2009)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK DI MEDIA INTERNET (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009)

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH : Riviantha Putra NIM : 109048000068

KONSENTRASI HUKUM BISNIS PROGRAMSTUDI ILMUHUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1435H/2014M

ABSTRAK RIVIANTHA PUTRA. NIM 109048000068 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK DI MEDIA INTERNET (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt/.Sus/2009). Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1435 H/ 2014 M. xi + 77 halaman + hal lampiran.Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt/.Sus/2009 tentang perselisihan perkara niaga atas hak kekayaan intelektual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah yakni dalam studi ilmu hukum, dan secara praktis maupun akademis yakni sebagai masukan bagi penulis maupun pihakpihak yang memiliki keinginan untuk menganalisis kasus perselisihan hak cipta di media internet. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-udangan, literatur, pendapat ahli, makalah-makalah. Dalam studi kepustakaan, penulis menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt/.Sus/2009 bahwa apabila terjadi perselisihan hak cipta atas lagu dan musik di media internet maka hak cipta akan diberikan kepada seorang pencipta yang dapat membuktikan bahwa karya tersebut merupakan karya ciptanya bukan melalui pendaftaran karya cipta ke Dirjen HKI. Dalam hal ini pendaftaran hak cipta atas lagu dan musik bukan merupakan suatu alat bukti apabila terjadi perselisihan hak cipta atas lagu dan musik di media internet, apabila ada publikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berselisih/bersengketa maka seseorang yang dapat membuktikan keaslian dari ciptaannya tersebut akan menjadi pemegang hak cipta atas lagu atau musik yang di sengketakan. Dalam Pasal 35 ayat (4) UndangUndang Hak Cipta menjelaskan bahwa ketentuan tentang pendaftaran ciptaan tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta, karena perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis, (Automatically Protection) sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata, tanpa harus melalui prosedur pendaftaran. Kata Kunci Pembimbing Daftar Pustaka

: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Lagu, Musik, Internet. : Dr. Djawahir Hejazziey, S.H, M.A., M.H. : Tahun 1980 Sampai Tahun 2012

iv

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Segala puji dan Syukur hanya untuk Allah SWT, karena berkat rahmat, nikmat serta

anugerah-Nya

penulis

dapat

menyelesaikan

skripsi

dengan

judul

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK DI MEDIA

INTERNET

(Analisa

Putusan

Mahkamah

Agung

Nomor

385

K/Pdt/.Sus/2009)”. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat: 1. Dr. Phil. JM Muslimin, MA. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Dr. Djawahir Hejazziey, S.H., M.A., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

v

3. Dr. Djawahir Hejazziey, S.H., M.A., M.H., Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan saran, kritik, bantuan, dan arahan selama penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan pikiran yang telah diberikan. Semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. 4. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya dosen program studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa Ilmu Hukum. Semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. 5. Kepada Staff Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, staff Perpustakaan Universitas Indonesia, dan Staff Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan dalam menyelesaikan skripsi ini. 6. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Hasanul Arifin dan Ibunda Lasti Putri Zakaria, yang selalu mengirimkan doa dan mencurahkan kasih sayangnya, serta Adikku Ifriansyah Putra dan Melati Thasya Putri yang memberikan semangat dan kebersamaan ketika di rumah untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 7. Apriyanti, terima kasih atas semangat, dukungan dan waktu kepada penulis yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 8. Kawan-kawan cangkir ilmu hukum Ahmad Holil, Ahmad Wahyudi, Prayoza Saputra dan Fikri Abdullah. Serta teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2009

vi

UIN Syarif Hidayatullah yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan, motivasi, dan kesan-kesannya selama penulis menimba ilmu. 9. Sahabat-sahabat SMU Islamic Village, Zam-Zam Corner, Beauty In Soul Band dan lainnya terima kasih atas dukungannya selama ini kepada penulis. 10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karuni-Nya serta membalas kebaikan mereka (Amin). Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan terimakasih. Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. Jakarta, 28 Agustus 2014

Riviantha Putra

vii

DAFTAR ISI PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................................................................... i LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .............................................................................. ii LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................................... iii ABSTRAK .......................................................................................................................... iv KATA PENGANTAR ......................................................................................................... v DAFTAR ISI..................................................................................................................... viii DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................... xi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang Masalah

1

B. Identifikasi, Pembatasan Dan Perumusan Masalah

9

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

11

D. Tinjauan Pustaka

12

E. Metode Penelitian

14

F. Sistematika Penulisan

16

TEORI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK

18

A. Hak Cipta

18

1. Sejarah Hak Cipta Di Indonesia

18

2. Pengertian Hak Cipta

19

3. Hak-Hak Yang Terdapat Pada Hak Cipta

23

B. Lagu Dan Musik

31

1. Sejarah Lagu Dan Musik viii

31

2. Pengertian Lagu Dan Musik

BAB III

BAB IV

35

C. Internet

38

PERLINDUNGAN HUKUM

40

A. Pengertian Perlindungan Hukum

40

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

44

C. Teori Perlindungan Hukum

44

D. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu dan Musik

46

1. Ciptaan Yang Di Lindungi Oleh Undang-Undang Hak Cipta

46

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Dan Musik

48

ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS LAGU DAN MUSIK DI MEDIA INTERNET

51

A. Penerapan Hak Cipta Atas Lagu Dan Musik Di Media Internet

51

B. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dan Musik Di Media Internet

52

1. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dan Musik Di Media Internet Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

52

2. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dan Musik Di Media Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

56

C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Dan Musik Di Media… Internet

58

D. Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009 1. Posisi Kasus Band Caramel ix

62 62

BAB V

2. Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung

63

3. Analisis

70

PENUTUP

73

A. Kesimpulan

73

B. Saran

74

DAFTAR PUSTAKA

75

x

DAFTAR LAMPIRAN 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

xi

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah Pada dasarnya, hukum adat yang ada di Indonesia tidak mengenal terminologi hak kekayaan intelektual. Istilah intellectual property rights atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hak kekayaan intelektual berakar dan berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan common law yang diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda pada masa kolonialisme sebagai konsekuensi logis dari prinsip konkordansi hukum. Menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual didalam buku panduan HKI menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual, atau disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights “(IPR')”, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Yang pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Ada beberapa makna yang dapat kita petik tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu1: 1

Anonim, HAKI dan Implementasinya Terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia, (Jakarta : Departemen Perindustrian, 2007), h.2.

1

2

a. Definisi HKI adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintahan kepada penemu / pencipta / pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan; b. Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.2 Yang dimaksud dengan hasil kerja otak itu adalah sebuah karya intelektual atau berupa benda immaterial atau benda tidak berwujud. Misalnya, sebuah karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tapi hak milik materil atau hak milik atas benda berwujud. Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran.3 Dengan perkataan lain HKI adalah hak atas harta kekayaan yang timbul dari 2

OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h.9. 3

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.31.

3

kemampuan intelektual manusia. Kekayaan semacam ini bersifat pribadi dan berbeda dari kekayaan-kekayaan yang timbul bukan dari kemampuan intelektual manusia, seperti hak atas : 1. Harta kekayaan yang diperoleh dari alam terdiri dari: a. Tanah: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak penambangan, hak sewa, dan lain-lain. b. Air: hak mengelola sumber air, hak lintas damai di perairan pedalaman, hak perikanan, dan lain-lain. c. Udara: hak lintas udara bagi pesawat-pesawat udara maskapai udara asing, hak siaran, dan sebagainya. 2. Harta kekayaan yang diperoleh dari benda-benda tidak bergerak dan bergerak seperti: a. Hak milik atas tanah, gedung, bangunan, dan rumah susun. b. Hak milik atas mesin-mesin. c. Hak milik atas mobil, pesawat udara, surat-surat berharga.4 Keberadaan Undang – Undang Hak Cipta (UUHC) memang diperuntukkan khusus untuk melindungi hak bagi mereka yang telah menghasilkan karya-karya yang berasal dari pengungkapan (ekspresi) intelaktualitas (intangible), dan bukannya yang bersifat kebendaan (tangible), apabila yang belum berwujud apa-apa seperti ide-ide informasi dan lain sebagainya tersebut dengan batasan waktu tertentu. Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi: menurut paham 4

Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung : Alumni, 2002), h.34.

4

undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.5 Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.6 Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: 1. Hak cipta (copyright); 2. Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup : a. b. c. d.

Paten (patent); Desain industri (industrial design); Merek (trademark); Penaggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition); e. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit); f. Rahasia dagang (trade secret). Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights. Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga dapat diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu 5

R. Soebekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradya Paramita, 1996), h.155. 6

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.33.

5

yang berguna bagi orang lain. Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia.7 Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:8 1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; 2. Hak terebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; 3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi. Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (Intellectual Property) tadi, termasuk di dalamnya adalah pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible).9 Meskipun terdapat teori universalitas tentang hak kekayaan intelektual, hingga kini belum ada definisi tunggal yang disepakati di seluruh dunia tentang apakah yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan pengertian dari hak kekayaan intelektual sulit untuk didefinisikan dalam satu kalimat 7

Haris Munandar dan Sally Sitanggang, HAKI-Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta : Erlangga, 2008), h.2. 8

Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h.2. 9

Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Asset Intelektual, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), h.3.

6

sederhana yang dengan tepat dapat menggambarkan tentang pengertian dari hak kekayaan intelektual secara menyeluruh. Banyaknya pengertian tentang hak kekayaan intelektual dan sulitnya untuk mendefinisikan tunggal tentang hak kekayaan intelektual tidak menjadi suatu hambatan yang sangat penting untuk melindungi setiap karya-karya hasil intelektual. HKI memberikan suatu apresiasi dan penghargaan yang besar terhadap para pencipta atau pemegang hak cipta, diantaranya diberikannya hak-hak yang hanya dimiliki oleh para pencipta atau pemegang hak cipta. Hak-hak tersebut bertujuan agar para pencipta mendapatkan keuntungan dari karya ciptaannya baik berupa uang ataupun pengakuan dari masyarakat atas karya ciptaannya. Beberapa hak-hak yang dimiliki oleh pencipta terdiri dari hak eksklusif, hak ekonomi dan hak moral. UUHC telah mengatur penjelasan dari ketiga hak tersebut. Menurut UUHC, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Bentuk yang khas dan pribadi dapat diartikan sebagai perwujudan ide dan pemikiran pencipta yang mewujudkan identitas dan kualitas dirinya.10 Di era global keberadaan dan perkembangan karya cipta musik dan lagu sebagai salah satu bagian yang dilindungi hak cipta, tidak kalah pentingnya 10

Yusran Isnaini, Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008), h.19

7

dibandingkan dengan industri teknologi (paten, know-how, dan lain-lainnya). Industri ini dibentuk dari industri cultural yang menempati posisi yang cukup diperhitungkan. Posisi tersebut menurut Arnel Affandi dengan mencontohkan Amerika Serikat sebagai Negara Adidaya yang mengandalkan industri musik dan lagu sebagai sumber devisa dalam perdagangan internasionalnya. Industri ini juga merupakan salah satu komoditi yang paling potensial bagi transaksi perdagangan internasional, karena mempunyai segmen pasar yang sangat luas dan mampu melewati batas-batas negara. Selain itu musik dan lagu juga dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa mengenal batas usia. Dengan demikian musik dan lagu sebagai sebuah komoditas yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.11 Internet menawarkan kemudahan bagi penggunanya untuk berbagi berbagai file secara online, yang dapat diperoleh dari berbagai situs seperti situs website atau pun blog yang menyediakan file software, dokumen/e-book, gambar, musik atau lagu, video atau film, dan lain sebagainya. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kecepatan dan kemudahan akses internet dewasa ini, aktivitas download file pun menjadi salah satu aktivitas paling favorit bagi pengguna internet. Download adalah istilah yang sering kita sebut ketika mengakses di internet, baik di rumah kita sendiri atau dari cyberaccess untuk mengambil sesuatu (gambar, dokumen, surat, dll.) ke dalam bentuk file dari Internet atau Internet.

11

Arnel Affandi, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum Industri Perekaman Suara, Cet.V,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), h.19.

8

Didalam Undang-Undang Hak Cipta telah di jelaskan bahwa lagu dan musik merupakan suatu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta. Banyaknya situs-situs musik illegal di internet menjadi suatu tantangan yang sangat besar dalam menegakkan perlawanan terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan hanya bermodalkan komputer ataupun perangkat sejenisnya dan akses internet kita sudah bisa mendapatkan suatu karya cipta (lagu dan musik) tanpa mengeluarkan biaya apapun. Secara tidak langsung tidak adanya suatu keuntungan yang akan dinikmati oleh pencipta ataupun si pemegang cipta. Hal ini sudah menjadi hal yang sangat lazim dan lumrah untuk pada saat ini. Internet secara radikal telah merombak hubungan antara fenomena online dan letak secara fisik. Hal ini bila dipandang dari aspek hukum merupakan perubahan yang sangat penting. Munculnya jaringan komputer global mengakibatkan timbulnya berbagai pertanyaan menyangkut hubungan antara letak geografis dan berbagai hal: 12 1. Kekuasaan pemerintah lokal untuk memegang kontrol atau melakukan pengawasan terhadap perilaku online; 2. Hubungan perilaku online terhadap individu lainnya; dan 3. Legitimasi kedaulatan negara untuk menegakkan aturan yang diterapkan terhadap fenomena global. Sejak ditemukannya teknologi digital, keberadaan hak cipta yang banyak diatur di dalam UUHC anggota WTO mulai banyak digugat oleh para pihak yang terlibat di dalam industri musik di era digital. Gugatan ini terutama disebabkan oleh

12

Johnson and post, Law and Borders: http://www.cli.org/X0025_LBFIN.html, 1996, h.3.

The

Rise

of

Law

in

Cyberspace,

9

berkembangnya media pemuatan ciptaan, termasuk musik yang sudah banyak mengalami kemajuan. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK DI MEDIA INTERNET (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt/.Sus/2009).

B.

Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah 1.

Identifikasi Masalah Berdasarkan penelitian skripsi ini, penulis mengidentifikasi masalah yang diantaranya : a. Majunya perkembangan zaman ke era modern yang serba digital pada saat ini secara tidak sadar telah mengubah budaya masyarakat yang cenderung lebih konsumtif dan lebih menyukai hal-hal yang instant. Kesadaran hukum masyarakat di era modern masih sangat lemah. Tidak adanya keseimbangan antara sadar teknologi dengan sadar hukum. Hal ini bisa berakibat fatal karena akan menguntungkan salah satu pihak yaitu konsumen dan akan merugikan podusen (pencipta). b. Tanpa disadari internet merupakan suatu fenomena dalam dunia intelektual yang mempermudah pemilik akses internet untuk mendapatkan segala

10

informasi atau file yang dicari, tidak hanya itu saja internet merupakan suatu media atau wadah tempat terjadi pelanggaran atas hak cipta. Maraknya kasus pelanggaran terhadap lagu dan musik di media internet pada zaman sangat modern ini menjadikan suatu pelanggaran yang terjadi di media internet sudah menjadi hal yang sangat umum dan wajar di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak memikirkan hak-hak yang terdapat di dalam ciptaan tersebut. 2.

Pembatasan Masalah Dalam hal-hal yang telah dipaparkan oleh peneliti di dalam latar belakang masalah, maka penulis hanya membatasi pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu dan musik di media internet.

3.

Rumusan Masalah Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, maka dapat di ambil kesimpulan permasalahan yang sekarang telah menjadi hal yang lazim di kalangan masyarakat yaitu maraknya pelanggaran cipta lagu dan musik di media internet. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis menyajikan pertanyaan penilitian sebagai berikut : a. Bagaimana penerapan hak cipta atas lagu dan musik di media internet? b. Bagaimana sanksi atas pelanggaran karya cipta lagu dan musik di media internet?

11

c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terhadap pelanggaran atas karya cipta lagu dan musik di media internet?

C.

Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran atas hak cipta lagu dan musik di media internet. b. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk pelanggaran atas karya cipta lagu dan musik di media internet. c. Serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas lagu dan musik di media internet.

2.

Manfaat Penelitian a.

Bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal hak cipta.

b.

Bagi akademisi, sebagai tambahan referensi guna mempermudah bagi pihak yang berkepentingan yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama.

c.

Bagi pembaca, agar para pembaca dapat mengerti arti perlindungan hukum dan segala bentuk pelanggaran terhadap hak cipta atas lagu dan musik di media internet.

12

D.

Tinjauan Pustaka Dalam menjaga keaslian judul penulis ajukan daalam proposal skripsi ini perlu kiranya penulis lampirkan juga beberapa rujukan yang menjadi bahan pertimbangan. Antara lain : 1. Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI PEREKAMAN SUARA DARI TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN KASET (Studi Kasus : Putusan No.3683/Pid.B/2008/PN/ Medan)” karya Andri Tambun, fakultas hukum universitas sumatera utara tahun 2009. Skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap industri perekaman suara dari tindak pidana pembajakan, di dalam skripsi tersebut membahas sedikit tentang pengertian hak cipta. Tidak hanya itu didalam skripsi tersebut menitik

beratkan

pada

penelitian

atas

studi

kasus

putusan

No.3683/Pid.B/2008/PN/ Medan. Berbeda dengan skripsi yang akan di angkat oleh penulis, bahwa penulis lebih cenderung membahas perlindungan hukum terhadap hak cipta atas lagu dan musik di media internet. Perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian yang penulis lakukan adalah objek yang menjadi kajian penulis dengan skripsi tersebut sangat berbeda, penulis membahas dengan objek perlindungan hak cipta atas lagu dan musik di media internet sedangkan skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum industri rekaman terhadap kasus pembajakan.

13

2. Skripsi yang berjudul “SISTEM PEMBAYARAN ROYALTI PADA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI)) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” karya Wilda Maulidia, jurusan perbankan syariah program studi muamalat (ekonomi islam) fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta tahun 2008. Dalam skripsi tersebut dipaparkan sedikit tentang pengertian hak cipta dan pembayaran royalti yang sedikit bersinggungan langsung dengan skripsi penulis. Akan tetapi dalam skripsi tersebut tidak dibahas lebih lanjut tentang perlindungan hukum atas hak cipta. Dapat disimpulkan bahwa objek dan kajian penelitian penulis dengan judul skripsi diatas berbeda dimana skripsi tersebut tidak menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas lagu dan musik di media internet yang akan menjadi objek dan kajian penelitian penulis. 3. Buku berjudul “HAK CIPTA DAN TANTANGANNYA DI ERA CYBER SPACE” karya Yusran Isnaini, S.H., M. Hum. Buku tersebut menjelaskan mengenai hak cipta dan perlindungannya terhadap program komputer di internet di era cyber dan modern. Secara tidak langsung buku ini berhubungan dengan skripsi yang akan diangkat oleh penulis. Didalam buku ini memberikan wawasan dan pengertian tentang internet akan tetapi di dalam buku ini belum dijelaskan perlindungan hak cipta dalam bentuk lagu dan musik di media internet.

14

E.

Metode Penelitian Metode merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data-data yang dipelrukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.13 Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah peneliatian yuridist normatif, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.14 1.

Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis yang berbentuk studi deskriptif analisis, yakni dengan cara penulisan yang menggambarkan permasalahan yang didasarkan pada data-data yang ada, lalu dianalisa lebih lanjut untuk kemudian di ambil sebuah kesimpulan. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris.15 Dengan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang13

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.27-28. 14

Fahmi M. Ahmadi. Jaenal Arifin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.31. 15

Moleong J. Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Roda Karya, 2004)

15

undangan, putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. 2.

Instrumen pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode kepustakaan atau penelitian studi pustaka (library research). Dimana buku-buku yang berkaitan dan memberikan informasi yang sesuai dengan penelitian penulis dijadikan rujukan.

3.

Sumber Data Untuk menunjang penelitian ini maka diperlukan sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sumber data dapat diperoleh dari bahan yang tersedia, dengan pengelompokan sebagai berikut: a. Data primer : Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik; b. Data sekunder : buku-buku yang membahas tentang hal-hal yang terkait dengan pembahasan; c. Data non-hukum : buku, kamus, ensiklopedia, artikel, koran, majalah, situs, internet, jurnal, politik, dan pemerintahan serta makalah yang berkaitan.

4.

Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis normatif kualitatif. Yaitu dengan menganalisis ketentuan

16

dalam

perundang-undangan

serta

buku-buku

yang

berkaitan

secara

komprehensip. 5.

Teknik Penarikan Kesimpulan Dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni proses penalaran yang berawal dari hal yang umum untuk menentukan hal yang khusus sehingga mencapai suatu kesimpulan.

6.

Tehnik Penulisan Dalam penulisan skripsi ini, mengacu pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidyatullah Jakarta, Tahun 2012.16

F.

Sistematika Penulisan Untuk mempermudah penulis dalam mengkaji dan menelaah skripsi yang berjudul “perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik di media internet” dirasa perlu untuk menguraikan terlebih dahulu sistematika penulisan sebagai gambaran singkat skripsi, yaitu sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan yang terdiri dari (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah, (c) tujuan dan manfaat penelitian, (d) tinjauan pustaka, (e) metode penelitian, (f) sistematika penulisan.

16

TIM Penyusun FSH, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jakarta : Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM), 2012.

17

Bab II : Dalam bab ini menjelaskan definisi hak cipta atas lagu dan musik (a) hak cipta, (b) lagu dan musik. Bab III: Dalam bab ini memberikan bahasan umum tentang perlindungan hukum (a) pengertian perlindungan hukum, (b) bentuk-bentuk perlindungan hukum, (c) teori perlindungan hukum, (d) perlindungan hukum atas hak cipta lagu dan musik. Bab IV : Pada bab ini penulis memberikan tema “perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu dan musik di media internet” yang terdiri dari tiga pembahasan (a) penerapan hak cipta atas lagu dan musik di media internet, (b) sanksi pelanggaran hak cipta atas lagu dan musik di media internet, dan (c) perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik di media internet. Bab V : Merupakan bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II TEORI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK A.

Hak Cipta 1. Sejarah Hak Cipta Di Indonesia Awal mula hak cipta masuk ke Indonesia yaitu dengan diadopsinya Konvensi Bern oleh Indonesia dalam pengaturan hak cipta di Indonesia. Konvensi Bern semenjak ditanda tangani sampai dengan 1 Januari 1996 telah 117 negara yang meratifikasinya. Belanda yang menjajah Indonesia pada 1 November 1912 juga memberlakukan keikutsertaannya pada Konvensi Bern berdasarkan asas konkordansi bagi lndonesia dengan kata lain, Indonesia semenjak tahun 1912 telah mempunyai undang-undang hak cipta (Auteuresvlet 1912) berdasarkan Undang-Undang Belanda tanggal 29 Juni 1911 (Staatblad Belanda Nomor 197) yang memberi wewenang pada Ratu Belanda untuk memberlakukannya bagi Negara Belanda sendiri dan negaranegara jajahannya Konvensi Bern 1886 berikut revisi yang dilakukan pada 13 november 1908 di Berlin. Namun demikian, semenjak 15 Maret 1958 indonesia menyatakan berhenti menjadi anggota Konvensi Bern berdasarakan surat NO.15.140 XII tanggal 15 Maret 1958. Menteri Luar Negeri Soebandrio waktu itu menyatakan pada Direktur Biro Berne Convention rnenyatakan tidak menjadi anggota The Bern Convention. Dalam kurun waktu hampir 100 (seratus) tahun keberadaan konvensi Bern, tercatat lima negara anggota yang menyatakan berhenti menjadi anggota konvensi, yaitu: Haiti

18

19

(1887-1943), Montenegro (1893-1900), Liberia (1908-1930), lndonesia (1913-1960), Syiria (1924-1962). Tiga puluh tujuh tahun kemudian, tepatnya 7 Mei 1997, lndonesia rnenyatakan ikut serta kembali menjadi anggota Konvensi Bern dengan rnelakukan ratifikasi dengan Keppres RI No.16 tahun 1997, hal ini sebagai konsekwensi keikutsertaan Indonesia dalam forum WTO, yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Sejak zaman Belanda hak cipta diatur pada Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 aturan tentang hak cipta ini tampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat serta cita-cita hukum nasional, sehingga pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan UndangUndang Hak Cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku. 2. Pengertian Hak Cipta Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas

20

cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts.1 Dinyatakan „kurang luas‟ karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan „penyempitan‟ arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas dan ia mencakup juga tentang karang mengarang. Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam pasal 1 butir 1 UUHC Indonesia. Hak cipta sendiri secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata “Hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “Cipta” atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.2 Sedangkan pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1

Ajip Rosidi, Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, (Jakarta : Djambatan, 1984), h.3. 2

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia., h.210.

21

Dari pasal tersebut hak cipta didefenisikan sebagai hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, unsur-unsur hak cipta dari defenisi tersebut ada tiga, yaitu: 1. Hak memperbanyak (reproduction right); 2. Hak mengumumkan (publishing right); 3. Hak memberi izin untuk memperbanyak dan mengumumkan (assignment right). Dari defenisi tersebut kita juga dapat melihat bahwa hak cipta mempunyai pembatasan-pembatasan tertentu, bahwa pembatasan itu mempunyai arti sebagai berikut:3 1. Mengandung fungsi social: menjaga keseimbangan antara kepentingan individu (pencipta atau pemilik/pemegang hak) dan kepentingan umum; 2. Orang lain boleh mengumumkan dan memperbanyak ciptaan seseorang tanpa diklasifikasikan sebagai pelanggar hak cipta (pasal 13 sampai 25 UU no. 7 tahun 1987); 3. Sebagai pengecualian dari acuan pokok: mengumumkan dan memperbanyak ciptaan orang lain harus seizing si pencipta (pasal 13 sampai 25 UU no. 7 tahun 1987).

Penjelasan yang ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 yang mendefinisikan pengertian dari hak cipta seharusnya sudah

3

Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Asset Intelektual, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), h.13.

22

cukup jelas untuk menjelaskan apa yang menjadi arti dari hak cipta. Adanya pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan pengertian hak cipta tidak menjadikan sebuah pedoman bagi kalangan masyarakat apa yang menjadi arti hak cipta itu sendiri karena banyaknya para pakar dan ahli yang mengartikan hak cipta berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1. Hak Cipta diberikan kepada pencipta suatu karya, meskipun dalam hal tertentu hak cipta dapat diberikan kepada pihak pemberi karya yang timbul segera setelah hasil karya tersebut dibuat, demikian pula perlindungan terhadap hak cipta dimulai setelah hak cipta itu didapat.4 Dalam hal ini ada beberapa pendapat sarjana mengenai pengertian hak cipta, antara lain:5 1. WIPO (World Intelektual Property Organization) “Copy Right is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works” yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra. 2. J. S. T. Simorangkir Berpendapat bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari pada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kasusasteraan, pengetahuan, dan kesenian. Untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. 3. Imam Trijono Berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi 4

Eddy Damlan, Hukum Hak Cipta Menuntut Beberapa Konvensi Internasional, UndangUndang Hak Cipta 1997 Dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya. (Bandung : Alumni, 1999), h.62. 5

Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Asset Intelektual, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), h.15.

23

juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.

Sedangkan menurut David Bainbridge hak cipta adalah hak milik yang melekat pada karya-karya cipta dibidang kesusasteraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung, karya arsitektur, film, dan lain-lain. Pada hakikatnya, hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkannya.

3. Hak-Hak Yang Terdapat Pada Hak Cipta Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC Indonesia, yaitu; 1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain. 2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).6

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Melalui definisi hak cipta tersebut pula dapat diketahui bahwa hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu bagian dari benda tidak berwujud (benda

6

M.Hutauruk, Peraturan Hak Cipta Nasional, (Jakarta : Erlangga, 1982), h.11.

24

immaterial).7 Benda tidak berwujud ini (benda immaterial) disebut sebagai hak karena dilandaskan pada ketentuan pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengacu kepada pengertian hak cipta menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang hak cipta yang menyatakan “hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya

atau

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Di dalam pengertian tersebut terdapat kata “hak eksklusif” maka di dalam hak cipta terdapat hak ekslusif untuk pencipta. Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.8 Di dalam pasal 1 ayat 9 juga menyebutkan hak terkait dengan pengertiannya hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

7

Arif Lutfiansori, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 69. 8

OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h.58.

25

Sedangkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta pada bagian ketujuh pasal 24 sampai pasal 26 terdapat pembahasan hak moral yang merupakan bagian dari hak cipta. Dari undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 maka terdapat 3 (tiga) hak yang terdapat dalam hak cipta. Akan tetapi apabila di tela‟ah lebih lanjut mengenai pengertian hak terkait dapat disimpulkan hak terkait sama prinsipnya dengan hak ekonomi. Dalam hal ini penulis membagi hak-hak yang terdapat didalam undangundang hak cipta menjadi 3 (tiga) hak, karena 3 (tiga) hak ini sangat mendasar di dalam hak cipta, yaitu:

a. Hak Eksklusif Hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.9 Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk : -

9

Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk pada umumnya salinan elektronik). Mengimpor dan mengekspor ciptaan. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan). Menampilkan atau memamerkan ciptaan didepan umum. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain. http://id.wikipedia.org/wiki/Hak Cipta.html di akses tanggal 18 Desember 2013.

26

Dengan adanya hak eksklusif maka menurut Undang-Undang Hak Cipta pasal 3 ayat 2 maka hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebabsebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. John Locke, seorang filsuf Inggris terkemuka abad ke-18, dalam kaitan antara hak cipta dengan hukum alam, mengemukakan bahwa: hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seseorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.10

b. Hak Ekonomi Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan dan behubungan dengan perlindungan kebutuhan ekonomi pencipta misalnya hak untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman dan perbanyakan) karya cipta yang dilindungi. Suatu ciptaan merupakan hasil karya intelektual yang diperoleh melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan dana. Dilihat dari aspek ekonomi pengorbanan tersebut merupakan suatu investasi yang perlu dikelola secara komersial untuk

10

Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, (Bandung: PT. Alumni, 2008), h.52.

27

mendapatkan pengembalian modal dan memperoleh keuntungan. Semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula potensi nilai komersialnya.11 Menurut penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hak ekonomi secara tidak langsung mempunyai arti hak keuntungan yang akan didapatkan si pencipta atas karya ciptaanya. Ini merupakan suatu bentuk penghargaan dan keuntungan atas karya ciptaan si pencipta agar si pencipta dapat termotivasi untuk membuat suatu ciptaan baru yang bernilai tinggi dan bermutu. Djumhana mengklasifikasikan hak ekonomi itu lebih terinci lagi meliputi dibawah ini:12 -

-

-

-

11 12

Hak reproduksi atau penggandaan (reproduction right) yaitu hak untuk menggandakan ciptaan Hak adaptasi (adaption right) hak untuk menggandakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, misalnya penerjemahan dari satu bahasa kebahasa lain, isi novel diubah menjadi skenario film. Hak distribusi (distribution right) yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Hak pertunjukkan (public performance right) yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukkan atau penampilan oleh pemilik, dramawan, seniman, peragawati. Hak penyiaran (broadcasting right) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang. Hak program kabel (Cable casting right) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel misalnya siaran televisi pelanggan yang bersifat komersial. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel Droit de suitc yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan Hak pinjaman masyarakat (public lending right) yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998) h.4-5.

Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Intelektual, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001) h.20-21.

28

c. Hak Moral Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya.13 Sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan penciptanya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya. Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, pencipta atau ahli warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan pada ciptaan-ciptaannya

untuk

disesuaikan

dengan

perkembangan.

Meskipun

demikian, jika pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan, hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk melaksanakan pengerjaannya.14 Dua hak moral utama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah : a. Hak untuk memperoleh pengakuan 13

Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, (Bandung: PT. Alumni, 2008), h.69. 14

Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Cetakan I, (Bandung : PT. Alumni, 2003), h.112-113.

29

Hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pencipta. b. Hak Integritas Hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta. Menurut desbois dalam bukunya Le Droit D Auteur (1966) berpendapat bahwa sebagai suatu elektrin, hak moral seorang pencipta mengadung empat makna, yaitu : 1. Droit Depublication (hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaanya); 2. Droit De Repentier (hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya dan hak untuk menarik dari peredaran atas ciptaan yang telah diumumkan); 3. Droit Au Respect (hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain); 4. Droit A La Patemite (hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan)

Hak moral itu diberikan semata-mata untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud dan pengakuan terhadap hasil karya intelektualitas seseorang.15 Seorang pelukis, misalnya yang melukiskan suatu objek tertentu, belum tentu maksudnya untuk diperjualbelikan atau mendapat keuntungan ekonomi bagi dirinya, tetapi mugkin untuk penyaluran minat, bakat dan kemampuan dibidang seni atau untuk penyampaian isi hati atau pendapat.

15

Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), h.6.

30

Kepada pelukis yang bersangkutan hukum memberikan perlindungan hak cipta, antara lain mengakui hak moralnya lazimnya penghargaan moral diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi berwujud pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepadanya untuk melakukan sesuatu apabila ada orang yang melanggarnya.16 Didalam Konvensi Berne ditentukan bahwa setiap negara peserta wajib memberikan pencipta : 1. Hak untuk menuntuk kepemilikan 2. Hak untuk melawan segala bentuk pemutarbalikkan, atau perubahan lainnya atau tindakan penghinaan dalam hubungannya dengan ciptaan yang dapat merugikan nama baik atau reputasi pencipta. Inilah yang menjadi pembeda antara hak moral dengan hak ekonomi, dari berbagai penjelasan tentang hak moral dan hak ekonomi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang sangat mendasar antara hak moral dan hak ekonomi adalah bahwa di dalam hak moral tidak ada keuntungan yang bersifat materi (uang) . Selain dari ketiga hak yang telah dipaparkan diatas terdapat beberapa hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta yang juga dikenal maksudnya dengan penggunaan

16

Ibid, h.8.

31

hasil ciptaan oleh pihak lain, yang harus dilakukan dengan persetujuan pemilik hak cipta, diantara hak-hak tersebut adalah: 1. Hak untuk membawa salinan atau membuat reproduksi hasil karya, 2. Untuk mendistribusikan hasil karya hak untuk menyewa salinan hasil karya, 3. Hak untuk membuat rekaman suara atau gambar, 4. Hak untuk mempertunjukkan kepada publik, 5. Hak untuk menerjemahkan hasil karya, 6. Hak untuk menyadur, 7. Hak untuk membuat copy kedalam karya audio visual.

B.

Lagu Dan Musik 1. Sejarah Lagu Dan Musik Musik diyakini sudah muncul bersamaan dengan dimulainya peradaban manusia. Unsur-unsur musik sudah dipergunakan manusia sejak dahulu. Dahulu, manusia berkomunikasi melalui aspek bunyi-bunyian dan bahasa isyarat gerak. Teriakan dan auman manusia pada masa itu memiliki makna tersendiri. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 12 UUHC adalah ciptaan lagu atau musik (huruf d). Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang

32

dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai komposer.17 Manusia mengekspresikan perasaan ritual dalam menghormati roh-roh pada saat itu dengan upacara-upacara khusus yang di dalamnya disertakan ekspresi nyanyian-nyaian. Atas dasar peristiwa inilah musik hadir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.18 Penemuan alat-alat musik membawa perubahan estetika atau keindahan bermusik dari masa ke masa, mulai dari jenis musik untuk ritual agama, musik istana, musik folkflor, musik sebagai seni yang otonom, musik hiburan, maupun jenis musik yang sangat serius. Jika di urutkan berdasarkan perkembangan sejarah musik dari berbagai literatur dan bahan-bahan yang ada, maka penulis menmbagi terdapat 7 (tujuh) masa perkembangan musik, yaitu: a. Musik Era Yunani Seperti sejarah Yunani yang penuh dengan kejayaan dibidang penemuan dan juga peradaban rakyatnya, musik juga berkembang dengan baik. Di Yunani pada masa lampau, musik digunakan untuk hiburan, perayaan rakyat, dan juga kegiatan kegamaan. Musik sangatlah penting untuk peradaban masyarakat Yunani. Di musik era Yunani kuno, alat musik yang dimainkan oleh masyarakat 17

Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, (Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), h.55. 18

h.188.

Yuliawan Kasmahidayat, Learning More Art & Culture 3, (Bandung : Grafindo, 2011),

33

Yunani sangatlah menarik untuk ukuran jaman tersebut. Salah satu alat musik yang sangat terkenal adalah aulos yang terbuat dari dua buah alang-alang. Lalu juga ada alat musik petik yang dinamakan lyre. Namun juga ada jenis khusus dan special dari lyre yang dinamakan kithara. Alat-alat musik dari era Yunani kuno, kedepannya menjadi cikal bakal dari alat musik modern. Salah satu contohnya, Lyre kedepannya menjadi cikal bakal dari kecapi. b. Musik Abad Pertengahan Musik abad pertengahan dimulai dari jatuhnya kerajaan Romawi dan berakhir di sekitar pertengahan abad ke 15. Akhir dari musik diperkirakan sekitar tahun 1400, bersamaan dengan dimulainya musik era renaissance. Namun, pada era pertengahan, mahalnya harga kertas kulit dan juga banyaknya waktu yang diperlukan untuk menulis hal tersebut, pembuatan manuskrip musik menjadi sangat mahal. Karena mahalnya biaya yang diperlukan, hanya beberapa pihak tertentu saja yang bisa menulis manuskrip, apalagi hanya untuk sebuah musik. Hanya gereja dan institusi gereja seperti monastery. Musik-musik sekuler dan musik pengorbanan juga diciptakan oleh gereja. Notasi pada awal era pertengahan tidak mempunyai rhythm yang khusus. Musik yang ada di era tersebut adalah musik-musik yang monophonic dan homorhythmic. c. Pada Masa Renaissance (1450-1600) Pada masa ini, keterikatan pengaruh gereja semakin longgar, manusia sudah mulai berpikir rasional dan mulai mengenal ilmu pengetahuan. Demikian juga di

34

dalam musik, pengaruh ini muncul pada cara berkarya para seniman. Mereka lebih individual dan mampu mengembangkan cara-cara baru. Musik yang diciptakan bukan lagi sebagai musik pesanan, tetapi lebih merupakan gaya ekspresi individual.19 d. Musik Era Baroque (1600-1750) Ini adalah era dimana musik klasik eropa sangat berjaya. Arti dari baroque sendiri adalah mutiara yang tidak berbentuk. Arti ini juga menggambarkan arsitektur musik pada era ini yang sangat abstrak. Dominasi dari musik klasik dalam era ini menyebabkan era baroque juga disebut sebagai era musik klasik eropa. Para composer terbaik dari dunia musik klasik eropa sangat berjaya di era ini. Diantaranya Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi, George Frideric Handel, Arcangelo Corelli, dan sang maestro musik klasik, Johann Sebastian Bach. e. Periode Musik Klasik (1730-1830) Era musik klasik terletak diantara era baroque dan era romantik. Banyak sekali composer-composer terhebat yang pernah ada di dunia musik hidup di era klasik. Sebut saja Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, dan Ludwig van Beethoven. Lalu masih ada Luigi Boccherini, Muzio Clementi, Carl Phillipp Emanuel Bach, Johann Ladislaus Dussek, dan Cristoph Willibald Gluck. f. Musik Zaman Romantik (1830-1910)20

19

Yuliawan Kasmahidayat, Learning More Art & Culture 3, (Bandung : Grafindo, 2011),

20

Ibid, h.191.

h.190.

35

Dinamakan era musik romantik, bukan berarti musik di era ini hanya berisi tentang cinta ataupun cinta yang romantik. Sebenarnya era musik tersebut dinamakan romantik karena dapat menggambarkan komposisi musik pada jangka waktu tersebut. g. Zaman Impresionisme (Era Modern) Musik era ini dimulai pada tahun 1900 hingga tahun 2000. Sedangkan musik kontemporer dimulai pada tahun 1975 hingga sekarang. Dari tahun 1975 hingga 2000 adalah masa dimana musi era abad 20 dan kontemporer berjalan berdampingan. Musik abad 20 diawali oleh Claude Debussy yang mengusung gaya impresionis. Para komposer benua Amerika memulai karirnya dibidang musik dan berjaya. 2. Pengertian Lagu Dan Musik Musik dapat difenisikan sebagai sebuah cetusan ekspresi perasaan atau pikiran yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bunyi. Musik berawal dari bahasa Yunani, yaitu mousike yang diambil dari nama dewa mitologi Yunani kuno Mousa, yang mempin seni dan ilmu.21 Musik menurut Aristoteles mempunyai kemampuan mendamaikan hati yang gundah, mempunyai terapi rekreatif dan menumbuhkan jiwa patriotisme. Istilah lagu dan musik dalam kehidupan sehari-hari cenderung digunakan untuk maksud yang sama. Secara etimologi lagu merupakan satu kesatuan musik 21

Ibid, h.178.

36

yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut, di samping itu, irama juga memberi corak tertentu pada suatu lagu. Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu:22 a. Melodi Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi suatu kesatuan organik. b. Lirik Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi. c. Aransemen Aransemen adalah penataan terhadap melodi. d. Notasi Notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.

Menurut Hartaris Andijaning Tyas, bahwa yang dimaksud dengan lagu adalah melodi yang dapat dinyanyikan dengan syair atau lirik.23 Lagu merupakan hasil dari suatu karya di bidang seni musik. Seni musik merupakan salah satu media yang banyak digunakan sebagai ungkapan perasaan (berekspresi) melalui media suara. Media suara manusia disebut musik vokal, sedangkan melalui media alat musik (instrument) disebut musik instrumental. Beberapa macam warna suara yang diatur dan disusun akan mewujudkan sebuah komposisi suara yang dapat menghanyutkan rasa perasaan dan menggetarkan batin hati manusia.24

22

Van Hoeve, Ensiklopedia Indonesia Buku 4, (Jakarta: Ichtiar Baru), h.1940.

23

Hataris Andijaning Tyas, Seni Musik, (Jakarta : Erlangga, 2007), h.100.

24

Arlo Kartono, Kreasi Seni Budaya, (Jakarta : Ganeca Exact, 2007), h.28.

37

Definisi musik dan lagu apabila dilihat dari penjelasan pasal 12 ayat 1 undang-undang hak cipta “Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa: 1. Lagu atau musik dianggap sama pengertiannya; 2. Lagu atau musik bisa dengan teks, bisa juga tanpa teks; 3. Lagu atau musik merupakan suatu karya cipta yang utuh, jadi unsur melodi, lirik, aransemen, notasi dan bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri.25 Musik adalah seni yang paling abstrak sekaligus juga merupakan realitas fisika bunyi yang memiliki banyak keunggulan untuk membantu pendidikan watak halus seseorang. Menurut Lorenzo Lippi, adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya dan selera seseorang.26 Musik dan lagu memiliki pengertian yang berbeda, namun di dalam Konvensi bern menyebutkan istilah yang digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah musical work. Salah satu work (karya) yang dilindungi adalah komposisi musik atau lagu (music compositions) dengan atau tanpa kata-kata (with or without words). Konvensi Bern tidak menjelaskan uraian yang tegas mengenai musical work, namun 25

Van Hoeve, Ensiklopedia Indonesia Buku 4, (Jakarta: Ichtiar Baru), h.141.

26

http://pengertian-musik.html diakses pada tanggal 18 Desember 2013.

38

dari ketentuan yang dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis ciptaan lagu atau musik yang dilindungi hak cipta, yaitu lagu atau music dengan kata-kata dan lagu atau musik tanpa kata-kata. Musik dengan kata-kata adalah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen dan notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen dan notasi.27 C.

Internet Secara harfiah, internet kependekan dari “interconnected-networking” ialah rangkaian komputer yang terhubung satu sama lain. Hubungan melalui suatu sistem antar perangkat komputer untuk lalu lintas data itulah yang dinamakan network. Mungkin kita mengenal istilah LAN (Local Area Network), yang menghubungkan komputer-komputer dalam area tertentu, seperti kantor, sekolah, atau warnet. Internet kurang lebih seperti itu, hanya dalam area yang sangat luas, yaitu seluruh dunia. Internet memiliki banyak pengertian jika dilihat dari beberapa segi, misalnya jika dilihat secara teknis, internet merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia (internasional) yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Dari segi ilmu pengetahuan, internet merupakan sebuah perpustakaan digital yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan milyaran informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun video dalam bentuk media elektronik. Setiap orang bisa berkunjung ke perpustakaan digital tersebut kapan saja dari dari mana saja. Dari segi komunikasi, 27

Van Hoeve, Ensiklopedia Indonesia Buku 4, (Jakarta: Ichtiar Baru), h.1940.

39

internet adalah sarana yang sangat efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh. Menurut Fairus N. H., internet (Interconnected Network), yaitu jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan Internet Protocol (IP). Dengan menggunakan internet, informasi dapat disampaikan keseluruh dunia melalui jaringan komputer. Internet terdiri atas milyaran jaringan milik akademisi, perusahaan, pemerintah, ataupun pribadi. Informasi yang dapat disampaikan sangat beragam, misalnya gambar, suara, dokumen, dan tulisan.28

28

Fairus N. H., Mahir Menggunakan Internet, (Jakarta : Ganeca Exact, 2005), h. 27

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM

A.

Pengertian Perlindungan Hukum Sebelum mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu satu kesatuan kalimat, disini penulis mencoba mendefinisikan perlindungan hukum sebagai kata yang dipisahkan yang terdiri dari “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan berarti tempat berlindung atau bersembunyi.1 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata perlindungan berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang yang lemah.2 Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari 1

Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kotemporer, (Jakarta : Modern English Press Edisi II, 1995), h.876. 2

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), h.600.

40

41

ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Bagi seseorang yang mempelajari ilmu hukum dirasakan betapa sulit menemukan definisi hukum yang tunggal. Banyak para ilmuwan yang mempunyai pengertian sendiri tentang hukum, Menurut Hans Wehr, kata hukum berasal dari bahasa Arab, asal kata “hukum”, kata jamaknya “Ahkam” yang berarti putusan (judgement, verdice, decision), ketetapan (provision), perintah (commanand), pemerintahan (government), dan kekuasaan (authorithy, power).3 Sedangkan Vinogradoff mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang.4 Hukum menjadi pedoman tingkah laku anggota masyarakat terdiri dari sekumpulan kaidah-kaidah yang merupakan satu kesatuan sehingga merupakan suatu sistem kaidah atau sistem hukum. Sistem hukum seringkali juga memiliki arti yang sama dengan Tata Hukum. Pengertian yang terkandung dalam sistem adalah : 5 1. Sistem berorientasi pada tujuan; 2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah bagian-bagian (wholism); 3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (open system); 3

Hans Wehr, A Dictionary of Modern Writtren Arabic, (London : Macdonal & Evans, Ltd, 1980), h.196. 4

Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, (Jakarta : Chandra Pratama, 1996), h.34. 5

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1982), h. 88-89.

42

4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga; 5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain; 6. Ada kekuatan yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol). Menurut Satjipto Raharjo, Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Jadi perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi hak-hak yang terdapat dan melekat di dalam subjek hukum agar tidak adanya pelanggaran terhadap perundang-undangan dan adanya kepastian hukum bagi pemegang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi sebagai efek jera. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtstaat atau konsep Rule of Law karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep rechtsct muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada

43

saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (rule of Law) yang dipelopori oleh A.V.Dicey. Konsep rechtstaat menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan

negara

hukum

adalah

negara

yang

menyelenggarakan

kekuasaan

pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep Negara hukum atau Rechtsataat menurut Julius Stahl mencakup 4 elemen, yaitu : 1. Perlindungan hak asasi manusia; 2. Pembagian kekuasaan; 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; 4. Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan menurut A.V.Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan Rule of Law, yaitu : 1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. 2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah. 3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

44

B.

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu : 1. Perlindungan hukum yang preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 2. Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum.

C.

Teori Perlindungan Hukum Suatu hasil karya intelektual itu dihasilkan dan dikembangkan atas dasar pemikiran dan olah otak, oleh karena itu butuh waktu yang sangat lama untuk mendapatkan suatu hasil karya intelektual. Tidak hanya itu juga hasil karya

45

intelektual merupakan pengkajian dengan berbagai resiko-resiko yang terdapat didalamnya. Maka perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dan musik atau pun perlindungan hukum terhadap lagu dan musik merupakan hal yang sewajarnya dan mutlak karena didalam penciptaan karya intelektual terdapat resiko demikian pandangan dari risk theory. Penghargaan yang diberikan atas usaha atau upaya seorang pencipta atau penemu juga diperlukan sebagaimana dijelaskan dalam reward theory bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atau penemu adalah identik dengan penghargaan. Penghargaan ini akan memberikan rangsangan bagi para pihak untuk menciptakan karya-karya intelektual baru, akan lebih berkreasi, sehingga akan menghasilkan keuntungan. Pendapat demikian dikembangkan oleh incetive theory. Teori-teori tersebut didasarkan pada 4 (empat) prinsip hak kekayaan intelektual pada umumnya yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial.6 Prinsip keadilan berkaitan dengan penghargaan terhadap pencipta suatu karya intelektual. Penghargaan dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya. Prinsip ekonomi menekankan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan seperti lisensi, royalti dan sebagainya.

6

h.124.

Sunarjati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, (Bandung : Binacipta, 1982),

46

Menurut prinsip kebudayaan, karya intelektual manusia dapat menimbulkan suatu gerak hidup membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan karya intelektual baru. Dengan konsep demikian maka pertumbuhan dan perkembangan hak kekayaan intelektual sangat besar artinya bagi taraf kehidupan peradaban dan martabat manusia. Sedangkan prinsip sosial berkaitan dengan tujuan pemberian hak atas suatu karya intelektual yang tidak hanya memenuhi kepentingan perseorangan atau badan hukum saja melainkan juga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarkat, bangsa dan negara. Dari prinsip sosial ini secara tidak langsung akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi negara, dengan adanya devisa yang masuk ke kas negara akibat pendapatan dari karya-karya intelektual. D.

Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Dan Musik 1. Ciptaan Yang Di Lindungi Oleh Undang-Undang Hak Cipta Dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur dan menjelaskan apa saja yang menjadi objek ciptaan yang di lindungi. Berdasarkan pasal 12 UndangUndang Hak Cipta ayat 1 dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup : a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g. Arsitektur;

47

h. i. j. k. l.

Peta; Seni batik; Fotografi; Sinematografi; Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dalam Undang-undang Hak Cipta juga disertakan pengertian dan penjelasan dari berbagai jenis ciptaan yang telah disebutkan di atas, diantaranya sebagai berikut : a. Susunan perwajahan karya tulis atau typhographical arrangement yaitu aspek seni atau estetika pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini antara lain mencakup format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas. b. Ciptaan lain yang sejenis, yaitu ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan ciptaan seperti ceramah,kuliah dan pidato. c. Alat peraga adalah ciptaan yang berbenuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur,biologi,atau ilmu pengetahuan lain. d. Lagu atau musik diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi; syair atau lirik, dan aransemennya, termasuk notasi. e. Gambar, antara lain meliputi: motif,diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf indah, dimana gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Kolase diartikan sebagai komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain,kertas dan kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar. f. Arsitektur, antara lain meliputi: seni gambar bangunan dan seni gambar miniatur, dan seni gambar market bangunan. g. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada diats ataupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. h. Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk ciptaan tersendiri.Karya-karya tersebut memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif,gambar, maupun komposisi warnanya. Pengertian seni batik juga diterapkan pada karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat diberbagai daerah, seperti seni songket,ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan. i. Karya sinematografi yaitu ciptaan yang merupakan media komunikasi masa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film

48

iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.Karya ini dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, dilayar lebar, ditayangkan televisi, atau media lainnya. j. Bunga rampai, meliputi ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan berbagai karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik, atau media lainnya,serta komposisi dari berbagai karya tari pilihan. k. Database, diartikan sebagai kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, dimana karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap database diberikan dengan tidak mengurangi hak pencipta lain yang ciptaannya dimasukkan dalam database tersebut. l. Pengalihwujudan adalah perubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, atau film dan lain-lain.

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Dan Musik Pada huruf d pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa lagu dan musik merupakan suatu ciptaan yang dilindungi di dalamnya, walaupun lagu atau musik diciptakan dengan atau tanpa teks. Kententuannya sudah jelas bahwa lagu dan musik termasuk dalam ruang lingkup ciptaan yang dilindungi oleh UndangUndang Hak Cipta. Jika dicermati hak cipta sebagai hak milik maka perlu adanya perlindungan terhadap hak cipta itu. Perlindungan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta. Undang-Undang Hak Cipta secara tegas telah mengatur tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi dan hak-hak yang melekat kepada pencipta atau yang berkaitan dengan ciptaannya. Pengaturan ini membawa konsekuensi hak-hak yang hanya boleh

49

dinikmati dan dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip-prinsip utama yang dapat diaplikasikan ke dalam lingkup perlindungan hukum terhadap hak cipta. Prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta adalah bahwa seseorang pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasi hasil karyanya dan pihak lain dilarang untuk meniru hasil kreatif yang diciptakan olehnya. Suatu karya agar dapat dilindungi hak cipta harus bersifat asli (original), rampung (fixed), dan merupakan suatu bentuk ekspresi (form of expression).7 Pentingnya perlindungan HKI khususnya hak cipta atas lagu dan musik tidak hanya diperlukan bagi pencipta dengan alasan nilai ekonomis ataupun menjaga kreatifitas dan keorisinilan dari sebuah karya seni dan ilmu pengetahuan, namun juga perlu diperhatikan tujuan yang lebih besar lagi adalah menjaga harkat dan martabat bangsa terhadap negara lain. Hubungan yang terjadi bukan hanya pada sisi antar personal atau sebuah badan hukum, namun yang lebih penting adalah menyelamatkan negara dari pelanggaran HKI yang dilakukan oleh negara lain atau klaim secara sepihak oleh warga negara lain terhadap hasil cipta karya pencipta dalam negeri. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; Pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas 7

Scot W Pink, The Internet & E-Commerce Legal Handbook, (California : Prime Venture, 2001), h.153.

50

siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI); Kedua, kemanfaatan, mengadung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (royalty payment); dan Ketiga, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikan devisa negara. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak cipta atas lagu dan musik disebutkan didalam prinsip national treatment dalam TRIP’s bahwa “setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri”. Adapun hak pemegang hak cipta yang dilindungi di berbagai negara dimana hak-hak eksklusif pemegang hak cipta yang diakui dan dilindungi oleh sebagian besar undang-undang hak cipta adalah hak untuk mereproduksi atau menyalin, mengadaptasi (yaitu, mempersiapkan karya turunan), mendistribusikan dan publik melakukan pekerjaannya. Sifat yang tepat dari hak-hak ini, bagaimanapun, sering kali berbeda antar negara. Hak eksklusif untuk menampilkan umumnya tidak diakui di luar Amerika Serikat, kecuali sejauh bahwa hal tersebut dapat dilindungi oleh hak moral pengungkapan.

BAB IV ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS LAGU DAN MUSIK DI MEDIA INTERNET A.

Penerapan Hak Cipta Atas Lagu Dan Musik Di Media Internet Pada dasarnya penerapan hak cipta di media internet sama saja dengan di media lainnya. Walaupun pencipta belum mendaftarkan sebuah karya ciptaannya hal ini bukan berarti tidak ada hak yang dimiliki oleh pencipta, karena pada prinsipnya salah satu konsep dasar pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (tangible form). Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak dari pada hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan demikian lahirnya hak atas paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu terlebih dahulu melalui suatu permohonan, tanpa adanya permohonan, maka tidaklah ada pengakuan terhadapnya. Berbeda dengan hak cipta, hak cipta secara otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata. Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (2) ditegaskan bahwa pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di Pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar dan tidak terdaftar sebagaimana

51

52

dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a huruf b, serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. B.

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dan Musik Di Media Internet 1. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dan Musik Di Media Internet Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur dan menyediakan dua sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap Hak Cipta di media internet, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata, bahkan, dalam Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian sengketa di bidang hak cipta dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dinyatakan bahwa: “hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hak cipta”. Dalam hal pelanggaran hak cipta terdapat gugatan ganti rugi, peristiwa ganti rugi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ada kaitan dengan peristiwa sebelumnya. Dalam terminologi hukum perdata, peristiwa yang mendahuluinya itulah yang perlu diungkapkan. Dalam hal ini sang pencipta dari suatu karya lagu dan musik tidaklah dapat meminta ganti rugi kepada orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut. Jadi antara orang

53

yang menderita kerugian dengan orang membuat peristiwa kerugian itu harus ada hubungan, hubungan tersebut disebut perikatan. Apabila melihat kepada pasal 56 ayat 2 disebutkan bahwa pemegang hak cipta berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan dan pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Dari ketentuan tersebut disebutkan “seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pertunjukan dan karya ilmiah”, dalam hal ini seseorang yang telah dilanggar hak ciptanya dapat mengajukan permintaan agar hak ekonomi yang seharusnya menjadi milik pencipta dapat dimiliki oleh sang pencipta. Media internet sangat berpotensi dalam penyebaran hak cipta atas lagu atau musik, sanksi tegas terhadap para pelanggar hak cipta telah di jelaskan didalam Undang-Undang Hak cipta pasal 72. Hak dari pemegang hak cipta untuk mengajukan tuntutan perdata tidak berlaku lagi terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang tidak memperdagangkan ciptaan yang didapat atas pelanggaran hak cipta dan memperolehnya semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial. Pasal 57 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 menyatakan bahwa hak dari pemegang hak mengenai siapa yang berhak mengajukan tuntutan perdata terhadap cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik

54

memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial. Dengan demikian, hak pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya menjadi gugur terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut ternyata tidak diperdagangkanya dan hanya diperuntukkan atau diperolehnya untuk keperluan sendiri saja. Ada beberapa pilihan yang dapat dituntut oleh penggugat dalam gugatan ganti rugi, yaitu sebagai berikut: a. Ganti rugi sejumlah uang sebagai kompensasi dari kerugian faktual yang telah dialami oleh penggugat. Jumlah ini dapat berupa sejumlah royalti yang seharusnya diterima oleh penggugat jika hak eksklusif pencipta yang telah dilanggar tergugat tersebut dilaksanakan dengan perjanjian lisensi; b. Penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau diperbanyak secara tanpa hak oleh penggugat; c. Memerintahkan agar tergugat menyerahkan seluruh atau sebagian dari penghasilan yang telah diperoleh dari perbuatan pelanggaran hak cipta; d. Menuntut agar pengadilan niaga menjatuhkan putusan provinsi yang memerintahkan tergugat untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.1

Sanksi terhadap pelanggaran terhadap hak cipta di media internet secara tidak langsung telah di atur dalam pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta akan tetapi di dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai sanksi

1

h.264.

Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012),

55

terhadap pelanggaran di media internet. Penulis menganalisa bahwa dalam pasal 72 ayat

2 tersebut pun sudah cukup jelas dalam hal mengatur terhadap sanksi

pelanggaran hak cipta di media internet karena dalam pasal 72 ayat 2 disebutkan “sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta” tanpa menyebutkan di media manapun. Seseorang yang tanpa hak telah menyiarkan, memamerkan dan mengedarkan suatu karya cipta yang bukan merupakan haknya dalam bentuk apapun atau di media (internet) manapun maka sudah sangat jelas sanksi denda yang telah disebutkan dalam pasal 72 akan diberikan kepada pelanggar hak cipta. Terhadap sanksi yang diberikan akan pelanggaran hak cipta di media internet, di dalam Undang-Undang Hak Cipta Bab XIII telah disebutkan mengenai ketentuan pidana pasal 72 atas pelanggaran karya cipta yaitu : 1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 3. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 4. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

56

5. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 6. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 7. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 8. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 9. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 2. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dan Musik Di Media Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Pengaturan terhadap pelanggaran Hak Cipta tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tetapi juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan". Undang-Undang ITE menjelaskan setiap perbuatan yang di larang dalam bab VII pasal 32ayat 1 “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

57

dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,

menghilangkan,

memindahkan,

menyembunyikan

suatu

informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”. Menurut pasal ini maka akan timbul pertanyaan apakah lagu dan musik termasuk dalam kategori informasi elektronikdan/atau dokumen elektronik?. Undang-Undang ITE telah menjelaskan pengertian dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 4. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menurut pasal 1 ayat 1 di sebutkan data elektronik termasuk suara dan gambar, sedangkan dalam pasal 1 ayat 4 disebutkan pun disebutkan demikian. Jika

58

diartikan maka lagu dan musik masuk kedalam kriteria suara yang mempunyai kapasitas untuk dibuat, diterima, dan disimpan dalam bentuk bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik. Dalam pasal

26 ayat 2 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa setiap

orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Didalam Undang-Undang ITE ini menjelaskan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Dari ketentuan dan penjelasan diatas maka dapat dismpulkan bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta atas lagu dan musik di media internet masuk dalam lingkup ketentuan pidana bab XI yang telah diatur dalam UndangUndang ITE dalam pasal 48 ayat 1 “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. C.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Dan Musik Di Media Internet Menurut keputusan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta dalam ketentuan umumnya menyebutkan :

59

1. Dalam hukum islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu huquh maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan); 2. Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum islam sebagaiman dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum islam; 3. Sebagaimana mal, hak cipta dapat dijadikan objek akad (al-ma‟qud „alaih), baik akad mu‟awaadhah (penukaran, komersial), maupun akad tabarru‟at (non-komersial), serta diwakafkan dan diwarisi; 4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.2 Menurut DR. Otto Hasibuan menurut pasal 12 ayat 1 undang-undang hak cipta, lagu dan musik dianggap sama pengertiannya, lagu atau musik bisa dengan teks dan bisa juga tanpa teks, lagu atau musik merupakan satu karya cipta yang utuh yang terdiri dari unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri. Pengertian yang demikian ini sekilas tidak menimbulkan masalah, tetapi jika disimak lebih jauh akan menciptakan kerancuan, karena: pertama, ada kalanya sebuah lagu menggunakan lirik yang berasal dari sebuah puisi, sementara puisi termasuk ciptaan karya sastra yang mendapat perlindungan tersendiri, baik dalam Konvensi Bern maupun dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kedua, aransemen 2

Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

60

musik (arrangement music) adalah karya turunan (derivative work) yang menurut Konvensi Bern dilindungi sebagai ciptaan yang berdiri sendiri, setara dengan karya terjemahan (translation). Anehnya, dalam Undang-Undang Hak Cipta diakui bahwa karya terjemahan merupakan ciptaan yang dilindungi secara tersendiri, tetapi aransemen musik tidak. Ketiga, dalam Undang-Undang Hak Cipta diakui bahwa pemusik merupakan salah satu unsur dari pelaku yang merupakan pemegang hak terkait. Akan tetapi tidak ada penjelasan apakah pemusik yang disebut sebagai pelaku itu adalah penata musik (arranger) atau pemain musik, atau keduanya.3 Di dalam Undang-Undang Hak Cipta sebuah karya cipta akan mendapatkan perlindungan hukum apabila ciptaan setiap karya pencipta dapat menunjukkan keasliannya. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap karya cipta tidak akan dilindungi oleh Undang-Undang ini apabila sebuah karya cipta tersebut tiruan dari karya cipta orang lain. Sebuah karya lagu dan musik yang telah beredar di media internet dalam bentuk video atau hanya lagu dan musiknya saja, akan tetapi belum diketahui secara jelas pencipta dari lagu dan musik yang telah beredar tersebut maka apabila ada seseorang yang mampu membuktikan bahwa dirinya sebagai pencipta dari sebuah karya lagu tersebut dan menunjukkan keaslian bahwa ciptaan tersebut bukan

3

Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, (Bandung : PT. Alumni, 2008), h.146.

61

dihasilkan dari sebuah tiruan atas karya orang lain, secara otomatis hak cipta atas lagu dan musik yang telah beredar di internet tersebut menjadi miliknya. Pada dasarnya perlindungan hukum di media internet tidak jauh berbeda dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta sebagaimana mestinya. Karena prinsip dasar perlindungan hukum terhadap hak cipta atas lagu dan musik di media internet adalah perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena setiap karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Kententuan akan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas lagu dan musik di media internet tidak hanya diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta saja akan teteapi didalam ketentuan umum Undang-Undang ITE pasal 25 dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Apabila diartikan maka hak cipta khususnya hak cipta atas lagu dan musik di media internet merupakan objek yang dilindungi oleh Undang-Undang ITE ini.

62

D.

Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009 1. Posisi Kasus Band Caramel Pada awalnya sebuah band asal Makassar, Sulawesi Selatan, bernama Caramel (dalam putusan Mahkamah Agung sebagai Tergugat) gusar karena lagu “Jauh” ciptaan mereka dinyanyikan dan diklaim milik band lain. Entah kebetulan atau disengaja, band yang mereka tuduh pencuri lagu itu bernama Caramel juga (dalam putusan Mahkamah Agung sebagai Penggugat), band tersebut berasal dari Malang, Jawa Timur. Caramel asal Malang itu menyanyikan dan lebih dulu mempublikasikan lagu itu di bawah label yang berbeda. Caramel Malang mengganti judul lagu tersebut menjadi “Tinggal Kenangan”. Rifai Ilyas, gitaris Caramel asal Makassar menceritakan, lagu itu di ciptakan lima tahun silam. Masih jelas dalam ingatan, lagu itu tercipta pada malam Idul Fitri 2003. Tiga tahun kemudian, teman Rifai Ilyas, Abe meminta izin untuk membawakan lagu "Jauh" di sebuah acara hari jadi sanggar seni di kampusnya. Rifai Ilyas merestui, dengan syarat tidak ada yang merekam Abe menyanyikan lagu tersebut. Sayangnya mereka kecolongan. Rekaman video Abe menyanyikan lagu “Jauh” beredar di internet. Perseteruan ini pun akhirnya dibawa ke Pengadilan Niaga oleh pihak band caramel asal Makasar ke Pengadilan Niaga Surabaya akan tetapi band caramel asal Malang membawa perseteruan ini ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan pada

63

akhirnya sampai kepada tingkat kasasi yang mempunyai keputusan yang tetap dan tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009. 2. Pertimbangan Dan Putusan Mahkamah Agung Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009 terdapat beberapan pertimbangan hakim dalam memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi yang pada pokoknya adalah : I. Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku.4 a. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan dan melaksanakan Hukum Acara Perdata yang berlaku sehingga Pemohon Kasasi sangat beralasan untuk mengajukan Permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-undang Mahkamah Agung. b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum yang harus diberlakukan untuk memeriksa Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tentang Pembatalan Ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dengan alasan sebagai berikut : i.

Bahwa Penggugat / Pemohon Kasasi dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor 07/HAKI /Pdt /2008/ PN.Niaga/PN. SBY. Tanggal 3 September 2008. yang telah mempunyai kekuatan

4

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009 h.17

64

hukum tetap jelas dinyatakan penggugat/Pemohon Kasasi adalah sebagai Pencipta Lagu dengan judul Tinggal Kenangan. Dalam hal adanya Gugatan Rekonpensi dari Tergugat II/Termohon Kasasi sehingga substansi Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tentang Pembatalan Nomor Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi sama sekali tidak ada diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri /Niaga Jakarta Pusat. Karena sebenarnya pada dasarnya stelsel Hukum yang menjadi Pemilik Hak Cipta atas lagu Tinggal Kenangan adalah Penggugat/Pemohon Kasasi. ii.

Bahwa dengan demikian Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut telah salah menerapkan Undangundang No. 19 Tahun 2002 Pasal 42 khusus mengenai Gugatan Pembatalan.

c. Pada halaman 40 alinea ke 4 Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat menyatakan "Bahwa terhadap Bukti P-1 Majelis berpendapat pada prinsipnya adalah merupakan alat bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna bagi pihak yang bersengketa karena memang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi bila berkaitan dengan pihak ketiga yang juga merasa sebagai pencipta lagu tersebut putusan tersebut masih bisa diuji kebenarannya apabila ada pihak yang berhasil membuktikan sebaliknya. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dengan

65

kata-kata yang menyebutkan Putusan tersebut diuji kebenarannya maka bukanlah menjadi Kewenangan karena Putusan yang telah dijatuhkan di Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya telah memuat Dasar Alasan yang jelas dan rinci sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang No.14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2007. d. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah melanggar asas yang digariskan dalam Pasal 178 ayat 2 HIR Pasal 189 ayat 2 RBg dan Pasal 50 Rv, dimana Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut hanya memeriksa dan mengadili Gugatan Rekonpensi dan mengabaikan Gugatan penggugat secara keseluruhan sehingga pemeriksaan yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan Undang-undang (Putusan Mahkamah Agung No. 109/K/SIP/1960). e. Bahwa

Putusan

Pengadilan

Negeri/Niaga

Jakarta

Pusat

dalam

pertimbangannya mengandung kontradiksi yang pada dasarnya tidak memenuhi syarat sebagai Putusan yang jelas dan rinci sehingga cukup alasan menyatakan Putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan pada Pasal 178 ayat 1 HIR Pasal 189 ayat 1 RBg dan Pasa 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sehingga Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat harus dibatalkan agar tidak ada dualisme Keputusan.

66

II. Kewenangan Relatif (Kompetensi Relatif) Pengadilan Negeri.5 a. Bahwa Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah keliru dan salah mengadili dan memeriksa Perkara Dalam Rekonvensi Gugatan Tergugat II/Termohon Kasasi dengan alasan sebagai berikut : i.

Bahwa dengan Keputusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili Gugatan Rekonvensi Tergugat II khusus mengenai siapa pencipta lagu yang dipersengketakan bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena Pendaftaran tetapi dalam hal terjadi sengketa di Pengadilan mengenai ciptaannya yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat 1 huruf a dan b serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.

ii.

Bahwa Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara yang sama dimana Penggugat/Pemohon Kasasi kedudukannya pada saat itu adalah sebagai Tergugat (Vide Bukti P 1 Putusan Pengadilan Negeri / Niaga Surabaya) dan Gugatan tersebut di tujukan ke Pengadilan Negeri Niaga Surabaya sesuai dengan kedudukan / domisili Tergugat di Surabaya. Bahwa menurut pendapat Pemohon

5

Ibid, h.19

67

karena Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya telah menetapkan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai Pencipta Lagu dengan judul Tinggal Kenangan, maka Pemohon Kasasi mengajukan Gugatan Pembatalan Nomor Pendaftaran Hak Cipta yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Haki dengan judul yang berbeda yakni Jauh syair dan Notasi sama sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Domisili Tergugat I/Termohon Kasasi. b. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi dalam Gugatan Penggugat sebagai syarat Formil Gugatan, karena Tergugat II adalah pihak yang memohonkan pendaftaran dan yang dikabulkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi, maka atas gugatan tersebut Tergugat II/Termohon Kasasi mengajukan Gugatan Rekonpensi,

atas

dasar

Gugatan

Rekonpensi

tersebut

sehingga

Penggugat/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa : i.

Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah melanggar ketentuan Pasal 118 HIR Pasal 142 Rbg tanpa mengurangi ketentuan pasal 99Rv berdasarkan prinsip proses doelmatigheid.

ii.

Bahwa Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah melanggar ketentuan Kompetensi Relatif atau yuridiksi Relatif masing-masing Peradilan.

68

c. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta telah melanggar patokan yang digariskan pasal 118 ayat 1 HIR yang menegaskan : i.

Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri Tempat Tinggal Tergugat dalam hal ini Penggugat/pemohon Kasasi adalah sebagai Tergugat Rekonvensi yang berkedudukan di Surabaya.

ii.

Oleh karena itu agar Gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam Perkara ini tidak melanggar batas Kompetensi Relative Gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah Hukum tempat Tinggal Tergugat,

d. Bahwa dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili Gugatan penggugat Rekonpensi /Tergugat I /Termohon Kasasi, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melanggar ketentuan Pasal 118 HIR Pasal 142 RBg). e. Bahwa atas dilanggarnya Kompetensi Relatif mengadili tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melanggar asas Actor Sequitur Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitor) f. Bahwa tempat kedudukan daerah Hukum menentukan batas Kompetensi Relatif mengadili setiap Pengadilan Negeri meskipun Perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolute, Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya namun kewenagan Absolut itu dibatasi oleh kewenangan mengadili secara Relative. Jika perkara yang terjadi berada diluar daerah

69

hukumnya secara relative Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya. Apabila terjadi pelampauan batas daerah Hukum berarti Pengadi lan yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (Exceeding its Power).Tindakan itu berakibat pemeriksaan dan Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tidak sah, oleh karena itu Putusan tersebut yang dijatuhkan dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang tidak berwenang untuk itu. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena antara lagu ”tinggal kenangan” dengan lagu ”jauh” terdapat persamaan pada pokoknya, dan lagu ”Jauh” sudah terlebih dahulu diumumkan/dipublikasikan dari pada lagu “tinggal kenangan” ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Mochamad Zulohaidir dan kawan-kawan (Group Band Caramel) tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

70

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Atas dasar-dasar pertimbangan di atas maka para hakim Mahkamah Agung mengadili untuk menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Mochamad Zulohaidir, Cahyo Aprasyi, Didin Karya Sustiantyo, Indah Sulistyowati Haryono, Angga Helmawan (group band caramel) tersebut dan menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. 3. Analisis Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009 yang pada intinya menolak permohonan kasasi oleh grup band caramel asal Malang tersebut berlandaskan pada publikasi dari apa yang menjadi objek sengketa (lagu “jauh” dengan lagu “tinggal kenangan”). Publikasi yang telah dilakukan oleh Rifai Ilyas yaitu dengan adanya video rekaman lagu “jauh” pada tanggal 25 November 2005. Video tersebut pun sudah beredar luas di media internet yang kemudian menjadi titik terang dari kasus ini. Grup band caramel asal Malang memang terlebih dahulu mendaftarkan karya cipta lagu dan musiknya terlebih dahulu ke Dirjen HKI pada tanggal 19 Juni 2008 dengan judul lagu “tinggal kenangan” sedangkan Rifai Ilyas (gitaris grup band caramel asal Makasar) mendaftarkan karya cipta lagu dan musiknya ke Dirjen HKI

71

pada tanggal 9 Juli 2008 dengan judul lagu “jauh”. Apabila penetapan hak cipta atas suatu karya cipta ditetapkan berdasarkan pendaftaran ke Dirjen HKI maka secara logis band caramel asal Malang sebagai pemegang hak cipta atas lagu tersebut. Akan tetapi dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 35 ayat 4 menyatakan bahwa ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Jika di cermati lebih dalam pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa ketentuan tentang pendaftaran ciptaan tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta, maka perlindungan hukum terhadap hak cipta mutlak diberikan kepada seseorang yang berhak mendapatkannya, karena pada dasarnya perlindungan hak cipta timbul secara otomatis, (Automatically Protection) sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata, tanpa harus melalui prosedur pendaftaran. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan hak cipta suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Menurut ketentuan penjelasan Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Hak Cipta bahwa pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaannya yang terdaftar dan yang tidak

72

terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat 1 huruf a dan b serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.

BAB V PENUTUP

A.

Kesimpulan Dari hasil yang telah dipaparkan oleh penulis maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah : 1. Penerapan hak cipta di media internet pada dasarnya sama dengan penerapan hak cipta di media lainnya. karena pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di Pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar dan tidak terdaftar, serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. 2. Pengaturan terhadap sanksi pelanggaran hak cipta di media internet diatur dalam dua undang-undang yaitu Undang-Undang Hak Cipta dan UndangUndang Informasi Transaksi Elektronik. Terdapat dua sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran hak cipta di media internet, yaitu melalui instrumen hukum pidana dan hukum perdata. 3. Setiap karya cipta lagu dan musik yang telah beredar di media internet akan mendapatkan perlindungan hukum apabila ciptaan setiap karya pencipta dapat menunjukkan keasliannya.

73

74

B.

Saran Dari kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 1. Untuk menghidari terjadinya pelanggaran-pelanggaran di media internet maka perlu adanya pembatasan dan kontrol terhadap aktivitas yang terkait hak cipta media internet. Mengingat hak ekonomi dan hak moral yang terdapat di dalam hak cipta yang sangat berpotensi adanya pelanggaran apabila hak cipta tersebut sudah beredar luas di media internet tanpa adanya pihak yang bertangung jawab. 2. Melihat dari kasus diatas maka pemerintah yang mempunyai wewenang terhadap pengawasan dan kontrol terhadap hak cipta maka sudah seharusnya pemerintah membuat suatu peraturan, website, dan atau aplikasi tentang penyiaran dan pertunjukan hak cipta di media internet yang bertujuan agar sertiap pencipta yang ingin mempublikasikan suatu ciptaannya akan tetapi belum mendaftarkan ciptaannya ke Dirjen HKI bisa terhindar dari pelanggaran-pelanggaran di media internet. 3. Perlu dijelaskan lebih jelas lagi mengenai penerapan, sanksi dan perlindungan hak cipta di media internet agar tidak terjadi salah pengartian akan hal ini.

Daftar Pustaka

Buku : Atmadja, Hendra Tanu. Hak Cipta Musik atau Lagu, Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003. Ali, Ahmad. Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta : Chandra Pratama, 1996. Affandi, Arnel. Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Industri Perekaman Suara, Cet.V, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997. Anonim, HAKI dan Implementasinya Terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia, Jakarta : Departemen Perindustrian, 2007. Bintang, Sanusi. Hukum Hak Cipta, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998. Damlan, Eddy. Hukum Hak Cipta Menuntut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 Dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya, Bandung : Alumni, 1999. Fahmi, M. Ahmadi dan Jaenal Arifin. Metode Penelitian Hukum Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010. Fairus N. H., Mahir Menggunakan Internet, Jakarta : Ganeca Exact, 2005. Ginting, Elyta Ras. Hukum Hak Cipta Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012. Hasibuan, Otto. Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, Bandung : PT. Alumni, 2008. Hoeve, Van. Ensiklopedia Indonesia Buku 4, Jakarta: Ichtiar Baru. Isnaini, Yusran. Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008. Kartono, Arlo. Kreasi Seni Budaya, Jakarta : Ganeca Exact, 2007. Kasmahidayat, Yuliawan. Learning More Art & Culture 3, Bandung : Grafindo, 2011.

75

76

Lutfiansori, Arif. Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010. Margono, Suyud. Aspek Hukum Komersialisasi Asset Intelektual, Bandung : Nuansa Aulia, 2010. M. Hutauru. Peraturan Hak Cipta Nasional, Jakarta : Erlangga, 1982. Muhammad, Abdulkadir. Kajian Hukum Ekonomi Intelektual, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001. Moleong J, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Roda Karya, 2004. Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. HAKI-Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : Erlangga, 2008. OK. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta : Rajawali Pers, 2010. Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, Jakarta : Balai Pustaka, 1986. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1982 Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsuddin. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Rosidi, Ajip. Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, Jakarta : Djambatan, 1984. Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kotemporer, Jakarta : Modern English Press Edisi II, 1995. Soebekti, R. dan R.Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradya Paramita, 1996. Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. TIM Penyusun FSH. Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta : Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM), 2012.

77

Tyas, Hataris Andijaning. Seni Musik, Jakarta : Erlangga, 2007. Usman, Rachmadi. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Cetakan I, Bandung : PT. Alumni, 2003 Utomo, Tomi Suryo. Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010. W Pink, Scot. The Internet & E-Commerce Legal Handbook, California : Prime Venture, 2001. Wehr, Hans. A Dictionary of Modern Writtren Arabic, London : Macdonal & Evans, Ltd, 1980.

Website : http://id.wikipedia.org/wiki/Hak Cipta.html di akses tanggal 18 Desember 2013 http://pengertian-musik.html diakses pada tanggal 18 Desember 2013

Perundang-undangan : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002

Bahan Lain : Johnson and post, Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace, http://www.cli.org/X0025_LBFIN.html, 1996. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.

MAHKAMAH AGUNG

do

ng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A gu

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam

In

tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MOCHAMAD ZULOHAIDIR, CAHYO APRASYI, DIDIN KARYA SUSTIANTYO, INDAH SULISTYOWATI HARYONO, ANGGA

lik

ah

HELMAWAN yang selanjutnya disebut (GROUP BAND CARAMEL) beralamat di Klapas Mega G / 27 Surabaya, dalam

ub

m

hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum kepada IB. ARDEN DEPRANG, SH, dan kawan-kawan, para Advokat,

ka

berkantor di Komplek Ruko Rajawali Blok B No. 17. Jalan Raya

ah

ep

Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12250,

si

melawan:

ne

ng

R

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

1. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI cq. DIREKTORAT HAK

KEKAYAAN

INTELEKTUAL

cq.

TATA

LETAK

SIRKUIT

TERPADU

do

DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN DAN

RAHASIA

DAGANG, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 24

In

A gu

JENDRAL

Tangerang,

lik

2. RIFAI ILYAS, bertempat tinggal di A.P. Pettarani 7 No. 62 RT

ka m ah

09 RW 002 Kelurahan Tamaung, Kecamatan Panakukang,

ub

Makasar Sulawesi Selatan,

ep

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat ; Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

R

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

ne

persidangan

do

muka

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

ng

Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di

s

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

385 K/Pdt.Sus/2009

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 1

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

ng

1. Penggugat yakni: Mochamad Zulohaidir, Cahyo Aprasyi, Didin Karya Sustianto, Indah Sulistyowati Haryono, Angga Helmawan yang disingkat

dengan Group Band Caramel ( Penggugat ) adalah Pencipta dan Pemegang

A gu

do

Hak Cipta atas lagu "Tinggal Kenangan" dan lagu tersebut telah diciptakan

pada Tahun 2004 dan telah diumumkan pertama kali di wilayah Indonesia

In

pada tanggal 11 Nopember 2004 di Surabaya ;

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2002 tentang Hak

lik

ah

Cipta Pasal 1 angka 1: Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan

izin

untuk

itu

dengan

tidak

mengurangi

pembatasan

ub

m

pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku :

Angka 2 : Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersamayang

berdasarkan

atas

inspirasinya

ep

ka

sama

kemampuan

melahirkan

pikiran,

suatu

imajinasi,

ciptaan

kecekatan,

ah

keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk

si

R

yang khas dan bersifat pribadi ; Angka 3 : Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta

ng

ne

atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak

lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima

do

A gu

hak tersebut ;

Angka 5 : Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran,

atau

penyebaran

suatu

ciptaan

dengan

In

menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau

lik

dibaca, didengar, atau dilihat orang lain ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, ditegaskan

ub

bahwa "Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi

ep

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" ; 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan

ah

ka m ah

melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat

R

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat telah

do

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

sehingga dengan demikian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas lagu

ne

ng

M

dan telah mengumumkannya pada tanggal 11 Nopember 2004 di Surabaya,

s

menciptakan suatu ciptaan berupa lagu dengan judul "Tinggal Kenangan"

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tinggal Kenangan" adalah Mochamad Zulohaidir, Cahyo Aprasyi, Didin

Karya Sustianto, Indah Sulistyowati Haryono, Angga Helmawan yang

ng

tergabung dalam Group Band Caramel (Penggugat) ;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, bahwa

ketentuan tentang pendaftaran ciptaan tidak merupakan kewajiban untuk

A gu

do

mendapatkan Hak Cipta, karena perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis, (Automatically Protection) sejak ciptaan tersebut diwujudkan

In

dalam bentuk yang nyata, tanpa harus melalui prosedur pendaftaran. namun demikian Penggugat dengan itikad baik pada tanggal 19 Juni

lik

ah

2008, telah mengajukan permohonan Pendaftaran Ciptaan Lagu: "Tinggal Kenangan" pada Departemen Hukum dan HAM RI, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Hak Cipta, Desain

ub

m

Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dengan Nomor Agenda: C 00200802131, dengan Pencipta dan Pemegang Hak

ep

ka

Cipta atas lagu tersebut adalah: Mochamad Zulohaidir, Cahyo Aprasyi, Didin Karya Sustianto, Indah Sulistyowati Haryono, Angga Helmawan

ah

yang tergabung dalam Group Band Caramel ;

si

R

6. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2008 atau setidak-tidaknya pada tenggang waktu tersebut, Tergugat II dengan itikad tidak baik dan tanpa Hak, juga

ng

ne

telah mengajukan permohonan pendaftaran Ciptaan atas lagu yang sama

hanya merubah judulnya saja, yang diajukan ke Departemen Hukum dan

A gu

do

HAM RI, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan

Rahasia Dagang dengan judul Ciptaan: Jauh, Nomor Agenda: C

In

002200802342 dan telah mendapatkan Nomor Pendaftaran: 038123

lik

7. Bahwa atas Tindakan Tergugat I tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan, karena lagu tersebut adalah benar-benar lagu yang diciptakan

ub

Penggugat dan telah diumumkan pertama sekali di Indonesia pada tanggal 11 Nopember 2004 dan telah pula diajukan permohonan pendaftarannya pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

ep

ka m ah

atas nama,Rifai Ilyas ;

Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, pada tanggal 19 Juni 2008

R

dengan Nomor Agenda: C 00200802131 atas nama Penggugat yang

do

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

dengan tindakan Tergugat I yang mengabulkan pencatatan pendaftaran

ne

ng

8. Dengan keberatan yang sama, Penggugat juga merasa sangat dirugikan

s

tergabung dalam Group Band Caramel ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 3

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Ciptaan Lagu tersebut atas nama Tergugat II, padahal pengajuan

permohonan pendaftaran lagu tersebut lebih dahulu diajukan oleh

ng

Penggugat kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I dengan sengaja telah

mengabaikan pengajuan permohonan pendaftaran ciptaan lagu yang diajukan oleh Penggugat dan dengan serta merta langsung mengabulkan

A gu

do

permohonan pendaftaran ciptaan yang diajukan Tergugat II tanpa melalui prosedur yang berlaku, padahal secara jelas dan nyata-nyata Penggugat

In

adalah sebagai pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas lagu tersebut dan Penggugat juga lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan

lik

ah

kepada Tergugat I ;

9. Bahwa dengan tipu muslihat, Tergugat II telah mencoba mengelabui Tergugat I dengan mengajukan permohonan lagu, dan merubah judul lagu

ub

m

tersebut tanpa izin pencipta, yang semula judul lagu tersebut adalah "Tinggal Kenangan" tanpa izin Pencipta (Penggugat) Tergugat II telah merubah judul

ep

ka

lagu tersebut menjadi "Jauh". Hal tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Moral yang melekat pada Pencipta sebagaimana dimaksud

ah

dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang

si

R

Hak Cipta, yang menyebutkan: "Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan

ng

ne

persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia" ;

A gu

do

Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (3) disebutkan bahwa Ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama

In

samaran pencipta ;

lik

mengelabui Tergugat I namun pada dasarnya pencipta dan pemegang Hak Cipta atas lagu tersebut adalah Penggugat, dan faktanya Tergugat I

ub

mengabulkan tanpa memperhatikan atau tanpa melakukan pemeriksaan atau telah melakukan kekhilafan atau kelalaian sesuai dengan kewenangan yang ada padanya untuk melakukan pemeriksaan atas permohonan pendaftaran ciptaan lagu yang diajukan oleh Tergugat II, atau setidak-tidaknya

ep

ah

ka m ah

10. Bahwa walaupun Tergugat II telah melakukan tipu muslihat dan mencoba

membandingkan permohonan ciptaan Tergugat I berjudul "Jauh" tersebut

R

yang tanggal permohonannya adalah 9 Juli 2008, dengan permohonan

do

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

2008. Dari fakta hukum tersebut diatas Tergugat I secara jelas telah

ne

ng

M

lebih dahulu diajukan permohonan pendaftarannya yakni tanggal 19 Juni

s

pendaftaran ciptaan lagu Penggugat berjudul "Tinggal Kenangan" yang telah

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahi prosedur pendaftaran ciptaan atas nama Tergugat II tersebut,

karena yang sebenarnya bahwa pencipta dan pemegang Hak Cipta atas

ng

ciptaan tersebut adalah Penggugat yang tergabung dalam Group Band

Caramel. Adapun kesalahan, kekhilafan dan kelalaian Tergugat I adalah bahwa secara nyata-nyata telah mengabulkan permohonan pendaftaran

A gu

do

ciptaan lagu yang diajukan Tergugat II dan tidak membandingkannya dengan

permohonan pendaftaran ciptaan lagu yang diajukan oleh Penggugat yang

In

notabene diajukan lebih dahulu, sehingga tindakan Tergugat I tersebut

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak

lik

HC.03.01 Tahun 1987 Tentang Pendaftaran Ciptaan ; 11.

Bahwa walaupun Tergugat I telah mengabulkan permohonan pendaftaran Tergugat II dan ciptaan lagu "Jauh" telah tercatat dalam daftar umum ciptaan

ub

m

ah

Cipta Jo Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun

ep

ka

2002 Tentang Hak Cipta, namun berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (2) ditegaskan bahwa pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena

ah

pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di Pengadilan mengenai

si

R

Ciptaan yang terdaftar dan tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a huruf b, serta apabila pihak pihak yang

ng

ne

berkepentingan membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut ;

A gu

do

12. Bahwa berdasarkan klausul tersebut, terbukti bahwa Penggugat telah

digugat di Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya mengenai ciptaan lagu "Tinggal Kenangan" dan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya dengan

In

Putusannya Nomor 07 / HAKI / Pdt / 2008 / PN.Niaga / PN Sby, tanggal 3

lik

Group Band Caramel sebagai Tergugat (Sekarang sebagai Penggugat) dimana putusan tersebut telah inkracht (telah mempunyai kekuatan hukum

ub

tetap), telah memutus dengan amar putusan adalah sebagai berikut : Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Dalam Rekonvensi :

ep

ka m ah

September 2008, antara Armanto Hasyim sebagai Penggugat melawan

− Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi ;

R

− Menyatakan Penggugat ( Caramel ) adalah pencipta atas karya lagu

do

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

berkekuatan hukum tetap tersebut, maka pembuktian tentang siapa Pencipta

ne

ng

13. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya yang telah

s

berjudul " Tinggal Kenangan " ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 5

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan lagu "Tinggal Kenangan" tidak perlu lagi dibuktikan karena berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut, Penggugat

ng

sudah ditetapkan sebagai Pencipta sekaligus sebagai pemegang Hak Cipta atas lagu dengan Judul " Tinggal Kenangan ";

14. Bahwa atas tindakan Tergugat II yang mengajukan permohonan pendaftaran

A gu

do

ciptaan lagu "Jauh", dan faktanya Tergugat I juga telah mengabulkan dan

mencatat pendaftaran ciptaan tersebut, maka dengan ini Penggugat

In

menyatakan secara tegas sangat keberatan dan menolak secara tegas

pendaftaran ciptaan tersebut, dengan pertimbangan bahwa Tergugat II telah

lik

ah

nyata-nyata mengaku sebagai Pencipta dan Pemegang ciptaan Lagu dengan judul: "Jauh" padahal lagu tersebut bukan ciptaannya, yang sebenarnya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas lagu tersebut adalah

melakukan

kesalahan,

ub

m

Penggugat, demikian juga dengan Tergugat I yang nyata-nyata telah kekeliruan

atau kekhilafan

dengan mencatat

ep

ka

pendaftaran ciptaan lagu berjudul "Jauh" tersebut dalam daftar umum ciptaan, dan dari fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan diatas, jelas

ah

bahwa ada yang tidak beres dan tidak logis dengan tindakan yang dilakukan

si

R

oleh Tergugat I yang mengabulkan permohonan yang terbaru dan mengabaikan permohonan pendaftaran terdahulu ;

ng

ne

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili

A gu

do

perkara ini demi adanya satu kepastian Hukum agar membatalkan dan menyatakan batal demi hukum dan atau tidak berkekuatan hukum pendaftaran ciptaan lagu berjudul.- "Jauh" atas tindakan Tergugat I ini,

In

karena permohonan pendaftarannya tidak didasari dengan itikad baik,

lik

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang Undang dan sangat nyata sekali unsur keberpihakan Tergugat I dan karenanya kami juga akan

ub

segera melakukan upaya hukum baik perdata, pidana dan Tata Usaha Negara, termasuk akan melaporkannya ke aparat penegak hukum dan Inspektorat Departeman Hukum dan HAM RI atas tindakan Tergugat I yang tidak benar tersebut ;

ep

ka m ah

demikian juga dengan proses pendaftarannya yang tidak melalui prosedur

ah

16. Bahwa akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat juga telah

R

mengalami baik kerugian moral dan materil, adapun mengenai kerugian

do

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

40.000,- = Rp 141.320.000,- ( seratus empat puluh satu juta tiga ratus

ne

ng

M

16.a. Apabila pada bulan Juli Penjualan CD ( Compact Disc ) 3.533 Pcs x

s

materil adalah sebagai berikut :

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dua puluh ribu rupiah ) dan penjualan Kaset sebanyak 17.390 Pcs x Rp 20.000,- = Rp 347.800.000,- ( tiga ratus empat puluh tujuh juta

ng

delapan ratus ribu rupiah ) maka total hasil penjualan CD ( Compact Disc ) dan Kaset adalah Rp 489.800.000,- ( empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah ) ;

A gu

do

16.b. Namun setelah Tergugat mulai mempermasalahkan ciptaan tersebut

dan segera setelah menyampaikan surat somasi kepada klien kami

In

maka peredaran dan penjualan CD dan Kaset yang telah dipasarkan menjadi Retur ( Dikembalikan ) oleh agen penjual di seluruh Indonesia

lik

ah

yaitu mulai sejak bulan Oktober 2008 ;

Oleh karena itu sewajarnya Penggugat menuntut kerugian atas sikap dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II dimana kerugian tersebut diperkirakan

ub

m

mulai Bulan Oktober 2008 sampai 36 bulan ( tiga puluh enam ) peredaran kedepan yaitu dengan perincian kerugian sebagai berikut : Apabila penjualan CD terjual rata-rata 3000 Pcs x Rp 40.000 per

ep

ka

-

bulan = Rp 120.000.000,- x 36 bulan atau 3 tahun sesuai dengan

ah

kontrak, maka total kerugian untuk penjualan CD adalah sebesar Rp

si

−

R

4.320.000.000,- ( Empat milyard tiga ratus dua puluh juta rupiah ) ; Dan apabila penjualan Kaset 15.000 Pcs x Rp 20.000 adalah sebesar

ng

ne

Rp 300.000.000,- x 6 bulan maka total kerugian untuk penjualan

Kaset adalah sebesar Rp 1.800.000.000,- ( Satu milyard delapan

A gu

do

ratus juta rupiah) ;

Sehingga grand total kerugian materiil yang dialami adalah sebesar Rp

In

6.120.000.000,- ( Enam milyard seratus dua puluh juta rupiah );

17. Bahwa adapun dasar dari tuntutan ganti rugi tersebut karena selama dalam

lik

tidak sedikit yaitu biaya Rekaman audio, pembuatan Video Klip dan sampai biaya Promosi ;

ub

18. Bahwa adapun kerugian Moril yang dialami Penggugat akibat sikap dan tindakan Tergugat I adalah sebesar Rp 709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah ) ;

ep

19. Bahwa sesuai dengan prinsip Pengadilan bahwa sedapat mungkin proses

ah

ka m ah

proses produksi pembuatan Album tersebut telah mengeluarkan biaya yang

peradilan dijalankan secara afektif dan efisien dan biaya murah, maka

R

gugatan Pembatalan ciptaan terdaftar dimaksud sekaligus dibarengi dengan

s ne do

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

ng

M

gugatan ganti kerugian ;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan

ng

putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum pendaftaran

do

A gu

ciptaan lagu berjudul "Jauh" dengan Nomor Pendaftaran 038123 atas nama Pencipta Rifai Ilyas dengan segala akibat hukumnya ;

In

3. Memerintahkan Tergugat I untuk menghapus dan mencoret ciptaan lagu

berjudul "Jauh" atas nama Pencipta: Rifai Ilyas, dari daftar Umum ciptaan

lik

ah

Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM RI;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk

ub

m

membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 6.120.000.000,- (enam milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp

ep

ka

709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

ah

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dan serta merta

si

R

walaupun ada verzet, atau kasasi ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain,

ng

ne

mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex a quo et bona ) ;

do

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan II

A gu

mengajukan eksepsi pada pokoknya : Tergugat I :

In

1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;

Bahwa Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa

lik

melakukan kekhilafan atau kelalaian yang menjadi kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan atas permohonan pendaftaran ciptaan lagu. Hal ini

ub

merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa perkara a quo karena Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I

ep

telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik karena telah mengeluarkan Surat Pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh Tergugat II sehingga Penggugat karena keputusan yang dilakukan oleh Tergugat I

R

ah

ka m ah

perkara a quo karena Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah

s ne do

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

ng

M

merasa dirugikan dengan dikeluarkan Surat Pendaftaran Hak Cipta tersebut;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas / Kabur) ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas antara Posita dan Petitum yang

ng

dituangkan dalam gugatan. Dalam Posita gugatan, Penggugat menyatakan

bahwa Tergugat I telah melakukan kekhilafan atau kelalaian yang menjadi kewenangannya

untuk

melakukan

pemeriksaan

atas

permohonan

do

A gu

pendaftaran ciptaan lagu sedangkan Petitum gugatan,

Penggugat menyatakan Pembatalan Surat Pendaftaran Ciptaan yang

In

terdaftar ;

3. Eksepsi Error in Persona ;

lik

ah

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta, Tergugat I hanya melaksanakan fungsi administratif pendaftaran saja, cukup yang digugat adalah Pemegang Surat Pendaftaran

ub

m

Ciptaan saja sehingga Tergugat I tidak perlu digugat karena seandainya gugatan pembatalan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dan/atau Mahkamah

ep

ka

Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), wajib

ah

dilaksanakan oleh Tergugat I ;

si

R

Tergugat II :

1. Gugatan Kabur ( Obscuur Libel )

ng

ne

a. Bahwa gugatan a-quo tidak jelas dan kabur, mengingat Penggugat sama sekali tidak menyebutkan perihal judul/titel gugatan, artinya Penggugat

do

tidak menyebutkan jenis/macam gugatan apa yang dimaksud dan

A gu

diajukan oleh Penggugat. Padahal, hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata ;

In

b. Bahwa Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

(selanjutnya disebut UUHC) mengatur penyelesaian sengketa Hak Cipta,

lik

gugatan ganti rugi pada Pengadilan Niaga (Pasal 56 s/d Pasal 66 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Namun, yang

ub

terjadi dalam gugatan a quo adalah Penggugat menuntut suatu ganti rugi dan pembatalan atas Sertifikat Hak Cipta/Surat Pendaftaran Ciptaan No.

ep

038123 atas nama Tergugat II dalam satu gugatan. Penggabungan gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena jelas dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pengajuan atas

R

ah

ka m ah

yakni dengan cara Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengajukan

s

kedua gugatan/ tuntutan diatur secara terpisah. Terbukti untuk tuntutan

do

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

ng

(Pasal 55 s / d Pasal 66 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak

ne

M

ganti rugi diatur pada Bab X, yakni Bab tentang Penyelesaian Sengketa

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Cipta), sementara mengenai gugatan pembatalan diatur dalam Bab IV,

yakni Bab mengenai Pendaftaran Ciptaan (Pasal 42 Undang-Undang

ng

No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Lagipula, bagaimana Penggugat akan

menuntut

ganti

rugi,

sementara

Penggugat

belum

dapat

membuktikan bahwa Penggugat adalah Pencipta yang sah dari lagu

A gu

do

“Tinggal Kenangan " yang telah merubah judul Iagu "Jauh" dan merubah sebagian kecil liriknya yang notasi/nadanya sama dengan Iagu " Jauh "

In

Ciptaan Tergugat II yang telah terdaftar pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang,

lik

ah

Direktorat Jenderak HKI berdasarkan Sertifikat Hak Cipta Surat Pendaftaran Ciptaan No.038123 atas nama Tergugat II ;

c. Bahwa disamping itu, oleh karena antara tuntutan ganti rugi dan

ub

m

pembatalan Sertifikat Hak Cipta memiliki hubungan hukum yang berbeda, maka pada kenyataannya dalam praktek gugatan pembatalan dan

ep

ka

tuntutan ganti rugi dalam setiap perkara HKI tidak pernah dapat digabungkan ;

ah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat

si

R

kabur/obscuur libel karenanya haruslah ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima ;

ng

ne

2. Prematur ( Premptoire ) :

Bahwa patut dipertanyakan "itikad baik" Penggugat dalam mengajukan

A gu

do

gugatan a-quo, mengingat berkenaan dengan objek gugatan a-quo, sebenarnya permasalahan tersebut masih dalam proses pemeriksaan

Kepolisian pada Penyidik Polda Metro Jaya sejak 2 September 2008

In

berdasarkan laporan Tergugat II No. Pol.: LP / 2222 / K / IX / 2008 / SPK

lik

upaya hukum yang ditempuh Tergugat II, dalam kapasitas Tergugat II selaku Pencipta Lagu " Jauh " yang kemudian oleh Penggugat judul lagu

ub

tersebut diubah menjadi "Tinggal Kenangan" dengan mengubah sebagian kecil liriknya, yang notasi/nada lagu tersebut sama dengan lagu " Jauh ". Sehingga Tergugat II berkeberatan dengan telah diumumkan, diedarkan, diperbanyak dan dijual untuk tujuan komersial atas lagu tersebut oleh

ep

ah

ka m ah

Unit 1. Adapun pemeriksaan perkara pada Polda Metro ini merupakan

Penggugat bersama dengan Produser dan Executive Produser kelompok

R

NAGASWARA yakni PT. Naga Swarasakti, PT. Nagaswara Publisherindo,

A

bersama

Executive

Produser

ne

Produser

do

dan

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

Penggugat

gu

tindakan

ng

M

(selanjutnya disebut NAGASWARA) tanpa ijin Tergugat II. Oleh karena itu

s

PT. Nagaswara Artist Management, PT. Nagaswara Music Indonesia

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NAGASWARA tersebut jelas melanggar Hak Cipta Tergugat II, khususnya

pelanggaran terhadak Hak Moral berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan (3) jo

ng

Pasal 55 jo Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang No. 19

Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan terhadap Hak Ekonomi berdasarkan

Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

do

A gu

tentang Hak Cipta. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas gugatan a-quo

diajukan oleh Penggugat atas dasar "itikad tidak baik/buruk", karena Penggugat

mengikuti

dan

menyelesaikan

pemeriksaan

In

seharusnya

perkara yang sedang dalam proses pada Penyidik Polda Metro Jaya

lik

ah

tersebut terlebih dahulu tanpa harus mengajukan gugatan a-quo, karena obyek yang dipersoalkan adalah mengenai hal yang sama yaitu lagu " Jauh " Ciptaan milik Tergugat II, yang kemudian oleh Penggugat judul lagu

ub

m

tersebut diubah menjadi "Tinggal Kenangan" dan mengubah sebagian kecil liriknya, yang notasi/nada lagu tersebut adalah sama dengan lagu " Jauh ",

ep

ka

Dengan demikian gugatan a-quo prematur, sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

ah

3. Kurang Pihak ( Pluriurn Litis Consortium ) :

si

R

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengaiukan tuntutan ganti rugi

ng

Kaset yang tidak sesuai dengan harapan. Seharusnya permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan Tergugat I maupun Tergugat II, melainkan

A gu

do

merupakan tanggung jawab Produser dan Executive Produser dari

ne

yang intinya menyebutkan perhitungan penjualan Compact Disc (CD) dan

Penggugat. Produserlah yang melakukan perbanyakan dan penjualan CD

dan Kaset tersebut, disamping itu memang perkara a-quo tidak akan jelas

In

tanpa melibatkan Produser. Oleh karena itu, sudah seharusnya pihak

lik

quo. Dengan tidak masuknya pihak-pihak tersebut dalam gugatan a-quo, maka yang terjadi adalah kurangnya pihak dalam perkara a-quo. Memang

ub

sudah seharusnya peran dari Produser bersama Executive Produser NAGASWARA merupakan satu kesatuan dalam perkara a-quo. Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat haruslah ditolak,

4. Diskualifikasi In Person :

ep

atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

ah

ka m ah

Produser dan Executive Produser Penggugat masuk dalam gugatan a-

R

a. Bahwa dalam gugatan tersebut tidak jelas siapa yang bertindak

dalam

paragraf

pertama

gugatan

a-quo

do

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

disebutkan.- "Ramsudin Manullang, SH, adalah Advokat dan

ne

karena

ng

M

Penggugat,

s

sebagai Penggugat dan siapa yang bertindak selaku kuasa

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengacara yang memilih Domisili Hukum di Kantor Advokat dan

Pengacara Ramsudin Manullang, SH & Rekan beralamat....." Jadi,

ng

dalam hal ini yang memilih domisili hukum bukan Penggugat prinsipal melainkan kuasa Penggugat sendiri. Padahal dalam konteks

hukum

pemberian

kuasa

pemilihan

domisili

hukum

do

A gu

ditetapkan oleh Pemberi Kuasa, i.c. Kuasa Penggugat, ditempat Penerima Kuasa, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, gugatan -1

In

Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

b. Bahwa dalam gugatan a – quo, Penggugat pada pokoknya

lik

ah

menyebutkan bahwa yang menjadi pihak dalam gugatan adalah Mochamad Zulohaidir, Cahyo Aprasyi, Didin Karya Sustianto, Indah Sulistyowati Haryono, Angga Helmawan yang disingkat dengan

ub

m

Group Band Caramel, sebagai Penggugat. Padahal Penggugat tidak dapat memastikan apakah Group Band Caramel merupakan

ep

ka

entitas yang merupakan subyek hukum. Oleh karena yang memiliki kapasitas bertindak dihadapan hukum adalah subyek hukum, yakni

keduanya,

maka

Penggugat

tidak

memiliki

kualitas

si

dalam

R

ah

orang dan badan hukum, sementara Penggugat tidak termasuk

ng

bahwa Penggugat tetap memiliki kwalitas ( quod non ), maka kelima orang

tersebut

masing-masing

harus

berdiri

sendiri

selaku

A gu

do

Penggugat, dan jika hal ini terjadi maka adanya kekurangan pihak

ne

mengajukan gugatan a-quo. Kalaupun Penggugat menganggap

dalam perkara a – quo ;

c. Bahwa patut dipertanyakan "itikad baik" Penggugat dalam mengajukan

In

gugatan a-quo, mengingat berkenaan dengan objek gugatan a-quo, sebenarnya masih dalam proses pemeriksaan pada Poida Metro Jaya

lik

ka m ah

dengan No. Pol. : LP / 2222 / K / IX / 2008 / SPK Unit 1, tertanggal 2 September 2008, dimana Penggugat dalam perkara ini adalah

ub

sebagai pihak Terlapor berkenaan dengan upaya hukum yang ditempuh Tergugat II selaku Pencipta lagu "Jauh" yang kemudian oleh Penggugat judul lagu tersebut diubah menjadi "Tinggal Kenangan"

ep

dengan mengubah sebagian kecil liriknya, yang notasi/nada lagu

ah

tersebut adalah sama dengan lagu "Jauh". Sehingga Tergugat II

R

berkeberatan dengan telah diumumkan, diedarkan, diperbanyak dan

do

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai

ne

ng

M

bersama Executive Produser NAGASWARA tanpa ijin Tergugat II.

s

dijualnya lagu tersebut oleh Penggugat bersama dengan Produser

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penggugat dalam perkara a – quo, mengingat Penggugat adalah

sebagai pihak yang seharusnya digugat / Tergugat. Sehingga sudah

ng

seharusnya gugatan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

A gu

gugatan balik ( rekonvensi ) pada pokoknya sebagai berikut : 1.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam uraian Konvensi di atas, mohon

In

dianggap termuat dan terulang dalam uraian Rekonvensi ini ;

2.

do

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan

Bahwa Tergugat II Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat

lik

ah

Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

3.

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

ub

m

yang sesungguhnya atas karya Cipta lagu ( notasi / nada ) dan lirik yang berjudul " Jauh " dan diumumkan untuk pertama kali pada tanggal 25

4.

ep

ka

November 2003 di Makasar (vide Bukti T –1) ;

Bahwa ternyata diketahui telah beredar di masyarakat lagu Ciptaan

ah

Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menggunakan judul lain yaitu

si

R

”Tinggal Kenangan " yang dibawakan oleh Tergugat Rekonvensi dan

Bahwa memperkuat perlindungan Hak Cipta atas lagu "Jauh“ Ciptaan Rekonvensi,

maka

Penggugat

A gu

Penggugat

Rekonvensi

do

5.

ng

oleh Produser bersama Executive Produser NAGASWARA (Bukti PR -1) ;

ne

diedarkan dalam bentuk Compact Disc ( CD ) dan Kaset yang diproduksi

mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak Cipta atas lagu (notasi/ nada) dan lirik Ciptaan Penggugat Rekonvensi yang berjudul “ Jauh " pada

In

Ditjen HKI pada tanggal 09 Juli 2008 dengan Nomor Agenda :

6.

lik

terdaftar berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan No.038123 (Bukti PR-2); Bahwa selain upaya Penggugat Rekonvensi dalam butir 5 tersebut,

ub

Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan somasi kepada Tergugat Rekonvensi yang intinya agar Tergugat Rekonvensi menghentikan tindakan pengumuman atau perbanyakan atas karya Cipta lagu "Tinggal

ep

Kenangan" yang judul aslinya adalah "Jauh" yang judulnya dirubah menjadi "Tinggal Kenangan" oleh Tergugat Rekonvensi. Namun, ternyata

mempertahankan

Penggugat

Rekonvensi,

maka

Penggugat

ng

hak

do

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

Rekonvensi menyampaikan laporan pelanggaran Hak Cipta pada

s

Bahwa sebagai upaya hukum lebih lanjut, dan guna melindungi dan

ne

7.

R

Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi somasi Penggugat Rekonvensi ;

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka m ah

C00200802342 dan kemudian permohonan tersebut dikabulkan dan

Halaman 13

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepolisian R.I. Polda Metro Jaya pada tanggal 2 September 2008, dengan laporan polisi No. Pol.: LP / 2222 / K / IX / 2008 / SPK Unit I ;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang

ng

8.

Hak Cipta selaku Pencipta atas Karya Cipta lagu dan lirik yang berjudul "Jauh". Penggugat Rekonvensi memiliki hak eksklusif atas Karya Cipta

A gu

do

lagu dan lirik "Jauh", yaitu untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya mengumumkan atau memperbanyak Karya Cipta lagu dan

9.

In

lirik "Jauh" tersebut ;

Bahwa diketahui Tergugat Rekonvensi telah merubah sebagian kecil lirik

lik

ah

dan judul lagu "Jauh" menjadi "Tinggal Kenangan" dan merubah nama Penciptanya, tanpa persetujuan atau ijin Penggugat Rekonvensi baik secara lisan maupun tertulis. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran

ub

m

Hak Cipta khususnya pelanggaran terhadap Hak Moral berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan (3) jo Pasal 55 jo Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 72 ayat (6)

10. Bahwa

disamping

ah

Rekonvensi,

ep

ka

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ; pelanggaran

tindakan

Tergugat

terhadap

Hak

Rekonvensi

Moral

Penggugat

mengumumkan

atau

si

R

memperbanyak karya cipta lagu "Jauh" yang dirubah menjadi "Tinggal Kenangan" tanpa seijin Penggugat Rekonvensi merupakan pelanggaran

ng

ne

terhadap Hak Ekonomi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.

A gu

do

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

11. Bahwa selaku Pencipta dan Pemilik Hak Cipta atas lagu "Jauh", Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh perlindungan hukum

In

dan sangat keberatan terhadap persamaan notasi/nada lagu dan

oleh

Tergugat

Rekonvensi

Rekonvensi;

tanpa

seijin

lik

Kenangan"

Penggugat

ub

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas Tergugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan UndangUndang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, khususnya pelanggaran terhadap Hak Moral berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan (3) jo Pasal 55 jo

ep

ah

ka m ah

perubahan sebagian kecil lirik dan judul Ciptaan lagu menjadi "Tinggal

Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

R

tentang Hak Cipta dan terhadap Hak Ekonomi Penggugat Rekonvensi

do

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

10 di atas ;

ne

ng

M

Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana tersebut dalam butir 9 dan

s

berdasarkan Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 19

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 13. Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka hal ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, karena hilangnya

ng

kesempatan Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh Hak Ekonomi dan Hak Moral atas lagu "Jauh" tersebut ;

Adapun kerugian Hak Ekonomi Penggugat Rekonvensi akibat tindakan

do

A gu

Tergugat Rekonvensi ini adalah : − Kontrak Rekaman

Rp. 50.000.000,-

In

− Estimasi kerugian Hak Ekonomi yang timbul akibat tidak beredarnya a. Kaset

: 50.000 copy @ Rp 20.000=

b. Keping CD

: 25.000 copy @ Rp 35.000=

Rp.1.000.000.000,-

lik

ah

lagu "Jauh" :

Rp. 875.000.000,-

Rp.3.500.000.000,-

ub

m

c. Ring Back Tone : 1.000.000 download @ Rp 3.500 =

ka

d. Show : 60 kali @ Rp 25.000.000=

Rp.1.500.000.000,Rp.6.925.000.000,-

ep

Total =

(enam milyar sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah ) ;

ah

Kerugian Hak Moral Penggugat Rekonvensi akibat tindakan Tergugat

si

R

Rekonvensi tersebut adalah :

Sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ;

ng

ne

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi

menuntut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

A gu

do

supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan ;

In

2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pencipta dan Pemegang

Hak Cipta yang sesungguhnya atas karya Cipta lagu " Jauh " sesuai dengan

lik

Sirkuit Terpadu pada Rahasia Dagang No. 038123 yang judul dan sebagian liriknya telah dirubah menjadi "Tinggal Kenangan " ;

ub

3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melanggar Hak Cipta milik Penggugat Rekonvensi, khususnya terhadap Hak Moral berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan (3) jo Pasal 55 jo Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 72 ayat (6)

ep

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hak Ekonomi Penggugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1)

R

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

50.000.000,-

do

Rp.

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

ng

A

gu

a. Kontrak Rekaman

ne

ekonomi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

s

4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka m ah

yang terdaftar pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak

Halaman 15

R ep ub

- Estimasi kerugian Hak Ekonomi yang timbul akibat tidak beredarnya lagu "Jauh" b. Kaset

: 50.000 copy @ Rp 20.000

Rp.1.000.000.000,-

c. Keping CD : 25.000 copy @ Rp 35.000

Rp. 875.000.000,-

e. Show : 60 kali @ Rp 25.000.000 =

Rp.1.500.000.000,-

d. Ring Back Tone : 1.000.000 download @ Rp 3.500,- =

do

A gu

Rp.3.500.000.000,-

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ng

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In

Total = Rp.6.925.000.000,-

(enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

lik

ah

5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara moral kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ;

ub

m

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, kasasi atau upaya hukum lainnya (uotvoerbaar bij voorraad);

ep

ka

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

ah

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan

CIPTA/2008/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 2 April 2009yang amarnya berbunyi

ng

ne

sebagai berikut :

do

DALAM KONVENSI

A gu

DALAM EKSEPSI : -

Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;

In

DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

lik

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ; 2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pencipta dan Pemegang

ub

Hak Cipta yang sesungguhnya atas Karya Cipta Lagu "JAUH" sesuai dengan yang terdaftar pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain

ep

Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dibawah Nomor 0381231 ; 3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melanggar Hak Cipta milik Penggugat Rekonvensi, khususnya Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi ;

R

ka m ah

DALAM REKONVENSI

s

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi Hak Ekonomi

do

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

ng

sehingga ganti rugi keseluruhan yang harus dibayar adalah sebesar Rp.

ne

sebesar Rp. 750.000.000,- dan Hak Moral sebesar Rp. 250.000.000,-

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

si

R

Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 76/HAK

Halaman 16

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) kepada Penggugat Rekonvensi; 5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

–

ng

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 641.000, - ( enam ratus

A gu

do

empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

In

Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 2

April 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan

lik

ah

kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 April 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 16 K/HaKI/2009/PN.NIAGA.

ub

m

JKT.PST. jo. No. 76/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disusul

ep

ka

oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2009 ;

ah

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat yang pada tanggal 27 April 2009

si

R

dan 28 April 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang

ng

ne

diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2009 dan 18 Mei 2009 ;

do

A gu

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka

In

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

lik

dahulu Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : I. Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku.

ub

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan dan melaksanakan Hukum Acara Perdata yang berlaku sehingga

Pemohon

Kasasi

sangat

beralasan

untuk

mengajukan

Permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-

ep

ah

ka m ah

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

undang Mahkamah Agung.

R

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah salah

tentang

Pembatalan

Ciptaan

do

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-undang Hak Cipta

ne

Kasasi

ng

M

Penggugat/Pemohon

s

menerapkan hukum yang harus diberlakukan untuk memeriksa Gugatan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19 Tahun 2002 dengan alasan sebagai berikut :

2.1. Bahwa Penggugat / Pemohon Kasasi dengan adanya Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya

ng

Putusan

Nomor .

07/HAKI/Pdt/2008/ PN.Niaga/PN. SBY. Tanggal 3 September 2008. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap jelas Kasasi

adalah

sebagai

do

Penggugat/Pemohon

A gu

dinyatakan

Pencipta Lagu dengan judul Tinggal Kenangan.

II/Termohon

Kasasi

sehingga

In

Dalam hal adanya Gugatan Rekonpensi dari Tergugat substansi

Gugatan

lik

ah

Penggugat/Pemohon Kasasi tentang Pembatalan Nomor Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi sama sekali tidak ada diperiksa oleh Majelis Hakim Negeri/Nia ga

Jakart a

ub

m

Pengadilan

Pusat.

Karena

sebenarnya pada dasarnya stelsel Hukum yang menjadi Hak

Cipta

atas

lagu

ep

ka

Pemilik

Tinggal

Kenangan

adalah

Majelis

Hakim

Penggugat/Pemohon Kasasi.

ah

2.2

Bahwa

dengan

demikian

Keputusan

si

R

Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut telah salah menerapkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Pasal 42

ng

ne

khusus mengenai Gugatan Pembatalan.

3. Pada halaman 40 alinea ke 4 Putusan Pengadilan Negeri/Niaga

A gu

do

Jakarta Pusat menyatakan "Bahwa terhadap Bukti P-1 Majelis berpendapat pada prinsipnya adalah merupakan alat bukti surat

yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna bagi pihak yang

In

bersengketa karena memang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi bila berkaitan dengan pihak ketiga yang juga merasa

lik

ka m ah

sebagai pencipta lagu tersebut putusan tersebut masih bisa diuji kebenarannya apabila ada pihak yang berhasil membuktikan sebaliknya.

ub

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dengan kata-kata yang menyebutkan Putusan tersebut diuji kebenarannya m a ka b u kan la h me n jadi K e we n a n ga n kare n a

ep

P u t u sa n ya n g t e la h dijatuhkan di Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya telah memuat Dasar Alasan yang jelas dan rinci sesuai

ah

R

dengan Pasal 23 Undang-undang No.14 Tahun 1970 sebagaimana

ne

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

do

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah

gu

4.

ng

Pasal 25 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2007.

s

diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 18

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melanggar asas yang digariskan dalam Pasal 178 ayat 2 HIR Pasal

189 ayat 2 RBg dan Pasal 50 Rv, dimana Putusan Pengadilan hanya

memeriksa

ng

Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut

dan

mengadili Gugatan Rekonpensi dan m e n g a b a i ka n G u ga t a n

p e n g g u g a t se c a ra k e s e lu r u h a n se h i n g g a pemeriksaan yang

A gu

do

demikian bertentangan dengan asas yang digariskan Undang-undang (Putusan Mahkamah Agung No 109/K/SIP/1960).

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat

In

5.

d a l a m pertimbangannya mengandung kontradiksi yang pada

rinci

sehingga

cukup

alasan

lik

ah

dasarnya tidak memenuhi syarat sebagai Putusan yang jelas dan yang

P e n ga d ila n

Negeri/Niaga

menyatakan

Putusan

dijatuhkan melanggar asas yang digariskan pada Pasal 178 ayat 1

2004

ka

Jakarta

se h in g ga

Pusat

harus

ub

Tahun

P u t u sa n

dibatalkan

agar

tidak

ada

dualisme

ep

m

HIR Pasal 189 ayat 1 RBg dan Pasa 19 Un d a n g -u n d a n g No 4

Keputusan.

ah

II. Kewenangan Relatif (Kompetensi Relatif) Pengadilan Negeri.

dan

memeriksa

Perkara

Dalam

si

mengadili

Rekonvensi

ng

Gugatan Tergugat II/Termohon Kasasi dengan alasan sebagai berikut :

ne

salah

R

1. Bahwa Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah keliru dan

1.1 Bahwa dengan Keputusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta

II

khusus

mengenai

siapa

do

A gu

Pusat memeriksa dan mengadili Gugatan Rekonvensi Tergugat pencipta

lagu

ya n g

d i p e r s e n g k e t a k a n b a h wa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal

In

5 ayat 2 Undang-undang No. 19 Ta h un 200 2 pa d a p rin s ip n ya Ha k

lik

terjadi sengketa di Pengadilan mengenai ciptaannya yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat

ub

1 huruf a dan b serta apabila pihak-pihak yang b e rk e p e n t in ga n d a pa t m em b u kt ikan ke be n a ra n n ya ha kim da pa t menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. 1.2 Bahwa Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya telah memeriksa dan

mengadili

ep

ah

ka m ah

Cip t a d ipe ro le h bu ka n ka re n a Pendaftaran tetapi dalam hal

perkara

yang

sama

dimana

Penggugat/

R

Pemohon Kasasi kedudukannya pada saat itu adalah sebagai

ne

do

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

ng

M

Surabaya) dan Gugatan tersebut d it u ju ka n ke P e n ga d i la n

s

Tergugat (Vide Bukti P 1 Putusan Pengadilan Negeri / Niaga

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Ne ge r i N ia ga S u r a b a ya se su a i d e n ga n kedudukan / domisili Tergugat di Surabaya. m en u ru t

ng

B a h wa

P e n ga d ilan

p e nd a pa t

Negeri/Niaga

Pe mo h on

ka re na

Surabaya

telah

Pu t u san

menetapkan

Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai Pencipta Lagu dengan judul

A gu

do

Tinggal Kenangan, maka Pemohon Kasasi mengajukan Gugatan

Pembatalan Nomor Pendaftaran Hak Cipta yang telah dikeluarkan

In

oleh Dirjen Haki dengan judul yang berbeda yakni Jauh syair dan

Notasi sama sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri

Domisili Tergugat I/Termohon Kasasi.

lik

ah

/Niaga Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan

2. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi dalam Gugatan Penggugat

ub

m

sebagai syarat Formil Gugatan, karena Tergugat II adalah pihak yang memohonkan pendaftaran dan yang dikabulkan oleh Tergugat I/

ep

ka

Termohon Kasasi, maka atas gugatan tersebut Tergugat II/Termohon Kasasi mengajukan Gugatan R e k o n p e n s i , a t a s d a s a r G u g a t a n

ah

Rekonpensi

tersebut

Penggugat/Pemohon

Kasasi

si

R

berpendapat bahwa :

sehingga

2.1. Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah melanggar ketentuan

ng

ne

Pasal 118 HIR Pasal 142 Rbg tanpa mengurangi ketentuan pasal 99Rv berdasarkan prinsip proses doelmatigheid

A gu

do

2.2. Bahwa Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah melanggar

ketentuan Kompetensi Relatif atau yuridiksi Relatif masing-masing Peradilan

In

3. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta telah melanggar patokan yang digariskan pasal 118 ayat 1 HIR yang menegaskan :

lik

Negeri Tempat Tinggal Tergugat dalam hal ini Penggugat/pemohon

ub

Kasasi adalah sebagai Tergugat Rekonvensi yang berkedudukan di Surabaya.

− Oleh karena itu agar Gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam harus

ep

Perkara ini tidak melanggar batas Kompetensi Relative Gugatan diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang

R

berkedudukan di wilayah atau daerah Hukum tempat Tinggal Tergugat,

ng

do

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melanggar ketentuan

ne

Gugatan penggugat Rekonpensi/Tergugatl I/Termohon Kasasi,

s

4, Bahwa dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka m ah

− Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan

Halaman 20

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 HIR Pasal 142 RBg).

5. Bahwa atas dilanggarnya Kompetensi Relatif mengadili tersebut,

ng

maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melanggar asas Actor Sequitur Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitor) Tempat

A gu

Kompetensi

kedudukan

Re la t if

daerah

me n ga d ili

Hukum

se tia p

menentukan

Pe n ga d ila n

batas Ne ge ri

do

6. Bahwa

m e skipu n P e rka ra ya n g disengketakan termasuk yurisdiksi absolute, Negeri

berwenang

mengadilinya

namun

kewenagan

In

Pengadilan

Absolut itu dibatasi oleh kewenangan mengadili secara Relative.

lik

ah

Jika perkara yang terjadi berada diluar daerah hukumnya secara relative Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya.

Apabila

terjadi

pelampauan

batas

daerah

Hukum

berarti

batas

ub

m

Pengadilan yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui kewenangan

(Exceeding

its

Power).Tindakan

itu

berakibat

ep

ka

pemeriksaan. dan Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tidak sah, oleh karena itu Putusan tersebut yang dijatuhkan di!akukan

ah

oleh Pengadilan Negeri yang tidak berwenang untuk itu ( M. Yahya

si

R

Harahap SH Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Graffiti hal.192 ). Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

ng

ne

berpendapat :

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti

A gu

do

tidak salah menerapkan hukum karena antara lagu ”tinggal kenangan” dengan lagu ”jauh” terdapat persamaan pada pokoknya, dan lagu ”Jauh” sudah terlebih

dahulu diumumkan/dipublikasikan dari pada lagu “tinggal kenangan” ;

In

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata

lik

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MOCHAMAD ZULOHAIDIR dan kawan-kawan (Group Band

ub

Caramel) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

ep

ka m ah

bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004,

R

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

do

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

undangan lain yang bersangkutan ;

ne

ng

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

s

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 21

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MOCHAMAD

ng

ZULOHAIDIR, CAHYO APRASYI, DIDIN KARYA SUSTIANTYO, INDAH SULISTYOWATI

HARYONO,

ANGGA

HELMAWAN

(GROUP

BAND

CARAMEL) tersebut ;

A gu

do

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Agung

In

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

pada hari Rabu tanggal 30 September 2009 oleh Prof. Dr. Mieke

lik

ah

Komar,SH.,MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,MH., dan Djafni Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Djamal,SH.,

dihadiri

oleh

ub

m

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim

Anggota

tersebut

dan

dibantu

oleh

Edy

ep

R

ttd/

H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,MH.,

ttd/ Prof. Dr. Mieke Komar,SH.,MCL.

ng

ttd/

Ketua :

Djafni Djamal,SH.

Panitera Pengganti :

do

A gu

Biaya – biaya :

Rp.

6.000,-

ttd/

2. Redaksi

Rp.

1.000,-

Edy Pramono,SH.,MH.

3. Administrasi Kasasi

Rp. 4.993.000,Rp. 5.000.000,Untuk Salinan :

lik

ka m ah

In

1. Meterai

Jumlah :

si

ah

Hakim-Hakim Anggota :

ne

ka

Pramono,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

ub

Mahkamah Agung R.I. Atas nama Panitera,

R

ah

ep

Panitera Muda Perdata Khusus,

s ne do

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 385K/Pdt.Sus/2009

In

A

gu

ng

M

RAHMI MULYATI,SH.,MH. NIP. 040 049 629

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut; b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya; c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas; d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undangundang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undangundang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 1997; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang- undang tentang Hak Cipta. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564).

1

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang- undang ini yang dimaksud dengan: 1.

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

3.

Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

4.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

5.

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

6.

Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

7.

Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.

8.

Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi- fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi- instruksi tersebut.

9.

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.

2

11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya. 12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik. 13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal. 14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu. 15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini. 16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta. 17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II LINGKUP HAK CIPTA

Bagian Pertama Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2 (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut unt uk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 3 (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wasiat; d. Perjanjian tertulis; atau e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

3

Pasal 4 (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Bagian Kedua Pencipta Pasal 5 (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah: a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan. (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pasal 6 Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencip ta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing- masing atas bagian Ciptaannya itu.

Pasal 7 Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Pasal 8 (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 9 Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

4

Bagian Ketiga Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui Pasal 10 (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11 (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya. (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penc iptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya. (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Bagian Keempat Ciptaan yang Dilindungi Pasal 12 (1) Dalam Undang- undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g. arsitektur; h. peta; i. seni batik; j. fotografi; k. sinematografi; l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. 5

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu. Pasal 13 Tidak ada Hak Cipta atas: a. hasil rapat terbuka lembaga- lembaga Negara; b. peraturan perundang-undangan; c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Bagian Kelima Pembatasan Hak Cipta Pasal 14 Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecua li apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagia n dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Pasal 15 Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta; b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan; c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan: (i) ceramah yang semata- mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. d. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial; e. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang no nkomersial semata- mata untuk keperluan aktivitasnya; f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan; g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. 6

Pasal 16 (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat: a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan; b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b. (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu: a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia; b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia; c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia. (4) Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17 Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Pasal 18 (1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak. (2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata- mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

7

Bagian Keenam Hak Cipta atas Potret Pasal 19 (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. (2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyakan atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyakan itu memuat juga orang lain dalam potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing- masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia. (3) Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat: a. atas permintaan sendiri dari orang ya ng dipotret; b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal 20 Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat: a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret; b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau c. tidak untuk kepentingan yang dipotret, apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal 21 Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal 22 Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23 Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

8

Bagian Ketujuh Hak Moral Pasal 24 (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya. (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta. (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25 (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26 (1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu. (2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan Sarana Kontrol Teknologi Pasal 27 Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencip ta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

Pasal 28 (1)

Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

9

BAB III MASA BERLAKU HAK CIPTA Pasal 29 (1) Hak Cipta atas Ciptaan: a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; b. drama atau drama musikal, tari, koreografi; c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; d. seni batik; e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; f. arsitektur; g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain; h. alat peraga; i. peta; j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. (2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal 30 (1) Hak Cipta atas Ciptaan: a. Program Komputer; b. sinematografi; c. fotografi; d. database; dan e. karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. (2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 31 (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan: a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu; b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum. (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Pasal 32 (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir. (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing- masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri. 10

Pasal 33 Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu; b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Pasal 34 Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi: a. selama 50 (lima puluh) tahun; b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

BAB IV PENDAFTARAN CIPTAAN Pasal 35 (1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan. (2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya. (4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36 Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pasal 37 (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa. (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap. (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

11

(5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38 Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Pasal 39 Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain: a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta; b. tanggal penerimaan surat Permohonan; c. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan d. nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40 (1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41 (1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak. (2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya. (3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal. Pasal 42 Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga. Pasal 43 (1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya. (2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

12

Pasal 44 Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena: a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32; c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V LISENSI Pasal 45 (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi. (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46 Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47 (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal. (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

13

BAB VI DEWAN HAK CIPTA Pasal 48 (1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta. (2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB VII HAK TERKAIT Pasal 49 (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi. (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Pasal 50 (1) Jangka waktu perlindungan bagi: a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual; b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam; c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan. (2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah: a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual; b. karya rekaman suara selesai direkam; c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

14

Pasal 51 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 berlaku mutatis mutandis terhadap Hak Terkait.

BAB VIII PENGELOLAAN HAK CIPTA Pasal 52 Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang- undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 53 Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB IX BIAYA Pasal 54 (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain- lain yang ditentukan dalam Undangundang ini dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden. (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang- undangan yang berlaku.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 55 Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya: a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu; b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya; c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau d. mengubah isi Ciptaan.

15

Pasal 56 (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu. (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 57 Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut sematamata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pasal 58 Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 59 Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pasal 60 (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. (2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. (3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan. (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. (5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal 61 (1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. (2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

16

(3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. (4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 62 (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi. (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut. (3) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 63 (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2). (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera. (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi mene rima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera. (4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64 (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

17

(5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan. (6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Pasal 65 Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 66 Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

BAB XI PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN Pasal 67 Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk: a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi; b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti; c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pasal 68 Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal 69 (1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

18

Pasal 70 Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

BAB XII PENYIDIKAN Pasal 71 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta; b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta; c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta; d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain; f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 72 (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing- masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

19

(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rup iah). (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73 (1) Ciptaan atau barang yang merupakan ha sil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan. (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 74 Dengan berlakunya Undang- undang ini segala peraturan perundang- undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang- undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 75 Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang- undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang- undang No.7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1997 yang masih berlaku pada saat diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya.

20

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 76 Undang-undang ini berlaku terhadap: a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia; b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia; c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan: (i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau (ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Pasal 77 Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78 Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 85 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, Ttd. EDY SUDIBYO 21

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

I.

UMUM Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujua n Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-undang Nomor 7 Ta hun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang- undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undangundang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas. Dari beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang disebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak Terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas. Dengan memperhatikan hal-hal di atas dipandang perlu untuk mengganti Undang- undang Hak Cipta dengan yang baru. Hal itu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

22

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemamp uan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai: 1. database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi; 2. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) melalui media audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi; 3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa; 4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak; 5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung; 6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi; 7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi; 8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait; 9. ancaman pidana dan denda minimal; 10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata- mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil. Huruf a Cukup jelas.

23

Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Sebab-sebab lain ya ng dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 4 Ayat (1) Karena manunggal dengan Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta pada prinsipnya tidak dapat disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.

Pasal 6 Yang dimaksud dengan bagian tersendiri, misalnya suatu ciptaan berupa film serial, yang isi setiap seri dapat lepas dari isi seri yang lain, demikian juga dengan buku, yang untuk isi setiap bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain. Pasal 7 Rancangan yang dimaksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya, yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu, perancang disebut Pencipta, apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya dan tidak sekadar gagasan atau ide saja. Yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut. Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya. Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Hak Cipta yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan dari instansi Pemerintah tetap dipegang oleh instansi Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain.

24

Ayat (3) Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di sini adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Folklor dimaksudkan sebaga i sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk: a. cerita rakyat, puisi rakyat; b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional; d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan tidak atau belum diterbitkan, sebagaimana layaknya Ciptaan itu diwujudkan. Misalnya, dalam hal karya tulis atau karya musik, Ciptaan tersebut belum diterbitkan dalam bentuk buku atau belum direkam. Dalam hal demikian, Hak Cipta atas karya tersebut dipegang oleh Negara untuk melindungi Hak Cipta bagi kepentingan Penciptanya, sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan, Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh Penerbit. Ayat (2) Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang diterbitkan dengan menggunakan nama samaran Penciptanya. Dengan demikian, suatu Ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa Penciptanya atau terhadap Ciptaan yang hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit yang namanya tertera di dalam Ciptaan dan dapat membuktikan sebagai Penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta di kemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya.

25

Ayat (3) Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap mewakili Pencipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta dikemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya. Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal denga n "typholographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas. Huruf b Yang dimaksud dengan Ciptaan lain yang sejenis adalah Ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan Ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato. Huruf c Yang dimaksud dengan alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain. Huruf d Lagu atau musik dalam undang- undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar. Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan. Huruf g Yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi: seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan. Huruf h Yang dimaksud dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur- unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Huruf i Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau 26

gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain- lain yang dewasa ini terus dikembangkan. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (moving images) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan. Huruf l Yang dimaksud dengan bunga rampai meliputi: Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan. Yang dimaksud dengan database adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap database diberikan dengan tidak mengurangi hak Pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam database tersebut. Yang dimaksud dengan pengalihwujudan adalah pengubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio dan novel menjadi film. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ciptaan yang belum diumumkan, sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru (blue print) dan yang sejenisnya dianggap Ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap. Pasal 13 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

27

Huruf e Yang dimaksud dengan keputusan badan-badan sejenis lain, misalnya keputusankeputusan yang memutuskan suatu sengketa, termasuk keputusan–keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan Mahkamah Pelayaran. Pasal 14 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh dari Pengumuman dan Perbanyakan atas nama Pemerintah adalah Pengumuman dan Perbanyakan mengenai suatu hasil riset yang dilakukan dengan biaya Negara. Huruf c Yang dimaksud dengan berita aktual adalah berita yang diumumkan dalam waktu 1 x 24 jam sejak pertama kali diumumkan. Pasal 15 Huruf a Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan Ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama Pencipta, judul atau nama Ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.

28

Huruf g Seorang pemilik (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dibolehkan membuat salinan atas Program Komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan seperti di atas tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya Ciptaan yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai- nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum. Misalnya, buku-buku atau karya-karya sastra atau karya-karya fotografi. Pasal 18 Ayat (1) Maksud ketentuan ini adalah Pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio, televisi dan sarana lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah haruslah diutamakan untuk kepentingan publik yang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat umum. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 20 Dalam suatu pemotretan dapat terjadi bahwa seseorang telah dipotret tanpa diketahuinya dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya. Pasal 21 Misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika diambil potretnya untuk diumumkan. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas.

29

Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk: a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum; b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta. Selain itu tidak satupun dari hak- hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 25 Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak. Pasal 26 Ayat (1) Pembelian hasil Ciptaan tidak berarti bahwa status Hak Ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi Hak Cipta atas suatu Ciptaan tersebut tetap ada di tangan Penciptanya. Misalnya, pembelian buku, kaset, dan lukisan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 27 Yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, password, bar code, serial number, teknologi dekripsi (decryption) dan enkripsi (encryption) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan. Semua tindakan yang dia nggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi Perbanyakan dari suatu Ciptaan. Pasal 28 Ayat (1) Yang dimaksud dengan ketentuan persyaratan sarana produksi berteknologi tinggi, misalnya, izin lokasi produksi, kewajiban membuat pembukuan produksi, membubuhkan tanda pengenal produsen pada produknya, pajak atau cukai serta memenuhi syarat inspeksi oleh pihak yang berwenang.

30

Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan jangka waktu perlindungan Hak Cipta, dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan berakhirnya jangka perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau Penciptanya meninggal dunia. Cara perhitungan seperti itu tetap tidak mengurangi prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan yang didasarkan pada saat dihasilkannya suatu Ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas. Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. Pasal 36 Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar.

31

Pasal 37 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yaitu orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa mengurus permohonan Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lain dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pengganti Ciptaan adalah contoh Ciptaan yang dilampirkan karena Ciptaan itu sendiri secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya. Ayat (3) Jangka waktu proses permohonan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada Pemohon. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas.

32

Pasal 49 Ayat (1) Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (public performance), mengomunikasikan pertunjukan langsung (life performance), dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman Pelaku. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan menggunakan penerimaan adalah penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian, Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh Undang-undang, yang saat ini diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687). Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas.

33

Pasal 60 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan “panitera” pada ayat ini adalah panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang- undang yang berlaku. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Huruf a Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi. Huruf b Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghilangan barang bukti oleh pihak pelanggar. Huruf c Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas.

34

Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah pegawai yang diangkat sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 72 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan, atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber (source code) atau program aplikasinya. Yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (file) program yang berisi pernyataan-pernyataan (statements) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (programmer). Misalnya: A membeli program komputer dengan hak Lisensi untuk digunakan pada satu unit komputer, atau B mengadakan perjanjian Lisensi untuk pengunaan aplikasi program komputer pada 10 (sepuluh) unit komputer. Apabila A atau B menggandakan atau menyalin aplikasi program komputer di atas untuk lebih dari yang telah ditentukan atau diperjanjikan, tindakan itu merupakan pelanggaran, kecuali untuk arsip. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 73 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus.

35

Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Diberlakukan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan dimaksudkan agar undangundang ini dapat disosialisasikan terutama kepada pihak-pihak yang terkait dengan Hak Cipta, misalnya, perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi di bidang Hak Cipta, dan lain- lain.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4220.

36