2009

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 112 /M/Kp/X/2009 Tentang PEDOMAN UMUM BIOETIKA SUMBER DAYA HAYATI MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI Menimbang

: a. bahwa kemajuan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di bidang bioteknologi untuk mememenuhi kehidupan manusia sangat pesat serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sangat diperlukan. b. bahwa untuk dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam serta melestarikan lingkungan di bidang bioteknologi perlu disusun Instrumen Bioetika dalam bentuk pedoman umum bioetika sumber daya hayati.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi dan Tatakerja Menteri Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2003; 3. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi No. 02/M/Per/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi;

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pertanian, No. 304/TU.210/J/6/2007, tanggal 29 Juni 2007 perihal: Masukan atas Draft Pedoman Umum Bioetika Sumber Daya Hayati; 2. Surat Ketua Komisi Bioetika Nasional, No. 5596/K/UM/2007, tanggal 20 September 2007 perihal: Tanggapan dan masukan atas Draft Pedoman Umum Bioetika Sumber Daya Hayati; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN UMUM BIOETIKA SUMBER DAYA HAYATI.

PERTAMA

: Ketentuan Pedoman Umum Bioetika Sumber Daya Hayati adalah terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA

: Pedoman umum ini adalah pedoman dalam beretika bagi para pengelola dan pengguna sumber daya hayati dalam rangka menjaga keanekaragaman dan pemanfaatan lingkungan secara keberlanjutan, yang bertujuan sebagai acuan dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek di bidang bioetika sumber daya hayati untuk menghindari konflik moral bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup di Indonesia.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di: Pada tanggal:

Jakarta 16 Oktober 2009

Menteri Negara Riset dan Teknologi TTD. Kusmayanto Kadiman


Lampiran Kepmenegristek Nomor : 112 /M/Kp/X/2009 Tanggal : 16 Oktober 2009 PEDOMAN UMUM BIOETIKA SUMBER DAYA HAYATI MUKADIMAH Menyadari: 1. bahwa kemampuan manusia untuk: merefleksikan keberadaannya dalam lingkungannya, merasakan ketidakadilan, menghindari bahaya, memikul tanggung jawab, mencari kerjasama dan memperlihatkan perasaan dalam mengekspresikan prinsip-prinsip etika patut dihargai; 2. bahwa perkembangan cepat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong lahirnya tanggapan global dalam etika pemanfaatan sumber daya hayati; Menimbang: 1. bahwa seluruh umat manusia, tanpa perbedaan, harus memperoleh manfaat bersama dalam pemanfaatan sumber daya hayati secara etis; 2. bahwa diperlukan pendekatan baru untuk menumbuhkan tanggung jawab sosial guna menjamin bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkontribusi pada keadilan, kesamaan dan perhatian kemanusiaan; Mengakui: 1. bahwa isu-isu etika harus mempertimbangkan martabat manusia secara individu dan universal dengan memperhatikan hak asasi manusia; 2. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah dan dapat memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia terutama harapan dan kualitas hidup serta pengakuan terhadap martabat individu dan masyarakat atas hak-hak asasinya; 3. bahwa kualitas hidup manusia, termasuk kesehatan, tidak semata-mata tergantung terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga terhadap aspek-aspek sosial budaya;


4. bahwa keputusan berkaitan dengan isu etika sumber daya hayati dan teknologi terkait dapat menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan; 5. bahwa penerapan ilmu dan teknologi yang tidak etis dapat menimbulkan pengaruh terhadap kelompok masyarakat tertentu; Memperhatikan: 1. bahwa keanekaragaman budaya dan teknologi tradisional warisan masyarakat lokal tidak bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya hayati; 2. bahwa identitas individu mencakup dimensi biologis, kejiwaan, sosial, budaya, dan agama; Meyakini: 1. bahwa kepekaan moral dan refleksi etika perlu dijadikan bagian integral dari proses penelitian, pengembangan, dan atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. bahwa bioetika harus berperanan penting dalam menentukan pilihan-pilihan yang dibutuhkan terhadap isu-isu pembangunan; Menekankan: bahwa penguatan kerjasama tingkat nasional dan atau internasional dalam penerapan bioetika sangat diperlukan; Mengingat: 1. bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional berkaitan dengan sumber daya hayati yaitu: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati; b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena Mengenai Keamanan Hayati Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati; 2. bahwa Indonesia telah mengatur penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;


3. bahwa Indonesia telah mengatur pemanfaatan teknologi berkaitan dengan sumber daya hayati pada: a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya; c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman; d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; e. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; f.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;

g. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan h. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; I.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture;

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan; l.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah; n. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan; o. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik; p. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan


Usaha Asing dan Orang Asing; Menyimpulkan

:

bahwa Pedoman Umum tentang bioetika dalam pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan sangat diperlukan; Menetapkan

:

Pedoman Umum Bioetika Sumber Daya Hayati. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Pedoman Umum ini yang dimaksud dengan: 1. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kualitatif, kuantitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu; 2. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan hidup, kelangsungan hidup, dan peningkatan mutu kehidupan manusia; 3. Bioteknologi ialah penerapan teknologi yang menggunakan sistem-sistem hayati, makhluk hidup atau derivatifnya, untuk membuat atau memodifikasi produk-produk atau proses-proses untuk penggunaan khusus; 4. Bioetika adalah ilmu hubungan timbal balik sosial (quasi-social science) yang menawarkan pemecahan terhadap konflik moral yang muncul dalam penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya hayati; 5. Sumber daya Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari satwa, tumbuhan dan jasad renik yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem; 6. Keanekaragaman hayati ialah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta ragam-ragam ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem; 7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain; 8. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Pasal 2 Bioetika dalam penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati bertujuan untuk: memberikan pedoman umum etika bagi pengelola dan pengguna sumber daya hayati dalam rangka menjaga keanekaragaman dan pemanfaatannya secara berkelanjutan; Pasal 3 Bioetika dalam penelitian pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya hayati mencakup: 1. Prinsip-Prinsip; 2. Persyaratan Implementasi; 3. Promosi dan Deklarasi; 4. Ketentuan Penutup.

Pasal 4 (1) Pengambilan keputusan dalam meneliti, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya hayati harus/wajib menghindari konflik moral dan seluas-luasnya digunakan untuk kepentingan manusia, komunitas tertentu, dan masyarakat luas, serta lingkungan hidupnya, dilakukan oleh individu, kelompok profesi, dan institusi publik atau swasta. (2) Pemanfaatan sumber daya hayati tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap harkat manusia, perlindungan dan penghargaan hak-hak asasi manusia, serta lingkungan hidup. (3) Hak, kewajiban dan tanggung jawab moral diberikan kepada para pengambil keputusan dalam hal penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati.


BAB II P R I N S I P- P R I N S I P Martabat dan Hak Asasi Manusia Pasal 5 (1) Pemanfaatan sumber daya hayati harus lebih memprioritaskan kepentingan kemanusiaan dari pada kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi semata ataupun kelompok masyarakat tertentu. (2) Penelitian sumber daya hayati harus memperhatikan nilai agama, sosial, budaya dan estetika serta tetap menjaga keberpihakan pada lingkungan hidup.

Keuntungan dan Kerugian Pasal 6 Penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya hayati harus memberikan keuntungan maksimal bagi kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi. Kebebasan dan Tanggung Jawab Individu Pasal 7 Kebebasan seseorang untuk mengambil keputusan dalam meneliti, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya hayati harus disertai dengan upaya untuk mempertanggungjawabkan keputusannya dan menghormati kebebasan orang lain. Persetujuan Pasal 8 (1) Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati harus mengacu kepada aturan yang terkait dengan etika. (2) Hasil penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati asli Indonesia di dalam negeri akan menjadi milik negara, dengan memperhatikan manfaat ekonomi bagi warga tempat asal sumber daya hayati tersebut. (3) Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati asli Indonesia di luar negeri dan sumber daya hayati introduksi dari luar negeri ke Indonesia harus jelas mencantumkan rincian asal-usul sumber daya DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

hayatinya. Hak kepemilikan hasil penelitiannya mengacu pada peraturan nasional dan internasional yang berlaku. (4) Keterlibatan manusia dalam penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati harus dengan persetujuan dari yang bersangkutan setelah dibekali penjelasan yang cukup. (5) Khusus untuk sumber daya hayati hasil rekayasa genetika, segala keputusan yang menyangkut tentang penelitian, pengembangan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang berlaku.

Perlindungan terhadap Ketidakberdayaan Individu Pasal 9 (1) Memberikan keyakinan kepada individu, kelompok atau masyarakat bahwa penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati dilakukan dalam rangka memberikan keuntungan kepada yang bersangkutan. (2) Memberikan perlindungan kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya terhadap dampak negatif dari penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati. (3) Dalam rangka pemanfaatan mikroba patogen harus melindungi individu maupun kelompok manusia yang rentan serta menghargai integritas personal terhadap perlakuan tersebut. Kebebasan dan Kerahasiaan Pasal 10 (1) Kerahasiaan informasi dari hasil penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati harus dihargai sesuai aturan yang berlaku. Informasi semacam itu tidak boleh digunakan untuk tujuan yang tidak benar dan harus mengacu pada norma yang berlaku. (2) Kerahasiaan hasil penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati dilindungi oleh negara melalui pengakuan Hak Kekayaan Intelektual.


Persamaan, Keadilan, dan Kesetaraan Pasal 11 (1) Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati harus dilaksanakan dengan mengacu pada asas kesamaan, keadilan, dan kesetaraan dalam masyarakat global maupun lokal. (2) Mengakui kedaulatan setiap negara dalam melindungi sumber daya hayatinya. (3) Setiap negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bagian keuntungan yang adil dari pengelolaan dan eksploitasi kekayaan keanekaragaman hayati. (4) Negara berhak mengatur kesetaraan, keadilan dan kesamaan dalam penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang diperkirakan berdampak negatif sehingga tidak memungkinkan suatu masyarakat tertentu memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat lain. Respek Terhadap Keanekaragaman Budaya dan Pluralisme Pasal 12 Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu wilayah harus mengakui dan menghormati atas keragaman budaya dan pluralisme termasuk pengetahuan tradisional dan hukum adat setempat. Solidaritas dan Kerjasama Pasal 13 (1) Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati asli Indonesia dan sumber daya hayati introduksi dari luar negeri di Indonesia harus mencantumkan asal usul genetis secara jelas. (2) Hak kepemilikan hasil penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati harus mengacu pada kesepakatan yang dibuat oleh institusi yang terlibat dengan mempertimbangkan prinsip/aturan nasional dan internasional yang berlaku. (3) Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati asal luar negeri yang dilakukan di Indonesia harus tidak menyebabkan kerugian dan dampak yang membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. (4) Kerja sama penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati Indonesia dengan luar negeri harus jujur, bermartabat, mengikuti kaidah DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

ilmiah dan norma pengaturan kekayaan intelektual, serta mengacu pada kepentingan nasional. Pembagian Keuntungan Pasal 14 (1) Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati harus memberikan keuntungan maksimal bagi manusia secara keseluruhan, makhluk hidup lainnya, maupun kualitas kehidupan, serta dapat meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi akibat penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tersebut. (2) Secara keseluruhan, keuntungan yang dihasilkan dari penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati harus dibagi dengan masyarakat. Dalam menerapkan prinsip ini, keuntungan dapat diperoleh dalam bentuk antara lain: 1. Penghargaan kepada individu dan kelompok yang telah terlibat di dalam penelitian; 2. Akses pendidikan dan kesehatan; 3. Pertukaran dan pemanfaatan bersama informasi; 4. Akses terhadap teknologi dan alih teknologi; 5. Keamanan dan kenyamanan hidup; 6. Pengembangan kapasitas dan fasilitas untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanggung Jawab Sosial Pasal 15 (1) Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati harus tidak menyebabkan efek merugikan baik bagi sesama peneliti, pengguna maupun masyarakat. (2) Sesama peneliti yang berkaitan dengan sumber daya hayati selayaknya saling bersinergi, mengutamakan kepentingan bersama dalam mencapai hasil yang bermanfaat bagi manusia. (3) Penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya hayati tidak boleh menggunakan material genetik yang secara nyata berasal dari fragmen makluk hidup yang dilarang oleh agama.


(4) Pihak yang melakukan proses perekayasaan sumber daya hayati secara genetis yang diarahkan untuk tujuan mulia, namun dengan cara yang bertentangan dengan norma-norma agama tertentu, maka pihak yang bersangkutan wajib memberi informasi secara benar ke publik. (5) Penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya hayati tidak boleh diarahkan untuk tujuan yang tidak sesuai dari pandangan norma-norma yang berlaku. (6) Setiap penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya hayati harus berpedoman pada kaidah keselamatan dan keamanan sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. (7) Tidak melakukan aktivitas yang menyebabkan tersebarnya sumber daya hayati yang merugikan. Perlindungan Terhadap Generasi yang akan Datang Pasal 16 (1) Penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya hayati harus melindungi kepentingan generasi yang akan datang dengan cara memperhatikan keanekaragaman hayati dan tidak merugikan keanekaragaman hayati yang ada. (2) Mempertahankan status kesehatan masyarakat dan mencegah masuknya sumber daya hayati yang merugikan.

Perlindungan Terhadap Lingkungan, Biosfer dan Keanekaragaman Pasal 17

(1) Penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya hayati harus tidak menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, biosfere dan biodiversitas. (2) Pengelolaan limbah dari hasil penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya hayati secara benar sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, biosfer dan keanekaragaman hayati.


BAB III PERSYARATAN IMPLEMENTASI Pengambilan Keputusan dan Menanggapi Isu Bioetika Pasal 18 (1) Profesionalisme, kejujuran, integritas, dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan harus ditingkatkan serta semua konflik harus dihindarkan. (2) Profesional sumber daya hayati harus peduli pada isu bioetika yang menyangkut masyarakat keseluruhan dan terlibat dalam dialog secara teratur. (3) Dalam meninjau isu-isu bioetika sumber daya hayati harus memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya. (4) Kesempatan untuk menyampaikan pendapat yang relevan dalam forum media dialog publik harus ditingkatkan. Komite Etik Pasal 19 (1) Harus dibentuk suatu Komite Etik Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber daya Hayati yang bersifat independen, multidisiplin dan berpandangan plural. (2) Keanggotaan Komite Etik Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber daya Hayati harus terdiri dari para ahli dari berbagai departemen dan institusi yang relevan. Pengkajian, Pengelolaan dan Pencegahan Resiko Pasal 20 Kegiatan pengkajian dan pengelolaan resiko yang memadai sehubungan dengan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya hayati harus dilaksanakan untuk meminimalisasi kerugian dan resiko yang dihadapi masyarakat.


Praktek Lintas Negara Pasal 21 Untuk memerangi bioterorisme, mencegah lalu lintas ilegal dari sampel sumber daya hayati dan material genetiknya akan dilakukan kerjasama antar negara.

BAB IV PROMOSI DAN DEKLARASI Peran Negara Pasal 22 Deklarasi dan penyebarluasan ketentuan-ketentuan bioetika melalui jaringan formal dan informal dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informasi. Pendidikan, Pelatihan dan Informasi Bioetik Pasal 23 Sosialisasi tentang bioetik sumber daya hayati dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan pada semua strata masyarakat atas biaya negara dan lembaga nonpemerintah yang tidak mengikat. Kerjasama Internasional Pasal 24 Kerjasama internasional dalam penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati perlu dilakukan sepanjang berpegang pada prinsip pembagian keuntungan yang setara dan proporsional. Tindak Lanjut Oleh Lembaga yang Terkait Pasal 25 Tindak lanjut dan implementasi prinsip-prinsip bioetika penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya hayati dilakukan oleh Komite Etik Nasional yang dibentuk oleh pemerintah serta organisasi profesi.


BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Pemahaman bioetika harus dipahami secara komprehensif dan menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pasal-pasal yang ada. Pasal 27 Aplikasi prinsip-prinsip bioetika ini hanya bisa dibatasi oleh hukum yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan publik. Pasal 28 Sanksi terhadap pelanggaran bioetika akan diatur dalam Kode Etik Komisi Etik Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Pemanfaatan Sumber Daya Hayati. Pasal 29 (1) Tidak ada satupun dalam bioetika ini yang boleh diinterpretasikan sebagai penerapan untuk suatu individu, kelompok atau masyarakat suatu tuntutan memperkerjakan dalam suatu kegiatan atau membentuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan martabat manusia. (2) Prinsip bioetika sumber daya hayati tidak boleh diinteprestasikan dan digunakan sebagai alasan bagi negara, kelompok, atau individu untuk melakukan kegiatan yang berlawanan dengan hak asasi manusia, kebebasan mendasar, harkat dan martabat manusia, serta kelestarian lingkungan.

Ditetapkan di: Pada tanggal:

Jakarta 16 Oktober 2009

Menteri Negara Riset dan Teknologi TTD. Kusmayanto Kadiman


2009

Recommend Documents