2009

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxp;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 128/PUU-VII/2009 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SENIN, 19 OKTOBER 2009

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 128/PUU-VII/2009 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMOHON Prof. Moenaf Hamid Regar.

ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Senin, 19 Oktober 2009, Pukul 13.00-13.45 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.

SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.

Ina Zuchriyah, S.H.

(Ketua ) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Pemohon: -

Prof. Moenaf Hamid Siregar

Kuasa Hukum Pemohon: - Fery Astuti, S.H. - Andrew. - Yakup.

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB 1.

KETUA: PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H. Sidang untuk Perkara Nomor 128/PUU-VII/2009 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, saya mempersilakan Saudara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu siapa saja yang hadir dalam persidangan ini, saya persilakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERY ASTUTI, S.H. Terima kasih Majelis Mahkamah Konstitusi. Pertama-tama saya mau memperkenakan diri nama saya Fery Astuti dari Kantor Marian and Patners selaku kuasa hukum dari Prof. Moenaf Hamid Regar Pemohon dari pengujian untuk Undang-Undang Pajak Penghasilan. Saya Fery Astuti dan di samping saya Pemohon langsung Prof. Moenaf Hamid Regar, di belakang saya ada Bapak Andrew dan Yakup asisten dari kantor kami. Sebelumnya saya minta maaf Majelis Konstitusi karena pada kesempatan sidang kali ini saya tidak memakai toga, mohon maaf memang persidangan kami yang pertama. Saya tidak mengetahui kalau harus memakai toga dan untuk persidangan berikutnya kami akan memenuhi aturan itu, terima kasih.

3.

KETUA: PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H. Ya baik, jadi untuk para kuasa hukum dan advokat yang sudah resmi mempunyai izin untuk melakukan kuasa untuk persidangan ini memang diwajibkan untuk memakai toga sebagaimana mestinya. Baiklah sekarang saya persilakan kepada Saudara Pemohon untuk menguraikan secara jelas tetapi singkat apa saja yang menjadi inti dari permohonan ini sehingga kami bisa memahaminya bilamana ada salah ketik atau ralat bisa juga disampaikan pada persidangan ini, kami persilakan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERY ASTUTI, S.H. Uraian akan langsung akan disampaikan oleh Pemohon untuk itu saya persilakan, Bapak Prof. Moenaf.

3

5.

PEMOHON: PROF. MOENAF HAMID REGAR

Assalamualaikum wr.wb.

Bapak-bapak hakim yang saya hormati, izinkan saya atas nama saya sendiri sebagai staf pengajar pada Universitas Sumatera Utara di bidang yang relevan yaitu pajak, akuntansi dan keuangan negara. Setelah mempelajari undang-undang sejak tahun 1983, perubahan yang dilakukan maka sejak itu saya sering memberikan tanggapan dan bahkan pada saat undang-undang itu masih dalam tahap sosialisasi, saya juga memberikan beberapa catatan. Tapi namun demikian hingga hari ini setelah kurang lebih 25 tahun tidak adapun catatan ataupun tanggapan terhadap apa yang saya uraikan dalam salah satu buku saya dan kemudian juga pada buku saya yang terakhir yang lebih jelas dan lebih tegas. Inti daripada masalah pajak yang saya anggap itu bertentangan dengan UUD 1945 adalah mengenai ketentuan pengertian daripada pajak yang disebutkan dalam undang-undang sendiri, “pajak adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara tanpa mengharapkan suatu imbalan dan daripada pemerintah secara langsung.” Berdasarkan ketentuan ini yang dimaksud dengan penyerahan kekayaaan itu adalah berdasarkan undang-undang sebagaimana juga disebutkan pada Pasal 23 UUD 1945 yang mengatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang. Interpretasi daripada ketentuan ini hampir tidak pernah ada kecuali kalau kita membaca beberapa literatur–literature di luar negeri maupun kesimpulankesimpulan daripada ahli. Jadi interpretasi dari pada Pasal 23 ini khususnya yang berhubungan dengan pajak penghasilan ialah bahwa objek pajak yaitu yang menjadi sasaran, subjek pajak yang bertanggungjawab untuk membayarnya, tarif pajak jumlah pajak yang dibayarkan serta sanksi dari pajak-pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Ternyata Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sudah 4 kali dirubah, tidak menganut atau tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan ini, oleh karena ternyata bahwa undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah, memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan, dan memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan terutama tarif pajak. Jadi oleh sebab itu saya sebagai seorang warga negara yang kebetulan juga mengajarkan masalah pajak ini, ini saya anggap tidak sesuai dengan UUD 1945. Dengan dasar itulah maka saya memohonkan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan bahwa beberapa ketentuan yang diuraikan selanjutnya dalam permohonan itu untuk di (….). Jadi saya ulangi kembali dengan ini saya bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa pasal-pasal serta ayat-ayat yang disebutkan dalam permohonan ini yang bertentangan

4

dengan Pasal 23A dan Pasal 38B, Pasal 28D UUD 1945, menyatakan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan agar memuat putusan tersebut dalam berita negara. Demikianlah penjelasan secara singkat dari saya sebagai Pemohon, terima kasih banyak. 6.

KETUA: PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H. Ya baik barangkali dari pengacaranya atau kuasanya akan menambahkan sesuatu, saya persilakan.

7.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERY ASTUTI, S.H. Terima kasih Majelis, inti daripada permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk melakukan pengujian untuk beberapa pasal di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan khususnya Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (7) Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1) Pasal 14 ayat (7) Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (2a), Pasal 17 ayat (2) huruf c, Pasal 17 ayat (2) huruf d, Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (1) huruf c, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) daripada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat daripada undang-undang sebelumnya bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar Pasal 23A dan Pasal 28D karena Pemohon berkeyakinan itu telah melanggar hak konstitusi dari pada Pemohon. Terima kasih Majelis.

8.

KETUA: PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H. Baik, jadi menurut Pemohon apa yang dimohonkan itu seharusnya diatur di dalam undang-undang begitu ya? Dan oleh sebab itu dianggap bertentangan dengan Pasal 23A, 23D ayat (1), 28G ayat (1) dan 28H ayat (4) ya? Sekarang pertanyaannya kalau itu nanti permohonannya katakanlah dibatalkan, artinya diterima dan kemudian pasal-pasal itu dinyatakan batal apakah kemudian bagaimana cara pemungutan pajak langsung diatur dalam undang-undang, begitu?

9.

PEMOHON: PROF. MOENAF HAMID REGAR Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap tahun DPR itu bersidang, membicarakan masalah mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan kalau kita lihat di negara-negara yang lain bahwa perubahan daripada undang-undang itu setiap tahun dapat dilakukan. Jadi oleh sebab itu sebetulnya setiap saat undang-undang tersebut dapat dirubah dan merubahnya itu saya rasa tidak memakan waktu yang cukup besar, cukup lama. Bila dapat dimaklumi hanya

5

sekedar memberikan wewenang itu kembali kepada DPR dan bukan ditetapkan oleh pemerintah ataupun dengan Peraturan Menteri Keuangan apalagi dengan Direktur Jenderal Pajak yang sebetulnya adalah pegawai negeri. Jadi oleh sebab itu saya melihat bahwa masalahnya sebetulnya untuk perubahannya itu tidak begitu besar, terima kasih Pak Hakim. 10.

KETUA: PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H. Ya, baik. Jadi, saya kira itu nanti kita akan pertimbangkan bahwa memang barangkali ada keterangan dari pemerintah maupun DPR ya? Mengapa hal itu harus dilakukan lewat suatu ketentuan perundangundangan yang lebih rendah dari pada undang-undang. Barangkali mungkin proses-proses, terutama undang-undang itu juga biasanya makan waktu lama. Kadang-kadang satu pasal dipermasalahkan tapi kemudian merembet ke pasal-pasal lain yang itu prosesnya barangkali juga panjang. Saya kita nanti juga akan menunggu jawaban-jawaban dari pemerintah tentang hal-hal demikian ini, ya? Kami persilakan barangkali Pak Hakim Akil.

11.

HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Saudara Pemohon ya, atau kuasanya. Soal legal standing ini dihubungkan dengan pasal yang dimintai pengujian, di sini Pemohon hanya menguraikan bahwa Pemohon itu adalah sebagai seorang pengajar. Jadi hubungan konstitusionalitas daripada pasal atau norma yang diminta diujikan itu dengan posisi Pemohon sebagai pengajar itu juga hanya tidak dijelaskan secara spesifik, hanya menyatakan bahwa Pemohon itu adalah pengajar di perguruan tinggi yang mengajari bidang studinya adalah hukum pajak. Ini apakah legal standingnya sudah memenuhi kerugian konstitusional? Itu yang pertama dulu, ini tolong dicatat karena berdasarkan Undang-undang Mahkamah Konstitusi itu hakim itu wajib memberikan nasihat yang juga harus dipertimbangkan dengan waktu tenggang 14 hari, kenapa? Dari pasal-pasal yang begitu banyak yang dimintakan uji materi itu susunannya juga tolong diperhatikan juga setelah Pasal 4 ayat (2) itu, Pasal 17 ayat (7), padahal dibawahnya ada Pasal 7 ayat (3) ini seharusnya setelah Pasal 4 itu, Pasal 7 ayat (3) dulu baru Pasal 17.Coba dilihat di halaman 12 mengenai petitumnya. Betul tidak? Atau sudah dirubah di sana?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERY ASTUTI, S.H. Terima kasih Majelis. Ini memang permohonan kita bikin seperti ini karena Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) yang kita minta untuk melakukan pengujian itu saling berkaitan. Maka kita susun dalam pendekatan begitu Majelis.

6

13.

HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Kalau itu yang menjadi alasan Saudara maka Pasal 4 ayat (2) keuntungan, ya tapi saya harus baca dari atas ya. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun daru luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, ayat (2) nya. Sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan dan badan lainnya. Ini kan tentu berbeda dengan pasal-pasal lain, karena pasal ini untuk menentukan objek kena pajak.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERY ASTUTI, S.H. Mohon maaf Majelis, kalau yang Pasal 4 ayat (2) huruf a itu berbunyi, “penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final. Huruf a penghasilan berupa bunga deposito sampai huruf e penghasilan tertentu lainnya. Mungkin yang tadi Majelis baca Pasal 4 ayat (1) huruf d poin 2.

15.

HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Pasal 4 ayat (2) penghasilan di bawah ini ya?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERY ASTUTI, S.H. Iya.

17.

HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Yang dikenai pajak bersifat final.

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERY ASTUTI, S.H. Ya.

19.

HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Itu semua ayatnya hapus?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERY ASTUTI, S.H. Ya.

7

21.

HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Semua normanya? Jadi Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai e itu?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERY ASTUTI, S.H. Iya Majelis.

23.

HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Yang diatur dengan Peraturan Pemerintah?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERY ASTUTI, S.H. Ya.

25.

HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Kemudian Pasal 17. Kita melihat dulu Pasal 17, karena ini uruturutan. Jadi kalau kenapa harus 17 dulu baru yang lain kan gitu? Pasal 17 ayat (7) dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana maksud tersebut kepada ayat (1). Pasal 4 ayat (2) itu dimintakan juga, tidak?

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERY ASTUTI, S.H. Kita mintakan untuk diajukan pengujian Pasal 4 ayat (2) itu berhubungan dengan Pasal 17 ayat (7).

27.

HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Pasal 4 ayat (2)

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERY ASTUTI, S.H. Iya.

29.

HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Tidak?

Dan tersebut pada (...) ayat (1).

Jadi Pasal 17 ayat (1) juga?

8

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERY ASTUTI, S.H. Di permohonan kami tidak menyebut pengujian untuk Pasal 17 ayat (1), kita mohonkan untuk Pasal 17 ayat (7) dan memang di Pasal 17 ayat (7) menyebut ada sepanjang pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1)

31.

HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Pasal 4 ayat (2) dalam Pasal 4 ayat (2) sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1), jadi memang tidak dimasukkan itu?

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERY ASTUTI, S.H. Tidak Majelis.

33.

HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Baik, kemudian itu yang berkenaan dengan pasal jadi ya terserah saja bahwa bolak-balik pasalnya itu, PP atau kepmen-nya yang sepanjang yang menyangkut Peraturan Pemerintah. Kemudian Keputusan Menteri, dan seterusnya, dan seterusnya sampai dengan Pasal 28 ayat (5) karena ini banyak sekali maka apakah kerugian konstitusional yang berkaitan dengan legal standing Pemohon ini hanya semata-mata dirugikan karena pengajar? Itu nanti penjelasannya karena legal standing itukan sudah jelas menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian kerugian konstitusionalnya apa, juga didasari atas putusan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi itu apakah kerugian konstitusional itu semata-mata hanya karena Pemohon ini adalah seorang pengajar. Jadi ini kan harus bisa dijelaskan juga bahwa akibat daripada keputusan itu dikeluarkan dalam bentuk peraturan pemerintah atau keputusan menteri itu secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Pemohon sebagai warga negara, itu saya kira sangat penting karena legal standing ini menjadi dasar untuk bisa masuk ke dalam materi daripada permohonan ini. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 23A itu dasar daripada pemungutan pajak itu memang harus dengan undang-undang tetapi dalam peraturan perundang-undangan kita, kita juga mengikuti tata urutan tentang peraturan perundang-undangan baik dalam praktik ketatanegaraan maupun di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Suatu undang-undang kalau secara tegas di dalam rumusan pasal mendelegasikan itu dalam bentuk peraturan yang lebih rendah itu menurut Undang-Undang Nomor 10 dibolehkan saja. Jadi ini juga maksud saya harus alasan-alasan seperti itu harus bisa dimunculkan

9

agar kerugian konstitusionalnya secara spesifik itu bisa muncul apakah pendelegasian kewenangan seperti itu, itu juga menimbulkan kerugian atau tidak? Karena dalam menjalankan tata pemerintahan tentu tidak cukup hanya dengan undang-undang tetapi undang-undang itu bisa mendelegasikan kewenangan itu kepada peraturan yang lebih rendah, apakah yang dimaksud dengan Pasal 23A itu semua pungutan, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa yang sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 ini itu tidak bisa didelegasikan kepada peraturan yang lebih rendah. Jadi misalnya tentang wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, yang telah berusia 21 tahun, yang bertolak ke luar negeri, wajib membayar pajak, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Apakah itu harus disebutkan di sini di dalam undang-undang dan itu sesuatu norma yang tidak bisa didelegasikan? Misalnya wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, ketentuan mengenai—ayat (2)—pemungutan kriteria sifat dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini yang dalam uji norma atau konstitusionalitas normanya apakah delegasi dari kewenangan itu bisa diberikan tidak pada peraturan yang lebih rendah, itu saya kira perlu juga diuraikan di dalam permohonan ini agar hak-hak konstitusional Pemohon itu jelas, saya kira itu Pak. 34.

KETUA: PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H. Ya, baik jadi itu tolong diperhatikan. Jadi tentunya perlu ada semacam ilustrasi faktual bahwa ketika itu diatur dengan peraturan pemerintah atau secara potensial Saudara memang dirugikan, di sini apa argumentasi Anda? Ini semestinya harus ada. Jadi tentunya ketika itu diatur dengan undang-undang dan ketika itu diatur dengan Peraturan Pemerintah Anda keberatan karena itu bisa menimbulkan kerugian konstitusional. Apa itu? Bisa diberikan contoh bahwa kalau tidak diatur dengan Peraturan Pemerintah tentunya kami dan dengan undangundang itu saya terima karena itu tidak menimbulkan suatu kerugian konstitusional ini. Jadi problemnya barangkali terletak pada Peraturan Pemerintah itu sendiri. Jadi nanti tolong mungkin itu seandainya tidak, dengan demikian seandainya itu betul-betul bahwa dengan Peraturan Pemerintah itu ternyata merugikan Saudara itu kan ada tempatnya sendiri untuk menguji kebenaran peraturan pemerintahnya itu sendiri, ya tidak di Mahkamah di sini tentunya. Ini saya kira perlu dicatat barangkali bisa Saudara untuk menyempurnakan atau mungkin tidak ada keharusan tapi keharusan kami hanya ingin memberikan kontribusi di dalam memperjelas dan memperkuat argumentasi Anda kira-kira misalnya begitu. Saya persilakan kepada Bapak Hakim Arsyad Sanusi.

10

35.

HAKIM ANGGOTA: DR.H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM

Bismillahirrahmaanirrahim

Saudara Pemohon maupun kuasa Pemohon. Panel ini belum melihat di dalam posita maupun petitum Saudara itu alasan-alasan hukum sehingga Saudara menimbulkan satu kerugian apakah itu hak dan kewenangan Saudara merasa dirugikan, kerugian potensialkah, abstrak, konkret, dan faktual, itu satu tidak tergambar. Namun ingin saya mempertegas kembali, apakah Saudara khususnya prinsipal Pemohon ini sudah pernah memahami tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? Itu satu. Kalau itu tidak dipahami betul-betul di situ ada prinsip dan perundang-undangan ini mengenal apa yang dikatakan delegation dan delegatio wet geving, delegasi perundang-undangan. Jadi sekalipun disebut di dalam Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa harus diatur dengan undang-undang lalu undang-undang mendelegir penjabaran dari undang-undang ini tentu kan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, kemudian Putusan Presiden, Putusan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan ke Dirjen pajak, ini mengenal delegasi ini. Dan ini tidak tergambar di sini apa yang dikemukakan tadi bahwa selama hal itu tidak dipahami maka selamanya itu juga bahwa seolah-olah permohonan ini kan hanya straight secara letter, secara leksikalnya menyatakan Bahwa ini, pajak penghasilan ini harus diatur dengan undang-undang, ‘kan begitu. Bahwa karena kami selaku wajib pajak kita membayar pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah, Menteri Keuangan, Dirjen Pajak. Jadi persoalan regulasi saja, persoalan pengaturan, itu satu. Yang kedua, perubahan yang keempat daripada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 dengan sampai tahun 2008 ini dan berlakunya 1 Januari 2009 itu apakah Saudara ada di sana nampak satu hal yang merugikan Saudara? Saudara kemukakan tadi bahwa Undang-Undang Pajak ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 ini sudah empat kali berubah. Iya? Betul? Betul Saudara? Undang-undang ini sudah berapa kali berubah? 36.

PEMOHON: PROF. MOENAF HAMID REGAR

Suara tidak terdengar karena tidak memencet mic. 37.

HAKIM ANGGOTA: DR.H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Ya, Undang-Undang Nomor 36, 2008?

11

38.

PEMOHON: PROF. MOENAF HAMID REGAR

Suara tidak terdengar karena tidak memencet mic. 39.

HAKIM ANGGOTA: DR.H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Iya, lalu kemudian berlakunya 1 Januari 2009, lalu pengaturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini juga mengatur Pasal 4 ayat (2) yang Saudara mohonkan itu, juga Pasal 17 ayat (7). Nah di sini kelihatan Saudara di dalam alasan utamanya ada menimbulkan ketidakadilan yang sangat menyolok, nah dimana itu? Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini pengaturannya itu sudah jelas sekali, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan lain sebagainya, selama itu Saudara tidak memahami di dalam arti kata kita berbeda pendapat tentang itu, itu tidak tampak seolah-olah PP, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, yang berkaitan dengan pengaturan pajak penghasilan ini atau pajak keseluruhannya itu selama itu juga memandang ini adalah undang-undang ini invalid di dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Dirjen Pajak ini adalah invalid. Coba Saudara kemukakan alasan itu, apa itu?

40.

PEMOHON: PROF. MOENAF HAMID REGAR Ya pertama-tama sebetulnya kembali kepada dasar daripada pengenaan pajak. Dimana-mana kita lihat di dunia ini bahwa pengenaan daripada pajak itu didasarkan atas undang-undang dimana pengertian undang-undang itu adalah persetujuan daripada rakyat. Pada zamannya Soekarno ini tetap berlaku tetapi tidak dilaksanakan karena pada waktu itu Undang-Undang Pajak itu ditetapkan oleh kalau tidak pemerintah itu dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Jadi kalau kita lihat sekarang (...)

41.

HAKIM ANGGOTA: DR.H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Jadi begini Saudara, apakah Saudara memahami tentang delegasi perundang-undangan?

42.

PEMOHON: PROF. MOENAF HAMID REGAR Saya memahami.

43.

HAKIM ANGGOTA: DR.H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Nah, kalau ketidakadilannya?

memahami

lalu

bagaimana,

dimana

titik

12

44.

PEMOHON: PROF. MOENAF HAMID REGAR Ketidakadilannya karena pajak itu harus ditentukan dengan undang-undang, tidak bisa dengan peraturan yang lebih rendah. Pengertian pajak itu adalah objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak. Ini mutlak harus ditetapkan dengan undang-undang, jadi kalau Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, apalagi peraturan daripada Dirjen Pajak menentukan tarif pajak itu adalah bertentangan (....)

45.

HAKIM ANGGOTA: DR.H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Sekarang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 itu diatur apa? Di situ mengatur subjek pajak, mengatur objek pajak, mengatur tarif pajak.

46.

PEMOHON: PROF. MOENAF HAMID REGAR Tidak bisa dia mengatur tarif pajak itu harus mutlak dengan undang-undang, ini kelihatannya memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan ataupun Dirjen Pajak, tarif pajak, itu pada pasal (...)

47.

HAKIM ANGGOTA: DR.H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Nah baik, kalau Saudara mengenal delegasi perundang-undangan apakah itu keliru?

48.

PEMOHON: PROF. MOENAF HAMID REGAR Keliru kalau dikatakan ada yang bisa didelegasikan pelaksanaan, pedoman melaksanakan pajak itu dapat didelegasikan tetapi kalau untuk menentukan tarif pajak itu bagaimanapun juga itu tidak dapat didelegasikan, itu harus ditetapkan oleh undang-undang atau dengan persetujuan.

49.

HAKIM ANGGOTA: DR.H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Dari pajak (....)

50.

PEMOHON: PROF. MOENAF HAMID REGAR Bagaimana?

13

51.

HAKIM ANGGOTA: DR.H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Saudara minta juga dalam petitum Saudara itu? Bahwa itu bertentangan dengan undang-undang?

52.

KUASA HUKUM PEMOHON: FERY ASTUTI, S.H. Yang kita minta untuk dilakukan pengujian memang pasal-pasal yang menyangkut dengan tarif pajak Majelis.

53.

HAKIM ANGGOTA: DR.H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Iya benar, Saudara. Tapi itu semua adalah delegasi perundangundangan. Saudara katakan tadi delegasi perundang-undangan. Kalau delegasi perundang-undangan dimana invalidnya itu, keputusan itu? PP itu? Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen. Lalu selama ini apa yang dilakukan oleh wajib pajak di dalam pengenaan tarif pajak selama ini?

54.

PEMOHON: PROF. MOENAF HAMID REGAR Yang dilakukan wajib pajak adalah mengikuti undang-undang karena wajib pajak tidak tahu bahwa itu adalah salah. Jadi sebetulnya delegasi daripada undang-undang itu kepada peraturan yang lebih rendah, baik Peraturan Pemerintah, Menteri Keuangan, ataupun Dirjen Pajak adalah menyangkut bagaimana melaksanakan undang-undang bukan menetapkan inti daripada Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terdiri daripada tarif pajak terutama itu yang paling penting. Jadi beban pajak itu (...)

55.

HAKIM ANGGOTA: DR.H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Coba Saudara nanti renungkan kembali karena panel ini mengidentifisir permasalahan-permasalahan yang Saudara kemukakan, apakah posita permohonan Saudara itu sinkron dengan petitum yang Saudara minta. Terutama mengenai adanya, karena ini hanya regulasi saja. Saudara keberatan kalau itu PP, keberatan kalau Dirjen Pajak, keberatan kalau keputusan Menteri Keuangan, nah kaitkan dengan apa yang dikemukakan tadi disarankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang notabene sistem perundang-undangan kita itu mengenal adanya delegation, adanya delegasi, coba ini di-anu-kan. Justifikasi pembenarannya kalau semua Undang-Undang Dasar harus di-anu-kan dengan undang-undang menunggu semua permasalahan yang harus diatur dengan undang-undang itu tidak ada jalan pembangunan ini. Coba direnungkan semua itu. Jadi membiarkan semua wajib pajak itu

14

bebas karena ini menyalahi, tidak diatur dengan undang-undang. Jadi apa yang dulu-dulu terjadi, coba direnungkan kembali mengenai delegasi, ini penting. Sehingga Saudara punya permohonan ini betulbetul sesuai dengan posita dan petitum yang Saudara minta. Barangkali begitu Pak Ketua. 56.

KETUA: PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H. Ya jadi Saudara Pemohon, barangkali nanti juga harus melihat Pasal 20 UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Jadi kalau dua lembaga ini sudah setuju ya sudah sah apapun isinya. Dari sisi formil, dari proses-prosesnya itu. Ada kemungkinan memang, lalu ada pasal-pasal yang kalau dimasukan ke dalam undang-undang barangkali terlalu besar juga dan itu cukup didelegasilan, barangkai begitu ya? Oleh karena itu maka undang-undang seperti Undang-Undang Pokok Agraria, kok ada 44 Peraturan Pemerintahnya seharusnya dibuat dalam satu undang-undang ada kemungkinan ini juga termasuk begitu ya? Ada kemungkinan ini ya. Hanya Anda keberatan kalau masalah itu masuk ke dalam porsi Peraturan Pemerintah begitu ya? Ya, jadi ini kira-kira masalahnya sudah jelas ada di situ. Jadi Saudara keberatan itu masuk dalam porsi Peraturan Pemerintah, seharusnya dalam undang-undang. Sabab undang-undang sendiri tidak bisa memerintahkan undang-undang toh? Ya jadi tentunya kalau pasal ini harus diatur dengan undang-undang lain, masak begitu. Undang-undang ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, biasanya di dalam ketentuan perundangundangan begitu, tidak memerintahkan kepada peraturan perundangundangan yang lain. Ya, ini kebiasaannya begitu ya. Jadi saya kira sudah jelas semua masukan-masukan yang atau pendapat para hakim yang ada di sini barangkali Saudara bisa mencernakan, memilah, memilih dimasukan terserah tidak juga terserah itu semua tergantung kepada Pemohon ya. Jadi, saya kira sudah cukup ya? apa ada yang perlu dikemukakan lagi? Saya persilakan

57.

PEMOHON: PROF. MOENAF HAMID REGAR Sedikit Pak Hakim mengenai hak konstitusional saya yang sebetulnya sebagai staf pengajar dan juga sebagai warga negara yang membayar pajak. Sebagai staf pengajar saya mempunyai kedudukan adalah untuk memberikan suatu ilmu kepada para mahasiswa yang didasar atas keyakinan, kebenaran daripada yang saya anggap benar. Saya mencoba menyampaikan ini kepada mahasiswa.

15

Jadi selama ini saya akhirnya seperti berkhianat karena saya memberikan kuliah yang menurut keyakinan saya itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ini yang pertama dan yang kedua kalau mengenai kerugian sebagai warga negara ada beberapa contoh pengenaan pajak yang tidak wajar oleh karena orang yang kaya itu kelihatannya dikenakan pajak dengan tarif yang sama dengan orang yang berpenghasilan kecil. Inilah sebagai tambahan daripada argumentasi, terima kasih Pak. 58.

KETUA: PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H. Baik dari pengacara ada yang perlu dikemukakan? Cukup? Ya, saya kira cukup persidangan ini dan dengan demikian Saudara diberi kesempatan selama tenggang waktu 14 hari atau 2 minggu paling lama ya untuk apabila ada perbaikan dan setelah diperbaiki apabila ada penyempurnaan silakan menyempurnakan ya, dan ini diberi kesempatan kepada saudara selama 2 minggu atau 14 hari sejak hari ini ya? Dengan demikian maka pemeriksaan pendahuluan saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB

16