2009

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 27/PUU-VII/2009 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMERINTAH, DAN PEMOHON (IV)

JAKARTA RABU, 7 OKTOBER 2009

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 27/PUU-VII/2009 PERIHAL Pengujian undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMOHON

-

Asfinawati, S.H., dkk.

ACARA Mendengarkan keterangan saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah. Rabu, 7 Oktober 2009, Pukul 10.13 – 11.57 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat. SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H. Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M. Hum. Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. Maruarar Siahaan, S.H Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. Dr. Muhammad Alim, S.H.,M.Hum. Dr. Harjono, S.H., MCL.

Fadzlun Budi SN, S.H. M.Hum.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti 1

Pihak yang Hadir: Pemohon : -

Danang Widioko Harsil Hertanto

Kuasa Hukum Pemohon : -

Taufik Basari, S.H., LL.M. Anggara, S.H. Supradi Widodo Ediono Iliendeta Asari Suwahyu

Pemerintah : -

Qomaruddin (Direktur Litigasi Dephukham) Mualimin Abdi (Kabag Penyajian pada Sidang MK) Subowo (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara)

Ahli dari Pemohon -

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (Peneliti Politik LIPI) Drs. Abdul Chaer (Ahli Bahasa)

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.13 WIB

1.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Assalamualaikum wr. wb. Sidang pleno Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 untuk acara mendengarkan keterangan ahli dan lain-lain dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, silakan untuk memperkenalkan diri dan ahli-ahli yang dihadirkan? 2.

KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., LLM. Baik, terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia. Pada kesempatan kali ini dari kami hadir dua orang Pemohon prinsipal yang dihadiri oleh para kuasanya, Pemohon Prinsipal yang hadir adalah Bapak Danang Widioko, sebelah kanan saya. Lalu Bapak Harsil Hertanto di sebelah ujung sementara kuasa hukumnya saya sendiri Taufik Basari, lalu Anggara Suwahyu, Supradi Widodo Ediono, dan Iliendeta Asari. Baik, pada hari ini kami menghadirkan dua orang ahli Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Haris, ahli ilmu politik yang nanti akan menjelaskan persoalan etika politik dan hal-hal yang terkait dengan itu. Lalu Bapak Abdul Chaer beliau adalah ahli bahasa dari Universitas Negeri Jakarta yang akan menjelaskan terkait penafsiran kehadiran. Mungkin itu saja, kebetulan kami baru menyerahkan CV-nya pada hari ini, jika diperkenankan kami akan menyerahkan sekarang. Namun hanya dua rangkap kami belum sempat membuat rangkap dua belas.

3.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Silakan, pemerintah?

4.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK) Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari pemerintah, saya sendiri yang hadir Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelah kiri saya Bapak Qomarudin dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian di sebelah kirinya lagi adalah Bapak Subowo dari kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Kemudian di belakang juga ada kawan yang ingin

3

memantau dari Mahkamah Agung yang sifatnya hanya menghadiri persidangan ini, Yang Mulia. Terima kasih. 5.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Sudah ya, cukup. Untuk itu mohon, keduanya beragama Islam? Pak Syamsuddin beragama Islam, bapak juga Islam, silakan maju Pak untuk diambil sumpahnya. Pak Arsyad, sumpah Bapak?

6.

HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Ikuti lafal ya. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

7.

AHLI: Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

8.

HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Terima kasih.

6.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Silakan duduk Bapak. Saya persilakan kepada Pemohon untuk seluas-luasnya siapa yang lebih dulu dan apa yang harus diterangkan di persidangan ini, silakan.

7.

KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., LLM. Baik untuk keterangan ahli yang pertama kali akan disampaikan oleh Bapak Prof. Syamsuddin Haris mungkin bisa langsung menempati tempatnya. Silakan.

8.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Mimbar saja Pak, ke podium.

9.

AHLI DARI PEMOHON: PROF. SYAMSUDDIN HARIS (PENELITI POLITIK LIPI) Majelis Konstitusi yang kami muliakan. Bapak-Bapak pihak Pemohon dan juga pihak pemerintah dan Saudara-Saudara hadirin sekalian. Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

4

Izin kami menyampaikan pandangan sebagai ahli dalam judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Mahkamah Agung kami ingin membacakan poin-poin pokok yang ingin disampaikan pada sidang yang mulia ini. Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, sejak Pemilu 1999 yang lalu bangsa Indonesia berhasil melembagakan tegaknya prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional. Keberhasilan tersebut tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan lain yaitu berlangsungnya proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR sejak 1999 hingga tahun 2002. Betapapun masih ada kekecewaan sebagian kalangan terhadap proses sistematika dan substansi konstitusi hasil amandemen, namun pencapaian tersebut dapat dikatakan menuntaskan proses pelembagaan demokrasi konstitusional di Indonesia. Salah satu prinsip demokrasi konstitusional yang dilembagakan melalui Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen adalah berlakunya prinsip supremasi konstitusi dalam demokrasi. Itu artinya terbuka peluang dan kemungkinan bagi setiap subjek hukum untuk mengajukan gugatan secara judicial review atas semua produk perundang-undangan yang dinilai bertentangan atau tidak sesuai dengan semangat konstitusi melalui sebuah Mahkamah yang kini kita kenal sebagai Mahkamah Konstitusi. Sebagai pengawal konstitusi tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi bukan sekedar menimbang dan menilai secara materil setiap produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh DPR dan presiden terhadap konstitusi, tetapi juga menguji secara substansial apakah sebuah undang-undang telah memenuhi proses atau prosedur konstitusional sebagaimana diniscayakan dalam prinsip supremasi konstitusi dalam demokrasi konstitusional. Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung para pihak Pemohon yang mengajukan judicial review kepada Mahkamah yang mulia sudah mengajukan sejumlah fakta terkait proses pembentukan dan pengesahan undangundang tersebut yang tidak memenuhi proses atau prosedur konstitusional sebagaimana diniscayakan dalam prinsip supremasi konstitusi. Proses penetapan dan pengesahan rancangan undangundang menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tidak hanya melanggar mekanisme dan tata tertib DPR yang merupakan bagian integral dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 melainkan juga cacat secara prosedural karena rapat paripurna dewan yang melakukan hal itu menafikan masih adanya penolakan salah satu fraksi di dewan dan juga sejumlah anggota parlemen. Melalui sidang yang mulia ini kami ingin menegaskan bahwa mekanisme Tatib DPR harus dipandang sebagai bagian integral dan utuh dari Undang-Undang 22 Tahun 2003 mengenai Susduk karena seluruh proses politik di DPR termasuk pembentukan undang-undang tidak dapat berjalan tanpa mekanisme persidangan, penetapan, dan pengesahan suatu rancangan undangundang sebagaimana diatur melalui tatib dewan.

5

Selain itu, penetapan dan pengesahan suatu rancangan undangundang harus dikatakan cacat secara politik jika tidak memenuhi dua prinsip pokok dalam keterwakilan yaitu, keterwakilan dalam ide atau gagasan dan keterwakilan dalam keadilan. Setiap undang-undang yang dihasilkan oleh DPR bersama presiden pada dasarnya adalah akumulasi ide atau gagasan tentang pengaturan kehidupan kolektif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap anggota dewan atau fraksi di parlemen pada hakikatnya mewakili ide atau gagasan berbagai kelompok masyarakat pemilih atau konstituen yang telah memberi mandat politik melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, setiap rancangan undang-undang tidak bisa ditetapkan dan disahkan menjadi undang-undang apabila masih terdapat penolakan signifikan terhadapnya sebagai suatu kebijakan publik yang bersifat mengikat secara kolektif. Di sisi lain, keterwakilan dalam kehadiran mencakup dua aspek yaitu, kehadiran secara administratif dan kehadiran secara fisik. Kehadiran secara administratif yang ditandai dengan dibubuhinya tandatangan dalam daftar hadir tentu saja tidak menuntut kehadiran secara fisik. Sebaliknya, kehadiran secara fisik otomatis juga mencerminkan kehadiran secara administratif. Sebaliknya..., mohon maaf..., Selain keniscayaan keterwakilan dalam ide atau gagasan setiap anggota dewan dituntut pula untuk memenuhi keterwakilan kehadiran secara fisik dalam persidangan-persidangan dewan. Terutama sidang atau rapat pengambilan putusan yang mengharuskan pemenuhan quorum persidangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 melalui tatib dewan. Problematiknya adalah bahwa rancangan undang-undang yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 bukan hanya gagal memenuhi prasyarat keterwakilan dalam gagasan sebagaimana diketahui, dimana pimpinan sidang langsung mengetuk palu ketika masih ada fraksi atau anggota DPR yang mengajukan keberatan tetapi juga mendistorsikan keniscayaan, keterwakilan dalam kehadiran semata-mata secara administratif. Dengan kata lain yang ingin kami kemukakan pada kesempatan ini adalah bahwa penetapan dan pengesahan undangundang itu semata-mata hanya didasarkan pada keterwakilan kehadiran secara administratif alias pembubuhan tanda tangan dalam daftar hadir belaka. Majelis Hakim konstitusi Yang Kami Muliakan, fakta hukum dan juga fakta politik bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ditetapkan dan disahkan melalui proses yang cacat secara prosedural jelas merupakan. Preseden buruk bagi proses legislasi di DPR karena akan berujung pada pengabaian atau penafian sistemik terhadap prinsip supermasi hukum dan juga supermasi konstitusi dalam kelembagaan demokrasi konstitusional di Indonesia. Bagi kami, persoalannya sangat jelas bahwa mandat rakyat yang diberikan melalui pemilihan umum tentu tidak bisa hanya dipenuhi oleh

6

wakil-wakil kita melalui keterwakilan kehadiran secara administratif. Mandat politik kepada wakil-wakil terpilih meniscayakan dipenuhinya dua prinsip keterwakilan sekaligus yaitu keterwakilan dalam gagasan di satu pihak dan keterwakilan dalam kehadiran secara fisik di pihak lain. Majelis Hakim konstitusi Yang Mulia, Jelas kita tidak bisa membayangkan apa jadinya persidangan dan rapat-rapat DPR jika hanya dihadiri para anggota secara administratif saja. Apa jadinya jika setiap produk Perundang-undangan ditetapkan dan disahkan melalui proses yang cacat prosedural dan bahkan menafikkan prinsip supremasi konstitusi yang kita junjung bersama. Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelamatkan prinsip supremasi konstitusi dalam pelembagaan demokrasi konstitusional di Indonesia kecuali menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh para Pemohon. Demikian, pokok-pokok pandangan kami mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan. Wassalamualaikum wr.wb. 10.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Majelis hakim, apakah ini mau langsung tanya jawab dulu atau masuk yang kedua dulu? Yang kedua dulu, silakan. Pak Samsyudin tunggu dulu ya? Nanti pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim kalau ada, sesudah ini bapak Ahli Bahasa dulu.

11.

AHLI DARI PEMOHON: DRS. ABDUL CHAER (AHLI BAHASA)

Assalamualaikum wr.wb. Majelis hakim konstitusi Yang Mulia, saudara-saudara para hadirin sekalian. Saya berdiri di sini diminta untuk menjelaskan terutama mengenai Pasal 206 ayat (1). Tapi, barangkali sebelumnya saya ingin cerita dulu mengenai tentang bahasa kita, Bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Artinya bahasa yang harus digunakan dalam setiap administrasi yang bersifat kenegaraan. Di samping itu bahasa ini juga sebagai bahasa nasional, sebagai indentitas nasional kita bahwa kita orang Indonesia adalah punya Bahasa Indonesia. Identitas nasional yang lain adalah bendera sangsaka, bendera merah putih. Jadi kedudukan bahasa, bendera, itu sederajat sebagai identitas nasional. Nah, masalah kita bahwa Bahasa Indonesia ini secara sosiolinguistik itu dikatakan bukan bahasa ibu bagi sebagian besar orang Indonesia. Bahasa ibu kita adalah bahasa daerah masing-masing. Barangkali hanya beberapa keluarga sekarang yang sudah berbahasa ibu Bahasa Indonesia. Beda dengan orang Jepang yang seluruhnya berbahasa Jepang. Atau orang Inggris yang berbahasa Inggris. Atau orang Belanda yang berbahasa Belanda. Kita tidak berbahasa Indonesia

7

dalam kehidupan sehari-hari kecuali untuk keperluan formal, keperluan dinas. Nah, jadi didalam pikiran kita, di dalam sanubari kita, yang ada ialah konsep-konsep bahasa ibu kita, bahasa daerah. Lalu juga akibatnya kita seringkali tidak berani menggunakan Bahasa Indonesia karena takut salah. Saya ingin beri contoh, misalnya di dalam gramatikal tata bahasa, awalan ber- itu bisa menyatakan mengendarai kendaraan, bersepeda dan berkuda itu mengendarai. Tapi kita tidak berani mengatakan berbemo atau berbus. Malah naik bus atau naik bemo. Nah, ini kalau ditelusuri karena ketika buku tata bahasa pertama Indonesia di tulis oleh Van Ophuijsen, contoh kendaraan yang ada adalah berkuda dan sepeda. Sekarang tambah ojek. mungkin bisa berojek, bisa berbemo. Jadi, kita tidak mengatakan berbus, atau berbemo, atau berojek, tapi naik ojek, naik bemo, naik bus, itu satu contoh. Nah, masuk ke masalah kita di sini, oleh karena itu, sering kali kita menjadi salah tafsir, atau suatu kalimat mempunyai tafsiran yang ganda. Apalagi dalam bahasa tulils, dalam bahasa lisan, mungkin lebih agak berbeda gitu. Jadi umpamanya begini, ada kalimat: Guru baru datang. Kalau secara llisan mungkin tidak masalah, Guru baru datang. Tapi kalau Guru baru, datang, ‘guru baru diangkat’, tapi Guru baru datang, ‘guru itu terlambat’. Nah, dalam bahasa tulis, itu bisa tafsiran dua, mungkin sebagai guru yang terlambat, atau guru yang baru diangkat. Lalu, berkaitan dengan di sini, di pasal ini yang dipersoalkan ialah..., saya baca sendiri, jadi, “Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri lebih

dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi.” Nah, di sini yang dipersoalkan ialah, “dihadiri”, tadi sudah

dipersoalkan oleh Bapak Syamsudin bahwa dihadiri itu bisa secara fisik, atau secara administratif. Tapi, saya kira dalam hal bahasa, jelas bahwa dihadiri, itu berarti ‘hadir di’, jadi yang hadir harus orang bukan tanda tangan. Jadi kan ini jelas, “dihadiri”, artinya ‘hadir di’’, “didatangi”, ‘datang di’, jadi secara fisik harus ada orangnya. Lalu ada masalah di sini, “dapat mengambil keputusan kalau dihadiri oleh separuh...” ini. Nah, kalau tidak kurang dari separuh, berarti tidak dapat. Ya, memang sebaiknya seluruhnya hadir, tapi kalo separuh saja, itu sudah dapat mengambil keputusan gitu. Nah kalau tidak..., kurang dari separuh berarti belum dapat diambil keputusan. Itu barangkali keterangan singkat saya nanti barangkali ada pertanyaan nanti saya akan jawab, asalammualaikum wr.wb. Wasalaam. 12.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Pemohon, ada lagi yang perlu diperjelas? Mau diberi underline atau langsung tanya jawab saja?

8

13.

KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., LLM. Tanya jawab saja, Majelis.

14.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik, saya persilakan Pemerintah dulu kalau ada yang ingin dipertanyakan, silakan Pak Qomarudin. Ini yang baru dari pemerintah, ini siapa namanya? Belum kenal, Subowo? Subowo ya? Kalau yang lainnya kan sudah selalu datang jadi hapal. Pak Subowo, ya?

15.

PEMERINTAH: DEPHUKHAM)

QOMARUDDIN

(DIREKTUR

LITIGASI

Terima kasih, Yang Mulia. Ada pertanyaan, dua pertanyaan yang akan kami sampaikan pada ahli. Yang pertama bahwa kita sudah sepakat berdasarkan Konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara indonesia adalah Negara hukum. Oleh sebab itu dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara kita harus taat dan menghormati hukum. Masalahnya adalah bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ayat empatnya itu bahwa..., Peraturan Perundang-Undangan..., maaf saya bacakan saja..., “Jenis peraturan perundang-undangan selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi”. Kemudian dalam penjelasannya

itu di antaranya adalah bahwa jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana..., selain dalam ketentuan itu antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ingin saya tanyakan bahwa bagaimana kedudukan peraturan tata tertib sebagaimana yang dibacakan oleh ahli bahasa tadi itu di dalam konteks peraturan perundang-undangan karena peraturan tata tertib DPR adalah berdasarkan Pasal 7 ayat (4) adalah nyata-nyata bahwa itu merupakan salah satu jenis perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian yang kedua, mungkin untuk Ahli bahasa, ketika kita memaknai “dihadiri”, ‘hadir di’, kemudian ketika persoalan yang muncul di Dewan Perwakilan Rakyat sesuai pilihan bangsa kita bahwa setelah reformasi itu ada 10 sampai 11 fraksi yang ada di sana. Kemudian dengan adanya jadwal pembahasan-pembahasan RUU di Dewan Perwakilan di samping kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat parliamentary, itu sangat kecil untuk menghadirkan seluruh fraksi bahkan mungkin separuh lebih secara fisik. Salah satu contoh, pada akhir periode masa bakti DPR 2004-2009 bahwa hampir setiap hari ada sidang Paripurna untuk mengambil keputusan dalam rangka

9

pembahasan rancangan undang-undang. Di sisi yang lain masih ada berbagai Pansus dan Panja yang sedang menyelesaikan pembahasan RUU yang harus selesai pada ujung masa bakti itu sendiri. Kalau dihadiri itu harus dimaknai secara fisik maka akan dipastikan bahwa kegiatankegiatan pembahasan RUU tidak akan bisa terselesaikan secara baik. Oleh sebab itu, selama ini yang terjadi, kebiasaan yang berkembang di DPR, bahwa dihadiri itu dimaknai sebagai suatu kehadiran walaupun itu administratif yang dianggap sudah sah. Di samping itu, kebiasaan menurut ketatanegaraan kita adalah konvensi yang juga hukum positif. Oleh sebab itu, kami mohon penjelasan, baik dari Prof. Syamsudin Haris atau Ahli Bahasa itu, bagaimana persoalanpersoalan bangsa yang cukup besar ini untuk menghadapi persoalanpersoalan yang akan datang karena sampai periode 2009-2014 jumlah fraksi masih cukup tinggi yaitu 14 fraksi. Kalau kata “dihadiri” itu harus secara fisik, kegiatan di DPR dalam rangka pembahasan-pembahasan RUU maupun yang lain akan terkendala, terima kasih. Asalammualaikum

wr.wb.

16.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Silakan, Pak Syamsudin?

17.

PEMERINTAH: DEPHUKHAM)

QOMARUDDIN

(DIREKTUR

LITIGASI

Terima kasih, Bapak yang mewakili pemerintah. Sebagaimana kami kemukakan sebelumnya bahwa bagaimanapun kedudukan tata tertib dewan musti dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau bagian yang utuh dari Undang-Undang Susduk. Kenapa demikian? Sebab Undang-Undang Susduk itu sendiri tidak bisa diimplementasikan kalau tidak ada tatib sehingga bagaimanapun kita tidak bisa melihat status atau kedudukan Tatib sebagai sesuatu yang terpisah dengan undang-undang yang memerintahkannya. Sebagaimana tadi disebut juga oleh Bapak yang mewakili Pemerintah, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa ketentuan di bawah undang-undang itu akan mengikat kalau diperintahkan oleh perundangan yang lebih tinggi atau yang berada di atasnya. Jadi, dengan demikian kalau penetapan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Tatib, tentu saja dapat dikatakan sebagai suatu yang cacat prosedural dan sebagai konsekuensi logisnya dapat dipandang sebagai menafikkan urgensi penegakkan supremasi konstitusi. Sebab bagaimanapun Undang-Undang tentang Susduk Nomor 22 Tahun 2003 adalah bagian tak terpisahkan yang diamanatkan oleh konstitusi kita.

10

Kemudian soal kedua, kehadiran administratif. Selama ini dianggap sebagai sesuatu sesuatu yang absah, sesuatu yang sah. Saya justru hendak mengatakan bahwa pandangan itu sesungguhnya salah sama sekali. Dan kalau pun berlangsung selama ini, maka kita mustinya melakukan perbaikan untuk membenahi ini. Kita tidak bisa membayangkan kalau kehadiran administratif dalam bentuk absensi dalam daftar hadir itu bisa menjadi acuan penetapan dan pengesahan sebuah kebijakan publik yang mengikat bagi kita semua. Sebab kalau logika ini dipakai dan dilanjutkan, maka tidak musti ada persidangan dewan, tidak musti ada gedung parlemen. Wakil-wakil itu cukup berdiam di rumah dan kita mengedarkan absensinya. Ini logika yang konyol, logika yang musti kita bongkar. Okelah yang berlangsung selama ini demikian, tapi ke depannya musti dibenahi. Sebab, bagaimana pun kehidupan politik bangsa ini tidak akan menjadi lebih baik kalau kita tetap melanjutkan salah urus, salah kelola, dan juga salah kaprah semacam ini. Mungkin demikian, terimakasih. 18.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Yang dari bahasa ada tidak? Silakan.

19.

AHLI DARI PEMOHON: DRS. ABDUL CHAER (AHLI BAHASA) Saya kira saya sependapat dengan Bapak Syamsuddin, kalau memang kehadiran secara apa..., memang dihadiri, artinya hadir di harus secara fisik. Andaikata memang ditafsirkan boleh secara administratif, apakah tanda tangan itu bisa berbicara di sidang itu? Kan tidak. Yang harus hadir kan orang, yang berbicara kan orang, tanda tangan tidak bisa berbicara. Entah barangkali nanti pada suatu waktu nanti ada kebijakan seperti itu. Tapi bagaimana nasib negara kita kalau begitu? Siapa yang harus berbicara? Jadi, saya kira itu saja. Kehadiran itu memang harus secara fisik. Terima kasih.

20.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik, ada yang mau tanya? Para Hakim? Sayap kiri dulu ya, Ashabul Simal, Pak Arsyad.

9.

HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Saya mulai dari Ahli Bahasa. Bapak tadi menjelaskan tentang Pasal 206 Peraturan Tatib kata “dapat” di dalam itu. Dalam makna bahasa kata “dapat” itu, itu di dalam dunia hukum ini, itu punya makna tersendiri, kata “dapat”. Dapat mengambil keputusan, dihadiri. Nah, ingin saya pertanyakan, apa pandangan Bapak, apa makna Bapak, pengertian bapak tentang kata “dapat”. Oleh karena dalam bahasa

11

hukum itu kalau dulu kalau kita di sini yang sering kita pelajari dapat itu dalam bahasa Belanda, kunnen, je kan kunnen. Tetapi ada juga kata moeten. Moet, ‘mesti’. Nah, bagaimana pandangan Bapak itu tentang 206 ini dari sudut bahasa, namun dari sudut makna hukum itu berbeda? Itu satu. Yang kedua, yang ahli etika politik ini, saya melihat bahwa tadi belum terjawab pertanyaan daripada Pemerintah tentang bagaimana pandangan Bapak tentang konvensi kebiasaan ketatanegaraan, praktik DPR, itu tidak terjawab secara tuntas. Ingin kami kemukakan di sini, bagaimana Bapak memaknai itu? Sebab kalau Bapak katakan bahwa kehadiran administrasi absensi ini yang lalu-lalu itu terjadi. Nah, kalau dihubungkan dengan konvensi ketatanegaraan ini menurut Bapak bagaimana? Jadi semua undang-undang yang dulu itu, di dalam rapat-rapat, oleh karena rapat-rapat DPR ini kan banyak. Ada rapat Komisi, Gabungan Komisi, rapat Badan Legislasi, Panitia Anggaran, rapat Badan Kehormatan, yang dilakukan oleh Badan Musyawarah. Karenanya, konvensi ketatanegaraan, kebiasaan ketatanegaraan ini, bagaimana menurut Bapak di dalam memaknai itu? Apakah itu tidak perlu? tidak harus? Bahkan hampir seluruh dunia peradilan terkadang hal-hal yang notabene tidak diatur di dalam hukum acara, demi manfaat persidangan dilaksanakan. Ini pertanyaannya, terima kasih Bapak Ketua. 21.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Bapak Maru?

10.

HAKIM KONSTITUSI: MARUARAR SIAHAAN, S.H. Terima kasih, Bapak Ketua. Mungkin ada keterkaitan pertanyaan saya tadi dengan pertanyaan Pak Arsyad. Tetapi, saya melihat dalam pengujian formil seperti ini biasanya kita mengaitkan dari segi kelembagaan institusi yang membuatnya, yang mengajukannya, suatu rancangan atau juga prosedur. Bagaimana kita mengaitkan suatu tata tertib merupakan bagian dari pada norma pengujian yang ada di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar karena jelas disebutkan bahwa pengujian itu adalah pengujian dimana pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jadi pengujian formil pun demikian. Sedikit sudah disinggung tadi konvensi, apakah ada melihat ke arah sana tetapi bagaimana definisi konvensi yang bisa kita katakan merupakan bagian daripada Undang-Undang Dasar. Jelas di dalam Pasal 51 ayat (3) huruf A itu dikatakan, “Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan

Undang-Undang Dasar...” bla, bla, bla.

Yang kedua pertanyaan saya, secara universal barangkali ini praktik-praktik terbaik juga merupakan suatu hal yang harus dilirik untuk menafsirkan dalam pencarian Bapak Syamsuddin apakah misalnya di

12

seluruh dunia juga suatu system kuorum untuk mengambil keputusan itu dari seluruh parlemen? Saya tadi agak setuju tadi pendapatnya Bapak Ahli Bahasa, parlemen itu parlez. Parlez itu Bahasa Perancis berbicara, iya kan? Apakah juga suatu kuorum itu diatur dalam tata tertib dan merupakan bagian yang menjadi ukuran keabsahan secara konstitusional suatu undang-undang yang disahkan? Barangkali bisa diberikan contoh Pak kalau bukan parlemen mungkin organisasi internasional dan lain sebagainya yang bisa menjadikan itu yang bisa berlaku universal. Pertanyaan ketiga saya kepada pemerintah ini. Tadi dikatakan secara simultan, begitu sehingga tidak bisa atau tidak mungkin pleno itu memenuhi kuorum. Karena pemerintah merupakan mitra juga dalam seluruh persidangan-persidangan pembahasan rancangan undangundang di DPR itu, apakah suatu pembahasan yang dilakukan Panja atau Pansus itu ketika ada pengambilan keputusan dalam pleno suatu rancangan undang-undang yang sudah disetujui tidak merupakan hal dalam konvensi yang Anda sebutkan tadi wajib hadir di sana atau hanya tanda tangan saja dalam praktik Anda selama ini? Dan kemudian bagaimana kehadiran pemerintah? Saya kira itu tiga pertanyaan saya, dua pada Pak Syamsudin Haris, satu kepada pemerintah. Terima kasih. 22.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Bu Maria?

11.

HAKIM KONSTITUSI: PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H. Terima kasih Pak Ketua. Saya mau menanyakan kepada Pemerintah. Kalau tadi Pak Syamsuddin Haris menyatakan bahwa tata tertib, Peraturan Tata Tertib DPR adalah peraturan intern tapi pemerintah menyatakan bahwa sesuai Pasal 7 ayat (4) Penjelasan maka Tata Tertib DPR merupakan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian justru tata tertib itu lebih kuat posisinya menurut pemerintah daripada menurut ahli. Kalau saya melihat dari Undang-Undang tentang Mahkamah Agung ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka undang-undang ini justru berasal dari DPR, dalam dasar hukumnya dituliskan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24A dan seterusnya. Sehingga rancangan undangundangnya memang berasal dari DPR, tapi kalau dalam persidangan, dalam pengambilan keputusan justru DPR tidak memenuhi kuorum secara fisik apakah kemudian kehadiran itu dianggap memenuhi syarat? Kita mesti melihat memang selama ini terjadi seperti itu. Tapi apakah kita juga menganggap itu selalu benar, saya rasa tidak semua orang mengatakan benar, pemerintah juga biasanya mengatakan ini diajukan tetapi yang hadir hanya sekian. Kita hanya melihat daftar absen, apakah

13

daftar absen itu bisa menjelaskan, kalau tadi Pak Syamsudin mengatakan, apakah itu juga merupakan suatu gagasan rakyat yang terwakili dalam DPR tersebut? Saya rasa itu, terima kasih. 23.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Pak Alim?

12.

HAKIM KONSTITUSI: DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM. Terima kasih, Ketua. Saya mohon maaf kepada dua-dua ahli bahwa saya mengemukakan ini tidak semacam menggurui, saya hanya menyampaikan. Begini Bapak Ahli berdua. Di dalam hukum Islam dalam hal ini hadits itu ada tiga. Perkataan nabi, perbuatan nabi, dan diamnya nabi atas tindakan sahabat yang bernilai hukum, itu disebut dalam ilmu hukum Islam, I’ll takrir jadi persetujuan secara diam-diam. Nah begini, ini kan kalau umpamanya sudah menandatangani daftar hadir, dia sudah tahu yang akan dibahas soal ini apalagi kalau rancangannya dari sana. Kemudian dia tidak menaruh nota keberatan, apakah itu dapat digolongkan sebagai persetujuan secara diam-diam dan dalam ilmu hukum itu dibenarkan, ini pertanyaan satu. Karena begini ahli berdua itu dibedakan antara persetujuan secara tegas dan diam-diam yaitu antara diplomat dan wanita katanya itu berbanding terbalik, ini ilustrasi Pak. Begini kalau seorang diplomat ditanya, apakah negara tuan bisa membantu negara kami? Dia bila “iya”, itu kalau diplomat mengatakannya baru-baru mungkin. Kalau dia katakan, “wah mungkin sekali kita bantu,” berarti itu sudah tidak. Kalau seorang diplomat mengatakan tidak, itu bukan diplomat karena diplomat itu harus membungkus dia punya apa isi hatinya, itu diplomat. Kalau wanita katanya, kalau wanita mengatakan umpamanya dia dilamar, “ah, tidak” berarti mungkin dia mau. Tapi kalau dia mengatakan mungkin, ah itu sudah ya. Kalau wanita mengatakan “kamu suka laki-laki itu?” dia bilang ya itu bukan wanita kan wanita pemalu, dia diam saja. Bagaimana pendapat ahli mengenai persetujuan diam-diam yang dikenal dalam hukum Islam dan dikenal juga dalam ilmu hukum nasional? Terima kasih Pak Ketua.

24.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Hakim Sodiki?

25.

HAKIM KONSTITUSI: PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H. Pertanyaan saya kepada Pemerintah. Jika tadi pemerintah, ini juga kaitannya pertanyaan Pak Hakim Arsyad. Ada banyak kesibukan,

14

ada sidang komisi, ada sidang-sidang yang lain-lain, ada pleno dan sebagainya. Kemudian yang hadir dianggap tidak cukup tetapi kemudian juga plenonya berjalan terus. Apakah ada batas toleransi, seberapa jauh yang tidak hadir itu tetap dianggap hadir? Jadi misalnya ada ketua, ada wakil ketua dan lain sebagainya. Lalu anggota-anggota itu seharusnya separuh harus hadir, apa ada semacam batas toleransi oh kalau yang hadir itu hanya 10% atau 20% itu tetap dianggap hadir? Dan itu dibuktikan dengan tanda tangan. Ini saya tanyakan karena ada kemungkinan kehadiran itu, tidak hadirnya sekalipun dia tanda tangan secara fisik dia tidak hadir, itu ada batas toleransinya. Masak semuanya anggota-anggota yang sudah tanda tangan itu pergi semua, tinggal pimpinannya saja, lalu dianggap hadir itu tidak mungkin kan? Nah ini bagaimana kebiasaan yang terjadi di sana? Yang kedua, ada kemungkinan bahwa fraksi-fraksi yang ada, yang diharuskan di dalam rapat terdiri lebih dari separuh unsur fraksi. Fraksifraksi itu sebetulnya tadinya mungkin sudah membahas itu dan kemudian sudah menyatakan persetujuannya. Ada kemungkinan bahwa orang berpendapat atau rapat berpendapat karena fraksi-fraksi sudah menyetujui tokh anggota-anggota yang hadir itu tidak begitu signifikan untuk secara fisik hadir? Bagaimana hal yang terjadi yang demikian ini, itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang membenarkan bahwa ketidakhadiran fisik itu bisa ditoleransi. Terima kasih. 26.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik, saya mau tanya. Tadi saya tertarik kepada bahasa itu guru baru datang, guru baru datang. Beda ya Pak artinya. Guru baru, gurunya yang baru kalau baru datang, datangnya yang baru. Di dalam Undang-Undang Dasar ini Pasal 33 ayat (2) ada kalimat begini Pak. “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Dulu zamannya orde baru bacanya begini, “Cabang-cabang produksi yang

penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang, banyak dikuasai oleh negara.

Jadi orang banyak diputus banyak dikuasai negara”. timbullah penguasaan-penguasaan terhadap sumber daya alam dan sebagainya secara itu, tapi yang saya tanyakan apakah di dalam tata tertib persidangan DPR yang Bapak beri kesaksian tadi memang ada kata harus hadir? Tapi kan juga di keseluruhan undang-undang itu, tata tertib itu disebutkan bahwa sidang dilanjutkan apabila sudah kuorum yang dibuktikan dengan tanda tangan kehadiran begitu, sehingga dan itu konvensinya berjalan. Apakah dari sudut bahasa juga salah? Satu. Yang kedua, untuk Pak Syamsudin Haris. Di dalam UUD Pasal 28H ayat (2) itu ada satu kata yang bisa ditafsirkan bahwa azas penegakan hukum kita itu salah satunya di samping kepastian hukum dan keadilan juga ada azas manfaat di sini, kesempatan dan manfaat yang sama, azas

15

manfaat dalam penegakan hukum. Nah, saya mau tanya sekarang, secara etika politik seperti Bapak katakan tadi, kalau hanya hadir dengan tanda tangan itu sebenarnya tidak sah, karena hadir tentu untuk memutuskan sesuatu, tetapi secara hukum itu ya sulit juga karena kita bicara soal hukum ini, sulit juga diterima meskipun tidak harus ditolak juga karena di dalam tata tertib itu kan tanda tangan yang diukur, administratif istilah Bapak tadi. Nah, sebab kalau diartikan leterlijk secara etis dan secara bahasa seperti Bapak tadi, itu akan berakibat atau akan berarti semua undang-undang yang ada selama ini pun begitu, kalau tidak kuorum, kalau kuorum di paripurnanya tidak kuorum di pansusnya, kalau kuorum di pansusnya tidak kuorum di Panjanya, seperti yang kita lihat lah. Saya pernah mimpin Pansus itu anggotanya 45 orang itu yang mengesahkan pada saat akhir itu hanya 6 orang, tidak kuorum. Hanya 6 orang. Dan itu dianggap kuorum karena 6 orang ini kebetulan fraksinya berbeda, dari 10 fraksi ada 6, lalu kita meskipun pikirannya dalam tata tertib itu mesti orang lalu diakali, ini kalau tidak disahkan juga ini bisa berantakan, sehingga lalu azas manfaat yang saya katakan tadi dimanfaatkan di situ, agar tidak semuanya menjadi berantakan. Nah, Pak Syamsudin, menurut Bapak ini bagaimana? Bermanfaat yang mana? Menunggu kehadiran sepenuhnya secara fisik dengan resiko mungkin dari 100 rencana undang-undang hanya 20 kira-kira yang bisa terpenuhi atau dengan tanda tangan saja begitu tetapi semua RUU bagus asal isinya diterima oleh publik misalnya. Ini dengan kaitannya dengan azas manfaat itu, terima kasih. Silakan dijawab, bahasa dulu. 27.

AHLI DARI PEMOHON: DRS. ABDUL CHAER (AHLI BAHASA) Terima kasih. Tapi saya ingin [batuk-batuk]…, maaf [batuk-

batuk]… 28.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Atau Pak Syamsudin dulu deh.

29.

AHLI DARI PEMOHON: PROF. SYAMSUDDIN HARIS (PENELITI POLITIK LIPI) Terima kasih. Mohon maaf, saya mungkin menjawabnya tidak satu-satu, Majelis Hakim yang mulia, tapi atas dasar issu yang ditanyakan sebab ada yang saling terkait satu sama lain. Pertama-tama mengenai konvensi, ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan berkaitan dengan konvensi ini. Di satu pihak konvensi memang disepakati sebagai semacam kebiasaan-kebiasaan hukum di dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, tapi di sisi lain juga penting untuk digarisbawahi bahwa belum tentu konvensi yang disepakati itu

16

sesuatu yang betul, sesuatu yang baik bagi kehidupan bangsa kita. Itu satu hal. Hal kedua adalah bahwa bagaimanapun dalam konteks negara kita yang menganut prinsip konstitusi tertulis kalau semua sudah ada pengaturannya secara tertulis tentu semakin sedikit dibutuhkan konvensi. Dan yang ketiga sebetulnya kalau memang konvensi itu selama ini sudah mengabsahkan begitu banyak undang-undang dalam kehidupan bangsa kita tentu semua yang sudah berlangsung itu tidak musti batal kalaupun pada saat ini kita menolak atau tidak setuju dengan konvensi yang salah tadi, konvensi yang terlanjur salah. Yang tidak bisa diubah di dalam kehidupan ini kan cuma kitab suci apalagi cuma konvensi. Konstitusi pun yang dulu kita keramatkan itu diubah sejak tahun 1999 sampai 2002. Nah, oleh sebab itu saya berpendapat bahwa konvensi mengenai konsep kehadiran yang dianut oleh Tatib Dewan bahwa kehadiran itu cukup adminitratif saja jelas suatu yang salah, suatu yang salah. Bahwa kehadiran fisik itu punya dampak pada sedikitnya jumlah undang-undang yang dihasilkan itu adalah suatu yang tidak bisa dielakkan, sesuatu yang memang sifatnya apa boleh buat. Saya tidak sependapat kalau dikatakan atau kalau dihubungkan dengan kemampuan parlemen kita menghasilkan jumlah undang-undang, sebab bagaimanapun kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak akan hancur tanpa undang-undang yang banyak, tanpa produk legislatif yang puluhan atau yang ratusan. Dengan demikian, komitmen saya, komitmen kami adalah bagaimana kita ke depan ini membenahi kehidupan ketatanegaraan, kehidupan parlemen kita, termasuk di dalamnya membenahi apa yang selama ini disepakati sebagai konvensi namun sesuatu yang sebetulnya tidak tepat atau sesuatu yang sebetulnya salah. Nah, oleh sebab itu memang penting sekali ada semacam apa yang tadi dikemukakan oleh Bapak Hakim Konstitusi sebagai batas toleransi seberapa besar sebetulnya kehadiran secara adminitratif itu dimungkinkan, jangan sampai anggota komisinya 45 yang hadir secara fisik hanya 6 orang. Saya pikir kalau demikian maka sekali lagi sebagaimana kami kemukakan di awal bahwa ada saatnya ketika persidangan dewan itu tidak dibutuhkan, cukup diwakili oleh ketua atau pimpinan sidang atau mungkin sekretaris sidang atau mungkin pimpinan komisi, atau mungkin sekretaris komisi. Jadi dengan demikian para anggota itu cukup diedarkan daftar hadir, dari rumah ke rumah dan itu jauh lebih efektif, apalagi jika diasumsikan bahwa anggota dewan itu tinggal dalam satu kompleks, satu kompleks anggota perlemen. Itu kalau orientasi kita pada jumlah produk perundang-undangan dan itu jelas suatu orientasi yang salah. Saya juga mengatakan di tempat lain bahwa target legislasi DPR selama 5 tahun itu target yang sangat ambisius sehingga menghasilkan undang-undang yang kualitasnya rendah, yang berkali-kali digugat melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, apakah ini kita inginkan ke depan? Saya pikir tidak. Nah ini sekaligus juga menjawab pertanyaan Bapak

17

Hakim Konstitusi sebelumnya yaitu apakah kuorum itu menjadi bagian integral dari aturan konstitusional mengenai parlemen? Jelas iya. Saya pikir di negara manapun itu diberlakukan, dilemanya adalah bahwa hal-hal yang penting semacam ini kan di kita itu jatuhnya pada level Tatib, jatuhnya pada level PP, jatuhnya pada level Kepmen segala macam yang aneh-aneh itu. Mestinya semua ini dituntaskan pada level undang-undang. Jadi saya sudah kemukakan juga ketika Tim Pemerintah menyiapkan televisi undang-undang bidang politik bahwa sebagian besar Tatib DPR itu mestinya menjadi bagian yang utuh dari undang-undang, tidak “diketeng-keteng”. Nah, salah satu konvensi yang penting misalnya yaitu rapat konsultasi presiden dengan pimpinan dewan, kalau tidak salah hanya satu ayat di dalam Tatib, padahal itu konvensi ketatanegaraan yang begitu penting yang selama SBY memimpin itu sudah berlangsung sampai 13 kali konsultasi antara presiden dan pimpinan dewan. Jadi, dengan demikian saya ingin kembali pada dua prinsip pokok keterwakilan yaitu keterwakilan dalam gagasan dan keterwakilan dalam keadilan khususnya keadilan secara fisik. Supaya apa? Supaya kita mengadakan pemilu ada gunanya, kita membikin sidang parlemen ada gunanya, kita membuat gedung parlemen juga ada manfaatnya. Nah, justru asas manfaat yang dikemukakan oleh Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi saya hubungkan ke sana, jadi bagaimana sesungguhnya di dalam persidangan-persidangan dewan itu kehadiran anggota dewan, anggota parlemen memang diorientasikan kepada rakyat yang diwakili atau diorientasikan kepada konstituen, sebab kalau saya misalnya menjadi anggota DPR tentu saya merasa mengkhianati konstituen apabila tidak hadir secara fisik dalam setiap persidangan dewan. Meskipun hal itu membatasi saya untuk tidak ikut dalam persidangan yang lain misalnya, mungkin itu pokok-pokok pandangan yang ingin kami sampaikan sehingga memang dengan kebijaksanaan dan kearifan Mahkamah Konstitusi saya pikir hal-hal yang salah ini bisa kita benarkan ke depan, konvensi yang salah juga bisa kita benahi ke depan supaya apa yang kita obsesikan sebagai demokrasi konstitusional itu betul-betul bisa ditegakkan di tanah air. Mungkin demikian, terima kasih. 30.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Bahasa?

31.

AHLI DARI PEMOHON: DRS. ABDUL CHAER (AHLI BAHASA) Sekali lagi mohon maaf, ada gangguan sedikit. Saya ingin menerangkan begini, di dalam bahasa kita mengenal dua ragam bahasa terutama yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Dalam bahasa lisan ada intonasi, ada tekanan kata, ada durasi, sehingga mungkin kesalahpahaman terhindarkan. Jadi seperti tadi itu contoh “guru baru

18

datang” dan “guru baru datang” itu sudah terhindar, tapi dalam bahasa tulis itu tidak ada intonasi itu, yang ada mungkin hanya tanda titik, tanda koma yang juga tidak akurat dan kurang jelas. Nah, sehubungan dengan tadi misalnya ya, jadi kalau kita berhubungan dengan bahasa hukum di sini barangkali memang bahasa hukum itu kan mempunyai satu gaya sendiri. Kita mengenal bahasa hukum, bahasa sastra, bahasa ilmiah, bahasa militer dan sebagainya tetapi di samping itu ada bahasa umum, bahasa yang umum yang bisa dipahami oleh seluruh pengguna bahasa itu. Ada kemungkinan memang bahasa hukum kurang dipahami oleh orang yang lain, mungkin para ahli hukum yang mengerti. Nah, bagaimana kalau misalnya bahasa hukum ini kita buat sedekat mungkin dengan bahasa yang umum, jadi ada kata-kata yang kemungkinan salah tafsir, itu kita usahakan tidak salah tafsir. Seperti tadi yang dicontohkan itu “penting bagi hidup orang banyak”, bukan “orang… banyak” begitu ya, itu kemungkinan saja. Saya ingat sekali dulu masalah yang lama di dalam undang-undang kita kan ada agama/kepercayaan itu apakah strip diartikan atau atau sama dengan, begitu? Itu kan menjadi masalah dulu. Sehingga zaman orde baru dulu ada acara kepercayaan di televisi dan di radio. Sekarang tidak ada lagi, karena ditafsirkan begitu agama bukan kepercayaan, sehingga departemen agama tidak mau terima, tidak ada direktorat kepercayaan, ya Hindu ada, Islam ada, Budha ada, tapi kepercayaan tidak ada, begitu. Itu barangkali tafsiran begitu. Jadi barangkali kita bisa mengusahakan bahasa hukum itu sedekat mungkin dengan bahasa pada umumnya. Memang bahasa itu banyak ragamnya dan juga kata-kata itu baru bermakna kalau ada dalam konteks kalimat, sehingga sebuah kata mempunyai makna yang mungkin banyak sekali. Kata “dapat” tadi misalnya bisa berarti akan, bisa berarti sanggup, bisa juga berarti memperoleh. “Saya dapat uang seribu juta” misalnya, saya memperoleh. “Saya dapat berenang”, itu artinya sanggup. Nah, sehingga dengan demikian sebuah kata apalagi sebuah kalimat itu baru jelas kalau ada konteksnya. Sebagai contoh lain misalnya konteksnya begini ”Jika kita bertanya kepada anak SD, 3x4 berapa?” Akan dijawab 12, pasti. Coba tanyakan kepada tukang afdruk kilat di pinggir jalan, “Mas, 3 x 4 berapa?” Jawabnya 2000. Ya, kan? Tidak 12 tetapi 2000. Kenapa? Karena konteksnya. Konteksnya kita berhadapan dengan tukang afdruk kilat yang sesungguhnya kalau dibuat kalimat yang panjang, “Berapa ongkos mencetak foto ukuran 3 x 4 cm?” Ya 2000 kan? Tetapi di kelas 3 SD pasti jawabnya 12, tidak akan..., kalau ditambah satu pun salah itu. Nah, ini konteks kalimat. Atau saya ingin beri contoh lain lagi bahwa konteks ini penting. Ada ujaran misalnya “Sudah hampir pukul 12”, nah jiika kalimat ini diucapkan oleh seorang ustad di pesantren siang hari, “Anak-anak sudah hampir pukul 12”. Itu bermakna anak-anak harus siap sebentar lagi shalat Dzuhur. Tapi kalau diucapkan oleh seorang ibu asrama putri misalnya pada

19

malam hari, malam minggu ada seorang cowok yang masih hadir di ruang tamu, misalnya namanya Joni, “Nak Joni sudah hampir pukul 12”, itu kan pengusiran. “Silakan pulang!”. Jadi bukan memberitahukan jam tapi si Joni harus segera pergi. Jadi kembali kepada masalah kita, bahasa itu memang tidak terlepas dari masalah budaya, masalah agama, dan sebagainya. Saya kira keterangan saya untuk sementara sekian dulu. Terima kasih. 32.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik, pemerintah tadi ditanya oleh Pak Sodiki?

33.

PEMERINTAH: DEPHUKHAM)

QOMARUDDIN

(DIREKTUR

LITIGASI

Terima kasih, Yang Mulia. Sebenarnya apa yang ditanyakan oleh para Hakim Konstitusi baik itu Hakim Maruarar Siahaan, Prof. Maria dan Prof. Sodiki itu sudah terjawab oleh pertanyaan Yang Mulia Ketua Majelis. Tapi saya akan coba untuk menambahkan di sini bahwa dalam mekanisme pembahasan RUU di DPR itu pada saat setelah amandemen Undang-Undang Dasar itu ada dua sumber, yang inisiatif dari pemerintah dan inisiatif dari DPR. Tapi ketika inisiatif sudah menjadi RUU yang disampaikan ke DPR, itu kemudian pembahasan tingkat satu itu dimulai dari Pansus atau komisi atau Baleg atau gabungan komisi, rapat kerja dengan pemerintah yang biasanya diwakili oleh menteri yang ditunjuk dengan surat presiden untuk mewakili pembahasan. Dalam rapat kerja inilah secara intens Pansus dan pemerintah itu membahas secara detail dari pasal ke pasal, dari ayat ke ayat, dari persoalan ke persoalan sehingga yang bisa disetujui pada saat pembahasan di tingkat satu yang pertama kali itu, itu kemudian disahkan menjadi kesepakatan tapi ada juga yang secara substansi belum bisa disetujui tapi kemudian diserahkan kepada Panja untuk pembahasan untuk mendalami lebih lanjut. Atau mungkin substansi sudah disetujui oleh Pansus bersama pemerintah tapi rumusannya masih harus dirumuskan kembali oleh Timus atau Timsin. Kemudian di dalam Panja, Panja itu adalah pembahasan lebih intens antara pemerintah dan DPR yang pemerintah biasanya diwakili pejabat eselon satu dan DPR tentu saja di Panja, kemudian seterusnya dengan Timus. Untuk kuorum-kuorum kehadiran yang selama ini saya mengikuti itu tidak bisa kurang dari lebih dari separuh. Biasanya kalau sudah Pansus begitu karena ada sepuluh fraksi, sekurang-kurangnya itu enam fraksi itu tidak bisa kurang harus hadir. Dan kalau anggotaanggota Pansus itu ada 40 sekurang-kurangnya itu 22, 21 itu sudah harus hadir. Begitu juga di Panja dan Timus. Pengalaman beberapa kali kami bahwa rapat sudah direncanakan sedemikian rupa tapi seringkali tidak bisa terjadi, tidak bisa dilangsungkan rapat karena kuorum tidak

20

terpenuhi. Salah satu contoh RUU KY tidak bisa terselesaikan karena itu diserahkan pada Komisi III dan Komisi III itu anggotanya itu sudah tersebar dimana-mana, ada di Pansus A, Pansus B, pada akhirnya ketika RUU dibahas oleh Panja, Panja tidak pernah bisa kuorum sehingga RUU tidak bisa diselesaikan. Kemudian setelah pembahasan RUU di tingkat Timus sematamata adalah hanya perumusan tapi itu pun kuorum kehadiran juga tidak bisa ditawar kecuali lebih dari separuh baik kehadiran fisik maupun kehadiran secara fraksi maupun anggota, begitu juga Panja. Kemudian setelah selesai itu Timus melaporkan kepada Panja mengenai pekerjaanpekerjaan yang diserahkan kepada Timus untuk diselesaikan. Kemudian ketika Panja itu sudah merasa bisa menerima maka disepakati bahwa RUU yang sudah dilaporkan Timus ke Panja itu disetujui untuk diteruskan kepada Pansus atau Baleg atau komisi. Ketika laporan Panja kepada komisi itulah kemudian setelah semuanya fraksi itu setuju itu kuorumnya juga tidak boleh ditawar kecuali lebih dari separuh. Ketika semua fraksi, semua anggota sudah sepakat, itu kemudian dibuat berita acara antara masing-masing fraksi dan pemerintah yang diwakili oleh menteri yang bersangkutan dan itu ada berita acaranya yang kemudian disampaikan pada pembicaraan tingkat dua yaitu pada tingkat paripurna, sehingga ketika sidang paripurna untuk pengesahan pengambilan keputusan sebuah pembahasan RUU itu sebenarnya secara substansi dan politis itu sudah selesai di tingkat Pansus, Panja, maupun Timus sudah selesai, sudah ada berita acaranya. Oleh sebab itu, barangkali itu yang menjadikan kenapa paripurna lebih longgar kuorumnya, tidak ada kewajiban harus separuh lebih dari kehadiran fisik, mungkin karena secara etika politik fraksi-fraksi yang sudah menandatangani berita acara kesepakatan sebuah RUU itu tentu saja di dalam forum paripurna itu sebenarnya tidak etis kalau masih mempersoalkan lagi kesepakatan-kesepakatan yang secara politis dilakukan pembahasannya oleh fraksi-fraksi yang bersangkutan. Kemudian, khusus untuk yang Prof. Maria tadi itu, memang benar bahwa RUU Mahkamah Agung itu adalah inisiatif dari DPR yang kemudian tentu saja DPR secara moral punya kewajiban untuk menyelesaikan dan kehadiran-kehadiran. Tapi persoalannya kembali kepada situasi seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa konvensi ketatanegaraan itu dibangun ketika paripurna itu sifatnya hanya seremonial saja sehingga kehadiran fisik dianggap tidak terlalu diperlukan. Tapi ketika intensitas pembahasan itu sendiri kalau RUU Mahkamah Agung itu sendiri malah hampir selalu 80 sampai 90 persen anggota dan fraksi itu hadir pada waktu itu. Saya kira ini yang bisa kami tambahkan dan terima kasih.

21

34.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi dari Hakim Harjono sama Hakim Mukthie Fadjar?

35.

HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL. Terima kasih, Pak Ketua. Saya kepada Ahli, Bapak Syamsuddin Haris, ya. Tadi dibicarakan persoalan konvensi, konvensi itu dihubungkan dengan persoalan hadir secara administratif, hadir secara fisik. Tapi dalam kasus yang dimasalahkan di sini itu ada proses dimana ketua sidang itu menawarkan persetujuan, apakah sudah disetujui? Lalu ada reaksi yang tidak menjawab mengenai apa dia setuju, ndak, tapi menanyakan sesuatu. Ini dua hal yang menurut saya berbeda, menawarkan persetujuan itu pasti harus dijawab, setuju atau tidak. Tapi kalau menawarkan persetujuan lalu tidak ada yang menjawab, apakah itu persetujuan diam-diam? Karena kalau kemudian bisa dijawab ditawarkan sebaliknya siapa tidak setuju ya tidak ada yang menjawab juga, ya kan? Kerena memang tidak hadi, persolannya di situ. Jadi, apakah kemudian ini juga menjadi quote unquote bagian dari konvensi bagaimana sebuah sidang paripurna dilaksanakan, karena namanya saja sidang paripurna dan itu ujung daripada ujung pembuatan undangundang, itulah sidang paripurna, tapi juga saya tidak bisa menangkap itu kemudian dianggap sebagai sebuah konvensi bahwa itu bisa saja, lalu ada itu tidak etis dan sebagainya, kenapa ada kuorumnya kalau tidak etis? Kuorum itu mensyarati orang datang. Ini satu hal yang saya tidak bisa memahami bagaimana proses pembuatan undang-undang itu ada di sana. Lalu, saya bertanya pada Pemerintah. Yang sekarang biasa dilakukan dengan sidang paripurna lalu diketuk palu itu, itu lebih merupakan sidang intern DPR untuk memberikan persetujuan secara formalitas atas hasil-hasil baik itu Panja Pansus yang sudah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR ataukah itu sidang yang dimaksudkan oleh Pasal 20 ayat (2) setiap rancangan undang-undang dibahas dewan perwakilan rakyat dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Di situlah presiden dan DPR bertemu untuk menyetujui rancangan yang pernah dibahasnya, diplenokan. Jadi DPR sudah oke, presiden sudah oke, lalu rapat paripurna itu adalah rapat untuk menampung ketentuan Pasal 20 ayat (2) “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk mendapat persetujuan bersama”. Nah, di situ pembahasannya sudah, Pansus Panja, dan itu adalah persetujuan bersama DPR dan presiden. Bisa alternatifnya ini, bisa alternatifnya itu sebenarnya rapat intern DPR. Rapat intern DPR itu masih dalam proses untuk mematangkan RUU DPR berhadapan dengan presiden atau itu bisa rapat intern DPR untuk memformalkan hal-hal yang sudah disetujui

22

di Pansus Panja, Timus dan lain sebagainya. Itu forum apa sebetulnya itu selama ini? Terima kasih. 36.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Pak Mukthie?

37.

HAKIM KONSTITUSI: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Terima kasih, Pak Ketua. Menarik yang dikemukakan Pak Syamsudin Haris tadi tentang etika politik terkait dengan ini. Sebetulnya setiap organisasi, apakah organisasi negara atau organisasi biasa tentu memang masalah yang paling krusial itu selalu akan terjadi adalah persoalan kuorum rapat maupun kuorum dalam pengambilan putusan. Dalam setiap organisasi biasanya selalu ada klausula, apabila setelah ditunda sekian kali 24 jam atau apa, itu sidang dapat dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum, itu di hampir banyak organisasi. Kalau saya membaca Pasal 99 Tatib DPR, kemudian juga itu juga ada setelah ditunda sekian, sidang dapat dilanjutkan. Kemudian pada pengambilan putusan pada Pasal 206 itu juga demikian. Nah, pertanyaannya dari perspektif etika politik untuk lembaga politik DPR ini dapat dikategorikan klasula seperti itu etiket atau tidak? Etis atau tidak? Karena itu memang menjadi kelaziman, apalagi kalau dulu zaman orde baru kalau tidak salah pernah ada supaya tidak tercapai kuorum, gimana nanti diculik aja sebagian anggota DPR, dulu pernah ada, Pak Syamsudin, skenario seperti itu. Bandingannya di Mahkamah Konstitusi itu kalau sidang pleno seperti ini idealnya harus 9 orang. Dalam kondisi yang luar biasa menurut Pasal 28 itu dapat 7 orang. Nah, kondisi luar biasa ini menurut penjelasannya itu kalau ada gangguan fisik atau jiwa itu baru bisa disebut luar biasa, ya, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas Hakim Konstitusi. Ini juga kalau ini diikuti ketentuan di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu bisa-bisa tidak bisa sidang, kalau penjelasannya saja harus gangguan fisik atau kejiwaan. Memang fisik masih bisa ditafsirkan. Fisik ini bisa karena bepergian atau bisa karena sakit. Nah, putusan jadi ngikuti pola pikir Pemerintah tadi, ya putusan yang dibacakan di sidang pleno yang sekurang-kurangya tujuh orang itu sebetulnya formal sudah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang tertutup. Tetapi toh sidang putusan tidak akan sah kalau tidak dipenuhi formalitas minimal 7 orang dan terbuka untuk umum, meskipun sebetulnya dalam rapat tertutup sudah selesai, tinggal formalitas saja. Nah, saya memang melihat kondisi DPR kita terutama pada saatsaat menjelang akhir jabatan itu hampir semua undang-undang barangkali tidak memenuhi itu. Mungkin itu sudah dari, setiap lima tahun sekali terjadi seperti itu. Undang-undang yang lahir pada saat-saat injury

23

time. Ini bagaimana ini Pak Prof. Syamsudin Haris, ini dalam perspektif etika politik ini? Terima kasih. 38.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Ya, Pemerintah dulu?

39.

PEMERINTAH: DEPHUKHAM)

QOMARUDDIN

(DIREKTUR

LITIGASI

Bisa kami jelaskan bahwa di dalam pembahasan RUU di DPR itu ada dua tahap, tahap yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu yaitu yang sudah saya jelaskan tadi bahwa mulai dari Pansus, Panja sampai Timus dan kemudian laporan Timus Panja, Panja ke Pansus. Kemudian tahap kedua adalah laporan Pansus kepada paripurna di sidang paripurna. Jadi acara dalam sidang paripurna itu sendiri adalah pertama kali setelah rapat dibuka oleh ketua sidang itu Ketua Pansus atau Ketua Baleg melaporkan kepada paripurna mengenai kronologi pembahasan dari mulai Pansus, Timus sampai dengan selesainya. Kemudian setelah itu masing-masing fraksi diberikan memberikan pendapat akhir atas RUU yang sudah dibahas dan dalam pendapat akhir itu umumnya itu fraksi-fraksi yang diwakili oleh juru bicaranya itu sudah menyatakan persetujuannya walaupun kadang-kadang masih ada dengan catatan, itu. Nah, kemudian setelah dari seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir, kemudian dari ketua sidang menawarkan seperti yang disampaikan oleh Hakim Harjono tadi itu bahwa apakah setuju dengan RUU ini. Nah, kemudian pada umumnya secara aklamasi setuju. Setelah persetujuan itu selesai lalu pemerintah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir pemerintah tentang persetujuan DPR melalui sidang paripurna tersebut. Jadi apakah itu sifatnya sidang intern atau apa, tapi menurut saya bahwa karena di sana resmi ada dihadiri oleh wakil pemerintah yang pada umumnya dihadiri oleh menteri yang ditunjuk oleh presiden, kemudian juga di sana juga ada pernyataan akhir dari masing-masing fraksi, maka ketika ada salah seorang anggota yang menyampaikan pendapatnya, itu sebenarnya secara politis, etika politis itu saya kira tidak kena. Karena apa? Kalau anggota yang bersangkutan itu adalah merupakan anggota fraksi tentu saja dia tunjuk pada fraksi yang bersangkutan, fraksinya. Kenapa dia masih menyampaikan pendapatnya yang berbeda dengan pendapat fraksinya, ini yang perlu menjadi catatan kita juga. Jadi ketika ada fraksifraksi, ada anggota DPR yang di dalam forum paripurna menyampaikan pendapatnya itu bahkan oleh beberapa orang itu dianggap ingin popularitas dan sebagainya. Karena apa? Secara etika politik itu sudah selesai, karena fraksi itu sudah menyampai pendapat akhirnya, dan anggota DPR itu pasti anggota fraksi.

24

Saya kira ini, terima kasih. Wassalamualaikum, wr. wb. 40. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik, Pak Syamsuddin. 41.

KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., LLM. Majelis Hakim, sebelum dijawab para ahli, mohon izin karena ada satu pertanyaan yang punya keterkaitan dengan pertanyaan Pak Hakim Harjono.

42. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Silakan. 43.

KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., LLM. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan Hakim Konstitusi Bapak Harjono, di soal pengambilan keputusan. Di dalam sidang yang lalu kita sudah memutar video yang menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan itu diambil, dimana ketika ditanyakan oleh Ketua DPR masih ada yang keberatan. Jadi ada dua hal, yang pertama keberatan dari peserta sidang ketika ditanyakan, dan yang kedua di dalam pandangan-pandangan fraksi pun yang juga dicatat di dalam permohonan kami, juga masih ada perbedaan pendapat. Jadi belum satu suara mengenai beberapa soal. Artinya apa? Pada saat itu masih ada pendapat yang berbeda. Yang mau saya tanyakan kepada kedua ahli ini adalah di soal kata mufakat. Untuk Pak Syamsuddin Haris, kami menginginkan adanya penjelasan kata mufakat dari segi ilmu politik, sedangkan Bapak Abdul Chaer kita mengharapkan ada penjelasan dari segi bahasa. Terkait dengan pertanyaan saya, ada di Pasal 205 dimana dinyatakan dalam ayat (1) nya “pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah atau mufakat”. Ayat (2) nya “apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak”. Artinya sistem pengambilan keputusan ada dua, mufakat tidak tercapai maka suara terbanyak. Terkait dengan itu mohon penjelasan mengenai kata mufakat ini. Apakah bisa diartikan juga sebagai aklamasi, artinya tidak ada satu pun yang berbeda, ataukah bagaimana? Ini kami mohon tanggapannya. Terima kasih.

25

44.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Silakan, Pak Syamsuddin. Sekaligus dijawab semua pertanyaan dalam satu paket, Bapak yang dari bahasa juga sudah ini.

45.

AHLI DARI PEMOHON: PROF. SYAMSUDDIN HARIS (PENELITI POLITIK LIPI) Terima kasih. Ya, mungkin sekaligus juga menanggapi pandangan Bapak yang mewakili pemerintah. Jadi saya ingin mengklarifikasi bahwa anggota dewan itu berdaulat secara individual. Jadi pandangan atau mindset bahwa pandangan-pandangan anggota itu diwakili oleh fraksinya itu mindset lama, itu sudah lewat, itu zaman Pak Harto itu. Jadi kita tidak bisa pakai lagi pandangan demikian. Jadi bisa saja anggota dewan itu berpendapat tidak sama dengan fraksinya. Oleh sebab itu kami tidak melihat bahwa pandangan anggota dewan itu konteksnya semata-mata popularitas publik. Jangan salah, kami sebagai konstituen itu menuntut anggota legislatif itu tampil secara publik. Apakah dia memenuhi keterwakilan dalam ide, dia memenuhi keterwakilan dalam gagasan dan juga memenuhi keterwakilan dalam kehadiran. Juga adalah pandangan yang salah mindset lama mengenai sidang paripurna. Sidang paripurna itu adalah sidang pengambilan keputusan. Sidang pengambilan keputusan bukan formalitas, itu substansi, sangat substansial. Jadi dengan demikian tidak bisa diperlakukan sebagai sidang yang semata-mata hanya memenuhi prosedur formalitas belaka, ada absen, ada ketua sidang, ada wakil pemerintah, ada wakil dewan, kemudian ketuk palu, itu juga mestinya kita tinggalkan cara pandang atau mindset demikian. Oleh sebab itu, saya tetap berpendapat bahwa setiap anggota dewan sesungguhnya memang menjadi kewajibannya sebagai wakil, sebagai bentuk pertanggungjawabannya ya untuk hadir dalam setiap rapat dewan. Apakah kemudian dalam bahasa Hakim Pak Harjono tadi, apakah ketika ketua sidang menawarkan persetujuan dan pada umumnya anggota dewan diam, apakah bisa dipandang sebagai persetujuan? Ya, tentu saja bisa. Tapi soalnya bukan pada level itu, soalnya adalah pada saat tahap-tahap persidangan yang sebelumnya yang menuntut kehadiran sebagai bentuk akuntabilitas wakil kepada yang diwakili, atau legislator kepada yang memberi mandat kepadanya. Kemudian, pertanyaan Bapak Hakim Mukthie, tentu tidak selalu bahwa sidang dapat dilanjutkan tanpa mesti memenuhi kuorum, kecuali situasinya luar biasa. Situasinya luar biasa misalnya ketika dewan akan memutuskan apakah kita akan memobilisasi pasukan padahal Malaysia sudah di depan mata, Malaysia sudah mengepung kita, itu mesti diputuskan walaupun tanpa memenuhi kuorum, itu situasi yang luar biasa. Tapi situasi yang substansinya hanya soal perpanjangan pensiun

26

Hakim Agung misalnya, saya melihatnya bukan suatu yang luar biasa, yang mengabaikan pemenuhan kuorum persidangan, sehingga bisa saja kemudian sidang itu ditunda lagi, ditunda lagi, apalagi kalau sidang ditunda, uang sidangnya tetap ada bagi anggota dewan. Oleh sebab itu kita saya pikir memang mesti cukup jernih melihat bahwa ini bukan soal etis atau tidak etis, tapi bagi kami jauh melebihi itu, soal kepatutan dan ketidakpatutan. Jadi kalau seorang anggota legislatif tidak menghadiri sidang, dan pada saat yang sama ya tunjangan sebagai wakil, uang sidang segala macam utuh, tentu itu suatu ketidakpatutan, ketidakpatutan yang mestinya ada konsekuensi atau ganjalan, maksud saya hukumannya. Nah, hukumannya ya tentu sesuai dengan mekanisme politik yang berlaku di parlemen. Nah, mengenai mufakat, ya mufakat atau musyawarah itu pada dasarnya adalah pengambilan keputusan yang disepakati setelah mendiskusikan atau memperdebatkan suatu masalah, suatu isu di parlemen. Jadi apakah mufakat itu sama dengan aklamasi, tentu kalau tidak ada paksaan di dalam melakukan aklamasi, ya mufakat itu dapat dikatakan sama dengan aklamasi, tetapi kalau ada situasi dimana aklamasi itu dilakukan di bawah tekanan dengan politik uang dan lain sebagainya, sesuatu yang tidak sehat, tentu saja tidak dapat dikatakan sebagai sama dengan mufakat. Saya pikir demikian, terima kasih. 46.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Silakan, Ahli Bahasa?

47.

AHLI DARI PEMOHON: DRS. ABDUL CHAER (AHLI BAHASA) Terima kasih. Saya hanya ingin menanggapi masalah kata mufakat dan musyawarah, dua kata yang merupakan satu proses. Jadi mufakat itu tentu dimulai dengan musyawarah. Jadi masing-masing yang hadir berbicara bermusyawarah lalu diambil satu keputusan yang disepakati. Jadi mufakat itu adalah kesepakatan, sama dengan itu. Nah, andaikata misalnya dari musyawarah itu belum ada yang setuju tentu tidak 100% mufakat itu, karena masih ada ganjalan. Nah, mungkin di sini tadi ada klausul berikutnya, jika tidak dicapai diambil suara terbanyak. Andaikata yang bermusyawarah 10 orang, yang tidak setuju 2, ya suara terbanyak 8 tentu bisa dianggap mufakat juga itu. Jika demikian, jadi musyawarah adalah prosesnya, mufakat adalah hasilnya, kalau dalam musyawarah itu memang semuanya sependapat. Jika tidak, belum jadi mufakat itu. Kecuali kalau memang ada keinginan untuk mengambil suara terbanyak, suara yang terbanyak misalnya sepuluh, enam sudah lebih banyak daripada lima itu, daripada empat itu. Sekian, terima kasih.

27

48.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik, saya kira sudah cukup sidang hari ini. Kepada Pemohon, kami sebenarnya menunggu kesaksian Saldi Isra dan Yudi Latief tetapi gini saja, ditunggu tertulis saja, ya. Tolong tertulis, karena ini saya kira penting dari dua orang ini. Kami beri waktu satu minggu cukup atau dua minggu? Dua minggu, ya? Dua minggu tertulis, sesudah itu kami akan menentukan jadwal sidang untuk pengucapan putusan. Ya, kepada pemerintah juga diberi kesempatan yang sama kalau memang mau mengajukan ahli atau pendapat tertulis dari para ahli, ya. Dalam dua minggu ke depan, kalau dua minggu ke depan tidak ada informasi berarti cukup semua ini, tinggal saya tunggu yang tertulis dari sana untuk kemudian menjadwalkan pengucapan putusan. Baik, dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.57 WIB

28