PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 11/ 18 /PBI/2009
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/40/PBI/2008 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka penerapan Laporan Bulanan Bank Umum yang lebih efektif, akurat, dan lengkap diperlukan persiapan yang memadai dari infrastruktur pendukung serta semua pihak yang terkait dengan penerapannya;
b.
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kesiapan Bank Pelapor dalam memenuhi ketentuan pelaporan Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia memandang perlu untuk menunda pemberlakuan pengenaan sanksi administratif serta memperpanjang masa peralihan;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank
Indonesia…
-2-
Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum; Mengingat
1.
:
Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2.
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4962); 3.
Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran
Negara …
-3-
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN
BANK
INDONESIA
NOMOR
10/40/PBI/2008 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4950) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut : Pasal 16 (1) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Laporan per hari kerja keterlambatan. (2) Bank
Pelapor
yang
terlambat
menyampaikan
koreksi
Laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi kewajiban
membayar …
-4-
membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan. (3) Bank Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan atas inisiatif Bank Pelapor setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per item kesalahan Laporan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Laporan. (4) Bank Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan atas dasar temuan Bank
Indonesia
setelah
melampaui
batas
waktu
keterlambatan
penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per item kesalahan Laporan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan. (5) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan atas dasar inisiatif Bank atau temuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) maka sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan. (6) Bank
Pelapor
yang
dinyatakan
tidak
menyampaikan
Laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Laporan. (7) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6),
maka
sanksi
kewajiban
membayar
karena
terlambat
menyampaikan …
-5-
menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan. (8) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena menyampaikan koreksi Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) yang berdampak pada koreksi Laporan Gabungan dan Laporan Konsolidasi
maka koreksi Laporan Gabungan dan/atau Laporan
Konsolidasi tersebut tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar. 2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Pelapor tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 2/21/PBI/2000 tanggal 19 September 2000 tentang Laporan Bulanan Bank Umum sampai dengan data bulan Desember 2009. 3. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yaitu Pasal 22A, Pasal 22B, dan Pasal 22C yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 22A Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan dalam masa peralihan yaitu untuk data bulan Mei 2009 yang disampaikan pada bulan Juni 2009 sampai dengan data bulan Desember 2009 yang disampaikan pada bulan Januari 2010 diatur sebagai berikut : a.
Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada
Bank…
-6-
Bank Indonesia setiap bulan paling lambat tanggal 17 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. b. Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia setiap bulan paling lambat pada tanggal 22 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. c.
Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan paling lambat pada tanggal 7 bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
d. Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan paling lambat pada tanggal 7 bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. Pasal 22B Dalam masa peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A, Bank Pelapor dinyatakan terlambat apabila : a.
menyampaikan Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf a, sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
b. menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf b,
sampai…
-7-
sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan; c.
menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf c, sampai dengan tanggal 12 bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
d. menyampaikan
Laporan
Konsolidasi
dan/atau
koreksi
Laporan
Konsolidasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf d, sampai dengan tanggal 12 bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. Pasal 22C Dalam masa peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A, Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22B. 4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 24 Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/21/PBI/2000 tanggal 19 September 2000 tentang Laporan Bulanan Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak pelaporan data bulan Januari 2010. 5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 25…
-8-
Pasal 25 (1) Ketentuan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Oktober 2009 yang disampaikan pada bulan November 2009. (2) Ketentuan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan kepada Bank Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan dan/atau menyampaikan Laporan yang tidak benar dan tidak lengkap sejak data bulan Mei 2009 yang disampaikan pada bulan Juni 2009.
Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini berlaku surut sejak tanggal 29 Mei 2009.
Agar…
-9-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Juni 2009
Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,
MIRANDA S. GOELTOM
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 3 Juni 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 79
DSM
-10-
PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 11/18/PBI/2009
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/40/PBI/2008 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM
I. UMUM II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 16 Ayat (1) Contoh : Laporan per Kantor; Tanggal 10 April 2010 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor periode data bulan Maret 2010 pada hari Selasa tanggal 13 April 2010. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan per Kantor selama 2 hari kerja, yaitu Senin dan Selasa (tanggal 12 dan 13 April 2010), sehingga
Bank …
-11-
Bank A dikenakan Sanksi sebesar 2 hari x Rp1.000.000,00 = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Tanggal 10 April 2010 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor periode data bulan Maret 2010 pada hari Minggu tanggal 11 April 2010. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan per Kantor selama 1 hari yaitu hari Minggu (tanggal
11
April
2010).
Berhubung
sanksi
kewajiban membayar dikenakan per hari kerja, maka Bank
A
tidak
dikenakan
sanksi
kewajiban
membayar. Laporan Gabungan; Tanggal 15 Mei 2010 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan periode data bulan April 2010 pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Gabungan selama 1 hari kerja yaitu Senin (17 Mei 2010), sehingga Bank A dikenakan Sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Gabungan sebesar 1 hari x Rp1.000.000,00 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tanggal 15 Mei 2010 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan periode data bulan April 2010 pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2010. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan
Laporan…
-12-
Laporan Gabungan selama 1 hari yaitu hari Minggu (tanggal 16 Mei 2010). Berhubung sanksi kewajiban membayar dikenakan per hari kerja, maka Bank A tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar. Ayat (2) Contoh : Koreksi Laporan per Kantor; Tanggal 10 April 2010 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan per Kantor periode data bulan Maret 2010 pada hari Senin tanggal 12 April 2010. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan per Kantor selama 1 hari kerja, yaitu Senin (tanggal 12 April 2010), sehingga Bank A dikenakan Sanksi sebesar 1 hari x Rp100.000,00 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Koreksi Laporan Gabungan; Tanggal 15 Mei 2010 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan Gabungan periode data bulan April 2010 pada hari Selasa tanggal 18 Mei
2010.
Bank
A
dinyatakan
terlambat
menyampaikan koreksi Laporan Gabungan selama 2 hari kerja kerja, yaitu Senin dan Selasa (17 dan 18 Mei 2010), sehingga Bank A dikenakan Sanksi keterlambatan
penyampaian
koreksi
Laporan
Gabungan…
-13-
Gabungan sebesar 2 hari x Rp100.000,00 = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Ayat (3) Yang dimaksud dengan “per item kesalahan atau item yang seharusnya dilaporkan” adalah kesalahan per field data. Apabila dalam satu baris data terdapat kesalahan lebih dari satu field, kesalahan dihitung berdasarkan banyaknya field yang salah dalam baris yang bersangkutan. Contoh : Pada Daftar Rincian Kredit Yang Diberikan, dalam satu
baris
terdapat
kesalahan
pada
kolom
Kolektibilitas, Sektor Ekonomi dan Jumlah, maka dihitung sebagai 3 item kesalahan. Selanjutnya apabila terdapat 200 item kesalahan, maka perhitungan Sanksi adalah 200 x Rp50.000,00 = Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun Bank hanya
dikenakan
Sanksi
maksimum,
yaitu
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Contoh : Laporan per Kantor;
Tanggal …
-14-
Tanggal 13 Juni 2010 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor periode data bulan Mei 2010 pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010, sehingga Bank A dikenakan Sanksi tidak menyampaikan
Laporan
per
Kantor
sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Laporan Gabungan; Tanggal 21 Maret 2010 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan periode data bulan Februari 2010 pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010,
sehingga Bank A dikenakan Sanksi
tidak menyampaikan Laporan Gabungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Angka 2 Pasal 22 Cukup jelas Angka 3 Pasal 22A Huruf a Contoh : Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Oktober 2009 wajib
disampaikan …
-15-
disampaikan paling lambat pada tanggal 17 November 2009. Huruf b Contoh : Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan
Laporan
Oktober 2009
wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 22 November 2009. Yang dimaksud dengan ”bulan Laporan” adalah bulan dimana data yang tercatat pada akhir bulan yang bersangkutan wajib dilaporkan, misalnya bulan Laporan Oktober 2009 maka yang wajib dilaporkan adalah data akhir Oktober 2009 atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Oktober 2009. Huruf c Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Contoh : Laporan
Perusahaan
Anak
dan/atau
koreksi
Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Desember 2009 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Februari 2010.
Huruf d …
-16-
Huruf d Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Contoh : Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan laporan Desember 2009 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Februari 2010. Pasal 22B Huruf a Contoh : Penyampaian Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Oktober 2009 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 18 November 2009 sampai dengan tanggal 20 November 2009. Huruf b Contoh : Penyampaian Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan laporan Oktober 2009 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 23 November 2009 sampai dengan tanggal 25 November 2009.
Huruf c...
-17-
Huruf c Contoh : Penyampaian Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Desember 2009 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 8 Februari 2010 sampai dengan tanggal 12 Februari 2010. Huruf d Contoh : Penyampaian Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan laporan Juni 2009 dinyatakan terlambat apabila disampaikan dari tanggal
mulai
8 Februari 2010 sampai dengan
tanggal 12 Februari 2010. Pasal 22C Contoh : Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor; Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Mei 2009 dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 20 Juni 2009. Laporan Gabungan dan/atau dan/atau koreksi Laporan Gabungan; Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan laporan Mei 2009
dinyatakan tidak
disampaikan...
-18-
disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 25 Juni 2009. Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak; Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan laporan Juni 2009, dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 12 Agustus 2009. Laporan
Konsolidasi
dan/atau
koreksi
Laporan
dan/atau
koreksi
Laporan
Konsolidasi; Laporan
Konsolidasi
Konsolidasi untuk bulan Laporan Juni 2009, dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 12 Agustus 2009. Angka 4 Pasal 24 Cukup jelas. Angka 5 Pasal 25 Ayat (1) Untuk periode data bulan Oktober 2009 yang disampaikan pada bulan November 2009 sampai
dengan...
-19-
dengan
data
bulan
Desember
2009
yang
disampaikan pada bulan Januari 2010, berlaku ketentuan
penyampaian
Laporan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22A, Pasal 22B, dan Pasal 22C. Mulai periode data Januari 2010 yang disampaikan pada bulan Februari 2010 berlaku ketentuan penyampaian
Laporan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11. Ayat (2) Untuk
periode
data
bulan
Mei
2009
yang
disampaikan pada bulan Juni 2009 sampai dengan data bulan September 2009 yang disampaikan pada bulan Oktober 2009, bagi bank yang tidak menyampaikan Laporan dan/atau menyampaikan Laporan yang tidak benar dan tidak lengkap akan dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank. Yang dimaksud dengan Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan
adalah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22C. Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 5010
NOMOR
