DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Komplek Depdiknas Gedung E Lt. 5 Jalan Jenderal Sudirman – Senayan 5725061 - 5725613 Fax 5725606; 5725608, Jakarta 10270 Website: www.mandikdasmen.depdiknas.go.id
SURAT EDARAN Nomor: 348/C/KU/2009 Perihal :
Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2009
Kepada Yth: 1. 2. 3. 4. 5.
Gubernur di seluruh Indonesia; Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Ditjen Mandikdasmen; Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia; Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (2) dalam rangka koordinasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan sosial di lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kewenangan Pemerintah, maka perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah perihal: Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2009, sebagai berikut : I.
UMUM 1. Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat, termasuk pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, warga belajar, atau satuan pendidikan guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Pasal 1 angka 7 Permendiknas Nomor 44 Tahun 2007). 2. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 3. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
-1-
5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. II.
MAKSUD DAN TUJUAN 1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit-unit kerja/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan sosial Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang efisien dan efektif dalam mendukung tugas Pemerintah di bidang pendidikan dasar dan menengah.
III.
PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial adalah prinsip-prinsip yang berlaku bagi sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance), meliputi: 1. wawasan ke depan (visionary); 2. keterbukaan dan transparansi; 3. partisipasi masyarakat; 4. tanggung-gugat (akuntabilitas); 5. supremasi hukum; 6. demokrasi; 7. profesionalisme dan kompetensi; 8. daya tanggap (responsiveness); 9. efisiensi dan efektifitas; 10. desentralisasi; 11. kemitraan dengan masyarakat; 12. komitmen pada pengurangan kesenjangan; 13. komitmen pada perlindungan lingkungan hidup; dan 14. komitmen pada pasar yang fair.
-2-
IV.
PR0GRAM DAN KEGIATAN BANTUAN SOSIAL 1. Program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang dilaksanakan dengan menggunakan Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 yaitu : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini; b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun; c. Program Pendidikan Menengah; dan d. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. 2. Rincian lebih lanjut program dan kegiatan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tercantum dalam DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2009 di masing-masing Satuan Kerja Unit Organisasi Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
V.
SASARAN DAN TARGET 1. Sasaran bantuan sosial Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tahun anggaran 2009 meliputi: a. Pemerintah Daerah; b. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; c. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; d. Peserta didik atau warga belajar; e. Komite Sekolah; f. Organisasi peserta didik; dan g. Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, kesenian, kebudayaan, dan/atau keagamaan. 2. Target yang hendak dicapai dalam penggunaan dana bantuan sosial adalah: a. peningkatan pemerataan dan perluasan aksesibilitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; dan c. peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.
VI.
PERSYARATAN PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL 1. Persyaratan umum bagi penerima bantuan sosial yaitu sanggup melaksanakan prinsip-prinsip pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Angka III di atas. 2. Persyaratan khusus bagi penerima bantuan sosial diatur lebih lanjut dalam Panduan, Jadwal Kegiatan, dan lain-lain aturan/acuan pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial yang merupakan operasionalisasi dari Petunjuk Pelaksanaan ini yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja Unit Organisasi Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
-3-
VII. PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL 1. Calon penerima bantuan sosial mengajukan rancangan program dan/atau proposal serta data pendukung yang diatur sesuai dengan jenis bantuan pada Satuan Kerja terkait. 2. Berdasarkan ketentuan pada Angka VII.1, Satuan Kerja terkait menyeleksi dan menetapkan penerima bantuan sosial dalam bentuk Surat Keputusan pejabat eselon 2 terkait yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah up. Sekretaris Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 3. Berdasarkan Surat Keputusan penetapan sebagaimana dimaksud pada Angka VII.2, Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan sosial dengan pihak penerima bantuan sosial. 4. Dana bantuan sosial disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat cq. Departemen Keuangan) ke Rekening Penerima Bantuan Sosial. 5. Khusus untuk penyaluran bantuan beasiswa dan atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bila diperlukan dapat dilakukan dengan menunjuk Bank/Lembaga penyalur. 6. Penyaluran dana bantuan sosial disampaikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak ke rekening penerima bantuan sosial. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan dan penyaluran dana bantuan sosial akan ditetapkan dalam Panduan, Jadwal Kegiatan, dan lain-lain aturan/acuan pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial yang merupakan operasionalisasi dari Petunjuk Pelaksanaan ini yang ditetapkan oleh Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai tugas pokok dan fungsinya. VIII. PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL 1. Ketentuan mengenai Penggunaan dana bantuan sosial Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 Pasal 11. 2. Kewajiban pajak atas penggunaaan dana bantuan sosial dilakukan oleh penerima dana bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Dana bantuan sosial harus digunakan sesuai dengan sasaran dan target kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2009 di masing-masing Satuan Kerja Unit Organisasi Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 4. Pembelanjaan dana bantuan sosial memprioritaskan produksi dalam negeri.
-4-
5. Pembelanjaan dana bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme menggunakan penyedia barang/jasa, dan/atau swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IX.
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN 1. Koordinasi dan Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja. 2. Pimpinan Satuan Kerja melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat satuan kerjanya. 3. Koordinasi dan Pengendalian program dan kegiatan dilakukan pada tahap persiapan pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan program dan kegiatan. 4. Dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial, Pimpinan Satuan Kerja terkait melakukan pembinaan pelaksanaan untuk menjamin penyelenggaraan yang efisien dan efektif dalam mencapai rencana dan sasaran program Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 5. Pembinaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Angka IX.1. meliputi penyusunan dan penetapan Panduan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain aturan/acuan yang memuat tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknik, termasuk monitoring dan evaluasi yang merupakan operasionalisasi dari Petunjuk Pelaksanaan ini. 6. Pelaksanaan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait dimaksudkan untuk menyebarluaskan rencana, program, dan panduan pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang penyelenggaraannya melalui bantuan sosial, serta dilakukan melalui koordinasi masing-masing Pimpinan/Kepala Satuan Kerja. 7. Pelaksanaan bimbingan teknis dimaksudkan untuk memberikan pendampingan teknis pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial, dapat berupa bantuan tenaga teknis, pelatihan, asistensi, dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi masing-masing Pimpinan/Kepala Satuan Kerja. 8. Pelaksanaan pengawasan teknis dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial, kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan, serta dilakukan secara terpadu melalui koordinasi dan pengendalian masing-masing Pimpinan/kepala Satuan Kerja. 9. Pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau penyelenggaraan penggunaan dana bantuan sosial dan melakukan evaluasi keseluruhan program terhadap rencana sasaran yang ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, serta dilakukan secara terpadu oleh masing-masing Pimpinan/Kepala Satuan Kerja.
-5-
10. Menyampaikan laporan perkembanganjkemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada Atasan dan Atasan Langsung secara periodik sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. X.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL
1. PimpinanjKepala Satuan Kerja bertanggung jawab secara administrasi, fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan bidangnya. 2. Setiap penggunaan dana bantuan sosial harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku. 3. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan didukung alat-alat bukti yang sah. 4. Aset fisik yang dihasilkan dari penggunaan dana bantuan sosial harus dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Jadwal penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial sesuai dengan panduan pelaksanaan masing-masing jenis bantuan sosial dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 6. Penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan sosial dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
~-
"yanto, Ph.D. 0606377 Tembusan disampaikan kepada Yth.: 1. Menteri Pendidikan Nasional; 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 3. Kepala Bappenas; 4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; 5. Sekretaris Jenderal Depdiknas; 6. Inspektur Jenderal Depdiknas; 7. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Depdiknas; 8. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi;
-6
