2009

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 64/PHPU.C-VII /2009 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN

ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (I)

JAKARTA

RABU, 20 MEI 2009

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 64/PHPU.C-VII/2009

PERIHAL Permohonan perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah Partai Demokrasi Kebangsaan. PEMOHON -

DPP Partai Demokrasi Kebangsaan

ACARA Pemeriksaan perkara (I) Rabu, 20 Mei 2009, Pukul 08.00 – 09.51 WIB. Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H. Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum Dr. Harjono, S.H., M.CL.

A.A. Dian Onita., S.H.

(Ketua) (Anggota) (Anggota)

Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon: -

Andre Ismangun, S.H. Yeremias Dowa, S.H. Yumasdaleni, M.Si. Ilham Firmansyah, S.Sos.

Saksi Dari Pemohon: -

Hamdi Ama (Ketua PPK Kecamatan Jambi Ulu Kota) Hamdi Aziz. S.Pd. (Anggota PPK) Basri (Ketua PPS Sumbubuk) Ismail (Ketua KPPS) Zalwisma (Anggota KPPS)

Termohon: -

KPU

Kuasa Hukum Termohon : -

Tim Kuasa Hukum Termohon

Pihak Terkait: -

Partai Keadilan Sejahtera

Kuasa Hukum Pihak Terkait: -

Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB

1.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan Perkara Nomor 64/PHPU.C-VII/2009 dinyatakan dibuka dan tebuka untuk umum. KETUK PALU 3 X Kepada Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan secara singkat pokok-pokok permohonannya.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Terima kasih Yang Mulia, Sebagai Pemohon kami mewakili Partai Demokrasi Kebangsaan mengajukan permohonan sebagai Termohon dan Turut Termohon dalam permohonan ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemudian nanti diatur Termohon satu KPU Provinsi Sulawesi Barat, Turut Termohon dua KPU Kabupaten Mamoju, Turut Termohon tiga KPU Kabupaten Mamuju Utara, Turut empat KPU Nusa Tenggara Timur, Turut Termohon lima KPU Kabupaten Ngada, Turut Termohon enam KPU Provinsi Lampung, Turut Termohon tujuh KPU Kabupaten Lampung Selatan, Turut Termohon delapan KPU Kabupaten Tulang Lawang, Turut termohon sembilan KPU Provinsi Jambi, Turut Termohon sepuluh KPU Kabupaten Muara Jambi, Turut Termohon sebelas KPU Provinsi Papua, Turut Termohon dua belas KPU Provinsi Kabupaten Jayawijaya, Turut Termohon tiga belas KPU Kepulauan Nyapenwaropen, Turut Termohon empat belas KPU Kabupaten Paniai. Pada pokoknya gugatan yang kami sampaikan terdiri dari 12 untuk pertama kami bacakan secara singkat, untuk gugatan atas permasalahan yang ada atas Dapil 1 Kabupaten Mamoju Provinsi Sulawesi Barat. Sebelum kami menyampaikan kami bermaksud untuk menyampaikan permohonan untuk mencabut permohonan ini, karena setelah kami mengajukan permohonan untuk Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, KPU Kabupaten Mamuju telah menganulir keputusannya dan memberikan kepada Pemohon, kami calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Kebangsaan untuk Dapil 2 Mamuju untuk mendapatkan suaranya dan duduk kembali di bangku untuk menjadi anggota dewan, ditetapkan.

3

3.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Di Dapil satu, Dapil?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Dapil 1 Mamuju.

5.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Dapil 1 atau Dapil 2? Saudara tadi bilang Dapil 2?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H

Oh, Dapil 1, maaf yang Mulia. 7.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Dapil 1 dicabut ya?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Ya.

9.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Silakan diteruskan, alasan-alasan pencabutan itu?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Alasan pencabutan adalah dengan diterimanya pemberitahuan penetapan terpilihnya anggota DPRD dalam rapat pleno, surat tertanggal 18 Mei 2009 kepada Pimpinan Partai Demokrasi Kebangsaan di Mamuju yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Mamuju penetapan terpilih anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tahun 2009 dan seterusnya, Pasal 216 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ditunjukkan bahwa bahwa nama Dr. Haji Syahrir Abdullah M.M, alamat Mamuju, partai politik, Partai Demoksrasi Kebangsaan nomor urut DCT anggota DPRD Kabupaten Kota Satu, daerah pemilihan satu dinyatakan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamoju Provinsi Sulawesi Barat hasil Pemilu 2009. Diperkuat kembali dengan model EB yang meyatakan hasil KPU yang menetapkan calon dari Partai Demokrasi Kebangsaan Dr. Haji Syahrir Abdullah M.M ditetapkan menjadi anggota dewan, Yang Mulia untuk Mamuju satu.

4

11.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Ya, secara teknisnya saja. Keputusan KPU sudah menetapkan secara nasional tanggal 9, kemudian tentang calon-calon, nama caloncalon ditetapkan tanggal 12 untuk surat tertanggal 18? Saudara yakin itu tidak? Surat KPUD tanggal 18 padahal pusat menetapkan tanggal 13, apakah bisa perubahan KPU pusat itu? Suratnya dari KPU, bukan dari KPUD kan?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Ya.

13.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Tapi itu tanggung jawab Saudara ya, oke teruskan saja. Berikutnya Dapil berikutnya.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Dapil berikutnya Dapil 2 Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat.

15.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Provinsi Sulawesi Barat, oke, ya terus.

16.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Pada pokoknya terjadi permasalahan untuk di tiga TPS Desa Towoni Kecamatan Baras, TPS 3 Desa Takano, Kabupaten Mamoju. Dari tiga TPS tersebut ditemukan perubahan data dalam rekap tersebut, khususnya untuk dari seluruh Kecamatan Baras dinyatakan ada perolehan suara sebanyak 488 suara, sementara berdasarkan rekap PPK Kecamatan Baras PDK hanya dinyatakan memperoleh 476 suara. Dengan demikian, dinyatakan 12 suara PDK hilang. Setelah dilakukan pengecekan kembali ternyata pada TPS 1 Desa Towoni, Partai PDK memperoleh 5 suara, namun berdasarkan rekap PPK Kecamatan Baras PDK kosong, tidak mendapatkan suara. Pada TPS 3 Desa Tasano, Partai PDK memperoleh 6 suara, namun, berdasarkan rekap PPK Kecamatan Barats, PDK tidak memperoleh suara. Pada TPS 3 Desa Tasano Partai PDK memperoleh memperoleh 13 suara, tapi berdasarkan rekap Kecamatan Baras, PDK memperoleh 12 suara di tingkat PPK. Hilangnya 12 suara tersebut di ketiga TPS tersebut, di 3 TPS tersebut mengakibatkan jumlah perolehan keseluruhan suatu di tingkat KPUD Mamuju berkurang dari 812 menjadi 800 suara.

5

Terhadap fakta-fakta tersebut, dewan pengurus Parta Demokrasi Kebangsaan Provinsi Sulawesi Barat telah melaporkan pada Panwaslu Kabupaten Mamuju Utara dan Panwaslu melanjutkan pengaduan tersebut pada KPU Kabupaten Mamuju Utara. Kemudian KPUD Mamuju Utara melanjutkan aduan ini kepada Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Panwaslu Provinsi mengajukan aduan ini ke KPUD Provinsi Sulawesi Barat, semua sudah kami lampirkan dalam bukti. Kemudian, KPUD Sulawesi Barat melalui suratnya Nomor 284 KPU-D/2009 tentang tindak lanjut rekomendasi Panwaslu memerintahkan KPUD Kabupaten Mamoju Utara untuk mencocokkan semua data berdasarkan C1, C2 Pleno, dan Model DA1. Namun,hal ini tidak ditindaklanjuti oleh KPUD Kabupaten Mamouju Utara. Pengurangan jumlah perolehan suara tersebut mengakibatkan Partai PDK hilang satu kursi untuk DPRD I Provinsi Sulawesi Barat. Kami juga untuk melanjutkan apabila dimohonkan untuk mengajukan saksi-saksi yang membenarkan suara tersebut, yang 812 itu masing-masing kehilangan suara di TPS-TPS tersebut di 3 TPS tersebut. Itu yang kami sampaikan untuk Mamuju Utara. Selanjutnya kabupaten/kota Dapil II Kabupaten Ngada Provinsi NTT. Secara ringkas terjadi sesuatu berdasarkan rekap dari kecamatan Jerebu dan KPUD Kabupaten ternyata langkah-langkah rekap hasil pemungutan suara yang telah berkurang dan merugikan Partai Demokrasi Kebangsaan. Di Desa tiwu riwu terdapat suara pemilih sebanyak 3 suara di tingkat PPK Kabupaten Jerebu sampai dengan menghasilkan, dengan menghasilkan rekap KPUD Kabupaten Ngada untuk partai tertentu. Jadi, poinnya adalah ada tiga suara yang hilang di Desa Tiwu Riwu ini, untuk pencatatan di tingkat PPK. Kemudian, di Desa Dariwali itu terjadi pengeluhan suara pemilih sebanyak dua suara pemilih di Desa Dariwali untuk TPS I, pada rekap PPK di kecamatan tercatat 170 suara sah dan tidak sah satu suara. Sementara sesuai dengan data dari Partai Demokrasi Kebangsaan yang dicatat suara sah sebenarnya 169 suara dan tidak sah sebanyak satu. Kemudian hal ini dihitung kembali, setelah kita mendapatkan model C dari TPS tersebut, maksudnya terjadi penggelembungan pencocokan tentang suara sah dan suara tidak sah, ada penaikan dua suara di situ. Kemudian, untuk di Desa Watumanu, terjadi penggelembungan suara untuk partai politik yang dapat menghilangkan suara untuk calon PDK nomor urut 1 dengan cara mencoret angka tiga menjadi dua. Jadi ada apabila kita melihat bukti tersebut ada suatu bekas coretan khusus untuk partai kami. Sementara setelah dihitung rekap keseluruhan itu memang ada berkurang dari jumlahnya, jadi ada pencoretan karena untuk kasus di sini formulir itu didapat setelah sudah masuk ke PPK, jadi baru didapat setelah fotokopinya saja sehingga coretan tersebut terdetect itu kok ada perubahan seperti angka tiga dirubah di tip-X, angka dua sehingga itu hilang pada saat direkap jumlahnya itu bertambah

6

kalau kita hitung angka dua, jadi poinnya ada pengurangan di dalam catatan tersebut Yang Mulia. Kemudian, jadi apabila di TPS Sulsel tersebut yang penggelembungan suara itu dilihat jumlah suara sah itu sebanyak 199 dan jumlah suara sah itu tidak sah dua, tapi suara total tidak sah tidak match menjadi 201 stelah cek kembali ternyata suara sah hanya 197, jadi ada perbedaan di sananya, pencoretannya karena kami, Pemohon ini hanya mendapatkan copy saja. Selanjutnya, untuk Desa Nenoweah karena ini yang penjelasan selanjutnya ya itu terjadi terjadi penggelembungan suara salah satu partai politik dengan menggunakan suara pemilih di kecamatan Jerebu di Dapil II sebanyak 37 dari PPDI. Yang kami maksudkan di sini, kami ingin menggambarkan bahwa di dalam, di tingkat PPK itu banyak terjadi bukan dari partai kami saja Partai Demokrasi Kebangsaan, tapi ada partai lain yang terambil. Jadi kami akan menjelaskan untuk Dapil situ saja untuk poin b-nya Yang Mulia. Bisa kami lanjutkan untuk Desa Nenoweah, di Kecamatan Jerebu. Ditemukan ada suatu Caleg Nomor 2 dari Partai Golkar dan dia tercatat 55 suara dalam rekap PPK di Kabupaten Ngada naik menjadi 57. Jadi ada suatu dua poin untuk Caleg dari Golkar tersebut kenaikan, kemudian terjadi penggelembungan suara di Desa Nenoweah untuk Caleg DPRD Kabupaten/Kota atas nama Urbanus Nanoldisi [sic!], naik satu suara, 15 suara. Sementara suara tersebut berkurang dari 17 menjadi 3. Maksud kami adalah itu bertukar tempat 151 berarti selisih 14, dan 173 berselisih 14. Yang bersangkutan ini dari berkurang 14 yang ada Caleg lain, calon anggota legislatif lain dari PDI-Perjuangan itu menjadi meningkat 14. Jadi 15 dengan 1 dan 17 dengan 3, itu bertukar tempat Yang Mulia. Jadi pada waktu pleno di tingkat panitia pemilihan Umum di tingkat Kecamatan Jerebu, pengurus dari PDK kabupaten telah maminta ulang kepada PPK untuk malakukan penghitungan ulang melalui surat Nomor 36 PDK/MDD/IV/2009 tanggal 15 April 2009. Namun seperti biasanya tidak ada tanggapan dari PPK Kecamatan, selain itu Dewan Pengurus PDK Kabupaten Ngadai juga sudah mengajukan gugatan kepada Panwas Kecamatan. Maksudnya gugatan itu adalah keberatan kepada Panwas Kabupaten Ngadai serta tembusan ke Kapolres Ngadai KPU Kabupaten melakukan penghitungan ulang surat suara di Kecamatan Jerebu. Lalu surat Nomor 37PDK/MGD/2009 perihal 14. Karena menurut kami ada indikasi kecurangan di tingakt PPK Jerebu. Dan pengaduan-pengaduan ini sudah disampaikan pula kepada Panwaslu Kabupaten, kemudian Panwaslu Kabupaten merekomendasikan utnuk melakukan penghitungan ulang. Kami ada buktinya, tetapi ini tidak ditindaklanjuti oleh KPUD Kabupaten Ngada. Setelah itu selanjutnya, dengan alasan-alasan tersebut di atas kami dari Partai PDK tidak menandatangani rekap suara baik di tingkat PPK Kecamatan maupun di tingkat KPUD Kabupaten Ngada. Jadi kami protes dengan hasil perhitungan tersebut untuk tingkat PPK, akhirnya

7

saksi-saksi dari PDK ini tidak mau tanda tangan, dan kami buktikan juga dengan surat keberatan malalui Panwas tersebut. Jadi faktanya memang telah ada hak-hak dari Partai Demokrasi Kebangsaan suara-suaranya yang telah diambil dengan catatn yang berkurang tadi. Kemudian yang kedua, bahwa walaupun PDK dan melalui Panwaslu, dan Panwaslu sudah menyampaikan untuk melakukan perhitungan ulang kepada KPU Kabupaten Ngada tetapi KPU Kabupaten Ngada tidak mengabaika suratsurat tersebut. Kami lanjutkan untuk DPRD Kabupaten/Kota Dapil V Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dapil V ya? Jadi permasalahan ini terjadi di tiga TPS yaitu TPS I, TPS II, dan TPS III di Desa Tenterong, ini hanya tiga desa dimana perolehan pemilh di ketiga TPS tersebut, jumlah pemilih, maaf. Jumlah pemilih untuk tingkat kabupaten untuk anggota legislatif DPRD II, PPRN tercatat 3 suara sah, sedangkan PDK untuk 3 TPS itu yang sama tercatat 31. setelah dilakukan rekap di tiga TPS tersebut, di tingkat PPK untuk ketiga TPS tersebut, dapat dilihat bahwa, dari TPS 1, 2, dan 3 di Desa Tenterong tercatat sebanyak 4 suara sah. Sedangkan suara PDK sendiri tercatat 31, itu sama. Berarti kita tetap 31, untuk PPRN itu naik satu angka, di tiga, kami rangkum untuk tiga TPS tersebut Yang Mulia. Jadi faktanya ada kenaikan satu suara dari PPRN, untuk PPRN, dan kami tetap. Masih ada satu, kemudian rekap di TPS yang tercatat yang sama itu di Kecamatan Riung. Kecamatan Riung ini adalah kecamatan yang, kecamatan yang sama tapi desa yang berbeda Yang Mulia. Desanya adalah Desa Nangamese namanya. Itu ada empat, lima TPS. Dari lima TPS tersebut, berdasarkan formulir model C yang ada, jumlah kumulatif pemiih kita lihat dari tingkat kabupaten, pemilih kita gabungkan suara sah PPRN adalah 19, sedangkan perolehan PDK untuk di tingkat dan TPS yang sama tercatat 6, adalah 6 suara, 19 dan 6. jadi untuk rangkuman dari ke lima TPS ini kita lihat PPRN mendapat 19 dan Partai Demokrasi Kebangsaan mendapat 6. Kemudian setelah kita lihat kembali dalam rekap di tingkat PPK Kecamatan Riung terjadi perolehan suara PPRN di kelima TPS tersebut tetap 19, namun di situ PDK yang berkurang satu dari enam menjadi lima, berarti kalau di tiga TPS yang tadi naik satu untuk PPRN kalau ini PDK turun satu. Fakta perbedaan tersebut suara pemilih tingkat untuk PDK di kelima TPS lima tersebut, rekap dimaksudkan kata lain melalui rekap TPS dengan dimaksudkan kata lain rekap di tingkat PPK. Dapat diduga terjadi penggurangan suara secara tidak sah yang dilakukan pihak tertentu, jadi dengan berkurang satu tetapi di sisi lain naik satu, untuk PPRN. Berdasarkan data kami, jadi sehingga PPRN seluruh kecamatan, karena kecamatan di dua kecamatan ini kita gabungkan, satu Dapil V ini terdiri dari dua kecamatan, Kecamatan Riung dan Kecamatan Riung Barat. Setelah di rekaputilasi semua PPRN tercatat mendapat 710 suara sah sedangkan pihak PDK tercatat 709, di sini terlihat bahwa ada suatu

8

perbedaan satu suara tetapi satu suara itu menentukan untuk kursi terakhir dari Dapil V Kabupaten Ngada, sehingga kalau di kembalikan lagi selisih dua naik satu turun satu akan berubah tempat jadi 710 dengan 709 akan tetapi Partai PDK mendapat 710 dan PPRN mendapat 709. Jadi pada poinnya seperti itu Yang Mulia, kemudian setelah itu kami sudah mengajukan surat keberatan Nomor 38 DPK/PDK/NGD /IV /2009 ….. kepada KPUD Kabupaten Ngada, namun surat tersebut tidak di tanggapi, karena surat tersebut tidak ditanggapi maka pada Pleno perhitungan kabupaten PDK atau Dewan penggurus Kabupaten PDK mengirim kepada KPU Kabupaten Ngada lebih tinggi berarti dan Panwaslu Kabupaten Ngada yang pada pokoknya menolak hasil keputusan PPK Kecamatan Riung dan Keputusan KPUD Kabupaten Ngada. Pada kenyataannya KPUD Kabupaten Ngada tidak pernah mengindahkan keberatan tersebut yang di ajukan oleh dewan pengurus kami, Yang Mulia. Jadi masalah ini juga kami sampaikan bahwa pengelebungan suara ini sudah di sampaikan dan sudah ada liputan yaitu koran lokal “Flores Post” edisi Jumat, 1 Mei 2009. Secara jelas bahwa ada perbedaan satu atau dua suara ini, perbedaan satu karena naik satu dan turun satu, Pemohon atau Partai Demokarat Kebangsaan sangat dirugikan. Dan selanjutnya Yang Mulia, Lampung, DPRD Kabupaten/Kota Dapil enam Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Di Lampung ini pada proses tingkat di TPS, di TPS delapan Desa Tanjung Sari, TPS enam Desa Tanjung Sari terjadi kesalahan tata cara penghitungan suara, di mana KPPS telah menghitung dua kali satu surat suara tercontreng dua tempat, yaitu kolom partai dan kolom nama, karena ini soal pencoretan. Jadi dihitung dua untuk satu kertas suara, kekeliruan ini di lakukan oleh anggota KPPS sebagai berikut, jumlah suara yang terpakai di TPS enam Desa Tanjung Sari ada sebanyak 307 suara, sementara total penghitungan suara di peroleh saat perhitungan akhir adalah sebanyak 344 suara, jadi jumlah gabungan suara ini dan tidak sahnya itu tidak masuk akal karena yang di hitung 344, kemudian surat suaranya yang terpakainya sendiri 307. Kami sudah sampaikan sebagai bukti. Kemudian b, jumlah surat suara yang terpakai di TPS delapan Desa Tanjung Sari yang tadi desa TPS enam Yang Mulia, sekarang TPS delapan ada sebanyak 215 surat suara, sementara total penghitungan suara yang diperoleh pada saat perhitungan akhir 222 suara. Jadi jumlah suara sahnya yang terpakai 215 tapi kok timbul hasil 222. Jadi ada suatu selisih 7 suara untuk di TPS delapan dan TPS enam ada selisih 37 suara, Dapat didiga akibat kesalahan-kesalahan tersebut, suara tersebut dapat masuk ke partai tertentu, didasarkan fakta sebagai berikut; kami lihat dugaan ini masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa karena PKB di TPS enam Tanjung Sari memperoleh suara terbanyak sebesar 141 suara, PKB di TPS Desa Tanjung Sari, Delapan Tanjung Sari tadi, enam tanjung sari memperoleh suara terbanyak 105 suara. PKB di dua TPS ini cukup signifikan dan lebih dari 4,5% secara keseluruhan, sedangkan PDK sendiri tidak mendapatkan suara sama sekali. Jadi untuk penjelasan

9

sebenarnya ini ada, kita bisa lihat Desa Tanjung Sari TPS enam, TPS delapan PDK sendiri yang tidak mendapat suara, Yang Mulia. Ini satu tempat yang ada partai tertentu yaitu Partai Kebangkitan Bangsa yang suaranya signifikan dan PDK nol, jadi kita bisa melihat bahwa jumlah kenaikan-kenaikan itu tidak terkait karena PDK sendiri mendapat nol, tetapi itu akan menyebabkan keseluruhannya itu berdasarkan hasil rekap keseluruhan suara yang di lakukan oleh PPK Kecamatan Natar, masih hasil Pleno di Kabupaten Lampung Selatan diketahui PDK memperoleh 320 suara sah, sementara Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 3.253 suara sah, jadi ada perbedaan di sini. Mengacu perhitungan tersebut, maka PDK lebih rendah dari suara PKB hanya dalam jumlah 13 suara. Maksud kami adalah itu adalah selisih 13 suara. Jadi apabila di mungkinkan untuk hal-hal tersebut kita lihat dihitung ulang, itu di mungkinkan saja suara partai tertentu tersebut, ada terjadi pencontrengan dua kali apabila itu mungkinkan dihitung ulang bukan tidak mungkin Partai PDK bisa melebihi partai tersebut secara keseluruhan karena untuk nilai 325 sekian itu merupakan bangku terakhir dari Dapil tersebut Yang Mulia, itu hanya bisa kami sampaikan. Dan kami juga akan, apabila di mungkinkan mengajukan saksi-saksi di hadapan Majelis Yang Mulia, untuk yaitu berupa, kami juga menyampaikan surat pernyataan Ketua KPPS, TPS enam Desa Tanjung Sari, dan surat pernyataan Ketua KPPS TPS delapan Desa Tanjung Sari untuk tambahan. Jadi pada suatu pernyataan mengatakan memang menyatakan salah melakukan penghitungannya begitu, tapi tidak ada lakukan ulang. Tapi mereka menyatakan di KPPS ini menyatakan telah salah melakukan penghitungan, dan kami juga akan bisa mengajukan saksi di dalam persidangan ini. Selanjutnya DPRD Kabupaten Kota Dapil dua Tulang Bawang. Untuk pertama itu ada suatu kesalahan kami sebut Dapil enam. Pada pokoknya di Dapil dua ini terjadi penggelembungan suara di tingkat PPK Kecamatan Banjar Agung dan selanjutnya jumlah tersebut diambil saja begitu oleh KPU Tulang Bawang, KPU Kabupaten Tulang Bawang. Dimana berdasarkan hasil rekaputilasi penghitungan suara pemilih, berdasarkan data Pangwascam, Panitia Pengawasan Kecamatan Banjar Agung, kami juga sampaikan bukti karena disini kami tidak memiliki data, jadi kenapa kami melihat data rekaputilasi kecamatan ini dari data Panwas kecamatan karena kami tidak mendapatkan data dari kecamatan untuk form sendiri kecamatan. Data dari Panwas Kecamatan Banjar Agung kita sampaikan sebagai bukti dan data saksi di TPS Banjar Agung suara pemilih dari partai kita, PBR Reformasi, tercatat 864 suara, kemudian suara pemilih PPN UI sebesar 77 suara, dan terjadi suara pemilih, dan terjadi penggelembungan suara pemilih kepada PBR menjadi 958 jadi meningkat dari hitungan total kami menjadi 958 dan Partai Persatuan Nahdatul Umah sebanyak menjadi 1.365. Jadi meningkat jadi 77 menjadi 1.365, dan PBR 864, sorry, maaf. PBR dari 864 menjadi 958, ada kenaikan di sini lebih kurang 94. Kemudian PPNUI

10

dari 77 meningkat menjadi 1.365 di satu Dapil kecamatan, Dapil Tulang Bawang yaitu ini Kecamatan Banjar Agung. Jadi untuk satu Kecamatan Banjar Agung saja. Jadi, dugaan apabila kita lihat dari data-data. Suara yang diambil itu dari Partai PPDI, dari PPDI kemudian 9, suara PDK diambil 622 suara, PNBKI 587 suara. Jadi karena pengambilan tersebut maka perhitungan secara keseluruhan, ya di KPU, di KPU Kabupaten PBR menjadi suaranya sebanyak 1.822 dan PPNUI sebanyak 1442. Jadi Kursi yang diperebutkan di Dapil II Tulang Bawang sebanyak tujuh Kursi, bangku untuk DPRD Tingkat dua. Jadi, mengacu perhitungan ditingkat TPS dan sekecamatan, gabungan TPS kita hitung dan data panitia pengawas kecamatan. Caleg dari Partai Demokrasi Kebangsaan itu menempati urutan keenam dengan data suara pemilih itu 3.837. Namum dalam peningkatan suara PBR menjadi 3.434 dan peningkatan suara PPNUI di KPUD sebesar 4.188, maka calon kami itu tergeser ke bawah Yang Mulia dari jumlah terebut. Jadi ada peningkatan ini langsung peningkatan dari diambil dari partaipartai tertentu sehingga menggeser partai kami untuk menduduki urutan selanjutnya. Itu saja, itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, pada saat dilakukan rekap di PPK Kecamatan Banjar Agung pada tanggal 13 sampai 20 April. Saksi dari Parpol tidak diberikan salinan formulir model DA1 seperti kami telah sampaikan sebelumnya. Dan permasalahan ini sudah dilaporkan kepada Panwas oleh partai pengurus PDK ke Panwas Kabupaten melalui surat resmi yang ditembuskan kepada Panwas Kecamatan, kami sampaikan juga bukti tersebut Yang Mulia. Kemudian kami juga dari Saksi PDK di PPK Kecamatan Banjar Agung menandatangani formulir DA1, masih ditulis menggunakan pensil. Jadi maksudnya, nilai-nilai tersebut itu masih dengan pensil Yang Mulia. Jadi belum dengan bolpoint, sehingga ada suatu dugaan bisa itu diubah. Jadi itu kami bisa menyiapkan saksi-saksi yang melihat data rekap di PPK tersebut. Pada saat rekap dilakukan di KPUD Tulang Bawang pada tanggal 23 April sampai dengan 25 April. Anggota KPUD itu membacakan bahwa perolehan suara PDK untuk DPRD Kecamatan adalah 519. Setelah kami hitung hasil itu tidak sesuai dengan PDK pada saat dibacakan pada saat rekap PPK di PPK Banjar Agung. Bahwa perolehan suara PDK sebesar 1.141 suara, 1.141. Jadi waktu disebutkan di PPK dicatat tapi hanya dengan pensil. Pada saat sampai KPU Kabupatan, kok nilainya berubah 519 begitu. Kita melihat ada pengurangan- pengurangan. Jadi ada beberapa partai juga protes, kenapa ini berubah semua. Itu saksi dari PDK juga bisa kita sampaikan dan dari PNBKI, kita juga saksi karena salah satu yang partai lain yang diambil, itu adalah PNBKI juga. Dan kami sudah mengajukan PDK, Partai Demokrasi Kebangsaan mengajukan keberatan kepada PPK Banjar Agung dan mengajukan surat keberatan serta minta kepada KPU Tulang Bawang Kabupaten Tulang

11

Bawang untuk menghadirkan PPK Banjar Agung pada saat rekap dilakukan oleh KPUD, KPU Kabupaten Tulang Bawang. Namun KPU itu tidak dapat menghadirkan si PPK tersebut. Jadi karena ada empat orang Ketua PPK, tidak bisa dihubungi. Jadi KPU Kabupaten mencoba, oh iya coba dicek kembali, dihitung ulang sudah memanggil. Tapi orangnya itu sudah hilang Yang Mulia. Jadi PPK ini sudah hilang, kemudian tidak bisa dilakukan begitu. Jadi tetap dipakai data yang 519 tersebut, begitu. Jadi mencoba crosscheck , apa benar begitu. Karena saksi kami dan saksi beberapa partai lain, oh itu ditulis dengan pensil. Kemudian oke, dicoba dicari pada saat itu dipanggil ternyata ketua dan empat anggota PPK di Banjar Agung tersebut sudah tidak ada. Akhirnya dengan upaya-upaya tetap dihitung yang ini Yang Mulia. Jadi jumlah tersebut yang dipakai pada saat, jadi kami itu tidak dari Partai PDK tidak diberi kesempatan untuk melihat perbedaan data-data tersebut. Pada saat dilakukan rekap di tingkat KPU Kabupaten Tulang Bawang. Jadi kami juga, tidak diberikan salinan formulir model DB1 yang khusus DPRD Kabupaten/Kota oleh si KPU Tulang Bawang tersebut, dan hal ini kami sudah sampaikan. Jadi di PPK juga ditulis dengan pensil, baru itu setelah itu kita dapat ternyata dengan masalah ini KPU Kabupaten Tulang Bawang juga tidak memberikan model DB1 untuk kabupaten tersebut. Hal ini juga kami sudah laporkan pada KPU Provinsi, bahwa perhitungan pada saat rekap nasional pun, kami sudah PDK, saksi kami sudah mengutarakan masalah ini kepada KPU pada saat KPU pleno nasional. Tapi keberatan itu kami sudah sampaikan pada anggotanya yaitu ada di tempat, ada di tabulasi nasional Bapak I. Gusti Putu Arta. Jadi sebenarnya menyetujui agar rekap Kecamatan Banjar Agung diulang, tapi sampai saat ini tidak pernah dilakukan ulang begitu, kami sudah sampaikan bukti-bukti tersebut. Dan hal ini ini juga kami dalam permohonan ini kami sampaikan juga, masalah ini juga sudah diliput oleh surat kabar lokal, bahwa permasalahan-permasalahan ini terjadi di Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya Yang Mulia. 17.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Agak dipersingkat ya? Jadi persoalan utamanya saja Pak. Jadi jangan teknis-teknis ketemu ini ketemu itu, apa itu.

18.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Poin, iya baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk Dapil tiga Kabupaten Muara Jambi.

12

19.

KUASA HUKUM TERMOHON: Intrupsi Yang Mulia, boleh bertanya dari Muara Jambi, KPU akan menghadirkan saksi dan saksi hadir di belakang kami, dan pengadilan biasanya tidak boleh hadir. Tapi waktu di sini boleh duduk sama-sama, terima kasih.

20.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Iya nanti. Boleh-boleh. Boleh Pak, silakan.

21.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Untuk Dapil tiga Kabupaten Muara Jambi, telah dilakukan pemungutan suara di TPS, kemudian rekap hasil perolehan suara pemilih dicatat di TPS, tiga TPS Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota. Berbeda dengan perhitungan rekap di tingkat PPK. Jadi perbedaan rekapitulasi suara ini, di TPS tiga, di Desa Sembubuk tercatat PDK hanya memperoleh 16 suara, dan jumlah ini berbeda dengan rekap suara PDK di TPS, di TPS tiga ya? Yaitu sebanyak 69 suara. Jadi di TPS yang sama dari 16 itu kemudian berbeda menjadi 69. Kita bisa kelihatan ada 53 hilang suara, itu juga kami ada bukti-buktinya. Bahwa ada suatu perbedaan 53 suara. Ketidaksesuaian perhitungan yang terjadi antara data formulir model C.1 dengan model DAB tersebut, kita bisa sampaikan karena merupakan bukti dihilangkannya suara tersebut. Apabila tidak mengalami pengurangan di tingkat PPK Kecamatan Jambi Luar Kota. Maka jumlah PDK, suara Partai Demokrasi Kebangsaan di..., untuk Kabupaten Jambi Atas, sebesar 1.268. Untuk jumlah tersebut, apabila tidak diambil atau hilang 53, maka ada kesempatan dari Partai Demokrasi Bangsa untuk mendapatkan kursi anggota legislatif di kabupaten tersebut. Jadi ada kehilangan, kami sudah sampaikan buktibuktinya. Selanjutnya, untuk DPRD Provinsi Dapil empat Provinsi Papua. Ini sangat..., sangat ini sekali..., karena hasil rekap pada setiap tingkat penyelenggara Pemilu tidak diberikan kepada saksi Partai termasuk PDK, yang maksudnya di sini, rekap di TPS dan di PPK. Kemudian di dalam, kami langsung saja, kami juga melihat ada-ada bukti-bukti, nanti, sudah dalam bukti untuk calon Nomor 1 dari Partai Demokrat Kasih Kebangsaan, Saudara Anton Agoya berdasarkan berita acara, dari KPU Provinsi Papua tercatat jumlahnya 6.782 suara di situ, untuk PDK Pak.

22.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Untuk PDK?

13

23.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Dalam rekap sebagaimana dimaksud dalam berita acara tersebut tidak memasukkan hasil rekap perolehan suara pada distrik Pujawage Kabupaten Laning Jaya sebesar 7.200, kita juga buktikan. Maksudnya ini, ada suatu perhitungan, perhitungan-perhitungan ini tersebut tidak memasukkan distrik tertentu yaitu distrik Pujawage dari Kabupaten Laning Jaya, jadi distrik ini seperti, jadi tidak masuk dalam perhitungan. Kami akan sampaikan dalam bukti Yang Mulia ada. Jadi jumlah perhitungan itu ada 7.200 suara, jadi selain dimasukannya tidak dimasukan perhitungan di satu distrik Pujawage, jumlah perolehan suara Distrik Maki, iya, dari Kabupaten Laning Jaya tercatat suara PDK untuk Caleg DPRD, Provinsi Papua sebesar10.645. Suara tidak dimasukan dalam rekapitulasi Provinsi Papua. Jadi selain distrik Puja Wage itu juga jumlah perolehan suara PDK untuk Distrik Maki yang tidak dimasukkan, jadi kita lihat rekap provinsi tidak ada jumlah tersebut, jadi kami hanya melihat kalau berdasarkan bukti-bukti yang kami sampaikan, apabila kita lihat secara suara kumulatif, secara keseluruhan itu apabila dijumlahkan seluruhnya itu PDK atau Pemohon untuk calon legislatif provinsi dari Dapil 4 Provinsi Papua itu, dimungkinkan mendapat suara 24.629 suara. Jadi masih (...)

24.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Itu dimungkinakan dalam arti tidak pasti ya. Ini kan yang ditidak dimasukan dalam rekap suara semua partai bukan suara PDK. Ini kan taruhlah dihitung benar bukan miliknya PDK saja ini 7.216 ini partai?

25.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Karena (...)

26.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Lalu kenapa, Saudara klam itu milik PDK?

27.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Karena di dalam surat itu ada suatu pernyataan-pernyataan bahwa itu ada suara, memang suara ini, sekian, sekian Yang Mulia. Bisa dilihat nanti dalam pembuktian Yang Mulia. Sudah tercatat suara-suara tersebut. Karena, apabila kita lihat Papua itu modelnya sangat berbeda pada saat kita melakukan pengecekan dokumen juga tidak dikenal seperti C.1, kemudian disebut juga Distrik, PPD bukannya PPK. Itu formformnya berbeda Yang Mulia. Jadi bisa dilihat nanti dalam(...)

14

28.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Silakan, agak cepat. Mungkin begini caranya, KPU di Dapil dapat sekian, kami dapat sekian padahal kami, tidak usah disebut lagi di data di TPS karena kita sudah baca sehingga garis besar saja. Sekarang ke Provinsi Papua Dapil 6.

29.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Dapil 6. Untuk Dapil 6 ini poinnya adalah ada untuk, ada calon kami dari PDK itu ada Nomor 1 ada tercatat atas nama Regina Ani Madi Bodibo, itu dinyatakan dalam bukti rekap KPU Provinsi itu tercatat terdapat 1.518 suara. Kemudian dalam perhitungan sah atas nama PDK tercatat dalam rekap suara yang diperoleh Kabupaten Yapen Waropen tercatat 29 suara sah. Sementara, bendasarkan surat keterangan, jadi ada di Papua itu ada suatu keterangan bahwa jumlah-jumlahnya sebesar ini yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan desa Distrik atau PPK. Untuk Distrik Yapen Selatan Kabupaten Yapen Yaropen PDK mendapatkan 4.608. Jadi ini khusus Distrik Yapen Selatan. Jadi ada suatu jumlah yang seharusnya kalau ditambahkan jumlah tersebut 1.518 ditambah dengan suara sah dari partai, jadi ada tercatat itu suara sah partai sekian. Jadi suara sah partai ini, yang tercatat di sana adalah tadi dikatakan 4. 608 sehingga seluruhnya 6.968 suara, iya. Jadi mungkin ada catatan di sana, dokumen tersebut, pernyataan PPD atau Panitia Pemilu Distrik jumlah itu dinyatakan bahwa PDK adalah sekian, kemudian partai ini adalah sekian. Jadi mungkinkan, apabila jumlahnya meningkat dimungkinkan Caleg atas nama Regina Ani Magido itu mendapatkan bangku yang terakhir di Dapil 6 Provinsi Papua. Selanjutnya, untuk Dapil 5 Provinsi Papua ini di sini berdasarkan rekap KPU Provinsi Papua Calon DPRD Papua atas nama Ambon Pipagau itu berjumlah 4.409, ini kami sampaikan buktinya. Ternyata terjadi kekeliruan total di tingkat panitia pemilihan distrik di bawahnya itu di KPU Provinsi tercatat untuk jumlah suaranya 4.409. Kesalahan ini dinyatakan bahwa Distrik Duma-Duma, Caleg PDK tercatat atas nama Ambon Pibagau yaitu 2.506 suara dan untuk partai politik 54 sah, berarti jumlahnya lebih kurang 2500 sekian. Kemudian Distrik Homeo Caleg PDK atas nama yang tadi, Ambon Pibagau oleh 3.500. Distrik Tita Diva, Caleg PDK atas nama atas nama Muti Pagaun meraih 5.880 suara dan suara PDK 90, suara partainya sendiri 90 suara sah. Apabila dijumlahkan tersebut jumlah-jumlah tersebut, berdasarkan bukti yang kami miliki Caleg PDK sebenarnya berhak untuk memperoleh suara sebesar 19.225 suara sehingga, apabila mencukupi, berdasarkan daftar jumlah keseluruhan, Partai Demokrasi Kebangsaan itu memperoleh satu kursi terakhir untuk Dapil 5 Provinsi Papua.

15

30.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Samarinda, silakan Samarinda, teruskan Samarinda!

31.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Samarinda, maaf Yang Mulia, kebetulan kami untuk data Samarinda. Apakah Tim kami juga sedang membawa kebetulan Yang Mulia. Bisakan (...)

32.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Nanti diyanyakan saja, pokok permohonannya?

33.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Dokumentasinya masih di bawa.

34.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Ini sudah tercatat di sini, Apakah ada perubahan? Ini kan dipermohonannya kan ada.

35.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Iya, dipermohonannya ada kebetulan(...)

36.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Ada perubahan?

37.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Tidak ada perubahan Yang Mulia.

38.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Kalau dokumen nanti di pembuktian.

39.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Bukan dokumen ini, Yang Mulia. Jadi kebetulan kami, waktu membuat beberapa perubahan, yang terakhir kami masukan perubahan itu, jadi catatan kami (...)

16

40.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Baik, kalau tidak ada ini dianggap ini saja permohonannya dulu iya? Perubahannya disampaikan nanti dulu.

41.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Saya akan mulai.

42.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Baik silakan, petitum nya apa sekarang? Singkat-singkat saja.

43.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Siap.

44.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Sebelas, petitum ya, keseluruhan saja. Ya dibaca halaman terakhir saja ya?

45.

KUASA HUKUM PEMOHON : ANDRE ISMANGUN, S.H Jadi untuk keseluruhan petitumnya, pada dasarnya untuk setiap Dapil, kami nyatakan bahwa untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk keseluruhan Dapil itu, Yang Mulia. Untuk, pada pokoknya melakukan perhitungan ulang di tingkat kabupaten dan provinsi, untuk keseluruhan masing-masing, untuk pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota atau provinsi. Setiap daerah pemilihan kami sampaikan petitum yang berbeda, kemudian, jadi kami rangkum saja karena kami poin-nya adalah meminta untuk pokoknya perhitungan ulang, kemudian melaporkan hasil perhitungan ulang di Dapil masing-masing, untuk masing-masing kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kemudian membatalkan hasil perhitungan secara keseluruhan setiap Dapil dimaksud, kemudian menetapkan hasil suara dari seluruh Dapil termasuk pelaksanaan perhitungan ulang. Selanjutnya setelah itu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan membatalkan penetapan hasil perhitungan suara pemilihan DPR.RI, DPRD I, DPRD II tahun 2009 yang dilakukan KPU hari Sabtu pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.00 WIB. Kemudian menetapkan hasil perhitungan suara yang benar, baik untuk DPR.RI, DPRD tingkat I, serta DPRD tingkat II dari keseluruhan daerah pemilihan yang diajukan oleh Pemohon. Memerintahkan Termohon dan para Turut Termohon untuk melancarkan putusan ini, Terima kasih, Yang Mulia.

17

46.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Baik, di sini hadir Pihak Terkait ya? Ya, nanti Anda di situ dulu. Jadi begini, berikutnya kepada Pemohon dengan catatan pertama soal kadaluarsa itu sudah tidak usah dipersoalkan karena semua yang masuk di sini tidak ada kadaluarsa, meskipun di sini tercatat register tanggal 14 Mei misalnya tetapi tanggal 14 ini registernya, tetapi pendaftaran perkaranya tetap di dalam tenggat yang telah ditetapkan, ini hanya kelengkapan syarat terakhir saat itu, Lalu di register tanggal itu. Tapi maksudnya tetap antara tanggal 9 sampai 12, jadi tidak ada masalah. Lalu yang kedua, juga soal akte otentik berdasar hukum perdata justru itu tidak usah dipersoalkan karena itu nanti di pembuktian. Ya, tidak usah dipersoalkan harus di pembuktian, ya itu memang dan nanti itu akan menjadi soal saat pembuktian, bukan pada saat sekarang. Sekarang pada pokok-pokok masalah nya dulu ditanggapi tentang kesalahan perhitungan macam-macam tadi, silakan, kepada Termohon.

47.

KUASA HUKUM TERMOHON: Terima kasih, Yang Mulia. Ini kalau mau bicara soal angka, Pemohon sendiri sudah mengakui angka dari KPU, entah itu pada DB atau pada DA, ya. Jadi apa rekapitulasi kecamatan atau rekapitulasi di kabupaten atau kota, pendirian Termohon itulah yang dipertahankan, itulah hasil karya dari Termohon, dengan demikian dipertahankan sampai ada bukti lawan barulah itu dapat diralat. Kemudian kami mohon perhatian Majelis terhadap permohonan yang berhubungan dengan Dapil 6 Kabupaten Lampung Selatan. Jadi kalau kami baca PHPU, Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, yang dapat mengajuan adalah partai untuk kepentingan perolehan suara bagi diri partai itu sendiri. Tapi di Dapil 6 Lampung di sini dipersoalkan oleh Pemohon, perolehan suara bagi partai lain. Dengan demikian apakah ini termasuk sengketa PHPU atau tidak kami serahkan, menurut kami itu bukan PHPU. PHPU harus mengenai nasibnya sendiri bukan mengenai nasib partai lain. Selanjutnya yang ke dua, kami dapat jelaskan bahwa Pasal 6 ayat (4) dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang beracaraPHPU, itu menentukan bahwa permohonan harus memberikan uraian yang jelas. Secara umum dapat kami katakan bahwa Pemohon mendalilkan hilang sekian kursi di daerah pemilihan tertentu tanpa menyebutkan berapa bilangan pembagi pemilih dari itu. Jadi menurut kami permohonan yang demikian itu termasuk permohonan yang tidak mencantumkan uraian yang jelas, oleh karena itu, menurut pendapat kami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

18

Dan juga ke tiga, masih mengenai tanggapan umum kami. Pemohon berkali-kali menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penggelambungan atau pengurangan suara. Dapat kami jelaskan bahwa penggelembungan atau pengurangan suara itu adalah tindak pidana. Saya tidak tahu apakah itu diatur oleh Undang-Undang Pemilihan Umum secara tersendiri sebagai lex specialis, tapi secara umum membuat surat palsu atau memasukkan keterangan palsu ke dalam satu surat resmi itu dapat dituntut paling tidak menurut ketentuan Pasal 263 atau 266 KUHP. Sampai saat ini belum ada seorangpun anggota KPU yang dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pemalsuan semacam itu, oleh karena ini, oleh karena itu, sampai saat ini harus dinyatakan bahwa semua angka yang ada pada dokumen-dokumen resmi pada C.1 pada DA, DB, DC sampai dengan DD harus dinyatakan sampai saat ini bebas dari penggelembungan dan pengurangan. Itu tanggapan umum kami, kalau tanggapan Dapil demi Dapil, pertama mengenai Dapil Mamuju karena sudah dicabut kembali tidak kami persoalkan. Mengenai Dapil 2 Mamuju Utara dimana Pemohon menyatakan mendalilkan hilang satu kursi, kami berpendapat bahwa ini permohonan masih merupakan permohonan yang kabur, tidak jelas, sehingga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009. Kalau hilang satu kursi berarti Pemohon berhak atas satu kursi, lalu kursi partai mana yang hilang sebagai gantinya. Sebab kursi sudah terbagi habis, di samping itu Pemohon pun tidak menjelaskan bilangan pembagi pemilih untuk daerah pemilihan ini baik untuk perhitungan tingkat pertama maupun pada saat perhitungan tingkat kedua. Untuk Dapil 2 Kabupaten Ngadap, Pemohon menyatakan hilang beberapa suara yang barangkali kalau dihitung hanya sampai belasan suara, kami mempersoalkan apa ini signifikan, andaikata suara ini dikembalikan apakah itu akan mendapatkan, menghasilkan kursi bagi Pemohon. Untuk Dapil 5 Kabupaten Ngadap, Pemohon juga menyatakan hilang satu kursi tetapi juga tidak menjelaskan andaikata kursi itu diserahkan kepada Pemohon, kemudian partai mana yang berpengaruh? Jadi ini masih merupakan suatu yang kurang jelas. Pemohon juga menyatakan bahwa hal-hal ada bukti baru seperti koran Flores Post dan sebagainya, kami mohon saja sebagai bukti-bukti dalam perkara PHPU hendaknya berpegang pada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Bab XI Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, jadi yang dikenal adalah hanya bukti formulir C, DA, DB, DC, dan D.D. Itu adalah bukti yang dapat diterima oleh hukum. Memang di Peraturan Mahkamah Konstitusi juga dikatakan boleh ada saksi, boleh ada surat lain, boleh ada apa, bahkan alat-alat elektronik lainnya pun, hasil produk elektronik seperti SMS, dapat dijadikan bukti. Tapi yang merupakan bukti yang terkuat adalah bukti yang diatur sendiri oleh undang-undang yaitu Bab XI.

19

Jadi kalau dipersoalkan bahwa angka di dalam DB misalnya, angka di dalam DB itu rekapitulasi kabupaten, dianggap diragukan, ya kita cari sumbernya. Kita bandingkan di DA rekapitulasi di kecamatan. Kalau DA sendiri diragukan, kita lihat bukti pembandingnya di C yang diterbitkan oleh TPS-TPS tapi itulah bukti yang diterima oleh hukum, bukti lainnya sebagai pembanding saja. Untuk mengenai Dapil 6 Lampung sudah kami jelaskan pada tanggapan umum. Dapil 2 Tulang Bawang, keenam Dapil 2 Tulang Bawang ini juga permohonan yang tidak jelas, hilang satu kursi, tapi Pemohon tidak menjelaskan berapa BPP hilang pembagi pemilih dan partai mana yang harus hilang kursi, andai kata kursi itu diserahkan kepada pemohon. Untuk Dapil 3 Muarajambi, di mana pemohon dinyatakan keberatan. Pihak KPU kabupaten setempat sudah menyiapkan bukti dan saksi dan dapat nanti ditujukan pada waktunya bahwa pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, pada saat perhitungan dilakukan setempat. Pemohon tidak pernah mengisi formulir C.3, DB.3, maupun DA.3, maupun DB.3. Pemohon barang kali kalau baca secara tertulis, ada surat pernyataan dari KPU yang menyatakan kekeliruan. Kami juga membawa bukti bahwa surat pernyataan dari yang bersangkutan, kalau perlu juga dihadirkan saksinya bahwa surat pernyataan itu dibuat dalam tekanan dan bahkan membuat surat pernyataan itu sudah membuat surat pernyataan yang mencabut pernyataan kembali. Jadi, surat pernyataan dibuat oleh pemohon tidak dapat digunakan. Untuk Dapil 4 Provinsi Papua, hampir semua orang Papua itu, menurut kami permohonannya tidak jelas karena ya BPP tidak dijelaskan, bagaimana kita menghitung bahwa pemohon bakal mendapat satu kursi mengenai itu? Dan di Dapil Samarinda karena belum disampaikan penjelasan atas perubahan-perubahan, maka tanggapan kami pun akan kami sampaikan menyusul. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. 48.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Masih ada yang mau menambahkan dari Kuasa Hukum? Cukup, cukup? Ok. Saya undang Pihak Terkait, sebelum ini ada tiga catatan, yang pertama tadi tanggapan dari Termohon ”kok parpol lain diikut persoalkan, gitu ya? Padahal harusnya untuk kerugian sendiri”. Itu dimungkinkan saja Pak, kalau mempersoalkan parpol lain, itu akan berubah pada komposisi kursi, yang berakibat pada Termohon. Oleh sebab itu, maka ada pihak terkait yang minta sekarang karena kalau ini dikabulkan dia akan kena. Sebagai parpol lain yang sebenarnya tidak digugat, yang digugat kan KPU-nya. Yang kedua, bahwa penggelembungan suara itu merupakan tindak pidana umum yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Itu sudah dibicarakan dengan Jaksa Agung dan Kapolri yang di MK ini. Bahwa, kalau penggelembungan suara atau pemalsuan itu belum sempat diadili di pengadilan umum, padahal di Pengadilan Mahkamah itu, nanti di Mahkamah Konstitusi itu mesti

20

diajukan bukti-bukti, maka ini tetap, kalau itu mempengaruhi hasil kursi dan perolehan, tetap diadili di sini. Tetapi kita tidak memutuskan kasus pidananya, hanya memutus kasus pemilunya sehingga itu bisa diteruskan kembali sesudah persidangan ini, di dalam proses pidana umum. Lalu, yang ketiga, kursi mana yang didapat, kalau sebuah kursi itu harus dia kehilangan kursi? Sehingga harus diberikan, lalu kursi mana dari yang sudah terbagi habis? Tentu, sesudah perhitungan itu akan ketahuan ranking suara itu, kalau kursi masuk tiga, kursi terakhir menjadi hilang dan menjadi berpindah. Itulah sebabnya, pihak terkait itu. Bahkan belum tentu hanya kursi terakhir, mungkin dia dapat kursi satu sebelum terakhir, tapi diantara itu beralih ke partai lain berdasar bukti-bukti persidangan itu, memang sangat mungkin. Silakan Terkait mau menyampaikan apa, atas gugatan-gugatan ini? 49.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., kami dari Partai Keadilan Sejahtera, dalam hal ini kami selaku Pihak Terkait, terhadap permohonan Pemohon, khususnya Dapil 3 Kabupaten Muarajambi, Yang Mulia. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalilnya bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 3 Desa Somobo. Dalam hal ini, ranking yang sudah ada di KPU, sekalipun kami tidak disebutkan dalam permohonan akan terpengaruh dalam perolehan suara ini, tapi kami berkeyakinan bahwa seandainya dikabulkan permohonan Pemohon, maka kami akan kehilangan kursi. Makanya kami berinisiatif untuk tampil pada persidangan Yang Mulia ini. Pada prinsipnya, kami melihat bahwa data dari TPS, berupa C.1 dan hasil rekap di Kecamatan DA, itu adalah persis sama, jadi tidak ada perbedaan antara C.1 dengan rekap di kecamatan atau DA. Jadi, ini perolehan suara pemohon tetap 16, jadi tidak benar ada suara perolehan pemohon itu 69. Kita pegang C.1 dan DA-nya. Untuk sementara, itu yang kami sampaikan Yang Mulia. Terima kasih.

50.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Semua nanti akan dibuktikan dalam persidangan berikutnya. Mohon pada persidangan yang akan datang agar bukti-bukti itu sudah lengkap diserahkan ke sini. Nah, meskipun begitu karena tampaknya tadi pihak Termohon sudah membawa saksi rupanya. Agar tidak buangbuang waktu, jadi kita akan ini juga, akan dengarkan sekarang, agar nanti tidak harus datang ke sini lagi karena jauh. Ingin menyampaikan sesuatu?

21

51.

TERMOHON: KPU Dari Tulang Bawang juga membawa bukti dan saksi dan juga ada jawaban tertulis kalau berkenan kami...

52.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Ya, tentu. Jawaban tertulis tentu sangat diperlukan, bisa di...,

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Ya, maaf Yang Mulia (...)

54.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Berapa saksi yang Bapak datangkan?

55.

KUASA HUKUM PEMOHON: YUMASDALENI, M.Si. Tulang Bawang masih ada di pengunjung, apa bisa dihadirkan?

56.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Masuk saja sini. Kalau memang dia punya kapasitas jadi saksi, ya? Silakan. Gabung di sana dulu. Langsung maju di depan untuk diambil sumpah, yang beragama Islam dulu, di sini semuanya saksi. Saya ingin menegaskan bahwa ini saksi atau Termohon? Kalau KPUD itu bukan saksi. Baik, KPPS bisa? Tapi kalau KPUD tidak perlu jadi saksi, nanti tampil sendiri saja sebagai pihak Turut Termohon di sini. Tapi kalau KPPS, PPK, dan sebagainya agaknya boleh bawa rekap-rekap itu, karena dia tidak. Silakan, yang berstatus sebagai saksi maju ke depan sekarang, ya. Silakan, tolong Pak Muhidin dicatat dulu namanya, saya ingin tahu nama-namanya. Apa sudah diberikan ke media atau panitera, belum? Nama dan kapasitasnya apa sebagai KPPS atau apa atau sebagai pemantau, boleh saja. Mau mengajukan saksi-saksi?

57.

TERMOHON: KPU Karena berdasarkan, untuk ini mungkin selanjutnya sidang (...) Tapi sebelumnya Yang Mulia, mohon untuk yang itu, kami sudah siap nanti melanjutkan Dapil 1 setelah ini Yang Mulia. Yang tadi, selanjutnya yang belum, Samarinda dan Jambi, Yang Mulia.

22

58.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Iya, nanti saja. Ok, kalau tidak disampaikan tertulis saja nanti kami sampaikan ke Termohon.

59.

TERMOHON: KPU Siap, Yang Mulia.

60.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Ada lima saksi, pertama Saudara Hamdi, beliau dulu adalah Ketua PPK. Kemudian, oh ada dua Hamdi ya? Namanya sama tapi orangnya beda. Kemudian Hamdi yang SPd satunya ini Anggota PPK. Kemudian Saudara Basri, Ketua PPS Sumbubuk, Kemudian Saudara Ismail Ketua KPPSm Kemudian Saudari Zalwina, anggota KPPS, semuanya muslim?

61.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Muslim, Pak.

62.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Silakan maju, untuk diambil sumpah dahulu. Yang pertama Saudara Hamdi Ama, yang ke dua Saudara Hamdi A. SpD., Hamdi Azis, yang ke tiga Saudara Basri, yang ke empat Saudara Ismail, yang ke lima Saudara Zalwisma, silakan, Pak Arsyad.

63.

HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Saudara Saksi, ikuti lafal sumpah menurut agama Islam. Bismillahhirrohmannirrahim. ”Demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.” Ya, terima kasih, silakan duduk .

64.

SAKSI DARI PEMOHON:

Bismillahhirrohmannirrahim. ”Demi Allah, saya bersumpah akan

menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.” 65.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Silakan duduk dulu ke tempat. Silakan ke mimbar, Saudara Hamdi Ama, Di mimbar sana, silakan Termohon apa yang harus dijelaskan oleh Saudara Saksi ini?

23

66.

KUASA HUKUM TERMOHON: Dari mulai Jambi, Pak siapa tadi? Oh Pak Hamdi ya? Saudara Saksi tolong jelaskan, apa pekerjaan saksi dalam hubungannya dengan pemilihan umum di Muara Jambi?

67.

SAKSI DARI TERMOHON: HAMDI AMA (KETUA PPK KECAMATAN JAMBI ULU KOTA) Pak.

68.

Nama saya Hamdi Ama, Ketua PPK Kecamatan Jambi Ulu Kota,

KUASA HUKUM TERMOHON: Sebagai Ketua PPK, Anda tentu pernah mengadakan Rapat PPK untuk melakukan rekapitulasi. Jelaskanlah, apakah Pemohon dari Partai PDK itu ikut hadir dan apakah juga pernah mengajukan keberatan pada saat rapat rekapitulasi di PPK tersebut?

69.

SAKSI DARI TERMOHON: HAMDI AMA (KETUA PPK KECAMATAN JAMBI ULU KOTA) Ya, Pak. Pada saat rekap itu kami telah melakukan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Jambi Ulukota. Kebetulan beliau memang hadir saksi, Pak. Cuma pada saat kita rekap dan saksi menyatakan keberatan, kami pada saat itu meminta pada saksi untuk menunjukkan Model C, karena pada hasil yang kami dapat dari tingkat KPPS, jumlah tetap 16, Pak. Sedangkan beliau, saksi yang kami maksud tidak dapat menunjukkan bahwa model yang kami maksud. Modelnya Pak, maksud saya itu bukan model, yang C-nya, Pak. Yang dari saksi yang beliau pegang.

70.

KUASA HUKUM TERMOHON: Apakah Pemohon dari Partai PDK pernah menunjukkan kepada saksi, surat pernyataan dari Ketua KPPS mengenai tidak benarnya perhitungan di tingkat TPS? Pernah menunjukkan itu atau tidak?

71.

SAKSI DARI TERMOHON: HAMDI AMA (KETUA PPK KECAMATAN JAMBI ULU KOTA) Tidak, Pak.

24

72.

KUASA HUKUM TERMOHON: Tidak pernah. Dan sesudah Saudara membantah pernyataan keberatan dari pihak saksi yang diajukan oleh pihak partai, lalu bagaimana reaksi tiap partai itu?

73.

SAKSI DARI TERMOHON: HAMDI AMA (KETUA PPK KECAMATAN JAMBI ULU KOTA) Untuk di tingkat kami Pak, saksi cuma minta dengan kami, PPK, beliau meminta model keberatan saksi itu dan saya tanda tangani, Pak, model keberatan yang beliau ajukan. Dan keberatan itu saya ajukan ke KPU Muara Jambi.

74.

KUASA HUKUM TERMOHON: Apa Saudara Saksi mengetahui setelah diajukan kepada KPU Muara Jambi?

75.

SAKSI DARI TERMOHON: HAMDI AMA (KETUA PPK KECAMATAN JAMBI ULU KOTA) Keberatan tersebut, Pak?

76.

KUASA HUKUM TERMOHON: Ya, apakah diproses kemudian atau ada perintah lebih lanjut dari Ketua KPU Muara Jambi mengenai apa yang harus dilakukan oleh Saudara sebagai Ketua PPK?

77.

SAKSI DARI TERMOHON: HAMDI AMA (KETUA PPK KECAMATAN JAMBI ULU KOTA) Kami dari hasil tersebut, Pak, apa yang dihasilkan dari PPK itu, Pak, hasil Pleno itu tetap kita sampaikan ke KPU Muara Jambi, Pak. Dan dasar yang kami buat itu dari KPPS, Pak, tidak mengubah, tidak menambah, dan tidak mengurangi, Pak.

78.

KUASA HUKUM TERMOHON: KPU Muara Jambi setelah menerima itu apakah ada menyampaikan perintah tertentu kepada Saudara untuk melakukan sesuatu, sehubungan dengan adanya keberatan tersebut?

25

79.

SAKSI DARI TERMOHON: HAMDI AMA (KETUA PPK KECAMATAN JAMBI ULU KOTA) Dihitung berdasarkan yang ini, Pak, ada Pak. Cuma pada saat Pleno di KPU Muara Jambi saya sempat hadir, dan pada saat itu saksi dari PDK tidak hadir, Pak.

80.

KUASA HUKUM TERMOHON: Keberatan itu juga pada saat perhitungan ulang diperhatikan? Ikut di perhatikan, Pak?

81.

SAKSI DARI TERMOHON: HAMDI AMA (KETUA PPK KECAMATAN JAMBI ULU KOTA) Ulang, Pak?

82.

KUASA HUKUM TERMOHON: Kan ada keberatan toh?

83.

SAKSI DARI TERMOHON: HAMDI AMA (KETUA PPK KECAMATAN JAMBI ULU KOTA) Ya, Pak.

84.

KUASA HUKUM TERMOHON: Pada saat perhitungan ulang di KPU Muara Jambi, apakah isi keberatan itu juga diperhatikan, dibahas? Maksud saya oleh KPU Muara Jambi?

85.

SAKSI DARI TERMOHON: HAMDI AMA (KETUA PPK KECAMATAN JAMBI ULU KOTA) Pada saat itu, Pak?

86.

KUASA HUKUM TERMOHON: Ya. Pada saat perhitungan ulang di KPU Muara Jambi.

87.

SAKSI DARI TERMOHON: HAMDI AMA (KETUA PPK KECAMATAN JAMBI ULU KOTA) Itu, pada saat itu, Pak, dibahas Cuma, waktu itu kan cuma sesuai dengan apa yang kita berikan di situ, Pak.

26

88.

KUASA HUKUM TERMOHON: Ikut hadir di dalam penghitungan ulang di KPU Muara Jambi?

89.

SAKSI DARI TERMOHON: HAMDI AMA (KETUA PPK KECAMATAN JAMBI ULU KOTA) Ya, Pak.

90.

KUASA HUKUM TERMOHON: Ikut hadir, dan pada waktu itu ada tidak yang mengajukan lagi keberatan?

91.

SAKSI DARI TERMOHON: HAMDI AMA (KETUA PPK KECAMATAN JAMBI ULU KOTA) Waktu itu pas sidang Pleno di KPU, tidak ada lagi Pak.

92.

KUASA HUKUM TERMOHON: Baik, dari kami cukup sekian.

93.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Baik, Pemohon, apakah akan mengajukan pertanyaan? Jangan terlalu panjang ya. Simpel saja pertanyaannya, yang pokok.

94.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Terima kasih. Saudara Saksi, Saudara sebagai Ketua, PPK. Saudara katakan bahwa tadi, saksi katakan bahwa tadi tidak pernah ada keberatan dan pada saat menyatakan keberatan, saksi dari Partai PDK tidak pernah, tidak dapat menunjukkan formulir C1, apa benar?

95.

SAKSI DARI TERMOHON: HAMDI AMA (KETUA PPK KECAMATAN JAMBI ULU KOTA) Pada saat di PPK itu, Pak. Kan kami pas rekap, pas rekapitulasi di PPK (...)

96.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Pertanyaan saya, apa benar saksi tidak pernah melihat bahwa saksi dari PDK itu punya C.1, begitu. Atau memang sengaja diabaikan

27

langsung diketuk atau tidak pernah diperhatikan, sehingga C1, karena kami pun akan memperlihatkan C.1. 97.

SAKSI DARI TERMOHON: HAMDI AMA (KETUA PPK KECAMATAN JAMBI ULU KOTA) Tidak pernah, Pak.

98.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Tidak pernah.

99.

SAKSI DARI TERMOHON: HAMDI AMA (KETUA PPK KECAMATAN JAMBI ULU KOTA) Tidak pernah menunjukkan.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Apakah, ada partai lain seperti Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang berkeberatan terhadap kekurangan atau mencatat perbedaan suara tersebut? Menyatakan bahwa memang benar suara dari Partai Demokrasi Kebangsaan ini jumlahnya sekian berdasarkan C1 dari partai lain, saksi partai lain. 101. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDI AMA (KETUA PPK KECAMATAN JAMBI ULU KOTA) Tidak Pak. 102. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Tidak ada ya? 103. SAKSI DARI TERMOHON: HAMDI AMA (KETUA PPK KECAMATAN JAMBI ULU KOTA) Tidak. 104. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Cukup. 105. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Hakim Harjono? Di situ dulu.

28

106. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL. Terima kasih Ketua. Karena ini langsung pembuktian ya? Jadi yang dimasalahkan adalah Jambi. Ini di permohonan Pemohon itu ada ke halaman 20, coba dibantu itu teman halaman 20. Sudah ketemu belum? 107. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Iya. 108. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL. Yang paling atas, angka dua. 109. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Iya. 110. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL. Rekapitulasi hasil perolehan suara, pemilih tercatat di TPS tiga Desa Sunggubuk Kecamatan Jambi Kota berbeda dengan perhitungan rekapitulasi di PPK, bukti P.1 Muara Jambi. Bukti P.1 Muara Jambi itu adalah coba di cek, pernyataan keberataan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara di kabupaten/kotaanggota DPRD tingkat II, Kabupaten Muara Jambi, lalu ada tulisan tangan. 111. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Iya. 112. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL. Tapi di sini ada rekapitulasi hasil, ada tidak itu rekapitulasi hasil? 113. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Siap, Yang Mulia, Yang untuk P.1 itu, kesalahan, itu ada kesalahan sebenaranya yang kami maksud itiu adalah formulir suara model C. 114. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL. Ada sekarang mana formulir model C, ayo cepet bawa.

29

115. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Kami belum mempersiapkan data data tersebut karena ini sudah (...) 116. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL.

Kok, Anda menatap ke sana, mengharapkan jawaban dari saya. 117. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Bukan, bukan Yang Mulia, karena begini Yang Mulia maaf, karena kami ini hearing atau sidang pertama kami berpikir untuk mendapat masukan belm sampai ke sidang kesaksian dan pembuktian Yang Mulia, jadi kami belum mempersiapkan (...) 118. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL. Tapi Anda punya bukti ini ? 119. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Iya. 120. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL. Bukti yang Anda sebut sebagai C.1 tadi ? 121. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Ada, Yang Mulia. 122. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL. Ada? 123. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Ada. 124. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL. Ada C.1 nya?

30

125. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Ada, yang Mulia. 126. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL. Ada? Karena dari situlah Anda berpangkal persoalan beda itu kan? 127. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Iya, siap Yang Mulia. 128. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL. C.1.

Ini di tingkat kecamatan hanya menbukukan dari apa yang ada di

129. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Siap, Yang Mulia. 130. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL. Kita akan cek C.1-nya dulu. 131. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Iya. 132. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL. Apakah ada petugas yang mengeluarkan C1 dari daerah ini? Ada? Oke, oke nanti akan memberi kesaksian juga kan? Iya, nanti saja, nanti saja. Itu saja yang mau saya cek. Terima kasih Pak. 133. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Masih ada empat saksi ini dari setengah dua puluh menit yang tersedia, silakan. 134. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Saudara Pemohon, mohon diperhatikan betul ini ya? Permohonan Saudara ini memang petitumnya perlu ada perbaikan, namun Saudara

31

itu sudah dua kali mengjukan permohonan, kemudian tambahan permohonan. 135. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Siap, yang Mulia. 136. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Nah, sekarang tambahan itu ada di halaman tiga itu setelah halaman tiga puluh ada lagi itu, di situ Saudara persoalkan pada permohonan pertama, Saudara ajukan permohonan itu mengenai Muara Jambi, Mauro jambi, kemudian kemudian didalam tambahan permohonan Saudara tambahkan bikin lagi Muara Jambi dan Sulawesi Barat. Nah ini sekarang Panel ini Majelis ini tidak paham bagaimana ini? 137. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Iya. 138. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Apa hubungannya di permohonan di yang pertama dengan permohonan tambahan yang notabennya juga berbicara tentang Muara Jambi. Dapil di Muara Jambi itu. 139. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Iya. 140. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Apa bedanya itu? Apa itu juga? 141. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Kami sampaikan, setelah kami mengecek pada saat itu, pada dasarnya kami ingin melakukan perubahan karena ingin menggabungkan yang tertulis Sulawesi itu Kaipo sebenarnya itu. Jadi sebenarnya untuk Provinsi Jambi Dapil yang berbeda Yang Mulia. Provinsi Jambi, jadi iya, iya Yang Mulia, itu masuk ke situ. Jadi, tidak ada yang Mulia, salah Yang mulia. Kkalau memang diperkenankan ingin juga mengajukan untuk mengcover untuk semua perbaikan permohonan karena ini, siap Yang Mulia, ada Yang Mulia.

32

142. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

(suara tidak terdengar karena tidak menekan mic) 143. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Untuk tambahan itu provinsi Yang Mulia, provinsi Jambi, untuk DPRD provinsi yang Mulia, DPRD yang pertama adalah DPR Kabupaten. 144. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

(suara tidak terdengar karena tidak menekan mic) 145. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Iya, Yang Mulia. 146. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Silahkan duduk Pak, kemudian ke Ibu Zalwisna dulu biar terselesaikan ini yang C.1. Silakan apa yang Saudara, ini di pencet dulu ini, yang abu abu, ya. 147. SAKSI DARI PEMOHON : ZALWISMA (ANGGOTA KPPS)

Assalamualaikum wr.wb, Yang terhormat, Yang Mulia saya sebagai Anggota atau mewakili Ketua TPS. 148. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

(suara tidak terdengar karena tidak menekan mic) 149. SAKSI DARI PEMOHON : ZALWISMA (ANGGOTA KPPS) Iya, Pak. 150. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. (suara tidak terdengar karena tidak menekan mic) 151. SAKSI DARI PEMOHON : ZALWISMA (ANGGOTA KPPS) Saya sebagai waktu di TPS tentang penghitungan suara ini Partai PDK di laporan kami ini jumlahnya 16 sesuai dengan laporan kami yang di KPU. Saksi waktu itu ada semua, Pak.

33

152. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

(suara tidak terdengar karena tidak menekan mic) 153. SAKSI DARI PEMOHON : ZALWISMA (ANGGOTA KPPS) Waktu perhitungan itu tidak ada, Pak. 154. TERMOHON:

(suara tidak terdengar tidak menekan mic) Kemudian Pemohon menyatakan bahwa, iya, TPS telah melakukan perhitungan secara secara tidak benar maupun dengan melakukan penggelembungan suara terhadap satu partai dan mengurangi suara terhadap Partai lain, apakah betul di TPS tempat ibu terjadi semcam itu? 155. SAKSI DARI PEMOHON : ZALWISMA (ANGGOTA KPPS) Tidak ada, Pak. TPS 3, Pak. 156. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Mau bertanya Saudara di sini menulis kehilangan 53 suara di TPS tersebut karena hanya ditulis 16 suara, itu tadi. Bagaimana saudara tahu kalau hilang 53 suara. 157. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. KPPS.

Saudara, Saudari Saksi kepada saksi bahwa saksi adalah anggota

158. SAKSI DARI PEMOHON : ZALWISMA (ANGGOTA KPPS) Iya. 159. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Di TPS 3? 160. SAKSI DARI PEMOHON : ZALWISMA (ANGGOTA KPPS) Di TPS 3.

34

161. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Iya, jadi, Saudara melihat bahwa tidak ada suatu perubahanperubahan dalam formulir C.1? 162. SAKSI DARI PEMOHON : ZALWISMA (ANGGOTA KPPS) Tidak. 163. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Bahwa saksi tidak mengtakan ada suatu jumlah yang salah untuk peningkatan atau pengurangan dari data data itu? 164. SAKSI DARI PEMOHON : ZALWISMA (ANGGOTA KPPS) Tidak. 165. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Kemudian apakah ada keberatan dari partai kami pada saat itu? 166. SAKSI DARI PEMOHON : ZALWISMA (ANGGOTA KPPS) Tidak ada. 167. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Tidak ada ? 168. SAKSI DARI PEMOHON : ZALWISMA (ANGGOTA KPPS) Tidak. 169. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Ke Ibu tidak ada, atau ke saksi tidak ada, atau ke anggotaanggota lainya, atau ketua lainnya tidak ada? 170. SAKSI DARI PEMOHON : ZALWISMA (ANGGOTA KPPS) Tidak. 171. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Jadi tidak ada satu pun?

35

172. SAKSI DARI PEMOHON : ZALWISMA (ANGGOTA KPPS) Tidak ada satupun aman waktu itu? 173. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Dan apakah C1 pada saat itu diberikan kepada saksi dari PDK, 174. SAKSI DARI PEMOHON : ZALWISMA (ANGGOTA KPPS) Saksi waktu itu Pak, saya persilakan siapa yang butuh ambil. 175. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Oh, gitu, bukan yang dibagikan kepada mereka. Jadi hanya yang butuh ya? 176. SAKSI DARI PEMOHON : ZALWISMA (ANGGOTA KPPS) Iya karena saksi semua pegang kertas Pak, ada semuanya dari partainya. Makanya tidak dimintanya lagi Pak. 177. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Jadi mohon dicatat kepada saksi yang butuh. Jadi bukan diberikan kepada saksi-saksi yang hadir sebagai saksi partai yang sah. 178. SAKSI DARI PEMOHON : ZALWISMA (ANGGOTA KPPS) Waktu saksi tidak ada yang minta Pak. 179. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Tidak ada yang minta? 180. SAKSI DARI PEMOHON : ZALWISMA (ANGGOTA KPPS) Tidak. 181. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Tolong di catat. Tidak ada yang minta ya, Terima kasih yang Mulia.

36

182. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Cukup ya, selesai saya tanya sedikit. Halaman 20, di TPS 3. PDK hanya memperoleh 16 suara, ini berbeda dengan rekapitulasi suara di PDK di TPS itu yang tenyata 69 ini rekapitulasi yang dibuat oleh PDK itu sendiri atau rekapitulasi dari manan? Saudara Pemohon angka 63 ini? Halaman 20 alenia ke 2. 183. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Ini kita punya rekap sendiri tapi kita juga jadi kita hitung sendiri, dan kita akan di compare dengan aslinya yang mulia. 184. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Rekap hitungan sendiri ya, oke aslinya tadi 16, cukup. 185. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL. Itu C.1 yang kita sebut dapat 16 bisa diserahkan itu buktinya atau fotokopinya. 186. SAKSI DARI PEMOHON : ZALWISMA (ANGGOTA KPPS) Ada. 187. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL. Saksi partai politik hanya tanda tangan di berita acara ya? Partai Demokrasi Kebangsaan, suara sah1916, jumlah a dan b. Jadi nanti Saudara dari Pemohon ya? Ini ada bukti seperti ini lampiran C.1 Anda perlu membuat bukti yang sebaliknya, dengan angka ini ya? Terima kasih. 188. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Baik, Ada bisa diambil? Ya, kita akan baca di sini. Silakan duduk Ibu berikutnya Saksi Hamdi Aziz. 189. SAKSI DARI TERMOHON : HAMDI AZIZ. S.PD. (ANGGOTA PPK) Baik Yang Mulia, yang saya hormati. Saya selaku anggota PPK jadi pas waktu Pleno di tingkat kecamatan Pak. Dari tingkat kecamatan saya membidangi tentang perhitungan ini Pak. Jadi pas waktu kita leno para Saksi hadir semua Pak Pleno termasuk dari Pemohon, yaitu dari PDK juga hadir. Jadi sepengetahuan kami pada waktu pas Pleno itu kami

37

sudah mengupayakan dari PDK itu keberatannya sudah kita anumulir atau sudah kita koreksi, kita lihat dia tidak bisa menunjukan bukti, Pak. 190. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Benar, saya potong dulu, jadi memang ada pernyataan keberatan itu dari PDK, Ya. 191. SAKSI DARI TERMOHON : HAMDI AZIZ. S.PD. (ANGGOTA PPK) Bukan dari pernyataan, Pak pas waktu kita baca dari tingkat KPPS kan kita bacakan Pak. Jadi, kami yang mencatat hasil dari KPPS kami catat dalam rekapan kami, jadi Saksi itu dari KPPS itu menyatakan 16. Jadi, dari situlah dia menyatakan keberatan, Pak. 16 langsung dia menyatakan bahwa di TPS tersebut PDK 69, terus kita koreksi dalam arti kata kita minta bukti dari PDK tidak bisa membuktikan. Terus kami tanya dari Saksi lain Pak, Saksi lain pada saat itu banyak yang hadir pas waktu Pleno di Kecamatan para Saksi lain memegang C1 kita lihat dari C1 yang diberikan oleh KPPS, kami lihat dan kami cocokan, Pak, Pertama yang kami cocokan dengan Panwas, Panwas lapangan desa itu memegang catatan sama seperti yang di KPPS 16 terus kita ke PDI, dia punya C.1 sama Pak 16 terus Golkar kita lihat C1-nya sama 16 terus terakhir PKS 16 itu yang kita ketahui Pak. Jadi, kita lihat itu buktinya dengan kami yang kami buka dengan TPS itu kan disegel Pak pakai kertas dan hari itu baru kali itu kami buka dan tetap 16 dan itu yang kami ketahui. 192. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Cukup, apa mau tanya? 193. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Satu pertanyaan, seperti Saksi katakan tadi ada koreksi, koreksi itu maksudnya memang dikoreksi atau menerima? Ada perubahan sama sekali. 194. SAKSI DARI TERMOHON : HAMDI AZIZ. S.PD. (ANGGOTA PPK) Tidak, tidak ada perubahan sama sekali, artinya pas waktu PDK mengajukan, keberatan kami tunda dan kami silakan buktinya apa? Misalnya kalau memang itu 16 atau 69, kami tanyakan keapada Saksi waktu itu, tapi dia tidak bisa memnunjukan Saksinya itu bahwa 69. Jadi kami lihat pak bukti-buktinya, Pak dari masing-masing Saksi itu Pak, itu saja Pak.

38

195. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Karena dalam permohonan juga kami sampaikan di situ juga ada surat pertanyaan dari partai-partai lain mengenai perhitungan dari PDK yang jumlahnya 69 juga kami lampirkan permohonan dan juga nanti dari yang membuat pertanyaan itu akan kami hadirkan Saksi dari partai lain tersebut. 196. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Boleh, boleh didatangkan nanti, cukup ya? 197. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Cukup. 198. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Silakan, PKS tadi masukan untuk Lampung, ya bukan untuk Muara Jambi ya. Silakan Anda merasa terkait, silakan. Kepada Pemohon maupun Saksi. 199. PIHAK TERKAIT : PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Terima kasih Yang Mulia, Saksi. Dari hasil rekap di kecamatan, berapa perolehan suara di PDK waktu itu? 200. SAKSI DARI TERMOHON : HAMDI AZIZ. S.PD. (ANGGOTA PPK) Untuk TPS tersebut, Pak? 201. PIHAK TERKAIT : PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Iya. TPS 3. 202. SAKSI DARI TERMOHON : HAMDI AZIZ. S.PD. (ANGGOTA PPK) 16. 203. PIHAK TERKAIT : PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Perolehan suara PKS waktu itu?

39

204. SAKSI DARI TERMOHON : HAMDI AZIZ. S.PD. (ANGGOTA PPK) Pak.

Itu Pak sudah kita masukkan berdasarkan C.1, kita tidak ingat

205. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H.

Lho , PPS itu tidak harus tahu orang, TPS itu karena orang lain. 206. PIHAK TERKAIT : PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Cukup, Yang Mulia. 207. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Silakan duduk Pak Hamdi, berikutnya Pak Basri. Begini ya, agar tidak buang waktu, jadi kalau orang TPS atau orang KPPS itu tidak harus tahu soal perhitungan di PPK karena dia tidak ikut. Kalau PPK harus tahu yang di TPS, karena dia ada laporan di TPS itu. Nggak usah ditanyakan yang bukan lapangannya silakan apa yang Saudara ketahui tentang ini tadi. Ya, silakan. 208. SAKSI DARI PEMOHON: BASRI (KETUA PPS SUMBUBUK) Yang Terhormat Yang Mulia, Pak. Saya dari Ketua PPS sebenarnya dari PPS itu tidak banyak berperan Pak karena ini sebagian dari pembantu dari PPK Kami hanya dapat tembusan dari KPPS yang kami ketahui dari arsip dari kami itu suara untuk PDK 16, Pak. 209. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Dan Saudara hanya mendapat laporan memang 16? 210. SAKSI DARI PEMOHON: BASRI (KETUA PPS SUMBUBUK) Memang 16, Yang Mulia. 211. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Oke. Nggak perlu pertanyaan ya hanya pendapat saja laporan silakan duduk kembali. Saudara Ismail, Ketua KPPS-nya. Silakan apa yang Saudara ketahui tentang apa angka 16 itu?

40

212. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL (KETUA KPPS) Assalamuallaikum Wr.Wb. saya sebagai Ketua TPS 303 Desa Semubuk hasil perhitungan PDK di TPS saya 16 Pak. 213. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. 16 ya? Saudara tanda tangani? 214. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL (KETUA KPPS) Sudah, Pak. 215. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Termasuk para Saksi? 216. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL (KETUA KPPS) Sudah Pak, saksi-saksi lengkap, Pak. 217. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Baik, ada yang mau tanya dari pihak Termohon maupun Pemohon? Silakan Termohon dulu. 218. TERMOHON: Saudara Saksi apakah Saudara pernah membuat surat pertanyaan yang memberikanya kepada PDK membuat sebuah pertanyaan dan memberikan kepada PDK. Apakah saudara pernah membuat surat pertanyaan kepada PDK bahwa angka 16 sebenarnya keliru? 219. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL (KETUA KPPS)

Nggak ada, Pak. 220. TERMOHON: Baik, Terima kasih. 221. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Pemohon?

41

222. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Cukup. 223. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Baik, silakan duduk Bapak. Silakan hakim Harjono mungkin, sebelum kita tentukan jadwal sidang. 224. KUASA HUKUM TERMOHON: Kami akan menyampaikan dari Muara Jambi beserta buktibuktinya, 12 eksemplar. 225. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Silakan. Panitera, diambil! 226. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Yang Mulia, mohon Yang Mulia. 227. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Nanti saja, silakan Hakim Harjono. 228. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL. Saya punya suatu kepemntingan sedikit di sini. Prosses ini sebetulnya proses yang kita inginkan di dalam pembuktian, contohnya seperti ini tadi. Jadi ada pihak-pihak KPU datang bisa memberi kesaksian, bisa memberikan data-data, lalu Pihak Termohon juga mempunyai kesempatan seperti itu. Kalau Pemohon dalam kasus lain nanti kan juga Pemohon lain. Oleh karena itu kepentingan saya bicara kepada KPU. Usahakan supaya proses itu bisa terjadi seperti itu pada kasus-kasus yang lain. Oleh karena itu mohon kepada KPU kalau bisa mendatangkan mereka yag menangani langsung silakan datangkan ke sini, karena akan menjadi penting dalam proses ini. Saya kira itu, saya hanya pesan saja, kira-kira modelnya seperti itu. 229. KUASA HUKUM TERMOHON: Untuk dapat menghadirkan dari Tulang Bawang sama dari Ngadak, sama Lampung saja, tidak, semua tapi semampu kami bisa bawa pada hari ini kami bawa. Terima kasih.

42

230. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Baik, untuk yang akan datang, karena kasusnya ada 11 ini, mungkin untuk setiap kasus itu kalau perlu mendatangkan orang, itu dibatasi saja, karena waktu kita persidangan itu dua jam untuk satu perkara. Untuk 10 kasus yang akan datang mungkin satu atau dua yang pokok-pokok saja untuk Dapil yang dipersoalkan oleh Pemohon. Ketua KPUD-nya misalnya, Ketua KPPS-nya. Cukup ya, jadi sidang, masih ada? 231. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Maaf Yang Mulia, sedikit yang ingin kami sampaikan, karena seperti disampaikan tadi bahwa kami membuat dua perubahan. Kami pada dasarnya ingin menyampaikan perbaikan yang isinya menggabungkan tersebut, apakah dimungkinkan atau tetap dipakai permohonan yang lalu, karena mempermudah untuk membacakan, berarti masih ada dua Dapil yang belum kami sampaikan, Yang Mulia. Secara substansi permohonan petitumnya tidak berubah Yang Mulia. Bukan tambahan Dapil, Dapil itu sudah ada, kamarin itu dipisah karena pada saat masuk dia agak terlambat, sehingga kami sudah selesaikan dokumen pertama, akhirnya untuk berbeda waktu, mengejar waktu deadline jam 11.00 malam, akhirnya dokumen pertama masuk itu sebagai tambahan. 232. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Baik, silakan boleh saja, boleh. PP tolong diambil, sekalian nanti kalau sudah ada copy-nya disampaikan kepada Termohon ya terutama agar langsung disikapi. Nanti silakan Termohon mengambil ke PP ya? Sidang berikutnya hari Selasa, tanggal 26 Mei 2009 jam 10.00 WIB. Pagi tepat. Silakan bukti-bukti tertulis maupun Saksi-saksi yang akan dihadirkan tetapi yang pokok saja dan punya kaitan untuk menerangkan kebenaran dari materiil perkara ini dimasalahkan. Nanti di daftarkan ke PP sebelumnya, jam 10.00. Tanggal 26 Mei tahun 2009, apa, ada? 233. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRE ISMANGUN, S.H. Ada, sedikit. Apakah untuk saksi-saksi yang di luar daerah sesuai dengan permohonan kami untu mengajukaj video converence 234. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD M.D., S.H. Bisa. Bisa, nanti dengan catatan nanti didaftarkan ke PP dengan catatan bahwa Anda menjamin ketepatan waktu, karena kalau misalnya

43

dia terlambat lima menit, kita juga tinggal meskipun sudah janji di video converence. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3 X SIDANG DITUTUP PUKUL 09.51 WIB

44