2009

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 02/SM/Kp/I/2009 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SATUAN KERJA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2009 KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya bagian anggaran 42 Tahun Anggran 2009 dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Satuan Kerja Menteri Negara Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2009; b. bahwa sehubungan dengan itu mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran I Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut, dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 lampiran II Keputusan ini;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keenam dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 02/ M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 06/M/PER/VIII/2006; 7. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 66/PB/2005 tentang Mekanisme Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SATUAN KERJA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2009.

PERTAMA

: Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Satuan Kerja Menteri Negara Riset dan Teknologi, yang anggarannya termasuk bagian anggaran 42 Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2009, dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

: Para Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam lajur 6 (enam) Lampiran I Keputusan ini, bertanggungjawab atas segala pelaksanaan tugas masing-masing seperti yang tercantum dalam lajur 3 (tiga) Lampiran II (dua) Keputusan ini.

KETIGA

: Kepada para Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Satuan Kerja Menteri Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Riset dan Teknologi ini, diberikan honorarium setiap bulannya sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Menteri Negara Riset dan Teknologi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 5 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Januari 2009 KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENYAMIN LAKITAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I. PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

dan

dipergunakan

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 02/SM/Kp/I/2009 TANGGAL : 20 JANUARI 2009 PEJABAT PENGELOLA APBN SATUAN KERJA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2009 NO.

NAMA

NIP/NRP

PANGKAT/GOLONGAN

JABATAN

SEBAGAI

1

2

3

4

5

6

1.

Satria El Karimun

19630718.1 98903.1.003

Penata Tk.I/IIId

Kepala Sub Bagian Monitoring & Evaluasi Anggaran, Biro Perencanaan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Perencanaan

2.

Rina Christina

19720610.1 99903.2.001

Penata/IIIc

Kepala Sub bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum dan Humas

Pejabat Pembuat Komitmeb (PPK) pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Hukum dan Humas

3.

Arsiadi

19600215.1 98203.1.001

Penata Tk.I/IIId

Kepala Sub Bagian Inventaris Urusan Dalam, Bagian Rumah Tangga, Biro Umum

Pejabat Pembuat Komitmeb (PPK) pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Umum

4

Fadholi

19730504.2

Penata Muda Tk. I/III.b

Pengadministrasi

Pejabat Pengadaan

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

00312.1.001

Umum, Biro Umum

Barang & Jasa

5.

Sunar

19660403.1 99312.1.001

Penata/III.c

Kasubag Pemeliharaan & Perjalanan

Ketua Tim Penerima Barang & Jasa

6.

Kadi Subali

19740205.2 00811.1.001

Pengatur Muda/II.a

Staf Bagian Rumah Tangga

Sekretaris Tim Penerima Barang & Jasa

7.

Hendra Wijaya

19800701.2 00312.1.001

Penata Muda Tk I / III.b

Analis Keselarasan Dukungan Iptek

Anggota Tim Penerima Barang & Jasa

Ditetapkan di Jakarta KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

KERJA

REPUBLIK INDONESIA, TTD. BENYAMIN LAKITAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 02/SM/Kp/I/2009 TANGGAL : 20 JANUARI 2009 PEJABAT PENGELOLA APBN KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2008 Tugas Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja Menteri Negara Riset dan Teknologi Tahun 2009 NO

JABATAN

TUGAS

1

2

3

1.

Pejabat Pembuat Komitmen

a.

Menyusun rencana pengadaan barang/jasa yang telah mendapat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Panitia Pengadaab barang/Jasa guna proses lebih lanjut.

b.

Menetapkan dan melaksanakan hasil pengadaan barang/jasa guna proses lebih lanjut.

c.

Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian.kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.

d.

Menandatangani perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.

e.

Menandatangani kuitansi yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas kegiatan yang dikelolanya dan bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

f.

Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.

g.

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kuasa

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Pengguna Anggaran h.

Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP): Penggantian Uang Persediaan (GU), Langsung (LS), kepada Kuasa Pengguna Anggaran

i.

Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan melalui Penanggungjawab Kegiatan.

j.

Membuat laporan realisasi anggaran atas dana kegiatan yang dikelolanya kepada Kuasa Pengguna Anggaran guna penyusunan Neraca.

k.

Membuat laporan mutasi barang triwulanan yang disampaikan ke Kuasa Pengguna Anggaran melalui Penanggungjawab Kegiatan dan tembusan disampaikan ke Sekretaris Menteri c.q. Biro Umum

l.

Dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia.

m. Bertanggungjawab atas dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN, dan bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. 2.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

a.

Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.

b.

Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).

c.

Menyiapkan dokumen pengadaan.

d.

Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

3.

Tim Penerima Barang & Jasa

e.

Melakukan proses penunjukan langsung mulai dari evaluasi terhadap penawaran yang masuk, negosiasi harga, dan mengusulkan calon pemenang.

a.

Memiliki kewenangan menerima barang hasil pengadaan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

b.

Mengecek dan menghitung volume barang/jasa sesuai volume dalam kontrak/SPK

c.

Mencocokkan spesifikasi barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi dalam kontrak/ SPK

d.

Membuat berita acara hasil pemeriksaan fisik barang/jasa yang diterima dan menyerahkan hasil pemeriksaan barang/jasa tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan disampaikan kepada Biro Umum c.q. Bagian Rumah Tangga

Ditetapkan di Jakarta KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. BENYAMIN LAKITAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS