DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 50/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TEMPAT KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI KAWASAN BEBAS
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
10 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor
Tata
45/PMK.03/2009
Pengadministrasian, Nilai
dan/atau
tentang
Pembayaran,
Pajak
Penjualan
Serta atas
Cara
Pelunasan Barang
Pengawasan,
Pajak
Mewah
Pertambahan
atas
Pengeluaran
dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat
Lain
menetapkan
Dalam
Daerah
Peraturan
Direktur
Pabean Jenderal
ke
Kawasan
Pajak
tentang
Bebas,
perlu
Tata
Cara
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Tempat Kegiatan Usaha atau Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang di Kawasan Bebas;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4970); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas; 6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16 l/P J./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2007; 7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar; 8.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak; 9.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 15/PJ/2009 tentang Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau Kantor Pelayanan Pajak Madya;
MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
TEMPAT
KEGIATAN
USAHA
ATAU
TEMPAT
PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI KAWASAN BEBAS.
Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan: 1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai. 2. Pengusaha Kena Pajak, yang selanjutnya disebut PKP adalah Pengusaha Kena Pajak orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kegiatan usaha di Kawasan Bebas. 3. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disebut dengan KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 dan perubahannya, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 dan perubahannya. 4. KPP Lama adalah KPP tempat pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atau tempat PKP dikukuhkan.
5. KPP Baru adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha atau tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang selain di Kawasan Bebas. Pasal 2 Sejak tanggal 1 April 2009, pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pasal 3 (1) Seluruh PKP akan dicabut pengukuhannya secara bertahap paling lama tanggal 31 Maret 2010. (2) Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan secara jabatan oleh Kepala KPP tempat PKP terdaftar. (3) Pencabutan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penelitian. (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk mengetahui bahwa seluruh hak dan kewajiban PKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. (5) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa masih terdapat hak dan kewajiban PKP yang belum diselesaikan, Kepala KPP tempat PKP terdaftar menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan. (6) Kepala KPP tempat PKP terdaftar setelah melakukan penelitian harus mengirimkan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengukuhan PKP kepada PKP paling lama 1 (satu) bulan sebelum penerbitan SK Pencabutan Pengukuhan PKP. (7) Kepala KPP tempat PKP terdaftar harus menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan PKP paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Pemberitahuan Pencabutan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirim. (8) Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 4 (1) Dalam hal PKP telah mendapatkan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang di Kawasan Bebas, maka: a.
Pengusaha yang memiliki tempat kegiatan usaha atau tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang berada diluar Kawasan Bebas harus dikukuhkan sebagai PKP di tiap-tiap KPP domisili tempat kegiatan
usaha
sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan
perpajakan. b.
Kepala KPP domisili tempat kegiatan usaha atau tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melakukan pengukuhan secara jabatan terhadap Pengusaha tersebut paling lama tanggal 31 Oktober 2009.
c.
Surat
Keputusan
Pemusatan
Tempat
Pajak
Pertambahan
Nilai
Terutang di Kawasan Bebas dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2009. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk PKP yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta KPP Madya yang tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dipusatkan di Kawasan Bebas. (3) Sepanjang untuk PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang Pemusatan Tempat PPN Terutang bagi Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 (1) Dalam hal terdapat tempat tempat kegiatan usaha atau tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang di Kawasan Bebas yang dipusatkan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, maka: Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, maka: a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala KPP yang
menerbitkan
Pertambahan Pabean,
Nilai
menerbitkan
Surat
Keputusan
Terutang, Surat
di
Pemusatan
Tempat
Keputusan
Lain
Pemusatan
Tempat Dalam Tempat
Pajak Daerah Pajak
Pertambahan
Nilai
Terutang
yang
baru
dengan
menghilangkan
PKP cabang yang terdaftar di Wilayah Kawasan Bebas paling lama 31 Oktober 2009. b. Surat
Keputusan
Pemusatan
Tempat
Pajak
Pertambahan
Nilai
Terutang di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dinyatakan tidak berlaku sejak
diterbitkannya Surat
Keputusan
Pemusatan
Tempat
Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru atau paling lama sejak tanggal 31 Oktober 2009. (2) Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang menggunakan bentuk sebagaimana pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Pasal 6 (1) Faktur Pajak dan dokumen perpajakan yang diterbitkan oleh PKP dengan menggunakan identitas KPP Lama tidak perlu diganti dan dapat dilaporkan di KPP Baru. (2) Wajib Pajak yang menerima Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh PKP dengan menggunakan identitas KPP Lama, dapat mengkreditkan Pajak Masukannya sepanjang memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 7 (1) Untuk Masa Pajak Mei 2009 dan Masa Pajak seterusnya, PKP tidak diperkenankan melaporkan SPT Masa PPN. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk PKP yang mempunyai tempat kegiatan usaha tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang di luar Kawasan Bebas yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang di Kawasan Bebas. (3) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaporkan SPT Masa PPN sampai dengan Masa Pajak Oktober 2009. Pasal 8 (1) PKP tetap dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2009 dan Masa Pajak sebelumnya, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sampai status pengukuhan PKP-nya dicabut.
(2) PKP tidak diperkenankan lagi untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN setelah status PKP-nya dicabut. Pasal 9 Tata cara pencabutan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta pengadministrasiannya diatur dalam Lampiran II, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-176/PJ/2005 Tentang Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 01 November 2009. Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 April 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal pajak i n i dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 S e p t e m b e r 2 0 0 9
! $ !
% $ #
)
'
& & (
*
+ % $ ( # %
" # %
% % $ & & & , %
SURAT PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP
Kepada Yth. .........................(Identitas WP) Di ....................
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ./2009 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Tempat Kegiatan Usaha atau Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang di Kawasan Bebas dan berdasarkan hasil penelitian pada sistem administrasi perpajakan di Kantor kami dengan ini diberitahukan bahwa: Nama PKP NPWP/NPPKP Tanggal Pengukuhan PKP
: ...................... : ...................... : .......................
Surat pengukuhan PKP atas nama WP tersebut diatas akan dicabut paling lama tanggal 31 Maret 2010. Apabila berdasarkan catatan Saudara masih ada hak dan kewajiban sebagai PKP yang belum terselesaikan, maka diminta tanggapan Saudara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan ini. Apabila lewat batas waktu tersebut diatas Saudara tidak memberikan tanggapan, maka Saudara dinyatakan telah menyetujui pencabutan pengukuhan PKP tersebut. Demikian untuk dimaklumi.
(Kota, tanggal-bulan-tahun) Kepala KPP...... Ttd Nama NIP
! $ !
% $ #
)
'
& & (
*
+ % $ ( # %
" # %
% % $ & & & , %
TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP DAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMILIKI TEMPAT KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PPN TERUTANG DI KAWASAN BEBAS A.
Umum 1.
Sejak 1 April 2009, Pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP.
2.
Kepala KPP akan mencabut pengukuhan PKP untuk Wajib Pajak yang memiliki tempat kegiatan usaha/tempat PPN terutang di Kawasan Bebas yang telah dikukuhkan sebelum 1 April 2009.
3.
Pencabutan Pengukuhan PKP dilakukan oleh Kepala KPP tempat PKP terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
4.
Pencabutan PKP dilakukan secara bertahap dan wajib diselesaikan oleh seluruh kepala KPP paling lama tanggal 31 Maret 2010.
5.
Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang menetapkan tempat kegiatan usaha/tempat PPN terutang di Kawasan Bebas sebagai tempat pemusatan PPN terutang, dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2009.
6.
Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang satu atau beberapa tempat kegiatan usaha/tempat PPN terutang yang dipusatkan berada di Kawasan Bebas, dinyatakan tidak berlaku sejak Surat Keputusan Pemusatan PPN terutang yang baru diterbitkan.
B.
Tata Cara Pengadministrasian Wajib Pajak yang telah mendapatkan persetujuan Pemusatan Tempat PPN Terutang di Kawasan Bebas; 1.
Kepala KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta KPP Madya meneliti seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada masing-
masing KPP untuk mengetahui Wajib Pajak yang telah mendapatkan persetujuan tempat PPN terutang yang dipusatkan berada di Kawasan Bebas. 2.
Dari hasil penelitian Kepala KPP membuat daftar tempat kegiatan usaha/tempat PPN terutang yang berada di luar Kawasan Bebas yang tempat PPN terutang telah dipusatkan di Kawasan Bebas.
3.
Kepala KPP mengirimkan surat pemberitahuan tempat kegiatan usaha/tempat PPN terutang kepada Kepala KPP domisili tempat kegiatan usaha tersebut berada dengan menggunakan format sesuai lampiran IV.
4.
Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 3 Kepala KPP domisili tempat kegiatan usaha berada meneliti status Wajib Pajak dimaksud, apabila Wajib Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP agar Kepala KPP melakukan pengukuhan PKP secara jabatan.
5.
Dalam hal tempat kegiatan usaha tersebut masih berstatus sebagai PKP, Kepala KPP mengirimkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak agar pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPN dilaksanakan di KPP domisili tempat kegiatan usaha tersebut berada dengan menggunakan bentuk sesuai lampiran V.
C.
Tata Cara Penatausahaan Tempat Kegiatan Usaha/Tempat PPN Terutang Selain di Kawasan Bebas yang Diadministrasikan pada KPP Madya Batam.
1.
Kepala KPP Madya Batam meneliti seluruh Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang telah diterbitkan.
2.
Dari hasil penelitian, Kepala KPP Madya Batam membuat daftar tempat kegiatan usaha/tempat PPN terutang yang dipusatkan yang berada di luar Kawasan Bebas.
3.
Kepala KPP Madya Batam mengirim surat pemberitahuan tempat kegiatan usaha/tempat PPN terutang yang sudah tidak dipusatkan lagi di KPP Madya Batam kepada kepala KPP tempat domisili tempat kegiatan usaha tersebut berada, paling lama tanggal 25 September 2009.
4.
Surat pemberitahuan tempat kegiatan usaha/tempat PPN terutang sebagaimana dimaksud pada butir 3 dengan menggunakan bentuk pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
5.
Berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala KPP Madya Batam, Kepala KPP domisili tempat kegiatan usaha/tempat PPN terutang selain di Kawasan Bebas, menerbitkan Surat
Keputusan Pengukuhan sebagai PKP dalam hal tempat kegiatan usaha tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP. 6.
Kepala KPP wajib menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada butir 5 paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima.
7.
Kepala KPP wajib menyampaikan Surat Keputusan Pengukuhan PKP k e p a d a . Wajib Pajak paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
8
Dalam hal status Pengusaha Kena Pajak pada tempat PPN terutang belum dicabut maka Kepala KPP wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan bentuk pada lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
D. Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang bagi PKP yang Salah Satu atau Beberapa Tempat PPN Terutang yang dipusatkan berada di Kawasan Bebas; 1.
Seluruh Kepala Kanwil DJP dan Kepala KPP meneliti semua Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang pernah diterbitkan untuk mengetahui apakah tempat kegiatan usaha/tempat PPN terutang yang tempat PPN terutang yang dipusatkan berdasarkan surat keputusan tersebut ada yang berada di Kawasan Bebas.
2.
Dari hasil penelitian, Kepala Kanwil DJP dan Kepala KPP membuat daftar Surat Keputusan Tempat Pemusatan PPN Terutang yang menetapkan satu atau lebih lokasi kegiatan usaha/tempat PPN terutang yang berada di Kawasan Bebas .
3.
Daftar Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang sebagaimana dimaksud pada butir 2 menjadi acuan bagi Kepala Kanwil DJP dan Kepala KPP untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN terutang yang baru dengan menghilangkan tempat
4.
kegiatan usaha yang berada di Kawasan Bebas. Kepala Kanwil DJP dan Kepala KPP wajib menerbitkan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang baru paling lama tanggal 31 Oktober 2009.
5.
Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang baru dikirim kepada Wajib Pajak dan kepada seluruh Kepala KPP domisili tempat PPN terutang yang dipusatkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Surat Keputusan diterbitkan.
! $ !
% $ #
)
'
& & (
*
+ % $
" # %
% % $ & & & , % ( # %
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP- .....................................(1) TENTANG PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor ..............(2) tentang ...........(3) dan memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ....(4) tentang............. (5) /permohonan Wajib Pajak Nomor ...... (6)Tanggal ........ (7), untuk Wajib Pajak.........(8) NPWP....... (9) untuk tempat kegiatan usaha : 1...........(10) 2 ............ 3 ............ dst, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang: Mengingat: 1.
2.
3.
4. 5.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986); Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008;
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas; 7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.......................(11) tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Tempat Kegiatan Usaha atau Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang di Kawasan Bebas; MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG. PERTAMA : Menetapkan pelaksanaan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang Wajib Pajak..............(12) NPWP .... (13) beralamat di......... (14) pada Kantor Pelayanan Pajak............(15) dengan tempat kegiatan usaha sebagai berikut: 1............ (16) 2 ............ 3............ dst. KEDUA: Pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mulai berlaku sejak ........(17) KETIGA *) : Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-.......(18) tentang ......... (19) dinyatakan tidak berlaku. KEEMPAT: Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ............ (20). Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada : 1 ........ (21) di........ (22) 2 ..........(23) 3 ..........dst. Ditetapkan di .......(24) pada tanggal ....... (25) a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR, (Ttd) ........................ (26) NIP .................. (27)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG
Angka 1
: Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang akan ditetapkan.
Angka 2
: Diisi dengan nomor Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Angka 3
: Diisi dengan judul Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Angka 4
: Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang lama.
Angka 5
: Diisi dengan judul Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang lama.
Angka 6
: Dalam hal WP mengajukan permohonan maka diisi nomor surat permohonan WP.
Angka 7
: Diisi tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 8
: Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 9
: Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 10 : Diisi dengan tempat-tempat kegiatan usaha yang dipusatkan. Angka 11 : Diisi dengan nomor Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Angka 12 : Diisi sama dengan nama Wajib Pajak. Angka 13 : Diisi sama dengan NPWP Wajib Pajak. Angka 14 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Angka 15 : Diisi dengan nama unit KPP yang dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Angka 16 : Diisi dengan tempat-tempat kegiatan usaha yang dipusatkan. Angka 17 : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. Angka 18 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang lama. Angka 19 : Diisi dengan judul Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang lama. Angka 20 : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan Angka 21 : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Angka 22 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Angka 23 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP yang meliputi KPP Baru yang menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala KPP yang meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan. Angka 24 : Diisi dengan tempat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Angka 25 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Angka 26 : Diisi dengan nama Kepala Kanwil DJP atau Kepala KPP yang menerbitkan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN terutang. Angka 27 : Diisi dengan NIP Kepala Kanwil DJP atau Kepala KPP yang menerbitkan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN terutang.
! $ &
&
%
#
'
%
(
% $ &
& , %
" #
! &
)
*
+ % $ ( # %
SURAT PEMBERITAHUAN TEMPAT KEGIATAN USAHA DILUAR KAWASAN BEBAS YANG DIADMINISTRASIKAN DI KPP DI LINGKUNGAN KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR DAN KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS, SERTA KPP MADYA Nomor : .............. Tanggal : ............. Kepada Yth. Kepala KPP............. .................................
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ./2009 tentang tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Tempat Kegiatan Usaha atau Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang di Kawasan Bebas dan hasil penelitian pada administrasi perpajakan kami, dengan ini memberitahukan bahwa Wajib Pajak: Nama PKP NPWP Tanggal Pengukuhan PKP Tempat kegiatan usaha
: ................. : ................. : ................. : 1 .......... 2 .........
dst
yang selama ini pemenuhan kewajiban PPN atas tempat kegiatan usaha tersebut diadministrasikan oleh KPP, terhitung sejak tanggal 01 November 2009 seluruh kewajiban PPN atas tempat kegiatan usaha tersebut akan dilaksanakan oleh Wajib Pajak di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak tersebut berada. Demikian kami sampaikan. (Kota, tanggal-bulan-tahun) Kepala KPP ...... Ttd Nama NIP
! " #
$
#
'
&
& (
) + % $
*
! %
% % $
&
& & , %
( # %
SURAT PEMBERITAHUAN STATUS PKP
Kepada Yth. ................... (Identitas WP)
Di .............. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ./2009 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Tempat Kegiatan Usaha atau Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang
di Kawasan Bebas dan surat pemberitahuan dari Kepala KPP .................. Nomor............. tanggal
.........., dengan ini kami informasikan bahwa seluruh kewajiban PPN atas tempat kegiatan usaha pada alamat ....................................................................................................................................................................terhitung sejak 01 November 2009, akan diadministrasikan di KPP ................................
Demikian untuk dimaklumi.
(Kota, tanggal-bulan-tahun) Kepala KPP ..... (Domisili)
Ttd Nama NIP
