KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor : SK. 99 /VI-BPHA/2009 TENTANG IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN UNTUK KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM A.N. PT. HASRAT WIRAMANDIRI DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Membaca
:
Surat Direktur PT. Hasrat Wiramandiri No. 18/HWM-JKT/III/08 tanggal 25 Nopember 2008 dan No. 05/HWM-JKT/III/09 tanggal 3 Maret 2009 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan Pengusahaan Hutan IUPHHK a/n PT. Hasrat Wiramandiri.
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.735/Kpts-II/1993 tanggal 8 November 1993, PT. Hasrat Wiramandiri adalah perusahaan pemegang IUPHHK/HPH pada hutan alam seluas 119.700 hektar di Provinsi Papua Barat (D/H Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya); b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 432/Kpts-IV/1997 tanggal 31 Juli 1997, PT. Hasrat Wiramandiri telah mendapatkan Pengesahan Rencana Kerja Pengusahaan Hutan Sementara; c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat Nomor KEP-522.1/003 tanggal 31 Desember 2008, PT. Hasrat Wiramandiri mendapatkan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Tahun 2009 atas areal seluas 1400 hektar dengan target produksi 66.575,89 m3 (TPTI : 55.721,57 m3, PWH : 2170,51 m3 dan 8683,31 m3) di atas areal kerjanya; d. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atas nama PT. Hasrat Wiramandiri diperlukan peralatan; e. bahwa untuk memenuhi Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 tanggal 4 Desember 2007, PT. Hasrat Wiramandiri mengajukan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan sebanyak 15 (lima belas) unit, dimana peralatan-peralatan tersebut sebelumnya telah diperpanjang sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor : 522.3/25 tanggal 17 Januari 2008; f. bahwa…
f. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf j dan k Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat berat yang lazim digunakan untuk mengangkut hasil hutan dan alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; g. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007, Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam atas nama Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan menerbitkan Keputusan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam; h. bahwa berdasarkan penilaian administrasi oleh Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam, yang berupa pemenuhan kelengkapan persyaratan dan perhitungan kebutuhan optimal peralatan PT. Hasrat Wiramandiri, yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin pemasukan dan penggunaan peralatan; i. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam An. PT. Hasrat Wiramandiri dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. Mengingat
:
1. 2. 3. 4. 5.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Nomor 19 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. No. 3 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007; 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 90 Tahun 2006; 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007; 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007; 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.40/Menhut-II/2007; 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.17/Menhut-II/2008. 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008. Memperhatikan…
Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor 522.3/78 tanggal 24 Februari 2009 tentang Rekomendasi Izin Penggunaan Peralatan Pengusahaan Hutan an. PT. Hasrat Wiramandiri. 2. Surat Pernyataan Kepemilikan No. 2/HWM-JK/09 tanggal 20 Januari 2009, menyatakan bahwa alat sebanyak 14 unit adalah milik sendiri. 3. Surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan No. ND.51/BIKPHH-1/2009 tanggal 17 Maret 2009, menyatakan bahwa PT. Hasrat Wiramandiri s/d posisi bulan November 2008 tidak mempunyai tunggakan PSDH dan DR. MEMUTUSKAN
Menetapkan PERTAMA
: : Memberikan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam An. PT. Hasrat Wiramandiri di Provinsi Papua Barat dengan jumlah dan jenis peralatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Peralatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dengan target luas dan target produksi yang telah ditetapkan di atas areal kerjanya dan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.
KETIGA
: Pemegang izin wajib : a. Membuat Berita Acara Pemindahan Peralatan yang diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat terhadap setiap peralatan yang telah diberi izin atau perpanjangan izin untuk digunakan di luar areal izin; b. Membuat Berita Acara Penggunaan Peralatan yang diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat terhadap setiap peralatan yang telah diberi izin atau perpanjangan izin untuk keperluan diluar kegiatan IUPHHK yang didasarkan permohonan Pemerintah Daerah setempat kepada pemegang IUPHHK; c. Melaporkan peralatan yang rusak atau yang tidak digunakan lagi kepada Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVIII Manokwari dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan oleh pemegang izin dan ditandatangani oleh kepala cabang/manager camp dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi. d. Membuat laporan penggunaan peralatan berupa laporan Triwulan dan Laporan Tahunan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan c.q. Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVIII Manokwari. KEEMPAT……………..
KEEMPAT
: Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan pemegang izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
KELIMA
: Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Pengusahaan Hutan ini diberikan dan tidak membebaskan dari kewajiban-kewajiban perpajakan, bea-bea dan hal-hal lain yang berhubungan dengan peralatan tersebut dengan catatan apabila terjadi sengketa terhadap peralatan tersebut menjadi tanggung jawab PT. Hasrat Wiramandiri dan tidak melibatkan instansi Departemen Kehutanan pusat maupun daerah.
KEENAM
: Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVIII Manokwari melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
KETUJUH
KEDELAPAN
Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor : 522.3/25 tanggal 17 Januari 2008 perihal perpanjangan izin penggunaan peralatan Pengusahaan Hutan IUPHHK PT. Hasrat Wiramandiri dinyatakan tidak berlaku lagi. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 7 November 2013 dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Humas, Pelaksana Tugas,
Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 30 Maret
Ir. HASAN SUPRIYATNA, MM NIP. 19550721 198303 1 001
Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc. NIP. 19590520 198501 2 001
2009
A.N. DIREKTUR JENDERAL, DIREKTUR BINA PENGEMBANGAN HUTAN ALAM ttd tdd Ttttd
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Kehutanan (sebagai laporan); 2. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan; 3. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan; 4. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 5. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV; 6. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan Provinsi Papua Barat; 7. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan Kabupaten Sorong; 8. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVIII Manokwari; 9. Direktur Utama PT. Hasrat Wiramandiri.
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor
: SK. 99/VI-BPHA/2009
Tanggal
: 30 Maret 2009
DAFTAR JENIS PERALATAN YANG DIIZINKAN UNTUK DIMASUKKAN DAN DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM A.N. PT. HASRAT WIRAMANDIRI No
Jenis, Merk/Type Alat
A. Peralatan Produksi 1 Logging Truck Nissan PPN TZA 52 2 Logging Truck Nissan PPN TZA 52 3 Tractor Cat D6DHP 4 Tractor Cat D6DHP 5 Wheel Loader Cat 966 F 6 Wheel Loader Cat 966 F B. Peralatan PWH 7 Tractor Cat D7G 1360T 160HP 8 Tractor Cat D7G 1360T 160HP 9 Tractor Kom D85ESS/1 10 Tractor Kom D85ESS/1 11 Dump Truck Nissan KDN TZA 52 12 Dump Truck Nissan KDN TZA 52 13 Motor Grader Cat 120 G 14 ExavatorCat (320HDY) 15 Daihatsu Hiline JUMLAH
Nomor Chasis, Mesin dan Tahun Pembuatan Rangka Mesin Tahun 04556 04575 05 YB 01232 05 YB 01229 7 HL 00208 7 HL 00204 7MB 02053 7MB 02052 04556 04575 1LK 00858 8HL 00210 -
RD8-304047* RD8-304107 1TF02145 1TF02080 1TF02070 1TF02063 1TF 02127 1TF 02126 6D125-1000794 6D125-10001132 RD8-304047* RD8-304107 4TJ00298 922538 15 (lima belas) Unit
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1993 1992 1994 1994 1994 1994 1995
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Humas, Pelaksana Tugas,
A.N. DIREKTUR JENDERAL, DIREKTUR BINA PENGEMBANGAN HUTAN ALAM ttd ttd ttd
Ir. HASAN SUPRIYATNA, MM NIP. 19550721 198303 1 001 I BUDIANTO, SH, MH NIP. 080057821
Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc. NIP. 19590520 198501 2 001
