PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor : P. 8/VI-SET/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) UNTUK MEMPEKERJAKAN SARJANA KEHUTANAN DAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DIREKTUR JENDERAL, Menimbang :
a.
b.
c.
d.
Mengingat
:
1. 2. 3. 4.
5.
6.
bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 ditetapkan bahwa setiap pengelola hutan produksi atau pemegang izin usaha pemanfaatan hutan produksi wajib memiliki tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (GANISPHPL); bahwa dalam pemanfaatan hutan produksi, pemerintah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pelaku usaha untuk mengelola areal usaha secara profesional dan bertanggung jawab; bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan hutan produksi, di samping kewajiban memiliki tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) wajib mempekerjakan sarjana kehutanan; bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan kewajiban pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk mempekerjakan sarjana kehutanan dan tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004, tentang Perencanaan Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, tentang Perlindungan Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008; 7. Peraturan ...
-27.
8. 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 149/M Tahun 2008; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Manhut-II/2008. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Industri dan Hutan Tanaman Rakyat; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak. MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) UNTUK MEMPEKERJAKAN SARJANA KEHUTANAN DAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Di dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemegang IUPHHK adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang pengelolaan hutan dengan dasar izin dari Menteri Kehutanan, yang terdiri dari IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, dan IUPHHK-HTI. 2. Tenaga ...
-32. Tenaga Sarjana Kehutanan adalah tenaga terdidik strata satu bidang kehutanan dari perguruan tinggi nasional dan atau luar negeri. 3. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS-PHPL) adalah tenaga teknis di bidang pengelolaan hutan dengan kompetensi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi. 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. 5. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) yang sesuai dengan wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal BAB II PELAKSANAAN KEWAJIBAN Pasal 2 (1) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam atau IUPHHK Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam atau IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman wajib mempekerjakan Sarjana Kehutanan atau Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL). (2) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi : 1. GANISPHPL Timber Cruising (GANISPHPL-TC); 2. GANISPHPL Perencanaan Hutan (GANISPHPL-CANHUT); 3. GANISPHPL Pembukaan Wilayah Hutan (GANISPHPL-PWH); 4. GANISPHPL Pemanenan Hasil Hutan (GANISPHPL-NENHUT); 5. GANISPHPL Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT); 6. GANISPHPL Kelola Lingkungan (GANISPHPL-KELING); 7. GANISPHPL Kelola Sosial (GANISPHPL-KESOS); 8. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat (GANISPHPL-PKB). Pasal 3 Ketentuan jumlah minimal Sarjana Kehutanan atau GANISPHPL lulusan SLTA/SKMA/Diploma III yang telah memiliki kualifikasi kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yang wajib dimiliki pemegang IUPHHK berdasarkan luasan areal, diatur sebagaimana tabel berikut : NO I. II. 1. 2. 3. 4. 5.
JENIS TENAGA TEKNIS Sarjana Kehutanan GANISPHPL GanisPHPL Timber Cruising (GANISPHPL-TC) GanisPHPL Perencanaan Hutan (GANISPHPL-CANHUT) GanisPHPL Pembukaan Wilayah Hutan (GANISPHPL-PWH) GanisPHPL Pemanenan Hasil Hutan (GANISPHPL-NENHUT) GanisPHPL Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT)
JUMLAH MINIMAL TENAGA TEKNIS (ORANG) PER LUAS (HA) < 50.000 Ha 2
50.000 S.D. < 100.000 Ha 3
100.000 S.D. < 200.000 Ha 4
2
4
6
10
1
2
4
6
1
2
4
8
1
2
4
6
2
5
7
10
> 200.000 Ha 5
6. GanisPHPL...
-4-
NO
6. 7. 8.
JENIS TENAGA TEKNIS GanisPHPL Kelola Lingkungan (GANISPHPL-KELING) GanisPHPL Kelola Sosial (GANISPHPL-KESOS) GanisPHPL Pengujian Kayu Bulat (GANISPHPL-PKB)
JUMLAH MINIMAL TENAGA TEKNIS (ORANG) PER LUAS (HA) < 50.000 Ha
50.000 S.D. < 100.000 Ha
100.000 S.D. < 200.000 Ha
> 200.000 Ha
1
2
4
6
1
2
4
6
2
5
9
11
Pasal 4 (1) Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang belum mencapai keseimbangan ekosistemnya wajib mempekerjakan Sarjana Kehutanan atau GANISPHPL yang terdiri dari : 1. GANISPHPL Timber Cruising (GANISPHPL-TC); 2. GANISPHPL Perencanaan Hutan (GANISPHPL-CANHUT); 3. GANISPHPL Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT); 4. GANISPHPL Kelola Lingkungan (GANISPHPL-KELING); dan 5. GANISPHPL Kelola Sosial (GANISPHPL-KESOS). (2) Ketentuan jumlah minimal Sarjana Kehutanan atau GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 3. Pasal 5 (1) GANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tenaga teknis yang memiliki Kartu GANISPHPL yang masih berlaku. (2) Bagi tenaga teknis yang memiliki lebih dari satu kompetensi GANISPHPL, yang dapat diperhitungkan hanya satu kompetensi. Pasal 6 Tenaga profesional di bidang Hukum dan Keuangan dipekerjakan sesuai dengan keperluan. Pasal 7 (1) Setiap 6 (enam) bulan, Balai membuat daftar evaluasi kebutuhan Sarjana Kehutanan dan GANISPHPL bagi pemegang IUPHHK di wilayahnya dengan format sebagaimana tersebut pada lampiran. (2) Daftar evaluasi kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, dengan tembusan : 1) Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan 2) Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam 3) Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman 4) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi BAB III SANKSI Pasal 8 (1) Pemegang IUPHHK Dalam Hutan Alam atau IUPHHK Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam atau IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman yang tidak memiliki atau memiliki kurang dari jumlah minimal kebutuhan Sarjana Kehutanan dan GANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi administratif...
-5administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f jo. Pasal 133 huruf c, d, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan. (3) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan mengkoordinasi dan melakukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dasar pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 Pemenuhan GANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dilaksanakan secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dalam waktu 1 (satu) tahun. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur kewajiban mempekerjakan Sarjana Kehutanan dan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2010. Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 12 Agustus 2009
DIREKTUR JENDERAL,
Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, D.E.A. NIP. 19571020 198203 1 002 Salinan Peraturan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Kehutanan; 2. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; 3. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan; 4. Kepala Dinas Provinsi yag diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di seluruh Indonesia; 5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di seluruh Indonesia; 6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Seluruh Indonesia.
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor : P.8/VI-SET/2009 Tanggal : 12 Agustus 2009 DAFTAR EVALUASI KEBUTUHAN SARJANA KEHUTANAN DAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Bulan : Januari / Juni 20..*) N o
Nama Perusa haan
Luas Areal (Ha)
Sarja na Kehu tanan
1
2
3
4
Kebutuhan Minimal (Orang) Ganis PHPL TC
Can hut
PW H
Nen hut
Bin hut
Ke ling
Ke sos
P K B
Sarja na Kehu tanan
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Realisasi Kepemilikan (Orang) Ganis PHPL TC
Can hut
PW H
Nen hut
Bin hut
Ke ling
Ke sos
P K B
14
15
16
17
18
19
20
21
Kekurangan Jumlah Kebutuhan Minimal (Orang) Ganis PHPL Sarja na P Can PW Nen Bin Ke Ke Kehu TC K hut H hut hut ling sos tanan B 22
23
24
25
26
27
28
29
30
Keterangan : *) Coret yang tidak perlu 1) Kolom – kolom pada kolom kekurangan jumlah kebutuhan tenaga teknis di hitung sebagai berikut : - Kolom 22 = kolom 4 – kolom 13 - Kolom 23 = kolom 5 – kolom 14 - Kolom 24 = kolom 6 – kolom 15 - Kolom 25 = kolom 7 – kolom 16 - Kolom 26 = kolom 8 – kolom 17 - Kolom 27 = kolom 9 – kolom 18 - Kolom 28 = kolom 10 – kolom 19 - Kolom 29 = kolom 11 – kolom 20 - Kolom 30 = kolom 12 – kolom 21 2) Apabila pada salah satu kolom atau lebih dari kolom – kolom kekurangan jumlah kebutuhan tenaga teknis (kolom 22 s/d kolom 30)> 0, maka pada kolom keterangan ditulis kena sanksi.
Kepala Balai,
……….................. NIP.
Keterangan
31
