MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 0 8 / PMK.08/ 2009 TENTANG PENJUALAN SLTRAT UTANG NEGARA DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI MENTERI KEUANGAN,
Menirnbang
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal9 Undang-Undang Nomor 24
tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan dalam menyelenggarakan pengelolaan Surat Utang Negara dapat melakukan penjualan Surat Utang Negara tanpa lelang; b. bahwa penjualan Surat Utang Negara tanpa lelang dapat dilakukan dengan cara private placement di pasar perdana dalam negeri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Ut-ang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Dalam Negeri; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236); 2. Keputusan Presiden Nomor 20/ P Tahun 2005;
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENJUALAN
SURAT UTANG NEGARA DENGAN CARA PLACEMENT DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI.
PRIVATE
BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai masa berlakunya. 2. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
MEN'TERI KEUANGAN REPLIBI-IK INDONESIA
3. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. 4. Pasar Perdana Dalam Negeri adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara di dalam negeri untuk pertama kali. 5. Private Placement adalah kegiatan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Pihak, dengan ketentuan dan persyaratan (terns and conditions) Surat Utang Negara sesuai kesepakatan. 6. Pihak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing di manapun mereka bertempat tinggal, perusahaan atau usaha bersama baik Indonesia maupun asing d i manapun mereka berkedudukan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Pemerintah Daerah dan/atau Dealer Utama. 7. Dealer Utama adalah Bank atau Perusahaan Efek yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Sistem Dealer Utarna. 8. Imbal Hasil (Yield) adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun. 9. Setelmen adalah penyelesaian transaksi Surat Utang Negara yang . terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan Surat Utang Negara. 10.Hari Kerja adalah hari dirnana operasi sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia. .
(1) Penjualan Surat Utang Negara dengan cara Private Placement diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan. (2) Penyelenggaraan penjualan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Utang Negara. BAB I1 TUJUAN PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT
Penjualan Surat Utang Negara dengan cara Private Placement dilakukan antara lain dengan tujuan sebagai berikut:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
a. memenuhi target pembiayaan Surat Berharga Negara netto tahun anggaran berjalan; b. mendapatkan sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang terbaik pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi terutama pada saat kondisi pasar sedang bergejolak; c. melakukan dan/atau
diversifikasi instrumen Surat
Utang
Negara;
d. memperluas basis investor. BAB I11 KETENTUAN DAN PERSYARATAN
(1) Setiap Pihak dapat me~rlbeliSurat Utang Negara dengan cara Private Placement.
(2) Pembelian Surat Utang Negara dengan cara Private Placement oleh Pihak selain Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Pemerintah Daerah dan Dealer Utama hanya dapat dilakukan melalui Dealer Utama. (3) Pembelian Surat Utang Negara dengan cara Private Placement oleh Bank Indonesia, Lembaga Penjarnin Simpanan dan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui Dealer Utama atau tanpa melalui Dealer Utama.
. .
(1) Dealer Utama dapat membeli Surat Utang Negara dengan cara Private Placement baik untuk dan atas nama sendiri, maupun untuk dan atas nama Pihak.
(2) Dalam ha1 Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Pemerintah Daerah melakukan pembelian Surat Utang Negara dengan cara Private Placement tanpa melalui Dealer Utama, pembelian Surat Utang Negara hanya untuk dan atas nama sendiri. (3) Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang Negara dengan cara Private Placement hanya untuk Surat Perbendaharaan Negara.
(1) Penyampaian penawaran pembelian Surat Utang Negara oleh Dealer Utama baik untuk dan atas nama sendiri maupun untuk atas nama Pihak adalah minimal sebesar dan Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untuk 1 (satu) seri.
MENTERI KEUANGAN REPUBI-IK INDONESIA
(2) Penyampaian penawaran pembelian Surat Utang Negara oleh Pemerintah Daerah tanpa melalui Dealer Utama adalah minimal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk 1 (satu) seri. (3) Penyampaian penawaran pembelian Surat Utang Negara oleh Bank Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan tanpa melalui Dealer Utama, adalah minimal Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untuk 1(satu) seri.
(1) Pembelian Surat Utang Negara dengan cara Private Placement dilakukan dengan mengajukan penawaran kepada Menteri Keuangan dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi: a. surat penawaran pembelian yang disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara dengan menggunakan formulir surat penawaran sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini; b. surat pernyataan dari pejabat yang berwenang mengenai ketersediaan dana untuk melakukan pembelian Surat Utang Negara dengan cara Private Placement, sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I1 Peraturan Menteri Keuangan ini. c. surat kuasa untuk melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan mengenai ketentuan dan persyaratan (terns and conditions) Surat Utang Negara, dalam ha1 pejabat yang berwenang berhalangan untuk melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan, dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I11 Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Penawaran pembelian Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. jenis Surat Utang Negara (Obligasi Negara dan/atau Surat Perbendaharaan Negara); b. status Surat Utang Negara (dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan); c. volume; d. jatuh tempo; e. kupon atau tanpa kupon; f. Imbal Hasil (Yield) atau harga;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
g. besaran kupon, dalam ha1 Surat Utang Negara dengan kupon; dan h. tanggal Setelmen. (3) Tata cara penjualan Surat Utang Negara dengan cara Private Placement diatur sebagaimana dalarn Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
(1) Penawaran pembelian Surat Utang Negara yang diajukan oleh Pihak akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Utang Negara dalam waktu selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penawaran pembelian. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembahasan lebih lanjut antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Utang Negara dengan Pihak atau berupa penolakan atas penawaran pembelian Surat Utang Negara oleh Pihak. (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain jenis Surat Utang Negara, jatuh tempo, volume, harga, dan tanggal setelmen. (4) Penolakan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: a. tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6; b. kepentingan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara; c. kondisi pasar Surat Utang Negara; dan/atau d. posisi kas Pemerintah.
(5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pihak melalui surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. BAB IV PENYELESAIAN PELAKSANAAN PENUALAN SURAT UTANG NEGARA DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT
(1) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang berwenang untuk dan atas nama Menteri Keuangan: a. menetapkan hasil penjualan sesuai dengan dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
b. menandatangani dokumen ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) Surat Utang Negara, atau addendum ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) Surat Utang Negara serta surat-surat kepada agen penatausahaan, kliring, dan setelmen serta agen pembayar bunga dan pokok Surat Utang Negara. (2) Dalam ha1 Direktur Jenderal Pengelolaan Utang berhalangan, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk dan atas narna Menteri Keuangan. Pasall0 Penetapan hasil penjualan Surat Utang Negara dengan cara Private Placement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa menerirna seluruh, menerima sebagian, atau menolak seluruh penawaran pembelian Surat Utang Negara yang disampaikan.
Setelmen Penjualan Surat Utang Negsa dengan cara Private Placement dilakukan paling cepat 2 (dua) Hari Kerja (T+2)dan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja (T+5), setelah tanggal kesepakatan. Pasd 12 Ketentuan teknis pelaksanaan Setelrnen penjualan Surat Utang Negara dengan cara Private Placement mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Dalam ha1 pembelian Surat Utang Negara dengan cara Private Placement dilakukan oleh Dealer Utama baik untuk dan atas nama sendiri maupun untuk dan atas nama Pihak, Dealer Utarna bertanggungjawab melaksanakan kewajiban terkait pelaksanaan Setelmen. Pasal 14 (1) Dalam ha1 Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama tidak menyerahkan dana sampai dengan batas akhir tanggal Setelmen, penjualan Surat Utang Negara dengan cara Private Placement dinyatakan batal. (2) Dalam hal Deder Utama tidak melaksanakan kewajiban terkait pelaksanaan Setelrnen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang melaporkan wanprestasi Dealer Utama tersebut kepada otoritas di bidang pasar modal dan/atau otoritas di bidang perbankan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 15 ) Pengumuman hasil penjualan Surat Utang Negara dengan cara Private Placement kepada publik dan otoritas di bidang pasar modal dilakukan pada tanggal Setelmen. (2) Pengumurnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya meliputi: a. volume; b. seri Surat Utang Negara; c. tingkat bunga (kupon)/Imbal Hasil (Yield) atau harga; dan d. tanggal jatuh tempo. BAB V KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta F pada tanggal 2 9 Januar i 2 0 0 9 MENTERI ImUANGAN ttd.
Salinan sesuai Kepala Biro U u.b. ~e~alaQ&$J
SRI MULYANI INDRkWATI
I-ElVJ U A L A l V
mJLUi1,
u1AlVb
LVEbfil=
DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Contoh Surat Penawaran Pembelian (KOP SURAT INSTITUSI/PERUSAHAAN)
Tempat, [tanggal, bulan, tahun] Kepada Yth. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Gedung A.A. Maramis I1 Lantai 3 J1. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710 Perihal: Penawaran Pembelian Surat Utang Negara dengan cara Private Placement di Pasar Perdana Dalam Negeri Bersama surat ini kami (nama institusi/perusahaan) mengajukan penawaran pembelian Surat Utang Negara (SUN) dengan cara Private Placement di Pasar Perdana Dalam Negeri. Adapun rincian penawaran kami adalah sebagai berikut: : (Surat Perbendaharaan Negara/ Fixed Rate/ Variable Rate/ Zero Jenis SUN C O U ~ *(diisi O ~ sesuai ) denganjenis SUN yang dikehendaki) : (Diperdagangkan/Tidak diperdagangkan) +(diisisesuai dengan status SUN yang Status SUN dikehendaki)
Volume : Rp ... Jatuh Tempo : dd-mm-yyyy Imbal Hasil (Yield) : ...% atau Harga : ... % Besaran Kupon : ...% Tanggal Setelmen : dd-mm-yyyy Rincian penawaran sebagaimana tersebut di atas tidak bersifat final dan kami se'tuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya kami bersedia untuk mematuhi segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Dalam Negeri. Demikian kami sampaikan dan atas perkenan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. [tanda tangan] (Surat ini ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama Pihak sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku pada h~titusi/~erusahaan,disertai stempel institusi/ perusahaan (apabila ada))
[Nama Jabatan]
Tembusan: Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. MENTERI I(EUANGAN ttd.
SRI MULYANI INDRAWAT1
LAMPIRAN 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 0 8 /PMK.08/2009 TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Contoh Surat Pernyataan
(KOP SURAT INSTITUSI/PERUSAHAAN) Surat Pernyataan Pada hari ini, ... tanggal ... bertempat di ... , (nama) bertindak selaku (jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (institusi/perusahaan), berkedudukan di (alamat), dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia untuk mematuhi segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Dalam Negeri dan telah menyediakan dana untuk pembelian Surat Utang Negara dengan cara Private Placement di Pasar Perdana Dalam Negeri sesuai dengan penawaran yang kami sampaikan. (Surat ini ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas narna Pihak sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku pada institusi/perusahaan, disertai stempel institusi/perusahaan (apabila adaN
.
Nama Pejabat yang berwenang
Tanda tangan
MENTERI ICEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRkIWATI
1 L.....I
"IY
LA.
L.*LAY*L*.*
..L"'.."L7r.LV
NOMOR 0 8 /PMK.08/2009 TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DENGAN CARA PRlVATE PLACEMENT Dl PASAR PERDANA DALAM NEGERI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Contoh Surat Kuasa SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN DAN/ATAU MENANDATANGANI DOKUMEN KESEPAKATAN
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Alamat kantor : memberi kuasa kepada : Nama Jabatan Alamat kantor : Telepon kantor: Faksimili untuk dan atas nama (institusi/perusahaan) melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain mengenai ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) Surat Utang Negara, dalam rangka penjualan Surat Utang Negara dengan cara Private Placement. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di ... Pada tanggal ...
Penerima Kuasa [tanda tangan] [Nama] Uabatan]
(Surat Kuasa ini ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama Pihak sesuai oeraturanlketentuan vang berlaku pada institusil perusahaan, disertai stempel instltusil pe;usahaan (apabila ada))
. -
Pemberi Kuasa [tanda tangan] [Nama] Uaba tan]
MENTERI ImUANGAN ttd. Salinan sesuai d e n ! &
a
SRI MULYANI INDRkIWATI
LAMPIRAN IV
.--... MENTERI KEUANGAN REPUBI-IK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 0 8 /PMK.08/2009 TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI
TATACARA PELAKSANAAN PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI
1. Pihak menyampaikan surat penawaran pembelian kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara setiap hari kerja, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, yang dilampiri: a. surat pernyataan dari pejabat yang berwenang mengenai pernyataan untuk mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Dalam Negeri, serta pernyataan ketersediaan dana untuk pembelian SUN; b. surat kuasa untuk melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain mengenai ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN, dalam ha1 pejabat yang berwenang berhalangan untuk melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan.
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat SUN akan menindaklanjuti dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat penawaran pembelian.
3. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada butir 2 dapat berupa pembahasan lebih lanjut atau penolakan terhadap penawaran pembelian SUN, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dalam ha1 tindak lanjut berupa pembahasan terhadap penawaran pembelian SUN, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat SUN akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak baik secara lisan maupun tertulis mengenai jadwal pembahasan. b. Dalam ha1 tindak lanjut berupa penolakan terhadap penawaran pembelian SUN, maka pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak akan disampaikan melalui surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. 4. Dalam pelaksanaan pembahasan, Pihak diwakili oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembahasan dan menandatangani hasil pembahasan atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa.
5. Hasil pembahasan antara Pihak dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat SUN ditindaklanjuti dengan:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
a. Penandatanganan dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain mengenai ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SLTN oleh pejabat yang mewakili Pihak dan pejabat yang mewakili Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dalam ha1 penawaran pembelian diterima seluruhnya atau diterima sebagian; atau b. Penyampaian surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang kepada Pihak mengenai penolakan penawaran pembelian, dalam ha1 tidak terjadi kesepakatan antara Pihak dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
6. Hasil penjualan SUN sesuai dengan dokumen kesepakatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan. 7. Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam butir 5 huruf a dan ketetapan hasil penjualan SUN sebagaimana dimaksud dalam butir 6 disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat SUN kepada Pihak. 8. Ketetapan hasil penjualan SUN sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dan dokumen ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN, atau addendum ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN serta surat-surat terkait penjualan SUN dengan cara Private Placement yang telah ditandatangani Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai agen penatausahaan, lcliring, dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok SUN.
9. Hasil penjualan SUN dengan cara Private Placement diumumkan kepada publik dan otoritas di bidang pasar modal pada tanggal Setelmen.
Salinan sesuai d e n g w Kepala Biro U u.b.
2
MENTERI ICEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWAT1
