarin kami serahkan PT-35 bukti penggelembungan suara yang dilakukan oleh pasangan calon lain yang sudah divonis. 181. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. PT -35 ya? 182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: Ya, PT-35 itu penggelembungan suara yang terjadi di daerah Ternate Maluku Utara yang sudah divonis. 183. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Pemohon satu masih ada? 184. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Masih Pak kami menyampaikan Keputusan KPU tentang Rekapitulasi 16a,b,c. yang ternyata keputusan tersebut bukanlah keputusan tentang daftar pemilih tetap sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Tapi adalah keputusan tentang rekapitulasi DPT yang berdasarkan Pasal 30. 185. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu yang tanggal berapa itu? 6 Juli? 31 Mei dan 8 Juni kan ada tiga. Dari Termohon ada yang ingin dijelaskan tentang ini? Jadi independensi Termohon ini terkait dengan daftar pemilih tetap DPT ya? Silakan. 186. TERMOHON : ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Jadi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Yang Mulia Tahun

44

2009 dinyatakan bahwa Penetapan DPT itu di tingkat kabupaten/kota, dalam arti penetapan DPT by name. KPU Provinsi, KPU Pusat itu menetapkan rekapitulasi Data Pemilih Tetap. Nah, untuk keperluan itu kita menyerahkan alat bukti berupa SK Penetapan DPT Kabupaten sebagai sample beberapa yaitu di Bukti T-10.1.1 ada SK Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Merangin. Kemudian juga T-10.1.2 itu Penetapan DPT Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Jadi itu ada T-10.1 sampai .10. Demikian Yang Mulia. 187. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu yang rekap untuk di beberapa kabupaten. 188. TERMOHON : ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Beberapa sample.

kabupaten,

ada

sepuluh

kabupaten/kota

sebagai

189. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Yang Mulia, dengan begitu berarti KPU tidak menetapkan Daftar Pemilih Tetap secara nasional 190. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, itu dimuat dikesimpulan ya? ini kan kesimpulan Saudara ya? 191. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Fakta Pak. Fakta, berdasarkan bukti yang kita lihat, tidak bisa diperlihatkan DPT, Keputusan KPU yang nasional sesuai dengan perintah undang-undang. 192. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Anda buat kesimpulan nanti kami yang menilainya. Masih ada Pemohon satu?

45

193. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR NABABAN, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Ada, menyangkut P-16 tentang rekap itu tidak sesuai dengan apa yang disebut tadi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2009 itu karena harus memuat nama KPU Provinsi, jumlah KPU Kabupaten, jumlah PKK, jumlah PPS, jumlah TPS, jumlah laki perempuan tapi di dalam laporan rekap itu tidak ada. 194. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, jadi itu nanti termasuk, ini faktanya seperti itu ya? Anda simpulkan juga nanti ya? KPU silakan kalau ingin memberi klarifikasi. 195. TERMOHON : ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Klarifikasi saja Yang Mulia, bahwa SK penetapan badan pelaksana itu memang tersendiri dengan SK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap. Seperti itu yang sudah 196. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu dalam bentuk satu SK toh? 197. TERMOHON : ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) SK yang berbeda jadi SK nya itu 355, 315 sama 316 198. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ada lagi itu yang terakhir 356 ya? 199. TERMOHON : ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Ya. 356 itu karena hanya yang (...) 200. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Yang 6 Juli itu?

46

201. TERMOHON : ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Jadi yang 315 itu tetap karena badan pelaksana tidak berubah. Terima kasih Yang Mulia. 202. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Badan pelaksana ini kan termasuk KPPS-KPPS kan? 203. TERMOHON : ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Ya betul. 204. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Kalau dengan adanya re-grouping TPS-TPS bagaimana? Apa tidak berubah? 205. TERMOHON : ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Sebagaimana yang sudah kami jelaskan terdahulu Yang Mulia. Bahwa re-grouping itu kan sudah dilakukan sejak awal saat penyusunan TPS ya. Terima kasih Yang Mulia. 206. KUASA HUKUM PEMOHON: Bukti lain berupa dokumentasi permasalahan penambahan jumlah penduduk oleh KPU di Kabupaten Aceh Tengah, dimana Bupati menyampaikan hanya 129 ribu sekian penduduk tapi KPU menetapkan 203.000 penduduk padahal, T-56 207. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ada yang ingin diklarifikasi? Termohon? KIP Aceh apakah ada? KIP Aceh. 208. KPU PUSAT : Maaf Yang Mulia, bukan dari Aceh,kebetulan saya juga termasuk angota tim advokasi hukum KPU Pusat. Bahwa di dalam posita dan petitum termasuk alat bukti yang diserahkan oleh Pemohon, itu tidak ada yang menyangkut masalah Aceh. Mohon, jadi kalau misalnya terjadi perubahan ini barangkali menjadi bahan pertimbangan dari Yang Mulia.

47

Kami tidak mungkin untuk menjawab kalau tidak ada. 209. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya. 210. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Alat bukti ini untuk menunjukan bahwa terjadi pengelembungan, bukan peristiwa tentu yang berbeda gugatan kami. Tapi pada pembuktian secara keseluruhan. 211. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Bagian dari isu yang pertama tadi ya? 212. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Ya. 213. KUASA HUKUM TERMOHON: Terima kasih Yang Mulia. 214. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya. 215. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Kemudian kami sudah tunjukan kemarin, yang dari Tapanuli Tengah Pak, bukti CD, P-60, iya Pak, Siap Pak. 216. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Yang kemarin sudah ditayangkan itu kan?

48

217. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Iya Pak, dan P-59,berupa softcopy surat dakwaan yang jelas-jelas menunjukannya,saya kira itu cukup. 218. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, untuk, ya, nanti diuraikan saja. Dari KPU tadi berkaitan dengan penggunaan KTP dan paspor serta penyebarannya,sudah ada buktinya ya? 219. KUASA HUKUM TERMOHON: Bukti T-1 sampai dengan T.25 mengenai pengunaan KTP. 220. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Panitera dicatat itu ya? Pengunaan KTP. Pemohon dua silakan bersiap-siap. Nanti kalau tidak selesai kita lanjutkan pukul.16.00. Nanti ya, Pemohon dua ini berkaitan juga dengan klaim pengelembungan suara ya? Dan pengurangan suara karena di dalam permohonannya Saudara meminta untuk ada pengurangan suara terutama ya dari pihak pasangan nomor dua. Silakan mungkin bisa di.., yang ada bukti-bukti yang ditandatangani oleh Pak Fadli Zon, itu ya bukti-buktinya tadi ya? 221. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Salah satu Yang Mulia. 222. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Silakan dijelaskan itu. 223. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Mohon izin Yang Mulia. Pertama kita punya bukti P-1 sampai P-54. Untuk P-51, itu kecurangan-kecurangan yang kami temukan dan kaitannya dengan teman-teman yang ada di Bawaslu. Kalau P-54 itu temuan-temuan berdasarkan DPD-DPD Tim Kampanye Daerah Mega-Prabowo.

49

Kami mulai dengan P-1,membuktikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

bahwa

kita

sebagai

224. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu mungkin tidak perlu ya? Berkaitan dengan isu ini saja terutama. 225. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Kami lanjutkan langsung ke P226. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. P- yang ini, pengelembungan suara. 227. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

ke P-6,Yang Mulia. 228. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. penggemblungan suara. Pengembungan suara. Yang dalam bukti Saudara ada ditandatangani Pak Fadli Zoon itu. Ini perlu dijelaskan kenapa itu anu ya? Apakah ada back up bukti lainnya. 229. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009) Utara.

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Oh,tentu Yang Mulia pada saat ini kita bicara ke P-6, Sumatra

230. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya itu, kan per-provinsi tokh itu. 231. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ya.

50

232. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu back up-nya apa, itu kan ada? Daftar pasangan. 233. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Kalau boleh diizinkan kami punya tim kampanye itu sampai ke TPS-TPS, itu kita berbasis sms Yang Mulia. Jadi pada hari pemungutan suara hari pertama pun kami sudah tahu perolehan suara kami berapa, begitu. Jadi berdasarkan informasi itu tim sudah merumuskan, dan sudah mengkalkulasi akhirnya kita sudah merekap Yang Mulia. Kalau kita sandingkan dengan data-data perprovinsi saja terdapat selisih ini yang mulia. Kalau ditanya selisihnya dari mana, itu bisa macam-macam Yang Mulia. Ada C-1 yang kita tidak dapatkan, tiba-tiba pada kabupaten/kota timbul itu angka untuk pasangan beliau. karena kami sendiri tidak dapat C-1 nya, Yang Mulia. 234. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Anda punya, C-1 yang dilampirkan? Sumbernya dari mana kita

ndak tahu.

235. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Nah itu dia. Itu yang masalahnya yang ingin kita buktikan di persidangan. Apakah teman–teman Termohon ini, ada C-1 nya,kalau C-1 nya jumlahnya berapa? tidak begini lho Mbak. 236. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Nanti dulu. 237. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ini kali kedua lho. 238. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ke

sini

saja

Mas.

Ke

sini

saja

nanti

Temohon

tinggal

51

menunjukkan. Jadi Anda punya, silakan-silakan. 239. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Jadi, itu yang Mulia. Jadi kalau kita disuruh apa, kita sudah mengkalkulasi hasilnya seperti ini Yang Mulia. Terdapat selisih hasil penghitungan. 240. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Hanya itu ya, ada. Itu back up buktinya apalagi? Ada. 241. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ada,rekap buktinya Pak. P-6 sampai P-30 itu ada rekap buktinya. 242. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu kan rekap-rekap, saya sudah baca itu ya,cuma (...) 243. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Kalau yang Bapak, itu Pak kan baru P-6 sampai P-30, itu perlembar-selembar ya,seperti ini. Saya kasih contoh Pak. Jadi untuk Jawa Barat, jadi satu provinsi saja, kita bisa uraikan Pak. 244. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Oh, iya. 245. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ini sampai KPPS, Yang Mulia. 246. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ini back up,ini yang nyusun siapa ini?

52

247. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ini yang nyusun kami, kan bukti kami. 248. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Susunan kami ya? 249. TERMOHON: I GEDE PUTU ARTHA (ANGGOTA KPU) Ini yang teken siapa ini? 250. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ada anu Mas,apa ini? 251. TERMOHON: ANDI NURPATI (ANGGOTA KPU) Mohon izin Yang Mulia. 252. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya silakan Bu. 253. TERMOHON: ANDI NURPATI (ANGGOTA KPU) Kami menolak alat bukti ini karena tidak berdasarkan (...) 254. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Keberatan Yang Mulia, kalau keberatan itu menolak kewenangan. 255. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ada penolakannya di kesimpulan. 256. TERMOHON: ANDI NURPATI (ANGGOTA KPU) Ya, oke baik.

53

257. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Anda punya counter buktinya yang penting? 258. KUASA HUKUM TERMOHON: Juga fakta kami kemukakan fakta, bahwa alat buktinya tidak ditandatangani oleh siapapun juga. 259. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya. 260. KUASA HUKUM TERMOHON: Fakta itu bukan kesimpulan 261. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Termohon,Termohon makanya dengarkan dulu ya? Di dengarkan dulu. Tadi Yang Mulia bertanya buktinya dari mana? Saya bilang buktinya P-6,Yang Mulia bertanya P-6 asalnya darimana? Kami jelaskan P-6nya sudah ditandatangani Termohon ya? 262. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Nanti counter buktinya silakan saja dari Termohon. 263. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Kalau mau menanggapi di kesimpulan Termohon,ya? 264. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Baik, ya silakan teruskan Saudara Pemohon. 265. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Kemudian ke P-7 Yang Mulia, Provinsi Sumatra Barat.

54

266. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Terus itu per provinsi ya? 267. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Sampai P-30,ya? 268. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Sekaligus dilengkapi dengan back up rekap, itu ya? 269. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Pasti Yang Mulia, sudah kita siapkan Yang Mulia. 270. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Baik, ini Termohon untuk setiap provinsi ada ya,sudah ya? 271. TERMOHON: ANDI NURPATI (ANGGOTA KPU) Kita memiliki bukti DC tiap provinsi sekaligus, bahkan sampai DB kabupaten/kota,dan DA tingkat kecamatan rekapnya. 272. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Sampai DA 273. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Sampai DA, ya? 274. TERMOHON : Ini di depan Majelis yang terhormat ini semua bukti yang berhubungan dengan P-6 sampai P-30, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang kalau tidak benar mereka masuk penjara.

55

275. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, baik silakan Pemohon. 276. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Mohon izin diklarifikasi Yang Mulia saya jadi dua kali saya mendengar. Kemarin ada kata-kata pidana sekarang ada kata-kata masuk penjara. Maksudnya Termohon ini apa mohon dikalifikasi Yang Mulia. 277. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Tidak usah. 278. KUASA HUKUM TERMOHON: Nanti, sebentar lagi masuk penjara. 279. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Tidak, tidak relevan ya? Ya itu untuk intermezo tidak apa-apa. Baik apa lagi Saudara Pemohon? 280. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Saya lanjutkan Yang Mulia. 281. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya. 282. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Kita ke P-31.

56

283. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Tentang DPT Anda juga ikut bicara, ingin? 284. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ya, Yang Mulia. Kalau P-31 itu temuan-temuan yang secara masiv, terstruktur, dan sistemik sudah kita laporkan ke Bawaslu dan sudah diterima, dan Bawaslu terhadap beberapa hal sudah memutuskan sebagaimana dinyatakan kemarin Yang Mulia. Jadi ada (....) 285. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Terstruktur, masiv (...) 286. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Sistemik. 287. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Sistemik. Apa anda, ukuran-ukurannya apa itu? 288. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Kaitannya DPT yang tidak dimukhtahirkan. Kemudian DPT yang diberikan 35 jam sebelum itu. Kemudian kita nyatakan Pemilu Presiden 2009 itu Pemilu tanpa DPT. Kita katakan lagi bahwa kita menemukan ada perampingan hampir 69.000 TPS. 289. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. TPS tadi ya? sama dengan Pemohon tadi ya? 290. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ya.

57

291. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Satu ya. 292. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Jadi bukti-buktinya sudah kita lampirkan menjadi satu kesatuan dengan temuan Bawaslu Yang Mulia. 293. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya baik. Dari Termohon sama ya? Untuk tanda buktinya. Untuk yang terkait DPT ya? Ya. 294. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Kita bukti ke bukti P-32 295. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya 296. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ini semata-mata membuktikan bahwa kami baru pada tanggal 6 Juli Yang Mulia. Tanggal 6 Juli itu, kita baru diundang sama teman-teman KPU. 297. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu yang surat undangan? Itu ya? ada 298. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

Ya untuk melakukan pengecekan Yang Mulia. Jadi penetapan DPT. Jadi pengecekan DPT Tanggal 6 Juli.

S.H. bukan

58

299. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya. Itu (...) 300. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Pada waktu itu kita di MK juga, mendengar pengarahan dari Ketua MK. 301. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Yaitu ada surat undangan, bertanggal 6 Juli ya? 302. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Jam 16.00 303. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Waktu pertemuan jam 16.00 ini, KPU ada ingin klarifikasi? Silakan Bu Andi atau siapa? Atau Pak Putu, silakan. Ya ya, ada undangan juga, kalau saya baca undangan itu. 304. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Ya. 305. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ada undangannya . 306. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) ` Mohon izin Yang Mulia. 307. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu, kalau boleh bertanya ini, klarifikasi DPT yang tanggal 6 Juli dulu itu untuk apa? Kan ini tinggal kurang dua hari.

59

308. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Mohon izin Yang Mulia. 309. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Silakan. 310. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Kami mengundang pada tanggal 6 Juli untuk untuk pengecekan bersama itu sebagai respon atas permintaan dua pasang calon, yang pada pagi harinya datang kepada kami untuk minta kita mengecek bersamasama, melihat DPT yang ada. Waktu itu kami sudah menjelaskan bahwa DPT softcopy by name ada di KPU Pusat itu bisa jadi tidak sama dengan yang dipergunakan oleh KPU Kabupaten/Kota karena pada dasarnya DPT by name itu punya KPU Kabupaten/Kota. Jadi waktu itu kami sudah menjelaskan seperti itu, dan kami mengundang pukul 16.00, untuk melakukan pengecekan bersama karena hanya ada 2 pasangan calon. Kami merasa merasa tidak adil kalau tidak mengundang 3 3 pasangan calon. Oleh karena itu kami mengundang untuk melakukan pengecekan bersama atas softcopy DPT yang ada di kami. Meskipun pada saat itu kita sudah mengatakan bahwa DPT by name yang di KPU Kabupaten/Kota itu adanya di KPU Kabupaten/Kota. Demikian Yang Mulia 311. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Kalau boleh tahu. Itu pertemuan hadir ya, mereka? Lalu apa yang dihasilkan? 312. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Waktu itu, pasangan calon tidak hadir. Tapi diwakili oleh dari Tim Kampanye. 313. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya ya. Yang penting ada. 314. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Kemudian waktu itu kami sudah menjelaskan bahwa kalaupun ada softcopy yang dicek pada saat tanggal 6 itu. Mesti ada yang masih belum lengkap, karena itu softcopy yang ada di kami. Dan di dalam surat yang

60

ditandatangani, tanda terima itu dikatakan kami minta memang ada statement bahwa DPT itu tidak kami engineering. Artinya itu DPT yang diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota yang ada di kami. Kondisinya kami waktu itu hanya merespon dari kedatangan dua tim pasangan calon pada pagi harinya. Demikian Yang Mulia. 315. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, ini kan tuntutannya itu khan, atau tuduhannya khan Pemilu tanpa DPT kan itu. 316. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Tambahan Yang Mulia, DPT kami tetapkan tanggal (...) 317. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Menurut undang-undang khan DPT di sana 30 hari sebelumnya. 318. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Ya, DPT kami tetapkan tanggal 31 Mei Yang Mulia. 319. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Terus ada lagi yang tanggal 8 Juni itu apa itu? 320. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Tanggal 8 Juni itu kami melakukan revisi atas DPT itu karena rekapitulasi.., revisi atas rekapitulasi DOT itu karena kita mendapatkan masukan dari temen-temen di daerah yang mendapatkan masukan dari Panwaslu. 321. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Terakhir. 322. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Jadi itu untuk merespon.

61

323. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Terakhir terakhir yang tanggal 6 Juli ya? 324. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Terakhir untuk yang tanggal tanggal 8 eh 6 Juli itu. Karena ada kami ingin memberikan apa? Revisi atas beberapa kesalahan yang terjadi. Misalnya kesalahan dalam rekapitulasi, padahal kan itu hak konstitusional. Jadi kami ingin memperbaiki itu, sehingga kami kemudian menetapkan revisi DPT itu. Rekapitulasi eh revisi rekapitulasi DPT tanggal 6 Juli. Demikian Yang Mulia 325. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Kemudian yang ini, dulu kan ada DPS DPT. DPT, kemudian yang daftar pemilih real ada ya? 326. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Ada Yang Mulia. 327. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Kalau disingkat DPR itu, Daftar Pemilih Real. Itu ada di..., punya ada rekapnya ya? 328. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Ada. 329. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Nasional? Secara atau per? 330. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Rekap nasional ada.

62

331. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ada ya, jumlah, jumlah. Baik, Ibu dan Bapak Pemohon. 332. KUASA HUKUM TERMOHON: Mohon izin untuk menambahkan Majelis. 333. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Para Pemohon Termohon. Ini Pukul 11.30, jadi untuk Pemohon dua kita akan lanjutkan Pukul 16.00 ya? Ya, pendek saja ya? Karena kita mau jum’atan. 334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: Baik, ini berhubungan dengan penggelembungan tadi. Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai PT-35. 335. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. PT-1 sampai PT-35. 336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: Ya, untuk menanggapi bukti P-6 sampai 30 dari Pemohon 337. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Yang, terkait apa? 338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: Penggelembungan. 339. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Penggelembungan ya?

63

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: Ya, kita punya rekapitulasi provinsi, asli 341. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu tadi kan yang dituduh menggelembung. 342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: Ya. 343. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi kalau sebaliknya kan menggembos kan mestinya? Baik. 344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: Terima kasih Yang Mulia. 345. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi Saudara Pemohon dan Termohon. Pembuktian akan kita silakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan saya kembalikan Pak Ketua untuk menutup acara. 346. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H. Silakan kembali ke tempat duduk dulu. Kepada.., ya, tidak apa-apa di situ. Tidak apa-apa. Baik, Saudara sekalian para Pemohon satu, Pemohon dua, Termohon, dan Pihak Terkait, dan para hadirin pengunjung sidang. Jadi sidang ini untuk pembuktian fisik dan penjelasan serta adu argumen singkat karena argumen yang lengkap sudah sidang empat hari berturutturut. Itu nanti akan dilanjutkan jam 16.00 sore. Kepada Panitera ruangan ini supaya dikunci, barang-barang ini tidak harus dipindahkan nanti jam 14.00 nanti kami akan membaca vonis di ruang ini biar ada barangbarang. Ya, tidak apa-apa. Barang-barang begini kita kan mejanya tidak di tempat ini. Ya, dirapikan saja. Jadi supaya dikunci, tidak boleh ada orang yang masuk ke sini. Ya, kecuali kecuali Panitera sendiri yang boleh masuk. Tolong dikunci di depan dan nanti sidang akan berlangsung di sini jam 14.00 untuk pengucapan vonis tanpa harus membongkar ini, memang keadaannya darurat. Ya, ya KPU sudah hadir untuk jam 14.00

64

sekaligus. Baik sidang diskors dulu sampai jam 16.00. KETUK PALU 3X SIDANG DI SKORS PUKUL 11.35 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 16.30 WIB

347. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H. Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk melanjutkan pemeriksaan bukti-bukti fisik untuk perkara Nomor 108 dan 109/PHPU.B-VII/2009 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

Saudara minta maaf terlambat setengah jam karena tadi juga Pembacaan Vonis yang diperkirakan satu jam ternyata jadi satu setengah jam karena panjang. Nah untuk itu selanjutnya dipersilakan Prof. Mukthie Fadjar untuk melanjutkan pemeriksaan bukti-bukti fisik 348. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Terima kasih Pak Ketua. Saya akan melanjutkan dan untuk pembuktian dan kami persilakan sebagai Pemohon dua untuk melanjutkan pembuktian yang tadi sudah dilakukan. Jadi tadi berkaitan dengan klaim perolehan suara yang sudah ditunjukkan bukti-buktinya juga dari pihak Termohon juga menyampaikan counter terbukti. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan isu-isu yang lain atau tambahan ada, silakan. 349. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Mohon izin Yang Mulia sebelumnya kami ingin minta informasi atau klarifikasi, apakah surat kami yang ditujukan kepada Komnas HAM dan Komnas HAM pun yang sudah menerbitkan surat ke Mahkamah Konstitusi yang isinya adalah ad informandum itu sudah diterima sama MK Yang Mulia?

65

350. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H. Ya, jadi siang ini kami jam 13.53 menurut faximile, sudah menerima surat dari Komnas HAM yang menyatakan akan bersedia memberi keterangan. Tetapi seperti saya katakan tadi sehari penuh saya sudah memberikan waktu untuk dia, tentu Mahkamah Konstitusi tidak bisa disandra oleh orang yang sudah diberi waktu tapi tidak datang. Pengadilan tidak bisa menyesuaikan dengan waktu saksi, tapi saksilah yang harus menyesuaikan karena kita juga dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu surat itu belum kita balas, tetapi kita menyatakan keterangan dari Komnas HAM tidak diperlukan karena ada waktu. Tetapi substansinya sudah pernah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dan sama dengan yang muncul di sini, karena mereka pernah datang kesaya rombongan menyampaikan hasil temuan-temuan itu yang sudah muncul di hasil sidang ini . Sebenarnya sama substansinya. 351. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Mohon izin Yang Mulia. 352. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H. Kalau keterangannya boleh silakan saya katakan kemarin silakan keterangan tertulis silakan dilampirkan tapi tetap besok jam 12.00 deadline-nya. 353. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Baik Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Izin untuk melakukan pembuktian Yang Mulia. 354. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Dari Termohon silakan untuk ke depan, dan Pihak Terkait juga. Sekarang apalagi yang akan di (...) 355. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

P-33.

66

356. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. P-33 tentang apa itu? 357. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Materi pers conference tim penyelidikan, penghilangan dan hak sipil dan politik oleh Komnas HAM Yang Mulia. 358. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Kira-kira yang akan diberikan di sini juga itu ya? 359. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Sebenarnya lebih detail lagi Yang Mulia, yang menyatakan tidak ada pemutakhiran dan dilalaikan hak-haknya, itu bukti P-33 kami. 360. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Bukti P-33 apakah Termohon ada kontra bukti bahwa persoalan DPT menimbulkan atau kesimpulan saja nanti ya? 361. KUASA HUKUM TERMOHON: Ini bukan perkara pelanggaran HAM berat Pak, tidak ada hubungannya kerjaan Komnas HAM, jadi dikesimpulan harusnya Yang Mulia. 362. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Sedikit Yang Mulia. 363. HAKIM KONSTITUSI: MARUARA SIAHAAN, S.H. Mungkin ada kontrabukti ya, silakan. 364. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Ada bukti dimana kita melakukan pemuktahiran kalau di dalam dalilnya dikatakan tidak melakukan pemuktahiran. Mohon maaf Yang Mulia bahwa

67

kita melakukan pemuktahiran. 365. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ada bukti ya? 366. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Tadi yang sudah disampaikan ada bukti dari Termohon. 367. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Bukti berapa itu? 368. KUASA HUKUM TERMOHON: EDWIN. P SITUMORANG, S.H. Tadi sudah disampaikan Pak. 369. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Tadi sudah disampaikan sebenarnya Pak termasuk upaya-upaya yang tadi diminta Majelis Yang Mulia yaitu misalnya penyiaran di televisi juga sudah ada, ada di T-5. 370. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Artinya sosialisasi untuk penggunaan hak pilih itu ada ya? Melalui e-mail, melalui sms, melalui berbagai macam media televisi. Saya terima smsnya tidak tahu dari Bu Endang mungkin. 371. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Mohon izin Yang Mulia, tolong diingatkan ini kan sesi pembuktian kami Pemohon nanti juga ada sesinya Termohon Yang Mulia. 372. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Silakan teruskan Pak, ini langsung saja untuk per.., baik ke sini saja silakan.

68

373. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Inginya membuktikan di depan Yang Mulia tapi saya ada gangguan sedikit. Boleh saya lanjutkan Yang Mulia kita ada P-34 itu ada Putusan Mahkamah Konstitusi 102. Saya pikir tidak perlu lama-lama Putusan Mahkamah Konstitusi itu. 374. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Yang 6 juli itu ya? Betul Yang Mulia. Kalau itu tidak perlu kontrabukti itu sudah Putusan Mahkamah Konstitusi. 375. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

kemudian ke P-35 itu laporan bersama pengecekan DPT Yang Mulia. Jadi sampai jam 13.00 siang kurang dari 24 jam itu. 376. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Yang tanggal 6 juli juga ya? 377. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Tanggal 7 Yang Mulia. 378. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Oh malah tanggal 7 379. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ternyata baru selesai delapan provinsi dan ditemukan di delapan provinsi sudah 5,5 juta DPT yang bermasalah dan belum ada perbaikan Yang Mulia dan ini ditandatangani oleh Ketua KPU sendiri.

69

380. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya tadikan sudah saya tanya, apa kegunaan pengecekan bersama itu kan begitu ada yang ingin disampaikan dari Termohon silakan Bu. 381. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Terima kasih Yang Mulia. Jadi terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi meskipun cuma 36 jam yang dikatakan seperti itu KPU langsung menindaklanjuti dengan membuat surat edaran petunjuk teknis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 dan seterusnya tanggal 6 Juli itu dalam bukti T-5, termasuk di dalamnya adalah kita kerjasama dengan Departemen Komunikasi dan Informatika yang sejak awal kita lakukan ada MOU itu meminta kepada seluruh stasiun televisi untuk bisa menayangkan running text ada suratnya di T-5. 382. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Di T-5 tadi kepunyaan Pemohon P-35 ya, lawan T-5. Pemohon dua 35 ya? apalagi Pemohon? Penyisiran DPT? 383. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

P-36 yang Yang Mulia. Di sini kita temukan lebih dari 22 juta DPT bermasalah 22 juta. Modusnya bisa NIK ganda dan nama sama. Ada 21 perbuatan hukum atau modus sampai terakhir adalah DPT yang berbasis Pemilu Pilkada. Jadi banyak sekali, nanti kita uraikan ada semacam tabel juga untuk mempermudah Yang Mulia. Kemudian kita juga akan kasih semacam kayak slide sheet begitu Yang Mulia, jadi Yang Mulia kalau di komputer jalan semua itu, tinggal dilihat saja. CD-nya 384. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ada bukti CD? 385. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU)

Counter terkait dengan (...)

70

386. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, nanti tadi Anda juga mau tayang ya? Nanti ditayangkan saja, sebagian saja. 387. KUASA HUKUM TERMOHON : Mohon izin Majelis, bahwa tadi berkaitan dengan proses pencermatan DPT oleh tim kampanye pasangan calon Presiden-Wakil Presiden. Kita juga ada counter bukti T-14 dan 15. 388. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu dalam bentuk apa? Softcopy atau hardcopy. 389. KUASA HUKUM TERMOHON : Yang 14 itu hardcopy, penjelasan tentang proses pencermataan dan kemudian T-15 softcopy. 390. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Akan disandingkan juga nanti ditayangkan. 391. KUASA HUKUM TERMOHON : Ya bisa. 392. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, baik nanti gantian ditayangkan. 393. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Izin melanjutkan Yang Mulia. Kita di P-37 itu kita semata-mata ingin menyatakan bahwa Pemilu Pilpres 2009 itu Pemilu tanpa DPT Yang Mulia. Akan tetapi kita akan tetap beritikad baik kepada teman-teman KPU kita bilang sudah tiga kali melakukan perubahan DPT. Jadi DPT yang berubah begitu, kita katakan demikian.

71

394. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu dalam bentuk apa? Penilaian atau apa. 395. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ada SK-nya Yang Mulia, ada SK dari teman-teman KPU ini ada. 396. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Yang anda nyatakan Pemilu tanpa DPT tadi itu kan penilaian Saudara. 397. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ya. Jadi pemilu yang terakhir SK itu tanggal 6 Juli. 398. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Nanti ditulis lagi dalam kesimpulan ya? Itu dituangkan dalam bentuk apa tadi itu? 399. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

P-37, jadi produk hukum dari KPU sudah (...) 400. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Yang menilai siapa tadi? Anda ya? 401. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Mohon izin Yang Mulia, saya disuruh menerangkan urgensinya apa begitu?

72

402. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya. 403. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

P-38 Yang Mulia. 404. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya. 405. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

P-38 itu produk KPU juga Keputusan 164, di sini dinyatakan jumlah TPS-nya 509.047. 406. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, terus untuk membuktikan apa itu? 407. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Jadi kita membuktikan bahwa TPS awal berdasarkan Pemilu Legislatif itu ada 519 ribuan Yang Mulia. 408. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Yang bilang 69. 409. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Itu nanti dikaitkan dengan pembuktian kami ada pengurangan. 410. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Kalau KPU keberatan disebut hilang ya?

73

411. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Pengurangan, tadi saya katakan pengurangan. 412. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Re-grouping ya? 413. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Ya, itu memang karena amanah undang-undang Yang Mulia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42. 414. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya sama dengan penciutan jumlah tentara, kan pengurangan sebetulnya. Bukti re-grouping-nya ada? 415. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Ada Yang Mulia. Tadi juga sudah disebutkan pada saat Pemohon satu. 416. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Baik, nanti kami akan nilai 417. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ke P-38 Yang Mulia. Ini produk KPU juga, kita mau bilang bahwa ternyata DPT Pilpres itu 450 ribuan, ini produknya. Sepintas lalu tidak terjadi masalah Yang Mulia, tapi perlu diinformasikan kalau kita mengacu pada keputusan pembentukan TPS-TPS berdasarkan Pileg itu dijelaskan untuk kabupaten sekian TPS-nya ada berapa ribu, pemilihnya berapa? Jadi betul mereka melakukan DPT berbasis TPS. Tapi pada saat Pilpres ini terjadi pengurangan jumlah TPS, tapi kami kesulitan bahwa yang di kabupaten ini berkurang misalnya 1000, tapi TPS-TPS itu isinya siapa saja tidak diberitahu Yang Mulia.

74

418. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Kalau itu terkait dengan re-grouping, DPT itu kan terkait dengan klaim mengenai suara ya? 419. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Tidak sama sekali Yang Mulia. Jadi kami ada kuantitatif, ada kualitatif, ini kualitatif Yang Mulia. 420. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya. 421. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ini bukan klaim Pak, ini pembuktian kami. 422. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Kalau dalil Anda mengenai suara itu kaitannya dengan apa itu? 423. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Dengan data-data yang tadi Pak, dengan data kuantitatif tadi. P-6 sampai P-30 424. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, itu ada penggelembungan, itu kan tentu terkait dengan jumlah suara sah ya? Kalau dijumlah yang anda tulis itu hanya 92 juta itu suara sah itu. 425. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Itu sebetulnya terima kasih kalau Yang Mulia mengkaitkan ke situ. Tapi kalau kami, kami coba kaitkan ke situ akan kesulitan sekali. Begitu Yang Mulia tanya apakah ada pengaruhnya. Jadi tanpa Yang Mulia

75

bertanya begitu, kita sudah bermain dengan angka 28 juta itu. 426. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Saya ingin tanyakan itu kan kalau dijumlah dari klaim pasangan nomor satu itu, jumlah suara sahnya hanya 92 juta sekian ya? Padahal yang dari KPU yang suara sahnya 21 juta sekian-sekian. Itu nanti korelasinya bagaimana itu, apa lagi? 427. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ke P-39 Yang Mulia, itu sama produk KPU, Putusan 315. 428. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. 315 itu mengenai? 429. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Penetapan 450 suara 430. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. 450 ribu. 431. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

450 ribu TPS. 432. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu mengenai badan pelaksana itu ya? 433. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Badan pelaksana. Kalau tadi kita kaitkan dengan jumlah pemilih dengan jumlah berbasis TPS, kalau ini dengan TPS-nya saja. Kemudian ke P-40 Yang Mulia.

76

434. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. P-40. 435. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ini penghilangan 69 ribu TPS. Tadi kita katakan berdasarkan kebijakan saja sudah ada selisih 69 ribu TPS. Ternyata dipraktik Tim Kampanye Nasional ini menemukan bahwa di samping yang 450 ribu yang sudah dikecilkan itu ternyata jumlahnya tidak sedemikian, ada pengurangan-pengurangan lagi Pak. Di beberapa kabupaten, ini kita buat matrik. Tapi kalau mau detailnya kita juga sudah siapkan di situ. 436. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu untuk membuktikan apa itu? 437. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ternyata jumlah TPS yang dikatakan berdasarkan Keputusan KPU yang 450 ribu, pada praktiknya lebih kecil dari itu sedikit lagi. 438. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ada klarifikasi respon dari anu 439. KUASA TERMOHON: Mohon izin Majelis, berkaitan dengan itu kami ingin mengatakan bahwa itu tidak ada di dalam materi gugatan. Kemudian muncul di dalam alat buktinya, tetapi kami perlu menjelaskan bahwa seluruh TPS yang dicantumkan dalam keputusan 315 itu secara real ada di lapangan dan itu bisa dibuktikan dengan surat keputusan yang ada sesuai dengan TPSTPS. 440. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi gugatannya memang general kepada penghilangan istilahnya ya.

77

441. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Jadi kalau ada tuduhan bahwa lebih kecil daripada itu kita bisa buktikan nanti. 442. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Baik, nanti ada bukti ya? Yang jelas ada dalil seperti itu yang harus di.., silakan terus. 443. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Pak Hakim, Chairuman Pak. Dari tadi kami mendengar ada buktinya begitu, kami sebetulnya ingin juga melihat dari kontranya padahal kami sudah menyerahkan. 444. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Silakan kalau mau melihat. Sudah siap ya Termohon ya? Kontra buktinya itu di, cuma diberi tanda supaya gampang. Nomornya berapa, kontra buktinya. Jadi itu nanti untuk memudahkan kami juga dalil itu bukti-buktinya apa? 445. KUASA TERMOHON: Sanggahan kami untuk jumlah TPS yang tadi disebutkan bahwa 45 ribu, kami buktikan dengan T-1 sampai dengan T-25. 446. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. T-1 sampai ..., Daftarnya KPU ini per daerah sendiri-sendiri. Ini Saudara Termohon ya, ini alat bukti dari KPU ini sendiri-sendiri per provinsi sendiri. Itu data KPU yang nasional. 447. KUASA HUKUM TERMOHON: Tidak.

78

448. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Per provinsi. Nah ini daftar yang diajukan kami kan merujuk ke setiap provinsi. 449. KUASA HUKUM TERMOHON: Jadi yang ada di sini (...) 450. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Kalau kita mengecek itu agak susah. 451. KUASA HUKUM TERMOHON: Jadi begini Majelis yang terhormat, kami mengajukan alat bukti 25 provinsi sesuai dengan klaim yang diajukan oleh Pemohon. Sehingga 25 provinsi ini mulai dari hasil rekap provinsi, kabupaten sampai rekap kecamatan dan di dalamnya bahkan ada TPS termuat. Terima kasih. 452. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu ada di provinsi mana? 453. KUASA HUKUM TERMOHON: Semua provinsi ada. 25 provinsi yang ada sesuai. 454. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Kami harapkan karena secara nasional diorganisasikan kemudian (...) 455. KUASA HUKUM TERMOHON: Ada juga SK KPU, ada juga. 456. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Datanya menyocokannya susah ini.

79

457. KUASA HUKUM TERMOHON: T-17, jadi T -17. 458. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya. 459. KUASA HUKUM TERMOHON: Mohon izin, mau klarifikasi Yang Mulia. Tadi kami katakan permasalahan penghilangan TPS ini di 33 provinsi. Melalui Yang Mulia, kami mohon ditanyakan tadi dikatakan P-1 sampai P-20 itu, saya ragu P-1 sampai P-20 itu mencakup 33 provinsi Yang Mulia. 460. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Apa sudah mencakup 33 provinsi ini. Sejauh daftar yang ada belum ya? Nah, dilihat dulu permohonannya kalau bisa seluruhnya sekurangkurangnya 25 kira-kira bunyinya begitu. 461. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Mohon izin Yang Mulia, saya pikir Termohon tidak cermat atau setidaknya (...) 462. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Tidak usah dinilailah. 463. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ya, saya lihat. Karena kami katakan kualitatif dan kuantitatif Yang Mulia. 464. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Tapi tidak apa-apa untuk mengendorkan, jadi jangan di nilai.

80

465. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Kami katakan yang 33 provinsi Yang Mulia. 466. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Minimal 25 provinsi. 467. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Tadi yang kita minta tadi yang 33 provinsi. 468. KUASA HUKUM TERMOHON: Tapi yang T-16 ini, dia memuat seluruh Indonesia. 469. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Memuat seluruh Indonesia? 470. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. 33 provinsi? 471. KUASA HUKUM TERMOHON: 33 provinsi, karena ini hasil rekap nasional. 472. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Ya, coba diperlihatkan. 473. KUASA HUKUM TERMOHON: Bisa di 16. 474. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Bisa di atau bisa mau.., silakan Pak Chaeruman. Yang mana itu T

81

berapa? Kalau dari advokasi sini kalau mau melihat ke sana dipersilakan. Anda bisa teruskan, biar Anda cek sendiri. 475. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Kita ke P-41 itu berkaitan pemilih Pemohon sebagaimana kesaksian Hunta Hutasoit untuk Sumatera Utara. Nanti kita hadirkan itu ada 9 provinsi Yang Mulia. Ini P-41 sampai P-50 476. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Pemilih Pemohon itu artinya pemilih yang dipastikan akan memilih (...) 477. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Jadi ada beberapa, jadi yang pertama memegang KTA PDI Perjuangan dan Gerindra yang tidak bisa mempergunakan hak pilih. Yang kedua mereka teman-teman tim kampanye nasional, tim kampanye daerah dari tingkat pusat sampai ke bawah. Ketiga adalah massa simpatisan melalui sayap-sayap organisasi seasas dan seaspirasi Yang Mulia, yang tidak bisa. Jadi kalau membuktikan sebut, saja di sini kita bisa kita hadirkan Yang Mulia. 478. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, tidak usah disebutkan. Tapi Anda saja tetapi anda memilih pemilih Pemohon. 479. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Terima kasih. 480. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Yang diasumsikan pemilih Pemohon begitu. Kan nyoblosnya masih belum tahu.

82

481. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Baik, Majelis yang terhormat. ini kami ingin tunjukkan T-16 tadi. Tapi ternyata ini tidak ada nama TPS, tidak secara nasional. Kan kami minta secara nasionalnya. Oh ini berita acara hasil perhitungan suara. baagaimana ini T-16. Bukan yang ditunjukkan berbeda dengan (...) 482. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Yang ditunjukan tidak sama ya. Jadi agak kesulitan mencari anulah. 483. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Jadi yang secara nasional tidak ada Pak. 484. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. P-41, mengenai apa P-41. Pemilih Pemohon itu ya. Beda dengan yang disampaikan ke kami ya. Berbeda. 485. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Berbeda ya. Mohon izin Yang Mulia. Jadi kalau terkait dengan jumlah TPS yang secara nasional itu memang ada di dalam SK KPU 115 itu. 486. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Dijadikan bukti di sini tidak. 487. TERMOHON: ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Ada, 315 ada di dalam bukti kita. Jadi (...) 488. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Kita belum terima.

83

489. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Bukti T berapa jadinya? Bagaimana? Ini kurang lengkap, kurang banyak. P- 41 ya? 490. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

P-41 sampai P-50 seperti di beberapa wilayah. Jadi kita boleh P-51 saja. 491. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, cukup ya? 492. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ya, kita P-51 saja. 493. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya. P-51, langsung P-51 ya? 494. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Tapi sebelumnya Yang Mulia mohon izin ini terkait dengan TPS kelihatan ada TPS yang kosong ini. 495. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. TPS kosong. 496. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Jadi kaitannya.

84

497. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Apa yang kosong, bukan kebin kosong ya? TPS, Jawa Timur ya? 498. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Itu kaitannya dengan pembuktian TPS tadi Yang Mulia. Kita temukan banyak di, pembuktian TPS yang hilang itu. 499. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ini bukti P-51 500. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ini P-39 kaitan dengan, P-40 ini. 501. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Tapi ada pemilih suaranya ya? 502. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Esensinya di sini Pak ya? Tapi rekapnya tidak ada jumlahnya TPS, TPS 1 503. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Tidak ditulis ya. TPS. Silakan dilihat. Kediri, Jawa Timur. Ada KPU Jawa Timur? Ini KPU mana? Provinsi? 504. KUASA HUKUM TERMOHON: DPT Kediri ya. 505. TURUT TERMOHON: KPUD KEDIRI Mohon izin menjelaskan Majelis Yang Terhormat. Bahwa berkaitan

85

dengan jumlah TPS yang digunakan KPU memfasilitasi Pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu tertuang dalam Keputusan Nomor 315 tahun 2009, dalam kami sampaikan dalam kode T-31. 506. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. T-31 507. TURUT TERMOHON: KPUD KEDIRI Dan kemudian berkaitan dengan TPS yang telah memfasilitasi pemilih menggunakan hak pilih itu tertuang di dalam formulir DA. Jadi TPS itu muncul dalam formulir DA. Dalam rekap tingkat berikutnya 508. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Tidak putusan mengenai TPS. 509. TURUT TERMOHON: KPUD KEDIRI Keputusan Nomor 315 510. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

Diperlihatkan saja Yang Mulia, daripada repot-repot ya, Yang Mulia. Satu saja kita minta contoh ya. Untuk DA ya, untuk DB yang ini seperti apa? 511. HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu Termohon ya? itu T-31, yang mana ini. Kok daftar buktinya ini susah dilihat ini. 512. TURUT TERMOHON: KPUD KEDIRI Perkara yang 109, Majelis. 513.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Baik ini karena sudah yang umum begini ini lalu per provinsi ada yang kota ada yang..., susah dibaca. Ya ini kami mengingatkan Termohon ya? Termohon itu daftar bukti dan Termohon-Termohon ya? Itu daftar bukti dan apa yang dikemukakan tadi tidak match begitu, selalu yang

86

dibacakan itu tidak cocok, penomoranya sehingga susah di ikuti. Ada T-31 disini tidak ada 514.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Tadinya saya juga mau ngomong begitu Yang Mulia. 515.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya ini pembenahannya bagaimana ini?

516.

KUASA HUKUM TERMOHON: Barangkali karena ada dua perkara yang sama-sama buktinya digunakan sehingga kami kesulitan tadinya untuk memilah-milah itu. apalagi terlalu banyak provinsi dan kabupaten.

517.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, banyak kan masa tidak bisa milah. Daftar bukti Termohon, ini yang dikasihkan tadi tidak cocok ya? Oh ini kan? Daftar bukti Termohon tapi tidak ada sampai 31, ya lanjutkan masih Pak Dahlan. Ada lagi?

518.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

DPT yang bermasalah yang 21 modus kesalahan itu Yang Mulia. 519.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ini akan diputar.

520.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

S.T.,

S.H.

33 521.

HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL Dapat darimana?

522.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

Kami merekap sendiri Yang Mulia.

87

523.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Nanti disiapkan untuk diputar, ditayangkan ada lagi?

524.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Masih Yang Mulia. Kita ke P-51 Yang Mulia. 525.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. P-51, silakan-silakan.

526.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ini isinya temuan-temuan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon Yang Mulia. Tadinya kita membuatnya menjadi tiga bagian tapi karena Bawaslu sudah dihadirkan dan memberikan keterangan kami tunduk keterangannya Bawaslu, itu yang pertama. Kemudian juga karena teman-teman JK-Win juga sudah memberikan temuan yang 150, kami pikir tidak perlu dibuktikan di sini kami tunduk pada pembuktian JK-Win. Sisa dari pada itu sekitar ada berapa itu? 100 lagi kita akan sampaikan sebagai bukti P-51 Yang Mulia, 527.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

528.

Sudah, sudah disampaikan? Dalam bentuk apa itu? KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA DAHLAN, (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

S.T.,

S.H.

Dokumen tertulis Yang Mulia. 529.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Tertulis ya? Baik, masih ada lagi?

530.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

P-52 Yang Mulia. 531.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ini anda sampai 54 ya?

88

532.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

54 Yang Mulia, sedikit lagi 533.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, silakan. 52.

534.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Kalau P-52 ini tentang pengakuan SBY yang menyatakan bahwa Pemilu itu banyak kecurangan. Kalau kalimatnya ini (...) 535.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu kliping ya? Tentang Pemilu curang ya?

536.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ya, kliping. Dan ada upaya intimidatif atau ancaman terkait dengan kinerja KPU: dan upaya permohonan pembatalan kami ini. Dibilang tidak merubah hasil penghitungan suara dan sebagainya. Ini klipingnya ada di sini Yang Mulia. 537.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, baik itu klipingnya, apa lagi?

538.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

P-53 Yang Mulia. 539.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. 53.

540.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

P-53 itu adalah rekap permasalahan DPT juga tapi ini DPT berbasis TPS. Jadi kita kasih samplenya saja Yang Mulia. Jadi begini banyak sekali ada empat kardus ini Yang Mulia, untuk sample DPT

89

berbasis TPS yang bermasalah. Contohnya 541.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Sudah diserahkan ya? Sudah di cek Pak Zaenal, oh yang saksi.

542.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Jadi ada empat kardus 33 provinsi itu Yang Mulia. 543.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ini sudah 33 provinsi ya.

544.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ya, sample. Tapi kalau mau lihat detailnya ada di CD yang tadi. 545.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, baik.

546.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Kemudian P-54 Yang Mulia. P-54 terkait dengan kejadian pelanggaran dan penyimpangan juga tapi itu berkaitan dengan kesaksiansaksi kami kemarin Yang Mulia. 547.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Yang sudah disampaikan di sidang ya?

548.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ya, jadi itu ada dari DKI, Jawa Timur Sulawesi Utara, Jawa Barat Bengkulu, Jateng, Sumut, Banten dan Sulteng 549.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu yang tertulisnya ya?

90

550.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Disini Yang Mulia. Ini kira-kira ada enam container Yang mulia, ada lagi. 551.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Yang Sulawesi Tengah kemarin kan tidak jadi.

552.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ada, jadi juga Yang Mulia. 553.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya.

554.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Mohon izin Yang Mulia di sini juga ada saksi kami dari sebelas provinsi Yang Mulia, kalau toh bisa dihadirkan Yang Mulia. 555.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Sudah lewat ini masa penyampaian kesaksian ya?

556.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Sayang, itu sudah dari jauh. 557.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Kami juga sudah tidak memberi kesempatan ke KPU dan Pihak Terkait. Jadi fair-nya. jadi keterangan-keterangan yang tertulis saja bagian dari kesimpulan saja ya?

558.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Tolong ambilkan yang DKI, ini DKI Yang Mulia. Di sana

91

559.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Abis ya? 54 ya? Dari Termohon dan Pihak Terkait ada yang ingin disampaikan?

560.

KUASA HUKUM TERMOHON: Saya hanya ingin mengklarifikasi yang T-40 tadi kalau yang lainnya sudah, T-40 yang dikatakan TPS kosong itu kami tidak mengerti karena memang didalam model DB yang diajukan tidak tergambar nama TPS itu dimodel DA.

561.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ya, makanya Yang Mulia, kalau boleh diizinkan DA nya saja satu saja 562.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Itu model apa itu?

563.

KUASA HUKUM TERMOHON

564.

Ini model BD, kalau model DA nya ada ini yang seperti ini ada TPS-nya HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Kalau DB kan mestinya ada gambaran per-kecamatanlah.

565.

KUASA HUKUM TERMOHON: Ada.

566.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Iya DB jadi basisnya kan rekap di kecamatan. tidak usah bertengkar di situ. Baik silakan kembali ke tempat untuk kita melihat tayangan dari CD yang akan ditayangkan

567.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Izin Yang Mulia, terima kasih banyak.

92

568.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya kembali ke tempat masing-masing. Pemohon satu mana yang akan ditayangkan? Silakan kalau ada yang ditayangkan, Pak Herman. Sudah siap? Operator kita sudah siap? Kan tidak usah sampai selesai toh. Sampel aja.

569.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR NADAPDAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Baik Pimpinan sidang dan Bapak-Bapak dari Bapak/Ibu Termohon atau Terkait. Kami akan menayangkan bagaimana DPT yang kami peroleh dari Termohon telah disisir dari tim kami di IT. Bagaimana penemuan NIK ganda, NIK dan nama ganda, NIK, nama, dan tempat tanggal Lahir ganda, NIK dan Nama, tempat tanggal lahir, dan alamat yang ganda begitu. nanti akan dipandu oleh, ini saksi kemarin sudah disumpah dua-duanya jadi bisa langsung menerangkan karena ini menyangkut teknologi hitech begitu. Terima kasih.

570.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, tidak usah menyeluruh ya, untuk sampel aja nanti.

571.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR NADAPDAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Majelis terima kasih. Karena ini juga kalau diputar lama bisa berjam-jam baru keluar.

572.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, besok selesai.

573.

SAKSI DARI PEMOHON:

Assalamualaikum. Wr. Wb. ,

Majelis Hakim yang saya hormati. Perkenankanlah kami untuk menyajikan cara kerja daripada tim Pemohon satu. Mungkin kita hanya secara garis besar saja dan bagaimana kita lakukan penemuan. Pertama-tama kita melaksanakan pekerjaan ini 3 tahap. Pertama, sebelum Pilpres. Kemudian yang kedua di KPU: bersama-sama dengan Pemohon dua dan disaksikan juga oleh Pihak Terkait. Yang ketiga, setelah Pilpres untuk menyelesaikan keseluruhan yang ada pada softcopy yang diterima pada tanggal 7 Juli jam 00.10 Kami melakukan rekapitulasi. Awalnya kita buka dulu softcopy yang

93

kami terima dan didapat data-data seperti yang ada dalam lampiran bukti. Mungkin kita buka salah satunya saja, yang mungkin kosong. Ya, kosong itu, sebagian besar Papua adalah filenya kosong. Jadi tidak ada sama sekali DPT-nya. Ada ini nya, filenya. 574.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Coba di…

575.

SAKSI DARI PEMOHON Ya. Oke. Kemudian ada yang file-file lain. Mungkin Majelis bisa lebih jelas, karena sudah kita serahkan seluruhnya. Kemudian setelah itu kita masukkan dalam suatu software kita yang untuk melakukan penyisiran data. Ada beberapa tahapan antara lain kita sudah mulai merapikan dulu data-data. Kemudian, kita lakukan penyisiran dan hasil output yang kita keluarkan adalah empat macam, 4 tahapan. Dalam artian satu NIK ganda, NIK dan nama ganda, NIK, nama, dan tanggal lahir ganda, NIK, nama, tanggal lahir, dan alamat ganda. Ada beberapa hal yang terus terang, yang kita tidak dapat lakukan penyisiran. Satu yang meninggal. Karena kita tidak ada datanya. Kemudian yang kedua, nama sama eh sory nama berbeda NIKnya sama itu.

576.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Coba ada yang ditayangkan untuk contoh.

577.

SAKSI DARI PEMOHON: Ada yang ditayangkan. Ya, oke. Ini yang contoh adalah NIK sama Pak.

578.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Mana na..

579.

SAKSI DARI PEMOHON : Tayangan ini, tunggu Pak sabar ya? Ya, ini NIK sama Pak. Ini kebetulan kita ambil dari Jakarta Utara yang tidak ada NIK. NIK hanya strip. NIK hanya tertulis 317, 203, 95103, 95102

94

580.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Oh.

581.

SAKSI DARI PEMOHON : Hanya diisi 0000 dan seterusnya. Lha dari semua data tersebut. Kami sudah menemukan sampel hasil data yang kami dapatkan dan setelah itu kami mengambilkan mencuplik beberapa secara langsung melalui TPS setempat. Dari hasil penyisiran kami di TPS yang kami lakukan di TPS 14 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priuk. Dari hasil penyisiran kami nama Agnes Musambe terdapat ganda di 3 TPS.

582.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ditayangkan.

583.

SAKSI DARI PEMOHON : Ya.

584.

HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., M.CL

585.

Coba antara laptop. Antara yang ditayangkan dengan yang omongan dicocokkan deh. Tidak usah terlalu cepat mengikuti saja ini. SAKSI DARI PEMOHON : Ya. Baik Pak. Ya, TPS 14, 15, 16. TPS 14 Saudara berada di nomor 57. Di nomor urut 257. Kami dapatkan form C-4 nya. Form C-4 nya di TPS 14. Kemudian ganda, nama, NIK; nama, alamat, dan tempat tanggal lahir.

586.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Dengan yang mana?

587.

SAKSI DARI PEMOHON Ya Pak.

588.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ini Agnes Mo.., ini bukan Agnes Monica ya?

95

589.

SAKSI DARI PEMOHON Bukan Pak.

590.

HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., M.CL 527.

591.

SAKSI DARI PEMOHON Ya.

592.

HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., M.CL Itu ganda dengan yang mana?

593.

SAKSI DARI PEMOHON Kemudian kami melakukan pengecekan kembali ke TPS 11. Karena kami berdasarkan data yang kami lakukan penyisiran Agnes Musambe tersebut berada di TPS 14, TPS 15, dan TPS 16.

594.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Sebentar ada pengecekan lebih jauh tidak apakah di TPS-TPS tersebut memang ketiga nama ini betul nyontreng di tempat yang berbeda atau hanya daftar?

595.

SAKSI DARI PEMOHON : Ini kebetulan kita lakukan sebelum masa Pilpres Pak. Mohon izin Pak. Jadi kami ada fotokopi DPT di TPS untuk TPS 16 dan TPS 15 dan itu sama. Dan surat panggilannya di TPS 14. Ini TPS 15, ya, kemudian TPS 16. Ada yang menarik.

596.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi nomor berapa?

597.

SAKSI DARI PEMOHON : Pada saat kita hanya melakukan satu pengecekan ganda terhadap atas nama Agnes Musambe ternyata di TPS 15 dan 16 terdapat lebih kurang lebih dari 10 ganda dengan identik.

96

598.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Itu anunya jangan tertutup kertas ya? putus ya?

599.

Suara Saudara terputus-

SAKSI DARI PEMOHON : Jadi di dalam TPS 15, 16, masih banyak terdapat nama-nama ganda dan jumlahnya cukup banyak. Di TPS 15 mulai nomor urut 500, Hasni, kemudian Hasran Imran dan seterusnya. Di TPS 15, di TPS 15 Saudara Hasni berada di nomor urut 500, di TPS 16 Saudara Hasni di nomor urut 226. Jadi posisinya pertama beda TPS kemudian beda nomor urut antar TPS. Demikian Pak yang mungkin yang kami jelaskan secara garis besarnya, terima kasih.

600.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Baik Termohon ada yang mau ditanggapi dalam tayangan ini, DKI ini, ini Jakarta.

601.

KUASA TERMOHON: KPUD DKI JAKARTA Terima kasih mohon izin Yang Mulia. Kami sama sekali tidak dalam posisi menyangkal data yang disampaikan. Namun demikian kami akan coba hadirkan dari Wilayah Jakarta Utara anggota KPU yang membidangi DPT. Namun secara umum kami sampaikan bahwa pada saat pemilihan Presiden pada tanggal 8 Juli yang lalu, tidak ada keberatan dari saksi dari Tim kampanye Mega Prabowo JK Wiranto maupun Tim kampanye yang lain terhadap adanya NIK ganda ini, ada pemilih ganda ini. Juga tidak adanya laporan bahwa pemilih tersebut menggunakan suaranya dua kali, sehingga dalam bukti yang kami sampaikan, di dalam bukti yang kami sampaikan melalui kode-kode yang tadi saya sampaikan KPU. Kami sudah sampaikan juga DPT yang print out atau hardcopy yang sudah ditandai pemilih-pemilihnya yang ganda. Sehingga tidak kontradiksi antara yang disampaikan oleh Tim Pemohon satu tadi dengan yang kami sampiakan. Mungkin TPS dan lokasinya berbeda, bukti-bukti yang kami sampaikan menunjukkan petugas KPPS telah melakukan antisipasi dini sesuai dengan edaran KPU bahwa jika ditemukan ada pemilih yang tidak memenuhi syarat atau ganda segera diberikan tanda dan tidak boleh menggunakan suaranya dua kali. Itu sebagai jawaban kami, terima kasih.

602.

KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Majelis.

97

603.

TURUT TERMOHON: KPUD DKI JAKARTA Ya

604.

Dari Jakarta Utara Yang Mulia, ya kalau diperkenankan kami mau

HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., M.CL Bertanya saja ya? Anda bisa membawa print out dari TPS yang disebut tadi mengenai DPT-nya? Yang disebut tadi berapa itu, TPS berapa? Dua.

605.

TURUT TERMOHON: KPUD DKI JAKARTA Kami bisa Yang Mulia, cuma kami belum tahu apakah TPS yang kami sampaikan sebagai sampling pembuktian bahwa telah melakukan koreksi di lapangan itu sama dengan yang disampaikan oleh Pemohon.

606.

HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., M.CL Dua saja yang disebut saja TPS 16, 15, 14, tadi.

607.

TURUT TERMOHON: KPUD DKI JAKARTA Kami mohon izin Ketua untuk dijawab oleh yang bersangkutan dari Jakarta Utara, terima kasih Yang Mulia.

608.

TURUT TERMOHON: KPUD JAKARTA UTARA. Terima kasih Yang Mulia.

609.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Mohon izin Yang Mulia kami keberatan Yang Mulia. sesi kali ini adalah sesi pembuktian bukan tanya jawab. 610.

TURUT TERMOHON: KPUD DKI JAKARTA ini sekalian ada bukti ada bukti yang akan kami sampaikan

611.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Sebentar-sebentar, keberadaan Saudara kami permasalahkan tidak pada awal pertama saja. Dari jauh-jauh hari sejak perhitungan suara,

98

kami sudah keberatan ada permasalahan DPT ini. Tiba-tiba datang ada orang di persidangan pembuktian mendalilkan sesuatu saya sangatsangat keberatan Yang Mulia. 612.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi kontra bukti saja.

613.

TURUT TERMOHON: KPUD DKI JAKARTA Oke terima silakan dilihat di T-6a.51.

614.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Panitera dicatat saja, Jakarta Utara ya?

615.

KUASA HUKUM TERMOHON: Mohon izin Yang Mulia T.6A terkait dengan persoalan daftar pemilih tetap itu pada saat penyerahan bukti-bukti untuk Pemohon satu pagi tadi sudah disampaikan.

616.

KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Kami tidak pernah menerimanya, kami keberatan Yang Mulia.

617.

KUASA HUKUM TERMOHON: Dan bukti tersebut sudah kami sampaikan.

618.

KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Kami keberatan Yang Mulia, kami mohon agar tidak dialihkan persoalan ini.

619.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Coba ditunjukan saja sekilas. Mana KPU-nya dan pihak-pihak kalau mau lihat ya? Dari salah satu saja diwakililah, silakan Pak.

620.

KETUA; PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Bawa sini mana koreksinya?

99

621.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Mana KPU-nya dan pihak-pihak kalau mau lihat ya? Dari salah satu saja diwakililah, silakan Pak. Pihak Terkait kalau ingin menyaksikan.

622.

KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Yang Mulia kalau diperkenankan sekalian ditunjukan berita acara pencoretan Yang Mulia.

623.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Tadi pagi sudah dikatakan untuk di TPS tidak ada berita acara, ada di paraf tidak itu?

624.

KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Tadi karena dari KPU dari Jakarta Utara sudah menjelaskan tadi. Jadi seolah-olah di tiap-tiap TPS dilakukan pencoretan, padahal ini datanya bukan per TPS, bukan di satu TPS. Tidak mungkin tahu Ketua KPPS bahwa di TPS tersebut ada ganda, karena gandanya adalah antar TPS

625.

HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., M.CL Oleh karena itu kami minta print out masing-masing TPS yang disebut tadi jadi Anda dari sana. Dari Termohon dari TPS yang disebut tadi di sana.

626.

KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Sudah Pak.

627.

HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., M.CL Dari Termohon supaya dari TPS yang disebut tadi diserahkan print out-nya. Kalau ada 3 TPS diserahkan 3 TPS.

628.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Hanya memberikan bukti saja ya, bukan berdebat.

Ada berita

acara.

100

629.

HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., M.CL Dokumen apa itu?

630.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Bentuk berita acara itu.

631.

TURUT TERMOHON: KPUD DKI JAKARTA UTARA. Bentuk berita acara untuk memilih salah satu TPS yang ada di situ. Memang itu diakui ada double. Jumlah double-nya satu RT Pak tetapi tercopy satu RT. Itu bukan unsur sengaja tapi memang mungkin ketika menyusun TPS teman-teman PPS lupa menghapus karena kan prosesnya itu mengikuti jumlah pemilih untuk tidak terlalu jauh, ini ada berita acaranya. Ini berita acaranya.

632.

KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Ini penetapan daftra pemilih tetap yang dibuat per 6, penetapan, bunyinya jangan dicampur aduk. Penetapan daftar pemilih tetap. Ini nanti akan kita cocokan, itu saja, jadi jangan dibilang penetapan jadi berita acara dan jangan manipulasi.

633.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ini fakta saja sudah, baik dikembalikan ke tempatnya.

634.

KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009) Ini penetapan, makanya mohon izin Yang Mulia. Mohon diberitahukan kepada pihak Termohon agar setiap pencoretan itu seharusnya ada berita acara, sehingga tidak timbul seperti yang demikian, terima kasih.

635.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ini kan sudah lewat ya? Baik kembali ke tempat ya? Jadi ada berita acara tetapi itu bertanggal 6 Juli, ya? Jadi bukan on the spot Pemohon dua ada yang ingin ditayangkan tadi?

101

636.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Ada yang Mulia, mohon izin menanyangkan lewat rekan data kami Yang Mulia. Ada dua hal jadi pertama summary dalam bentuk power point biar dekripsinya lebih mudah dicerna, yang kemudian yang kedua itu seperti yang teman-teman JK-Win kita per-masalah Yang Mulia akan dipaparkan satu-persatu. 637.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya silakan, sampel saja ya?

638.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Terima kasih Yang Mulia. Kami akan mempresentasikan akan memaparkan dan menunjukan tentang persoalan DPT ganda, silakan Bapak. Ya jadi tentang pokok-pokok temuan dalam pengecekan DPT Pemiliu Pilpres tahun 2009. Ya jadi setelah berkali-kali dari Tim kampanye nasional.. 639.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Langsung ke contohnya saja.

640.

TIM IT : Oh baik, jadi kami menemukan adanya NIK ganda dalam TPS yang sama. Mungkin bisa dilihat di preview. Jadi ada NIK ganda dalam TPS yang berbeda. Mungkin bisa dilihat di preview ini contoh di Sulawesi Selatan.

641.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Kepada teman-teman data, kalau boleh agak pelan sedikit disebutkan di TPS mana, kelurahan mana, kecamatan mana. 642.

TIM IT : Pertama adalah NIK ganda dalam TPS yang sama. Ini ada sampel di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Fak-Fak, Distrik Fak-Fak, Kelurahan Wagom TPS 05. Kita bisa melihat NIK 920 sekian, belakangnya 0003 yang sangat banyak dengan nama yang berbeda dan kemudian tanggal

102

lahir yang berbeda. Kemudian selanjutnya kami menemukan NIK ganda dalam TPS yang berbeda di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Baru, Kecamatan Baru Desa Sepe di TPS 3,4,6 dan 7. Contohnya adalah NIK 100 sekian belakangnya 0000 di TPS 3 atas nama Asrullah dengan tanggal lahir 7 Oktober 1982. Kemudian di TPS 4 kita bisa melihat dengan nomor NIK yang sama, dengan nama yang berbeda, A. Baksio Makna, dengan tanggal lahir juga yang berbeda. Kemudian di TPS 6 (...) 643.

HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., M.CL Saudara, saya kira ada banyak contoh ya di sini. Sama kan persoalannya NIK. Anda bisa menampilkan tidak? Nama, tanggal lahir sama tapi NIKnya yang berbeda?

644.

TIM IT : Baik sedang di cari NIK-nya.

645.

HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., M.CL Nama, tanggal lahir sama tapi alamatnya sama, tanggal lahir berbeda.

646.

TIM IT : Baik sedang dicari sampelnya.

647.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Silakan mau tanya ke siapa Pak?

648.

HAKIM KONSTITUSI: DR.H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Saya mau tanya ke Kuasa Pemohon satu dan juga TIM IT :-nya Pemohon satu ini Pak.

649.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ini dua

650.

HAKIM KONSTITUSI: DR.H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Saya tujukan kepada Pemohon satu. Memang Mahkamah ada kesulitan di dalam mencerna bukti-bukti yang Saudara ajukan. Sekarang pertanyaannya begini, katakanlah kita ambil sampel DKI, DKI Jakarta

103

yang Saudara verifikasi ada dua Kabupaten, kemudian Saudara menghasilkan di sana di dua Kabupaten itu kurang lebih 1.285 DPT. Lalu kemudian Saudara yang menemukan DPT penggandaan itu 26.889. Nah total hasil 2 Kabupaten ini adalah 92.913 menurut Anda itu adalah total penggandaaan NIK dan nama ganda. Nah sekarang pertanyaannya dari Mahkamah, bagaimana, dari mana Saudara dapatkan semacam ini? 20 untuk DKI Jakarta 92.913 NIK dan nama ganda yang sama menurut Saudara? Ini karena ini saja yang Saudara berikan kepada kita, tetapi dimana bagaimana sampai caranya itu mohon TIM IT : itu memberikan programnya lalu kemudian kita bisa sandingkan nanti dengan bukti-bukti Termohon. Sebab ini secara makro saja Saudara berikan bahwa katakanlah contoh ini 33 provinsi semua ada penggandaan, hasil penggadaan yang total semuanya adalah 11 juta katakan. Ini saya katakan Nanggroe Aceh Daruslam, kota/kabupaten 19 kemudian verifikasi diantara TPS, DPT itu 2.275. Kemudian jumlah yang digandakan NIK, nama dan ganda yang sama 81.824 menghasilkan NIK nama ganda total keseluruhan 19 kabupaten itu terverifikasi 297.000. Nah dari mana itu bukti saudra kok tiba-tiba pada angka ini muncul 297.000 NIK, nama ganda? Sehingga tadi memang saya katakan kok heran saya, Kuasa Pemohon kalau di buka satu persatu ini bisa sampai besok belum selesai-selesai. Nah coba Saudara buktikan, nah itu. 651.

KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Jadi, yang mulia

652.

HAKIM KONSTITUSI: DR.H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Untuk menghitung Termohon ini mudah saja, sebab dia dilengkapi dengan data-data semua. Tetapi angka Saudara langsung saja angka begini, jadi ini yang menyulitkan Mahkamah bagaimana ini Saudara, sehingga timbul pertanyaan? Silakan jawab.

653.

KUASA HUKUM PEMOHON: Terima kasih Yang Mulia, jadi ini sebenarnya adalah rekapitulasi hard dari softcopy yang sudah dengan sistemnya bisa pertama yang kita verifikasi adalah berapa jumlah pemilih, sesudah itu dilihat berapa NIK yang sama. Jadi keluar, karena sistem itu dibuat seperti itu dia deteksi sendiri dan dia akan keluar semua nomor-nomor NIK yang sama. Oleh karena itu bisa dihitung. Kemudian untuk nanti berikutnya setelah NIK yang sama, kita akan buat lagi satu penilaian katagori, nama yang sama. Jadi NIK yang sama, nama yang sama setelah dapat itu kita lebih rinci lagi… Cek lagi tempat tanggal lahir yang sama, jadi sudah tiga

104

kategorinya, baru kategori keempat kita cek lagi NIK-nya yang sama tadi, nama yang sama, tempat tanggal lahir yang sama, dan alamat yang sama sehingga inilah hasilnya melalui proses. Tentu proses ini tidak bisa satu hari, dua hari nanti secara teknis akan dijelaskan oleh TIM IT : kami Pak, silakan. 654.

TIM IT : : Jadi begini Pak, apa yang kita lakukan melalui sistem software Pak, jadi yang kita masukkan itu data-data TPS dari data-data TPS, sistem itu akan mensortir mengeluarkan data-data NIK dan nama sama, NIK nama dan tanggal lahir sama dan NIK nama dan tanggal lahir dan alamat sama yang empat tingkatan. Semua itu kita sudah lampirkan ke dalam copy dan sudah kami kirimkan kepada Majelis yang mulia dan beberapa lokasi kita sudah cetak dalam bentuk hard copy Pak. Nah, proses ini kami lakukan itu menggunakan tenaga operator itu seratus orang waktu di KPU dan setelah itu kami lanjutkan lagi untuk menyelesaikan penyelesaian berikutnya dengan menggunakan tenaga operator 150 orang. Jadi masing-masing terus-menerus melakukan penyisiran dan kita berusaha mendapatkan data itu valid Pak. Terima kasih mungkin dari Pemohon dua bisa menjelaskan lagi secara detail.

655.

KUASA HUKUM PEMOHON: Jadi itu Ketua Majelis yang kami hormati semua sudah kami copy dalam disc di sini data yang ada kita terima dari KPU dan hasil yang sudah kita sisir juga ada tadi hanya kita memperlihatkan sebagai contoh saja Pak, setelah kita melakukan pengecekan daftar itu ke lokasi ternyata masih terdapat nama itu dan sudah ada panggilan untuk yang bersangkutan untuk melakukan pencontrengan. Ini yang barangkali perlu kami jelaskan. Ini yang kami catat di sini adalah hasil rekapnya secara keseluruhan bukan hanya daftar saja Pak tapi memang di dukung oleh satu proses. Terima kasih.

656.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Baik, kita kembali ke Pemohon dua tadi.

657.

TIM IT : Yang Mulia, sekedar menambahkan dari tim Pemohon pertama bahwa pelaksanaan pengecekan DPT itu menggunakan metode yang sederhana yaitu dengan program excel. Dan semua yang hadir di sini kalau bisa mengoperasikan excel maka akan dengan mudah mendapatkan adanya

105

NIK ataupun nama yang sama. Nah kemudian memang memerlukan tenaga yang banyak dan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan pengerjaan untuk seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan di sini adalah matriks dari sebaran NIK ganda sebagai indikator karena NIK merupakan nomor induk kependudukan yang bersifat unik atau khas kemudian tunggal, melekat pada setiap penduduk Indonesia yang seharusnya tidak boleh terduplikasi, nah di sini kita bisa melihat di kolom sebelah kiri itu adalah NIK kemudian di kolomnya di sebelah kanan itu adalah nama file yang ada di dalam DPT KPU yang diserahkan kepada Pemohon pertama dan kedua. Kemudian di sebelah kanannya di bagian atas di baris pertama itu adalah nama kabupaten yang kami temukan penggandaan, nah cross antara NIK kemudian nama file dengan header atau baris yang pertama nama kabupaten itu nanti ada angka itu adalah jumlah penggandaannya. Nah ini juga telah kami sampaikan di dalam barang bukti. 658.

HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., M.CL Coba Saudara ya.

659.

TIM IT : Baik.

660.

HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., M.CL Yang data dari Kuasa Hukum Termohon yang masih dalam bentuk aslinya, kita juga bisa diberi yang kedua adalah tolong pada IT kita berikan software Anda, software baik dari Pemohon satu maupun dua nanti IT kita akan bisa membuka sesuai dengan software Anda, di samping kita juga punya software pembanding.

661.

TIM IT : Siap Yang Mulia

662.

HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., M. CL Terima kasih.

663.

TIM IT : Mohon kami ingin memperlihatkan hanya tiga sampel saja dari matriks yang kami sudah siapkan untuk di-display yang pertama adalah region Kalimantan.

106

664.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Pontianak ya?

665.

TIM IT : Kalimantan Barat kabupaten, mohon maaf Kota Pontianak di Kecamatan Pontianak Utara, Kelurahan Siantan Tengah. Di sini ada NIK 617 sekian, sekian 4961 yang terletak di DPT Siantan Tengah terdapat penggandaan sejumlah enam, ada enam. Dengan metode yang sederhana di dalam file excel kita bisa membuktikan.

666.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. NIK-nya sama ya?

667.

TIM IT : Iya NIK-nya sama, terlihat ada enam. Nanti dari TIM IT : dari Mahkamah Konstitusi tentunya dapat mengecek dari matriks tersebut dengan file name yang tertera di sana, apakah benar terjadi duplikasi sejumlah angka yang tercantum di matriks. Baik, kemudian kita lanjut ke Sulawesi. Ini ada temuan yang cukup menarik. Jadi kita bisa melihat ada pengulangan, semacam formulasi pengulangan NIK di dalam Desa Tote dan Desa Olot, jadi Yang Mulia bisa melihat ada formulasi pengulangan. Kita akan tampilkan lembar DPT-nya, tolong dijadikan dua, ya kita bisa melihat nomor urut satu dengan NIK 7108 sekian, sekian 001 itu terjadi pengulangan pada desa yang berbeda. Kemudian nama juga berbeda. Dan itu berulang berurut, ke bawah dalam satu TPS. Baik, itu yang contoh di Sulawesi, kemudian kita berlanjut.

668.

HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., M. CL

Ndak, ndak tadikan saya pesan kalau NIK-nya yang sama orangnya

beda, contohnya banyak. 669.

TIM IT : Iya.

670.

HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., M. CL Sekarang ada nama sama, tanggal lahir sama,, lalu NIKnya yang beda. Anda bisa punya data tidak.

671.

TIM IT :

107

Itu ada contohnya Pak, tapi kalau untuk dibuka di sini harus difilter dulu dan itu sangat berat Pak. Jadi membutuhkan waktu yang lama untuk memfilter itu. Tapi yang pasti 672.

HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., M. CL Tidak terpikir oleh anda bahwa itu sebetulnya perlu yang Anda cari hanya NIK sama saja

673.

TIM IT : Ada Pak, jadi kami berpikir untuk bisa ditayangkan, tetapi karena kita berpatokan bahwa penggandaan DPT itu indikator utamanya adalah NIK, jadi hari ini yang kami tampilkan tentang NIK ganda Pak.

674.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Cukup ya, tayangan yang lain apa.

675.

KUASA HUKUM TERMOHON: ARTERIA, S.T., S.H. (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009) Cukup Yang Mulia.

676.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Cukup ya. baik, cukup toh pembuktiannya. Dari Termohon ada

677.

TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA (ANGGOTA KPU) Terima kasih Yang Muila. Terhadap seluruh data-data yang sudah dipaparkan dalam daftar pemilih tetap, maka pertanyaa kita pertama adalah data mana yang real yang digunakan oleh KPU pada tanggal 8. softcopy yang mana yang digunakan? Untuk pembuktian kita di depan Majelis Hakim yang terhormat sudah kita sertakan seluruh softcopy dari seluruh provinsi seluruh kabupaten. Untuk sekedar penjelasan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam paparan sidang-sidang sebelumnya, bahwa ketika kedua pasangan calon beritikad baik membantu kami untuk melakukan penyisiran, surat penjelasannya sudah ada, sudah disampaikan bahwa penetapan daftar pemilih tetap dilakukan oleh KPU Kabupaten. Kita melakukan rekapitulsi daftar pemerintah. Kemudian softcopy dari masingmasing DPT yang sudah dikirimkan di kabupaten sudah kita sampaikan, bukan mustahil masih ada yang belum akurat, mohon dilakukan kroscek di kabupaten. Kami tidak memungkiri kalau kemudian softcopy itu masih

108

ada yahg Pileg dan gubernur. Sebagai contoh, sebagai pembuktian nanti di lapangan mohon cross check data-data di provinsi, tim pasangan calon nomor urut 3 menyatakan di Slayar ada masalah berapa ganda. Dalam bukti berapa P berapa saya belum tahu, tapi sudah dilakukan kroscek maka data di Sulawesi Selatan, Slayar itu adalah data Pemilu Legislatif. Nanti data yang digunakan dalam proses Pemilu Presiden sudah ada dalam softcopy yang baru. Di Banggai Kepulauan juga persoalannya sama. Kemudian di Kota Batu Malang, Sidoarjo, Majalengka, Cirebon, Minahasa Tenggara, Kapuas Hulu Kalimantan Tengah. Jadi pokok persoalannya adalah pertama menurut hemat saya dari substantif DPT ini, apakah betul DPT yang dilakukan kroscek dengan DPT yang kita gunakan aktual di lapangan itu sama. Yang kedua, 678.

KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Karena ini sudah memberi pendapat, yang jelas tadi sudah kita lihat bahwa tanggal 6 Juli DPT masih ditetapkan oleh Tanjung Priuk. Kemudian kita membuka dari mana DPT dari kabupaten penetapannya tidak kelihatan. Saya kira fakta-fakta itulah yang kita sampaikan, tidak lagi pendapat.

679.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Baik, nanti kami akan menilai fakta yang disajikan oleh baik Pemohon I, Pemohon II maupun dari Termohon ya?

680.

TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA (ANGGOTA KPU) Terima kasih. Majelis Hakim terakhir saja nanti untuk proses penyandingan kami persilakan Majelis Hakim untuk menyandingkan softcopy yang kita miliki dan hardcopy-nya yang sudah ada di lapangan plus dari Termohon. Terima kasih.

681.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Tentunya dengan catatan dengan tanggal yang sama ya. Tanggalnya berbeda tentu berbeda kan?

682.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H. . (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009) Mohon izin Yang Mulia.

109

683.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya silakan.

684.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H. . (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009) Tentu atas perkenan Yang Mulia, kami mohon tadi sudah ada beberapa temuan, agar teman-teman KPU juga diberikan kesempatan untuk mensimulasikan atau meng-counter terkait dengan hal-hal dan temuan-temuan kami ini. Karena dikatakan sama Pak Putu nanti pembuktian lapangan, tidak ada pembuktian lapangan Yang Mulia. Pada saat ini adaladh pembuktian sessi terakhir.

685.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Kita punya waktu lima menit, ditayangkan saja sedikit untuk (...)

686.

ada

yang

ditambah,

coba

KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Saya kira tidak perlu (...)

687.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: Saya rasa sangat relevan Yang Mulia, karena kita membutuhkan hal yang sama. Yang mulia kami suguhkan juga hal yang sama, kami minta KPU kalau ada softwar nya suguhkan juga hal yang sama.

688.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Sedikit saja untuk sample saja.

689.

TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA (ANGGOTA KPU) Slayar ada di sini yang kemarin dikroscek di sini, Minahasa Tenggara, sudahada hardcopy-nya.

690.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Softcopy ada tidak.

110

691.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H. . (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009) Izin yang mulia, tadi Pak Putu mengatakan sudah membawa semua dokumen, mendingan yang tadi sudah kita paparkan disandingkan saja yang mulia.

692.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Yang soft copy-nya saja. Bawa tidak.

693.

TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA (ANGGOTA KPU) Menyandingkan data di hardcopy Yang Mulia, Pemohon I menyatakan dalam hardcopy beberapa ganda, kemudian kami printoutkan dengan hardcopy-nya, ada di sini.

694.

KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Yang Mulia, mohon izin Yang Mulia. Tadi dari KPU mengatakan ada sofwarnya di situ, ya ditayangkan dong, yang masalah itu NIK ganda, DPT.

695.

TERMOHON: ANDI NURPATI (ANGGOTA KPU)

696.

Wilayah mana yang Bapak mau buka. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Jadi begini, katanya KPU juga memerintahkan supaya yang ganda dicoret, berarti KPU kan juga sudah menemukan yang ganda, tolong ditunjukan yang ganda yang mana, supaya sama.

697.

KUASA HUKUM TERMOHON: Itu yang tidak ada yang dicoret

698.

KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Yang dicoret yang mana, kan itu kan ada data penemuan ganda sehingga ada

111

699.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Tadi kan sudah dilihat yang dicoret tadi ya

700.

KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA NOMOR 109/PHPU.BVII/2009) Mohon izin Yang Mulia, maksud kami data pembanding itu yang tadi disampaikan oleh tim kami dari Papua, Sulawesi, ya itu dicocokan dengan data yang dipunyai oleh KPU.

701.

TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA (ANGGOTA KPU) Jadi kami mendasarkan pada temuan hardcopy yang sudah disertakan sebagai bukti oleh Pemohon. Saya lupa P berapa tadi, coba nanti Bapak tolong dicek temuan suara ganda Provinsi Sulawesi Uutara, Minahasa Tenggara, distribusi data ganda, identik nama NIK, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Jadi di sini ada rekap yang disebut oleh Pemohon data-data ganda dari hasil penyisiran oleh Pemohon. Kami (...)

702.

KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H. (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009) Yang Mulia, kami minta KPU punya jangan KPU minta kami punya. Kami minta KPU punya. Kenapa KPU minta punya kita lagi?

703.

KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2000) Majelis Hakim, Pemohon satu Majelis Hakim.

704.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ini giliran Termohon, tadi Pemohon sudah ya?

705.

TURUT TERMOHON: KPUD MINAHASA Terima kasih Yang Mulia, saya Askad Deno dari Minahasa Tenggara. Setelah kami menerima temuan suara ganda terutama di kabupaten kami, setelah kami meneliti dimana nama-nama yang tercantum dalam DPT, acuan Pemohon ternyata sangat berbeda dengan DPT daerah kami. Sebagai barang bukti yang bisa kami paparkan di sini, dimana kami digugat bahwa kami melakukan penataan nama ganda, tapi ternyata setelah kami melihat contoh dengan nama Andri Rantung dia berada dalam nomor urut 404. Ternyata bagi kami jumlah DPT hanya 254. Jadi ini salah satu yang bisa kami sampaikan. Kemudian ada hal yang menonjol lagi, dalam temuan mereka,

112

mereka mengatakan kami ada dua TPS di daerah Desa Detelen. Ternyata yang kami pergunakan adalah 3 TPS. Barangkali ini Yang Mulia. 706.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H. . (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009) Mohon izin Yang Mulia.

707.

HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., M.CL Saya mau tanya KPU ini ya? Apa Anda memberikan data kepada Pemohon beda dengan data yang dipunyai dia?

708.

TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA Terima kasih Majelis. Ketika data itu diberikan, maka sudah disampaikan, kebetulan sudah ada surat pernyataan juga yang disampaikan bahwa data ini kita untukmelakukan proses cross check tetapi oleh karena proses verifikasi DPT sangat dinamis dilevel bawah dari tanggal 10 April, kemudian dari tanggal 31 Mei, tanggl 8 Juni dan tanggal 6 Juli maka memang kemudian ditemukan tidak seluruhnya demikian Majelis Hakim. Ada data yang kebetulan sama tapi tanggalnya berbeda yang satu 8 Juni, yang satu..., kemudian rekap (...)

709.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Kalau, kalau disandingkan yang sama-sama tanggal 6 Juli, ini yang sudah miliki tanggal berapa itu?

710.

TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA Hanya memberi contoh di Jakarta utara sama (...)

711.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. 6 Juli ya? Sekarang yang sama-sama 6 Juli bagaimana? Ada yang diberikan ke (...)

712.

TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA Di Jakarta Utara sama Yang Mulia, Jadi makanya kami sampaikan bahwa (...)

713.

KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009) Interupsi Yang Mulia, kami minta yang 6 Juli...

113

714.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. 6 Juli.

715.

Satu dulu, satu dulu. Jadi jangan bicara lagi. Jadi 6 Juli coba yang

TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA Sekarang yang ada di softcopy seluruhnya yang ada di depan ini adalah DPT yang asli yang kita gunakan per tanggal 6 Juli di TPS pada tanggal 8 Juli.

716.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. 6 Juli?

717.

TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA Seluruhnya, ya. Nanti barangkali kami persilakan pada Panitera dan Hakim yang Mulia untuk melakukan cross check sesuai dengan kewenanganya.

718.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. 6 Juli itu berlaku juga ada untuk seluruh Indonesia ada, tokh.

719.

TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA Betul.

720.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Sama-sama 6 Juli ya?

721.

TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA Terima kasih Yang Mulia

722.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Tadi perbedaan dimana itu? Tanggal berapa itu, yang Anda katakan berbeda tadi dengan (...)

723.

KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009) Majelis Hakim Yang Mulia, yang saya katakan berbeda adalah temuan mereka dengan DPT kami, sangat berbeda sekali (...)

114

724.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Tidak ini kan data base-nya kan sama sebetulnya.

725.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Keberatan yang Mulia, kami dapatkan DPT itu dari teman-teman KPU sendiri Yang Mulia kok dibilang, data kami yang berbeda Yang Mulia? 726.

TURUT TERMOHON: KPUD MINAHASA Itulah sebabnya, kami tidak memahami data apa yang dipakai oleh Pemohon.

727.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 108/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Sangat berbeda dengan data yang ada pada kami. Kami di desa yang diduga hanya dua TPS. Ternyata kami ada TPS di Bentelan satu. 728.

KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009) Mohon Yang Mulia sesuai tadi kesepakatan Yang Mulia bahwa bukti yang diajukan Pemohon itu yang akan di-counter oleh Termohon. Jadi jangan lari ke sana lari kemari. Itu menghilangkan fokus kita kemana akhirnya.

729.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Tidak, tidak dari sudut itu benar. Dia itu, Anda mengajukan bukti bahwa terjadi kesalahan lalu dia..jawab dengan itu. Ini, ini soalnya berbicara dengan 2 hal yang berbeda Anda bicara ini terus Anda bicara bukti real di lapangan. Beda, jadi ndak bakal ketemu. Anda kan menjawab bukti yang diajukan kan? Ya lalu itu buktinya begitu. Padahal yang dibicarakan tadi dia belum punya, yang hasil, hasil rekap begitu itu.

730.

HAKIM KONSTITUSI: DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM Permisi Pak Ketua. Begini, tidak usah dipaksa seseorang mengajukan bukti. Kalau dia tidak mengajukan bukti berarti tidak ada buktinya kan begitu? Sekarang kan penilaian bukti, Anda juga kalau tidak ada buktinya masa bodoh. Dia juga tidak ada bukti masa bodoh, itu jangan-jangan dipaksa, dia mengajukan bukti. Nanti bukti yang ada itu yang diperiksa oleh hakim

115

kan begitu. lho kok bisa ngeyel satu sama lain, tidak usah. 731.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya baik jadi, yaa mungkin nanti apakah kompatibel atau tidak nanti kami yang akan menilai..

732.

TERMOHON : ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Sedikit Yang Mulia, izin Yang Mulia..

733.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Dari, silakan Bu.

734.

TERMOHON : ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Jadi, memang kita menyiapkan data softcopy itu. Tetapi yang perlu kita jelaskan bahwa softcopy itu setelah digunakan pada saat pemungutan suara pada tanggal 8 Juli. Meskipun kita menemukan bahwa ada data ganda, itu kita tidak bisa men-delete. Jadi hanya prosesnya itu adalah pada hardcopy itu diberikan coretan dan keterangan bahwa yang bersangkutan ganda dan tidak boleh diberikan formulir C-4 yang sama, hanya satu. Jadi seperti itu.

735.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya tapi Bu KPU ya? Jadi yang tanggal 6 Juli kan mestinya sama kan? Seharusnya sama ya? Yang Anda berikan ke sana kan mestinya (dengan) yang Anda miliki kan sama?

736.

TERMOHON : ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Bisa jadi (...)

737.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Bahwa nanti praktiknya beda itu kan soal lain lagi.

738.

TERMOHON : ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Tidak, saya bisa katakan tidak sama Yang Mulia. Karena yang tanggal 6 yang kita berikan itu adalah dari daerah-daerah yang sudah lama, mungkin ada yang yang masih DPS pada waktu mereka menyerahkan. Jadi pada prinsipnya penetapan DPT itu kan memang ada di KPU Kabupaten/Kota sehingga yang memiliki data-data itu memang di

116

Kabupaten kota dan (...) 739.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya KPU nasional kan mestinya punya juga?

740.

TERMOHON : ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Ya, dan itu yang sudah kita jelaskan pada saat penyerahan

softcopy yang dimaksud. Yang Mulia, terima kasih. 741.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Kalau, kalau itu tidak sama gunanya apa diberikan softcopy-nya?

742.

TERMOHON : ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Karena pada waktu itu merespon dari keinginan, Pemohon satu dan Pemohon dua.

743.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi, ya semacam untuk menghibur saja ya? Dikasih ya? Apa kirakira begitu?

744.

TERMOHON : ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Bukan seperti itu tapi, kita sampaikan bahwa kita data yang kalau misalnya softcopy itu belum lengkap belum sempurna Terima Kasih.

745.

KUASA HUKUM PEMOHON:ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Mohon izin bertanya yang Mulia. DPT yang belum lengkap dan belum sempurna, apakah itu DPT Yang Mulia? Mohon ditanyakan melalui yang Mulia, jadi tanggal 6 itu ada DPT tidak? Pertanyaan nya seperti itu 746.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya kalau di bunyi SK-nya yang tanggal 6 Juli itu SK 356 ya? Itu Rekapitulasi DPT kan? Ya.

117

747.

TERMOHON : ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Betul jadi, jadi rekapitulasi DPT.

748.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Nah apakah itu maknanya sama dengan DPT sebagaimana

diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 itu? 749.

TERMOHON : ENDANG SULASTRI (ANGGOTA KPU) Ya, sebagaimana yang diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Pasal 29 ayat (6) menyatakan bahwa pengaturan terkait dengan pemutakhiran penetapan daftar pemilih diatur di dalam Peraturan KPU dan diatur dalam Peraturan KPU. Kita menetapkan Peraturan KPU Nomor 14. Oleh karena itu real penetapan Daftar Pemilih Tetap itu ada di tingkat Kabupaten/Kota. Jadi demikian yang Mulia. Terima Kasih

750.

HAKIM KONSTITUSI : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Baik, ya saya kira ini. Jadi kami nanti akan menilai apa yang baik disajikan oleh para Pemohon maupun pihak KPU ya. Dengan kami juga punya TIM IT : nanti yang kami akan pakai untuk menilai kebenaran materiil dari problem DPT ini ya? Jadi dengan demikian untuk pembuktian ini, nanti yang penilaian alat bukti pada kami pada hakim. Jadi para Pemohon, Pihak Termohon maupun Terkait masing-masing sudah mengajukan alat buktinya ya? Jadi dan untuk itu saya kembalikan ke Ketua untuk (...)

751.

KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009) Mohon izin Yang Mulia.

752.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Baik, apa lagi.?

753.

KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009) Mohon izin Yang Mulia. Saya hanya ingin mengungkapkan bahwa tadi KPU mengungkapkan bahwa DPT yang belum clear itu diserahkan ke kita dan ditanya oleh Majelis Hakim apakah untuk menghibur, nah kenapa (...)

118

754.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. ya itu ditulis saja, ditulis saja dikesimpulan Anda. Kalau berdebat gini ndak selesai selesai.

755.

KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009) Bukan, maksud saya (...)

756.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Ditulis dikesimpulan dan ndak ada tanya jawab lagi.

757.

KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009) Baik terima kasih.

758.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Artinya peluang seluas-luasnya sudah diberikan selama 4 hari kepada Anda untuk menyampaikan semua bukti, saksi dan ahli. Malah yang sana kita hukum tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk mengajukan saksi dan ahli karena sudah diberi peluang juga tidak mendaftar. Jadi begini, apa yang tadi ini. terjadi itu akan memberi bahan kepada kami kepada Majelis Hakim ini untuk mengambil kesimpulan, untuk mencari kebenaran Materiil dari kasus ini. Jadi tidak apa-apa Jadi belum ada siapa yang benar siapa yang salah nanti. Hakim menilai dulu lalu akan keluar dalam bentuk putusan Nah Saudara sudah saya ingatkan kesimpulan besok jam 12.00 siang di sini biasa kerja cepat kita ndak apa-apa agar nanti pada waktunya. Vonis kita bisa komprehensif membaca. Sebab kalau juga tidak menyerahkan kesimpulan artinya, melepaskan hak untuk memberi kesimpulan.

759.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTERIA (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009)

DAHLAN,

S.T.,

S.H.

Mohon izin Yang Mulia, tadi itu baru pembuktian Pemohon satu, Pemohon dua pada saat ini kami juga belum melihat atau belum dilakukan pembuktian terhadap data-data Termohon Yang Mulia maupun Pihak Terkait. 760.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Lha Anda yang membuktikan sana yang counter tadi kan sudah langsung ditunjukkan. Kalau, Anda mau lihat juga begini. Kantor Mahkamah Konstitusi untuk alat bukti ini dibuka 24 jam, nanti ada yang

119

jaga silakan. Kalau di sidang lihat satu-satu begitu, dua minggu tidak selesai saya kira. Oleh sebab itu mulai malam ini ya? Ini Panitera nanti kalau ada dari pihak ini yang mau melihat alat bukti 24 jam dibuka sampai jam 12 besok. Sampai Anda dapat membuat kesimpulan 761.

KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009) Izin Yang Mulia, maksud kami adalah sewaktu Pemohon menyampaikan pembuktian Pihak Termohon melihat bukti kita. Jadi mohon buat kami juga diberi kesempatan yang sama. Hanya itu permohonan saya.

762.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Tadi sudah, tadi kan sudah, apa tidak tadi? Saudara menunjukan sana menunjukan balik, apa lagi kurangnya? Kan counter bukti tadi yang diberikan apa lagi? Cara apa lagi yang kurang, apa tadi Saudara tidak hadir? lha Anda tadi Saudara nunjukan ini, lalu sana menunjukan ini. Soal penilain pada kami. Nah, kalau Anda lihat satu-satu ini dibuka 24 jam dibuka, silakan.

763.

KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA 109/PHPU.B-VII/2009) Baik Yang Mulia, terima kasih.

764.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Ok, baik

765.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR W. NADAPDAP, S.H., M.H. (PERKARA NOMOR 108/PHPU.B-VII/2009) Tadi apa penjelasan tadi supaya agak jelas agak bertanya-tanya juga teman kalau saya sudah tahu bahwa kesimpulan itu disampaikan lantai empat, apakah dalam persidangan begitu majelis?

766.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Oh, tidak. Kesimpulan itu tidak dalam persidangan ya. Tapi nanti dilangsungkan saja tertulis kepada Panitera. Baiklah saya kira sidang-sidang ini sudah bisa diakhiri empat hari kita dari pagi sampai malam bersama ya? Meskipun hanya empat hari tapi karena dari pagi sampai malam, rasanya kita ini sudah berkumpul berbulan-bulan. Sehingga agak sedih juga saya mau berpisah dengan Chairuman, Pak Arteri ini. Tapi kita akan ketemu nanti di dalam vonis, Insya Allah dalam keadaan siap dan kami akan menilai seobjektif

120

mungkin Sidang ini dinyatakan ditutup dan kita akan ketemu pada sidang pengucapan vonis yang sekurang-kurangnya sehari sebelum pengucapan akan diundang secara resmi. Sidang dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 18.15 WIB

121