ffiffiii.f'-Hsgs SALINAN
PERATURANMENTERTKEUANGAN NOMOR i 761PMK.01/2009 TENTANG PEDOMA}-IPENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMENKEUANGAN
DEPARTEMENKEUANCAN REPUBLIKINDONESIA 2009
I
|lltd,.tx#
[email protected]'-*ai-hei,.d,.Li.-g)sj,;.{b!-:.l.i,Lij..l.i..il.-:..gl-.,!.9...:*.''..'".P'*||:c.,',iu.dl..': I
MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NoMoR 76/PMK.01 /20as TENTANG PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMENKEUANGAN MENTERI KEUANGAN, Menimbang
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan, dilaksanakan penataan tatalaksana, organisasi, bidang di penyempurnaan dan dankepegawaian; b. bahwa dalam rangka memberikan arah dan panduan pelaksanaan penataan dan penyempurnaan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan, diperlukan suatu . pedoman 'penataan organisasi di lingkungan DepartemenKeuangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan;
Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Ketludukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 94 Tahun 2006; 'tentang Unit Organisasi 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 17 Tahun 2007; a
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan Presiden Peraturan sebagaimana telah diubah . dengan Nomor 22Tahun 2007; 4. KeputusanPresidenNomor 20/P Tahun 2005; 5 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah denganPeraturanMenteri KeuanganNomor 149/PMK.0L/2008;
\ E i . : . i . d j ; . b , J r . i A b * . j ' , l J h - g 3 4 i t d 5 i g ; $ + * l r j ' a ! . " , . . : . g r : a ' ! 9 4 j : . : , d t . a ' . . ; . n ' ; k ! i . . 3 * : | . . 4 J : | . , t : . ' , . i ' a . j ! l g ] : . . L I : , ; . , . : ' ; ' . . i . I
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
-2Negara Memperhatikan : 1,. Keputusan Menteri Negara PendayagUnaan Aparatur Nomor fi8/1gg5 tentang Pedoman Perumusan Tugas dan Fungsi ]abatan Struktural di Lingkungan Departemen; Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Evaluasi PER/08/M.PAN/5/2007 Nomor Kelembagaan Pemerintah;
2. Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian' dan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian;
3 . Peraturan
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN. Pasal 1 Pedoman PenataanOrganisasi di Lingkungan Departemen Keuangan, yang selanjutnya disebut Pedoman Penataan Organisasi, merupakan panduan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dalam melaksanakanpenataanorganisasi. Pasal 2 Pedoman PenataanOrganisasisebagaimanadimaksud tlalam Pasal1 adalah sebagaimana ditetapkin dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuanganini. Pasal 3 organr unlit organisasi seuaP unlt orgarusasl, setiap Dalam melaksanakan melaksanakan penataan organisasi, Peraturan pada di lingkungan Departemen Keuangan waiib berpedoman '
a
Menteri Keuanganini. Pasal 4 Apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan dan peraturan ai Uidang organisasi dan kelembagaan,Pedoman Penataan Organisasi ini akan dilakukan penyesuaiansesuaikebutuhan Pasal 5 PeraturanMenteri Keuanganini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'
HSJ,HitT-'H6il8$X -3Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunc{angan peiaturan Menteri k",rut",gir'r ini clengan penempatannya dalam Berita Negara RePublik Indonesia DitetaPkandi Jakarta padatanggal 21 April
2009
MENTERI KEUANGAN, ttd. RI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Padatanggal 22 AprLL 2009 MENTERI HUKUM DAN HAI( ASASI MANUSIA, ftd. ANDI MATTALATTA BERITA NEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN 2OO9 NOMOR 73 Salinansesuaidenganaslinya, KepalaBiroUmum
u
r'rt'r"'tt't
t
l'rsl5.''r4rw:&,ftlL|fi4dttttcrF$i'br!fu*L.j{i-d{iir*Jt';E**6tl!ljlftdglq,lrfit}*!*:l "
[,AN,IPIIIAN PERATUIIi\N N,IENTERIC,ilt;AN 76 NoMoR /PlvtK.ol/lwe TENTANG PEDOMAN PENATAAN LINGKUNCAN ORGANISASI DI DEPAI('TEMENKEUANGAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESL\
PEDOMANPENATAAN ORGANISASIDI LINGKUNGAN DEPARTEMENKEUANGAN
I
-
3rIstl&lgLihi:.fJ}+ifE'i..E.4-*r4Jj.u.!'E.l...!.l8$l!lj;..grarrla;'',:.9dF-.t.':-:.,-r.,:ijj-..uii*.],..t.':in,rht.r,:,r,i'.l..*]'l..;;.:;
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
-1.BAB I PENDAI{ULUAN .
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Keciudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia Jebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perahrran Presiclen Nomor 94 Tahun 2006 tlan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Kementerian Negara Republik tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Inrjonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007, Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urqsan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaannegara. Departemen Keuangan merupakan llrritdittgconxpnnytype depnrtnrcnt dan memiliki 5 (lima) fokus strategi meliputi pengelolaan pendapatary belania, pembiayaan, kekayaan negara, serta pengelolaan Pasar modal dan lembaga ke,ruttgur,. Dengan skala organisasi yang sangat besar dan instansi vertikal yang terscbir di seluiuh wilayahlndonesia pada tingkat propinsi, kota/kabupaten dan kecamatan. Organisasi Departemen Keuangan merniliki sensitivitas sangat tinggi terhadap dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik baik sebagai reguiator maupun sebagai pernberi layanan. Oleh karena itu kegiatan penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan harus dilakukan secara berkesina{nbungan dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan agar struktur dan kultur organisasipada setiap unit organisasidi lingkungan Departemen Keuangan dapat mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan kekayaan. negara-yang profesional, produktif, transformatif, serta kondusif bagi pertumbuhan kinerja di masyarakat. Seialan dengan program reformasi birokrasi Departemen Keuangan khususnya di bidang penataan organisasi, dipandang perlu menyusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penataan Organisasi di lingkungan DeparternenKeuangan dengan tujuan sebagaiberikut: 1. Untuk memberikan arah dan acuan kepada unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan dalam melakukan penataan organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi,prosedur dan ketentuan yang berlaku; 2. Untuk memberikan pola pikir yang sama kepada uirit eselon I di lingkungan Departemen Keuanganbahwa dalam setiap melakukan penataanorganisasitidak organisasi masing-masing, tetapi rnengutamakan kepentingan unit mengutamakan kepentingan organisasi Departemen Keuangan secara keseluruhan; 3. Unfuk mewujudkan organisasi yang lebih efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel, cluck nndbnlances,ight sizing, serta sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dalam rangka mewujudkan good goLrernance.
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLTK
BAB II PENATAAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN
Penataan organisasi cti lingkungan Departemen Keuangan meruPakan harus selilu dituk,tkutl untuk membangun Organisasi kegiatan strategis I*g dan DelpartemenKeuangan yang mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan melakukan dapat memberikan pelayanan yang terbaik tepada masyarakat' Dalam penataanorganisasihttt,t menrperhatikanhal-hal sebagaiberikut: A. PertimbanganPenataan 1,. Faktor Internal, antara lain : beban a. Perubahanbeban kerja yang rnenunjukkan adanya tren perubahart kerja secarasignifikan dari unit organisasitersebuu dari b. Perluasanwilayah kegiatary misalnya d'ari potensi penerimaan negara sektor pajak dan non pajak yang belum tergal'i; c, Perubahanvisi dan misi, yang pudl prinsipnya Perubahanini merupakan oleh pimpinan unit organisasi pengembangan strategi Vu"i al*tttutt untut< menJapai tujuan lrginisasi yang akan mengakibatkan terjadinya penataanorganisasi. 2. Faktor Eksternal,antara lain: a. Kebijakan pemerintah yang implikasinya memerlukan perubahan struktur, tug"t, dan fungsi organisasiyang telah ada; dalarn b. Tuntutan stakeholder, untuk memenuhi kebutuhan stakeholder upaya PencaPaiantuiuan organsiasi; c. perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat.
B. Pengorganisasian,Perubahan,Struktur dan BagaryNornenklatur
1' ::H:il'Jfi,r"
pekerjaanclan prosespenyusunan. merupakan
tuiuan p.*Uuiiun pekeriaan kepada puiu uttggota organisasi sehingga melakukan organis-asi tersebut ,lapat tercapai ,e*ta efisien' Dalam utama' yaitu: fengorganisasian terdapat 2 (dua) aspek O.partementasi adalah pengelompokan seluruh aktivitas kedalam /t1 antara satuan-satuanorganisasi berdasarkan pertimbangan kesamaan lainfungsi,prorurpengerjaan,sektor/bidangyangditangani' wilayah/geografi; 2) Pembagiankerja adalah rincian pekerjaan dan tanggung iawab untuk setiap pemegangiabatan dalam organisasi
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-3-
b. Prosespengorganisasiandjiakukan melalui 4 (empat) prosedur sebagai berikut L) Merinci seluruh pekerjaan yang harus clilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi; 2) Mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang sejenis atau saling berhubungan; 3) Membagi beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang s€cara logis dlpat clilaksanakan oleh satu orang pemegang jabatan penugasan. Dalam hal ini perlu diperhatikan pembagian kerja i.ebaiknya ticlak terlalu berat, yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat iiselesaikan, atau terlalu ringan sehingga banyak waktu menganggur dan tidak,efektif; 4) Mengembangkan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerlaanpara anggota organisasimenjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Mekanisme Pengorganisasian ini akan membuat Para anggota organisasi selalu bekerjasamadan memusatkan perhatiannya pada tujuan organisasi. c. Dalam pelaksanaanprosespengorganisasianharus memperhatikan: 1) Asas-asasorganisasi,Yaitu: a) pembagianhabis tugas; b) fungsionalisasi; c) koordinasi; d) berkesinambungary e) fleksibilitas; 0 pendelegasianwewenang; g) rentang kendali; h) lini dan staf; i) kesatuanPerintah; il keseimbanganbeban kerja; k) kejelasandalam Pembaganan; built in control clucknndbnlnnces, indeprrrdunt, l) one stopse:rtices, 2) Fungsi-tungsi dalam suatu organisasi,yaittr: a) Fungsi PimPinan Fungsipimpinanadalahfungsiyangberkaitandenganwewenang tertinggi atau penanggung iawab terakhir dari suatu organisasi' pimpr:riandiariikan tetritr dari kepala suatu organisasi atau kantor (lrcnctof offce), namun dalam konteks pengelolaan organisasi yang ideal, pimplnan mengandung arti iuga sebagai pimpinan (ltrndur) yang mempunyai viJi lauh ke depan dalam pencapaian tuiuan organisasi.
kIULX{l$*iA,$& rrr
lllt&'rrrt*.ar.n
,',
}ir'.'. :r. r! . ,,rro",rFtrF.i..r-r.--.:ii ,r.Jarr ,:tu-: G'1.irn:j
MENTERIKEUANGAN INDONESN REPUBLTK
-4-
b) Fungsi Pembantu PimPinan Fungsi pembantu pimpinan adalah fungsi yang berkaitan clengan attiVitas yang membantu berbagai kebutuhan satuan lain agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lancar. Mengingat fungsinya untuk memperlancar pelaksanaan tugas satuin iain ,Jalim rangka pencapaian tujuan organisasi, maka untuk dengan fungsi sering disatukan ini fungsi meigkoordinasikan fekerjaan satuan lain secara internal untuk diarahkan pada pencapaiantujuan organisasi. c) Fungsi Lini. . Fungsi lini adalah yang berkaitan dengan pelaksanaankegiatan yant berlangsung berhubungan dengan tugas pokok organisasi (corebusiness). d) Fungsi Pengawasan. Fungsi pengawasanadalah fungsi yang berkaitan dengan uPlya untuk menjamin terlaksananya tugas dalam mencapai visi clan misi organi sasi(qunlity assurance).
/"1
Fungsi Pendukung Fungsi peldukung adalah fungsi yang berkaitan dengan pemberian bantuan keahlian/substansi tertentu (ndztisory)dan atau pemikiran/rekomendasi dan standardisasi kepada satuan rcstructure). organisasilain (fec'hr
2.
PerubahanOrganisasi a. Perubahan organisasi dilakukan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan balk intemal maupun eksternal dalar4 rangka menciptakan suatu struktur dan kultur organisasi yang mamPu merefleksikan dan mentransformasikantugas dan fungsi yang diemban oleh organisasi. b. Untuk mencapai sasaranperubahan tersebut,perlu' dilukt kun analisis terhadap 4 (empat) variabel yang saling berinteraksi, yaitu: 1) Tugasdan Fungsi. Perubahan yang teriadi dalam hal tugas dan fungsi adalah junrlah tugas dan Pengurangdfi,Penggabun}Arr,atau penambahan fungsi; 2) Personil (Orang). Perubahut yut g terjadi pada personil adalah peningkatan ketrampilan dan sikap;
flFfsgsMss(6j'a#'.:4'.Jj:a.{].,Ji*r'',.J&:,}46ir*:':'*:j'$jL!..'{'.i,d:psJi}.:je.F?b*t&r!ksn*t&r.*r
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-5-
,/ u g) Sarana/Prasarana. Perubahansarana/prasaranaberkaitan dengan anggaran, modifikasi peralatan,dan penyesuaianteknolggi; 4) Struktural. Perubahan secara struktural dilakukan dengan menetapkan sistem komunikasi,wewenang dan tanggungjawab baru. 3.
Struktur dan BaganOrganisas a. Struktur organisasimenunjukkan kerangka dalam pola tetap hubungan diantara fungsi-fungsi, unit-unit, atau posisi-posisi,maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam satu organisasi. Struktur organisasi mengandungunsur-unsur sebagaiberikut: 1) Spesialisasikegiatary yaitu berkenaandengan spesifikasi tugas-tugas dalam organisasi; 2) Standardisasi kegiatary yaitu prosed.ur-prosedur yang digunakan untuk menjamin terlaksananyakegiatanyang telah direncanakan; 3) Koordinasi kegiatan, yaitu menunjukkan prosedur-prosedur yang mengintegrasikanfungsi-fungsi satuankeria dalam organisasi;
.
4) Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan yang menu.njukkanlokasi (letak)kekuasaanpembuatankeputusan; 5) Ukuran satuan kerja yang menunjukkan level eselonisasisuatu unit kerja: b. Bagan organisasi adalah gambaran struktur organisasi yang memperlihatkan susunan fungsi-fungsi, unit-unit atau posisi-posisi dan menunjukkan bagaimana hubungan diantaranya. Satuan-satuan organisasi yang terpisah biasanya digambarkan dalam bentuk kotakkotak, dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan garis yang menunjukkan rantai perintah dan jalur komunikasi. Bagan organisasi paling tidak mengganrbarkan5 (lima) aspek suatu struktur organisasi, yaitu: 1) Pembagiankerja. Setiap.kotakmenunjukkanjabatan,individu atau satuan organisasi ter:tentu;yang bertanggungjawabuntuk kegiatan tertentu pula; 2) Pimpinan dan bawahan atau rantai perintah, yang menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan. Rantai ini dimulai dari jenjang organisasi yang tertinggi sampai dengan jenjang organisasiyang terendah. Dalam hal ini asas kesatuanperintah haruslah jelas, dimana sctiap bawahau mcneritna
ni+rgJrrr,lig*!,lrii.,
@
i I
t :;
t!i $i t. t1
MENTERIKzuANGAN
f:
*t"rt::,looNEsrA
r [j
s f' i
I ii I
tugas dan pelimpahan wewenang hanya dari seorangpimpinan dan mempertanggungjawabkannya juga hanya kepada seorang pimpinan;
l f. H F, a
F f t
I
3) Bentuk pekerjaan yang dilaksanakan. Deskripsi pada setiap kotak menunjukkan pekerjaantertentu; 4) Pengelompokkan segmen-segmen pekerjaan. Keseluruhan bagan menunjukkan atas dasar apa kegiatan-kegiatan organisasi dibagi habis.Apakah berdasarkanfun^gsi,Prosesatau lainnya; 5) Tingkatan manajemen. Suatu bagan menunjukkan keseluruhan hierarki manajemen. 4.
Nomenklatur a. Nomenklatur adalah sebutan atau penamaanbagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah; b. Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaanorganisasi,karena nomenklatur dapat penggambarkan secarasingkat dan tepat mengenaikedudukan, tugas dan fungsi unit atau jubatandalarn suatu unit organisasi; c. Dalam menetapkannomenklatur didasarkan pada butir-butir inJormasi dalam uraian jabatan (rumusan sertarincian tugas dan fungsi), sifat tugas unit yang bersangkutan(pelayanan,Pengawasaryatau penunjang); d. Nomenklatur yang ditetapkan tidak boleh sama atau lebih tinggi bobotnyadibandingkan denganunit organisasidi atasnya; e. Nomenklatur harus singkat dan jelas.
C. PerumusanTugasdan Fungsi 1.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 108/1995diatur hal-hal sebagaiberikut: a. Asas organisasiyang digunakan dalam Perumusanfugas dan fungsi tetap berlandaskanpada prinsip lini dan staf, prinsip fungsionalisasi, prinsip pembagian habis tugas, dan prinsip koordinasi antar satuan unit yang ada. Dengan prinsip-prinsip" tersebut dapat dicegah terjadinyatumpang-tindih dalam pelaksanaantugas dan fungsi antar unit organisasi; b. Perumusantugas suatu unit organisasirJapatdijabarkan/diuraikan dalam beberapafungsi, selanjutnyafungsi dapat menjadi tugas unit organisasidi bawahnya, demikian seterusnyasampai unit organisasi ' terkecil yang tugasnya tidak dapat dijabarkan/diuraikan lebih laniut dalam fungsi, Namun dapat terjadi suatu fungsi tidak diturunkan atau tertampung dalam tugas unit di bawahnya, berarti fungsi tersebutmenjaditanggungjawab atau pekerjaanpimpinannya;
.$p..'i,3;.:';;;rar.r-rs*,.ri:'.".!;r-!,i*r{i.ird'.:;r.&r!:,.-;r.i.,
trfHmffifiL$S* r l
,i
MENTERIKEUANGAN INDONESIA ,REPUBLIK
-7 -
c. Perumusantugas ditulis dalam satu kalimat yang memuat hal-hal bersifatpokok saja; d. Perumusan tugas cti'Jahului dengan kata kerja sesuai clengan tingkatan eselonnya; e. Perumusan tugas tersebut diuraikan dalam fungsi-fungsi secara berurutan dengan menggunakan huruf alphabet a, b, c, clan seterusnya; f. Perumusan fungsi menggunakan kata sifat yang biasanya memakai awalan pe- dan akhiran -an. contoh: perencanaan, perumusan, pembinaarLpengendalian,dan lain-lain;
g- Penulishnfungsi didahului dengan huruf kecil dan diakhiri clengan tanda baca titik koma (;) dan fungsi terakhir ditutup dengan tanda bacatitik (.).
2.
Pola PerumusanTugasdan Fungsi a. Pola PerumusanTugas dan Fungsi EselonI 1) Pola perumusan tugas Eselon I, sebagaimana diatur dalarn Peraturan Presiden Nomor 9 Tahurr 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir .dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006sebagaiberikut: a) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan kocirdinasi pelaksanaantugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen; b) Direktorat Jenderal mempunyai tugas merutnuskan serta tcknis melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidangnya; c) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen; d) Badan mempunyai tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam tugas SekretariatJenderaldan/atau Direktorat Jenderaldan/atau InspektoratJenderal. 2) Pola perumusan fungsi Eselon l, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006sebagaiberikut: a) SekretariatJenderalmenyelenggarakanfungsi: koordinasikegiatanDepartemen;
AIHIf.T,|ffits8NEsil -8. -
penyelenggaraanpengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksarraan tugas dan fungsi Departemen;
-
penyelenggaraanhubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lairy Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Lembagalain yang terkai!
-
pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Menteri.
b) Direktorat Jenderalmenyelenggarakanfungsi: :
penyiapan perurnusan di bidangnya;
kebijakan
Departemen
pelaksanaankebijakandi bidangnya; -
penyusunan standar, norma, pedomary kriteria, prosedur di bidangnya;
-
pemberianbimbingan teknis dan evaluasil
dan
pelaksanaanadrninistrasiDirektorat Jenderal. c) InspektoratJenderalmenyelenggarakanfungsi:
i
Il
{''
I T
I
t" I
t
5
it I g F
-
penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
-
pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasanuntuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
-
pelaksanaanurusan administrasi Inspektorat Jenderal;
-
penyusunanlaporan hasil pengawasan.
tt) Badan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam tugas Sekretariat Jenderal dan/atau Direktorat Jenderal dan/ atau Inspektorat Jenderal. b. Pola PerumusanTugas dan Fungsi EselonII
F
1) Berdasarkan Kepufusan Menteri "Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 108/1995,po1aperumusantugas EselonII, yaitu: a) Perumusan tugas menggunakan pembakuan kata keria, rnembina, merumuskofl, seperti: melaksanak?n, mengendalikan,dan sebagainya; b) Tugas pembinaan yang meliputi pembinaan pelaksanaan sebagian tugas pokok mauPul't pembinaan 'administrasi di bidang tertentu;
$
*
ftr !rr
$;,
$ rtl
E:
H'' tr,
H.
F. $'
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-9 -
$:
f",
c) Produk tugas bcrsifat konsep pcnyusunan peraturan atau konsep penyusunan perumusan kebijakan dan perijinan; d) Tugasberdampaktanggungjawab cukup besar/berat. 2) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 1.08/1995, pola perumusanfungsi EselonII, yaitu: a) Penyusunanrulnusan kebijakan teknis di bidang tertentu; b) Perryusunanrencanadan program di bidang tertentu; c) Pelaksanaan operasional;
pengenclalian
dan
pengamanan
teknis
cl) BimbinganrJanpenyiapanbahan perijinan. c. Polaperumusantugas dan fungsi EselonIII 1) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 108/1995,pola perumusantugas EselonIII, yaitu: a).Perumusan tugas menggunakan pernbakuan kata kerja "melaksanakan"; b) Tugas bimbingan pelaksanaantugas pokok atau administrasi urusan tertenfu; c) Produk tugas bersifat bahan penyusunan peraturan atau kebijakan dan perijinan; d) Tugasberdampak tanggung jawab sedang. 2) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 108/1995,pola perumusanfungsi EselonIII, yaitu: a) Penyiapanbahanperumusankebijakanteknis; . b) Penyiapanbahanpenyusunanrencanadan program; c) Penyiapanbahan bimbingan dan pengendalian teknis; d) Pengelolaanadrninistrasi urusan tertentu. d. Polaperumusantugas dan fungsi EselonIV 1) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur N"gara Nomor 108/1995,pola perumusantugas EselonIV, yaitu: a) Perumusan tugas rnenggunakan pembakuan kata keria "melakukdn"; b) Tugaspelaksanaoperasionaladrninistrasiatau lapangan; c) Produk tugasnya bersifat data atau inforrnasi sebagaibahan Penyusunanperaturan; d) Tugas berdampak tanggungjawab tidak begitu berat/besar.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESLq
-10-
2) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 108/1995,pola perumusanfungsi EselonIV, yaitu: a) Penelaahan dan analisis clata tlalam rangka penyusunan rencana, program, dan perumusan kebiiakan; b) Pelaksanaanurusan tugas operasionalteknis, atlministratif cli lupangan. e. Pola perumusan tugas EselonV 1) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor'l.,08/1995, pola perumusantugas EselonV, yaitu: a) Perumusan tugas rnenggunakan pembakuan kata kerja "melakukan"; b) Tugas pelaku operasionalurusan di lapangan; c) Produk tugas bersifat kumpulan data; d) Tugasberrlampak tanggung jawab ringan. D. RentangKendali (Spanof Control) 1. Kantor Pusat. Rentang Kendali dalam penyusunan organisasi Kantor Pusat Departemen Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dgnganPerafuranPresidehNomor 94 Tahun 2006sebagaiberikut: a. Sekretariat Jenderal terdiri dari paling banyak 8 (delapan) Biro, masing-masing biro terdiri dari paling banyak 5 (lirna) Bagian, dan .masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian. b. Direktorat Jenderalterdiri dari: 1) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri tlari paling banyak 5 (lima) Bagian dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 4 (empat)Subbagian; 2) Direktorat paling banyak 8 (delapan); masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 6 (enam) Subdirektorat dan Subbagian Tata Usahu, dun hasing-masing Subdirektorat tercliri dari praling banyak 4 (empat) Seksi; 3) Khusus Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari paling banyak 12 (dua belas)Direktorat.
rclf,
[lit:Hg{C'tffiiirii,$i..r,*. |
. a ,.t
W
MENTEI1IKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-11 -
c. Inspektorat]enderal terdiri dari: 1) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari paling banyak 5 (lima) Bagian dan masing-masingbagian terc{iri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian; 2) Inspektorat paling banyak 8 (rJetapan),masing-masing Inspektorat terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. d. Badanterdiri dari : 1) Sekretariat Badan terdiri dari paling banyak 5 (lima) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri d.ari paling banyak 4 (ernpat) Subbagian; 2\ Pusat paling banyak 7 (tujuh), dan masing-masing pusat terdiri dari Kelompok JabatanFungsional dan/atau dapat terdiri dari paling banyak 5 (tima) Bidang dan mading-masingBidang terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbidang; 3) Khusus Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terdiri dari paling banyak 12 (dua belas)Biro. Masing-masing Biro terdiri paling banyak 5 (lima) Bagian dan rnasing-masing bagian terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian. e. Pusatterdiri dari BagianTata Usahadan Kelompok fabatanFungsional dan/atau dapat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang.Bagian Tata Usahaterdiri dari paling barryak 3 (tiga) Subbagian,Bidang terdiri dari paling banyak3 (tiga) Subbidang. 2. InstansiVertikal. Rentang Kendali dalam penyusunan organisasi Instansi Vertikal Departemen Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006tentang Organisasidan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimanatelah diubah clengan PeraturanPresidenNomor 22 Tahun 2007sebagaiberikut: a. InstansiVertikal Direktorat JenderalPaiak. 1) Kantor Wilayah Direktorat JenderalPajak. Kantor Wilayatr Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari L (satu) Bagian dan paling banyak 5 (litna) Bidang. Bagian terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian,dan setiap Bic{ang terdiri dari paling banyak 4 (empat)Seksi. 2) Kantor PelayananPajak. Kantor PelayananPajakterdiri dari 1 (satu)Subbagiandan paling banyak 9 (sembilan) Seksi. Kantor Pelayanan Pajak dapat
KEUANAAN MENTERI INDONESIA REPUBLIK
-12-
membawahkan paling banyak 5 (lirna) Kantor Pelayanan, Penyuluhan,dan Konsultasi Perpajakan. b. InstansiVertikal Direktorat JenderalBeadan Cukai' 1) Kantor Wilayah Direktorat JenderalBeadan Cukai' Kantor Wiliyah Direktorat ]enderal Bea clan Cukai terdiri clari 1 (satu) Bagian dan paling banyak 4 (empat) Bidang. Bagian terrliri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian,dan setiap Bidang terdiri dari paling banyak 9 (sernbilan)Seksi. 2) Kantor PelayananUtama BeadanCukai. Kantor Peliyanan Utama Bea dan cukai terdiri dari 1 (satu) Bagian 4zn paling banyak 10 (sepuluh) Bidang. Bagian terdiri daii paling banyak 4 (empat) Subbagiandan setiap Biclang terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) seksi. Dalam hal diperlukan, pada subbagian clapat dibentuk urusan, dan pada seksi dapat dibentuk Subseksi.
F'
I
!7.
F, &' f', !.. fr E ii
t. t t; L
Ib '
*.
F, h *: h}:
3) Kantor Pengawasandan PelayananBeadan Cukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terdiri dari 1 (saru) subbagian clan paling lianyak 15 (lima belas) seksi. Dalam hal diperlukan, pada subbagian dapat dibentuk urusan,. dan pada Seksidapat dibentuk Subseksi. c. InstansiVertikal Direktorat JentleralPerbendaharaan. L) Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaanterdiri dari 1 (satu) Bagian dan paling banyak 4 (empat) Bidang. Bagian terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagiandan setiap Bidang terdiri dari palirrg banyak 3 (tiga) Seksi. 2\ Kantor PelayananPerbendaharaanNegara' Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara terdiri dari 1 (satu) Subbagiandan paling banyak 5 (lima) Seksi. d. InstansiVertikal Direktorat JenderalKekayaan Negara. 1) Kantor Wilayah Direktorat JenderalKekayaan Negara. Kantor Wilayah Direktorat JenderalKekayaan Negara terdiri dari 1 (satu)Bagiandan paling barryak5 (lima) Bidang. Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagiandan setiap Bidang tertliri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi. 2) Kantor PelayananKekayaanNegaradan Lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang terdiri dari 1 (satu)Subbagiandan paling banyak 6 (enam) Seksi.
a. Balai ataunomenklatur lain, terdiri dari SubbagianTata Usaha, paling
banyak ? (tigu) Seksi,dan Kelompok JabatanFungsional; b. Loka atau nomenktatur lairU terdiri dari Urusan Tata Usaha, paling banyak 2 (dua) Subseksi,dan Kelompok ]abatan Fungsional; c. Pos atau nomenklatur larn, terdiri dan kelompok JabatanFungsional.
dari Petugas Tata Usaha
E. PenyusunanRancanganPeraturanMenteri Keuangan(RPMK) struktur menentukan Setelah rnerumuskan dasar pertimbangan, dan nomenklatur serta merumuskan fugas dan fungsi unit organisasi yang diusulkan, langkah :selanjutnya adalah menrrangkan hal-hal tersebut dalam RancanganPer.ituranMenteri Keuangan dengan susunan sebagaiberikut: 1. Kepala,memuat judul RPMK dari penataanorgtrnisasiyang diusulkan; 2. Konsiderans,memuat dasar pertimbangan dan dasar hukum penataan organisasiyang diusulkan; 3. Diktum, memuat penetapanorganisasiyang diusulkan; pasal-pasalyut g menunjukkan tugas dan fungsi 4. Batang Tubuh, memuat -dari eselon tertinggi sampai dengan eselon unit organisasi mulai terendah,sertaketentuan-ketentuanlain yang berkaitan dengan penataan organisasi,seperti eselonisasidan tata kerja; 5. Kaki, memuat ketentuan penutup dan tanggal penetapanMenteri; 6. Lampiran, memuat antara lain bagan organisasi, nalrut kantor, dan wilayah kerja. F. PenyusunanNaskah Akademis Setiap unit eselonI di lingkungan Departemen Keuangan yarlg mengusulkan penataan organisasi kepada Menteri Keuangan, selain melampirkan draft ifpVff juga harus melampirkan naskah akademis penataan organisasi yang memberikan penjelasan tentang:
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
,L4-
1. Latar belakangpenataanorganisasi,langterdiri: a. Dasar hukum, sebagailand.asanhukum untuk melakukan perubahan organisasiyang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku; b. Maksud dan tujuan Penataim; c. Organisasi,menjelaskantujuan dilakukannya penataanorganisasi' 2. Kondisi dan permasalahanyang dihadapi organisasi' Menjelaskan kondisi organsisasi saat ini yang menjadi faktor/alasan ' unhrk dilakukarmya penataanorganisasi,meliputi:
a. Faktor Internal, yaitu: 1) perubahan beban kerja yang menunjukkan adanya tren perubahan bebankerja secarasignifikan dari unit organisasitersebuu
.
2) Perluasan wilayah kegiatan, misalnya dari potensi penerimaan negaradari sektor pajak dan non pajak yang belum tergali; 3) Perubahanvisi dan misi, pada prinsipnya perubahan ini merupakan pimpinan unit pengembangan -untukstrategi yang dilakukan oleh mencapai tujuan organisasi yang akan orga'nisasi mengakibatkanterjadinya Penataanorganisasi b. Faktor Eksternal,yaitu: 1) Kebijakan pemerintah yang imptrikasinya memerlukan perubahan struktur, tugas, dan fungsi organisasiyang telah ada; 'stakeholder, untuk memenuhi kebutuhan stalelplder dalam 2) Tuntutan uPayapencapaiantujuan organsiasi; 3) Perkembanganteknologi informasi yang sangatcepat' struktur organisasi existing dengan usulan
3.
Perbandingan antara yang baru, mencakup:
I
a. Analisis dan Evaluasi ]abatan (Job Description,Job Specifcation,lob
tvlrp); b. Analisis BebanKerja; .
c. KerangkaStandardOperatingProcedures(SoP); d. StandarKompetensiJabatan; e. Usulan grading dari jabatan-jabatanyang diusulkan pada organisasi tersebut; I. Pengukuran Kinerja Organisasi; g. Data pendukung lainnYa.
ffi3,
ffi,.;;
. l
t "
#=ffi{{$i3NE3ir BAB III , PROSEDURPENATAAN ORGANISASI perlu dipahami bahwa tindakan penataan organisasi yang_dilakukan akatr dapat atau tidak dapat menimbulkan terjadinya perubahan terhadap Peraturan presiden yang melandasi terberltuknya organisasi tersebut. Hal itu akan sangat , tergantun! a*i besarkecilnya perubahan organisasiyang akan dilakukan' ;;,A.Tidak MengakibatkanPerubahanPeraturanPresiden Dalam hal penataanorganisasi yang dilakukan tidak akan mengakibatkan perubahan Peraturan Presiden, penataan organisasi tersebut dapat dilakukan melalui prosetlur berdasarkanhasil analisis atau berdasarkanusulan' 1. BerdasarkanHasil Analisis Sekretaris|enderal menyampaikan surat yang ditujukan kepada unit-unit a. 'organisasi tli lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan penataanorganisasiberdasarkananalisisSekretarisJenderaldan pimpinan DepartemenKeuangan; b. Sekretaris Jenderal bersama dengan pimpinan unit eselon I terkait melakukan pembahasanpenataanorganisasi; c. Sekretaris Jenderal melaporkan hasil pernbahasan penataan organisasi kepada Menteri Keuangan; d. Menteri Keuangan mengusulkan penataan organisasi kepada Menteri jawa6 di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara. yang bertanggung -naskah akademis yang menjelaskan tentang latar dengan disertai behlang, kondisi yang dihadapi, dan perbandingan antara struktur organisasiexisting dengan usulan yang baru;
.
e. Sekretaris Jenderal dan Pimpinan Unit terkait melakukan pembahasan dengan Kementerian yang bertalggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara; f.. Menteri Keuangan berdasarkan persetujuan Menteri yang- bertanggung jawab di bidang PendayagunaanAparatur NegAra menetapkan Peraturan Menteri Keuangantentang PenataanOrganisasi' 2. BerdasarkanUsulan a. Pimpinan unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan, mengusulkan penataan organisasi kepada Menteri Keuangan dengan tembusan tepaaa Sekretarii Jencleral.Usulan tersebut harus dilengkapi dengan npMf dan naskah akaclemis yang rnenielaskan tentang latar betakang, kondisi yang rlihadapi, dan perbandingan antara struktur organisasiexisting dengan usulan yang baru;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -16-
I pengusul b. Sekretaris]enderal bersama dengan pimpinan unit eselon penataan dan unit eselon I terkait melakukan pembahasan usulan organisasi. c.
orgarusasl Sekretaris ]enderal melaporkau hasil pembahasan Pellataan tersebut kepada Menteri Keuangan;
Menteri d. Menteri Keuangan mengusulkan penataan organisasi .kepada pendayagunaan Aparatur Negara yang bertur.,gg,irrgjawa6 di bidang dengandisertai naskah akademis; unit e. sekretaris Jenderal beserta pimpinan unit eselon I pengusul clan yang . eselon I ierkait melakukan pembahasan dengan Kernenterian bertanggungjawab di bidang PendayagunaanAparatur Negara; t. Menteri Keuangan berdasarkan persetuiuan Menteri yang bertanggung jawab di bidanfPenrJayagunaan Aparatur Negara rnenetapkan Peraturan Menteri KeuanganmengenaiPenataanOrganisasi' S e d a p a tmu n gkinusulanPer ytlalor ganisasidar ipim pir r anur r i t kali dalam eselon I kepada Menteri Keuangan ,Jitakukan maksimal 2 (dua) Maret setahunp".tu periode bulan Maret dan September,karena pulu bulan sudah sudah 3 jtiga) bulan awal pergantian tahun, sehingga semua kegiatan dapat U*;itu" sebagaimana mestinya, dapat dilaksanakair dan dipantau . ,"*ru intlnsif. Sedangkan untuk bulan September hal ini dimaksudkan lebih apabila proses penatian organisasi rnernbutuhkan waktu kurang pada 3^(tiga)bulan, maka implementasi organisasisuclah dapat dilaksanakan awal tahun berikutnYa. MengakibatkanPerubahanPeraturan Presiden Dalam hal penataan organisasi yang dilakukan akan mengakibatkan dilakukan perubahan Peraturan Presiden, penataan oiganisasi tersebut dapat melalui prosgdur berdasarkanhasil analisis atau berdasarkanusulan' 1. BerdasarkanAnalisis unit-unit a. sekretaris Jenderalrnenyampaikan surat yang ditujukan kepada organisasi di lingkungan Departemen Keuangan PtYk- melakukan pimpinan penataanorganisasliberdasarkananalisisSekretaris]enderal dan DepartemenKeuangan; I terkait b. sekretaris Jenderal bersama rJengan pimpinan unit eselon melakukan pembahasanpenataanorganisasi; c. Sekretaris Jenderal melaporkan hasil pembahasan penataan organisasi kepada Menteri Keuangan; d. Menteri Keuangan mengusulkan penataan organisasi kepada M-enteri pendayagunaan Aparatur Ncgara yang bertanggulng iawaf, di bidang -naskah akaclemiJ yang menjelaskan tentaug latar a..!u., disJrlai
ffiifiEl4duo',
t lj
t t!.
$ L t.
tt
F
tr'
t
t: L
t::
I'/IENTERI KEUANGAN
.REPUBLTI?YoNESTA
tr;'t. p,.:'1 .F.
l;,: F: sr l:
u,, I'
f;:.': v". i: *: tr irr i: 2.
Fl'' tt,;
l:' :
u::I f.
F;1 f..r.
belakang, kontlisi yang dihaclapi, dan pcrbandingan atrtara struktur organisasiexisting dengan usulan yang baru; e. SekretarisJenrleral dan Pimpinan Unit terkait melakukan pembahasan denganKementerianyang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negaradan SekretarisKabineb f.. Menteri Keuangan berdasarkan persctujuan Prcsiden/ditetapkannya . Perpres .lan peisetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan Peraturan Menteri Keuangantentang PenataanOrganisasi.
tr";;','
kit $1" 2. BerdasarkanUsulan F a. Pimpinan Unit eselon ,l di tti li
s
*i: f:; s:
lsi ' ,-t
B
Fi;, F"
ff.r 8;ir
&:
ffi. $i$
$$ $$
&i,, F.-:;
lingkungan Departemen Keuangau, mengusulkan penataan organisasi kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal. Usulan tersebut harus dilengkapi dengan RPMK dan naskah akademis yang menjelaskan tentang latar belakang, kondisi yang diharlapi, dan perbandingan antara struktur . organisasiexisting dengan usulan yang baru;
b. Sekretaris Jenderal bersama dengan pimpinan unit eselon I pengusul dan unit eselon I terkait melakukan pembahasan usulan penataan organisasi; c. SekretarisJenderal melaporkan hasil pembahasanpenataau organisasi tersebutkepada Menteri Keuangan; d. Menteri Keuangan mengusulkan penataan orgauisasi kepada Menteri yang bertanggung iawab di bidang PendayagunaanAparatur Negara dengandisertai naskah akademis;
Itr;1
iril la-
e. SekretarisJenderalbeserta pimpinan unit eselon I pengusul dan unit . eselon I terkait melakukan pembahasan dengan Kementerian yang bertanggung jawab di bidang PendayagUnaanAparatur Negara dan SekretarisKabineU
nii
t.
f,{,''' '!j
H'
ff Ej Fi
H' H
ft-. b-. *'
1,.'
.p. f;
& tr' ti. u; ,
l. ?.. t I
F F t t0
s
*,
Melteri Keuangan berdasarkan persetujuan. Presiden/ditetapkannya Peraturan PresiJen dan persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di biclang Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan Peraturan Menteri Keuangantentang PenataanOrganisasi. Sedapat mungkin usulan penataan organisasi dari pin'rpinan unit eselonI kepada Menieri Keuangan yang merrgakibatkanterhaclapperubahan PeraturanPresiden,dilakukan-maksimal L (satu) kali dalam setahun pacla periorle bulan Maret. Hal ini dirnaksudkan agar penataan organisasi yang pada perubahanPeraturan Presidenakan dapat diproses sccara berdampak -bersamaar, dur'rgur-,penataan organisasi unit eselon I yang tidak paralel melakukanperubal'ranPeraturanPresiden,sehinggapenataanorganisasipada prinsipnya sedapatmungkin 1 (satu)tahun dilakukan hanya 2 (dua) kali.
i.
! j
; l
Al"
I
ilN4 lh N:ffir-# NEIm% gIFEig -<sNraF--
i
"
i
-.r
i t i
l!r!i(^l[\ -"w
,ir
KEUANGAN MENTERT INDoNESIA REPUBLTK
. i :r
-18-
: I
t
t.
: I i, 4 a
'
t. 1'
Selanjutnyadalam rangka memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai . rrrosedurPenataanOrganisaslsebagaimanatersebut di atas,berikut ini adalahfoar ';:,clnrtnYa. .I
l
lj'
,1,
'
I
ProsedurFenataanOrganisasiYang Mengakibatkan dan Titlak Mengakibatkan PerubahanPeraturan Presiden BerdasarkanHasil Analisis
':
i i
i-u
j ,,:| i
,l ,
:' pRosnoUinnwATAAN onceililsAsinpnoestl5A].l HAIILAI{ALISIS
l-.....--....
-.---..-.-.-..-
Mcnteri Iftuang an
-------:----"-'
---..J--:-.--.
Sc kre tari s .hnderal
Pimpinnn Unit BselonI
K e r n e n t er i a n PAT-I
I
Sek rctaris Kabinet
Menpnrpaikarr surat hcpad:r fx nlp irr :ut urritr u n i t o r g a n i s a sui u t u k rnclakukanpenataatt or gan i sasiber dasar k an ana li sis
l vl cner itttulapor an lr asil penr b hasl n pc tn taa r trgiur i sasi
Mc nrtr a lt as p ctt a t aatt 0 rgittl isasi
Me rreri ttiu tt su latt . pe nata:ln or[B rrisasi
perBtaan orgatris;rsi k e p ad a
1 fvl cn e trp kan PM Kpc r r ataan o rgl rt isasi bc rd asark an i i p e tt. tu ir ar r Kenr er ttcr iatt -{ PANI
i N{cn et apk arr P N'lK pc rrlt la tl o rg a n isasi ber tla sar kan I pcrsc t uju arr Prc sll en/ i tl i te ta pkar r Per pr esda n i Kenl cn teriur PAl.f :n
tvlcla ku k'a rt p e tttb alta san 'Y.t pen a E all orgorr i sasi ll g tftltk mengrkibatk rn per ubr hr n Pc r Pr es
N'lc lak u k un p cnr balta satt pcn ata iul orga rrisasi Yang ti tla k m c n8,rkfur tkr n perubahm PcrPres
M el akuk itrl Penr b ahI sarr It nataart orga n ba si )4atlg tirlrk m engrkib:ltken pcru bdr en PerPres
M el ak u kan pernbr h asan p ena taa tr orgrn i sasi Yan g men gakibetkan pe rube ha n' Pe rP re s
tvtcl aku kau pcnr balrasan pe n Nlaan tr garrisasi)a n g nr cn g:rki ba tka n p e r u b a h e n P e r Pr e s
Mcllkukan pcntbahasan put a h en org,slli sasi Yan g st .ntengekibrtk p er ubr ha n Pe r pr e $
Mc la hr k an p e rrrb alt I satt pelr tt it iltl u rgall is asi larr g r r r en g a k i l t i l k a n pe ru ba ha n Pe rprc s
MENTERIKEUANGAN
REPUBLTdI"oNESTA
Proseclur Penataan Organisasi Yang Mengakibatkan dan Tictak Mengakibatkan Perubahan Peraturan Presiden Berdasarkan Usulan
h&nteri IGuang1q
Sbkrctaris .bndeml
Pirnpitran Unitfbelon I
IGmenterian PAT.I
Skrctaris I(abinet
pakiur uulat [\tnerina usl latt pertataanorganisl si
Menerimau$lan perrat aantrgiln.islsi
1rnataatrorgtnhasilgd l&nkcudarrten{rwan
lanrpirarrRl{lr4Kdan Akadernis Na.t
Menerimalaponn hasilpembahasrn penataanorgmisrsi
Nt'rnbohsperutaan organisasi
Men$ahas penataan orgiurbasi
Mcrgusulkart penataan oryanissi kepada
MenetapkanPIvKpenatiran or9rrisasibcrdasarkan pcrsetujtarr llemen terb n
PA.l
MenetapkanPMKpenataan o rganisasiberdasrrkan persetujtnn Prcsider/ ltrprcs dan ditetafl
Mcneritnau$lan perutaanffganissi
Melahrkan pen$ahastn p em taan ugan isrsi y,t, g tidak m engaliibatkan perubaha n Peqlre s
lvtlakukanpembahasan y ang penataanoryanisasi mengakibatkan penrbahanPerprcs
purrSahasan Melakukan p erutaantrg;lnisrsiYang idak mengrkibatkan -t z perubahan PerPres
Melakukrnpen$alrasan pemtiulllorglnislsi)atlg t idakmengakibatkan perubahan PerPres
Melakukanperntnhasan p cnatiutt o ryalrisasiYang
N4elakukanpentralu $n FJnataan ff giltl isirsiYut g nr engaliibat kan p rubalra n PerPres
men gilld btkan perubahan Pc rFe s
tvt hk u lilrn lrnt [raltusan penataano rgnnbasi Ytng nte nlTrkibat kan pe rubahm PerPres
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
- 2 0-
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI ORGANISASI
A. Umum perhatian Penataan Organisasi Departemen Keuangan harus rnendapat menjawab clan mengikuti tuntutan kebutuhan yang serius goiu di bidang penyelenggaraan kugas dan perketnbangan kebijakan pemerirrtah efektivitas il",rurgunl- Penatain tersebut ctilakukan u*tuk meningkatkal masyarakat dapat dan efisiensi organisasi, sehiugga pelayanan prima kepada diberikan secaracepat,tepat, berhasil dan berdaya guna' tingkat pusat Untuk itu Organisasi D6partemen Keuangan baik di perlu dievaluasi maupun instansi vertikal dan U'ii Pelaksa*a Teknis di daerah dilakukan agar ke dan dikaji secaraterus menerus. Hal yang demikian perlu efektif d?" efisien' depannya suatu tatanan dan bentuk oiganisasi I1*g ,urpor,rif, serta sesuai dengan pefkembattgutt dapat diwujudki" ::!:guimana Tahun L998 tentang *.rtirryu sejalan dengan instruL.si Presiden Nomor 13 dan Evaluasi Organisasi Pemerintahjan Surat Prosedur Pengusulan,"Penetapan, Aparatur Negara Nomor 10/M'PAN /1'/2A03 Edaran Menteri Penclayagrrrruur, Negara PAN Nornor tanggal 10 Januari 2003 serta Feraturan Menteri Pernerintah' PER/0s/ M.PAN/ 5/ 2007tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan meng.isyaratkan Lebih lanjut peraturan-peraturan tersebut pada dasarnya keberadaan (eksistensi) perlunya dilakukan rnonitoring dan evaluasi ierhadap dengan funtuthn dan kinerja organisasi pemerintah agar senantiasa sesuai perubahanlingkungan. Pendayagunaan Berkenaan dengan itu, perlu diketahui bahwa Menteri mengenai penetapan Apaiatur Negara dalam setiap persetujuan tertulisnya akan.. pentingnya organisasi Departemen Keuitgot't seialu menekankan dan monitoring secara *Jluk rkun evaiuasiorganisasi(silf orgmizationassenrcnt) efektivitas dan terus menerus (berkianiutan) .iutui-, rangka meningkatkan efisiensiorganisasisetiap instansi pemerintah' Keuangan secara Untuk itu setiap unit eselonI di tingkungan Departemen dan evaiuasi terhadap periodik dan berkelanjutan waiib melakuian i-ronitoiing rnauPun di tingkat organisasi baik di tingkat Kantor Pusa! Instansi Vertikal' Sementara itu Unit PelaksanaTeknii pada unit eselon I yang bcrsangkutan' lingkungan Departemen sekretaris |end.eral selaku pernbina organisasi -di "dan evaluasi terl'radap seluruh uuit Keuangan iuga melakukan monitoring di di tingkat Karitor Pusat, Instansi Vertikal' maupun organisasibaik Keuangan' ii""gtu, Unit pelaksanaTeknis di lingkungan Departemen cliperlukan data/ Untuk melakukan monitoring dan evaluasi tersebut informasi yang dapat diperolehnrelalui:
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2L1. Kuisioner, yaitu mengumPulkan data yang ditakukan clengan mengajukan pertanyaan yang telah diiiapkan terlebih dahulu secara tertulis mengenai masalah-masalaliyang berkaitan dengan efektivitas organisasi di lingkungan : DepartemenKeuangan; 2. Wawancara, yaitu mengumPulkan data dengan melakukan wawancara langsung kepacla para peiab at/pegawai mengenai rrrasalah-rnasalah yang
berkaitanderiganefektivitas organisasidi lingkungan Departemen Keuangan; 3 . Observasi Lapangan/ yaitu mengurnpulkan clata yang dilakukan secara langsung dengan melakukan Pengamertan langsung mengenai yang berkaitandenganefektivitasorganisasidi lingkungan masalah-nrasalah Departemen Keuangan; 4. Studi Pustaka, yaitu mengumPulkan data yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan seperti buku-buku, artikel, dan peraturan-peraturan yang acla hubungannya dengan organisasi. Tujuan, Ruang Lingkup, dan Waktu Pelaksanaan
1. Tujuan Monitoring d.an evaluasi diarahkan untuk dapat menganalisis dan *urlgnttgkup sejaul'rmana efektivitas Proses_dan pelaksanaan_tugas unit pada khususnyadan seluruh unit organisasidi lingkungan otg"iiruii "r"1or,I De-partemenKeuangan pada umunrnya. Selain itu monitoring dan evaluasi juga difokuskan ut tuk rlapat mengetahui faktor-faktor aPa saja yang menyebabkan teEadinya ketirlakefektifan unit organisasi di lingkungan DepartemenKeuangan. 2. Ruang Lingkup Ruang lingkup monitoring dan evaluasi efektivitas organisasi antara lain meliputi susunan organisasi, tugas, fungsi, tipologi, wilayah kerja, beban kerja, kinerja, sumber daya manusia, saranadan prasarana,serta pelaksanaan tugas. 3. Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaanmonitoring dan evah-lasiorganisasi di tetapkan sesuai dengankebutuhan clandiharapkan dapat dilakukan, secaraperiodik. C. TahapanMonitoring dan Evaluasi 1..Menentukanunit-unit organisasiyang akan menjadi sasaran; 2. Menyusun c{an menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi efektivitas organisasi,antara lain menyusun kuisioner clan pedolnan wawancara serta kelengkapanadministrasi; 3. Melaksanakanpengumpulan clatapaclaunit organisasiyang rnenjadi sasaran monitoring dan evaluasiefektivitasorganisasi; 4. Melakukan tabulasi dan aualisadata;
Wi,,r*..u'..r*ry-..--4..-+Fo{@d&r;6f".d'dtrj'ij!ln6lL.i!!.ii$d.;'!i$:3,6''.r.1.l.c*rd..,si:ir+:r.ul,;:i'.Ji{,ji;tji.};I*.:|i..
.r.$;
'fli-'
t.
$ ll:' '8... L,
[r. t*:
:l:'
ti' .fi' .t L '
},
F'.. F, ' fli.... f't.,,. F:ri,,' t'.;;. . f:'. .
EffiIg
WV :w
MENTERTKE,ANGAN INDoNESIA REPUBLIK -22-
Sii-.
evaluasiefektivitasorganisasisebagai f;.,;,,, 5. Menyusunlaporanmonitoring dan [i".,,,',- bahanmasukindalammelakukanpenataanorganisasi fi,r,;.;'.:. . f,rll;,j.i'r,' r ,Mu*aat HasilMonitoringdan EvaluasiOrganisasi $iiiO',,', memberikangambara^yangjelas &i#ffi"r1monitoring dan evaluasiorganisasiakan unit organisasi, khususnya yang $*;ii,:Li.*""g tingkat" efektivitas dan efisiensi jabatan' iulgur, skuktur organisasi, tugas clan fulgsi, uraian $f1." ;;;;f"* tugas, sistem da'-prosedur kerja, sumber daya manusia, serta ftj:#.',;;iJru"u* F.#.,*lsaranadan prasarana. dapat dimanfaatkan lt.;; ii."-u" au*itian hasil'monitoringdan evaluasiiersebut rnelakukan penyemPurnaan fil,, , untul lain sebagai bahan pimpilal untuk dan at biding organisasi,iata laksana, sumber daya rnanusia, [iii'', t.iii"t"" "k.dup"*.y" o-r_g-a'''sasi dapat b_erjalansccara lebih setririggu tf. , ;;il;;;;pan, i^r,' b"r.iuli guna^serta lebih dapat mengikuti perkembangan fu;r., i.;n#r
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESN
-2r-
L;t: {. gtudi .Pustaka, yaihr mengumpulkan data yang dilakukan berdasarkan yang ada $$ji;ii bahan bahan r.pltti Uuku-butu, artikel, dan peraturan-peraturan
'. ir:-.
I
l:
t
.iTanapanMonitoring dan Evaluasi iig. .i: i:t' . t: ; t. .. i:',.i," r I t :^ i ,i", :t. Menentukan unit-unit organisasiyang akan meniadi sasaran; i;:; ,2. Menyusun dan menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi efektivitas kuisioner dan pedoman wawancara serta tt,i ;, organisasi, antara lain menyusun i+ i, ll kelengkapanadministrasi; yang meniadi sasaran tr,i ; g. Melaksanakanpengumpulan data pada unit organisasi iii'i : monitoring dan evaluasi efektivitas organisasi; '!?.
4. Melakukan
i:,i l . r '
',, ll. . , ,.
jj
tabulasi dan analisa data;
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-22-
organisasi sebagai
..'- .- - q- t@ - l & -!I!.-.* --"-r-,.{,/fu-& * --.4* ---.* * ..* --' -"-.* -* * .--*
- ...
-,s_
-
_ -
te
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
-n-
BABV PENUTUP
Keuangan harus dilakukan secara Departemen ii;i' '. p""utahn organisasi 't;A^L unit satu unit salah satu parsial dari dari satah li{f: !;i.."-^'-.-'i'-r^-
li*olzcrrdlren lmr;*fift*i;,il"ili*"d;kan
untuktuiuanparsiar rrntuk. tuiuan
namundituiukanuntuk tuiuan Keuangan, fjiflil';I.i'] ffrlor,gur, Departemen p"d" *""y"i"'of'' KSndisi.tersebut secara Kquangan lebartemen *tITnT:l s'r.r*r:,
:.!:--
-i"i ;il"p"apikiryans:"-p"*,:::i1l-Pl:t1:::litr""t:",,: llt'il=rlii=i;fu tidak organisasi fl.ou,{ff [.'r*ti ffiilffi*'b.ffi.ffi
]**"'penataan untuk kepentinganunit organiiasimasing-matt"g':::ill ifidibekali;diniaksudkan
riifr i*.'le"T*#il-k"p""d;'9"*i"'iglT:f:11"::i::l,1ll:ff ,ftil kebutuhan iangka untik mengantisipasi [#ji';;;t#,1,ffiffiffi#il;r. uersifattemPorer. '| ffi.{{b U"i{Edak f;t:;f;"'; d
memberikanarah penataanorganisasiyang disusun,selain dapat
+nii".Oit,ffiiJ;
Keuangan' luga unit usllor,t di fngkunganDepartemen'
Hl'j; seraras $liutild;"il-.ll-l*k;ish"-'*""'rk":i"y:y:":t":"t":-,T:T:il,:f beriaran ug* dapat K"ou"gu" [-TililA?;l^diilil;;;;;;"*"" dalamrangka
,J-1' u"'it1'"1'*i aiu-a":i:"Y::it:1" hgunl,pigse+'
ffiKBUAI'IGAI{ ttd.
.
SRTMT]LYAT.[INDRAWATI
3 -7
e,nO UHrUI'll
