PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.25/MEN/2009 TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit (PAK) bagi jabatan fungsional dosen di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu menetapkan Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
1
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Kerja Organisasi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008; 8.
Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
9.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
10. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi; 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim yang bertugas membantu Kepala Badan dalam melakukan penilaian dan penetapan terhadap usul PAK dosen jenjang Asisten Ahli sampai dengan Lektor di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
2
2. Tim Penilai Teknis adalah Tim yang bertugas membantu melakukan penilaian terhadap kegiatan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian khusus. 3. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butirbutir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepangkatan dosen. 4. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan. 5. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit, yang selanjutnya disebut DUPAK, adalah daftar seluruh hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh dosen. 6. Perguruan Tinggi adalah Sekolah Tinggi Perikanan atau Akademi Perikanan. 7. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. 9. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Ketua Sekolah Tinggi Perikanan/Direktur Akademi Perikanan. BAB II TIM PENILAI DAN TATA KERJA Pasal 2 (1) Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Menteri, dengan susunan keanggotaan terdiri dari: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota. (2) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dari calon anggota Tim Penilai yang memiliki jabatan akademik dan kepangkatan paling senior. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
3
(4) Wakil Ketua dan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d diangkat dari tenaga dosen Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut: a. menduduki jabatan fungsional dosen serendah-rendahnya sama dengan jenjang jabatan fungsional dosen yang dinilai; b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan penilaian prestasi kerja dosen; dan c. dapat aktif melakukan penilaian. Pasal 3 (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 5 (lima) tahun, kecuali jabatan Ketua Tim Penilai. (2) Anggota Tim Penilai kecuali Ketua dan Sekretaris yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 4 (1) Tim Penilai mempunyai tugas: a. membantu Kepala Badan dalam melakukan penilaian terhadap usul PAK dosen jenjang Asisten Ahli sampai dengan Lektor; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan PAK dosen. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai menyelenggarakan fungsi: a. penelitian persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul PAK yang diajukan; b. penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap usul PAK; dan c. penyampaian hasil penilaian angka kredit kepada Kepala Badan. Pasal 5 (1) Tim Penilai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai. (2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai. (3) Pembentukan Sekretariat Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
4
Pasal 6 (1) Sekretariat Tim Penilai mempunyai tugas memberikan bantuan teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Tim Penilai menyelenggarakan fungsi: a. pengadministrasian setiap usulan PAK dosen; b. penyiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk penilaian angka kredit; c. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran bahan usulan PAK yang diajukan; d. penyiapan undangan rapat dan penyelenggaraan rapat Tim Penilai; e. penyampaian usulan PAK kepada Ketua Tim Penilai; f. penyampaian keputusan Kepala Badan tentang PAK kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu bahan pengusulan serta penetapan pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan dosen; g. penyampaian dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim Penilai; dan h. hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Ketua Tim Penilai. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Tim Penilai bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai. Pasal 7 (1) Apabila dipandang perlu, dalam memberikan penilaian terhadap usul PAK dalam bidang ilmu yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu, dapat dibentuk Tim Penilai Teknis. (2) Pembentukan Tim Penilai Teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. (3) Anggota Tim Penilai Teknis terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang diperlukan. (4) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penilai.
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
5
Pasal 8 (1) Tim Penilai mengadakan rapat penilaian sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu: a. Untuk kenaikan pangkat periode April, rapat penilaian diadakan selambatlambatnya bulan Februari tahun berjalan dan bukti fisik prestasi kegiatan yang dapat dinilai merupakan hasil pelaksanaan kegiatan setelah periode penilaian sebelumnya atau PAK terakhir sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya; b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober , rapat penilaian diadakan selambatlambatnya bulan Agustus tahun berjalan dan bukti fisik prestasi kegiatan yang dapat dinilai merupakan hasil pelaksanaan kegiatan setelah periode penilaian sebelumnya atau PAK terakhir sampai dengan 30 Juni tahun berjalan. (2) Rapat Tim Penilai dianggap sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota. (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai ikut dinilai atau tidak dapat hadir, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat/menunjuk anggota Tim Penilai Pengganti untuk periode penilaian yang sedang berjalan. BAB III TATA CARA PENILAIAN Pasal 9 (1) Setiap dosen yang akan dinilai terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap prestasi kerjanya sendiri sesuai dengan rincian kegiatan dosen dan angka kreditnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisikan ke dalam formulir DUPAK sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Jurusan untuk disampaikan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dengan dilampiri bukti fisik hasil kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan. (4) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dimintakan pertimbangan/persetujuan dalam rapat Senat Perguruan Tinggi. (5) Berdasarkan pertimbangan/persetujuan Senat Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan Perguruan Tinggi selanjutnya menandatangani dan mengesahkan DUPAK.
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
6
(6) DUPAK yang telah ditandatangani dan disahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi beserta bukti fisik hasil kegiatan disampaikan kepada Kepala Badan melalui Tim Penilai. (7) Sekretariat Tim Penilai melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti fisik lampiran DUPAK yang diajukan serta mengadministrasikan untuk dapat diagendakan pembahasan dan penilaian dalam rapat Tim Penilai. (8) Hasil pembahasan dan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Kepala Badan untuk proses penandatanganan PAK bagi dosen jenjang Asisten Ahli sampai dengan Lektor. Pasal 10 (1) Batas waktu penyampaian DUPAK yaitu: a. DUPAK yang akan dinilai untuk kenaikan pangkat/jabatan periode bulan April, harus sudah diterima oleh Tim Penilai selambat-lambatnya tanggal 15 Januari tahun berjalan; b. DUPAK yang akan dinilai untuk kenaikan pangkat/jabatan periode bulan Oktober, harus sudah diterima oleh Tim Penilai selambat-lambatnya tanggal 15 Juli tahun berjalan. (2) Apabila DUPAK yang disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DUPAK tersebut akan diproses pada masa/periode penilaian berikutnya. Pasal 11 (1) Ketua Tim Penilai dalam melakukan penilaian terhadap setiap DUPAK yang disampaikan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi, menunjuk 2 (dua) orang anggota Tim Penilai yang pangkatnya serendah-rendahnya sama dengan pangkat dosen yang akan dinilai. (2) Penilaian DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masingmasing anggota Tim Penilai yang ditunjuk, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini. (3) Hasil penilaian masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Tim Penilai.
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
7
(4) Sekretariat Tim Penilai menyusun rekapitulasi hasil penilaian seluruh DUPAK dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini untuk dibahas dalam rapat pleno Tim Penilai yang dipimpin oleh Ketua Tim Penilai. (5) Dalam hal Ketua Tim Penilai berhalangan hadir dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Penilai. (6) Apabila seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam rapat pleno dapat menerima hasil penilaian, maka nilai atau angka kredit yang diberikan adalah rata-rata dari hasil penilaian Anggota Tim Penilai Kesatu dan Anggota Tim Penilai Kedua. (7) Apabila hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) dinilai kurang wajar, maka Ketua Tim Penilai menunjuk 1 (satu) orang anggota yang lain untuk melakukan penilaian ulang. (8) Hasil penilaian angka kredit yang diberikan merupakan hasil rata-rata angka kredit dari penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan angka kredit penilaian sebelumnya yang paling mendekati. (9) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinilai oleh rapat pleno masih kurang wajar, maka keputusan pemberian angka kredit diserahkan kepada Ketua Tim Penilai dengan mempertimbangkan hasil penilaian yang ada. Pasal 12 (1) Hasil penilaian angka kredit yang telah disetujui dalam rapat pleno, diproses sebagai berikut: a. dosen yang belum dapat mencapai angka kredit untuk persyaratan pengangkatan atau kenaikan jabatan/pangkat, Sekretaris Tim Penilai memberitahukan hasil penilaian kepada dosen pengusul melalui Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; b. dosen yang telah dapat mencapai angka kredit untuk persyaratan pengangkatan atau kenaikan jabatan/pangkat, Sekretaris Tim Penilai menuangkan angka kredit yang telah disetujui dalam rapat pleno ke dalam formulir PAK sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini untuk disampaikan kepada Kepala Badan. (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum periode kenaikan pangkat.
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
8
BAB IV PENUTUP Pasal 13 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2009 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I, ttd. FREDDY NUMBERI
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
9
DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I NOMOR PER.25/MEN/2009 TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO LAMPIRAN
ISI LAMPIRAN
I
Rincian Kegiatan Dosen dan Angka Kreditnya
II
DUPAK Jabatan Fungsional Dosen
III
Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Dosen
IV
Rekapitulasi PAK Jabatan Fungsional Dosen
V
PAK Jabatan Fungsional Dosen MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I, ttd. FREDDY NUMBERI
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
10
LAMPIRAN I :
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.25/MEN/2009 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
RINCIAN KEGIATAN DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA
NO
UNSUR
I
UNSUR UTAMA
A
SUB UNSUR
1. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta:
PENDIDIKAN
2. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta tambahan yang setingkat atau lebih tinggi di luar bidang ilmunya 3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
B
BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT
a. Doktor (S3)/Spesialis II
200
b. Magister (S2/Spesialis I
150
c. Sarjana (S1)/Diploma IV
100
a. Doktor (S3)/Spesialis II
15
b. Magister (S2/Spesialis
10
c. Sarjana (S1)/Diploma IV
5
a. lamanya lebih dari 960 jam
15
b. lamanya antara 641 - 960 jam
9
c. lamanya antara 481 - 640 jam
6
d. lamanya antara 161 - 480 jam
3
e. lamanya antara 81 - 160 jam
2
f. lamanya antara 30 - 80 jam
1
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran
1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan , bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan
Pada Fakultas/Sekolah Tinggi/Akademi /Politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas/Institut sendiri, maupun di luar Perguruan Tinggi sendiri secara melembaga, tiap sks ( maksimum 12 sks) per semester a. Asisten Ahli keatas untuk: 1). 10 sks pertama
0.5
2). 2 sks berikutnya
0.25
b. Lektor ke atas untuk 1).10 sks pertama 2). 2 sks berikutnya
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
1 0.5
2. Membimbing seminar mahasiswa
Tiap semester
1
3. Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktik Kerja Nyata, Praktik kerja lapangan
Tiap Semester
1
4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi dan laporan akhir studi
a. Pembimbing utama, tiap
1) Disertasi
8
2) Thesis
3
3) Skripsi
1
11
4) Laporan Akhir Studi b. Pembimbing Pendamping/ Pembantu, tiap 1) Disertasi
5. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir
6
2) Thesis
2
3) Skripsi
0,5
4) Laporan Akhir Studi
0,5
a. Ketua penguji, tiap mahasiswa b. Anggota penguji, tiap mahasiswa
6. Membina, kegiatan mahasiswa di bidang
1
Tiap semester
1 0,5 2
Akademika dan kemahasiswaan 7. Mengembangkan program kuliah
Tiap mata kuliah
2
8. Mengembangkan bahan pengajaran
a. Buku Ajar, tiap buku
20
b. Diktat, modul, petunjuk
5
praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial, tiap diktat dll 9. Menyampaikan Orasi Ilmiah
Pada tingkat perguruan tinggi
5
tiap tahun per perguruan tinggi 10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi
11. Membimbing Dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya 12. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan Dosen b. Melaksanakan Penelitian
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
1. Menghasilkan karya Ilmiah
a. Rektor, tiap semester
6
b. Pembantu Rektor/Dekan/Direktur Program Pasca Sarjana tiap semester c. Ketua Sekolah Tinggi/ Pembantu Dekan/Asisten Direktur Program Pasca Sarjana/Direktur Politeknik tiap semester d. Pembantu Ketua Sekolah Tinggi/ Pembantu Direktur Politeknik Tiap semester
5 4
4
e. Direktur Akademi, tiap semester f. Pembantu Direktur Akademi/Ketua jurusan/Bagian pada Univ/Ins/ Sekolah Tinggi tiap semester g. Ketua Jurusan pada Politeknik/ Akademi/Sekretaris Jurusan/ Bagian pada Univ/Inst/Sekolah Tinggi Tiap semester h. Sekretaris Jurusan pada Politeknik/ Akademi dan Kepala Laboratorium Univ/ Ins/Sekolah Tinggi /Politeknik/ Akademi tiap semester a. Pembimbing pencangkokan tiap semester
4
2
b. Reguler, tiap semester
1
a. Detasering, tiap semester
5
b. Pencangkokan, tiap semester a. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan
4
3 3 3
1). dalam bentuk
a). Monograf, tiap monograf
20
b). Buku Referensi, tiap buku
40
12
2). dalam majalah ilmiah a). Internasional tiap majalah b). Nasional terakreditasi, tiap majalah c). Nasional tidak terakreditasi, tiap majalah
40 25 10
3). melalui seminar a. disajikan 1). Internasional,tiap makalah 2). Nasional, tiap makalah
15 10
b. Poster 1). Internasional, tiap poster 2). Nasional, tiap poster 4). dalam koran/majalah populer /umum/ , tiap koran dll b. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi ) tiap hasil penelitian Diterbitkan dan diedarkan secara Nasional, tiap buku
15
3. Mengedit/menyunting karya ilmiah
Diterbitkan dan diedarkan secara Nasional, tiap buku
10
4. Membuat rancangan dan karya teknologi
a. Internasional, tiap rancangan
80
b. Nasional, tiap rancangan a. Tingkat Internasional, tiap rancangan
40 20
rancangan dan karya seni monumental/seni
b. Tingkat Nasional, tiap rancangan
15
pertunjukan/karya sastra
c. Tingkat Lokal, tiap rancangan
10
Tiap semester
5,5
2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah
yang dipatenkan 5. Membuat rancangan dan karya Teknologi,
c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
10
1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat Negara harus dibebaskan dari jabatan organiknya
5 1 3
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
13
LAMPIRAN II :
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.25/MEN/2009 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN TANGGAL PENILAIAN : I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
KETERANGAN
11.
Nama NIP Nomor Seri Karpeg Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan Tertinggi Pangkat dan Golongan Ruang/TMT Jabatan Fungsional/TMT Fakultas/Jurusan Masa Kerja LAMA BARU Unit Kerja
II.
UNSUR YANG DINILAI
No
UNSUR DAN SUB UNSUR
(1) I.
(2)
1. 2. 3.
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Lama (3)
Angka Kredit Menurut Pengusul Tim Penilai Baru Jumlah Lama Baru Jumlah (4) (5) (6) (7) (8)
UNSUR UTAMA PENDIDIKAN Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta tambahan yang setingkat atau lebih tinggi diluar bidang ilmunya. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) JUMLAH TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel/studi/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan. Membimbing seminar mahasiswa Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Kerja Nyata (PKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL). Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan laporan akhir studi/skripsi/thesis/disertasi Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir. Membina kegiatan mahasiswa dibidang Akademik dan Kemahasiswaan. Mengembangkan program kuliah Mengembangkan bahan pengajaran Menyampaikan orasi ilmiah Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
PERORANGAN
14
JUMLAH No
UNSUR DAN SUB UNSUR
(1)
(2) MELAKSANAKAN PENELITIAN Menghasilkan karya ilmiah Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah Mengedit/menyunting karya ilmiah Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukkan/karya sastra JUMLAH
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4. 5.
Lama (3)
Angka Kredit Menurut Pengusul Tim Penilai Baru Jumlah Lama Baru Jumlah (4) (5) (6) (7) (8)
MELAKSANAKAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Memberi latihan/penyuluhan/ penataran /ceramah pada masyarakat Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan. JUMLAH JUMLAH I
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
UNSUR PENUNJANG PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi Menjadi anggota Panitia/Badan pada Lembaga Pemerintah Menjadi anggota Organisasi Profesi Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar Lembaga. Menjadi anggota Delegasi Nasional ke Pertemuan Internasional Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah. Mendapat tanda jasa/penghargaan Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional. Mempunyai prestasi di bidang olahraga /humaniora. JUMLAH II TOTAL : JUMLAH I + JUMLAH II
III
BAHAN YANG DINILAI
Jakarta,
______________________ IV
PENDAPAT TIM PENILAI PUSAT/ PERGURUAN TINGGI NEGERI/ PERGURUAN TINGGI SWASTA *)
Jakarta, Ketua Tim Penilai,
________________________
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
15
LAMPIRAN III :
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.25/MEN/2009 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Dosen Periode …………………..
Penilai I :………………….. Penilai II :…………………..
: : : : :
Nama Dosen/ Calon Dosen NIP Pangkat, Gol / TMT Jabatan / TMT Unit Kerja
1 I A
…………………… …………………… …………………… …………………… ……………………
Masa Pengajuan DUPAK :.……...s/d……….… Angka Kredit Awal :……………………… Pendidikan Terakhir :………………... …… Yang Diperhitungkan
UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI
Usulan Angka Kredit
2
3
Angka Kredit Penilai I Hasil Penilaian Ket 4
5
Penilai II Hasil Penilaian Ket 6
7
UNSUR UTAMA MENGIKUTI PENDIDIKAN 1
Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta
2
Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta tambahan yg setingkat atau lebih tinggi diluar bidang ilmunya
3
Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) JUMLAH
B
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI a.
MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji,serta menyelenggarakan pendidikan dilaboratorium, praktek keguruan, bengkel/studio dan praktek lapangan
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
16
2. Membimbing seminar mahasiswa 3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek lapangan. 4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan laporan akhir studi/skripsi/ thesis/disertasi 5. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir 6. Membina mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan 7. Mengembangkan program kuliah 8. Mengembangkan bahan pengajaran 9. Menyampaikan orasi ilmiah 10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi 11. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya 12. Melaksanakan kegiatan data sering dan pencakokan dosen JUMLAH
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
17
LAMPIRAN IV :
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.25/MEN/2009 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
REKAPITULASI PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DKP PERIODE …………………
No
N A M A / NIP
Pangkat/ TMT
Jabatan TMT
PAK Lama
Dupak yang bersangkutan dari unsur
Kelebihan PAK Lama
Jml a
b
a
b
Keterangan :
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
Hasil Tim Penilai dari unsur
c
d
PAK Baru
lebihan AK
Jml a
b
c
d
a
JML PAK
HASIL RAPAT
Ket
b
Jakarta,……………. Ketua Tim Penilai,
Sekretaris Tim Penilai,
………………………….
……………………………….
18
LAMPIRAN V :
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.25/MEN/2009 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN NOMOR: .............................. MASA PENILAIAN : ………………. I
KETERANGAN PERORANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
II
Nama NIP / Nomor Seri KARPEG Tempat dan tanggal lahir Jenis Kelamin Pendidikan Tertinggi Pangkat / Golongan ruang / t.m.t Jabatan Fungsional / t.m.t Jurusan / Program Studi Masa kerja golongan Lama Baru Unit Kerja
PENETAPAN ANGKA KREDIT
LAMA
BARU
JUMLAH DIGUNAKAN
1
2
UNSUR UTAMA a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran b. Melaksanakan Penelitian Melaksanakan pengabdian c. masyarakat
LEBIHAN
pada
JUMLAH (1) UNSUR PENUNJANG Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi JUMLAH (2)
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG III
dapat dipertimbangkan untuk diangkat …………...
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
19
Yth. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : ……………
Kepala Badan Pengembangan SDM KP
………………………….. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara 2. Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan 3. Kepala Badan Pengembangan SDM KP 4. Kepala Unit Kerja Yang Bersangkutan 5. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kelautan dan Perikanan 6. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Dosen Departemen Kelautan dan Perikanan
SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP
20