2009

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 18/PUU-VII/2009 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH, AHLI DAN SAKSI DARI PEMOHON (III)

JAKARTA RABU, 26 AGUSTUS 2009

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 18/PUU-VII/2009 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMOHON -

Sandrak Moso (Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Distrik Aitinyo), dkk.

ACARA Mendengar Keterangan Pemerintah, Ahli dan Saksi dari Pemohon (III) Rabu, 26 Agustus 2009, Pukul 11.00 – 13.52 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Prof. Dr. Moh. Mahfud. MD., S.H. Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M. H. Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum Dr. Harjono, S.H., M.CL Maruarar Siahaan, S.H. Dr. H.M. Arsyad sanusi, S.H., M.Hum Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.

Cholidin Nasir, S.H.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Pemohon : -

Sadrak Moso (Kepala Suku Ayamaru, Kabupaten Sorong Selatan) Yerimias Nauw (Kepala Suku Besar Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan) Martinus Yumame, S. Pak. (Kepala Suku Aitinyo Utara Kabupaten Sorong Selatan) Izaskar Jitmau, S.Pd. (Kepala Suku Distrik Ayamaru, Kabpaten Sorong Selatan)

Kuasa Hukum Pemohon : -

Ropaun Rambe, S.H. Ivan Andri Damanik, S.H. Bahder Johan, S.H., M.H. Gito Indrianto, S.H. Erlina, S.H. Paskalina Alwidin, S.H.

Pemerintah: -

Mualimin Abdi (Kabag Penyajian pada Sidang MK) Sony Swarsono (Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Depdagri)

Pemda terkait: -

Jimmy Ijie Demiazjie (Ketua DPRD Papua Barat) Drs. Idris Iskandar Alam (Asisten I Sekda Provinsi Papua Barat) PA. Ramendany (Asisten II Sekda Papua Barat) Drs. Bernard Sardin, MM. (Pejabat Bupati Maybrat) Yos Wonotoba (Pemda Sorong)

Saksi dari Pemohon: -

Drs. Silas antoh Drs. Dorthias Freds Kambuaya Soleman Naa, S.Sos., M.Si Agustinus Edward Fatem, S.H.

Ahli dari Pemohon: -

Dr. J. P, Wanane, S.H., M.Si. (Mantan Bupati Sorong) Yulianus Antoh, S.H. (Ahli Hukum Adat)

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB 1.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan Pemerintah dan mendengarkan saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, serta mendengarkan Pihak Terkait dari Pemda dalam Perkara Nomor 18/PUU-VII/2009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Kepada Pemohon silakan memperkenalkan diri dahulu siapa saja yang hadir hari ini.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE Terima kasih Majelis Panel Yang Mulia, Kami mulai dari kiri, silakan.

3.

KUASA HUKUM PEMOHON: GITO INDRIANTO, S.H., M.H. Terima kasih Majelis, nama saya Gito Indrianto, advokat dari law form Rambe and partners, terima kasih.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERMIA ERLINA, S.H. Nama saya

partners. 5.

Hermia Erlina, lawyer

dari law form Rambe and

KUASA HUKUM PEMOHON: BAHDER JOHAN, S.H., M.H. Terima kasih Majelis, nama saya Bahder Johan kuasa hukum dari Pemohon, dari law form Rambe and partners.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON :ROPAUN RAMBE, S.H. Saya Ropaun Rambe, advokat di Jakarta selaku manager partner pada law form Rambe and partners, terima kasih.

3

7.

KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ANDRI DAMANIK, S.H. Terima kasih Majelis, nama saya Ivan Andri Damanik, advokat dari

law form Rambe and partners, terima kasih. 8.

KUASA HUKUM PEMOHON: PASKALINA ALWIDIN, S.H. Selamat pagi Majelis panel, nama saya Alin, saya advokat pada

law form Rambe and partners, terima kasih. 9.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Mungkin ada Pemohon Prinsipal memperkenalkan diri, silakan.

10.

PEMOHON:SANDRAK MOSO Nama saya Sadrak Moso

11.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Dari kepala adat?

12.

PEMOHON : YERIMIAS NAUW Selamat siang, nama saya Yerimias Nauw, kepala suku dari Kecamatan Ayamaru.

13.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Sebelahnya lagi.

14.

PEMOHON : IZASKAR JITMAU, S. Pd. Nama saya Izaskar Jitmau, Kepala Suku Distrik Ayamaru Utara.

15.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Masih ada satu sudut sana, tidak. Baik, silakan Pemerintah.

16.

PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK) Terima kasih Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb.

4

Saya Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Silakan Pak memperkenalkan diri. 17.

PEMERINTAH: SONY SWARSONO (DIREKTUR DAERAH DAN OTONOMI KHUSUS, DEPDAGRI)

PENATAAN

Terima kasih Majelis, saya Sony Swarsono, Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus, Departemen Dalam Negeri 18.

PEMDA TERKAIT: JIMMY IJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAUA BARAT) Terima kasih Majelis, nama saya Jimmy Ijei Demiazijie, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat.

19.

PEMDA TERKAIT: PA. RAMENDAY (ASISTEN II SEKDA PAPUA BARAT) Terima kasih Majelis, nama saya PA Ramenday, Asisten II pada Sekda Provinsi Papua Barat.

20.

PEMDA TERKAIT: DRS. BERNARD SARDIN, MM. (PEJABAT BUPATI MAYBRAT) Terima kasih Majelis Panel yang saya hormati dan saya muliakan. Nama saya Bernard Sadrin, pejabat Bupati Kabupaten Maybrat.

21.

PEMDA TERKAIT: YOS WONATABA (PEMDA SORONG)

Assalamualaikum wr. wb, Majelis, nama saya Yos Wonataba

mewakili Bupati Sorong. 22.

PEMDA TERKAIT: DRS IDRIS ISKANDAR ALAM (ASISTEN I PEMERINTAHAN GUBERNUR PAPUA BARAT) Terima kasih Majelis yang kami muliakan. Nama saya Idris Iskandar Alam, Asisten I Sekda Provinsi Papua Barat.

23.

KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Cukup ya? baik. Hari ini kita akan mendengarkan keterangan pemerintah dulu dan Pihak Terkait juga nanti kalau ingin menambahkan keterangan, sesudah itu nanti akan mendengarkan keterangan saksi dan

5

ahli yang diajukan oleh Pemohon, itu nanti kita ambil sumpah dulu. Tapi untuk itu persilakan kepada Pemerintah untuk memberikan keterangan. 24.

PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK) Terima kasih Yang Mulia, perkenankan permohonan maaf kami sedianya Bapak Dirjen kami hadir tapi baru saja juga kita sedang rapat persiapan akhir untuk sidang besok di Departemen Agama mengenai Undang-Undang Pornografi, jadi kita berbagi tugas begitu. Majelis, di hadapan saya ini sudah ada keterangan secara tertulis yang sudah kita persiapkan. Apakah perlu dibacakan atau kita sampaikan saja? Ringkasannya, baik Yang Mulia. Terima kasih, barangkali yang menjadi sorotan dari pemerintah yang pertama adalah masalah legal standing, walaupun nanti Mahkamah Konstitusi seperti biasa akan memberikan penilaian tersendiri terhadap legal standing para Pemohon itu sendiri. Artinya apakah para Pemohon itu mendudukan dirinya sebagai perseorangan atau masyarakat hukum adat, nanti secara rinci di dalam legal standing yang sudah kami persiapkan, pemerintah sudah persiapkan, sudah diuraikan secara tegas. Kemudian yang ke dua terhadap materinya, menurut pemerintah bahwa permohonan para Pemohon itu bukan termasuk atau tidak termasuk sengketa konstitusional, antara materi muatan ayat bagian dengan Undang-Undang Dasar. Karena para Pemohon pada dasarnya tidak dapat menguraikan secara rinci, secara tegas dalam permohonannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) maka Pemohon harus menguraikan secara jelas materi muatan mana yang bertentangan dengan Undang–Undang Dasar. Artinya Pemohon harus menguraikan, harus menjelaskan secara tegas. Karena di dalam seluruh uraiannya para Pemohon hanya mempermasalahkan pilihan atau penetapan kabupaten, ibukota Kabupaten Maybrat itu di Kumurkek, itu saja yang diuraikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu menurut pemerintah jika mempertentangkan Pasal 7 utamanya di dalam mempertentangkan dengan Pasal 28H ayat (1) menjadi tidak tepat dan tidak relevan. Menurut Pemerintah yang mestinya dilakukan oleh Pemohon adalah para Pemohon mestinya bersatu padu memberikan suatu apresiasi, memberikan partisipasi agar Kabupaten Maybrat yang digemborkan itu menjadi cepat sarana prasarana pembangunannya lebih cepat direalisasikan, kemudian juga layanan masyarakat menjadi terpenuhi. Kemudian Majelis, ingin saya sampaikan bahwa sampai saat ini di Kumurkek itu sebagai ibukota Kabupaten Maybrat proses penyelenggaraan atau pemerintahan sudah berjalan, itu ditandai bahwa di sana sudah mulai ada penyerahan-penyerahan misalnya di sini kami sampaikan yaitu; bahwa satu bahwa pejabat bupati seperti yang sudah

6

hadir dihadapan kita dan sekretaris daerah sebagai alat kelengkapan pemerintah daerah juga sudah dilantik. Kemudian pegawai negeri sipil atau PNS sebagai aparatur pemerintah daerah guna melayani masyarakat juga sudah dilimpahkan dari kabupaten induk, dari Kabupaten Sorongnya. Kemudian sedang dilakukan verifikasi penyerahan aset, itu juga sudah berjalan. Kemudian ada dana otonomi khusus yang sudah dialokasikan, kemudian juga telah dialokasikan dana infrastruktur sebesar 10 milyar oleh Provinsi Papua Barat kepada Kabupaten Maybrat. Kemudian yang keenam, yang juga menjadi kebanggaan kita artinya menjadi kebanggaan pemerintah bahwa telah dilakukan atau adanya acara-acara syukuran. Jadi di sana itu sudah dilakukan acara-acara syukuran oleh masyarakat setempat, baik dari masyarakat kabupaten induknya yaitu Kabupaten Sorong maupun yang sekarang sudah menjadi Kabupaten Maybrat, itu sudah melakukan syukuran-syukuran atas terbentuknya atau mulai berjalannya penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Maybrat. Kemudian yang lain, yang perlu saya sampaikan adalah telah diselenggarakannya upacara-upacara kenegaraan. Itu juga kemarin pada saat upacara tanggal 17 Agustus sebagai upacara kemerdekaan Negara Republik Indonesia itu juga sudah diikuti baik oleh Muspida setempat, baik oleh aparatur daerah pemerintah setempat, kemudian juga diikuti oleh masyarakat di Kabupaten Maybrat itu. Jadi saya kira persoalannya adalah menurut hemat pemerintah adalah bukan masalah yang berkaitan dengan masalah konstitusionalitas Pasal 7 itu. Jadi pemerintah berpendapat, kalaupun begitu ya, kalaupun bahwa benar bahwa penetapan Ibukota Kabupaten Maybrat itu mestinya tidak di Kumurkek pemerintah yakin pasti ada keberatan-keberatan juga dari daerah-daerah lain. Jadi saya kira ini masalah pilihan yang barangkali pada saat membahas undang-undang ini adalah pilihan itulah yang paling tepat menurut pemerintah di Kumerkek itu. Saya kira pemerintah juga menyadari bahwa adalah menjadi tugas dari pemerintah itu sendiri apabila terjadi hal-hal di lapangan di dalam implementasinya terjadi hal-hal yang ada di sana-sini kekurangannya. Itulah yang mestinya kita bersatu padu bahu membahu memajukan Kabupaten Maybrat ini sebagai pemekaran dari Kabupaten Sorong. Saya kita itu, Yang Mulia dari pemerintah, terima kasih. 25.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Baik Pihak Terkait mau menambahkan? Ada yang menambahkan atau cukup? Silakan Pak kalau mau menambahkan.

26.

mau

PEMDA TERKAIT: DRS INDRIS ISKANDAR ALAM (ASISTEN I PEMERINTAHAN GUBERNUR PAPUA) Yang Mulia, cukup. Terima kasih.

7

27.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Bapak, cukup?

28.

PEMDA TERKAIT: JIMMY AJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Ingin menambahkan.

29.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Silakan

30.

PEMDA TERKAIT: JIMMY AJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Terima kasih, Majelis Hakim yang kami muliakan. Kami sebagai wakil rakyat yang adalah perpanjangan pemerintah pusat di daerah sebaliknya penjamu pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Bahwa proses, karena mengikuti secara rinci proses perjuangan pembentukan kabupaten Ini. Bahwa DPRD terlibat begitu soal survey lokasi ibukota, DPRD Provinsi Papua Barat mengutus Komisi A, Ketua Komisi A untuk ikut terlibat. Lalu kemudian dalam musyawarah adat dan dua kali lokakarya ini diselenggarakan, sebagai Ketua DPRD kami menghadiri semua. Bahwa proses itu berjalan cukup baik dan kesepakatan bahwa mereka mengingankan titik atau lokasi ibukota yang mudah diakses oleh seluruh daerah. Itulah kemudian mendasari DPRD dalam membuat keputusan mendukung..., Mungkin itu saja yang perlu kami tambahkan untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat. Sekian dan terima kasih.

31.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Ya, bagaimana dengan dalil Pemohon yang menyatakan di situ ada hasil musyawarah badan perwakilan kampung yang memutuskan untuk menunjuk Fatigomi sebagai ibukota, itu disalurkan tidak, dipertimbangkan tidak dalam proses-proses pembahasan itu, hasil musyawarah badan kampung.

32.

PEMDA TERKAIT: JIMMY AJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Baik, itu menjadi bahan pertimbangan kami dalam mengambil keputusan kemarin (...)

8

33.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Artinya sudah masuk usul itu ketika rancangan undang-undang itu mulai dibahas ya?

34.

PEMDA TERKAIT: JIMMY AJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Ya, memang dalam hal ini terjadi perdebatan soal lokasi ibukota. Yang pertama menginginkan di Kumerkek lalu kemudian dalam musyawarah berikut yang diselenggarakan Mafkajen ibukota Distrik Kayamoro menginginkan di titik tengah. Lalu kemudian karena ada kebuntuan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan memfasilitasi diselenggarakannya musyawarah Baperkam dan itulah hasilnya sebagaimana dilaporkan, sekian terima kasih.

35.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Pemohon apa ada yang mau ditanyakan dulu kepada Pemerintah? Dan Pihak Terkait?

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Ya, terima kasih Majelis. Tadi telah disampaikan oleh Ketua DPRD tentang hasil Baterkam, bagi kami belum jelas apakah hasil Baperkam itu juga disampaikan pada waktu pembahasan RUU ini sebelum disetujui oleh DPR? Itu kira-kira Majelis yang.., tadi belum jelas penjelasan dari pada pemerintah. Terima kasih

37.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Ya, baik. Pihak Terkait atau Pemerintah apakah ketika RUU ini dibahas di DPR sudah pernah mendengar bahwa dulu ada Keputusan Baperkam atau bapekam yang minta Fatigome. Artinya sudah dipertimbangkan tetapi sudah didiskusikan akhirnya bukan itu alternatifnya.

38.

PEMDA TERKAIT: JIMMY AJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Terima kasih Majelis Hakim. Memang soal penerapan Fatigome itu pada musyawarah Baperkam itu. Musyawarah Baperkam itu sendiri dilakukan setelah Putusan DPR-RI pada sidang DPR-RI. Tetapi bahwa hasil musyawarah adat yang dilaksanakan Mafkajem dihadiri oleh tiga suku besar yaitu Aifat, Aitinyo Ayamaru. Memang yang tidak hadir adalah dari pihak Aifat. Andaikata memang mereka hadiri pada saat itu

9

mungkin keputusannya saya masyarakat, terima kasih. 39.

pikir

seperti

yang

diinginkan

oleh

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Begitu ya? Nanti disimpulkan saja. Jadi kesimpulannya itu Baperkam itu menghasilkan usulan itu sesudah undang-undang keluar. Tetapi sebelum itu sudah ada pertemuan antar suku yang dihadiri oleh suku-suku besar, sehingga memberi bahan terhadap keluarnya undangundang itu. Begitu ya? Baik kalau begitu, masih ada Bapak?

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Terima kasih Majelis, izinkan melengkapi daripada dialog tadi.

41.

kami

untuk

menyampaikan,

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Silakan.

42.

KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Kami tidak ingin berdebat lebih jauh tentang kebenaran material dari pada penjelasan Pemerintah akan tetapi izinkan kami Pemohon akan mengajukan tambahan bukti tentang penjelasan yang disampaikan Pemerintah tadi. Ada sesuatu ketidakbenaran, akan kami sampaikan nanti usai pada persidangan ini. Terima kasih

43.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Ya baik. Nanti dipersilakan untuk tambahan alat bukti. Berikutnya kita mendengarkan kesaksian dan keterangan dari ahli. Nah, untuk itu yang saksi dulu dipersilakan maju untuk mengambil sumpah. Bapak Silas Antoh mana? Maju dulu Pak. Kemudian Bapak Drs. Dorthias mana orangnya Pak Dorthias? Maju sekalian Pak. Pak Soleman Naa maju. Agustinus Edward, maju empat orang. Agamanya Katolik semua? Atau apa Bapak, agama apa Bapak? Mau bersumpah dengan agama apa sama tidak agamanya ini? Protestan semua ya? Oke silakan Pak Maru

44.

HAKIM KONSTITUSI: MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ikuti ya? “Saya berjanji, akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya semoga Tuhan menolong saya.”

10

45.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH, DRS, DORTHIUS FREDS KAMBUAYA, SOLEMAN, NAA, S.SOS., M.SI., AGUSTINUS EDWARD FATEM, S.H. “Saya berjanji, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya semoga Tuhan menolong saya.”

46.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Kembali ke tempat Pak. Sekalian ahli Bapak Dr. Wanane maju Bapak, kemudian Bapak Yulianus Antoh S.H. sama dengan Protestan agamanya? Silakan Pak Maru. Ahli ini Pak.

47.

HAKIM KONSTITUSI: MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya dikuti Pak. Saya berjanji, sebagai ahli akan memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

48.

AHLI DARI PEMOHON: DR. J.P WANANE, S.H., M.SI., YULIANUS ANTOH, S.H., M.SI “Saya berjanji, sebagai ahli akan memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

49.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Silakan kembali ke tempat. Kepada Pemohon silakan ya dimulai dari siapa? Sekarang saksi dulu empat orang ini, siapa yang akan suruh lebih dulu dan diminta menerangkan apa silakan Saudara pandu saja biar efektif dan masuk ke materi perkara secara langsung.

50.

KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Terima kasih Ketua Majelis. Sesuai dengan daftar yang kami ajukan itu yang urutan pertama untuk memberikan penjelasan. Saudara Drs. Silas Antoh. Ya, silakan.

51.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Baiklah terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bahwa apa tadi yang dijelaskan oleh Ketua DPRD Provinsi Papua

11

Barat itu sesuai dengan saya bisa memberi kesaksian. Jadi mulai dari pemerintah apakah itu dari segi antropologi yang di tulis oleh orang barat, maupun dari segi pendidikan, segi pemerintahan, maupun dari segi pendidikan, segi pemerintahan, segi pembangunan itu memang bertitik tolak dari Aitinyo yang disebut Maybrat. Oleh sebab itu apa yang dikemukakan oleh Saudara Ketua DPRD Provinsi Papua Barat yaitu adalah sesuai. Demikian keterangan saya, terima kasih. 52.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Silakan kalau mau didalami? Berdiri dulu Pak di situ Pak, untuk menjawab pertanyaan nanti.

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Saudara Saksi, tadi Saudara menjelaskan tentang pembentukan Maybrat ini. Tadi ada mengenai tentang penunjukan penetapan Ibukota Kumurkek, apakah telah memenuhi sesuai kriteria ketentuan proses pembuatan undang-undang untuk menunjuk Kumurkek sebagai Ibukota Maybrat? Tolong jelaskan, terima kasih.

54.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Bagi saya itu saya menghadiri pertemuan yang dilaksanakan sebelum penetapan undang-undang itu kami tetapkan di segitiga emas yang tadi kami kemukakan. Jadi itu menurut saya itu kurang begitu sesuai, itu adalah pendirian saya.

55.

KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Sedikit kelihatan saksi ini agak grogi, kami coba berikan dulu sedikit ketenangan. Coba Saudara jelaskan, jangan kaku Pak, tenang saja terangkan saja yang Bapak ketahui tentang proses sampai terbentuknya Maybrat dan menunjuk penetapan Ibukota Maybrat dari Kumurkek. Tentang tadi juga dijelaskan adanya keputusan Baperkam, apakah Saudara Saksi ikut dan mengetahui tentang Keputusan Baperkam itu dan kapan disampaikan Keputusan Baperkam itu kepada pemerintah? Terima kasih.

56.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Terima kasih, saya kira penjelasan saya yang kurang lengkap itu akan dikemukakan oleh Saudara John Wanane karena beliau itu adalah bupati di saat itu dan mengetahui proses yang tepat. Sedangkan saya ini adalah sebagai dosen dari Universitas Cendrawasih, tetapi saya itu adalah asal dari sana, jadi daerah yang tepat itu adalah segitiga emas

12

yang tadi dikemukakan oleh Saudara Ketua DPRD Provinsi Papua Barat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. 57.

KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Tolong segitiga emas maksudnya apa itu?

58.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Segitiga emas itu adalah satu tempat yang letaknya strategis di Kampung Fategomi itu merupakan titik pertemuan antara Aifat, Aitinyo, dan Aymaru. Itu yang telah merupakan kesepakatan kami.

59.

KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Fategomi itu apa Pak? Nama kampung apa sebutan apa istilah?

60.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Fategomi itu adalah suatu desa, satu kampung yang titik letaknya itu pertengahan antara Atinyo, Aiwasi, Aifak, dan Ayamaru. Itu kampung Fategomi. Tempat kampung itu namanya Fategomi.

61.

KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Nah, Aifat itu bagian adalah bagian dari?

62.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Maybrat itu, salah satu kecamatan.

63.

KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Salah satu kecamatan?

64.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Distrik. Jadi distrik yang waktu itu pertama adalah Distrik Aitinyo, baru Distrik Ayamaru, setelah itu baru Distrik Aifat, begitu.

65.

KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Pada waktu dilakukan, mulai adanya gagasan sampai proses pemekaran itu apa yang Saudara Saksi ketahui tentang penunjukan penetapan ibukotanya? Tolong Saudara jelaskan.

13

66.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Yang saya mengetahui pada saat itu adalah pada suatu rapat di Ayamaru, lokakarya itu menetapkan bahwa itu lokasinya itu di daerah Kampung Fategomi yang tadi dikatakan segitiga emas itu, begitu.

67.

KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Itu setelah undang-undang apa sebelum undang-undang?

68.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Sebelum undang-undang.

69.

KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Sebelum undang-undang, setelah undang-undang apa yang terjadi di daerah Maybrat ini yang Bapak ketahui dan Bapak lihat sendiri?

70.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Saya lihat itu adalah akhirnya saling tarik menarik antara mereka yang datang dari Aifat itu dan mereka yang datang dari Atinyo, Ayamaru begitu Pak. Menimbulkan konflilk.

71.

KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Dari Pemohon, sementara cukup Majelis.

72.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Baik dari Pemerintah ada yang mau ditanya? Kepada saksi atau dari terkait?

73.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK) Terima kasih Yang Mulia, pertanyaan pemerintah kepada saksi barangkali. Apakah saksi pada dasarnya setuju dengan pemekaran Sorong dengan Maybrat Pak?

74.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Saya setuju dan saya sebagai orang intelektual itu tadi yang mau ibukotanya di Ayamaru atau yang sekarang itu, setelah itu

14

perkembangan itu akan digeser ke belakang sana sampai ke Bentuni sana. 75.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK) Pertanyaan yang kedua saksi, kalau kemudian sekarang itu di Kumurkek itu sebagai ibukota Maybrat ternyata sudah berjalan pemerintahannya, kemudian masyarakatnya juga sudah menerima, apakah menurut saksi ini menjadi pilihan yang salah?

76.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Saya kira masyarakat tidak menerima karena mayoritas dari masyarakat itu ada Aitinyo dan ada di Ayamaru. Yang meletakkan pembangunan di sana, pemerintahan, pendidikan, itu adalah dari Aitinyo dan Ayamaru dan sarana prasarana yang lengkap itu ada di Ayamaru terutama. Dan potensi sumber pembangunan apakah pariwisata dan lain-lain itu ada di Ayamaru, Saya kira begitu.

77.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK) Cukup Yang Mulia.

78.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Jadi menurut Saudara masyarakat tidak menerima dengan ibukota yang sekarang ini?

79.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Masyarakat yang terutama berasal dari Kecamatan Aitinyo dan Kecamatan Ayamaru.

80.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Seberapa besar dua kecamatan itu? Dari keseluruhan penduduk atau dari keseluruhan wilayah? Kabupaten Maybrat itu?

81.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH 27 ribu penduduk.

15

82.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Di dua kecamatan itu?

83.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Iya.

84.

KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Ada yang mau tanya Majelis Hakim? Pak Akil?

85.

HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Saudara Saksi ya? Saudara waktu pemekaran kabupaten ini posisinya sebagai apa Pak? Pada saat itu?

86.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Saya sebagai tokoh masyarakat (...)

87.

HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Tokoh masyarakat yang dimintai pendapat?

88.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Tokoh intelektual yang ikut diundang untuk minta pendapat.

89.

HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. itu?

90.

Dimintai pendapat? Tentang pembentukan Kabupaten Maybrat

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Iya tentang pembentukan Kabupaten Maybrat.

91.

HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Nah setahu Saudara apakah tentang batas wilayah kabupaten ya, kemudian penentuan nama ibukota kabupaten itu masuk dalam musyawarah yang Bapak ikut?

16

92.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Batas-batas itu sudah kita bicarakan dalam musyawarah yang kami ikut dan letaknya itu seperti daerah Kampung Fatigomi seperti yang saya katakan dan sewajarnya di Ayamaru padahal dalam perkembangan selanjutnya itu akhirnya daerah-daerah Kecamatan di Aitinyo itu sudah dimasukkan di dalam (...)

93.

HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Nggak, pertanyaannya begini Bapak, apakah pada saat Bapak ikut musyawarah ketika akan membentuk Kabupaten Maybrat ini soal batasbatas wilayah Kabupaten Maybrat dan ibukota kabupatennya dibicarakan? 94.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Ya waktu itu dibicarakan, hanya yang hadir pada waktu itu adalah dari Aitinyo dan Ayamaru sedangkan batas-batasnya tidak jadi masalah.

95.

HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Iya, batas kabupaten tidak jadi masalah, tapi yang menjadi masalah pada saat itu adalah ibukota kabupaten?

96.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Ibukota kabupaten.

97.

HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Sebagian masyarakat apakah ada yang berkehendak di Kumurkek, kemudian yang sebagian lagi ada di segitiga emas tadi, tepatnya dimana Pak?

98.

SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Di dalam musyawarah itu semua sepakat untuk di segitiga emas tadi, sedangkan yang dari Aifa yang minta ke Kumurkek itu tidak hadir pada saat itu, ada satu yang hadir tetapi dia ikut tanda tangan tetapi dianggap tidak mewakili

99.

HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Setahu Bapak, ini Saudara kan saksi. Rancangan undang-undang ini kemudian diusulkan ke pemerintah pusat melalui Departemen Dalam

17

Negeri dan DPR, apakah memang sudah disepakati bahwa pada saat itu sebelum pembahasan atau sebelum dibahas di DPR oleh DPR bersama pemerintah itu memang ibukota Kabupaten Maybrat ini berkedudukannya bukan di Kumurkek, ibukota Maybrat ini sebelumnya pada saat musyawarah ini tidak di Kumurkek tetapi setelah keluar undang-undang ini akhirnya di Kumurkek, itu yang menjadi soal. 100. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Untuk pertanyaan itu saya belum bisa menjawab nanti ada Saudara Jhon Wanane yang akan menjawab karena dia adalah sarjana hukum. 101. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Jadi Saudara tidak tahu ya? 102. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Ya saya bukan latar belakang hukum. 103. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Bukan soal hukum Pak. Maksudnya ini prosesnya, karena Bapak ikut musyawarah, Bapak adalah tokoh masyarakat, tokoh intelektual dan karena ini kesepakatan kan pemekaran daerah itu sepakat kan dulu? Batas-batasnya ditentukan dulu, lalu rakyatnya yang mana yang masuk ke kabupaten itu, dimana ibukota kabupatennya. Kalau sudah sepakat itu aspirasi masyarakatnya melalui DPRD. Oleh karena itu syarat untuk dilakukan pemekaran daerah itu yang pertama harus ada aspirasi masyarakatnya, baru keputusan DPRD-nya baru keputusan bupatinya, ditentukan sudah itu daerah-daerah itu dan biasanya intelektual di daerah-daerah itu ikut sejak awal. Sudah tahu bahwa ibukota kabupatennya dimana? Kalau misalnya sejak awal tidak ada penetapan tidak ada keinginan masyarakat di luar Kumurkek itu tidak ada masalah, kalau dari permohonan ini dinyatakan bahwa awalnya bukan di situ, setelah menjadi undang-undang kok di Kumurkek, kan itu yang menjadi soal. Bapak tahu proses itu tidak? 104. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Proses itu sebenarnya ada surat yang dibuat oleh Jhon Wanane ikut menandatangi itu tetapi tidak melihat ke dalam bahwa di dalamnya itu, bahwa ibukotanya Kumurkek itu adalah kekeliruan di situ.

18

105. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Oh Bapak ikut tanda tangan juga waktu itu? 106. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Pak Jhon Wanane yang duduk di sana. 107. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Mantan bupatinya. 108. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Ya mantan bupati. 109. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Tetapi Bapak tahu suratnya? 110. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. SILAS ANTOH Hanya ngomong-ngomong, saya sendiri tidak tahu. 111. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Oh Bapak mendengar saja begitu. Cukup dulu Pak. 112. KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Baik, cukup dulu ya, tidak ada lagi? Cukup silakan duduk Bapak Silas dan berikutnya Pak Dorthias betul kan Pemohon, silakan. 113. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Betul Pak, terima kasih. Saudara Saksi, Saudara Saksi coba jelaskan yang Saudara ketahui dan Saudara lihat tentang proses dimulainya mulai dari gagasan sampai menjadi Undang-Undang tentang Pemekaran Kabupaten Maybrat. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada saksi apakah Saudara Saksi lahir dimana? 114. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Saya lahir di distrik atau Kecamatan Aimaru tahun 1948.

19

115. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Aimaru apakah bagian dari Kabupaten Maybrat? Jabatan Saudara terakhir sebagai apa? 116. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Ya, terakhir sebagai Sekretaris Kota Sorong, sekarang sudah pensiun. 117. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Terima kasih. Tolong Saudara jelaskan tentang gagasan sampai wacana tentang terbentuknya pemekaran Kabupaten Maybrat? 118. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Baik, terima kasih Yang Mulia. Proses ini sudah dimulai sejak tahun 2003 dan penggagasnya adalah mantan Bupati Kabupaten Sorong Dr. Jhon Wananee, S.H. M.Si. Dan gagasan ini disambut dan didukung sepenuhnya oleh segenap komponen masyarakat yang berasal dari etnis Maybrat yang meliputi 3 distrik yang dinamakan Distrika Ayamaru, Distrik Aitinyo dan Distrik Aifat, lazim dikenal dengan A.3. Gagasan ini didukung dan ini diserahkan prosesnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam pengajuan itu di dalam Rancangan Undang-Undang Kabupaten Maybrat yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009, di rancangan ini tidak disebutkan ibukota di Kumurkek, hanya menyebutkan Maybrat. Dalam lokakarya I tahun 2006 yang juga kami ikut hadir, Pak Ketua DPRD juga menjelaskan ikut hadir, Rektor Uncen juga ikut hadir, itu menyepakati bahwa kalau berkedudukan di ibukota Distrik Ayamaru, Kelurahan Mefkajin itu terlalu jauh dan rentan kendali pemerintahan tidak efektif. Kalau berkedudukan di ibukota Distrik Aitinyo terlalu jauh juga dari segi rentang kendali dan kurang menguntungkan distrik yang lain. Di dalam lokakarya itu kita semua sepakat yang menghadiri lokakarya ini dari berbagai unsur masyarakat yang hadir baik, dari tokoh adat, tokoh masyarakat, lalu kepala-kepala desa, pemuda, tokoh intelektual bahkan Ketua DPRD Provinsi Papua Barat sebagai putra yang berasal dari daerah itu lalu Rektor Uncen juga berasal dari daerah itu kita sama-sama memilih satu titik tengah yang memungkinkan untuk akses pemerintahan ke depan ini bisa mudah untuk memberikan pelayanan kepada ketiga distrik yang ada, kita sama-sama sepakat memilih titik tengah yaitu yang dikatakan segitiga emas, yang ada di kampung Fategome. Setelah semua sudah sepakat dalam proses berjalan tetapi tiba-tiba dalam persidangan di DPR dalam tempo singkat kok berubah nama

20

menjadi Kumurkek, ini ada apa dibalik ini yang kami masyarakat menjadi bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba berubah? Tinggal beberapa detik untuk pengesahan kok berubah nama yang menyimpang daripada aspirasi masyarakat, ini yang kami mau minta penjelasan dari pihak pemerintah karena berubah dengan tiba-tiba begitu. Di luar dari kehendak dari aspirasi masyarakat. Kami pikir itu saja yang dapat kami jelaskan dalam forum ini. Sebagaimana, maaf Pak Hakim Yang Mulia bagaimana pemekaran-pemekaran yang lain itu seyogianya itu ada di ibukota yang tertua dari lokasi itu dari yang sudah terjadi pemekaran-pemekaran. Khusus yang untuk Maybrat ini mengapa kita pilih yang segitiga emas, pertimbangan itu tadi. Juga segi pertimbangan masalah lingkungan supaya jangan di Ayamaru nanti terjadi tercemar danau yang merupakan sumber kehidupan protein ikan untuk masyarakat di sana juga di Aitinyo juga nanti terjadi pencemaran untuk Danau Uter, juga merupakan sumber protein ikan bagi masyarakat, juga sungai-sungai besar yang ada di sekitar situ tidak tercemar, maka kita pilih ditempat ini bahkan. Berdasarkan kajian ilmiah dari dua perguruan tinggi ternama yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran yang diundang oleh bupati pada saat itu, yang berkedudukan sebagai kepala daerah Kabupaten Sorong yang kabupaten induk melakukan kajian ilmiah juga mereka juga merekomendasikan supaya sebaiknya ibukota ini berkedudukan di titik tengah, di segita emas yang ada di Fategome, demikian keterangan kami sebagai saksi. Terima kasih. 119. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Terima kasih, Majelis. Coba Saudara jelaskan, apakah MRP (Majelis Rakyat Papua) dan juga Dewan Perwakilan Daerah Papua DPDP memberikan rekomendasi tentang pemekaran Kabupaten Maybrat ini dan apa yang direkomendasikan tentang pemekaran ibukotanya? Coba Saudara jelaskan, terima kasih. 120. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Mengenai rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau DPRP Papua memang kami hanya mendengar, merekomendasikan, mendukung, menyetujui proses pembentukan Kabupaten Maybrat, ibukota di segitiga emas di Fategomi tapi kami sendiri belum pernah membaca teori rekomendasi itu. Kami dengar bahwa proses itu telah berjalan, telah disetujui oleh Majelis Rakyat Papua dan Provinsi Papua. 121. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Satu hal lagi yang masih ketinggalan, ada berapa suku terbesar di Kabupaten Maybrat?

21

122. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Sebenarnya kalau dari suku atau etnis cuma satu saja yaitu etnis Maybrat, hanya dikelompokkan menjadi 3 tempat diam, tempat tinggal yang terbagi dalam 3 distrik itu. Yaitu Distrik Ayamaru, Distrik Aitinyo, Distrik Aifat, tetapi ketiga distrik itu merupakan satu kesatuan etnis sosial budaya yang tidak bisa dipisah-pisahkan. 123. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Yang paling terbesar dari ketiga etnis tadi? 124. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Ketiga etnis tadi, yang penduduk terbesar ada di Distrik Ayamaru, kemudian DistrikAitinyo, sedangkan Distrik Aifat merupakan distrik pemekaran yang setelah integrasi ini Papua ke Pemerintah Indonesia. Tetapi kedua distrik yang lain ini sudah sejak zaman penjajahan Pemerintah Belanda itu sudah ada. 125. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Distrik Aifat tadi apakah ibukotanya Kumurkek itu? 126. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Waktu zaman Pemerintah Belanda itu pos pemerintahannya itu di Fuoh di tepi Sungai Kamundan, tetapi setelah terjadi pergolakan politik antara Republik Indonesia dengan Pemerintah Belanda mengenai perebutan Papua ini atau Irian Barat ini, maka terjadi kekhawatiran bahwa kalau Fuoh ini merupakan tempat yang mudah bisa terjadi infelterasi ataupun segala macam masuk dari mata-mata Indonesia, lalu dipindahkan tanpa proses hukum datang ke Kumurkek tanpa SK. Padahal tahun 1960, sedangkan distrik yang lain ini sudah dari sejak 1942 itu proses itu sudah jalan. 127. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Setelah beberapa bulan terakhir ini ini disahkan menjadi UndangUndang tentang Pemekaran ini. Apa .pengamatan Saudara yang terjadi di lapangan? Maksud saya di Kabupaten Maybrat baik dari segi culturenya maupun pemerintahannya. Tadi Pemerintah sudah menjelaskan sudah berjalan proses sedemikian rupa katanya.

22

128. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Jadi pengamatan kami setelah terjadi pemekaran dan penetapan undang-undang yang menetapkan bahwa Kumurkek menjadi ibukota daripada Kabupaten Maybrat maka terjadi konflik horizontal di ketiga distrik ini. Antara Distrik Ayamaru, Aitinyo berhadapan dengan Distrik Aifat, ini sangat kami sesalkan sebagai warga di sana yang tadinya kami hidup rukun tetapi seolah-olah pemerintah mengadu domba kami masyarakat kami di sana dengan memaksakan untuk di Kumurkek, yang bukan kehendak dan kemauan kami. Kami mau di titik tengah supaya kebersamaan, kerukunan dan kerja sama yang berjalan selama ini harus tetap berlanjut. Kemudian konflik itu menimbulkan sampai ada yang prasarana dan sarana pemerintahan dari Distrik Ayamaru yang dirusak bahkan waktu kunjungan dari pada DPR-RI ke sana juga terjadi perkelahian di lapangan, pesawat disandra karena masyarakat tidak setuju untuk di Kumurkek. Hal ini sangat meresahkan masyarakat sekarang, jadi pemerintah, tujuan daripada pembentukan daripada kabupaten seharusnya memberikan kesejahteraan, ketenangan. Tetapi terjadi justru terbalik karena penentuan ibukota yang seolah-olah ini kehendak pemerintah baik pusat maupun Provinsi Papua Barat ingin memecah belah persatuan dan persatuan daripada yang ada di sana. Ini yang kami tidak kehendaki. 129. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Cukup. 130. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H. Saudara di situ dulu, Saudara Dhortias. Saya mau tanya dulu. Tadi Saudara mengatakan dalam satu musyawarah yang lengkap dihadiri juga oleh Ketua DPRD sudah ada kesepakatan untuk memilih satu titik di segitiga emas di Fategome sebagai ibukota. Tapi tiba-tiba kesepakatan itu saat-saat akhir berubah di DPR. Yang dimaksud DPR itu DPRD atau DPR RI? 131. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA DPR-RI 132. KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. DPR-RI? Ya, jadi pengusulannya dari daerah semula sebelum ke DPR-RI itu Fategome ya? Jadi berubah (...)

23

133. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Kedudukan di Maybrat yang kami maksudkan itu adalah di segitiga emas itu. 134. KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Berubahnya di DPR-RI ya? 135. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Berubahnya di DPR-RI ya? 136. KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Bukan ketika dalam permusyawaratan untuk diusulkan untuk disampaikan ke bupati, gubernur itu tidak?

DPRD

137. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA berubahnya ini ketika di Jakarta, di gedung DPR yang terhormat. 138. KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. ] Di Senayan ya? 139. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Di Senayan, cuma kami tidak tahu mengapa bisa terjadi begitu tiba-tiba. 140. KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Baik, ada lagi Pak? Silakan Pak Akil. 141. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Baik, sebelum Saudara Saksi tunggu dulu ya? Saya mau tanya Pemerintah, tolong dijawab sama Dirjen Penataan dan Otonomi Khusus ya Pak. Ini Pasal 9-nya menyatakan bahwa peresmian ini dilakukan Mendagri setelah 6 bulan ini sudah dilakukan Pak ya? 142. PEMERINTAH: SONY SWARSONO (DIREKTUR DAERAH DAB OTONOMI KHUSUS, DEPDAGRI)

PENATAAN

Sudah dilakukan Pak.

24

143. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Artinya secara efektif bahwa daerah otonom ini de facto-nya memang sudah ada. 144. PEMERINTAH: SONY SWARSONO (DIREKTUR DAERAH DAB OTONOMI KHUSUS, DEPDAGRI)

PENATAAN

De factonya sudah ada. 145. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Nah sekarang ini kan undang-undang kalau saya lihat itu dari konsiderannya itu menggunakan Pasal 22, 21 ini inisiatif atau usul DPR? 146. PEMERINTAH: SONY SWARSONO (DIREKTUR DAERAH DAB OTONOMI KHUSUS, DEPDAGRI)

PENATAAN

Atas inisiatif DPR-RI. 147. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Karena di konsiderannya menggunakan Pasal 21 waktu itu inisiatif DPR. Saudara pada saat itu ikut tidak pembahasan DPR sebagai direktur, jangan senyum-senyum ikut tidak waktu itu? 148. PEMERINTAH: SONY SWARSONO (DIREKTUR DAERAH DAB OTONOMI KHUSUS, DEPDAGRI)

PENATAAN

Tidak ikut karena saya termasuk pejabat baru di situ, yang ikut staf saya. 149. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Sepanjang pernyataan saksi yang menyatakan menyangkut ibukota kabupaten itu benar tidak seperti itu, sebagai Dirjen, sebagai Direktur maaf bukan Dirjen, tinggi betul Dirjen. 150. PEMERINTAH: SONY SWARSONO (DIREKTUR DAERAH DAB OTONOMI KHUSUS, DEPDAGRI)

PENATAAN

Prinsipnya kami bergerak mengikuti aturan administratif, ketentuan administratif yang ada. Seluruh dokumen ini menyatakan memang ibukotanya di Kumurkek, ini dari urutan mulai dari DPRD Kabupaten dan sebagainya kita ikuti secara teknis memenuhi persyaratan sebatas itu. Tapi proses bagaimana sampai kepada

25

kumurkek saya kira teman-teman yang dari daerah yang lebih tahu proses mengetahui termasuk DPR. Nah ini terima kasih Yang Mulia. 151. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Kalau ini dari dokumentasi pembahasan perundang-undagannya, syarat untuk mengajukan pembentukan daerah otonom baru kan sangat tahu. Nah prosedur-prosedur itu kan pastinya sudah terlewati sehingga pemerintah juga setuju ikut membahas ini bersama DPR. Nah tapi dari dokumen yang saudara punya itu dari sejak awal kabupatennya memang usulannya di Maybrat, eh di Kumurkek. 152. PEMERINTAH: SONY SWARSONO (DIREKTUR DAERAH DAB OTONOMI KHUSUS, DEPDAGRI)

PENATAAN

Jawabannya betul, jadi administratif formalnya di Kumurkek. 153. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Dokumen-dokumen sebelum pembahasan lho Pak. 154. PEMERINTAH: SONY SWARSONO (DIREKTUR DAERAH DAB OTONOMI KHUSUS, DEPDAGRI)

PENATAAN

Sebelum Pak ya? 155. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Kan biarpun itu usul inisiatif dewan tetapi pasti juga usulan satunya ke Depdagri kan ? 156. PEMERINTAH: SONY SWARSONO (DIREKTUR DAERAH DAB OTONOMI KHUSUS, DEPDAGRI)

PENATAAN

Betul. 157. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Nah, dari Depdagri, dokumen di sana memang betul, memang di

Kumurkek.

158. PEMERINTAH: SONY SWARSONO (DIREKTUR DAERAH DAB OTONOMI KHUSUS, DEPDAGRI)

PENATAAN

Secara tertulis dokumennya semua menyebutkan di Kumurkek.

26

159. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ya, sudah ada evaluasi belum pemerintah ini, belum? 160. PEMERINTAH: SONY SWARSONO (DIREKTUR DAERAH DAB OTONOMI KHUSUS, DEPDAGRI)

PENATAAN

Evaluasi belum ada Pak, setelah dilakukan setelah tiga tahun pembentukan. 161. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Karena ini baru ya, baru 16 Januari 2009. 162. PEMERINTAH: SONY SWARSONO (DIREKTUR DAERAH DAB OTONOMI KHUSUS, DEPDAGRI)

PENATAAN

Sangat baru, ya. 163. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Kapan pembentukkan, peresmian kabupatennya? Kira-kira bulan berapa? Atau siapa yang tahulah, bulan April. 164. PEMERINTAH: SONY SWARSONO (DIREKTUR DAERAH DAB OTONOMI KHUSUS, DEPDAGRI)

PENATAAN

15 April. 165. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. 14 April. 166. PEMERINTAH: SONY SWARSONO (DIREKTUR DAERAH DAB OTONOMI KHUSUS, DEPDAGRI)

PENATAAN

14 atau 15 April coba Pak Jimmy. 167. PEMDA TERKAIT: JIMMY AJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Tanggal 15 April 2009. 168. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Pada saat itu Mendagri datang ke sana?

27

169. PEMDA TERKAIT: JIMMY AJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Peresmiannya dilaksanakan di Jakarta, Dalam Negeri.

di kantor Departemen

170. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ya, pelantikan pejabatnya, tetapi peresmian daerah ibukota kabupatennya di daerah tidak ada? 171. PEMDA TERKAIT: JIMMY AJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Tidak ada. 172. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Oh, jadi pejabat. 173. PEMDA TERKAIT: JIMMY AJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Sekaligus dilaksanakan di Jakarta. 174. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Jadi di daerah tidak ada acara ya? 175. PEMDA TERKAIT: JIMMY AJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Ya. 176. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Istilahnya kan begini, daerah baru ibukotanya berada di Kumurkek kemudian ditunjuk pejabat bupatinya sampai sekarang masih pejabat ya Pak bupatinya? 177. PEMDA TERKAIT: JIMMY AJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Ya.

28

178. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. itu?

Itu tidak ada lagi peresmian daerahnya, kecuali yang di Depdagri

179. PEMDA TERKAIT: JIMMY AJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Izin Majelis, bisa kami jelaskan sedikit. 180. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ya, silakan itu pertanyaan tadi. 181. PEMDA TERKAIT: JIMMY AJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Baik, ya terima kasih. Jadi saya kembali bahwa apa yang dijelaskan saksi tadi saya boleh katakan tidak benar. 182. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Tidak, itu nanti Pak. 183. PEMDA TERKAIT: JIMMY AJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Prosesnya sebagai wakil rakyat kami me-mediasi apa yang terjadi perdebatan itu. Saya ingin menjelaskan bahwa memang usulan awal itu diusulkan di ibukota di Kumurkek, lalu Komisi II DPR-RI berkunjung ke sana, pada saat itu kami menugaskan wakil kami di Komisi A ikut mendampingi. Nah, sampai di Kumurkek memang dilihat bahwa dalam banyak hal itu belum memenuhi syarat. Kemudian ada satu kelompok lagi mengusulkan ibukota berada di segitiga emas, tidak menyebutkan Fatigomi. Menyebutkan berada antara Aitinyo yaitu Fatigomi Kabupaten Yaksoro, Aitinyo dan sebagainya. Ini menyebutkan (...) 184. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Sebentar Pak, saya tanya dulu Kumurkek ini masuk di Segitiga emas tidak?

29

185. PEMDA TERKAIT: JIMMY AJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Kumurkek tidak masuk. Nah, lalu itu terjadi tarik menarik antara kelompok Maybrat dan kelompok Ayamaru Aitinyo. Sampai terjadi waktu kunjungan kedua Komisi II DPR-RI itu terjadi peristiwa di Bandara Kambuaya, Danrem Sorong Praja Piratama itu sendiri kena lemparan batu di kepalanya meskipun ada pistol di badannya. 186. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ya, ini begini Pak, ini kita nanti terlalu panjang Pak. 187. PEMDA TERKAIT: JIMMY AJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Ya. 188. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Saya belum mengkonfrontir keterangan saksi. Saya hanya bertanya tentang proses undang-undang ini, kan begitu? Yang pertama tadi saya bertanya kepada Saudara Direktur, karena di Pasal 9 ini kan disebutkan peresmian Kabupaten Maybrat dan pelantikan Pejabat Bupati Maybrat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 bulan setelah undang-undang ini diundangkan. Saya tanya, sudah dilantik pejabat bupatinya sudah hadir. Nah, peresmian daerahnya tidak dilakukan di daerah tetapi di Departemen Dalam Negeri, memang biasa juga seperti itu, biasa juga. Kemudian yang kedua, saya ingin menelusuri apakah dari usulan semula memang sudah Kumurkek atau bukan kan begitu atau segitiga emas itu? Nah, persoalannya kalau seandainya ibukota kabupaten ini dinyatakan inkonstitusional lalu kita batalkan nanti kabupaten ini tidak mempunyai ibukota kabupaten. Atau undang-undangnya ini kita nyatakan inskonstitusional, bubar ini kabupaten. Itu aspeknya secara politis, tolong dipikirkan bersama. Karena apa? Karena yang diuji ini Pasal 7. Pasal 7 ini hanya letak ibukota kabupaten dan Mahkamah tidak bisa jangan di Kumurkek tetapi atau bisa juga semula sesuai kesepakatan masyarakat di tempat sebelumnya. Ya, RUU-nya di Ayamaru makanya saya konfirmasi dengan direktur. Betul tidak itu. Tetapi direkturnya mengatakan di Kumurkek. Nah, Saudara Ketua DPRD juga mengatakan memang sejak awal di Kumurkek tetapi keterangan Pemohon di RUU-nya di Ayamaru. Nah, nanti itu jadi bukti juga cuma kan DPR ini belum ada ini. Jadi kita belum bisa konfirmasi cuma karena ini menyangkut Kumurkek kalau dibatalkan ini kabupatennya tidak punya ibukota kabupaten.

30

Nah, sekarang saya tanya Pak, Saudara Saksi. Saudara pada saat proses pengusulan ini menjadi kabupaten pemekaran Maybrat ini, posisinya masih Sekda Kota Sorong? 189. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Ya. 190. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Masih sebagai seorang Sekda Kota Sorong ya? 191. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Masih. 192. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Saudara mengetahui bahwa di dalam usulan masyarakat yang kemudian menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Sorong sebelum ke provinsi ya? Kan putusan bupatinya juga mungkin setuju pembentukan ibukota kapupaten, ada lampiran musyawarah-musyawarahnya. Apakah memang ibukota kabupatennya hanya menyebutkan di wilayah segi tiga emas atau di daerah tertentu, setahu Saudara? 193. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Setahu saya itu menyebutkan di Maybrat. 194. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Kabupaten Maybrat, di Maybrat 195. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Ya. 196. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Maybrat itu kan kecamatan tokh? 197. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Maybrat itu adalah itu suatu etnis yang terdiri dari tiga distrik.

31

198. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ya tiga distrik saja. 199. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Ya Distrik Ayammru, Distrik Aitinyo dan Distrik Aifat merupakan suatu kesatuan sosial budaya yang ada di daerah itu. 200. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Nah, di Maybrat itu tertulis yang Saudara lihat? 201. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Ya.betul, di dalam Rancangan Undang Undang bahkan di Ampres juga ada. 202. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Di Ampres. 203. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Ya di Ampres di Pasal 7. 204. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Tidak, kalau Ampres itu kan amanat Presiden Pak. 205. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Sudah dijelaskan, Departemen Dalam Negeri itu sesungguhnya itu tidak benar. Karena ini dari awal itu sudah ada nama sana, tidak ada nama Kumurkek di sana. 206. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ya di rancangannya di Ayamaru. 207. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Ya, Pak Hakim yang terhormat, kami masyarakat menginginkan di dalam hal ini adalah supaya Pasal 7 itu bisa di revisi sesuai dengan aspirasi daripada masyarakat.

32

208. KETUA: PROF. DR. MOH MAHFUD. MD., S.H. Ya baik. 209. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Begini Pak. 210. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Harapan tidak membatalkan undang-undang itu karena akan merugikan daerah. 211. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Jadi begini, pada saat di Panel kan kami sudah kasih nasihat juga ini, pada waktu di Panel dulu kan? Apakah pernah dibicarakan dengan Depdagri tidak sebelum diresmikan, masih dimungkin tidak ini jadi perubahan ibukota? Katanya sudah berulang-ulang tetapi tidak ada tanggapan dari pemerintah kan begitu. Nah, yang kedua karena ini memang nama ibukota kabupaten disebutkan di dalam undang-undang untuk merubah undang-undang itu ya bisa dengan legislative review, wewenangnya di sana, di DPR bersama Pemerintah begitu. Kalau kesepakatan masyarakat memang mau dirubah terlebih lagi kita dengar bahwa daerah yang ditunjuk menjadi ibukota kabupatennya juga belum ada apa-apanya kan? Karena dulu ada pengalaman Pak antar daerah bertengkar ditaruh di tengah-tengah kabupaten ibukotanya setelah habis lima tahun juga tidak ada infrastruktur yang dibangun. Akhirnya bingung karena dua tahun setengah di sebelah sana, dua tahun setengah di sebelah sini. Tetapi dalam undang-undang disebutkan setelah lima tahun ibukotanya di sini. Setelah lima tahun habis di sini dua setengah lima tahun, habis di sana dua setengah tahun yang sini masih rimba belantara. Akhirnya tidak jalan pemerintahannya. Nah, itu problem pemekaran. Kita memahami aspirasi itu tetapi tolong di- anu ini soal kalau satu daerah ya kan daripada perang-perangan kita gara-gara ibukota kabupaten kenapa tidak bisa diselesaikan dengan baik. Saya kira DPR juga, pemerintah juga harus mendengar itu Pak. Jangan mendorong terjadinya konflik kan. Itu sebenarnya yang ingin kita tanya, kalau peresmian bupatinya dilakukan di Maybrat, ada demo tidak waktu itu? Sebenarnya kan begitu Pak. Tapi karena di Jakarta kita tidak tahu. 212. PEMDA TERKAIT: JIMMY AJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Izin menambahkan Majelis. Terkait soal pembicaraan tadi itu, bahwa setelah selesai DPR-RI mengetuk palu mengesahkan undang-

33

undang itu menjadi undang-undang. Pertemuan antara kami sebagai Ketua DPRD dengan Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Otda membicarakan alternatif kalau kemudian terjadi konflik. Karena kami sudah mengikuti prosesnya itu tidak ada titik temu. Sehingga pikiran untuk memasukan titik tengah, Fategomi itu sebagai ibukota distrik adalah Aitinyo Utara adalah tawaran pemikiran kami Ketua DPRD kepada mereka yang berkonflik pada saat itu. Sehingga Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa atas penjelasan Dirjen Otda bahwa ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah, tapi kami mengatakan bagaimana Peraturan Pemerintah bisa merubah undang-undang, itu persoalannya. Untuk itu memang sulit, tapi artinya bahwa dengan prinsip dasar hukum kan kita mencari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Bagaimana mungkin kalau kabupaten itu dipaksakan jalan kalau tidak memberi manfaat karena akan terjadi konflik berkepanjangan, dan ini akan tetap jalan. Jalan dari Kabupaten Sorong menuju ke distrik atau Ibukota Kumurkek itu melintasi dua distrik ini. Dan di situ hanya dihubungi oleh satu sungai besar dan jembatan, sudah ada ancaman untuk memutuskan, kami sebagai DPRD sulit untuk memfasilitasi itu. Sehingga kami mohon Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya untuk kelangsungan kabupaten itu. Terima kasih. 213. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. Masih ada pertanyaan yang saya tujukan di sana dan juga Pemerintah. Saudara saksi tadi menyebut adanya etnis Maybrat ya kan? 214. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Ya. 215. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. Itu terdiri dari tiga kelompok besar. Maybrat itu satu bahasa tidak dalam tiga kelompok besar itu? 216. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Satu bahasa, yang dinamakan bahasa Maybrat, tapi lokasi tempat bermukim itu yang terbagi tiga distrik. 217. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. Kalau kepala adatnya atau Ondowau itu bagaimana, ada tidak di sana?

34

218. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Ya di tiap-tiap distrik itu ada yang ditokohkan untuk bisa menyelesaikan masalah sengketa yang terjadi di lingkungannya masingmasing. 219. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. Kalau tadi pernah dikatakan bahwa Kabupaten Maybrat nanti ibukotanya nanti Maybrat, pernah begitu? 220. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Ya. 221. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. Lalu di mana itu di Maybrat itu ada daerah sendiri yang namanya Maybrat itu? 222. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Maybrat itu mencakup tiga distrik itu. 223. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. Karena menyangkut tiga distrik lalu ibukotanya di mana? Di Maybrat mesti saja, tapi daerah mana itu? 224. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Berdasarkan musyawarah-musyawarah itu, yang titik tengah itu yang di segi tiga emas yang tadi disinggung-singgung ya itu. 225. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. Oh titik tengah, itu dimana? 226. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Di Desa Fategome. 227. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. Fategome.

35

228. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Ya, karena itu titik tengah, mudah untuk (...) 229. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. (...)

Kalau di peta itu belum ada Fategome itu, Distrik Aitu Utara ada

230. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Ya di peta itu hanya yang distrik-distrik begitu saja. 231. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. Fategome itu berada di mana? 232. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Itu di tengah-tengah antara Distrik Ayamaru, Distrik Aitinyo dan Distrik Aifat. 233. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. Sudah ada desanya itu. 234. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Sudah, kampung paling besar. Fategomi itu sebenarnya peleburan dari pada empat kampung yang diambil dari nama depan dari pada kampung-kampung itu. Fa itu dari Kampung Fan tadinya, T itu dari Kampung Tehat, Go itu dari Kampung Goksanes. 235. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. Kalau di peta ini mana antara Distrik Aifak, Distrik Aitiyu Utara, di mana itu? Itu ada yang diarsir itu Distrik Aifak, lalu Distrik Aitiu Utara, di mana itu. Ada Distrik Ayamaru Utara, Fatagome di mana? Tidak ada di situ, tapi kira-kira di mana? 236. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Di tengah-tengah, di lintasan jalan raya ini. Aitinyo Utara

36

237. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. Lalu Kumurkek itu di mana gambar itu? 238. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Kumurkek itu jauh ke arah timur. 239. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. AifatTimur itu bukan, di daerah mana? 240. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Aifat Timur itu salah satu daerah pemekaran juga? 241. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. Kumerkek-nya di mana? 242. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Komurkek masih arah ke timur lagi, eh utara. 243. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. Aifak Timur, Aifak Utara? Jadi belum tahu semua ini tempatnya ya, daerahnya sendiri. 244. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Jadi masih agak jauh dari Distrik Ayamaru maupun Distrik Aitinyo. Oleh karena itu dipilih titik tengah itu supaya bisa mudah untuk (...) 245. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. Kumerkek sudah menjadi desa yang sudah ada fasilitasnya atau masih sangat terbatas? 246. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Masih sangat terbatas.

37

247. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. Tapi masih tersedia bangunan-bangunan dibandingkan dengan yang di Fategome tadi? 248. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Di Fategome sendiri juga belum tersedia bangunan-bangunan, tapi rumah-rumah penduduk itu sudah sangat mendukung untuk dapat digunakan oleh pegawai-pegawai yang akan bertugas di sana, maupun untuk bisa dikontrakan sebagai kantor selagi kantor-kantor itu belum dibangun. 249. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. Ada fasilitas bandara di sana? 250. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Ada. Di Kambuaya. Dari Fategome ke bandara itu setengah jam. 251. HAKIM KONSTITUSI : DR. HARJONO, S.H., MCL. Kambuaya di distrik apa dia? Apa di Disitrik Aifak, apa di Distrik Ayamaru, AifakSelatan? 252. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. DORTHIAS FREDS KAMBUAYA Ya, lapangan terbang itu di Distrik Ayamaru. 253. KETUA : PROF. DR. MOH.MAHFUD MD, S.H. Silakan kembali ke tempat. Yang ketiga Bapak Soleman, silakan. 254. KUASA PEMOHON : ROPAUN RAMBE, S.H. Terima kasih. Saudara Saksi, coba Saudara jelaskan tentang proses mulai dari gagasan, pembentukan dan sampai disahkan menjadi undang-undang tentang pemekaran Kabupaten Maybrat. 255. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN NAA, S.SOS., M.SI Saya barangkali jelaskan sedikit, tetapi apa yang saya sampaikan tadi sudah diutarakan oleh saksi yang lain.

38

Bahwa pada prinsipnya itu pemekaran Kabupaten Maybrat ini adalah atas aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada Bapak Bupati Sorong yang pada waktu itu Bapak Dr. Jhon Wanane, itu pada sekitar bulan Januari 1999 untuk agar Kabupaten Maybrat ini dimekarkan atau dibentuk kita tersendiri mengingat daerah ini memiliki sumber daya manusia, sumber daya alam, yang bisa dikelola untuk menghidupi kabupaten ini. Kemudian pada tahun 2001 tokoh masyarakat dan tokoh adat datang untuk ketemu lagi dengan Pak Bupati untuk berbicara tentang hal yang sama. Kemudian berikutnya juga pada tahun 2003 aspirasi ini juga disampaikan. Kemudian oleh Bapak Bupati karena didesak terus oleh masyarakat, kemudian Pak Bupati membuat surat kepada Menteri Dalam Negeri pada tahun 2005 agar supaya kabupaten ini atau Maybrat ini di mekarkan jadi kabupaten sendiri termasuk ke Komisi II dan DPD-RI itu pada sekitar bulan Mei sekitar tahun 2006 ya? Kemudian disusul dengan mulai tahun 2006 disusul dengan musyawarah adat. Musyawarah adat itu ada dua kali ya? Saya lupa itu, tiga kali ya ditambah dengan ada kajian ilmiah ditambah dengan satu lokakarya dan semuanya itu menurut apa yang saya ikuti. Karena saya 2002 itu sudah di Sorong ya, jadi itu semuanya menyatakan bahwa ibukota atau kalau Maybrat itu jadi ibukota Kabupaten Maybrat itu ada Maybrat dan untuk membangun nanti daerah segitiga emas yang Fategome itu untuk sementara ibukota itu dilaksanakan pemerintahannya itu di Ayamaru. Itu menurut apa yang saya ikuti ya? Artinya apa yang saya ikuti, apa yang saya lihat karena rapat-rapat pun saya ikut. Jadi begitu Pak, jadi musyawarah itu manyatakan bahwa supaya ini tidak terlalu jauh Ayamaru ke Kumurkek, kalau ibukota di Kumerkek ini kan orang Ayamaru yang kasihan sekitar 2 jam kita pakai kendaraan, sampai ke Kumurkek. Kalau ibukota itu di Ayamaru nanti orang Kumurkek yang kasihan juga Pak, mereka kalau dari sana untuk pelayanan masyarakat atau minta ngurus KTP misalnya ini juga persoalan buat mereka. Untuk itu musyawarah itu menentukan bahwa ini kita taruh saja di titik tengah. Nah, kemudian itu juga dengan persetujuan itu maka dibuatlah atau diajukanlah kepada DPR maka keluar RUU seperti yang sudah tadi disampaikan. Dan setelah proses itu keluar, artinya undang-undang itu rancangan itu jadi undang-undang kok keluarnya jadi lain. Keluarnya kok jadi Kumurkek. Akhirnya masyarakat di sana konflik, konflik dalam arti menolak. Menolaknya bukan apa-apa, menolaknya itu karena jauh kalau orang dari Hayamaru ke sini sekitar 2 jam pakai kendaraan untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Nah, kemudian fasilitas yang tersedia di sana juga belum lengkap belum tersedia dan sebagainya. Nah, untuk itu maka pada bulan Januari itu keluarlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 itu ibukota di Kumurkek untuk masyarakat konflik dan beberapa tokoh yang ada ini datang ketemu dengan kalau saya tidak salah itu ketemu dengan Pak

39

Dirjen karena saya tidak ikut tapi saya dengar itu. Dengan kedudukannya di kepala itu, ini Bapaknya tidak hadir kebetulan karena Pak Walem Naa itu rumahnya dibakar kemudian kepalanya dibacok. Datang dengan Bapak-bapak ini datang ke Departemen Dalam Negeri ketemu dengan Pak Dirjen membicarakan ini. Ini kalau begini terus akan seperti ini, ya. Oke dari Departemen Dalam Negeri menyarankan untuk Baperkam. Kembali kemudian itu dibuat musyawarah Baperkam. Dari musyawarah Baperkam itu dari 108 kampung itu 58 menyatakan ibukotanya ada di segitiga emas itu yang 50-nya menyatakan di Kumurkek. Aspirasi ini sudah disampaikan ke Menteri Dalam Negeri. Jadi prosesnya kira-kira seperti itu yang saya tahu. Terima kasih Pak. 256. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Saudara Saksi coba jelaskan apakah peranan Saudara dalam hal proses pemekaran ini? 257. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN NAA, S.SOS., M.SI Ya, saya kira saya sebagai putra Maybrat yang juga adalah intelektual ya, kewajiban saya untuk mengikuti dan saya ikut saksinya banyak, ikut proses ini mulai dari awal. Artinya Bapak-bapak ini atau yang ada di rapat dan sebagainya. Jadi proses ini saya tahu persis. 258. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Coba Saudara jelaskan keberatan masyarakat yang tadi yang 58 banding 50 itu tentang penetapan di Kumerkek itu apa yang paling mendasar pada hakikinya untuk ditolak sebagai ibukota? 259. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN NAA, S.SOS., M.SI Sebetulnya satu tadi jarak itu kalau kita dari Ayamaru di sana ya, toh. Yang kedua barangkali fasilitasi yang ada, kemudian efektifitas dari pada pelayanan barangkali itu juga terhambat karena fasilitas yang lain untuk menunjang pemerintahan berjalannya pemerintahan ini yang barangkali tidak tersedia, ini yang barangkali akan menghambat jalan pemerintahan ini. 260. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Tadi pemerintah sudah menjelaskan, sudah dilakukan syukuran sudah ada pelantikan. Itu pengetahuan Saudara bagaimana? Hal demikian dilapangan

40

261. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN NAA, S.SOS., M.SI Ya, syukuran itu yang ngikut mungkin sebagiab barangkali ya? 262. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Pertanyaan saya apakah Saudara mengetahui, mendengar atau melihat adanya syukuran tentang pemekaran kemudian sudah dilantik Bupati caretaker pejabat bupatinya. Apakah Saudara kenal dengan dengan pejabat bupatinya, coba Saudara jelaskan. 263. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN NAA, S.SOS., M.SI Ya, saya kira syukuran itu ada dari masyarakat . 264. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Di mana diselenggarakan syukuran itu? 265. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN NAA, S.SOS., M.SI Dilakukan di bandara Ambuaya. 266. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Terus pemerintahnya? 267. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN NAA, S.SOS., M.SI Pemerintahnya pejabatnya sudah dilantik? 268. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Ya sekarang berkedudukan di mana? Di Kumurkek? 269. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN NAA, S.SOS., M.SI Saya kira belum? Setahu saya ya? Setahu saya pemerintahan ini belum berkedudukan di sana. 270. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Di mana bupati itu menjalankan pemerintahnya?

41

271. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN NAA, S.SOS., M.SI Ada sekretariat di kabupaten induk menyediakan perkantoran di situ untuk aktivitas pemerintahan dijalankan sementara, di Kabupaten Sorong. 272. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Masih di Kabupaten Sorong belum masuk ke Kumurkek. 273.

SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN NAA, S.SOS., M.SI Di Kabupaten Sorong. Kabupaten induk ada pemerintah kabupaten induk menyediakan satu gedung untuk efektivitas pemerintahan Kabupaten Maybrat.

274. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Cukup Majelis. 275. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H. Saudara Soleman Anda sekarang bekerja sebagai apa? 276. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN NAA, S.SOS., M.SI Saya PNS di Pemerintah Kota Sorong 277. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H. Pada saat itu ketika itu dibahas tahun 2008-2009 sudah di PNS di situ ya? 278. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN NAA, S.SOS., M.SI Sudah, saya sudah pindah dari Bandung Pak. 279. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H. Ya, silakan duduk 280. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H. Saksi berikutnya Pak Agustinus

42

281. PEMDA TERKAIT: DRS. BERNARD SARDIN, MM. (PEJABAT BUPATI KAB MAYBRAT) Mohon waktu Pak, sebagai pejabat bupati barangkali saya memberikan keterangan tambahan. 282. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H. ya silakan. 283. PEMDA TERKAIT: DRS. BERNARD SARDIN, MM. (PEJABAT BUPATI KAB MAYBRAT) Terima kasih Pak Majelis Hakim. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh pemerintah dan para saksi memang selama ini pemerintahan sudah jalan dan memang waktu itu atas kesepakatan kantor perwakilan sebagaimana dijelaskan tadi. Memang di Kabupaten Sorong untuk memperlancar pelayanan administrasi publik pemerintahan di sana. Jadi belum di Kumurkek secara efektif belum. Itu barangkali yang perlu saya tambahkan sambil menunggu pembentukan lembaga legislatif lain-lain sehingga mungkin barangkali dibicarakan lebih lanjut, saya pikir demikian Pak. 284. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H. Baik terima kasih sudah dicatat oleh Panitera Pengganti. Silakan Pak Agustinus. 285. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Baik, Saudara Saksi coba Saudara jelaskan tentang pertama adalah history atau sejarah daripada Kabupaten Maybrat secara singkat tidak perlu jauh-jauh, melebar, kemudian tentang proses pemekaran Kabupaten Maybrat, silakan. 286. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSTINUS EDWARD FATEM Iya, terima kasih. Para Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, saya jelaskan bahwa proses pemekaran Kabupaten Maybrat ini diproses pada sejak Bapak John Piet Wanane, S.H. sebagai Bupati Kabupaten Sorong. Pada saat itu dokumen yang ada dua kelompok, Kelompok Sipolosewa dengan dokumen pada saat itu pemekarannya bukan Kabupaten Maybrat, Kabupaten Rumanaraya pada saat itu. Kemudian datang usul awal dari Pak Wanane seperti dulu sidang yang terhormat sidang DPR Komisi II DPR RI di Nusantara 2 itu mereka katakan bahwa dokumen awal adalah

43

Pamalak yang menetapkan ibukota Kabupaten Maybrat itu di Kumurkek pada saat itu, saya juga proses bahwa dokumen awal usulan Kabupaten Maybrat bukan dari Malak, dari Pak John Piet Wanane yang pada saat itu dia mengusulkan Kabupaten Maybrat itu ibukotanya di Maybrat, itu yang dituangkan dalam Ampres itu, Pasal 7 itu bahwa Undang-Undang Kabupaten Maybrat, ya Pasal 7 itu menyebutkan ibukota di Maybrat bukan di Kumurkek. Kalau di Kumurkek itu ada satu surat dari Malak kemungkinan Pak Wanane bisa menjelaskan surat biasa saja mencabut SK keputusan dari Pak Wanane untuk menentukan ibukota di Maybrat itu, surat biasa, yang nomornya juga nomor surat biasa, surat dinas biasa bukan SK. Kemudian dilanjutkan dengan surat Gubernur Provinsi Papua Barat juga surat biasa bukan SK. Mereka mencabut SK daripada Bupati Wanane untuk menentukan ibukota Kumurkek, jadi yang kita bahas sekarang ini apakah mereka yang di Ketua Panja atau Komisi II DPR RI, kemudian Mendagri dengan dasar apa mereka menentukan Ibukota Kabupaten Maybrat di KumurKek? Harus dasarnya ada SK dari bupati seperti yang diusulkan Wanane tapi dicabut dengan surat biasa, surat dinas biasa, nomor dinas biasa. Itu apakah dasar hukumnya kuat untuk mengalahkan SK? Kemudian Aturwuli juga begitu, sama. Sehingga rakyat ini sudah dasarnya musyawarah Baperkam, kalau di Jawa sini tidak tahu apa, Bamudesa, tapi di sana Badan Perwakilan Kampung yang tadi sudah dijelaskan tiga kali berturut-turut, kami adakan satu kali lokakarya, suara mayoritas menunjukkan bahwa harus di Distrik Aitinyo Utara di Kampung Fategomi ini. Kemudian dua kali Baperkam, satu kali tahun 2008 kita laksanakan juga mayoritas menunjukkan bahwa ibukota harus terletak di Fategomi, distrik Aitinyo Utara. Kemudian 2009 kami adakan musyawarah Baperkam lagi, suara mayoritas menunjukkan bahwa ibukota harus di Kampung Fategomi distrik Aitinyo Utara. Nah itu aspirasi dari masyarakat jangan sampai pemerintah ini, pusat ini membuat kita konflik berkepanjangan di sana gara-gara melakukan suatu kejahatan korporasi di sini, kejahatan yang berhubungan dengan administrasi, jadi itu yang kami tegaskan supaya Pasal 7 ini oleh sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, terhormat tolong revisi atau bisa digugurkan, karena ini tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Suara Baperkam yang sudah kita laksanakan membuktikan bahwa itu di Fategomi kenapa sampai dialihkan dalam undang-undang itu di Kumurkek. Nah ini jangan pemerintah buat, pusat membuat suatu masalah di daerah sana. Jadi saya pikir itu kita datang hanya bicara Pasal 7 itu saja mengapa di Kumurkek, mengapa di Fategomi. 287. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Baik, Saudara Saksi. Saudara Saksi apakah turut berperan ikut seperti rapat-rapat, musyawarah-musyawarah, lokakarya segala macam itu?

44

288. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSTINUS EDWARD FATEM Saya ini proses dari awal saya ikut terus sampai Baperkamus lokakarya di Ayamaru saya berdiri mewakili distrik satu Aifak dan saya mau menegakkan keadilan, kebenaran hukum letaknya strategis supaya pemerintahan bisa jalan lancar, pemerintahan, pembinaan masyarakat, pembangunan bisa dapat dijangkaui. Kalau letak di Kumurkek itu terlalu jauh ke timur eh utara, kalau timur itu saya karena saya di perbatasan dari Bentuni. 289. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Sebentar, sebentar Saudara Saksi. Saudara Saksi berasal dari Distrik Aifat? 290. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSTINUS EDWARD FATEM Iya. 291. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Aifat itu ibukotanya apa? 292. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSTINUS EDWARD FATEM Aifat Timur ibukota di Aisah. 293. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Aisah? Kalau Aifat? 294. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSTINUS EDWARD FATEM Kalau Aifat itu di Kumurkek. 295. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Baik, jadi Saudara berasal dari Kumurkek itu? 296. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSTINUS EDWARD FATEM Aifat Timur. Jadi Kumurkek itu dia bersejarah begini supaya Bapak-bapak Republik Indonesia tahu bahwa dulu Trikora mendarat di Temenuan Barisari 1962. Pada saat itu di Fuok distrik, di Aifat, berkedudukan di Fuok saya punya Bapak satu kepala kampung Tamunete dia tikam dia punya istri masuk bui di Jayapura, waktu itu

45

Belanda masih ada itu. Masuk bui, orang tikam tato di garuda, orang republik masuk di sana, masuk bui tahanan sama-sama. Orang tikam tato garuda di dada ini kasih bendera merah putih satu, kasih peta untuk Distrik Aifat di Fuok itu supaya Trikora datang dengan kapal selam ikut Kalikamuna ribut distrik ini untuk pertahanan. Pada saat itu Bapak ini buka baju mandi orang ini Bestirmano orang Jayapura lihat, ini garuda lihat kemari ada bendera merah putih, pindahkan Distrik Aifat yang berkedudukan di Fuok itu tanpa SK, entah waktu republik datang kasih SK di Kumurkek tapi setahu saya tidak ada SK karena lewat satu minggu saya tiba-tiba dipindahkan karena kepentingan republik ini, ini republik masuk rebut Distrik Fuok. Akhirnya dipindahkan ke daerah yang jauh dari Kalikamundran. Supaya jangan ada sarana laut perhubungan jadi itu saya jelaskan. Saya harap apa yang kami berikan keterangan saksi, saksi kami yang saksi biasa, saksi ahli ini bisa dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan yang bisa dapat memberi keadilan kepada kami masyarakat di sana. Jadi saya heran, karena ini dasarnya Baperkam berapa kali musyawarah tapi nyatanya menentukan lokasi di Distrik Aitinyo utara kampung Fategomi ternyata tidak diperhatikan oleh DPR RI, Ketua Panja, Departemen Dalam Negeri, Dirjen Otda, akhirnya lahirlah Kumurkek. Padahal Kumurkek itu surat biasa yang mencabut SK apakah surat biasa punya kekuatan hukum yang lebih kuat dari SK? Juga (...) 297. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Sebentar, sebentar. SK maksudnya surat keputusan? 298. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSTINUS EDWARD FATEM Surat keputusan dari Pak Wanane sewaktu masih menjabat sebagai bupati untuk usulkan ibukota Maybrat itu... 299. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Jadi pengusulan dari Bupati Sorong pada waktu itu (.....) 300. SAKSI DARI PEMOHON: AGUSTINUS EDWARD FATEM Bapak-bapak yang terhormat juga ada. 301. KUASA HUKUM PEMOHON: ROPAUN RAMBE, S.H. Sebentar,sebentar, Bapak di sini saksi bukan menjustifikasi, Bapak untuk menjelaskan. Jadi berdasarkan Keputusan Kabupaten Sorong menetapkan dari awal rencana pemekaran adalah Maybrat dengan Surat

46

Keputusan Bupati, yang didasarkan dengan kajian-kajian ilmiah? Cukup, Majelis. 302. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H. Baik, silakan duduk Pak Agustinus. Sekarang ada lagi 2 orang ahli sekarang kalau bisa nanti jam 13.00 sudah bisa berakhir, tapi kalau tidak ya kita bisa lanjutkan. Silakan yang mana dulu ini, Saudara Pemohon? Pak Wawane dulu atau Pak Yulianus dulu? Silakan, Pak Wanane. Di situ saja Pak, di situ ada mimbar di dekat Bapak itu, silakan. 303. AHLI DARI PEMOHON: DR. J.P. WANANE, S.H., M.SI (MANTAN BUPATI KABUPATEN SORONG) Bapak Hakim yang kami muliakan, assalamualaikum wr.wb.Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan penjelasan barangkali dari awal upaya pemekaran kabupaten-kabupaten di seluruh Papua. Sebenarnya saya ini bersamasama dengan Gubernur Papua waktu itu Dr. Yab Solosa kami berdua orang yang berdiskusi tentang rencana pemekaran kabupaten-kabupaten dan provinsi di seluruh Papua pada waktu itu. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1) itu tentang Pemekaran Kabupaten Baru atau Pemekaran Daerah Otonom Baru berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah itulah maka kami mulai diskusi melakukan diskusi dari sejak tahun 2000 berkepanjangan juga sampai dengan tahun 2003, lalu saya waktu itu mulai beraksi untuk mulai merencanakan pemekaran itu, jadi saya start pemekaran wilayah itu mulai dari pemekaran distrik-distrik yang ada, jadi khusus untuk wilayah Maybrat yang meliputi 3 distrik induk itu yaitu Distrik Aitinyo, Distrik Ayamaru, dan Distrik Aifat. Khusus untuk Maybrat itu saya mekarkan Distrik Aitinyo itu menjadi tambah satu lagi distrik baru namanya Distrik Muswaren, kemudian Distrik Ayamaru itu 2 distrik baru, Ayamaru Utara dan Distrik Mare. Kemudian Aifat itu satu distrik baru, yaitu Aifat Timur, jadi ada 4 distrik baru di wilayah Maybrat itu ditambah dengan distrik induk 3 itu menjadi 7 distrik. Jadi 7 distrik itulah yang menjadi dasar bagi kami untuk mulai merencanakan atau proses pemekaran itu. Sebenarnya Kabupaten Maybrat ini waktu itu kami rencanakan untuk jadi ibukota kabupaten untuk wilayah Sorong Selatan itu, tetapi setelah masyarakat kami di wilayah Sorong Selatan itu mendengar bahwa Maybrat itu akan dijadikan Ibukota yaitu di Ayamaru, kenapa Ayamaru itu waktu itu kami pikirkan untuk merencanakan Ibukota Kabupaten Sorong Selatan itu ada di sana? Karena Ayamaru itu dulu zaman Pemerintah Belanda tempat kedudukan HPB (Hoog Platte

47

Bestuur) waktu Belanda itu berada di Ayamaru, berkedudukan di Ayamaru. Kemudian dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan terus kemudian saat itu menjelang-menjelang ya adanya New York Agreement untuk Papua harus merdeka itu, lalu mereka berpikir Belanda berpikir bahwa kalau pemerintahan itu ada di Ayamaru itu komunikasi keluar itu sangat sulit karena jauh dari laut, tetapi kalau di Trinabuan itu dekat laut jadi akhirnya dipindahkan karena HPB itu dipindahkan dari Ayamaru ke Trinabuan. Ada satu kampung yang namanya Konda antara di situ, kemudian Pak Antoh yang tahu ini tahun 1954 itu dipindahkan dari Konda ke Trinabuan yang ada sekarang jadi Ibukota Kabupaten Sorong Selatan. Begitu, jadi 7 distrik di dalam kawasan wilayah Maybrat itulah yang menjadi titik untuk kami merencanakan untuk pemekaran Kabupaten Maybrat ini. Selama saya menjadi bupati bukan hanya Maybrat saja akan tetapi ada 4 kabupaten baru, sebenarnya termasuk juga Kota Administratif Kotamadya Sorong sekarang waktu itu saya masih menjadi Ketua Bappeda sehingga hanya jadi arsitek untuk ikut berpikir dan merencanakan Kota Sorong itu sebagai kota administratif. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu kami mulai merencanakan pemekaran Kabupaten Raja Empat dulu, dan Kabupaten Sorong Selatan itu tahap pertama, kemudian tahap kedua Kabupaten Maybrat dan kabupaten Tamarau, kemudian dilanjutkan lagi dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Jadi proses saya merencanakan pemekaran Kabupaten Maybrat ini adalah sebagai berikut, jadi ada banyak sekali dasar hukumnya saya kira, saya tidak menggurui BapakBapak Majelis Hakim Yang Mulia karena kita sama-sama tahu aturanaturan itu tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa pemekaran Kabupaten Maybrat ini dan Tamrau kami lakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, jadi kalau bicara mengenai proses pemekaran kabupaten ini dikaitkan dengan Baperkam, dikaitkan lagi dengan persyaratan-persyaratan yang lain itu tidak kena karena waktu kami berpegang kepada Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 itu. Jadi kami proses pemekaran kabupaten ini berdasarkan persyaratan-persyaratan itu, jadi persyaratan teknis, persyaratan administrasi, persyaratan fisik, kemudian ditambah lagi dengan kajian akademik. Jadi kajian akademik itu kami minta bantuan dari Universitas Padjajaran dan juga dari Universitas Indonesia untuk membantu kami membuat kajian tentang Kabupaten Ayamaru dan Maybrat. Karena itu langkah-langkah yang saya lakukan dalam rangka memekarkan Kabupaten Maybrat itu adalah pertama sekali ada sejumlah keputusan karena pemekaran wilayah ini kan kebijakan publik yang penting dan strategis dan itu tuntutan dari Pasal 18 UUD 1945, karena itu pemekaran wilayah itu tidak cukup kalau kita atur saja dengan surat biasa, lebih elegan itu sebenarnya dengan peraturan daerah dulu, kemudian turun keputusan-keputusan itu untuk kepala daerah itu untuk 48

melaksanakan peraturan daerah itu dalam rangka pemekaran wilayah. Jadi saya fokuskan sekarang kepada data-data yuridis dan fakta-fakta yuridis tentang pembentukan Kabupaten Maybrat dan tentang tempat kedudukan Ibukota Kabupaten Maybrat itu supaya jangan pikiran kita ini mencong ke Timur, atau ke Barat atau ke Utara Selatan begitu, tapi kita berbicara berdasarkan data-data dan atau pertimbangan-pertimbangan yuridislah, data-data yuridis begitu. Yang pertama adalah ada Surat Keputusan dari Ketua DPRD Kabupaten Sorong Nomor 03/KPTS/DPRD/SRG/2004 itu menyebutkan nama kabupaten itu Maybrat. Kemudian tempat kedudukannya itu di Maybrat yaitu di Distrik Aitinyo atau segita emas yang tadi disebut-sebut itu. Kemudian yang berikut itu adalah Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sorong juga Nomor 4/DPRD/2005 juga menyebutkan nama kabupaten itu adalah, sorry ini keputusan ini tentang persetujuan pembiayaan kemudian yang berikut itu adalah Surat Keputusan DPRD Sorong Nomor 5/DPRD/SRG/2007 itu menyebutkan nama kabupaten itu Maybrat tempat kedudukannya itu di Distrik Aitinyo dalam segitiga emas yang disebut-sebut itu tadi. Kemudian yang berikut itu Keputusan Bupati Sorong Nomor 99 Tahun 2005 menyebutkan di Pasal 2 itu menyebutkan ibukota itu di Maybrat. Kemudian tempat kedudukan, Pasal 11 itu menyebutkan tempat kedudukan ibukota itu di Distrik Aitinyo, begitu. Ini keputusan bupati, bupati tidak surat-surat, membuat keputusan karena ini kebijakan publik yang penting. Kemudian yang berikut, Keputusan Bupati Sorong juga Nomor 1 Tahun 2006 juga menyebutkan secara khusus diktum pertama itu menyebutkan nama kabupatennya Maybrat tempat kedudukannya itu di Aitinyo yang disebut tadi dengan segitiga emas itu. Kemudian yang berikut adalah Surat Gubernur Papua Nomor 115/708/SET tanggal 7 April 2005 tidak menyebutkan tempat kedudukan tapi menyebutkan nama kabupatennya Maybrat. Kemudian juga Surat Gubernur Nomor 900/1189/SET tanggal 3 Mei 2005 tentang dukungan pembiayaan, nama kabupatennya tetap Maybrat. Kemudian Surat Bupati Sorong Nomor 135/147/2008 tentang Ibukota Kabupaten Maybrat tanggal 13 Februari 2008 menyebutkan ibukota itu di Maybrat ini bupati sekarang, keputusan dari bupati sekarang, lalu ibukotanya itu di Distrik Aitinyo Utara, dalam hal ini segi tiga emas yang disebut-sebut tadi. Di dalam keputusan Bupati Sorong menegaskan bahwa nama kabupaten dan tempat kedudukan ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, itu penegasan bupati dalam surat keputusan itu, bukan surat keputusan, surat biasa, sorry. Kemudian surat bupati lagi, nomor, bupati sekarang, Surat Bupati Sorong Nomor X/135/01 tertanggal 31 Maret 2008 yang isinya membatalkan dan mencabut Surat Bupati Sorong Nomor 135/147/2008 tertanggal 13 Februari 2008 ini surat bupati yang sekarang, jadi surat ini membatalkan surat yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Jadi ini menyebutkan ibukotanya itu di Maybrat, maksud kami nama

49

kabupatennya Maybrat ibukotanya itu di Kumurkek Distrik Aifat. Jadi suratnya sendiri karena itu di sini saya minta supaya kepada Majelis Hakim untuk surat ini Surat Nomor X/135/01 tanggal 31 Maret 2008 ini surat biasa oleh karena itu saya minta ini dinyatakan batal demi hukum, begitu. Kemudian juga ada telaahan staf yang buat oleh kelompok yang satu mengatasnamakan Bupati Sorong yang dibuat tanggal 24 September 2004, surat ini benar-benar dibuat. Kalau melihat surat ini kemudian dianalisis secara baik surat ini telaahan staf itu biasa merupakan dokumen negara dan formatnya itu tertentu dan kalau melihat surat itu formatnya tidak seperti format telaahan bupati yang seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi jikalau membaca telaahan itu bukan merupakan bahasa-bahasa teknis dalam pemerintahan, ya. Kemudian di situ di-scan tanda tangan saya masuk dalam surat itu, di situlah yang menyebut ibukota itu di Kumurkek. Jadi itu yang dikatakan bahwa Ibukota Kumurkek ini saya tetapkan dengan keputusan. Saya belum pernah membuat keputusan yang menetapkan bahwa Ibukota Maybrat itu berkedudukan di Kumurkek itu tidak ada, saya belum pernah membuat keputusan seperti itu. Keputusan yang saya buat tentang pemekaran Kabupaten Maybrat ini yang Nomor 99 Tahun 2005 yang saya bacakan tadi itu, itu dokumen yang resmi yang saya keluarkan. Kemudian yang berikut itu adalah Surat Bupati Sorong Tanggal 10 Agustus 2006 Nomor 135/381/2006 itu menetapkan ibukota itu di Maybrat dan tempat kedudukannya Distrik Aitinyo yaitu segitiga emas itu. Jadi surat ini merupakan surat yang kami antarkan dokumendokumen pengusulan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meminta supaya proses pemekaran wilayah Maybrat ini mejadi kabupaten tersendiri itu diproses melalui hak inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, itu yang proses itu jalan terus sampai menjadi undang-undang itu. Selanjutnya musyawarah adat masyarakat Maybrat pada tahun 2006 itu menyetujui yang mendiskusikan akhirnya sepakat untuk menetapkan Maybrat itu nama kabupatennya kemudian tempat kedudukannya itu di Distrik Aitinyo di segi tiga emas itu. Kemudian yang berikut adalah persetujuan DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) tanggal 29 Agustus 2007 Nomor 135/1039 tentang atau untuk Pemekaran Kabupaten Maybrat, itu menyebutkan Maybrat itu nama kabupatennya adalah Kabupaten Maybrat yang berkedudukan di Maybrat segitiga emas atau Aitinyo Utara. Itu disebut secara jelas di situ ibukotanya itu Aitinyo Utara. Kemudian Nomor 14 atau nomor selanjutnya, rekomendasi dari DPR Provinsi Papua tanggal 29 Agustus 2007 menyebutkan nama kabupatennya Maybrat kemudian kedudukannya itu di Maybrat. Kemudian Surat Keputusan DPRP tanggal 30 Agustus Nomor 06/KepDPRP/2007 juga menetapkan nama kabupatennya Maybrat dan ibukotanya berkedudukan di Maybrat. Selanjutnya Surat Keputusan dari

50

DPRD Provinsi Papua Barat tanggal 27 November 2008 Nomor 168/233/DPRD-PB/XII/2008 tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Papua Barat, menyebutkan ibukotanya di Maybrat. Kemudian tempat kedudukannya secara tegas disebutkan Distrik Aitinyo Utara. Kemudian yang berikut adalah surat biasa yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat tanggal 16 Juni 2008 Nomor 125/524/GPP/2000 ini menyebutkan ibukota kabupaten ini berada pada Maybrat sedangkan nama kabupatennya tetap di Maybrat. Ini yang menimbulkan konflik itu di sini. Ini surat biasa bukan keputusan. Karena itu saya minta kepada Majelis Hakim Yang Mulia supaya menyatakan surat ini batal demi hukum. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau membaca data-data hukum ini dari sejak pemekaran distrik-distrik itu sampai dengan proses ini diusulkan, pemekaran ini diusulkan melalui hak inisiatif DPR bahkan sampai kepada presentasi saya kepada Komisi II itu dua kali kemudian kepada DPRD juga satu kali itu semuanya menyebut nama kabupaten ini kabupaten Maybrat dan Ibukotanya itu di Maybrat. Yang kami maksudkan Maybrat ini adalah di segi tiga emas itu atau di distrik Aitinyo Utara yaitu Kampung Fatigomi itu. Dan proses itu sampai di Badan Tim Verifikasi di Panitia Legislasi di Komisi II itu di Panja itu nama Kabupaten dan tempat kedudukannya itu tidak ada perubahan-perubahan. Itu pada saat-saat terakhir itu, saat terakhir pembahasan di Panja dan Komisi II sampai subuh itu, waktu itu sekitar jam satu subuh ya, baru berubah itu, berubah tiba-tiba menjadi ibukota dan nama kabupatennya tetap nama Kabupaten Maybrat ibukotanya itu di Kumurkek. Sebenarnya usulan dari kelompok masyarakat dari Aifat itu usulan mereka itu adalah Kabupaten Rumanaraya. Jadi kalau bicara kabupaten Rumanaraya itu wilayahnya itu mulai dari Teluk Kondama sampai keliling sampai ke Aimana sana itu wilayah Rumanaraya kalau pakai bahasa Maybrat. Rumana itu artinya kepala burung, dulu Belanda itu bilang itu wilayah Koholkok, begitu. Barangkali dalam perjalanan proses itu kami tidak merespon, sebenarnya kami waktu itu bukan tidak merespon usulan mereka tetapi usulan mereka ini sudah dibahas dalam ya rapat-rapat teknis dengan staf yang berkepanjangan ya, begitu, sampai dengan melahirkan konsep seperti ini. Jadi ini kami sudah bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan wewenang kami, ya. Kami juga mengatur kewenangan tentang pemekaran wilayah ini juga ke dalam Peraturan Daerah kami Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Sorong sebagai daerah Otonom. Ya sudah kami bekerja secara optimal seperti itu. Itu sampai di sini penjelasan saya, kalau ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan oleh Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, saya bersedia untuk menjawab. Terima kasih atas perhatian.

51

304. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H. Baik, nanti tolong itu yang tertulis itu diserahkan ke Panitera ya, itu sangat penting kronologis surat-surat dan SK-SK itu nantinya. Apa ada yang mau tanya? Pak Akil, silakan.Silakan Pak Akil. 305. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Saudara Ahli ya, pada saat pembahasan RUU ini di Komisi II Saudara masih sebagai bupati ? 306. AHLI DARI PEMOHON: DR. J.P. WANANE, S.H., M.SI (MANTAN BUPATI KABUPATEN SORONG) Ya saya sudah, tidak jadi bupati, ya saya jadi bupati juga, saya ikuti sampai dengan setelah bupati yang baru ini ganti saya. 307. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Jadi Bapak(…) 308. AHLI DARI PEMOHON: DR. J.P. WANANE, S.H., M.SI (MANTAN BUPATI KABUPATEN SORONG) Tetapi waktu pembahasan lanjutannya itu saya juga dapat surat tugas dari Pak Bupati untuk ikut kawal itu sampai selesai. 309. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ya, biasanya begini Pak (…) 310. AHLI DARI PEMOHON: DR. J.P. WANANE, S.H., M.SI (MANTAN BUPATI KABUPATEN SORONG) Ya. 311. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Pengalaman pembahasan Undang-Undang Pemekaran biasanya kan pemerintah daerah itu bersama pemerintah (…)

itu

312. AHLI DARI PEMOHON: DR. J.P. WANANE, S.H., M.SI (MANTAN BUPATI KABUPATEN SORONG) Ya.

52

313. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Duduknya bersama pemerintah. Kalau dalam pembahasan itu ada yang berkenaan dengan batas-batas wilayah, nama tempat, tanda-tanda alam maupun yang berkenaan dengan ibukota kabupaten ya, yang akan dibentuk itu, selalu ditanyakan kepada Pemda setempat, kan begitu. 314. AHLI DARI PEMOHON: DR. J.P. WANANE, S.H., M.SI (MANTAN BUPATI KABUPATEN SORONG) Ya. 315. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Selalu ditanyakan pada Pemda setempat, lalu kenapa batas daerah yang pasti itu juga ditentukan nantinya dengan satu Keputusan Mendagri itu kan selalu begitu itu (…)

316. AHLI DARI PEMOHON: DR. J.P. WANANE, S.H., M.SI (MANTAN BUPATI KABUPATEN SORONG) Ya. 317. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Untuk wilayah yang pasti di lapangan. Termasuk juga untuk ibukota kabupaten. Karena usulan ini berasal dari daerah tentu yang di pemerintah pusat tidak tahu apa-apa ini. Oleh sebab itu kalau ada perubahan biasanya selalu ditanya sama kepala daerahnya atau biasanya, saya tidak tahu sekarang, dulu itu selalu ikut kalau tidak bupatinya, asisten pemerintahannya, kepala bagian pemerintahannya, kepala biro pemerintahan, asisten pemerintahan di tingkat gubernur, biasanya selalu seperti itu sehingga tidak muncul masalah seperti ini. Nah, ketika itu ketika yang tadi Bapak katakan kira-kira jam 1 malam ke atas, ini pembahasannya pasti konsinering ini ya kan, Pak ? Tidak di DPR kan? Pembahasan yang jam 1 itu? 318. AHLI DARI PEMOHON: DR. J.P. WANANE, S.H., M.SI (MANTAN BUPATI KABUPATEN SORONG) Ya, pembahasan yang jam 1 itu di Komisi II.

53

319. HAKIM KONSTITUSI : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H. M.H. Di Komisi II, masih? Tidak konsinyer di luar? Tidak di hotel, begitu? 320. AHLI DARI PEMOHON: DR. J.P. WANANE, S.H., M.SI (MANTAN BUPATI KABUPATEN SORONG) Tidak. 321. HAKIM KONSTITUSI : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H. M.H. Pada saat terjadinya perubahan itu, Bapak tahu? Saudara tahu waktu itu? 322. AHLI DARI PEMOHON: DR. J.P. WANANE, S.H., M.SI (MANTAN BUPATI KABUPATEN SORONG) Pada saat perubahan itu saya dengar juga samar-samar, tapi pada saat yang terakhir itu saya tidak hadir itu karena saya waktu itu ada halangan sedikit, ada teman-teman lain yang saya minta mereka untuk hadir. Tapi di samping saya Bapak Bupati juga bentuk lagi satu tim lagi yang terdiri dari kelompok masyarakat, tapi itu semuanya personilnya terdiri dari kelompok masyarakat dari Aifat itu. Jadi di sini semacam ada dualisme, begitu. Jadi seolah-olah ada 2 kelompok (…) 323. HAKIM KONSTITUSI : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H. M.H. Pertanyaannya begini, Pak. Yang mewakil pada saat itu siapa pada saat proses pembahasan?

pemerintah daerah

324. AHLI DARI PEMOHON: DR. J.P. WANANE, S.H., M.SI (MANTAN BUPATI KABUPATEN SORONG) Kalau melihat surat sebenarnya, surat tugas yang diberikan oleh Pak Bupati kepada saya itu ya saya yang mewakili sebenarnya. Tapi di dalam hal-hal tertentu, pembicaraan-pembicaraan terbatas itu saya tidak ikut, Pak Bupati yang ikut. 325. HAKIM KONSTITUSI : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H. M.H. Bapak bupati nya langsung ikut, ya?

54

326. AHLI DARI PEMOHON: DR. J.P. WANANE, S.H., M.SI (MANTAN BUPATI KABUPATEN SORONG) Jadi saat-saat itu yang barangkali sehingga tadi surat bupati yang terakhir yang saya sebutkan itu, itu yang tadi saya minta supaya surat itu surat bupati ini kan tidak bisa membatalkan keputusan saya Nomor 99, kemudian Nomor 6, karena surat bupati ini surat biasa dan sedangkan surat saya itu keputusan. Bahkan untuk Maybrat ini saya atur dalam satu keputusan yaitu Nomor 99 Tahun 2006 jadi konsep dasar bagi rancangan undang-undang itu, rancangan undang-undang itu saya dengan staf sendiri yang rancang, kemudian kami usulkan kepada Pimpinan DPR RI . 327. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik Pak, terima kasih. 328. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK) Yang Mulia. Pemerintah, Yang Mulia. 329. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Ya, silakan. 330. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK) Barangkali sedikit meluruskan yang tadi disampaikan oleh ahli, itu tadi beberapa kali ahli mengatakan bahwa itu surat yang tidak bisa membatalkan keputusan bupati yang terdahulu. Dokumen yang pemerintah miliki, itu ada Keputusan Bupati Sorong, Bapak, Nomor 439 Tahun 2008 tentang cakupan wilayah bawahan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat. Di sini juga disebutkan memutuskan di bagian ketiga bahwa kedudukan Ibukota Kabupaten Maybrat sebagai pusat pemerintahan di Kumurkek. Kemudian ada juga Keputusan Gubernur Nomor 234 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Maybrat Sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat. Di sini juga secara tegas di bagian memutuskan bagian keempat juga di sana dikatakan bahwa Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek, saya kira barangkali kita paham mungkin waktu Bapak menjabat betul itu yang berlaku, tapi barangkali DPR di dalam memutuskan melalui proses persidangannya tentunya melihat dokumen-dokumen yang terbaru. Saya kira itu yang bisa kami luruskan, Yang Muila. Terima kasih.

55

331. AHLI DARI PEMOHON: DR. J.P. WANANE, S.H., M.SI (MANTAN BUPATI KABUPATEN SORONG) Ya ,kalau itu dibuat berdasarkan dokumen yang baru, katakanlah itu misalnya PP 78 itu ya tahun 2007, tadi saya katakan bahwa kabupaten ini kami proses berdasarkan PP 129 Tahun 2000. Dan rancangan undang-undangnya ini prosesnya sudah jalan, jalan sampai sudah pendapat akhir fraksi itu pada tanggal 11 September 2006, sedangkan surat-surat ini keluar tahun 2008, ya ini sebenarnya kalau dilihat dari etika pemerintahan, bupati itu harus melanjutkan apa yang saya tinggalkan, bukan membuat kebijakan-kebijakan baru seperti itu. Kalau membuat kebijakan baru seperti itu ya harus ajak saya juga bicara karena saya arsiteknya dan juga masyarakat, apalagi ini aspirasi masyarakat. 332. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H. Baik, nanti biar Majelis yang menilai. Saya kira cukup ya, dari ahli Bapak Wanane silakan duduk. Kemudian berikutnya Pak Yulianus. Panitera pengganti, tolong itu kalau ada bahan-bahan tertulis dari Pak Wanane diambil. Silakan, Bapak Yulianus Anto. Ini memberikan keterangan sebagai ahli hukum adat ya, Pak, ya. Silakan. 333. AHLI DARI PEMOHON: YULIANUS ANTOH, S.H., M.SI( AHLI HUKUM ADAT) Baik, terima kasih Majelis Hakim yang kami hormati. Izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu mengenai proses pemekaran Kabupaten Maybrat. Tentu kami sebagai staf Kabupaten Sorong waktu itu, bawahannya bupati. Jadi dalam proses surat-menyurat sampai kepada persiapan-persiapan yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini DPR maupun Departemen Dalam Negeri, surat-surat itu atau datadata itu kami yang waktu itu kami diperintahkan untuk menyiapkan halhal itu. Jadi waktu itu tim yang dibentuk oleh Bupati Sorong, Ketuanya Asisten I Bapak Bastian Solosa, beliau sementara ini sakit dan kami ini adalah staf daripada tim itu. Kami bekerja dalam proses itu tahapan itu kami menyiapkan materi-materi atau data-data yang dibutuhkan untuk Bapak Bupati presentasikan di Jakarta waktu itu. Dalam tahapan-tahapan itu kami ikut betul dan kami tahu proses itu dilakukan oleh Bupati Kabupaten Sorong, dan sampai pada terakhir beliau mengakhiri masa jabatannya selaku Bupati Kabupaten Sorong, di situ terjadi ada perubahan-perubahan seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Wanane sendiri menyangkut pencabutan surat keputusan Bupati Kabupaten Sorong yang baru dalam hal ini Bapak Stefanus Malak dan

56

Pak Gubernur. Di situ kami melihat dari isi surat itu menyangkut penyerahan wilayah bawahan. Penyerahan wilayah bawahan itu yang diserahi oleh Bupati Kabupaten Sorong Selatan yang punya wilayah di Kabupaten Maybrat ini menyerahkan wilayah bawahannya itu 11 distrik. Jadi 6 distrik induk dan tambah 5 distrik pemekaran, jadi semuanya itu 11 distrik. Oleh Bupati Sorong menyerahkan wilayah yang sama pula, Bupati Sorong menyerahkan 6 distrik, sementara Bupati Sorong Selatan itu menyerahkan 11 distrik. Gubernur Papua Barat menyerahkan 6 distrik, bukan 11. Mestinya gubernur mengacu kepada surat penyerahan wilayah bawahan Bupati Kabupaten Sorong Selatan baru menyerahkan harus mengikuti surat penyerahan wilayah bawahan dari Bupati Sorong Selatan itu 11 distrik, bukan 6. Kira-kira Pak Gubernur mengacu pada surat yang mana ini untuk menyerahkan 6 distrik ini. Itu yang kita lihat ada kejanggalan di situ, dan surat penyerahan wilayah bawahan yang dikeluarkan oleh Ketua DPR Provinsi Papua Barat yang saat ini juga hadir dengan kita, itu 11 distrik, bukan 6. Untuk itu waktu penetapan Kabupaten Maybrat ini di gedung Nusantara I DPR-RI itu terjadi semacam surat dari Bupati Sorong itu menyerahkan 6 distrik, Gubernur Papua menyerahkan 6 distrik, Bupati Sorong Selatan menyerahkan 11 distrik, Ketua DPR Papua Barat menyerahkan 11 distrik. Jadi persoalan ini waktu itu Menteri Dalam Negeri setelah mengakhiri sidang itu dan menyampaikan kepada peserta sidang waktu itu bahwa setelah sidang ini ditetapkan dan nanti disahkan, Bupati Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan itu akan diberikan 1 surat perintah dari Menteri Dalam Negeri untuk memfasilitasi musyawarah Baperkam itu. Supaya menyangkut letak ibukota Kabupaten Maybrat ini berkedudukan dimana. Karena nyata-nyata Pasal 7 itu ibukota Kabupaten Maybrat itu di Kumurkek. Sementara proses awal seperti yang dijelaskan oleh Pak Wanane tadi semua surat keputusan itu menyebutkan ibukota Kabupaten Maybrat itu berkedudukan di Maybrat Distrik Aitinyo Utara Kampung Fategomi. Jadi ini, waktu itu setelah kami dari Jakarta ini kembali ke daerah kita tunggu di sana, ya, tidak ada surat perintah begitu dari pemerintah pusat untuk menunjuk salah satu bupati untuk menfasilitasi musyawarah ini. Karena kita di sana sudah tunggu-tunggu karena terlalu lama kita tunggu ini surat perintah dan undang-undang ini dibawa untuk ke presiden menandatangani. Dan ibukota itu tetap berada di Kumurkek. Masyarakat di sana, dalam hal ini masyarakat di Distrik Ayamaru dan Aitinyo yang merupakan mayoritas di sana mereka menuntut mereka tidak mau kalau Undang-Undang Pasal 7 itu mengatakan bahwa Ibukota Kabupaten Maybrat itu berada di Kumurkek, harus berada di titik tengah. Sampai saat ini pelantikan pejabat Maybrat tanggal 15 April itu setelah kita kembali di sana seperti yang tadi dijelaskan bahwa untuk supaya bijaksana itu penyelenggaraan pemerintah sementara itu berada di Sorong, bukan di Aimaru, bukan di Aitinyo bukan di Kumurkek. Jadi

57

karena proses selama ini menyangkut Ibukota Kabupaten Maybrat ini kita menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu harapan masyarakat di sana. Dan sementara ini penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maybrat itu berada di Sorong dan pejabat bupati dalam rangka 17 Agustus kemarin ini beliau melakukan kegiatan upacara 17 Agustus memang di Kumurkek, beliau lakukan di sana dan kita semua hadir pada saat upacara tanggal 17 Agustus itu, kita ada di sana. Sambil kita menunggu proses untuk Keputusan Mahkamah Konstitusi sebab kalau bupati melakukan kegiatan misalnya menyelengarakan pemerintahan di Kumurkek atau di Ayamaru atau di Aitinyo itu sudah menjadi soal lagi. Jadi pejabat bupati ini sangat bijak sekali untuk kegiatan pemerintahan untuk Kabupaten Maybrat ini sementara di Sorong dulu daripada nanti terjadi konflik di atas. Di atas maksudnya di Maybrat sana. Tadi kami selaku staf waktu itu Pak Wanane jadi bupati ada banyak ke tahapan-tahapan yang dilakukan dalam hal ini beliau persentasikan potensi wilayah, potensi sumber daya manusia kita di Maybrat di sana layak untuk Maybrat ini harus dijadikan satu kabupaten. Jadi kembali kepada persoalan menyangkut penyerahan wilayah bawahan. Bupati Sorong Selatan menyerahkan 11, Bupati Sorong menyerahkan 6, Gubernur Papua menyerahkan 6, Ketua DPR Provinsi Papua Barat menyerahkan 11. Jadi ini terjadi keberagaman dalam penyerahan wilayah bawahan ini. Penyerahan wilayah bawahan itu disebutkan juga, ibukota itu harus berkedudukan di Kumurkek. Surat bupati pun demikian, surat gubernur pun demikian dalam hal ini Bupati Sorong ya, yang saya maksudkan. Sementara Ketua DPR menyerahkan 11 distrik. Ibukota harus ada di segi tiga emas Distrik Aitinyo Utara Kampung Fategomi itu. Demikian yang kami jelaskan. 334. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H. Baik, terima kasih. Apa ada pertanyaan? Ada dari DPRD, silakan. 335. PEMDA TERKAIT: JIMMY AJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Baik, Saudara Saksi Ahli, yang saya mau tanyakan, dari pembicaraan tadi itu semua apakah Kumurkek itu tidak termasuk Maybrat, menurut pendapat Saudara? 336. AHLI DARI PEMOHON: YULIANUS ANTOH, S.H., M.SI( AHLI HUKUM ADAT) Kumurkek itu pada prinsipnya karena itu wilayah Maybrat dalam hal ini suku besar Maybrat. Kita melihat dari proses daripada kabupaten ini tadi dijelaskan Pak John Wanane tahapan dalam proses kabupaten

58

ini banyak surat keputusan-surat keputusan yang menunjukkan ibukota itu harus berada di Aitinyo Utara, berada di titik tengah. Dari sisi transportasi kenyataan real yang ada di sana kalau ibukota itu berada di Kumurkek akses ekonomi masyarakat Maybrat itu menjadi sulit, pasar itu jauh, arang yang ada di Ayamaru di sini pergi ke sana itu sudah jauh sekali, biaya transportasinya tinggi sekali. 337.

KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H. Oke, Pak. Tadi pertanyaannya itu saja, apakah termasuk apa tidak. Masih ada lagi, Pak? Cukup?

338. PEMDA TERKAIT: JIMMY AJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Cukup. 339. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H. Cukup. Baik, Pak Akil? Ya, Pak Akil mau tanya ke pemerintah. 340. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Yang pertama ini Pak, kepada pejabat bupatinya ya, itu kebijakan untuk berkantor di Sorong itu atas inisiatif sendiri atau memang atas dasar koordinasi dengan pertimbangan bahwa di Kumurkek itu memang belum ada sesuatu yang bisa menunjang berjalannya pemerintahan. 341. PEMDA TERKAIT: DRS. BERNARD SADRIN. MM. (PEJABAT BUPATI KABUPATEN MAYBRAT) Terima kasih Pak, dapat kami jelaskan bahwa peresmian dan pelantikan pejabat Bupati Kabupaten Maybrat diselenggarakan pada 15 April dimana sumber–sumber daya yang terkait dengan penetapan APBN dan APBD telah dilakukan sehingga pertimbangan-pertimbangan dari aspek waktu yang diatur dalam ketentuan perundangan bahwa masa menjabat bupati 1 tahun kemudian dengan 4 tugas pokok yang sangat cukup berat sehingga atas dasar kesepakatan bersama Bupati Induk Bapak Bupati Sorong kami menyepakati untuk berkantor sementara di sana sambil juga menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi tentang gugatan dari para Pemohon yang ada. Jadi itu Pak. Kemudian arus informasi, kemudian penata layanan administrasi pemerintahan sementara di situ, karena memang di sana belum ada sarana sumberdaya yang respersentaif begitu untuk menunjang tugastugas pemerintahan dalam rangka menyelesaikan empat tugas pokok yang terkait yang harus dikerjakan oleh seorang pejabat bupati.

59

342. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Oke, artinya kalau ibukotanya di Aitinyo Utara itu memang menunjang untuk bisa berkantor di sana? Ini pengamatan fisik saja secara langsung, tidak ada kepentingan apa-apa. 343. PEMDA TERKAIT: DRS. BERNARD SADRIN. MM. (PEJABAT BUPATI KABUPATEN MAYBRAT) Ya, fisik memang di tik tengah Pak, jadi memang saya hanya mendukung kalau dilihat dari itu, artinya kalau melihat dari substansi pemekaran suatu daerah otonom baru, artinya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, kemudian memang kas biaya yang harus dibebankan, yang dipikul oleh masyarakat artinya dari substansi pemekaran suatu daerah otonom saya pikir titik itu sangat representatif, begitu menurut saya. Sangat representatif dari sektor jasa, mobilitas penduduk, pertumbuhan daerah, pertumbuhan ekonomi, makro ekonomi, saya lihat sangat representatif (...) 344. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Kalau sekarang penduduk Kabupaten Maybrat itu dekat ke Sorong? Urusan administrasinya? Ini kan administrasi pemerintahan Kabupaten Maybrat itu sudah ada (...) 345. PEMDA TERKAIT: DRS. BERNARD SADRIN. MM. (PEJABAT BUPATI KABUPATEN MAYBRAT) Dia dekat dengan kabupaten induk, yang dari tugas-tugas, urusan wajib sementara ini masih ada di Kabupaten Sorong Selatan artinya dari aspek de facto maupun de jure sebenarnya wilayah Maybrat ini ada di Kabupaten Sorong Selatan, jadi ini lebih dekat. 346. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Begini, dia kan pemekaran dari Sorong Selatan? 347. PEMDA TERKAIT: DRS. BERNARD SADRIN. MM. (PEJABAT BUPATI KABUPATEN MAYBRAT) Betul. 348. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Tapi Saudara berkantor di Kabupaten Sorong, kan begitu?

60

349. PEMDA TERKAIT: DRS. BERNARD SADRIN. MM. (PEJABAT BUPATI KABUPATEN MAYBRAT) Iya. 350. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Yang pertanyaannya lebih dekat dari Maybrat ini ke Sorong ataukah masyarakat yang sebagian besar di wilayah Maybrat ini ke Kumurkek? 351. PEMDA TERKAIT: DRS. BERNARD SADRIN. MM. (PEJABAT BUPATI KABUPATEN MAYBRAT) Ya dekat ke Sorong Pak, dari wilayah titik tengah ini, segitiga emas yang disebutkan oleh para saksi maupun saksi ahli tadi dari keterangan Ketua DPRD Papua Barat, ya itu memang dekat, Pak. Dekat ke arah Sorong Selatan maupun ke wilayah Sorong. Karena kemarin hanya pertimbangan ketentuan perundangan di mana satu daerah otonom baru yang baru dimekarkan seperti Sorong Selatan belum mencapai cukup umur sehingga dikembalikan lagi ke Kabupaten Sorong untuk dimekarkan, itu saja akhirnya yang menjadi persoalan pelik dari penyerahan daerah bawahan. Tapi kalau dilihat dari aspek de jure, de facto sebenarnya wilayah Maybrat yang ada sekarang, jadi kabupaten ini adanya di (...) 352. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ini kan begini Pak, kalau cakupan wilayah berdasarkan ketentuan undang-undang, Kabupaten Maybrat ini sebagian dari wilayah dari Kabupaten Sorong, bukan Sorong Selatan, ini de jure-nya. 353. PEMDA TERKAIT: DRS. BERNARD SADRIN. MM. (PEJABAT BUPATI KABUPATEN MAYBRAT) Betul. 354. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Sebelas distrik ini. Artinya dia sebenarnya pemekarannya dari Kabupaten Sorong, kan begitu. 355. PEMDA TERKAIT: DRS. BERNARD SADRIN. MM. (PEJABAT BUPATI KABUPATEN MAYBRAT) Betul, tapi de facto-nya, Pak.

61

356. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ya, de facto-nya wilayahnya masuk Sorong Selatan. Kan itu persoalannya. 357. PEMDA TERKAIT: DRS. BERNARD SADRIN. MM. (PEJABAT BUPATI KABUPATEN MAYBRAT) Betul, Pak. 358. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Oke, kita hanya ingin tahu saja ini soal aspek kedekatan, pemekaran itu kan mempercepat proses kesejahteraan, mendekatkan pelayanan publik, memotong biaya tinggi, kan begitu. 359. PEMDA TERKAIT: DRS. BERNARD SADRIN. MM. (PEJABAT BUPATI KABUPATEN MAYBRAT) Betul. 360. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Nah, kalau dihadapkan dengan kondisi seperti ini apa yang menjadi cita-cita mendekatkan pelayanan kepada publik itu terwujud atau tidak menurut Bapak sebagai kepala daerah kalau di Kumurkek itu? 361. PEMDA TERKAIT: DRS. BERNARD SADRIN. MM. (PEJABAT BUPATI KABUPATEN MAYBRAT) Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang saya sudah siapkan dalam bentuk tertulis mohon diizinkan nanti akan saya sampaikan beberapa kendala yang dihadapi juga itu nanti saya sampaikan secara tertulis saya sudah siapkan. Dan memang kami harapkan untuk keputusan ini lebih cepat supaya apalagi daerah situ menurut informasi kemarin kami konsultasi untuk penataan tata ruang, tata ruang wilayah di Departemen PU, katanya daerah konservasi dia masuk, kawasan ini masuk kawasan konservasi, mulai dari Tamrau sampai di Aifat ini. Jadi memang space-nya susah untuk dikembangkan dari aspek konservasi atau penataan tata ruang untuk penempatan perkantoran dan lainnya. Jadi memang kami cukup menghadapi kendala dalam koordinasi dengan urusan pemerintah untuk tata ruang ini Pak.

62

362. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Baik, dari DPRD Kabupaten Sorong ada, Pak? Tidak ada ya? Kalau Pemerintah Daerah Kabupaten Sorongnya? Ada? Saudara jabatannya apa, Pak? Mohon maaf. 363. PEMDA TERKAIT: TOS WONATABA (PEMDA SORONG) Saya mantan Sekda, Pak. Mantan Sekda Kabupaten Sorong kebetulan Pak bupati tidak sempat hadir dan beliau mempercayakan saya untuk hadir dalam (....) 364. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Nah, ini pertanyaan Bapak selaku aparatur pemerintah saja. 365. PEMDA TERKAIT: YOS WONATABA (PEMDA SORONG) Iya, Pak. 366. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Dari aspek yang digambarkan oleh pejabat bupati tadi, dari kepentingan kabupaten induk bagaimana? Apa lebih baik di Kumurkek atau di mana, begitu lho. Supaya cepat begitu, Pak. 367. PEMDA TERKAIT: YOS WONATABA (PEMDA SORONG) Jadi pada saat setelah pelantikan di Departemen Dalam Negeri sekaligus penandatanganan prasasti mengenai peresmian Kabupaten Maybrat dan Tamrau atas anjuran Pak Bupati Sorong, bupati kabupaten induk beliau menyarankan supaya kepada kedua pejabat Bupati Maybrat dan Tamrau ini secepatnya berada di ibukota kabupaten masing-masing supaya secepatnya penyelenggaraan pemerintahan di sana dapat dilakukan. Dan untuk membantu mereka di dalam mempersiapkan administrasi dan sebagainya kami mempunyai itikad baik membantu mereka untuk menyiapkan dua buah ruangan dengan catatan segala sesuatunya diurus sambil tetap berkoordinasi dengan kami dan secepatnya kedua pejabat ini harus berada di Kumurkek, karena memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 ini karena ibukotanya ada di Kumurkek dan di Fep, makanya kami anjurkan supaya secepatnya berada di sana untuk (...) 368. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

63

Itu kita tahu Pak, kita tahu sudah. Ini dari kenyataan, kenyataan sebenarnya bukan secepatnya, wajib itu. Langsung berada di ibukota kabupaten, bupatinya kan harus di situ, dong. Tapi kan kenyataannya tidak, ternyata berada di Sorong. Problemnya adalah karena memang tidak ada apa-apa di Kumurkek itu. Nah, sekarang kan persoalannya adalah di Aitiyo Utara, kan persoalannya di situ. Kira-kira kalau tidak di Kumurkek ini bukan dari sisi yuridisnya maksudnya, dari kepentingan pelayanan pemerintahan, dari efektifitas pemerintahannya, lebih memungkinkan di Aitiyo Utara atau di Kumurkek? Bapak kan bupati induknya, kalau anaknya melarat tidak mungkin dibiar-biarin, tiga tahun loh kewajiban Bapak di sini, masih ada menurut undang-undang. 369. PEMDA TERKAIT: YOS WONATABA (PEMDA SORONG) Jadi kalau kami dari pemerintahan Kabupaten Sorong tergantung itikad baik, karena segala sesuatunya sudah diatur di dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2009 mengenai pembentukan Kabupaten Maybrat dan Tamrau, tergantung dari kedua penjabat ini karena itu sudah dipercayakan oleh pemerintah. 370. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Begini Pak, pelantikan atau penunjukan pejabat bupati itu harus disertai dengan penyerahan aset dan personil, itu sudah dilakukan? 371. PEMDA TERKAIT: YOS WONATABA (PEMDA SORONG) Sudah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat atas usul dari kami, Pak. 372. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Nah, berapa personil yang sudah diserahkan? 373. PEMDA TERKAIT: YOS WONATABA (PEMDA SORONG) Untuk Kabupaten Tamrau 200-an lebih. 374. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Ndak, Tamrau tidak ada masalah ya. 375. PEMDA TERKAIT: YOS WONATABA (PEMDA SORONG) Dan untuk Kabupaten Maybrat 160.

64

376. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Itu masih berkantor di Sorong semua, kan? 377. PEMDA TERKAIT: YOS WONATABA (PEMDA SORONG) Ya, sementara ini masih menunggu fasilitas yang akan secepatnya dibangun berdasarkan empat tugas pokok yang diserahkan kepada penjabat bupati. 378. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Sudah ada alokasi di APBD? 379. PEMDA TERKAIT: YOS WONATABA (PEMDA SORONG) Sudah. Artinya untuk sementara ini Pak, untuk sementara ini dana nominal yang diserahkan berdasarkan keputusan bupati juga keputusan DPRD itu sudah ada, dapat digunakan untuk menunjang kelancaran pemerintahan. 380. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Tapi belum dalam bentuk pembangunan fisik kali, baru dana penunjang pelaksanaan pemerintahan. Jadi kalau pembangunan fisiknya kan harus pembangunan gedung, pembentukan dinas-dinas baru, dan segala macam untuk melaksanakan empat kewenangan wajib tadi, ndak mudah juga itu, Pak. Belum lagi pegawainya mau pindah ke sana tidak yang 200 orang. Ada rumahnya tidak? Itu problemnya lagi itu. Pasti juga ndak mau itu. Nah, artinya jujur saja, kita tidak aspek yuridis, kalau yuridis kita tahu apapun harus dilaksanakan di Kumurkek tapi dari faktanya, dari kepentingan rakyat di Maybrat itu, itu lebih bermanfaat yang mana. Itu kan Republik Indonesia juga, itu dari kabupaten induk kira-kira. Nanti saya mau tanya DPR-nya, DPRD Provinsi, supaya cepatlah, begitu. Kan, Bapak-bapak selalu bilang menunggu Mahkamah Konstitusi, padahal kami sih tidak ada kewajiban kalau Bapak tidak bawa ke sini, kira-kira ini, atau kalau Bapak tidak bisa jawab karena itu kebijakan bupati ya silakan saja. 381. PEMDA TERKAIT: YOS WONATABA (PEMDA SORONG) Ya saya pikir itu kebijakan Pak Bupati kalau nanti beliau mau dihadirkan dalam pertemuan ini juga boleh, untuk diberikan penjelasan.

65

382. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Saya geser ke DPR Pak, Provinsi, yang jujur saja Pak ngomongnya. 383. PEMDA TERKAIT: JIMMY IJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Baik, terima kasih, saya putra asli Maybrat mengetahui persoalan Maybrat dari tiga kelompok, sebenarnya ini suku-suku ini Aifat Aitinyo dan Ayumaru dari Maybrat, oleh karena itu dari pertanyaan tadi saya jujur katakan tadi lupa dijelaskan oleh para saksi, ibukota dari Aifat ini sudah bergeser dua kali, satu kali dari Fiuk pindah ke Kumurkek lalu dari Kumurkek pindah ke Airwasi. Persoalannya tidak ada air bersih, itu pindah, yang berikut kalau tadi dilihat untuk menunjang pelaksanaan itu Fategomi yang tadi dimaksud itu tidak hanya Fategomi hanya jarak kirakira 7 km, ada lagi kampung yang namanya Jutmao, lalu kemudian 3 km lagi ada Kambuaya yang ada bandara, situ ini mempunyai fasilitas perumahan-fasilitas penduduk yang sebenarnya masih layak untuk dipakai untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan kabupaten ini dibandingkan dengan Kumurkek, kalau Kumurkek hanya ada 1 sekolah SD yaitu SD YPK yang peninggalan yang tidak bisa dipakai, kantor camatnya pun juga sudah hancur-hancur tidak bisa dipakai, lalu riilnya Kumurkek itu masuk dalam kawasan konservasi yang tidak mungkin lagi bisa dikembangkan. Untuk itu dalam pertemuan dengan 2 pihak ini kami jelaskan untuk di (....), ini ada contoh kasus, Kabupaten Sorong Selatan menurut undangundang pembentukannya itu ibukota berkedudukan di Terminabuan tetapi faktanya sekarang seluruh fasilitas pemerintahan tidak dibangun di Terminabuan, dibangun di titik tengah, yaitu antara di Kampung Keyen dan Kampung Singuir termasuk sampai ke Muswaren. Jadi ini diterima oleh masyarakat. Nah, sekarang kembali sebenarnya yang kami harapkan waktu itu adalah Menteri Dalam Negeri mengambil inisiatif untuk mempertemukan dua pihak ini Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan termasuk pemerintah provinsi dan DPRD provinsi kita bersama-sama membicarakan tidak usah merubah lagi nama ibukota yang telah ditetapkan oleh undang-undang karena itu akan menjadi masalah, tinggal pelaksanaan pembangunannya kita geser ke titik tengah dan kebetulan ibu kami berasal dari suku Aifat itu dan ayah saya dari Aitinyo, jadi saya mempertemukan dua pihak ini dan membicarakan dan sudah mereka terima, cuma ada kekhawatiran karena teman-teman melakukan gugatan ini ke Mahkamah Konstitusi. Tadinya kami berharap ini diselesaikan di luar pemerintah, kita sepakati bersama supaya seperti yang pernah terjadi di Sorong Selatan. Begitu juga ada contoh kasus di Kabupaten Seram Timur dan Seram Barat juga begitu soal ibukota, tadinya menjadi masalah tetapi disepakati untuk pembangunannya yang sekarang berjalan, begitu. Saya pikir mungkin itu

66

yang bisa kami harapkan bahwa Mahkamah bisa menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil itu. Ada dua kemungkinan, pemerintah kita harapkan untuk mengajukan usul perubahan terhadap undang-undang ini supaya tidak menjadi masalah di tengah masyarakat daripada kami, apalagi saya wakil rakyat dan dipilih mayoritas dari daerah Maybrat berbicara dan kemudian diklaim atau dituding sebagai pembohong di tengah masyarakat, berkali-kali inisiatif kami lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Tawaran kami ibukota tetap di tidak usah dirubah nama Kumurkek itu karena itu sudah undang-undang, tinggal pelaksanaan pemerintahan digeser pembangunannya ke titik tengah. Sekarang tinggal kemauan Gubernur Bupati Sorong sebagai kabupaten induk dan Bupati Maybrat. Masyarakat tinggal difasilitasi apalagi ada kepala-kepala suku yang hadir di sini. Kalau Bapak-bapak tidak menyelesaikan persoalan ini secara adat bubarkan saja kabupaten itu, supaya tidak menjadi masalah bagi kami, kami sebagai wakil rakyat apa yang harus saya sampaikan sudah kami akomodir, sudah bicarakan, memfasilitasi beberapakali pertemuan, begitu. Jadi sekali lagi bahwa Kumurkek tidak memenuhi syarat untuk menjadi ibukota, demikian juga Fategomi tentu juga tidak memenuhi syarat, cuma saya ada kelebihan sedikit Fategomi dan beberapa kampung terdekatnya itu ada bangunanbangunan yang memungkinkan untuk bisa dipakai dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan sementara waktu. 384. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Oke, kalau terjadi pemindahan dari aspek konflik sosial? 385. PEMDA TERKAIT: JIMMY IJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Ya, soal konflik itu sudah kami perkirakan bahwa tentu pasti ada konflik tetapi bahwa tadi kita lihat bahwa akses masuk sampai ke Kumurkek pada masyarakat Aifat itu sangat tergantung pada dua daerah ini yaitu Aitinyo dan Ayamaru. Tentu mereka sangat berhitung untuk melakukan hal-hal yang destruktif, memang beberapakali ancaman tetapi itu juga tidak terbukti, tidak terjadi. Yang justru terjadi nyata itu pada saat kunjungan Komisi II yang kunjungan kedua kali itu, mereka disandera oleh masyarakat Ayamaru dan Aitinyo di Bandara Kambuaya tadi itu. Danrem memanggil kami sebagai Ketua DPRD untuk duduk bicara soal masalah ini sehingga tawaran kami itu adalah tidak usah merubah nama ibukota tetap Kumurkek tetapi pelaksanaannya digeser ke titik tengah, dibangun bersama, dan dalam hal ini harus ada jiwa besar pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran dari APBD Provinsi untuk membantu dalam rangka penyelesaian masalah ini. Kalau tidak, kalau pun diputuskan bahwa tuntutan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi tetap saja pasti ada masalah di bawah.

67

386. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Oke, terima kasih, cukup. 387. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL Minta klarifikasi dari Kumurkek digeser ke tengah, artinya namanya masih Kumurkek tetapi nyatanya tidak di situ, ya yang Anda maksud? 388. PEMDA TERKAIT: JIMMY IJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Bisa diterima, karena pelaksanannya tidak persis di Fategomi nya, jadi posisi fategomi disini (…) 389. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL Kalau Fategomi dan Timorkek itu berapa jauh kilometernya ? 390. PEMDA TERKAIT: JIMMY IJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Fategomi ke Timorkek sekitar 25 km. 391. PEMDA TERKAIT: DRS. BERNARD SADRIN. MM. (PEJABAT BUPATI KABUPATEN MAYBRAT) Saya perlu tambahkan, jadi dari Fategomi itu ke Kumurkek namanya itu sekitar 25-26 kilometer, begitupun dari Aitinyo naik 20 km sekitar itu, jadi rata-rata itu 20 km kalau di titik tengah yang dimaksudkan itu, jadi aksesnya bisa sesuai aspirasi masyarakat lah. Tetapi saya ini karena pemerintah jadi saya bicara sesuai dengan ketentuan yang ada tetapi kondisi riil memang seperti itu, kalau mau lihat titik tengah itu karena memang rata-rata dari (…) 392. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL Kalau pakai alat transportasi itu 20 km berapa jam? 393. PEMDA TERKAIT: DRS. BERNARD SADRIN. MM. (PEJABAT BUPATI KABUPATEN MAYBRAT) Itu kalau 20 km kemana, Pak?

68

394. PEMDA TERKAIT: JIMMY IJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Dari titik tengah ke Kumurkek. 395. PEMDA TERKAIT: DRS. BERNARD SADRIN. MM. (PEJABAT BUPATI KABUPATEN MAYBRAT) Kalau dari itu waktu itu saya coba itu sekitar kalau dari Ayamaru sampai di titik tengah ini sekitar 50 km atau 40 km lah. 396. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL Kalau transportasi darat berapa jam? 397. PEMDA TERKAIT: DRS. BERNARD SADRIN. MM. (PEJABAT BUPATI KABUPATEN MAYBRAT)

Sorry, sorry ya, jadi sekitar 50 menit dari Ayamaru. 398. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL Oh, 50 menit bukan 50 kg. 399. PEMDA TERKAIT: DRS. BERNARD SADRIN. MM. (PEJABAT BUPATI KABUPATEN MAYBRAT) Karena total perjalanan karena saya sementara ini berkediaman di Ayamaru saya sementara ini di Ayamaru, jadi saya sewaktu-waktu monitoring melakukan kunjungan kerja begitu, kalau sampai di Kumurkek itu sekitar kurang lebih 2 jam, tetapi kalau di titik tengah itu kurang lebih sekitar 50 menitlah, begitupun dari Aitinyo termasuk beberapa distrik di sekitar danau itu. 400. HAKIM KONSTITUSI: DR. HARJONO, S.H., M.CL Baik, terima kasih. Kasihan itu saksinya berdiri terus. Silakan duduk, Pak. 401. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H. Baik, terima kasih kasihan berdiri terus itu, ahlinya silakan duduk Pak jadi yang ahlinya duduk dulu, ya. Bapak akan tanya ke siapa, Pak Arsyad?

69

402. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Ya, Saudara Ketua DPRD Provinsi, tadi ide itu bahwa tetap apa yang tertulis dalam undang-undang bahwa ibukota di Maybrat ini berkedudukan di Kumurkek itu tetapi riilnya, nyatanya itu adalah di tempat lain. Apakah ide solusi ini sudah disampaikan ke Mendagri atau sudah dikumpulkan semua diundang masyarakat adat, tokoh – tokoh masyarakat, mantan bupati ini dibicarakan ini, sebab saya lihat tadi pernyataan terakhirnya sekalipun ini permohonan ini dibatalkan atau ditolak tetapi juga menimbulkan satu problema permasalahan. Nah, apakah ide yang Saudara lemparkan itu penyelesaian solusinya itu sudah pernah mereka-mereka diundang, bahkan ini dilibatkan pengacaranya mungkin terhadap kepala-kepala suku untuk membicarakan masalah ini. Saya rasa tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan saja bicara, pertemuan, supaya mendapatkan kata kesepakatan musyawarah damai tidak ada lagi demo-demoan. Pernah tidak ide ini dilemparkan atau difasilitasi oleh Mendagri, oleh Pemerintah atau DPR? Nah, ini coba dijawab ini. 403. PEMDA TERKAIT: JIMMY IJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Terima kasih, Majelis Hakim yang terhormat. Jadi soal ide ini memang kami lebih tekankan kepada kelompok Aifat yang begitu ngotot agar ibukota tetap di Kumurkek. Sudah kami jelaskan terus terang dari semua ini mungkin saya yang paling diancam, kenapa tidak memihak kepada mereka. Saya mengatakan bahwa tugas kami ini memfasilitasi menyelesaikan masalah dan menjelaskan itu melalui beberapa media, di koran lokal di daerah itu sudah kami jelaskan dan ditulis secara gamblang ide ini, itu pun kami menunggu respon balik atau tanggapan dari pihak yang bertikai, tidak ada yang menanggapi, artinya kesimpulan kami bahwa ide tawaran itu diterima. Sayangnya tindak lanjut ini tidak dilakukan andaikata DPRD punya pos anggaran untuk menyelesaikan persoalan seperti ini kami lakukan ada di eksekutif, seharusnya gubernur mengambil langkah-langkah itu supaya kita duduk bersama bicarakan supaya selesai ini persoalan, bahkan menteri dalam negeri sendiripun pasca putusan sidang DPR RI itu sudah menyampaikan melalui Dirjen Otda bahwa segera akan dilakukan pertemuan untuk penyelesaian konflik soal ibukota ini, salah satunya yaitu adalah didahului dengan musyawarah Baperkam itu. Itu atas sarannya mereka dari Departemen Dalam Negeri, begitu. Nah, jadi sosialisasi tentang pikiran dan tawaran solusi yang kami lakukan kadang-kadang kami lakukan dan itu sudah cukup. Karena melalui media, bahkan juga kami datang, terakhir pada saat mohon maaf karena sebagai Caleg saya berkampanye di Kampung Susumiuk yang jaraknya mungkin sekitar berapa kilo dari Kumurkek, Susumiuk? 13 kilo dari Kumurkek. Kampung Susumiuk ini masuk wilayahnya Suku Aifat ini.

70

Di tengah mayoritas masyarakat Aifat saya tawarkan gagasan ini bahwa untuk menyelesaikan konflik ini kita harus letakkan ibukota tetap sesuai dengan undang-undang yaitu di Kumurkek. Pelaksanaan pembangunnanya kita laksanakan pada titik tengah, contoh kasus adalah pada Kabupaten Sorong Selatan yang tidak jauh dari Kabupaten Maybrat, dan itu tidak ada yang membantah. Andaikata pada saat itu ada yang protes misalnya mungkin saya sudah tidak hadir di sini, begitu. Tidak ada yang membantah. Menurut hemat kami bahwa itu diterima. Terima kasih buat saran-saran tadi. 404. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Ini langkah-langkah ke solusi gubernur sudah ada tentang itu? 405. PEMDA TERKAIT: JIMMY IJIE DEMIAZIJIE (KETUA DPRD PAPUA BARAT) Sampai hari ini saya pikir belum ada, tapi sebaiknya ditanyakan kepada wakil gubernur yang hadir. Terima kasih. 406. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Mana Pak Wakil Gubernur? Mewakili Gubernur, ya? 407. PEMDA TERKAIT: DRS IDRIS ISKANDAR ALAM (ASISTEN I SEKDA PAPUA BARAT) Terima kasih Majelis yang kami muliakan. Mengenai pertanyaan bahwa apakah sudah ada solusi mengenai ini sebenarnya waktu ada pertemuan di Departemen Dalam Negeri antara Dirjen (….) 408. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Jadi kita tidak usah lagi kembali (…) 409. PEMDA TERKAIT: DRS IDRIS ISKANDAR ALAM (ASISTEN I SEKDA PAPUA BARAT) Sampai sekarang belum ada solusi. 410. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Nah, sekarang apakah itu tidak ada langkah-langkah upaya untuk itu? Sehingga dengan dasar demikian terjadi perdamaian, ya? Ada solusi, ada opsi pilihan, tetap menurut undang-undang kedudukannya apa itu Kumurkek tapi realitasnya de facto nyatanya bisa yaitu di Aitinyo Utara

71

atau dimana dan sebagainya. Kalau ini dikumpul saja ini tidak seberapa orang ini dikumpul tokoh-tokoh masyarakat. 411. PEMDA TERKAIT: DRS IDRIS ISKANDAR ALAM (ASISTEN I SEKDA PAPUA BARAT) Kami sarankan Majelis, mohon maaf kami sarankan sebaiknya ini dilaksanakan di Departemen Dalam Negeri Karena ini sudah menyangkut dari dua kabupaten, tiga kabupaten sama gubernur. 412. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Ini kan gubernur perpanjangan tangan dari pusat, bagaimana ini? 413. PEMDA TERKAIT: DRS IDRIS ISKANDAR ALAM (ASISTEN I SEKDA PAPUA BARAT) Kalau langkah-langkah untuk menyediakan (…) 414. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Kawal depan daripada pemerintah pusat Mendagri mendagri adalah gubernur. Nah, kenapa ini tidak dilakukan, nah itu. Sebab ini perlu Saudara pahami, ditolak pun permohonan ini juga menimbulkan satu permasalahan. Nah, bagaimana mencari solusi supaya hal semacam ini tidak terjadi, ini satu kesatuan bangsa, ya. Kita semua bersaudara, nah itu. Di sini lah peran pemerintah untuk melaksanakan itu, jadi kalau dengan dasar demikian apapun bunyinya nanti Putusan MK kalau itu ditolak atau tidak dapat diterima permohonan ini tetap menimbulkan masalah, sedangkan itu tentunya semuanya kita Mahkamah Konstitusi arah-arahnya tujuannya bagaimana? Perdamaian, keadilan, kesejahteraan masyarakat, itu pikiran Mahkamah itu. Jadi barangkali Saudara mengambil inisiatif, ide, solusi yang dikemukakan ini ditawarkan kepada kepala suku yang notabene sangat ngotot untuk tidak berkedudukan di Kumurkek, itu apa. Mohon maaf ya berat sekali menghafal, 3x saya hafal, 3x juga saya lupa itu ibukotanya itu, ya. 415. PEMDA TERKAIT: DRS IDRIS ISKANDAR ALAM (ASISTEN I SEKDA PAPUA BARAT) Mohon maaf. kami tambahkan. Jadi formasi ini baru kali ini kami dengarkan di sini mengenai informasi ini, bahwa ada jalan pemecahan seperti ini sehingga beberapa waktu lalu memang jelas belum ada solusi tentang ini, namun dari segi dukungan terhadap itu, ini sebagai informasi bahwa dukungan dana itu sesuai dengan persyaratan peraturan yang ada, gubernur telah memberikannya. Kemudian dengan dana otsus gubernur

72

juga telah membagikan tetapi untuk daerah pemekaran itu ditetapkan nanti besarnya oleh kabupaten induk. Kemudian ada satu dana lagi yang namanya dana infrastruktur itu diberikan kepada daerah pemekaran dalam hal ini juga termasuk Maybrat sebesar 10 milyar sebagaimana tadi dijelaskan. Demikian, terima kasih. 416. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD., MD., S .H. Jadi karena memang baru dengar hari ini jadi memang ini belum diproses, tapi mungkin sesudah ini masih bisa dipikirkan kalau sebagai apa usulan yang bagus itu. Baiklah, saya kira hari ini sudah cukup, nanti nunggu pemberitahuan sidang berikutnya dari Kepaniteraan Mahkamah ini dan untuk ini sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.52 WIB

73