KEMENTERIAN KO ORDrNATOR
BIDA NG KESEJAHTE RAAN RAKYA T
REPUBLlK INDON ESIA
Nomor Perihal Lampiran
: ~ . ~ \ \ /KMKlOVIIIII/2009 Jakarta.':2.,b Pebruari 2009 : Penye le sa ian Permas al ahan dala m Pengelolaan PNPM Mandiri T.A. 2009. : 1 (satu) berkas
Kepada Yth .: (daftar terlampir) di
Jakarta
Oalam rangka menangani berbagai permasalahan da lam pengelolaan PNPM Mandiri T.A. 2009, sesuai dengan hasil-hasil rapat Tim Pelaksana Tim Pengendali PNPM Mandiri berikut kami sampaikan pedoman penyelesaian dalam pelaksanaan PNPM Mand iri T.A. 2009 .
A. Penyelesaian Mas alah Penetapan Lo kas i dan Alokasi BLM PNPM Man diri T.A. 2009 Pena nganan lokasi-Iokasi PNPM Mandiri T.A. 2009 yang mengalami perubahan , tetap berpedoman pada surat Tim Pengendali (TP) PNPM Mandiri No. B.181/KMKlOVil/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Pada Lokasi -Iokas i Yang Mengalami Pertu karan Program dan hasil rapat Tim Teknis Tim Pengendali PNPM Mandiri pada tanggal 4 Pebruari 2009 yang dilaksanakan di Kantor Menko Kesra sebagai berikut:
1. Daftar Lokasi dan Al okasi BLM PNPM Man diri TA 2009. Kementerian/lembaga selaku Pengelola Program-prog ram PNPM Mand iri dalam menanggapi berbagai pertanyaan dan perm intaan daerah tentang lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2009 agar secara kons isten mengacu pada Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mand iri TA 2009 yang ditetapkan dalam Surat Menko Kesra selaku Ketua TP PNPM Mandiri No. B.175/MENKO/KESRAlXJ2008 tanggal 15 Oktober 2008. Jika diperlukan adanya perubahan lokasi dan alokasi masing-mas ing program dalam PNPM Mandiri yang disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya mendasar, akan dibahas dan ditetapkan terlebih dahulu oleh Tim Pengendali PNPM Mand iri;
2. Fenyeb arluas an Daftar L o kasi dan Alokas i BLM PNPM Mandiri T.A. 2009. Penyebarluasan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mand iri T.A. 2009 dapat dilakukan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri dan masing-masing Pengelola Program PNPM Mand iri (Executing Agency). Untuk mendukung penyebarluasan informasi tersebut, TP PNPM Mandiri dapat menunjuk Kementerian/Lembaga terkait dan pihak -pihak lain;
3. Perali han J enis Pr og ram PNPM Mandiri T.A. 2009 dala m Satu W ilay ah. Lokasi PNP M Mandiri pada T.A. 2009 telah ditetapkan berdasarkan Dafta r Lokasi dan Alokasi BLM PNf M Mandiri T.A. 2009 yang diterbitkan oleh TP PN PM.
Pada lokasi PNPM Mandiri T.A. 2009 yang telah ditetapkan tersebut kemungkinan terjadi peralihan jenis program dari tahun-tahun sebelumnya yang konsekuensinya terkait dengan pengelolaan aset dan keberlanjutan pemberdayaan . Untuk itu penanganannya diarahkan sebagai berikut: 3.1 Prinsip pengelolaan aset-aset program lama yang telah dicapai pada T.A. 2008 berpedoman pada surat TP PNPM Mandiri No. B.181/KMK/O.v1l/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Pada Lokasi-Iokasi Yang Mengalami Pertukaran Program;
3.2 Pembinaan dan pengembangan aset-aset program lama yang telah dicapai pada T.A. 2008 atau tahun sebelumnya, seperti: Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) PNPM Mandiri Perkotaan , Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan, tetap menjadi tugas dan tanggung jawab dari program lama; 3.3 Pada tahun pertama transisi/peralihan program, untuk rnenjamin keberlanjutan aset aset program maka pengelola program lama dan pengelola program baru (yang dilaksanakan T.A. 2009) bersama-sama menyepakati mekanisme en ihan dan pengelolaan aset-aset PN M Mandiri sehingga dapat 'dlkelota secara mandiri oleh masyara at dan berkelanjutan. Fasilitasi untuk dapat mencapai kesepakatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan TKPK Kabupaten/Kota; 3.4 Pengelola program lama bersama-sama dengan program baru mem ersia kan tata cara dan ela sa a erah i - s PNPM Mandiri . kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup wilayah programnya masing-masing. Pengalihan aset tersebut harus rnernpertirnbanqkan aset tersebut akan lestari, berkemban , dan ke iatan yang belum ,selesai da at dilanjutkan serta aset tt a dikuasai oleh segelintir elit di masyarakat. 3.5 Fasilitator dari pengelola program (lama dan baru) pada lokasi-lokasi PNPM Mandiri yang beralih , hendaknya secara aktif memfasilitasi kemandirian masyarakat untuk dapat mengelola aset secara mandiri; 3.6 Tim Pengendali juga akan berkoordinasi dengan TKPK untuk mengupayakan pembuatan peraturan daerah dalam rangka pelestarian aset yang diserahkan PNPM Mandiri kepada masyarakat. 4. Kelurahan/Desa yang Tidak Memperoleh PNPM Mandiri Perkotaan T.A.
200~.
Kelurahan/desa yang kecamatannya menerima PNPM Mandiri Perkotaan , namun dikarenakan pemekaran kelurahan/desa terse but sehingga tidak memperoleh alokasi BLM PNPM Mandiri Perkotaan T.A. 2009, maka hendaknya kelurahan/desa pemekaran tersebut diarahkan untuk dapat berkompetisi dengan kelurahan/desa induk dalam memperoleh akses pendanaan BLM PNPM Mandiri Perkotaan. Fasilitator Kelurahan/Oesa di wilayah Kelurahan/Oesa induk bersama-sama dengan Konsultan Manajemen (KM) Kabupaten/Kota agar memfasilitasi pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan di kelurahan/desa induk dan kelurahan/desa pemekaran agar dapat berjalan secara adil;
,
5. Kecamatan Penguatan PNPM Perdesaan T.A. 2009.
Tahapan pemberdayaan yang diberlakukan oleh masing-masing program PNPM Mandiri pada lokasi-Iokasi program menjadi salah satu pertimbangan dalam memperh itungkan jumlah alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2009 . Bagi kecamatan dan kelurahan/desa penguatan (yang telah menerima BLM selama beberapa tahun sebelumnya) tetap menerima BLM PNPM Mandiri T.A. 2009 dengan alokasi BLM yang relatif lebih kecil dari T.A. sebelumnya. Hal ini didasari pertimbangan 2
/
/
bahwa wilayah (kecamatan) tersebut dianggap telah memil iki aset-aset PNPM Mandiri yang memadai dengan tingkat keberdayaan masyarakat yang relatif baik, sehingga pola pengalokasian BLM PNPM Mandiri untuk lokasi dalam kategori penguatan tetap dapat diberlakukan. Pen etapan alokasi BLM PNPM Mand iri TA 2009 untuk lokasi -Iokasi penguatan perlu disertai dengan evaluasi terhadap kemandirian masyarakatnya secara terus-menerus oleh pengelola program ;
6. Kerjasama Pem berdayaan Masyarakat dengan Lembaga lain. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja masyarakat dala m mengelola aset PNPM Mandiri dan keberfanjutannya, pengelola program diperkenankan untuk bekerjasama dengan lembaga-Iembaga lain yang berpotensi untuk dapat memperkuat masyarakat dalam mengelola aset-aset PNPM Mand iri seh ingga lebih menjamin keberlanjutan aset PNPM Mandiri.
B. Penyediaan Dan a Daerah Untuk Prog ram B ersa ma (DDUPB) PNP M Mand iri l .A. 2009 Jumlah alokas i Dana daer ah Untuk Program Bersama (DDUPB) BLM PNPM Mandiri T.A. 2009 untuk masing-masing Kabupaten/kota mengacu kepada Daftar Lokas i dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2009 sesuai surat Ketua TP PNPM Man diri No. B.175/MENKO/KESRA/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008. DD UPB terse but hanya diperuntukkan bagi PNPM Mand iri Perdesaan dan PNPM Mandir i Perkotaan .
1. Penyed iaan DDU PB PNPM Mandiri l.A. 200g. Pengelola PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan untuk segera memastikan adanya kom itmen DDUPB dari Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya masing masing. Surat dari Bapak Menko Kesra No. B.05/MENKO/KESRA/I/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Penyediaan DDUPB Guna Mendukung PNP M Mandiri 2009 telah menegaskan kepada Bapak Menter Dalam Negeri dan Bapak Men teri Pekerjaan Umum untuk meminta kepada masing -masing Kabupaten/Kota berka itan den gan komitmen penyediaan DDUPB PNPM Mandiri T.A. 2009 termasuk juga persiapan-persiapan lainnya untuk pelaksanaan PNPM Mandiri T.A. 2009;
2. Kabupaten/Kot a y ang Belum Men yediakan DDU PB PNPM Mandiri l.A. 2008. Bagi Kabupaten/Kota yang belum menyediakan DDUP B PNPM Man diri T.A. 2008 dan menjanjikan akan mengalokasikan DDUP B untuk pelaksanaan PNPM Mandiri TA 2009 maka pengelola program diminta untuk memastikan komitmen Pemda terhadap penyed iaan DDUPB PNPM Mandiri T.A. 2009 tersebut benar-benar terealisasi;
3. Komitmen Penyediaan Dana Daerah unt uk Program Bers am a (DDUP B) unt uk Salah Satu d ari PNPM Mand iri Perdesaan dan PNPM Man d iri Perkot aan . Kabupaten/Kota yan g berkomitmen untuk penyediaan DDUPB hanya untuk salah satu dari dua program PNP M Mandiri (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM Mandiri Perkotaan) yang dilaksanakan di daerahnya, maka Program PNP M Mandiri yang dapat dilaksanakan hanya terbatas pada progr am yang telah dised iakan DDUPB oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka melayani seluruh sasa ran program di kabupaten/kota . Pengelola Program diharapkan untuk terus-menerus mendorong pemerintah daerah untuk dapat mengalokasikan DDUPB untuk Program-program PNPM Mandi ri yang membutuhkan DDUPB;
3
/
/
4. Penyediaan DDUPB untuk Wilayah Pernekaran. 4.1. Pada prinsipnya Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang dimekarkan dapat melaksanakan PNPM Mandiri T.A. 2009, asalkan Kabupaten/Kota menyediakan DDUPB. Kabupaten/kota dan kecamatan pemekaran adalah yang sudah terdata dalam Permendagri NO.6 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008 atau pemekaran yang telah dilakukan sebelum bulan April 2008; 4.2 . Pemekaran Kabupaten/Kota yang m engakibatkan adanya kecamatan-kecamatan
penerima PNPM Mandiri T.A. 2009 secara administratif beralih ke wilayah Kabupaten/Kota yang dimekarkan , maka penyediaan DDUPB untuk kecamatan kecamatan yang berpindah terse but menjadi tanggu ng jawab dari Kabupaten/Kota peme karan;
4. 3. Apabila kemam puan atau kesia pa n adm inistrasi Kabu paten/Kota pemek aran pada masa transisi (tahun pertama pemekaran) rnasih lernah, ma ka alt ernatif yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. Dengan difasilitasi TKPK (Tim Koordinasi Penang gulangan Kem iskin an) Provinsi mengupayakan agar pembebanan DDUPB dit an ggu ng oleh Kabupaten/Kota induk ; b. Jika Pemerintah Kabupaten/Kota induk keberatan menanggung penye diaan DDUPB untuk kecamatan-kecamatan di Kabupaten/Kota yang dimeka rkan, maka Pemerintah Provinsi diharapkan dapat ikut membantu penyediaan DDUPB daerah terse but sampai dinilai siap; c. Pemerintah kabupaten/kota pernekaran dapat mengalokasikan DOUP B sesuai kabupaten/kota pemekaran deng an kemam puan keuang annya . Untuk kemampuan keuangan yang rendah, maka besaran DDUPB disesuaikan deng an kesa nggupan pemerintah daerah. Pengurangan DDUPB kab upaten/kota pemekaran akan berdampak pada : (1) pengurangan alokasi BL M untuk masing masing kecamatan, atau (2) pengurangan jumlah kecamatan sebagai penerima BLM ; d. Jika alternatif penyediaan DDUPB Kabupaten/Kota pemekaran seperti butir a, b, dan c tersebut di atas tetap tidak mampu disediakan, maka pelaksanaan PNPM Mandiri di kecamatan-kecamatan yang Kabupaten/Kota-nya dimekarkan , ditanguhkan sampai dengan kabupaten/kota tersebut telah siap untuk melaksanakan PNPM Mandiri;
5. Program PNPM Mandiri I.A. 200 9 y ang membutuhkan DDU PB . Sesuai dengan rapat TP PNPM Mandiri tanggal 10 Oese mber 2008 di Oitj en Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Um um bahwa DDUPB hanya diberlakukan untu k dua program inti PNPM Mandiri TA 2009, yakni PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan. Kemungkinan penambahan anggaran untuk kedua program tersebut dalam rangka mengantisipasi dampak krisis global tid ak mem berlakukan adanya tambahan DOUPB dari Kab upaten/kota yang menerima alokasi tambah an PNPM Mandiri T.A. 2009;
C. Nas kah Perjanjian Ke rjasam a (NPK ) PN PM Mand i ri I.A. 200 9. Mengacu kepada PP No . 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah bahwa untuk program-program yang membutuhkan DOUPB dari Kabupaten/Kota perlu menyusu n Naskah Perjanjian Kerjasama antara Kementerian/Lembaga terkait selaku pengelola program PNPM Mandiri dengan BupatiIWalikota. Perjanjian kerjasama anta ra pen gelola program di pusat dan pemerintah daerah yang memb ebani anggaran daerah (APBD) perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan 4
/
/
Rakyat Daerah (DPRD) . Untuk itu, NPK dari pro gram-program PNPM Mandiri T.A. 2009 adalah antara Kementerian/Lembaga terkait dengan Pemda dan DPRD Kabupaten/Kota . PNPM Mand iri TA 2009 yang membutuhkan DDUPB dan NPK adalah PNPM Mand iri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan. Komitmen DDUPB dan NPK yang sudah dit andatangan i agar ditembuskan kepada Tim Pengendali PNPM Mand irisebagai bahan untuk pemantauan dan pengendalian program ;
D. Peny elesaian Kecamat an Berm as alah dalam Pe laks anaan PNPM Mandi ri l .A. 2009. Kementerian/Lembaga seiaku pengelola program PNPM Mand iri agar dapat menyelesa ikan segala permasalahan PNPM Mandiri 2009 yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan berbagai pihak dengan sebaik-ba iknya. Secara umum, permasalahan PNPM Mand iri termasuk dalam kategori: 1. Perencanaan dan pene tapan loka si dan alokasi BLM PNPM Mand iri T.A. 2009. Penyelesaian permasalahan dalam kategori ini telah dijelaskan sesuai dengan butir A, di atas ; dan 2. permasalahan dalam pelaksanaan pro gram dan kegiata n PNPM Mandiri, terma suk kecamatan-ke camatan yang din ilai bermasalah .
PenyeJesaian permasalahan dalam kategori kedua, diharapkan dapat diselesaikan dengan berpedoman kepada Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan dan Masalah (PPM) PN PM Mandiri yang diterbitkan Tim Pengendali PNPM Mandiri dengan prosedur tekn is pelaksanaannya diatur oleh masing-masingpengelola program.
Alternatif penyelesaian kecamatan bermasalah tersebut ada lah sebagai berikut: a. Dana BLM yang disalahgunakan ole h pihak manapun (oknu m) wajib untuk dikembalikan kepada masyarakat. Konsekuens i penundaan pengembalian dana yang disalahgunakan adalah pena ngguhan pelaksanaan prog ram di kecamatan tersebut; b. Untuk menjamin bahwa ma syarakat di kecamatan terse but tidak menjad i korban dari peny impangan yang dilaku kan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (oknum) , maka fasilitator dan konsultan manajemen prog ram bersama dengan TKPK Kabupaten/Kota membantu memfasilitasi peny elesaian masalah di kecamatan-kecamatan tersebut; c. Kecamatan yang sudah tidak ber status bermasalah untuk seqera dipulihkan haknya deng an me mperoleh alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2009 dengan pengawasan ekstra dalam pelaksanaannya seh ingga tidak te rjadi hal serupa pada pelaksanaan program saat ini; d. Aset-aset PN PM Mandiri ya ng kepemilikan nya diatasnamakan sep ihak (oknum), untuk selanjutnya dita rik kembali dan diatur sedemikian rupa oleh pengelola program, sehingga menjadi aset bersama masyarakat; e. Pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk segera diproses sehingga dana pungutan tersebut dapat dikembalikan kepada masyarakat untuk dapat menjalankan dan melengkapi kebutuhan program/kegiatannya kemb ali; f.
Penetapan pengelola dana di masyarakat oleh oknu m secara sepihak (tidak melalui musyawarah masyarakat) untuk se lanjutnya perlu dilakukan pemilihan kembali sehingg a pengelola dana/kegiatan memang merupakan hasil pilihan masyarakat;
g. Penyimpangan yang dila kukan oleh fasiliator/konsultan manajemen perlu mendapat sangs i keras dari pihak pengelola program dengan memberi stat us blacklist kepada yang bersangkutan sert a mem proses penyelesaian kasusnya sesuai pedoman PPM PNPM Mand iri dan atur an huku m yan g berlaku ;
5
/
Adapun permasalahan dalam pelaksanaan program lainnya yang tidak dapat difasilitasi penyelesaiannya oleh masing-masing pengelola program dapat disampaikan kepada TP PNPM Mandiri untuk dibahas bersama.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Deputi Menko Kesra Bid ang Pena!!9~flIari~an.~em is k i na n selaku ' ; e.tfg·e nd ali PNPM Mandiri Ketua Tim Pelaksi n i
" '1'/:1~~{ 'I
.
/l
~~"~1:~ ~\~
L."" .~ • "\
.
1' 1
'I :'~ .
.
i
. I
.-.
/./7/:.'-"~~
SUjANA '~-~iAt . . . . i -
--.-' , " ~.
" - ~~~"~
. .
:. \ .
.
.,
~
Tembusan Yth.: 1. Bapak Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (sebagai /aporan); 2. Sekretaris Kementerian Koord inator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 3. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dep artemen Da/am Negeri; 4. Dirjen Cipta Karya , Departemen Pekerjee nUmum; 5. Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertingga/; 6. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kemeneg PPN/Bappenas; 7. Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi /nformasi, Depkominfo.
6
