SALINAN
PUTUSAN Perkara Nomor 23/KPPU-L/2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Pembangunan Ruang Poliklinik RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2009, yang dilakukan oleh: -------------------------------------------------------------------------------------1. PT. Murni Konstruksi Indonesia, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Blok L 30 Ruko Mega Raya Surabaya selanjutnya disebut Terlapor I; -------------------------------------------------------------2. PT. Telaga Mega Buana Jo PT. Elpo Engineering, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprapto 21 Surabaya, selanjutnya disebut Terlapor II; -------------------------------------------------------------3. PT. Widya Satria Jo PT. Adhiguna Karya Jaya, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Ketintang Permai Blok BB Nomor: 20, Wonocolo, Surabaya, 60232, selanjutnya disebut Terlapor III; ------------------------4. PT. Citra Gading Jo PT. Airlanggatama Nusantara Sakti, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari Manunggal A-7 Surabaya, selanjutnya disebut Terlapor IV;------------------------------------------5. PT. Hutama Karya, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 171 Denpasar-Bali, selanjutnya disebut Terlapor V; ---6. PT. Adhi Karya, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari No. 167A Surabaya, selanjutnya disebut Terlapor VI;-----7. Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Pasuruan, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 1-4 Pasuruan, selanjutnya disebut Terlapor VII; -----------------------------------------------------------------------------------------------
mengambil Putusan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------Majelis Komisi:-------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini: ---------------
SALINAN Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut LHPP); ------------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut LHPL); Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP); --------------Setelah membaca tanggapan atau pembelaan dari para Terlapor.-------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA 1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Pembangunan Ruang Poliklinik RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2009; -----------------------------------------------2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;---3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 116/KPPU/PEN/IX/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 28 September 2009 sampai dengan tanggal 06 November 2009 (vide bukti A1); -----------------------------------------4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor: 968/SJ/ST/IX/2009 tanggal 28 September 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2009 (vide bukti A5); ----------------------------------------------------------------------------------------5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup terjadinya persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII; ------------------------6. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A29); ----7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 133/KPPU/PEN/XI/2009 tanggal 5 November 2009
yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor
23/KPPU-L/2009 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 05 November 2009 sampai dengan tanggal 03 Februari 2010 (vide bukti A31); --------------------------------------------------------------------------------
halaman 2 dari 41
SALINAN 8. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 1163/SJ/ST/XI/2009 tanggal 05 November 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2009 (vide bukti A33); --------------------------------------------------------------------------------------9. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim melakukan
Perpanjangan
Pemeriksaan
Pemeriksa menilai perlu untuk Lanjutan.
Untuk
itu
Komisi
menerbitkan Keputusan Nomor: 57/KPPU/KEP/II/2010 tanggal 04 Februari 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 23/KPPUL/2010 terhitung sejak 04 Februari 2010 sampai dengan 19 Maret 2010 (vide bukti A58); -------------------------------------------------------------------------------10. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan Saksi; -------------------------------11. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan Saksi; ---12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan buktibukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan;--------------------------------------13. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat LHPL yang berisi (vide bukti A74);---------------------------------------13.1 Dugaan Persekongkolan Horizontal; ------------------------------------------13.1.1 Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dalam lampiran dokumen penawaran yaitu pada lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja dari PT. Murni Konstruksi Indonesia, PT. Telaga Mega Buana jo. PT. Elpo Engineering, PT. Widya Satria jo. PT. Adhiguna Karya Jaya, PT. Citra Gading jo. PT. Airlanggatama Nusantara Sakti, PT. Hutama Karya, dan PT. Adhi Karya, yang berupa penulisan pada bahan bangunan: a. Batu belah 10/15, 15/20, dan 20/25 b. Kapur gamping (bubuk) c. Semen PC (50 kg), (40 kg) d. Semen warna/putih (Azano/Tiga Roda) Yang dituliskan oleh ketujuh peserta berurutan dari mulai nomor 7-13, dimana berdasarkan format yang diberikan oleh Panitia, keempat bahan bangunan tersebut dituliskan mulai nomor 1-6. Hal ini menunjukkan telah terjadi penyeragaman penulisan pada halaman 3 dari 41
SALINAN lampiran bahan bangunan dalam dokumen penawaran ketujuh peserta tersebut;---------------------------------------------------------13.1.2 Bahwa terdapat pula kesamaan kesalahan penulisan dalam lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja dari PT. Murni Konstruksi Indonesia, PT. Telaga Mega Buana jo. PT. Elpo Engineering, PT. Widya Satria jo. PT. Adhiguna Karya Jaya, PT. Citra Gading jo. PT. Airlanggatama Nusantara Sakti, PT. Hutama Karya, dan PT. Adhi Karya;--- ------------------------13.1.3 Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh, Panitia tidak pernah memberikan softcopy dokumen pengadaan barang dan jasa (Dokumen Pengadaan) kepada peserta tender, melainkan hanya
memberikan
dokumen
dalam
bentuk
hardcopy
sebagaimana tertera dalam Dokumen Pengadaan;-----------------13.1.4 Bahwa terdapat perbedaan format penulisan pada lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja yang diserahkan Panitia kepada
Sekretariat
KPPU
dengan
format
dari
ketujuh
perusahaan tersebut;----------------------------------------------------13.1.5 Bahwa terdapat kesamaan alamat antara PT. Telaga Mega Buana, perusahaan yang melakukan joint operation dengan PT. Elpo Engineering dengan alamat PT. Airlanggatama Nusantara Sakti, perusahaan yang melakukan joint operation dengan PT. Citra Gading;------------------------------------------------------------13.2 Dugaan Persekongkolan Vertikal; ----------------------------------------------13.2.1 Bahwa Panitia menggugurkan peserta tender pada tahapan Prakualifikasi dengan alasan yang tidak sesuai dengan fakta pada dokumen penawaran peserta tender;---------------------------13.2.2 Bahwa Panitia menggugurkan PT. Lince Romauli Raya dan PT. Nindya Karya dengan alasan yang tidak substantif, yaitu dengan alasan Lembar kualifikasi tidak diparaf/stempel;------------------13.2.3 Bahwa Panitia tetap meluluskan PT. Murni Konstruksi Indonesia dalam setiap tahapan tender hingga memenangkan PT. Murni Konstruksi Indonesia meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam Dokumen Penawaran, yaitu kekurangan pengisian daftar harga peralatan;-------------------------------------13.3 Fakta-fakta yang diperloleh dalam pemeriksaan;----------------------------------13.3.1
Obyek Tender; ---------------------------------------------------------------
halaman 4 dari 41
SALINAN Pekerjaan Pembangunan Ruang Poliklinik RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2009 yang dilaksanakan di Pasuruan dengan pemberi kerja Direktur RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan 13.3.2
Sistem Tender; --------------------------------------------------------------Tender dilaksanakan melalui tahap Prakualifikasi, penyampaian dokumen dilaksanakan dengan metode 1 (satu) sampul dengan evaluasi menggunakan sistim gugur dan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; ------------------------------------------
13.3.3
Tentang Identitas Para Terlapor;--------------------------------------13.3.3.1 Terlapor I: PT. Murni Konstruksi Indonesia, didirikan berdasarkan akte Notaris Suprapto, SH, No. 9 tanggal 22 Mei
2003
Kegiatan
usaha
menjalankan
kegiatan
Pembangunan, dan Pemasangan Instalasi. Beralamat di Jalan Raya Rungkut Blok L 30 Ruko Mega Raya, Surabaya; --------------------------------------------------------13.3.3.2 Terlapor
II:
PT.
Telaga
Mega
Buana,
didirikan
berdasarkan akte Notaris Robensjah Sjacran, S.H, No. 79 tanggal 27 Juni 1991 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte Notaris Handoyo, S.H, No. 31 tanggal 26 Mei 2008. Kegiatan usaha Pemborongan kontraktor, Perdagangan
umum,
Pertambangan,
perindustrian,
Pertanian dan Perkebunan, Peternakan dan perikanan, serta jasa seumumnya, Beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto 21 Surabaya; -----------------------------------------13.3.3.3 Terlapor III: PT. Widya Satria didirikan berdasarkan akte Notaris Alfian Yahya, SH. No. 2 tanggal 1 Desember 1983 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte Notaris Triwinarno, SH, Mkn. No. 282 tanggal 22 Januari 2008. Kegiatan usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang, Pembangunan pada umumnya (General Contractor), Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan, Perbengkelan, Jasa dan lain-lain. Beralamat di Jl. Ketintang Permai Blok BB Nomor: 20, Wonocolo, Surabaya, 60232;---------------13.3.3.4 Terlapor IV: PT. Citra Gading didirikan berdasarkan akte Notaris Lushun Adji Dharmanto, S.H, No. 01 tanggal 1 halaman 5 dari 41
SALINAN Maret 1997 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte notaris Sochib Arifin, S.H, No. 10 tanggal 19 Desember 2006. Kegiatan usaha bergerak di bidang Industri, perdagangan
umum,
pertambangan,
pertanian,
perkebunan, peternakan, kehutanan dan jasa percetakan. Beralamat di Jalan Gayung Kebonsari Manunggal A-7 Surabaya;---------------------------------------------------------13.3.3.5 Terlapor V: PT. Hutama Karya didirikan berdasarkan akte Notaris Kartini Muljadi, S.H, No. 74 tanggal 15 Maret1973 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte Notaris Ny. Mita Nursita Gunawan, S.H, No. 02 tanggal 16 Oktober 2008. Kegiatan usaha: Berusaha dalam lapangan perencanaan bangunan, pemborongan dan pelaksanaan
bangunan,
pengawasan
pelaksanaan
bangunan dan melakukan segala tindakan yang ada hubungannya dengan usaha tersebut. Beralamat Jalan Hayam Wuruk No. 171 Denpasar-Bali;----------------------13.3.3.6 Terlapor VI: PT. Adhi Karya didirikan berdasarkan akte Notaris Kartini Muljadi, S.H, No. 1 Tanggal 1 Juni 1974 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Imas Fatimah, S.H, Nomor 13 tanggal 8 Agustus 2006. Kegiatan usaha Berusaha dalam lapangan perencanaan bangunan, pemborongan dan pelaksanaan bangunan, pengawasan pelaksanaan bangunan dan melakukan segala tindakan yang ada hubungannya dengan usaha tersebut Beralamat di Jalan Gayung Kebonsari No. 167A Surabaya;---------------------------------------------------------13.3.3.7 Terlapor VII: Panitia Tender dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pasuruan No. 188/30/423.012/2008 tanggal 8 Februari 2008 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2008 serta Surat Keputusan Walikota Pasuruan No. 188/90/423.031/2009 tanggal 24 Februari 2009 mengenai perubahan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota
Pasuruan
Tahun
Anggaran
2009
dengan
pertimbangan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;-----------------------
halaman 6 dari 41
SALINAN 13.3.4
Kronologis Tender;---------------------------------------------------------13.3.4.1
Bahwa rencana pengadaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Poliklinik RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dimulai berdasarkan surat Direktur RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan No. 600/440.1/423.211/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dengan menggunakan tahapan Prakualifikasi
dengan
pagu
anggaran
Rp.
32.331.250.187,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah); -------------------------------------------13.3.4.2
Bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Walikota Pasuruan membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2008;--------
13.3.4.3
Bahwa
Pembentukan
Terlapor
VII
berdasarkan
Keputusan Walikota Pasuruan No. 188/30/423.012/2008 tanggal 8 Februari 2008 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2008, sebagai berikut;-----------------------------------------No
Nama Panitia
Jabatan
1. 2. 3 4. 5. 6. 7.
Ir. Didik Chairudi Dedik Usdikari, S.H., M.M. Dyah Ermitasari, S.T. Faishal Nizarsyah, S.T., M.T. Anang Sururin, S.Sos. Sutrisno, S.T. Imron Rosadi, A.Md. Kes. S.E.
Ketua Sekretaris Anggota Tetap Anggota Tetap Anggota Tetap Anggota Tidak Tetap Anggota Tidak Tetap
13.3.4.4
Pengumuman Pelelangan dilakukan melalui surat kabar Media Indonesia dan media lokal yaitu Harian Bhirawa.;
13.3.4.5
Pendaftaran dan pengambilan dokumen Pelelangan pada tanggal 15 sampai dengan 23 Desember 2009 diikuti 24 (dua puluh empat)
perusahaan
yang mengambil
dokumen lelang dan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan; 13.3.4.6
Panitia Pasuruan
Pengadaan
Barang/Jasa
selanjutnya
Pemerintah
mengeluarkan
Kota
Dokumen
Prakualifikasi Pelelangan Umum Jasa Pemborongan halaman 7 dari 41
SALINAN Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Poliklinik RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan. Sumber dana dalam tender ini menggunakan APBD Tahun Anggaran 2009 adapun hal ini mengacu pada Keppres No. 80 Tahun 2003 jo. Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No. 80 Tahun 2003
tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah; -------------------------------------13.3.4.7
Bahwa
pada
tahap
awal,
Panitia
mengumumkan
pelelangan pekerjaan ini melalui media nasional yaitu harian Media Indonesia dan media lokal yaitu Harian Bhirawa. Pada tanggal 15 s/d 23 Desember 2009, sebanyak 24 (dua puluh empat) perusahaan mendaftar dan mengambil Dokumen Prakualifikasi dan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan; ---------------------------------------13.3.4.8
Bahwa dari isian Dokumen Prakualifikasi yang masuk, Panitia melakukan evaluasi penilaian sesuai dengan tahap dan ketentuan yang disyaratkan dalam Dokumen Prakualifikasi dengan hasil bahwa dari 22 (dua puluh dua)
Dokumen
Prakualifikasi
yang
masuk
dan
dinyatakan lulus ada 7 (tujuh) perusahaan yaitu : ---------No. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 13.3.4.9
Nama Perusahaan PT. Murni Konstruksi Indonesia PT. Telaga Mega Buana jo PT. Elpo Engineering PT. Widya Satria jo PT. Adhiguna Karya Jaya PT. Citra Gading jo PT. Airlanggatama Nusantara Sakti PT. Anugerah Citra Abadi jo PT. Aninda jo PT. Amezura PT. Hutama Karya PT. Adhi Karya Bahwa Panitia mengusulkan kepada pengguna jasa untuk menetapkan
perusahaan
yang
telah
lulus
tahap
Prakualifikasi, yang selanjutnya atas persetujuan tersebut dituangkan dalam Pengumuman Hasil Prakualifikasi tanggal 6 Februari 2009 dan kepada perusahaan yang tidak puas atas pengumuman ini diberi kesempatan untuk memberikan Sanggahan mulai tanggal 9 s/d 13 Februari 2009. Pada saat Masa Sanggah, terdapat 3 (tiga) Sanggahan, yaitu;----------------------------------------------halaman 8 dari 41
SALINAN 13.3.4.9.1. PT. Prambanan Dwi Paka melalui suratnya No. 040/PTPD/SK/II/ 2009 tanggal 10 Februari 2009 dan telah dijawab dengan surat No. 600/220/423.211/2009 tanggal 19 Februari 2009;----------------------------------13.3.4.9.2. PT. Waskita Karya melalui suratnya No. 48/WK/WIL.TIM/2009 tanggal 9 Februari 2009 dan telah dijawab dengan surat No. 600/219/423.211/2009 tanggal 12 Februari 2009;--------------------------------------------13.3.4.9.3. PT. Lince Romauli Raya melalui suratnya No. 007/LRR-SS/II/2009 tanggal 9 Februari 2009 dan telah dijawab dengan surat No. 600/218/423.211/2009 tanggal 12 Februari 2009;---------------------------------------------13.3.4.9.4. Sanggahan Banding PT. Lince Romauli Raya No. 0011/LRR-SSB/II/ 2009 tanggal 14 Februari 2009 dan telah dijawab dengan surat No. 600/62/423.021/2009 tanggal 20 Februari 2009;----------------------------------13.3.4.10 Bahwa dalam penelitian administrasi, beberapa peserta lelang gugur disebabkan persyaratan administrasinya yang tidak lengkap (tanpa ada tandatangan satu pihak) untuk peralatan (Concert Batching Plant, Concert Mixer, Dump Truk, Concert Pump, Generator Set, dll). Hal ini menyebakan nilai peralatan menjadi kurang dari nilai minimal yang disyaratkan, serta ketiadaan bukti setor pajak dari kantor pajak;---------------------------------------13.3.4.11 Bahwa kepada 7 (tujuh) perusahaan yang dinyatakan lulus, Panitia memberikan undangan untuk mengambil Dokumen Pengadaan mulai tanggal 17 s/d 25 Februari 2009; ------------------------------------------------------------13.3.4.12 Rapat Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) dilakukan pada tanggal 20 Februari 2009 dihadiri oleh Panitia dan semua perusahaan yang telah mengambil dokumen dan setelahnya akan dibuatkan berita acara aanwijzing; -------
halaman 9 dari 41
SALINAN 13.3.4.13 Bahwa pada tanggal 24 Februari 2009, Walikota Pasuruan merubah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2009 dengan
pertimbangan
adanya
perubahan
struktur
organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dengan menerbitkan Keputusan Walikota Pasuruan No. 188/90/423.031/2009
tanggal
24
Februari
2009.
Perubahan Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan mengakibatkan adanya
perubahan
melaksanakan
Panitia
kegiatan
Pengadaan
pengadaan
untuk
Pekerjaan
Pembangunan Ruang Poliklinik RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, sebagai berikut; -----------------------------No. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7.
Nama Panitia
Jabatan
Dyah Ermitasari, S.T. Dedik Usdikari, S.H., M.M. Drs. Sugeng Winarto, M.M. Anang Sururin, S.Sos. Tutut Winartono, S.H. Sutrisno, S.T. Sonhaji, A.Mk.
Ketua Sekretaris Anggota Tetap Anggota Tetap Anggota Tetap Anggota Tidak Tetap Anggota Tidak Tetap
13.3.4.14 Pemasukan dokumen penawaran dilaksanakan mulai tanggal 23 s/d 26 Februari 2009 dan penawaran yang masuk ternyata ada 6 (enam) penawaran, yaitu;-----------No.
Nama Perusahaan
1. 2. 3 4. 5. 6.
PT. Murni Konstruksi Indonesia PT. Telaga Mega Buana jo PT. Elpo Engineering PT. Widya Satria jo PT. Adhiguna Karya Jaya PT. Citra Gading jo PT. Airlanggatama Nusantara Sakti PT. Hutama Karya PT. Adhi Karya
13.3.4.15 Acara pembukaan penawaran dilaksanakan tanggal 26 Februari 2009 yang diikuti oleh semua peserta lelang;---13.3.4.16 Panitia melakukan evaluasi terhadap semua penawaran yang masuk dengan sistem gugur yaitu meliputi penilaian administrasi, teknik dan harga. Hasil evaluasi Administrasi,
Teknis
dan
Harga
dari
6
(enam)
penawaran itu yang lulus ada 5 (lima) penawaran dan yang tidak lulus 1 (satu) penawaran;-------------------------
halaman 10 dari 41
SALINAN 13.3.4.17 Berita Acara Hasil Pelelangan diterbitkan tanggal 6 Maret 2009, dengan hasil Urutan Calon Pemenang sebagai berikut: No. 1. 2. 3
Nama Perusahaan
Harga Penawaran
PT. Murni Konstruksi Indonesia. Rp 30.827.847.000,PT. Telaga Mega Buana jo PT. Elpo Rp 31.021.834.000,Engineering. PT. Widya Satria jo PT. Adhiguna Rp 31.044.466.000,Karya Jaya.
13.3.4.18 Surat Usulan Penetapan Pemenang Lelang dikeluarkan tanggal 7 Maret 2009 dengan usulan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan; ------------------------------13.3.4.19 Pada tanggal 10 Maret 2009, Direktur RSD Dr. R Soedarsono mengeluarkan surat Penetapan Pemenang Lelang; ----------------------------------------------------------13.3.4.20 Berdasarkan penetapan tersebut, Panitia mengumumkan pemenang kepada semua peserta yang memasukkan penawaran untuk diketahui dan mengajukan sanggahan mulai tanggal 12 s/d 17 Maret 2009;------------------------13.3.4.21 Setelah batas akhir masa sanggah, tidak ada yang mengajukan keberatan atas pengumuman oleh Panitia, maka pengguna jasa menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Penyediaan Barang/Jasa tanggal 18 Maret 2009 No. 600/333/423.211/2009; ---------------------------13.4 Tentang Kesalahan Panitia Dalam Melakukan Evaluasi Dokumen Prakualifikasi 13.4.1
Setelah dilakukan penelitian Dokumen Prakualifikasi peserta tender, ditemukan fakta yang berbeda dibandingkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Panitia sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut; --------------------------------------------------------------
No
Nama Perusahaan
Hasil Penilaian Panitia L
1
PT.Anugerah Bangun Saranajaya
Alasan tidak lulus
TL TL
1. Tidak melampirkan salah satu sub bidang SBU 2. Tidak melampirkan laporan pajak November 2008 3. Lembar kualifikasi
halaman 11 dari 41
Fakta Dokumen perusahaan
SALINAN
2
PT. Bina Lestari Fang
TL
3.
PT. Cipta Karya Bhakti
TL
4
PT. Prambanan Dwipaka
TL
5
PT. Lince Romauli Raya
TL
6
PT. Gunakarya Nusantara
TL
7
PT. Nindya Karya
TL
8
PT. Brata Utama Roda Mandiri PT. Wijaya Karya
TL
9
10 11
12 13 14
TL
PT. Sasmito jo. PT. Tulus Karya Wisesa PT. Tobe Indah
PT. Widya Satria jo. PT. Adhiguna Karya Jaya PT. Hutama Karya PT. Pembangunan Perumahan
TL TL
tidak diparaf/stempel 1. Tidak melampirkan 2 sub bidang SBU 2. Tidak melampirkan SPT Tahun 2007 3. Tidak melampirkan referensi bank 4. Lembar kualifikasi tidak diparaf/stempel Formulir G pada isian kualifikasi tidak ditandatangani 1. Tidak melampirkan pajak bulan November 2008 2. Tidak melampirkan asli referensi bank Lembar kualifikasi tidak diparaf/stempel Tidak melampirkan 2 sub bidang SBU Lembar kualifikasi tidak diparaf/stempel Kemampuan dasar tidak memenuhi 1. Tidak melampirkan keterangan fiskal 2007 2. Tidak melampirkan pajak November 2008 Lembar kualifikasi tidak diparaf/stempel 1. Alamat surat permohonan tdak sesuai 2. Tidak melampirkan 2 sub bidang SBU 3. Tidak melampirkan laporan pajak 3 bulan terakhir sesuai persyaratan 4. Tidak melampirkan referensi bank 5. Lembar kualifikasi tidak diparaf/stempel
PT. Wijaya Karya melampirkan Surat Keterangan Fiskal 2007
L L TL
Tidak melampirkan pajak bulan November 2008
halaman 12 dari 41
PT. Pembangunan Perumahan melampirkan pajak bulan November
SALINAN 2008 15 16 17 18
PT. Murni Konstruksi Indonesia PT. Adhi Karya PT. Barito Permai
L L TL
L L
21
PT. Budiindah Muliamandiri PT. Citra Gading Asritama PT. Telaga Mega Buana jo. PT. Elpo Engineering PT. Waskita Karya
22
PT. Anugerah Citra Abadi
L
19 20
13.4.2
TL
TL
Kemampuan dasar tidak memenuhi Tidak melampirkan 2 sub bidang SBU
Tidak melampirkan SPT PPh 21 Tahun 2007
PT. Waskita Karya hanya melampirkan SPT PPh 23 Tahun 2007
Terdapat fakta ketidaksesuaian alasan penguguran PT. Wijaya Karya, PT. Pembangunan Perumahan, dan PT. Waskita Karya dan oleh Panitia. Dalam penjelasan yang diberikan oleh Panitia terkait sebab-sebab ketidaklulusan bahwa ada 3 (tiga) perusahaan tersebut digugurkan adalah dengan alasan ketidak-lengkapan lampiran SPT Tahun 2007, Surat Keterangan Fiskal 2007, dan Pajak bulan November 2008, namun pada faktanya untuk ketiga dokumen tersebut, PT. Waskita Karya, PT. Pembangunan Perumahan, dan PT. Wijaya Karya telah melampirkannya dalam Dokumen Prakualifikasi;----------------------------------------------------------------
13.4.3
Bahwa terdapat kelalaian Panitia dalam melakukan evaluasi Dokumen Prakualifikasi, hal ini terlihat dari tabel berikut ini; --------
No 1
Nama Perusahaan PT. Murni Konstruksi Indonesia
SBU Lengkap
Surat Keterangan Fiskal dan Pajak 3 Persyaratan teknis Bulan terakhir Hanya Tidak melampirkan melampirkan copy materai dalam: bukti penerimaan 1. Surat Pernyataan surat dari Ditjen Minat Pajak tanpa 2. Surat Pernyataan melampirkan Tidak Mengajukan Surat Setoran Tuntutan Apabila Pajak yang asli Terjadi Penundaan Atau Pembatalan 3. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen 4. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Kenaikan Harga 5. Surat Permohonan
halaman 13 dari 41
SALINAN
2
PT. CitraAutomaras PT. Widya Satria jo. PT. Adhiguna Karya Jaya
Lengkap
Lengkap
Kurang 1 Sub (24010)
Hanya melampirkan copy bukti penerimaan surat dari Ditjen pajak tanpa melampirkan surat setoran pajak yang asli
4
PT. Anugerah Citra Abadi
Kurang 2 Sub (24010, 23001)
Hanya melampirkan copy bukti penerimaan surat dari Ditjen Pajak tanpa melampirkan Surat Setoran Pajak yang asli
5
PT.Telaga
Lengkap
Tidak
3
halaman 14 dari 41
Prakualifikasi 6. Surat Pernyataan Tenaga Inti Perusahaan 7. Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Hitam Lengkap Tidak melampirkan materai dalam: 1. Surat Pernyataan Minat 2. Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Tuntutan Apabila Terjadi Penundaan Atau Pembatalan 3. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen 4. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Kenaikan Harga 5. Surat Permohonan Prakualifikasi 6. Surat Pernyataan Tenaga Inti Perusahaan 7. Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Hitam Tidak melampirkan materai dalam : 1. Surat Pernyataan Minat 2. Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Tuntutan Apabila Terjadi Penundaan atau Pembatalan 3. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen 4. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Kenaikan Harga 5. Surat Permohonan Prakualifikasi 6. Surat Pernyataan Tenaga Inti Perusahaan 7. Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Hitam Lengkap
SALINAN
6 7
Megabuana jo. PT. Elpo Engineering PT. Hutama Karya PT. Adhi Karya
13.4.4
Lengkap
melampirkan Pajak bulan November 2008 Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap Tidak melampirkan materai dalam: 1. Surat Pernyataan Minat 2. Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Tuntutan Apabila Terjadi Penundaan Atau Pembatalan 3. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen 4. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Kenaikan Harga 5. Surat Permohonan Prakualifikasi 6. Surat Pernyataan Tenaga Inti Perusahaan. 7. Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Hitam
Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa memperoleh fakta bahwa PT. Murni Konstruksi Indonesia, PT. Telaga Mega Buana jo. PT. Elpo Engineering, PT. Widya Satria jo. PT. Adhiguna Karya Jaya, PT. Citra Gading jo. PT. Airlanggatama Nusantara Sakti, PT. Hutama Karya, dan PT. Adhi Karya telah melampirkan seluruh persyaratan teknis yang dipersyaratkan dalam Dokumen Prakualifikasi;---------------------------------------------------------------
13.4.5
Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, diperoleh dokumen dari PT. Widya Satria jo. PT. Adhiguna Karya Jaya dan PT. Adhi Karya yang menunjukkan keduanya telah membubuhkan materai pada lampiran Dokumen Penawaran Asli, sedangkan pada Dokumen Penawaran copy/rekaman mereka tidak dibubuhi materai, karena tidak dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan;----------------------
13.5 Tentang Kesalahan Panitia Dalam Melakukan Evaluasi Administrasi 13.5.1
Bahwa dalam evaluasi administrasi dokumen penawaran, Panitia menggugurkan penawaran PT. Adhi Karya hanya karena salah mencantumkan alamat tujuan surat penawaran harga, yaitu kepada Direktur RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan selaku Kuasa halaman 15 dari 41
SALINAN Pengguna Anggaran, dimana seharusnya ditulis Direktur RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan selaku Pengguna Anggaran; ----------13.5.2
Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, PT. Adhi Karya mengakui lalai menuliskan nama jabatan Pengguna Anggaran dalam surat penawarannya, dengan menuliskan nama jabatan Kuasa Pengguna Anggaran;---------------------------------------------------------------------
13.5.3
Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama jabatan tersebut, Panitia tidak melakukan klarifikasi kepada PT. Adhi Karya, melainkan langsung menggugurkan penawaran PT. Adhi Karya tersebut;-------
13.6 Tentang Kesesuaian Dokumen Penawaran Diantara Peserta Tender 13.6.1
Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dalam lampiran Dokumen Penawaran, yaitu pada lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja dari PT. Murni Konstruksi Indonesia, PT. Telaga Mega Buana jo. PT. Elpo Engineering, PT. Widya Satria jo. Adhiguna Karya Jaya, PT. Citra Gading jo. PT. Airlanggatama Nusantara Sakti, PT. Hutama Karya, dan PT. Adhi Karya yang berupa penulisan pada bahan bangunan; --------------------------------a. Batu belah 10/15, 15/20, dan 20/25; ----------------------------------b. Kapur gamping (bubuk); -----------------------------------------------c. Semen PC (50 kg), (40 kg) ; -------------------------------------------d. Semen warna/putih (Azano/Tiga Roda); -----------------------------Yang dituliskan oleh ketujuh peserta berurutan dari mulai nomor 713, dimana berdasarkan format yang diberikan oleh Panitia keempat bahan bangunan tersebut dituliskan mulai nomor 1-6. Hal ini menunjukkan telah terjadi penyeragaman penulisan pada lampiran bahan bangunan dalam dokumen penawaran ketujuh peserta tersebut;-----------------------------------------------------------------------
13.6.2
Bahwa terdapat pula kesamaan kesalahan penulisan dalam lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja dari PT. Murni Konstruksi Indonesia, PT. Telaga Mega Buana jo. PT. Elpo Engineering, PT. Widya Satria jo. PT. Adhiguna Karya Jaya, PT. Citra Gading jo PT. Airlanggatama Nusantara Sakti, PT. Hutama Karya, dan PT. Adhi Karya;-----------------------------------------------
13.6.3
Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Panitia menyatakan tidak memberikan softcopy dokumen pengadaan barang dan jasa (Dokumen Pengadaan) kepada peserta tender, melainkan hanya memberikan dokumen dalam bentuk hard copy; ------------------------
halaman 16 dari 41
SALINAN 13.6.4
Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Panitia mengubah pernyataan yang menyatakan tidak pernah memberikan softcopy dokumen pengadaan barang/jasa menjadi pernah memberikan softcopy. Pernyataan ini diubah, karena pada saat diklarifikasi, Dyah Ermitasari, S.T. sebagai Ketua Panitia yang baru menggantikan Ir. Didik Chairudi, memberikan pernyataan tidak terlebih dahulu mengecek kebenaran informasi tersebut kepada Panitia lainnya; -----
13.6.5
Bahwa Panitia memberikan softcopy kepada peserta tender saat penyerahan berita acara aanwijzing, yakni sehari setelah rapat aanwijzing dilaksanakan; ---------------------------------------------------
13.6.6
Bahwa Panitia mengaku lalai tidak menuangkan kesepakatan dalam aanwijzing untuk memberikan softcopy dokumen pengadaan barang/jasa tersebut ke dalam berita acara aanwijzing dan/atau addendum dokumen pengadaan;-------------------------------------------
13.6.7
Bahwa Panitia juga mengaku lalai tidak membuat bukti tanda terima softcopy dokumen pengadaan barang/jasa tersebut; --------------------
13.6.8
Bahwa keterangan serupa diberikan peserta tender yang menjadi Terlapor dalam Perkara ini, dalam Pemeriksaan Lanjutan, para Terlapor menyatakan bahwa Panitia telah memberikan softcopy dokumen pengadaan barang dan jasa (Dokumen Lelang) kepada peserta tender;----------------------------------------------------------------
13.6.9
Bahwa Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan telah meminta dan mendapatkan bukti softcopy yang sama dengan dokumen RKS yang dibuat Panitia sebagai bukti pendukung atas pernyataan yang mereka
sampaikan
pada
saat
Pemeriksaan
Pendahuluan
berlangsung;-----------------------------------------------------------------13.7 Tentang Perbedaan Format Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja 13.7.1
Bahwa terkait kesamaan pada lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja sebagaimana diuraikan dalam butir 1 dan 2 Tentang Kesesuaian
Dokumen
Penawaran
Diantara
Peserta
Tender,
ditemukan fakta adanya perbedaan bentuk contoh format lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja yang diberikan oleh Panitia dengan format yang disampaikan oleh seluruh peserta tender; ------------------------------------------------------------------------13.7.2
Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Panitia mengklarifikasi lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja yang telah halaman 17 dari 41
SALINAN diberikannya saat proses klarifikasi laporan, bukanlah dokumen yang terlampir dalam Dokumen Pengadaan, melainkan lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja yang terlampir pada dokumen owner estimate, sehingga lembar tersebut memiliki tata urutan Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja yang berbeda dengan Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja pada Dokumen Pengadaan; ------------------------------------------------------------------13.8 Tentang Kesamaan Alamat PT. Telaga Mega Buana dengan PT. Airlanggatama Nusantara Sakti 13.8.1
Bahwa terdapat kesamaan alamat antara PT. Telaga Mega Buana, perusahaan yang melakukan joint operation dengan PT. Elpo Engineering dengan alamat PT. Airlanggatama Nusantara Sakti, perusahaan yang melakukan joint operation dengan PT. Citra Gading;-----------------------------------------------------------------------
13.8.2
Bahwa PT. Telaga Mega Buana menyatakan kesamaan alamat tersebut disebabkan kesamaan gedung yang ditempati PT. Telaga Mega Buana dengan PT. Airlanggatama Nusantara Sakti dan beberapa perusahaan lainnya. Namun dalam tender ini PT. Airlanggatama Nusantara menggunakan alamat PT. Citra Gading yang menjadi leader joint operation; --------------------------------------
13.9 Tentang Jabatan Rangkap di Kedua Perusahaan Yang Menjadi Peserta Tender 13.9.1
Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa mendapatkan fakta adanya jabatan rangkap yang dilakukan oleh Achmad Basuki dengan menduduki jabatan Direktur di 2 (dua) perusahaan yang menjadi peserta tender, yaitu di PT. Gunakarya Nusantara dan PT. Brata Utama Roda Mandiri;------------------------------------------------
13.9.2
Bahwa kedua perusahaan tersebut tidak lulus tahap prakualifikasi, karena tidak memenuhi syarat administrasi sebagai berikut; ---------13.9.2.1 PT. Gunakarya Nusantara tidak melampirkan 2 (dua) sub bidang
Sertifikat
Badan
Usaha,
yakni:
Instalasi
pemanasan, ventilasi udara, dan AC dalam bangunan dan sub bidang Instalasi Listrik, gedung, dan pabrik;----------13.9.2.2 PT. Brata Utama Roda Mandiri tidak dapat memenuhi syarat Kemampuan Dasar;-------------------------------------13.9.3
Bahwa dalam melakukan evaluasi kualifikasi, Panitia menyatakan tidak mengetahui dan mengakui tidak pernah memeriksa data
halaman 18 dari 41
SALINAN perusahaan terkait jabatan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham yang dituangkan dalam dokumen penawaran masing-masing peserta tender, melainkan hanya memeriksa mengenai kelengkapan administrasi
saja
sebagaimana
disyaratkan
dalam dokumen
pengadaan;-------------------------------------------------------------------13.9.4
Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara mengaku tidak mengetahui kalau Achmad Basuki menjabat sebagai Direktur di
PT. Brata Utama Roda
Mandiri dan sebaliknya, Direktur Utama PT. Brata Utama Roda Mandiri juga mengaku tidak mengetahui kalau Achmad Basuki menjabat sebagai Direktur di PT. Gunakarya Nusantara; -------------13.9.5
Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara dan Direktur Utama PT. Brata Utama Roda Mandiri menyatakan tidak mengetahui kalau Achmad Basuki telah mengikutsertakan kedua perusahaan dalam tender Pembangunan Ruang Poliklinik RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan; ------------
13.9.6
Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa tidak dapat menghadirkan Achmad Basuki untuk dimintai klarifikasinya mengenai jabatan rangkap di kedua perusahaan yang menjadi peserta tender, karena Achmad Basuki sedang dalam status tahanan Pengadilan Negeri Sampang terkait dugaan korupsi dirinya selaku Direktur
PT.
Gunakarya
Nusantara
dalam
proses
tender
pembangunan pasar Srimangunan, Sampang, Madura;----------------13.9.7
Bahwa dalam upaya mendapatkan keterangan Achmad Basuki, Tim Pemeriksa telah menyurati Ketua Pengadilan Negeri Sampang untuk meminjam Achmad Basuki guna mendapatkan keterangan terkait isu adanya pengaturan pemenang tender, uang mundur, dan rangkap jabatan Direktur pada PT. Gunakarya Nusantara dan PT. Brata Utama Roda Mandiri pada tender Pembangunan Ruang Poliklinik RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan; ---------------------
13.9.8
Bahwa Tim Pemeriksa telah mendapatkan ijin Ketua Pengadilan Negeri Sampang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Achmad Basuki di ruang Pengadilan Negeri Sampang guna mendapatkan keterangan terkait dugaan persekongkolan tender Pembangunan Ruang Poliklinik RSD Dr. R. Soedarsono, namun pemeriksaan tidak dapat
terlaksana
karena
terkendala
waktu
Perpanjangan
Pemeriksaan Lanjutan yang sudah berakhir; ----------------------------halaman 19 dari 41
SALINAN 13.10 Fakta Lain Bahwa Tim Pemeriksa mendapatkan informasi dari informan bahwa terdapat pengaturan pemenang tender dan pembagian uang mundur oleh asosiasi bagi peserta tender Pembangunan Ruang Poliklinik RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, namun Tim Pemeriksa tidak menemukan bukti yang mendukung informasi tersebut;---------------------------------------------------------------------13.11 Analisis; --------------------------------------------------------------------------------13.11.1 Persekongkolan Horizontal; --------------------------------------------13.11.1.1 Tentang Kesesuaian Dokumen Penawaran Diantara Peserta Tender;-------------------------------------------------13.11.1.1.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya kesamaan format penulisan dan kesamaan
kesalahan
penulisan
dalam
lampiran dokumen penawaran yaitu pada lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja dari PT. Murni Konstruksi Indonesia, PT. Telaga Mega Buana jo. PT. Elpo Engineering, PT. Widya Satria jo. PT. Adhiguna Karya Jaya, PT. Citra Gading jo. PT. Airlanggatama Nusantara Sakti, PT. Hutama Karya, dan PT. Adhi Karya;--------13.11.1.1.2. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, para Terlapor menyatakan bahwa Panitia telah memberikan softcopy dokumen pengadaan barang/jasa kepada peserta tender sebagai bentuk realisasi dari hasil kesepakatan peserta tender dalam aanwijzing. Namun Panitia mengaku lalai tidak menuangkan kesepakatan pemberian softcopy tersebut ke dalam berita acara aanwijzing dan/atau addendum dokumen pengadaan;-------------13.11.1.1.3. Bahwa dengan adanya alat bukti softcopy lampiran Dokumen Penawaran, yaitu pada lembar Daftar Harga Satuan Bahan & Upah Kerja dari Panitia kepada para peserta tender, dengan demikian Tim Pemeriksa menyimpulkan
halaman 20 dari 41
dugaan
persekongkolan
SALINAN tender melalui kerjasama untuk membuat dokumen penawaran diantara peserta tender tidak terbukti;-----------------------------------13.11.1.2 Tentang Kesamaan Alamat PT. Telaga Mega Buana dengan PT. Airlanggatama Nusantara Sakti;--------------13.11.1.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya kesamaan alamat antara PT. Telaga Mega Buana, perusahaan yang melakukan joint
operation
Engineering
dengan
dengan
PT.
Elpo
alamat
PT.
Airlanggatama Nusantara Sakti, perusahaan yang melakukan joint operation dengan PT. Citra Gading;-----------------------------------13.11.1.2.2. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, PT. Telaga Mega Buana menyatakan dalam gedung yang mereka tempati terdapat beberapa perusahaan lain termasuk PT. Airlanggatama Nusantara Sakti. Namun PT. Airlanggatama Nusantara Sakti tidaklah menggunakan alamat yang sama dengan PT. Telaga
Mega
Buana,
melainkan
menggunakan alamat PT. Citra Gading Asritama yang menjadi leader dalam rangka joint operation;----------------------------------13.11.1.2.3. Bahwa Panitia
dalam
Pemeriksaan
menyatakan
tidak
Lanjutan, mengetahui
adanya kesamaan alamat diantara kedua perusahaan tersebut. Panitia menyatakan tidak pernah memeriksa data perusahaan terkait alamat perusahaan masing-masing peserta tender, melainkan hanya memeriksa mengenai kelengkapan administrasi saja sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pengadaan;--------------------------------------13.11.1.2.4. Bahwa kesamaan alamat merupakan salah satu
indikasi
adanya
persekongkolan
horizontal diantara PT. Telaga Mega Buana halaman 21 dari 41
SALINAN dengan PT. Airlanggatama Nusantara Sakti, namun Tim Pemeriksa tidak menemukan bukti pendukung lain, seperti: kesamaan dokumen penawaran diantara PT. Telaga Mega Buana dengan penawaran PT. Citra Gading yang melakukan joint operation dengan
PT.
Airlanggatama
Nusantara
Sakti;---------------------------------------------13.11.1.2.5. Bahwa
dengan
demikian,
dugaan
persekongkolan tender karena terdapatnya kesamaan alamat tidak terbukti;------------13.11.2 Persekongkolan Horizontal; --------------------------------------------13.11.2.1 Tentang Perbedaan Format Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja;------------------------------------------------13.11.2.1.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya perbedaan format lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja yang diberikan oleh Panitia dengan format yang disampaikan oleh seluruh peserta tender;---13.11.2.1.2. Bahwa
dalam
Panitia
Pemeriksaan
mengklarifikasi
Lanjutan,
telah
salah
memberikan lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja pada KPPU saat klarifikasi
laporan.
Panitia
bukannya
memberikan lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja yang terlampir pada dokumen
pengadaan,
melainkan
memberikan lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja yang terlampir pada dokumen owner estimate, dimana kedua lampiran tersebut memiliki tata urutan Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja yang berbeda satu dengan yang lainnya;----13.11.2.1.3. Bahwa terhadap kesalahan Panitia dalam memberikan dokumen yang benar saat klarifikasi laporan, Tim Pemeriksa menilai Panitia berupaya mangaburkan jalannya
halaman 22 dari 41
SALINAN proses pemeriksaan dengan bertindak tidak kooperatif ; -------------------------------------13.11.2.2 Tentang Kesalahan Panitia Dalam Melakukan Evaluasi Dokumen Prakualifikasi;-------------------------------------13.11.2.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya
kesengajaan
Panitia
dalam
melakukan evaluasi dokumen prakualifikasi PT. Murni Konstruksi Indonesia, PT. Telaga
Mega
Buana
jo.
PT.
Elpo
Engineering, PT. Widya Satria jo. PT. Adhiguna Karya Jaya, dan PT. Adhi Karya karena menyatakan semua dokumen telah dilengkapi, meskipun pada faktanya ketiga perusahaan
tersebut
tidak
melengkapi
dokumen sesuai yang dipersyaratkan;-------13.11.2.2.2. Bahwa
dalam
Pemeriksaan
Lanjutan,
Panitia dapat membuktikan bahwa dokumen prakualifikasi
PT.
Murni
Konstruksi
Indonesia, PT. Telaga Mega Buana jo. PT. Elpo Engineering, PT. Widya Satria jo. PT. Adhiguna Karya Jaya, dan PT. Adhi Karya telah lengkap, yakni berdasarkan dokumen asli penawaran mereka;------------------------13.11.2.2.3. Bahwa Panitia menjelaskan dalam copy dokumen
prakualifikasi
PT.
Murni
Konstruksi Indonesia, PT. Telaga Mega Buana jo. PT. Elpo Engineering, PT. Widya Satria jo. dan
PT.
PT. Adhiguna Karya Jaya, Adhi
Karya
memang
tidak
diwajibkan dibubuhi materai dan asli bukti penerimaan surat pajak;-----------------------13.11.2.2.4. Bahwa Tim Pemeriksa juga menemukan fakta ketidaksesuaian alasan pengugguran PT. Wijaya Karya, PT. Pembangunan Perumahan, dan PT. Waskita Karya karena dinyatakan tidak melengkapi SPT Tahun 2007, Surat Keterangan Fiskal 2007, dan halaman 23 dari 41
SALINAN Pajak bulan November 2008, meskipun pada faktanya ketiga dokumen tersebut telah terlampir;----------------------------------13.11.2.2.5. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, PT. Wijaya Karya dan PT. Waskita Karya menyatakan telah melengkapi SPT Tahun 2007, Surat Keterangan Fiskal 2007, dan Pajak
bulan
November
2008
dalam
dokumen penawaran mereka;-----------------13.11.2.2.6. Bahwa
dalam
Panitia
Pemeriksaan
menyatakan
telah
Lanjutan, melakukan
evaluasi dokumen prakualifikasi seluruh peserta tender dengan benar;------------------13.11.2.2.7. Bahwa untuk menilai tindakan Panitia, Tim Pemeriksa
mengacu
kepada
beberapa
ketentuan sebagai berikut;---------------------a. Berdasarkan Dokumen Prakualifikasi Bab III huruf B.1 disebutkan terhadap ketidak-lengkapan kualifikasi, informasi sampai
persyaratan
Panitia dari
batas
dapat
mencari
pihak-pihak waktu
yang
terkait telah
ditentukan;---------------------------------b. Berdasarkan lampiran 1 Bab V huruf A.3 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun
2003
menyatakan
tahap
prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang masih
dapat
dimintakan
untuk
dilengkapi. Klarifikasi terhadap data kualifikasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah substansi;---------------13.11.2.2.8. Bahwa berdasarkan butir 7.1 dan 7.2 diatas, Tim
Pemeriksa
menilai
Panitia
telah
melakukan kesalahan evaluasi dokumen prakualifikasi klarikasi
halaman 24 dari 41
karena
terhadap
tidak
melakukan
ketidaklengkapan
SALINAN persyaratan kualifikasi dari PT. Wijaya Karya, PT. Waskita Karya, dan PT. Pembangunan Perumahan;--------------------13.11.2.2.9. Bahwa
Tim
Pemeriksa
menyimpulkan
akibat kesalahan Panitia dalam melakukan evaluasi dokumen prakualifikasi, penawaran PT. Wijaya Karya, PT. Waskita Karya, dan PT.
Pembangunan
Perumahan
menjadi
gugur, sehingga dapat memberikan peluang lebih besar kepada PT. Murni Konstruksi Indonesia, PT. Telaga Mega Buana jo. PT. Elpo Engineering, PT. Widya Satria jo. PT. Adhiguna Karya Jaya, PT. Citra Gading jo. PT. Airlanggatama Nusantara Sakti, PT. Hutama Karya, dan PT. Adhi Karya untuk menjadi pemenang tender;--------------------13.11.2.2.10. Bahwa Tim Pemeriksa menilai kesalahan Panitia dalam melakukan evaluasi dokumen prakualifikasi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang berupa dokumen dan pengakuan. Hal ini merupakan salah satu indikasi adanya persekolan vertikal antara Panitia dengan PT. Murni Konstruksi Indonesia;----------------------------------------13.11.2.3 Tentang Kesalahan Panitia Dalam Melakukan Evaluasi Administrasi;---------------------------------------------------13.11.2.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Panitia menggugurkan PT. Adhi Karya hanya karena salah mencantumkan alamat tujuan surat penawaran harga, yaitu kepada Direktur RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan
selaku
Kuasa
Pengguna
Anggaran,
dimana
seharusnya
ditulis
Direktur RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan selaku Pengguna Anggaran;-------13.11.2.3.2. Bahwa mengacu kepada Bab III Bentuk Surat Penawaran pada dokumen pengadaan halaman 25 dari 41
SALINAN barang/jasa, dicontohkan bahwa alamat tujuan surat penawaran dituliskan kepada Direktur RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, tidak ada tambahan kalimat “selaku Pengguna Anggaran”;----------------13.11.2.3.3. Bahwa dalam berita acara aanwijzing juga dinyatakan tidak ada perubahan bentuk surat penawaran, hal ini berarti bentuk surat penawaran masih sesuai dengan yang tertera dalam dokumen pengadaan barang/jasa;----13.11.2.3.4. Bahwa dengan demikian, Tim Pemeriksa menilai Panitia telah melakukan kesalahan evaluasi administrasi yang mengakibatkan penawaran PT. Adhi Karya menjadi gugur. 13.11.2.3.5. Bahwa Tim Pemeriksa menilai kesalahan Panitia merupakan salah satu indikasi adanya
persekongkolan
vertikal
antara
Panitia dengan PT. Murni Konstruksi Indonesia;----------------------------------------13.12 Kesimpulan; ----------------------------------------------------------------------------Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa dokumendokumen, pengakuan dan keterangan saksi yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa berkesimpulan tidak terdapat bukti telah terjadi persekongkolan diantara PT. Murni Konstruksi Indonesia, PT. Telaga Mega Buana jo. PT. Elpo Engineering, PT. Widya Satria jo. PT. Adhiguna Karya Jaya, PT. Citra Gading jo PT. Airlanggatama Nusantara Sakti, PT. Hutama Karya, PT. Adhi Karya, dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pasuruan untuk mengatur dan/atau menentukan PT. Murni Konstruksi Indonesia sebagai pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Ruang Poliklinik RSD Dr. Soedarsono Kota Pasuruan Jawa Timur Tahun Anggaran 2009.;------------------------------------------------------------------------------------13.13 Rekomendasi; ----------------------------------------------------------------------------------13.13.1 Berdasarkan
kesimpulan
tersebut
di
atas,
Tim
Pemeriksa
merekomendasikan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi terhadap Perkara Nomor 23/KPPU-L/2009 terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Pembangunan ruang Poliklinik
halaman 26 dari 41
SALINAN Rumah Sakit Daerah Dr. Soedarsono Kota Pasuruan Jawa Timur Tahun Anggaran 2009;-----------------------------------------------------13.13.2 Mengingat itikad baik Ketua Pengadilan Negeri Sampang, Madura yang telah mengizinkan Tim Pemeriksa untuk mendapatkan keterangan Achmad Basuki yang berstatus sebagai tahanan Pengadilan
Negeri
pada
perkara
pidana
dugaan
korupsi
Pembangunan Pasar Srimangunan Sampang, Madura, maka Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Komisi untuk memeriksa Achmad Basuki sebagai saksi dalam tahap Sidang Majelis Komisi guna melengkapi alat bukti keterangan saksi dalam perkara ini;-----14. Menimbang bahwa setelah selesainya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, perlu dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
Nomor:
60/KPPU/PEN/III/2010 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2009 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan 30 April 2010 dan menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 154/KPPU/KEP/IV/2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2009; ------------------------------------------15. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Maret 2010, Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; ---16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 154/KPPU/KEP/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 23/KPPU-L/2009; ------------------------17. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 378/SJ/ST/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang penugasan Staff Sekretariat untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi; ---18. Menimbang bahwa untuk mendapatkan pembelaan atau tanggapan para Terlapor terhadap LHPL maka Majelis Komisi memanggil para Terlapor untuk menyampaikan pembelaan atau tanggapannya pada Sidang Majelis tanggal 30 Maret 2010 -------------------------------------------------------------------------------19. Menimbang bahwa Terlapor I dalam Sidang Majelis memberikan pembelaan atau tanggapan yang pada intinya sebagai berikut;----------------------------------19.1
Bahwa diakui oleh karena benar dalam pemeriksaan Lanjutan, para Terlapor menyatakan bahwa bahwa panitia telah memberikan softcopy halaman 27 dari 41
SALINAN dokumen pengadaan barang / jasa kepada peserta tender sebagai bentuk realisasi dari kesepakatan peserta tender dalam aanwijzing, namun panitia mengaku lalai tidak menuangkan kesepakatan pemberian softcopy tersebut ke dalam berita acara aanwijzing dan / atau addendum dokumen pengadaan;------------------------------------------------------------19.2
Bahwa diakui oleh karena benar dengan adanya alat bukti softcopy lampiran dokumen penawaran, yaitu pada lembar daftar harga satuan bahan & upah kerja dari panitia kepada para peserta tender, dengan demikian menurut dengan kurangnya alat bukti yang cukup persekongkolan tender melalui kerjasama untuk membuat dokumen penawaran di antara peserta tender menjadi tidak terbukti;----------------
19.3
Bahwa dengan demikian dugaan persekongkolan tender karena terhadap kesamaan alamat tidak terbukti;-------------------------------------
19.4
Bahwa diakui oleh karena benar terdapat kelalaian Panitia lelang dalam melakukan evaluasi Dokumen Dokumen Prakualifikasi, dalam tabel PT.Murni Konstruksi Indonesia yang isinya surat keterangan Fiskal dan Pajak bulan terahkir hanya melampirkan copy bukti penerimaan surat dari Ditjen Pajak tanpa melampirkan surat setoran Pajak yang asli dan semua persyaratan teknis sudah masuk dalam Panitia lelang;--------------
19.5
Bahwa diakui karena benar setelah di lakukan penelitian Dokumen Prakualifikasi peserta tender, di temukan fakta yang berbeda di bandingkan hasil penilaian yang di lakukan oleh Panitia seperti yang di jelaskan dalam tabel khususnya PT.Murni Konstruksi Indonesia;-----
19.6
Bahwa berdasarkan analisa terhadap fakta – fakta dan bukti berupa dokumen – dokumen serta pengakuan dan keterangan saksi yang selama
pemeriksaan,maka
tidak
cukup
bukti
telah
terjadi
persengkokolan diantara PT. Murni Konstruksi Indonesia, PT. Telaga Mega Buana jo. PT. Elpo Enginering, PT. Widy Satria jo.PT. Adhiguna Karya Jaya, PT. Citra Gading jo. PT. Airlanggatana Nusantara Sakti, PT. Hutama Karya, dan PT. Adhi Karya, dan panitia Pengadaan Barang / jasa Pemerintah kota Pasuruan untuk mengatur dan / atau menentukan PT. Murni Konstruksi Indonesia sebagai pemenang tender Pekerjaan Pembagunan Ruang Poliklinik RSD Dr. Soedarsono kota Pasuruan Jawa Timur Tahun Anggaran 2009;------------------------------------------19.7
Bahwa Terlapor I meminta kepada Tim Pemeriksa untuk menjatuhkan Amar putusan sebagai berikut;-------------------------------------------------
halaman 28 dari 41
SALINAN 19.7.1
Menyatakan bahwa Terlapor I tidak terbukti secara sah melakukan persekongkolan; -----------------------------------------
19.7.2
Membebaskan Terlapor I dari segala persangkaan dari Tim Pemeriksa (vrisprispraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Terlapor I dari segala Perbuatan hukum (onslaag van alle recsvervoelging);------------------------------------------------------
19.7.3
Merehabilitasi nama baik Terlapor I;-------------------------------
20. Menimbang bahwa Terlapor II dalam Sidang Majelis memberikan pembelaan atau tanggapan secara lisan yang isinya bahwa adanya kesamaan alamat dengan PT Autamaras dikarenakan PT Telaga Mega Buana menyewa ruangan di gedung PT Autamaras;---------------------------------------------------------------21. Menimbang bahwa Terlapor III dalam Sidang Majelis memberikan pembelaan atau tanggapan secara lisan yang isinya bahwa mengenai kesamaan format harga satuan dan mengenai masalah tidak adanya pemberian materai di dokumen telah dijelaskan pada waktu pemeriksaan sebelumnya;-----------------22. Menimbang bahwa Terlapor IV dalam Sidang Majelis tidak menyampaikan pembelaan atau tanggapan kepada Majelis Komisi: --------------------------------23. Menimbang bahwa Terlapor V dalam Sidang Majelis memberikan pembelaan atau tanggapan secara lisan yang isinya bahwa Terlapor V telah mengklarifikasi mengenai persamaan kesalahan pengetikan dan persamaan item-item di harga satuan dan telah dijelaskan sebelumnya pada dilakukannya pemeriksaan;------------------------------------------------------------------------------24. Menimbang bahwa Terlapor VI dalam Sidang Majelis memberikan pembelaan atau pembelaan yang pada intinya sebagai berikut; ---------------------------------24.1
Mengenai kesamaan format penulisan dalam lampiran dokumen penawaran, telah dinyatakan bahwa lampiran Dokumen Penawaran diisi berdasarkan softcopy yang diberikan oleh Panitia, sehingga apabila terdapat kesamaan format penulisan dalam lampiran dokumen penawaran adalah wajar, dan pernyataan mengenai pemberian softcopy ini dalam pemeriksaan lanjutan dibenarkan oleh Panitia dan diperkuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;---------------------------------
24.2
Bahwa adanya informasi yang menyatakan terdapat pengaturan pemenang tender dan pembagian uang mundur oleh assosiasi bagi peserta Tender Pekerjaan Pembangunan Ruang Poliklinik RSD DR. R. Soedarsono Kota Pasuruan Jawa Timur Tahun Anggaran 2009. Adalah informasi yang mengada-ada, hanya asumsi dan tidak berdasar hukum, faktanya Pemberi informasi tidak bisa memberikan bukti yang bisa halaman 29 dari 41
SALINAN dipertanggung jawabkan, dengan demikian Terlapor VI berpendapat bahwa kesaksian ini merupakan bukti yang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 64 (2) PER KPPU, oleh karena itu laporan tersebut harus dinyatakan tidak ada/terjadi berdasar Pasal 54 (1) PER KPPU;----------------------------------------------------------------------24.3
Terlapor VI sependapat dengan Kesimpulan yang dibuat Tim Pemeriksa Perkara Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 23/KPPU-L/2009 (LHPL) tanggal 19 Maret 2009 telah memberikan kesimpulan bahwa ”tidak terdapat bukti telah terjadi persekongkolan” diantara PT Murni Konstruksi Indonesia; PT Telaga Mega Buana jo PT Elpo Engineering; PT Widya Satria jo PT Adhiguna Karya Jaya; PT Citra Gading jo PT Airlanggatama Nusantarasakti; PT Hutama Karya; PT Adhi Karya; dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pasuruan untuk mengatur dan/atau menentukan PT Murni Konstruksi Indonesia sebagai Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Ruang Poliklinik RSD Dr. Soedarsono Kota Pasuruan Jawa Timur Tahun Anggaran 2009;-------------------------------------------------------------------
24.4
Terlapor VI meminta Majelis Komisi KPPU yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk ”Menyatakan dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Ruang Poliklinik RSD Dr. Soedarsono Kota Pasuruan Jawa Timur Tahun Anggaran 2009”, yang dilakukan oleh Terlapor VII, dan dimenangkan oleh Terlapor I tidak terjadi pelanggaran Pasal 22 UU KPPU dalam bentuk Persekongkolan Vertikal dan Horisontal yang dilakukan oleh Terlapor I, II, III, IV, V, VI serta VII;----------------------
25. Menimbang bahwa Terlapor VII dalam Sidang Majelis memberikan pembelaan atau pembelaan yang pada intinya sebagai berikut; -------------------25.1
Bahwa lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja yang disampaikan kepada KPPU memang terdapat perbedaan dengan soft copy yang diterima oleh peserta tender. Hal ini disebabkan karena yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan kepada KPPU diambil dari dokumen Owner Estimate (OE), sedangkan yang diberikan kepada peserta tender berupa soft copy berasal dari Bill Of Quantity / EE yang merupakan Produk dari Konsultan Perencana sehingga terdapat tata urutan yang berbeda. Dalam hal ini Panitia Pengadaan tidak bermaksud mengaburkan jalannya proses pemeriksaan;----------------------------------
25.2
Bahwa dalam melakukan evaluasi dokumen prakualifikasi, Panitia Pengadaan berpegang pada dokumen asli yang disampaikan oleh
halaman 30 dari 41
SALINAN peserta, sehingga bila terdapat perbedaan antara dokumen asli dan copy maka dokumen asli yang mengikat;-------------------------------------------25.3
Terkait ketidaklulusan PT. Wijaya Karya dalam penilaian kualifikasi disebabkan karena yang bersangkutan tidak melampirkan bukti penerimaan surat dari dirjen pajak untuk laporan pajak bulan Nopember 2008, untuk PT. Waskita Karya pada dokumen asli tidak melampirkan SPT Tahun 2007 dan untuk PT. Pembangunan Perumahan juga tidak melampirkan bukti penerimaan surat dari Dirjen pajak untuk laporan pajak bulan Nopember 2008 pada dokumen aslinya;------------------------
25.4
Bahwa dalam melakukan evaluasi, Panitia Pengadaan tidak bermaksud untuk memberlakukan / memberikan peluang lebih terhadap perusahaan tertentu;----------------------------------------------------------------------------
25.5
Dalam melakukan evaluasi prakualifikasi, Panitia Pengadaan berpegang pada Dokumen Prakualifikasi yang telah disampaikan kepada para peserta. Pada Lampiran I Dokumen Prakualifikasi tentang Surat Permohonan Mengikuti Prakualifikasi, sudah jelas bahwa pada angka 2 disebutkan terlampir disampaikan antara lain;------------------------------d NPWP serta pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir dan dilampiri surat keterangan fiskal tahun 2007 dari dirjen pajak; ------------------e. Memiliki laporan bulanan Pph psl. 25 atau psl. 21/23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan foto copy surat setoran pajak/SSP pasal 29;----------------------------------------------------------------------Dalam hal ini, kepada peserta yang tidak melampirkan item d) dan e) tersebut diatas, maka Panitia Pengadaan menggugurkannya; --------------
25.6
Bahwa dalam tender pekerjaan pembangunan Ruang Poliklinik RSD. Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan tidak mengenal istilah Kuasa Pengguna Anggaran;-------------------------------------------------------------
25.7
Panitia Pengadaan tidak pernah melakukan persekongkolan dengan semua peserta Lelang, dan sebagaimana kesimpulan Tim Pemeriksa bahwa tidak terdapat bukti telah terjadi persekongkolan diantara peserta lelang dengan Panitia Pengadaan untuk mengatur dan/atau menentukan salah satu peserta sebagai pemenang tender pekerjaan pembangunan Ruang Poliklinik RSD. Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;----------------
26. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; ----------------------------
halaman 31 dari 41
SALINAN TENTANG HUKUM 1. Berdasarkan LHPL, Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: -----------------1.1
Mengenai Identitas para Terlapor; ------------------------------------------------1.1.1 Terlapor I: PT. Murni Konstruksi Indonesia, didirikan berdasarkan akte Notaris Suprapto, SH, No. 9 tanggal 22 Mei 2003 Kegiatan usaha menjalankan kegiatan Pembangunan, dan Pemasangan Instalasi. Beralamat di Jalan Raya Rungkut Blok L 30 Ruko Mega Raya, Surabaya;-------------------------------------------------------------------------1.1.2 Terlapor II: PT. Telaga Mega Buana, didirikan berdasarkan akte Notaris Robensjah Sjacran, S.H, No. 79 tanggal 27 Juni 1991 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte Notaris Handoyo, S.H, No. 31 tanggal 26 Mei 2008. Kegiatan usaha Pemborongan kontraktor, Perdagangan umum, Pertambangan, perindustrian, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan dan perikanan, serta jasa seumumnya, Beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto 21 Surabaya; ------------------1.1.3 Terlapor III: PT. Widya Satria didirikan berdasarkan akte Notaris Alfian Yahya, SH. No. 2 tanggal 1 Desember 1983 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte Notaris Triwinarno, SH, Mkn. No. 282 tanggal 22 Januari 2008. Kegiatan usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pemngembang, Pembangunan pada umumnya (General contractor), Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, Pengangkutan darat, Pertanian, Percetakan, Perbengkelan, Jasa dan lain-lain. Beralamat di Jl. Ketintang Permai Blok BB Nomor: 20, Wonocolo, Surabaya, 60232; --------------------------------------------------1.1.4 Terlapor IV: PT. Citra Gading didirikan berdasarkan akte Notaris Lushun Adji Dharmanto, S.H, No. 01 tanggal 1 Maret 1997 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte notaris Sochib Arifin, S.H, No. 10 tanggal 19 Desember 2006. Kegiatan usaha bergerak di bidang Industri, perdagangan umum, pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan, hehutanan dan jasa percetakan. Beralamat di Jalan Gayung Kebonsari Manunggal A-7 Surabaya,; ----------------------------------------------------1.1.5 Terlapor V: PT. Hutama Karya didirikan berdasarkan akte Notaris Kartini Muljadi, S.H, No. 74 tanggal 15 Maret1973 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte Notaris Ny. Mita Nursita Gunawan, S.H, No. 02 tanggal 16 Oktober 2008. Kegiatan usaha: Berusaha dalam lapangan
halaman 32 dari 41
SALINAN perencanaan bangunan, pemborongan dan pelaksanaan bangunan, pengawasan pelaksanaan bangunan dan melakukan segala tindakan yang ada hubungannya dengan usaha tersebut. Beralamat Jalan Hayam Wuruk No. 171 Denpasar-Bali; -----------------------------------------------1.1.6 Terlapor VI: PT. Adhi Karya didirikan berdasarkan akte Notaris Kartini Muljadi, S.H, No. 1 Tanggal 1 Juni 1974 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Imas Fatimah, S.H, Nomor 13 tanggal 8 Agustus 2006. Kegiatan usaha Berusaha dalam lapangan perencanaan bangunan, pemborongan dan pelaksanaan bangunan, pengawasan pelaksanaan bangunan dan melakukan segala tindakan yang ada hubungannya dengan usaha tersebut Beralamat di Jalan Gayung Kebonsari No. 167A Surabaya; ----------------------------------------------1.1.7 Terlapor VII: Panitia Tender dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pasuruan No. 188/30/423.012/2008 tanggal 8 Februari 2008 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2008 serta Surat Keputusan Walikota Pasuruan No. 188/90/423.031/2009 tanggal 24 Februari 2009 mengenai perubahan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2009 dengan pertimbangan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, Adapun Susunan dari kepanitiaan tender ini ialah sebagai berikut: ---------------------------No. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 1.2
Nama Panitia
Jabatan
Dyah Ermitasari, S.T. Dedik Usdikari, S.H., M.M. Drs. Sugeng Winarto, M.M. Anang Sururin, S.Sos. Tutut Winartono, S.H. Sutrisno, S.T. Sonhaji, A.Mk.
Ketua Sekretaris Anggota Tetap Anggota Tetap Anggota Tetap Anggota Tidak Tetap Anggota Tidak Tetap
Tentang Objek Tender; -------------------------------------------------------------1.2.1 Obyek
tender
dalam
perkara
ini
adalah
Tender
Pekerjaan
Pembangunan Ruang Poliklinik RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2009 yang dilaksanakan di Pasuruan dengan pemberi kerja Direktur RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan; ---------------------------------------------------------------------1.2.2 Bahwa
Tender
dilaksanakan
melalui
tahap
Prakualifikasi,
penyampaian dokumen dilaksanakan dengan metode 1 (satu) sampul dengan evaluasi menggunakan sistim gugur dan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;------------------------------halaman 33 dari 41
SALINAN 1.3
Tentang Kesesuaian Dokumen Penawaran Diantara Peserta Tender-----1.3.1 Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan terdapat kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan dalam lampiran Dokumen Penawaran, yaitu pada lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja dari PT. Murni Konstruksi Indonesia, PT. Telaga Mega Buana jo. PT. Elpo Engineering, PT. Widya Satria jo. PT. Adhiguna Karya Jaya, PT. Citra Gading jo. PT. Airlanggatama Nusantara Sakti, PT. Hutama Karya, dan PT. Adhi Karya;-------------------------------------------------1.3.2 Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan telah mendapatkan bukti pengakuan dari para Terlapor dan bukti softcopy dokumen pengadaan barang/jasa dari Panitia yang diberikan kepada para peserta tender; --------------------------------------1.3.3 Bahwa para Terlapor dalam Pembelaannya menyatakan kesamaan dokumen penawaran terjadi karena peserta tender telah mendapatkan bukti softcopy dokumen pengadaan barang/jasa dari Panitia; ----------1.3.4 Bahwa Majelis Komisi menilai wajar terdapat kesesuaian dokumen penawaran, karena Panitia telah memberikan softcopy dokumen pengadaan barang/jasa kepada peserta tender; ----------------------------1.3.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan kesesuaian dokumen penawaran tidak merupakan bukti adanya kerja sama diantara para Terlapor; --------------------------------------------------------
1.4
Tentang
Kesamaan
Alamat
PT.
Telaga
Mega
Buana
dengan
PT. Airlanggatama Nusantara Sakti ---------------------------------------------1.4.1 Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan terdapat kesamaan alamat antara PT. Telaga Mega Buana, perusahaan yang melakukan joint operation dengan PT. Elpo Engineering dengan alamat PT. Airlanggatama Nusantara Sakti, perusahaan yang melakukan joint operation dengan PT. Citra Gading;1.4.2 Bahwa Terlapor II dalam Pembelaannya menyatakan kesamaan alamat dengan PT. Automaras dikarenakan PT. Telaga Mega Buana menyewa ruangan di gedung PT. Automaras; ----------------------------1.4.3 Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan kesamaan alamat merupakan salah satu indikasi adanya persekongkolan horizontal diantara PT. Telaga Mega Buana dengan PT. Airlanggatama Nusantara Sakti, namun Tim Pemeriksa tidak menemukan bukti pendukung lain, seperti: kesamaan dokumen penawaran diantara PT. Telaga Mega Buana dengan penawaran PT.
halaman 34 dari 41
SALINAN Citra Gading yang melakukan joint operation dengan PT. Airlanggatama Nusantara Sakti; --------------------------------------------1.4.4 Bahwa Majelis Komisi sepakat dengan pendapat Tim Pemeriksa, bahwa kesamaan alamat merupakan salah satu indikasi adanya persekongkolan horizontal, namun harus didukung oleh bukti lainnya;-1.4.5 Bahwa karena Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan tidak dapat menemukan bukti pendukung lainnya, maka Majelis Komisi menyimpulkan dugaan persekongkolan horizontal dari adanya kesamaan alamat antara PT. Telaga Mega Buana dengan
PT. Airlanggatama Nusantara Sakti adalah tidak
terbukti; ------------------------------------------------------------------------1.5
Tentang Perbedaan Format Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja------------------------------------------------------------------------------------1.5.1 Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan terdapat perbedaan format lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja yang diberikan oleh Panitia dengan format yang disampaikan oleh seluruh peserta tender yang menyebabkan adanya kesamaan format penulisan diantara tujuh peserta tender; -----1.5.2 Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan perbedaan format lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja terjadi karena Panitia telah salah memberikan copy lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja yang seharusnya menjadi lampiran pada dokumen pengadaan, melainkan memberikan copy lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja yang menjadi lampiran pada dokumen owner estimate;-----------------------1.5.3 Bahwa Terlapor VII dalam Pembelaannya menyatakan perbedaan tata urutan lembar Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja dikarenakan Panitia memberikan KPPU tata urut pada dokumen Owner Estimate, sedangkan yang diberikan kepada peserta tender berasal dari Bill of Quantity, dan tanpa disertai maksud mengaburkan jalannya proses pemeriksaan; -----------------------------------------------1.5.4 Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia telah bertindak tidak kooperatif
karena
berusaha
mengaburkan
jalannya
proses
pemeriksaan dengan memberikan dokumen yang tidak benar; ---------1.5.5 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terdapat perbedaan format harga satuan bahan dan daftar upah dengan penawaran para peserta tender; -
halaman 35 dari 41
SALINAN 1.5.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan tidak terjadi kesamaan format penulisan pada lembar daftar harga satuan bahan dan upah kerja diantara tujuh peserta tender: -----------------------------1.6
Tentang Kesalahan Panitia Dalam Melakukan Evaluasi Dokumen Prakualifikasi -------------------------------------------------------------------------1.6.1 Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan
Panitia
melakukan
kesalahan
evaluasi
dokumen
prakualifikasi, dengan menggugurkan penawaran PT. Wijaya Karya, PT. Pembangunan Perumahan, dan PT. Waskita Karya karena tidak melampirkan SPT Tahun 2007, Surat Keterangan Fiskal 2007, dan Pajak bulan November 2008, meskipun pada faktanya ketiga perusahaan
tersebut
telah
melampirkannya
dalam
Dokumen
Prakualifikasi mereka; -------------------------------------------------------1.6.2 Bahwa Terlapor VII dalam Pembelaannya menyatakan PT. Wijaya Karya tidak melampirkan bukti penerimaan surat dari dirjen pajak untuk laporan pajak bulan Nopember 2008, PT. Pembangunan Perumahan tidak melampirkan bukti penerimaan surat dari dirjen pajak untuk laporan pajak bulan Nopember 2008 pada dokumen aslinya, dan PT. Waskita Karya karena pada dokumen asli tidak melampirkan SPT Tahun 2007; ---------------------------------------------1.6.3 Bahwa Terlapor VII dalam Pembelaannya menyatakan tetap berpegang
pada
ketentuan
angka
2
Lampiran
I
Dokumen
Prakualifikasi tentang Surat Permohonan Mengikuti Prakualifikasi yang mensyaratkan NPWP serta pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir dan dilampiri surat keterangan fiskal tahun 2007 dari dirjen pajak serta laporan bulanan Pph psl. 25 atau psl. 21/23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan foto copy surat setoran pajak/SSP pasal 29 yang bila tidak dipenuhi maka Panitia akan mengugurkan penawaran peserta tender; ---------------------------------------------------1.6.4 Bahwa mengingat lampiran 1 Bab V huruf A.3 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 yang menyatakan tahap prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang masih dapat dimintakan untuk dilengkapi. Klarifikasi terhadap data kualifikasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah substansi; ------------------1.6.5 Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia telah menyalahi ketentuan lampiran 1 Bab V huruf A.3 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 dengan tidak memberikan kesempatan kepada peserta tender
halaman 36 dari 41
SALINAN untuk melengkapi data yang kurang pada dokumen prakualifikasi mereka; -------------------------------------------------------------------------1.6.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan Panitia telah melakukan kelalaian dalam proses evaluasi dokumen prakualifikasi; -1.7
Tentang Kesalahan Panitia Dalam Melakukan Evaluasi Administrasi; --1.7.1 Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan
Panitia
melakukan
kesalahan
evaluasi
dokumen
administrasi dengan mengugurkan penawaran PT. Adhi Karya hanya karena salah mencantumkan alamat tujuan surat penawaran harga, yaitu kepada Direktur RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana seharusnya ditulis Direktur RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan selaku Pengguna Anggaran; --------1.7.2 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, PT. Adhi Karya mengakui lalai menuliskan
nama
jabatan
Pengguna
Anggaran
dalam
surat
penawarannya, dengan menuliskan nama jabatan Kuasa Pengguna Anggaran; ----------------------------------------------------------------------1.7.3 Bahwa Terlapor VII dalam Pembelaannya menjelaskan untuk tender pekerjaan pembangunan Ruang Poliklinik RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan tidak mengenal istilah Kuasa Pengguna Anggaran;----1.7.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesalahan penulisan nama jabatan Pengguna Anggaran dalam surat penawaran PT. Adhi Karya tidak sepatutnya menjadi alasan yang dapat mengugurkan penawaran; 1.7.5 Bahwa Majelis Komisi menilai kesalahan yang dapat mengugurkan penawaran seharusnya menyangkut kesalahan terhadap perhitungan teknis, melainkan bukan terhadap kesalahan penulisan nama jabatan; 1.7.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Panitia yang menggugurkan PT. Adhi Karya merupakan tindakan yang tidak tepat atau tidak wajar;-------------------------------------------1.8
Tentang Jabatan Rangkap di Kedua Perusahaan Yang Menjadi Peserta Tender; ---------------------------------------------------------------------------------1.8.1 Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan terdapat fakta adanya jabatan rangkap yang dilakukan oleh Achmad Basuki dengan menduduki jabatan Direktur di 2 (dua) perusahaan yang menjadi peserta tender, yaitu di: PT. Gunakarya Nusantara dan PT. Brata Utama Roda Mandiri; --------------------------1.8.2 Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Panitia tidak pernah memeriksa data perusahaan terkait jabatan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham yang dituangkan halaman 37 dari 41
SALINAN dalam dokumen penawaran masing-masing peserta tender, melainkan hanya
memeriksa
mengenai
kelengkapan
administrasi
saja
sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pengadaan; ------------------1.8.3 Bahwa Majelis Komisi menilai sepatutnya Panitia memeriksa data perusahaan setiap peserta tender secara teliti terkait jabatan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham guna mencegah terdapatnya jabatan rangkap dan/atau kepemilikan saham silang diantara peserta tender yang dapat mengakibatkan terjadinya persekongkolan diantara peserta tender yang saling terafiliasi tersebut;--------------------------------------1.8.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan Panitia tidak teliti dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta tender;-2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;-----------------------------------------------------------------------------3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------3.1
Unsur Pelaku Usaha; ----------------------------------------------------------------3.1.1
Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun
menyelenggarakan
bersama-sama berbagai
kegiatan
melalui usaha
perjanjian, dalam
bidang
ekonomi”;--------------------------------------------------------------------3.1.2
Bahwa Pelaku Usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, sebagaimana dijelaskan Bagian Tentang Hukum Butir 1.1;-----------------------------------------------------------------------------
3.1.3 3.2
Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi; -------------
Unsur Pihak Lain; -------------------------------------------------------------------3.2.1
Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah “para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai
halaman 38 dari 41
SALINAN peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”; ------------------------------------------------------------3.2.2
Bahwa Pihak Lain dalam perkara ini adalah Terlapor VII sebagaimana dijelaskan dalam Bagian Tentang Hukum Butir 1.1.7; -
3.2.3 3.3
Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain terpenuhi;-----------------
Unsur Bersekongkol Untuk Mengatur dan atau Memenangkan Pemenang Tender; --------------------------------------------------------------------3.3.1
Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”;----------------------------------------------------
3.3.2
Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; ----------------
3.3.3
Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan
jasa
pesaingnya;
persekongkolan
vertikal
adalah
persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -------------------------------------------------------------3.3.4
Bahwa dalam perkara ini Majelis Komisi menyimpulkan tidak terdapat bukti kuat persekongkolan horizontal dan vertikal dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Ruang Poliklinik RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2009:---------------------
3.3.5
Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau memenentukan Pemenang Tender tidak terpenuhi; -------------
3.4 Bahwa karena salah satu unsur pasal 22 tidak terpenuhi, Majelis Komisi tidak perlu membuktikan unsur pasal 22 lainnya; -------------------------------------------4. Menimbang
bahwa
sebelum
mengambil
keputusan
Majelis
Komisi
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut: -------------------------
halaman 39 dari 41
SALINAN 4.1 Bahwa para Terlapor dalam pemeriksaan ini telah bertindak kooperatif selama proses Pemeriksaan dan Sidang Majelis Komisi; -------------------------------------4.2 Bahwa para Terlapor tidak pernah terkait dan dihukum dalam kasus persaingan usaha sebelumnya; ------------------------------------------------------------------------5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pertimbangan Majelis diatas, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut: -------------------5.1 Memberikan rekomendasi kepada Direktur RSD R. Soedarsono Kota Pasuruan untuk memberikan sanksi kepada Terlapor VII sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku terkait dengan kelalaian, tindakan yang tidak tepat dan tidak wajar serta tidak teliti dalam melakukan proses evaluasi sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum pada butir 1.6, 1.7 dan 1.8 yang mengakibatkan kerugian bagi peserta tender lainnya;--------------------------------5.2 Memberikan rekomendasi kepada Direktur RSD R. Soedarsono Kota Pasuruan agar melaksanakan tender sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 dan sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; --------------------------------6. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ------------------7. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999, Majelis
Komisi: -------------------------------------------------------------------------------------------
MEMUTUSKAN Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;------------------------------------------------------------------------------------------
Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin tanggal 26 April 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Erwin Syahril, S.H, sebagai Ketua Majelis Komisi, Didik Akhmadi, Ak.,M.Com, dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S., masing-
masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom dan Shobi Kurnia, S.H. sebagai Panitera
halaman 40 dari 41
SALINAN Ketua Majelis,
Erwin Syahril, S.H
Anggota Majelis,
Anggota Majelis,
Didik Akhmadi, Ak.,M.Com
Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar,M.S
Panitera,
Dewi Meryati, S.Kom
Shobi Kurnia, S.H.
halaman 41 dari 41