KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI NOMOR : 682/KPTS/DIR/2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI Menimbang :
a. bahwa dalam rangka untuk mencapai VISI dan MISI Perum Perhutani dan sesuai dengan paradigma baru Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan menjadi penting dan strategis sehingga perlu dimaknai, diwadahi dan difasilitasi serta dilaksanakan; b. bahwa pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dilakukan dalam suatu sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM); c. bahwa untuk mempercepat dan fleksibilitas pelaksanaan PHBM perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Direksi Perum Perhuntani Nomor 268/KPTS/DIR/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus); d. bahwa berhubung dengan butir a sampai dengan c tersebut perlu menetapkan Prosedur Kerja Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani.
Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi; 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani); 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2005 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan dalam rangka Social Forestry; 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kecil Menanam Dewasa Memanen; 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Kegiatan Kerjasama Usaha Perum Perhutani dalam Kawasan Hutan; 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Kampanye Indonesia Menanam; 10. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 1837/KPTS/DIR/1996 tentang Penetapan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Hutan;
11. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 849/KPTS/DIR/1999 tentang Pedoman Pengkajian Desa Secara Partisipatif. Memperhatikan :
Surat Plt. Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 126/CSLH/Dir/Tgl. 01 Juni 2009 perihal Agenda Bahan Rapat Dewan Pengawas dan Direksi. MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Pengelolaan Sumberdaya Hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan dan kawasan hutan, serta perlindungan sumberdaya hutan dan konservasi alam. 2. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. 3. Desa Hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan. 4. Masyarakat Desa Hutan (MDH) adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya. 5. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan. 6. Koperasi Masyarakat Desa Hutan (KMDH) adalah koperasi yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat desa hutan. 7. Pihak yang berkepentingan (stakeholder) adalah pihak-pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yaitu Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Donor. 8. Pengkajian Desa Partisipatif adalah metode kajian terhadap kondisi desa dan masyarakat melalui proses pembelajaran bersama, guna memberdayakan masyarakat desa yang bersangkutan, agar memahami kondisi desa dan kehidupannya, sehingga mereka dapat berperan langsung dalam pembuatan rencana dan tindakan secara partisipatif. 9. Perencanaan Partisipatif adalah kegiatan merencanakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan
10.
11.
12.
13.
14. 15. 16.
17. 18.
19.
20.
berdasarkan hasil pengkajian desa partisipatif dan kondisi sumberdaya hutan dan lingkungan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan berdasarkan hasil pengkajian desa partisipatif dan kondisi sumberdaya hutan dan lingkungan. Berbagi adalah pembagian peran antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan lahan (tanah dan atau ruang), waktu, dan pengelolaan kegiatan. Faktor produksi adalah semua unsur masukan produksi berupa lahan, tenaga kerja, teknologi dan atau modal, yang dapat mendukung terjadinya proses produksi sampai menghasilkan keluaran produksi dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Pola tanam adalah kegiatan reboisasi hutan yang dapat dikembangkan untuk penganekaragaman jenis, pengaturan jarak tanam, penyesuaian waktu dengan memperhatikan aspek silvikultur dengan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yaitu suatu indeks yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikator utama yaitu daya beli, kesehatan, dan pendidikan. Sinergitas adalah hubungan kerja antar lintas sektoral (hubungan kerja antar dinas/instansi terkait) untuk menghasilkan dampak positif yang lebih besar. Kawasan Hutan Pangkuan Desa (KHPD) adalah kawasan hutan negara yang secara administratif masuk wilayah desa. Tanggung jawab sosial Perusahaan (corporate social responsibility) adalah kepekaan dari rasa tanggung jawab Perusahaan terhadap kesejahteraan, intelektual, kesehatan, dan spiritual masyarakat desa hutan. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran. Pemberdayaan masyarakat desa hutan adalah tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas masyarakat desa hutan mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memehuni kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki. Kelola sosial adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis antara Perum Perhutani dengan karyawan, pekerja, masyarakat, dan pihak lain dalam rangka pengelolaan hutan lestari. Biaya kelola sosial adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kegiatan sosial
BAB II JIWA DAN PRINSIP DASAR Pasal 2 (1)
Jiwa PHBM adalah kesediaan Perusahaan, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk berbagi dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat sesuai kaidah-kaidah sebagai berikut: 1) Keseimbangan : ekologi, sosial dan ekonomi. 2) Kesesuaian : kultur dan budaya setempat. 3) Keselarasan : pembangunan wilayah/daerah. 4) Keberlanjutan : fungsi dan manfaat SDH. 5) Kesetaraan : peran dan resiko.
(2)
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat merupakan kebijaka Perum Perhutani yang menjiwai strategi, struktur dan budaya perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Pasal 3
Prinsip dasar dalam PHBM adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Prinsip keadilan dan demokratis Prinsip keterbukaan dan kebersamaan Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami Prinsip kejelasan hak dan kewajiban Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan Prinsip kerjasama kelembagaan Prinsip perencanaan partisipatif Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur Prinsip Perusahaan sebagai fasilitator Prinsip kesesuaian pengelolaan dan karakteristik wilayah
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 (1)
(2)
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan arahan pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional dan profesional guna mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat bertujuan untuk : a. Meningkatkan tanggung jawab Perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan. b. Meningkatkan peran Perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. c. Memperluas akses masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. d. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan. e. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder. f. Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat desa hutan mandiri yang mendukung terciptanya hutan lestari. g. Mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang diukur dengan IPM melalui 3 (tiga) indikator utama, yaitu tingkat daya beli, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan.
BAB IV PERSYARATAN PELAKSANAAN PHBM Pasal 5 PHBM dapat dilaksanakan dengan baik jika :
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pemahaman yang utuh terhadap konsep PHBM dan kesiapan pola pikir (mindset) pada semua jajaran Perum Perhutani dan jajaran LMDH untuk melaksanakannya. Desa dengan Kawasan Hutan Pangkuan Desanya (KHPD). Pengkajian Desa secara Partisipatif (PDP) atau metode lain yang bersifat partisipatif. Pertemuan dan pendampingan yang intensif. Kelembagaan masyarakat desa hutan. Aturan-aturan yang bersifat mengikat. Usaha produktif dan atau sharing (bagi hasil). Peran dan kerjasama antar pihak.
BAB V RUANG LINGKUP Pasal 6 (1)
(2)
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan berbasis Desa Hutan dengan ruang lingkup di dalam dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilaksanakan dengan tidak mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah perusahaan.
BAB IV STRATEGI PHBM Pasal 7 (1)
Meningkatkan pemahaman PHBM kepada jajaran perum Perhutani melalui peningkatan kapasitas dan kualitas SDM. (2) Menerapkan Perencanaan Desa Partisipatif (PDP) atau metode yang lain yang dilaksanakan bersama masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan secara konsisten dan konsekuen di seluruh KHPD. (3) Mengintegrasikan hasil PDP dalam sistem perencanaan sumberdaya hutan. (4) Menselaraskan pengelolaan sumberdaya hutan dengan pembangunan wilayah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. (5) Penguatan kelembagaan LMDH difokuskan pada masyarakat desa htuan yang melakukan aktivitas pengelolaan hutan secara langsung. (6) Penguatan ekonomi masyarakat desa hutan melalui pendirian lembaga ekonomi (koperasi). (7) Kegiatan pengelolaan hutan dikerjasamakan dengan LMDH, koperasi masyarakat desa hutan dan atau pihak lain yang berkepentingan. (8) Menetapkan biaya kelola sosial secara proporsional dan memanfaatkannya secara efisien dan efektif. (9) Meningkatkan peran LMDH dalam kegiatan perlindungan sumberdaya hutan. (10) Meningkatkan peran Pusdiklat SDM Perum Perhutani untuk memperkuat kapasitas kelola sosial jajaran Perum Perhutani.
BAB VII PENYUSUNAN RENCANA PHBM Pasal 8
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan secara terintegrasi dan terpadu mulai dari inventarisasi sumberdaya hutan pada penataan pertama dan atau penataan ulang, atau pada saat dilakukan penyusunan rencana tahunan, sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku. Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan bersama antara Perusahaan dengan masyarakat desa hutan melalui perencanaan partisipatif atau dengan pihak lain bila diperlukan. Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat pada saat kegiatan penataan hutan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Perencanaan Hutan (KSPH) diintegrasikan ke dalam buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) atau nama lain yang akan ditetapkan kemudian. Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat pada saat Penyusunan Rencana Teknik Tahunan dikoordinasikan oleh Administratur/KKPH dalam bentuk Rencana Usaha Tahunan (RUT) atau nama lain yang akan ditetapkan kemudian. Dalam kondisi khusus penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan.
BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 9 (1)
(2)
Perusahaan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Unit untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di tingkat Unit, dan kepada Administratur/Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (Adm/KKPH) untuk pelaksanaannya di tingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan. Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi : a. Bersama masyarakat desa hutan dan atau pihak yang berkepentingan menetapkan nilai dan proporsi berbagi hasil kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. b. Menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan masyarakat desa hutan dan atau pihak yang berkepentingan dalam rangka Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. c. Mengambil langkah yang diperlukan untuk pengembangan dan pencapaian tujuan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.
BAB IX PELAKSANAAN PHBM Pasal 10 (1)
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya dan berbagi yagn meliputi pemanfaatan lahan dan atau ruang, pemanfaatan waktu pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial (Social Responcibility). Dalam setiap pengelolaan hutan disusun program yang dapat dikerjasamakan dengan MDH, antara lain: Bidang Perencanaan, Pembinaan SDH, Produksi, Pemasaran dan Industri, Keamanan Hutan, Keuangan dan SDM.
(2)
Seluruh bidang di Perum Perhutani mendukung pelaksanaan PHBM sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB X KETENTUAN BERBAGI Pasal 11 (1)
(2)
(3)
(4)
Nilai dan proporsi berbagi dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (Perusahaan, Masyarakat, Desa Hutan, Pihak yang berkepentingan). Nilai dan proporsi berbagi seperti dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan oleh Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan atau Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan dengan Pihak yang berkepentingan pada saat penyusunan rencana. Penetapan mengenai nilai dan proporsi berbagi seperti dimaksud pada ayat (2) di atas, dituangkan dalam Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat antara Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan atau Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan dengan pihak yang berkepentingan. Ketentuan mengenai berbagi secara rinci diatur dalam aturan tersendiri.
BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 12 (1)
(2)
Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, berhak : a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi bersama Perum Perhutani. b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya. c. Memperoleh fasilitas dari Perum Perhutani dan atau Pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian. Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berkewajiban : a. Menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya bersama Perum Perhutani. b. Memberikan kontribusi faktor produksi. c. Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh Perum Perhutani dan atau Pihak yang berkepentingan. d. Mengamankan sumberdaya hutan dan proses pemanenan hasil hutan. Pasal 13
(1)
Perum Perhutani dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, berhak: a. Menyusun rencana kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi bersama MDH. b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya. c. Memperoleh dukungan Masyarakat Desa Hutan dalam perlindungan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
(2)
Perum Perhutani dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, berkewajiban: a. Memfasilitasi masyarakat desa hutan dalam proses penyusunan rencana monitoring dan evaluasi. b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana Perum Perhutani. c. Mempersiapkan sistem, struktur dan budaya Perum Perhutani yang kondusif. d. Bekerjasama dengan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan. e. Melakukan kegiatan penguatan kelembagaan berupa pelatihan, pendampingan dan fasilitas kepada masyarakat desa hutan. Pasal 14
Hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan lainnya secara rinci diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
BAB XII ANGGARAN DAN BIAYA Pasal 15 1.
2.
Anggaran dan biaya untuk melaksanakan PHBM menjadi beban bersama secara proporsional antara Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan atau pihak yang berkepentingan. Anggaran biaya PHBM untuk pihak Perum Perhutani dianggarkan dalam RKAP.
BAB XIII SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 16 Kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) yang dilaksanakan secara konsisten dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Supervisi, dilaksanakan dalam rangka pembinaan sumberdaya manusia untuk mencapai kapasitas, kapabilitas, mentalitas yang tangguh bagi pelaksanaan PHBM dilaksanakan setiap saat oleh segenap jajaran pimpinan Perum Perhutani kepada bawahannya. 2. Monitoring dilakukan dalam rangka pendampingan, pengawalan dan pengamatan atas pelaksanaan PHBM. Monitoring dilaksanakan secara terus menerus oleh semua jajaran Perum Perhutani, LMDH, LSM dan para pihak yang berkepentingan minimal 3 (tiga) bulan sekali tanpa memberi skor. 3. Evaluasi dilaksanakan petugas Perhutani bersama LMDH dengan maksud untuk mengetahui pencapaian PHBM dengan cara membandingkan antara pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan PHBM yang berlaku. Evaluasi dilaksanakan secara periodik oleh Administratur/KKPH pada bulan Maret-April. Evaluasi oleh Unit dilaksanakan pada bulan Mei-Juli dan oleh Direksi pada bulan Agustus-Oktober. 4. Pelaporan dimaksud untuk mendokumentasikan dan merekomendasikan perkembangan yang dilakukan dari hasil supervisi, monitoring dan evaluasi.
5.
6.
7. 8.
Obyek SMEP meliputi kondisi Biofisik lingkungan dan perkembangan LMDH, kesungguhan Administratur/KKPH, Asper/KBKPH, KRPH serta Mandor dalam melaksanakan PHBM. Output dari kegiatan SMEP terhadap perkembangan LMDH akan didapatkan klasifikasi LMDH Pemula, Muda, Madya, Mandiri. Klasifikasi LMDH ini diatur dengan pedoman tersendiri. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan proses pembinaan sebagai bagian dari proses penilaian kinerja Administratur dan LMDH. Ketentuan buti 1 sampai 6 tersebut di atas diatur tersendiri. Pasal 17
Keberhasilan PHBM diukur dampaknya terhadap : 1. 2. 3.
Perbaikan biofisik lingkungan berupa keberhasilan reboisasi, perbaikan fungsi lingkungan, dan penurunan gangguan keamanan hutan selama 5 (lima) tahun terakhir. Aspek sosial berupa peningkatan pendidikan, kesehatan, jejaring kelembagaan, dan tingkat keharmonisan antara petugas Perum Perhutani dengan masyarakat. Aspek ekonomi berupa peningkatan usaha produktif dan daya beli masyarakat.
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN/TAMBAHAN Pasal 18 (1)
(2)
Dengan diberlakukannya Keputusan Direksi ini, semua ketentuan mengenai Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yang telah diberlakukan di lingkungan Perusahaan, disesuaikan dengan jiwa dan semangat sesuai dengan Keputusan ini. Ketentuan-ketentuan dari Keputusan Direksi ini diatur dan dijabarkan lebih lanjut masing-masing Unit dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 (1)
(2)
Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus) dinyatakan tidak berlaku lagi. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya.
Ditetapkan di Tanggal
: JAKARTA : 31 Desember 2009
Direktur Utama, ttd UPIK ROSALINA WASRINI NIP. 130 875 594
SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Segenap Anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani Segenap Anggota Direksi Perum Perhutani Deputi Direktur Pengembangan Strategik dan Transformasi Perusahaan Kepala Satuan Pengawas Intern Segenap Kepala Unit Perum Perhutani Kepala Pusat Penelitian & Pengembangan Perhutani Kepala Pusat Pendidikan & Latihan SDM Perhutani Segenap Asdir Arsip
Dikutip oleh ARuPA dari versi copyan Keputusan.
