2009

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxp;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 120/PUU-VII/2009 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 1 OKTOBER 2009

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 120/PUU-VII/2009 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMOHON

-

H. Dirwan Machmud, S.H.

ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 1 Oktober 2009, Pukul 11.05 – 11.54 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.

SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, S.H. Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.

Makhfud, S.H., M.H

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Pemohon: -

H. Dirwan Machmud, S.H.

Kuasa Hukum Pemohon: -

Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. Maheswara Prabandono, S.H.

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB

1.

KETUA : PROF. DR. H. ACHMAD SODIKI, S.H.

Assalamualaikum wr. wb.

Sidang Perkara Nomor 120/PUU-VII/2009 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1X Saudara Pemohon saya persilakan Saudara memperkenalkan diri dulu siapa saja yang hadir dalam persidangan ini, saya persilakan. 2.

KUASA HUKUM PEMOHON : MAHESWARA PRABANDONO, S.H.

Bismillahirohmanirrohim.

Bapak Majelis Hakim yang kami hormati.

Assalamualaikum wr. wb.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami bahwa pagi hari ini kami bersama datang untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 58 huruf F dan Pasal 58 huruf H Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu nahwa Pemohon adalah bernama Bapak H. Dirwan Machmud, S.H., sedangkan kami berdua adalah penerima kuasa dari Pemohon, nama saya Maheswara Prabandono dan rekan saya adalah Refly Harun. Berikutnya rekan saya akan memperkenalkan diri lebih jauh, kami persilakan. Terima kasih. 3.

KUASA HUKUM PEMOHON : REFLY HARUN, S.H., M.H., LL.M. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kalau diperkenankan, perkenankan kami untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.

4.

KETUA : PROF. DR. H. ACHMAD SODIKI, S.H. Silakan.

3

5.

KUASA HUKUM PEMOHON : REFLY HARUN, S.H., M.H., LL.M.

Bismilahirrohmanirohim. Assalamualaikum wr. wb.

Seperti yang sudah disampaikan rekan kami bahwa permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang yaitu Pasal 58 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berbunyi “calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara RI yang memenuhi syarat : huruf F nya tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih”. Kemudian huruf H yang berbunyi yaitu “calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Ri yang memenuhi syarat : mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya”. Kami menganggap bahwa kedua pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana akan kami jelaskan lebih lanjut tetapi kami sadar Majelis Hakim Konstitusi yang mulia sudah sangat paham dan mengetahui latar belakang dari permohonan ini tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah dijatuhkan sebelumnya kepada Pemohon kami yaitu Bapak H. Dirwan Machmud melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari yang amar putusannya sebagai berikut yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, menyatakan batal demi hukum Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali pasangan calon nomor urut 7 yaitu Bapak H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H. sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Bengkulu Selatan selambat-lambnatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan, jadi jatuh temponya 8 Januari Tahun 2010 nanti, tetapi seperti Majelis Hakim sudah sangat ketahui dan sangat sadari, dalam perkembangan selanjutnya kemudian Pasal 58 huruf F yang dijadikan landasan untuk membatalkan hasil Pemilu Bengkulu Selatan kemudian telah diuji dan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 yang pada pokoknya berisi bahwa ketentuan Pasal 58 huruf F mengenai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dikecualikan terhadap 4 hal yaitu, 1. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials). 2. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.

4

3. 4.

Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Kami memandang, Majelis Hakim yang mulia, Pemohon dalam hal ini H. Dirwan Machmud yang telah dihukum berdasarkan putusan tanggal 8 Januari 2009 memenuhi keempat pengecualian tersebut. Pertama, jabatan publik yang diperebutkan adalah Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, jadi ini adalah jabatan publik yang dipilih. Kedua, yang bersangkutan telah menjalani hukuman pada tahun 1986 hingga 1992 selama 6 tahun karena kasus yang menimpa atau dialami beliau, jadi sudah menjalani hukuman sudah ada jeda atau tenggat waktu 5 tahun lebih. Yang ketiga, yang bersangkutan tidak pernah menutup-nutupi kasus yang menimpa atau yang pernah terjadi dengan diri beliau. Ketika pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan bisa dikatakan hampir seluruh masyarakat Bengkulu Selatan mengetahui kejadian yang pernah terjadi pada tahun 1986 tersebut dan itu tidak membuat kemudian rakyat Bengkulu Selatan kemudian berkeberatan, terbukti bahwa yang bersangkutan tetap dipilih untuk putaran pertama dan putaran kedua, dan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Januari 2009 pengetahuan rakyat Bengkulu Selatan makin terbuka kembali terhadap eksistensi kehadiran atau keadaan Bapak H. Dirwan Machmud dan sampai saat inipun mereka tidak berkeberatan kalau seandainya yang bersangkutan ditetapkan kembali sebagai calon terpilih atau diberikan kesempatan untuk mengikuti pemungutan suara ulang. Yang keempat, tentu saja beliau bukanlah pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Terbukti bahwa Bapak H. Dirwan Machmud telah memimpin DPRD Bengkulu Selatan selama 2 periode. Mohon maaf kami misalnya mengungkapkan dissenting opinion yang pernah disampaikan oleh Bapak Ketua Panel Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 57/PHPU.D-VI/2008 bahwa seorang mantan narapidana yang telah berhasil memimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama 2 periode tanpa cacat membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai prestasi bagi masyarakat dan mampu bertindak bagi kemaslahatan masyarakat, dan seperti yang sudah dipahami juga oleh kita semua dan juga oleh Majelis Hakim Konstitusi, Panel Hakim Konstitusi bahwa terhadap pemberlakuan Pasal 58 huruf F telah terjadi perkembangan rasa keadilan Mahkamah Konstitusi dari waktu ke waktu, misalnya pada putusan tanggal 11 Desember 2007 Mahkamah Konstitusi mengecualikan penerapan pasal ini terhadap tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan atau culva levis dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik. Kita tahu bahwa kadang-kadang orang dihukum 5 tahun atau lebih hanya karena perbedaan pandangan politik, padahal

5

yang bersangkutan adalah orang yang sebenarnya yang dipilih dan diingini oleh masyarakat. Dan kemudian perkembangan selanjutnya sudah kami jelaskan pada tanggal 24 Maret yang mengecualikan bahwa Pasal 58 huruf F tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih terbatas jangka waktunya 5 tahun dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dan empat bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Begitulah latar belakang permohonan kami terhadap Pasal 58 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Permohonan yang kedua adalah permohonan Pasal 58 huruf H yang berbunyi “bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mengenal dan dikenal daerahnya”. Terhadap permohonan ini singkat saja ingin kami katakan bahwa ini mengandung norma yang tidak terukur sehingga pelaksanaannya oleh KPUD akan bersifat subjektif. Yang potensial melanggar hak konstitusional Pemohon akan kepastian hukum atau legal certainty sebagaimana dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, karena memang amat sangat sukar mengukur sejauhmana seseorang tersebut mengenal dan dikenal daerahnya. Begitulah permohonan kami, dan terakhir kami ingin menyampaikan petitum dari permohonan ini. Bahwa berdasarkan uraian di atas, petitum permohonan ini adalah sebagai berikut, pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan menyatakan Pasal 58 huruf F Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 yang berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Ketiga, atau setidak-tidaknya menyatakan Pasal 58 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih” adalah konstitusional sepanjang diartikan menurut Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 yang amar putusannya menyatakan pasal dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat conditionally unconstitutional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syaratsyarat :

6

1. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected official) 2. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. 3. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Dan konsekuensi dari petitum tersebut kami menambahkan tiga petitum lainnya, mohon maaf yang mulia. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan untuk melakukan penetapan ulang terhadap calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan periode 2009-2014, jadi bukan 2008-2013 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya atas nama H. Dirwan Machmud dan H. Hartawan, S.H. 5. Atau setidak-tidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan untuk mengikutsertakan pasangan H. Dirwan Machmad dan H. Hartawan, S.H. dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bengkulu Selatan yang pemungutan suara ulangnya diperintahkan Mahkamah melalui Putusan Nomor 57/PHPU.DVI/2008 tanggal 8 Januari 2009 selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan diucapkan. 6. Menyatakan Pasal 58 huruf H Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 7. Terakhir, bila Majelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah permohonan kami Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pemohon Prinsipal, H. Dirwan Machmud, S.H. barangkali akan menyampaikan satu dua patah kata. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

6.

KETUA : PROF. DR. H. ACHMAD SODIKI, S.H. Saya persilakan.

7.

PEMOHON : H. DIRWAN MACHMUD, S.H.

Assalamualaikum wr. wb.

Majeils Hakim yang mulia, mohon izin, yang pertama saya H. Dirwan Machmud memohon kepada Majeis Hakim yang mulia bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk mengabdi kepada daerah

7

saya sebagaimana amanah yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya barangkali saya mengakui kesalahan saya yang kejadiannya 23 tahun yang lalu yang tanpa saya sengaja terjadi ketika saya masih status mahasiswa di Jayabaya di Jakarta waktu itu. Oleh sebab itu Majelis Hakim yang mulia, saya mohon keadilan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengabdi kepada daerah saya. Saya rasa itu, mohon maaf.

Wassalamualaikum wr. wb.

8.

KETUA : PROF. DR. H. ACHMAD SODIKI, S.H. Ya, terima kasih. Saudara Pemohon, mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa di dalam permohonan ini perlu Saudara menyebut bahwa setelah menerima kuasa dan si pemberi kuasa itu selanjutnya Saudara kedudukannya sebagai Pemohon di dalam permohonan ini. Catatan saya yang kedua adalah ini Pasal 58 huruf F itu seingat saya pernah diuji ya itu, jadi itu Saudara ajukan lagi kenapa itu? Alasannya apa itu?

9.

KUASA HUKUM PEMOHON : REFLY HARUN, S.H., M.H., LL.M. Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang mulia. Kami menyadari memang pasal ini telah diuji, paling tidak kami bisa mengingat dua kali atau tiga kali pasal yang sama. Tetapi dalam kesempatan ini kami menyadari bahwa area kewenangan Mahkamah Konstitusi itu memang sangat terbatas yaitu salah satunya judicial review. Ini kasus yang sebenarnya diakibatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara PHPU.D Bengkulu Selatan pada tanggal 8 Januari 2009 tentu yang secara tidak langsung maupun langsung menghukum Pemohon, dalam hal ini H. Dirwan Machmud, dan tentu tidak mungkin lagi kami mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum daerah untuk meninjau putusan tersebut karena kami paham, pertama, putusan tersebut final dan mengikat. Tetapi kami melihat bahwa dalam perkembangan selanjutnya ada hasil judicial review yang kemudian dibacakan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Maret 2009 yang mengecualikan penerapan Pasal 58 huruf F ini yang kami pahami Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai judicial review bersifat erga omnes, tidak mengecualikan warga negara sepanjang dia memenuhi syarat. Putusan tersebut tidak membawa katakanlah kemanfaatan kepada Pemohon dalam hal ini H. Dirwan Machmud karena sudah ada putusan sebelumnya yang menghukum beliau. Jadi walaupun ada fakta hukum terbaru yang bersangkutan tetap tidak bisa dikembalikan atau dipulihkan haknya, padahal paling tidak pemungutan suara ulang yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Januari sebagai deadline akhir 2010 tersebut sampai hari ini belum

8

dilaksanakan. Bahkan terancam tidak bisa dilaksanakan karena ketiadaannya anggaran daerah karena sekarang sudah bulan Oktober dan DPRD yang baru tidak menganggarkan untuk pemilhan pada tanggal 8 Januari 2010 yang tinggal dua bulan lagi. Nah karena itulah kemudian Mahkamah Konstitusi yang menjatuhkan hukuman, tentu Mahkamah Konstitusi pulalah yang bisa mencabut hukuman tersebut dengan putusan yang baru, dan karena pintu satu-satunya yang tersedia adalah judicial review dan berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan bahwa ada perkembangan hukum terbaru melalui judicial review maka kami kemudian mengajukan judicial review juga. Pertama memang meminta agar itu dibatalkan karena pada dasarnya belum pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena baru ada pengecualian-pengecualian tetapi kalau Mahkamah Konstitusi tetap berpendirian pada putusan-putusan sebelumnya, paling tidak putusan tanggal 11 Desember dan 8 Januari yang sudah saya singgung sebelumnya, paling tidak Majelis Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan bahwa itu dikecualikan terhadap 4 hal yang telah dijelaskan. Dan pengecualian mana sebenarnya telah dipenuhi syaratnya oleh Pemohon kami yang seharusnya tidak dikecualikan lagi berdasarkan putusan yang sifatnya erga omnes tersebut, begitu Yang Mulia. 10.

KETUA : PROF. DR. H. ACHMAD SODIKI, S.H. Jadi putusan yang menyangkut Saudara Dirwan itu putusan tentang penerapan hukum, bukan pengujian undang-undang. Nah putusan yang bersangkutan dengan pengujian undang-undang itu Pasal 58 huruf F yang sifatnya adalah erga omnes itu. Jadi ini ada dua hal yang berbeda, karena permohonannya berbeda, bukan pada perkara pertama bukan membatalkan Pasal 58 itu tidak. Ini sesuatu yang dimohon oleh pihak lain bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, hanya saja kemudian terjadi suatu keadaan yang berbeda setelah putusan yang menyangkut Pengujian Pasal 58 huruf F, itu kemudian dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, jadi situasinya memang sudah berbeda. Tentunya atas hal yang berbeda diterapkan berbeda, atas hal yang sama akan diterapkan sama, kira-kira prinsipnya begitu. Tetapi sebelumnya marilah kita juga pengin melihat, mendengarkan barangkali Bapak Hakim AKil Mochtar saya persilakan. Silakan.

11.

KUASA HUKUM PEMOHON : REFLY HARUN, S.H., M.H., LL.M. Karena itulah karena ada dua putusan tersebut, kami pahami memang di ranah yang berbeda, yang satu perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, satu Judicial review, tetapi kami memandang memang akibat dari dua putusan tersebut muncul ketidakpastian hukum terhadap nasib Pemohon dalam hal ini H. Dirwan Machmud dan itu

9

secara konstitusional memang potensial bertentangan dengan norma konstitusi mereka kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) perubahan kedua UUD 1945. Terima kasih. 12.

KETUA : PROF. DR. H. ACHMAD SODIKI, S.H. Saya persilakan, Pak AKil

13.

HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Baik Saudara Pemohon, kewajiban Hakim untuk memberikan saran dan masukan terhadap permohonan yang Saudara ajukan tetapi haknya ada pada Saudara mau dirubah atau tidak, begitu. Yang pertama tadi sudah dikemukakan oleh Ketua Panel bahwa dalam penyusunan permohonan saya kira Pemohon itu bukan penerima kuasa, coba dilihat pada halaman depannya itu. Pemohon Prinsipalnya saja langsung disebut sebagai Pemohon, kan gitu. Jadi itu soal struktur, ya. Kemudian di halaman 3 tentang pokok perkara, saya kira itu bisa di (…..) Pemohon dan kepentingan Pemohon yaitu halaman 2, saya kira itu bisa dianukan dengan legal standing. Kemudian sebagaimana tadi sudah diungkapkan bahwa pasal ini normanya sudah pernah diuji dua kali dan Putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas tentang itu dan yang terjadi pergeseran-pergeseran sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam proses kemasyarakatan dan kebangsaan kita maupun peraturan perundang-undangan yang juga berlaku atau sudah dibuat oleh pemerintah dan DPR. Nah, oleh karena ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu juga secara jelas menyatakan bahwa terhadap norma, pasal, ayat undang-undang yang sudah pernah diajukan permohonan itu tidak dapat diajukan lagi, nah oleh sebab itu tentu harus ada alasan yang secara spesifik, karena perlu diingat bahwa permohonan ini kan tetap permohonan pengujian undang-undang, jadi antara posita dan petitum Saudara itu juga harus konsisten. Kalau tidak konsisten apa yang dimaknai di dalam suatu pengujian undang-undang itu juga agak sulit misalnya berkaitan dengan putusan yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu, sementara putusan itu adalah berkenaan dengan pengujian hasil pemilihan umum kepala daerah, kan begitu, atau Saudara meminta bahwa Pasal 58F itu memang bertentangan dengan konstitusi. Artinya mungkin saja keluar putusan yang terbaru Mahkamah juga putusanputusan yang terdahulu itu bukan lagi konstitusional bersyarat, mungkin dibatalkan secara keseluruhan, kan begitu. Ini saya melihat, membaca hal-hal yang berkenaan dengan alasan-alasan hukum ini dari permohonan Saudara itu dihubungkan dengan petitumnya agak kurang konsisten. Kemudian Saudara mengatakan di sini alasannya pada angka 20 halaman 8, bahwa agar

10

permohonan ini memiliki daya laku surut, atau retroaktif, Pemohon meminta perintah kepada KPU Bengkulu Selatan tersebut dimuat dalam amar putusan sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah dalam putusan nomor sekian nomor sekian. Saya kira kalau kita ingin mengemukakan sebuah asas retroaktif ya argumentasi hukumnya juga harus kuat sehingga Mahkamah yakin dengan argumentasi Saudara sehingga kita juga bisa memberikan putusan tentang pemberlakuan secara retroaktif itu. Kemudian, Saudara tidak saja menguji Pasal 58F tetapi Pasal 58H juga dengan alasan bahwa norma yang terkandung di dalam Pasal 58H itu adalah norma yang tidak terukur tetapi hanya satu pointer saja yaitu di poin 21 saja, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang itu. Saya kira itu agak prematur, kasihlah penjelasan panjang kan begitu, argumantasinya jelas apa, kalau itu misalnya tidak terukur itu apa, kemudian subjektif KPUD itu seperti apa, sehingga ada kerugian konstitusional yang juga bisa secara spesifik diakibatkan oleh penerapan Pasal 58H ini. Tidak hanya sekedar menyebutkan ini tidak terukur kemudian berpotensi melanggar hak konstitusional, kan gitu. Ini hanya satu item saja, sehingga kita terpaksa harus membaca banyak juga. Jadi banyak-banyak membaca literatur apa kira-kira ya argumentasinya tolong dibantu dibangun juga, kan gitu, supaya kita sampai pada satu pikiran yang sama yang dibangun oleh pikiran oleh Pemohon. Prinsipnya batu uji yang digunakan kan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) ya. Tidak disebutkan secara spesifik, apa namanya, khususnya yang berkenaan dengan 58 huruf F itu hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar saja di dalam petitumnya ya Saudara sebutkan pasalnya Undang-Undang Dasar. Atau permohonannya sudah ada perubahan. Tapi saya melihat tidak ada, ya, tapi hanya di alasan hukumnya saja. Kemudian, ya tadi Pasal 58 sudah. Saya kira itu tiga hal yang pertama tadi soal stuktur permohonannya saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Panel, ya. Selanjutnya yang disebut pemberi kuasa. Nah, sebenarnya tak usah lagi Pak Dirwan ini langsung Pemohon saja karena Saudara di atas sudah menyatakan Saudara penerima kuasa, kan. Ini kan dalam surat kuasa saja ini sebenarnya, tapi dalam permohonan kan tidak perlu disebutkan lagi penerima pemberi kuasa, langsung saja Pemohon. Yang kedua soal II, Pemohon dan kepentingan Pemohon saya kira itu legal standing-nya aja langsung masuk, macam biasa. Yang ketiga karena materinya sudah pernah diuji saya kira argumentasi hukumnya secara spesifik harus dibangun juga lebih kuat lagi. Nah, yang terakhir itu tadi Pasal 58H saya tidak melihat argumentatifnya yang cukup untuk memadai sehingga kita sepakat bahwa itu daya lakunya itu terlalu lentur atau tidak mempunyai satu kepastian seperti apa, gitu. Saya kira itu Pak dari saya. Terima kasih.

11

14.

KETUA : PROF. DR. H. ACHMAD SODIKI, S.H. Saya tambahkan, ya. Ini KPU itu sudah mengeluarkan keputusan bahwa Saudara Pemohon tidak boleh ikut, gitu. Gimana Saudara Pengacara?

15.

KUASA HUKUM PEMOHON : REFLY HARUN, S.H., M.H., LL.M. Ya, belum, karena begini Majelis Hakim yang mulia, setelah Putusan MK itu dibacakan pada tanggal 8 Januari memang di lokal Bengkulu memang kemudian terjadi, ya terjadi pro dan kontra terhadap putusan tersebut. Lalu kemudian ada proses protes politik lokal di sana sampai kemudian hal-hal yang sangat teknis seperti masalah ketersediaan anggaran untuk melakukan pemungutan suara ulang. Nah, sampai saat ini posisinya belum ada langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan pemungutan suara ulang tersebut, sampai kemudian pemerintah daerah dalam hal ini bupati yang bertindak sebagai pejabat sementara bupati dan kemudian DPRD termasuk DPRD yang baru itu kemudian memang tidak bisa menganggarkan pemungutan suara ulang tersebut yang dananya dimintakan oleh KPU Bengkulu Selatan sehingga memang karena dananya tidak bisa dipenuhi maka kemudian tidak ada tindak lanjut terhadap persiapan untuk melakukan pemungutan suara ulang tersebut yang jatuh temponya pada tanggal 8 Januari 2010. Mungkin Saudara Pemohon mungkin bisa menambahkan?

16.

PEMOHON : H. DIRWAN MACHMUD, S.H. Terima kasih, Yang Mulia. Dalam pengesahan APBDP Bengkulu Selatan dana yang bisa dibelanjakan itu sebesar 3,5 milyar rupiah. Sementara permintaan KPU sebesar 8,6 milyar rupiah, ini belum termasuk kegiatan-kegiatan pengamanan pilkada sehingga pemerintah daerah dengan DPRD pada perubahan APBDP putusannya diperdakan satu bulan yang lewat tidak menganggarkan dana pilkada ulang. Telah dimintakan ke Gubernur Bengkulu oleh provinsi juga dana provinsi tidak ada. Itu yang terjadi sekarang, Ketua Majleis Yang Mulia. Terima kasih.

17.

KETUA : PROF. DR. H. ACHMAD SODIKI, S.H. Ya, jadi menurut Saudara itu putusan yang menyangkut Saudara Pemohon yang dulu itu, itu kan menyebabkan Saudara Pemohon tidak bisa ikut Pemilukada, kan gitu toh? Kemudian dengan pengujian Pasal 58F itu, itu Saudara beranggapan bahwa itu memungkinkan Saudara Pemohon itu akan bisa ikut, kan gitu maksudnya Saudara? Karena

12

memenuhi syarat seperti yang Saudara kemukakan tadi, toh? Nah, ini kan belum ada apa-apa, DPR nya aja belum ada apa-apa, belum memutusakan, belum ada keputusan KPU tentang calon siapa yang boleh ikut dan belum. Jadi ini kan masih dalam keadaan tidak ada sesuatu yang merugikan Saudara Pemohon ini kan nggak ada. Ini bagaimana Saudara, di mana letak kerugiannya? 18.

KUASA HUKUM PEMOHON : REFLY HARUN, S.H., M.H., LL.M. Mohon maaf Majelis Hakim, yang kami pahami adalah Putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat dan harus atau wajib dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Jadi bahwa sekarang memang belum ada penetapan siapa-siapa saja yang akan mengikuti pemungutan suara ulang itu hanya soal teknis administratif. Tetapi putusan sudah dijatuhkan yang amarnya menyatakan bahwa pasangan nomor 7 itu tidak boleh mengikuti pemungutan suara ulang yakni Bapak H. Dirwan Machmud. Jadi dengan demikian dari sembilan calon itu memang hanya boleh delapan calon yang mengikuti. Jadi karena pemahaman kami demikian dan putusan itu harus dilaksanakan kami mengantisipasi, Bapak Ketua Majelis, agar kemudian kerugian konstitusional yang memang sudah terjadi sebenarnya kan sudah terjadi karena yang bersangkutan sebenarnya sudah ditetapkan sebagai pemenang sebenarnya, plus tidak boleh mengikuti pemungutan suara ulang. Jadi ada dua bentuk hukuman sebenarnya, pertama dibatalkan kemenangannya sudah terjadi kerugian itu, kemudian tidak boleh mengikuti pemungutan suara ulang potensial terjadi dan itu berdasarkan nalar yang wajar bisa dipastikan terjadi karena memang Putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan. Karena itulah dalam rangka antisipasi dan memulihkan hak konstitusional Pemohon kami ajukan permohonan ini, Yang Mulia.

19.

KETUA : PROF. DR. H. ACHMAD SODIKI, S.H. Yang menyangkut Pasal 58F itu kan tidak berlaku surut, kan kedepan, ya toh? Erga omnes menurut Saudara tadi, kan begitu? Dan ini belum ada apa-apa, toh? Malah belum bisa diselengarakan. Mungkin kalau habis waktunya bukan pemilu ulang malah pemilu baru, kan gitu? Ya, tapi kami mohoh Pak......

20.

KUASA HUKUM PEMOHON : REFLY HARUN, S.H., M.H., LL.M. Sedikit Yang Mulia, terima kasih atas sarannya tetapi memang kami berupaya mengantisipasi ketidakpastian hukum yang mungkin timbul karena adanya dua putusan tersebut dan ketidakpastian keadaan politik di Bengkulu sehingga dengan kepastian hukum tersebut ada

13

jaminan bagi Pemohon untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya, karena ini kan terkait dengan persiapan dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. 21.

HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Ya, Saudara Pemohon maupun Kuasa Pemohon, saya memulai dulu permohonan dan saya hanya mempertajam saja apa saran daripada anggota Dr. Akil bahwa dari sudut formal permohonan ini barangkali itu tadi perlu diperbaiki, satu. Yang kedua mengenai substansi, terutama Pasal 58 huruf H karena dua norma yang Saudara minta diuji. Kemudian juga hendaknya mempertajam tentang posita dan petitum Saudara ya, itu satu. Namun di dalam penajaman ini, ini saya bacakan saja, ini ada saran, saran penajaman, ini katanya belum ada titik temu antara posita dan petitum. Di satu pihak Saudara dalam posita itu mendalilkan berlakunya Pasal 58 huruf F bertentangan dengan Pasal 27, 28D dan seterusnya. Tapi, dalam petitum hanya meminta agar Pasal 58 ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan pasal yang Saudara kemukakan itu adalah 58H, itu satu. Nah, memang ini sudah tiga kali ini diuji, ya. Yang pertama, berkaitan dengan Pemilukada, yang kedua mengenai Pemilu, ya sebagaimana yang Saudara katakan bahwa Mahkamah Konstitusi ini seolah-olah ada dinamisasi, ada evolusi, ada paradigma baru di dalam memaknai Pasal 58F ini. Nah, dikaitkan dengan Pasal 60 Mahkamah Konstitusi ini, itu berkaitan dengan nebis in idem. Panel ini perlu melihat secara jernih, secara tajam, secara gamblang, alasan-alasan hukum apa yang membedakan Putusan MK Nomor 57 dan Putusan MK Nomor 4, ini belum tergambar secara runtut, jelas sehingga ini tidak dikualifisir sebagai nebis in idem. Subjek, objeknya sama. Nah, di mana letak alasan-alasan perbedaan di antara dua putusan itu, yaitu 57 dan Nomor 4, ini yang perlu Saudara garis bawahi betul-betul, nah itu. Memang satu, ranah Pemilukada, satu ranah yang berkaitan dengan Pemilu Legislatif. Tapi, itu semua berkategori undang-undang. Ada katakanlah dalam Putusan Nomor 4 itu ada conditional unconstitutional. Di situ dengan 4 syarat, ya. Saudara katakan tadi bahwa keempat syarat ini tidak terpenuhi…, telah terpenuhi bagi Saudara Pemohon. Di sini perlu Saudara pertajam alasanalasan hukum apa yang membedakan Putusan 57 dan Nomor 4 ini. Oleh karena Putusan 57 itu jelas-jelas di situ dikatakan dalam Pemilukada kecuali.., jadi memang sampai 2008, sampai 2013, Saudara Pemohon, Haji Dirwan Machmud ini tidak boleh ikut atas Putusan 57. Nah, sekarang proses ini belum dilaksanakan, itu adalah soal operasional, aplikatif, penerapan, teknis bahkan perlu barangkali Saudara Pemohon Prinsipal itu menjelaskan bahwa baru sampai di tingkat gubernur, Saudara katakan itu budget-nya tidak ada. Bagaimana

14

dengan Mendagri? Presiden, katakanlah? Bagaimana dengan KPU Pusat? Kan harusnya demikian itu. Jadi ini perlu dipertajam alasan-alasan hukum Saudara sehingga tidak masuk dikualifisir Pasal 60 itu, bahwa ini adalah nebis in idem. Sebab kalau alasannya sama…, memang Mahkamah boleh menerima itu tidak nebis in idem sepanjang alasanalasan hukumnya berbeda. Sekalipun itu pernah diuji. Barangkali begitu saja, Pak Ketua, ya. Terima kasih. 22.

KETUA : PROF. DR. H. ACHMAD SODIKI, S.H. Ada hal yang perlu dikemukakan? Ada?

23.

KUASA HUKUM PEMOHON : REFLY HARUN, S.H., M.H., LL.M. Ya, kami menerima dengan baik saran-saran dari Majelis Hakim Konstitusi. Dan kalau diberikan kesempatan sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, kami akan pergunakan kesempatan untuk memperbaiki permohonan. Saya kira itu saja tambahannya dan mudahmudahan memang…, terima kasih atas saran-sarannya yang diberikan untuk memperkuat permohonan ini. Selanjutnya mungkin Pak Dirwan ada yang ingin disampaikan?

24.

PEMOHON : H. DIRWAN MACHMUD, S.H. Cukup.

25.

KETUA : PROF. DR. H. ACHMAD SODIKI, S.H. Ya, cukup? Jadi tolong diperhatikan hal-hal tersebut, karena memang barangkali ada dua hal yang satu Saudara merasa dirugikan tapi itu ranahnya ranah perselisihan hasil pemilihan umum. Yang mungkin Saudara merasa diuntungkan itu karena Pasal 58 huruf F itu Saudara merasa memungkinkan bahwa larangan tersebut tereliminir dengan adanya Pasal 58 itu. Tetapi bahwa kita kan tidak mengadili sesuatu yang tidak konkrit, begitu ya. Jadi kalau kemudian Saudara ajukan di sini dalam bentuk pengujian peraturan perundang-undangan atau PUU itu lalu kira-kira kerugian yang sebetulnya konkrit, seperti yang disebutkan dengan persyaratan kerugian itu yang mana, kan begitu? Jadi ini perlu dijelaskan bahwa dengan demikian Saudara akan lebih terarah di dalam memperbaiki ini, ya. Saya kira itu, diberi waktu 14 hari (…)

26.

KUASA HUKUM PEMOHON : REFLY HARUN, S.H., M.H., LL.M. Ada sedikit tambahan, Majelis.

15

27.

KETUA : PROF. DR. H. ACHMAD SODIKI, S.H. Ya?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON : REFLY HARUN, S.H., M.H., LL.M. Terima kasih atas sarannya. Memang kami menyadari, tetapi memang permohonan ini selain dilandasi oleh fakta yang memang dialami oleh Pemohon, juga didasarkan perkembangan-perkembangan di dalam Mahkamah konstitusi sendiri yang kalau tidak salah kami pahami memang sudah sangat jauh berbeda ketimbang dari apa yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Jadi, ada perkembangan-perkembangan dinamis dan inilah yang mendasari kami untuk kemudian dengan ketetapan hati untuk mengajukan permohonan ini. Terima kasih.

29.

KETUA : PROF. DR. H. ACHMAD SODIKI, S.H. Ya. Jadi Saudara bisa memperbaiki dengan argumentasi yang lebih kuat, supaya dengan demikian ini akan bisa diterima oleh Majelis, ya. Saya kira demikian, sudah diberi waktu paling lambat 14 hari sejak hari ini dan dengan demikian saya nyatakan sidang untuk pemeriksaan Perkara Nomor 120 Tahun 2009 saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.54 WIB

16