77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian 1. Kantor Pajak Subang Kantor Pelayanan pajak Pratama Subang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak tanggal 31 Mei 2007, telah ditetapkan menjadi wilayah kerja kantor pelayanan Pajak Pratama Subang yang diterapkan pada akhir agustus. KPP Pratama Subang merupakan unit operasional dari kantor Wilayah DJP Jawa bagian Barat II Bekasi. KPP Pratama Subang mempunyai tugas : Melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak PPh, PPn, PPn BM dan pajak Tidak Langsung lainnya serta PBB dan BPHTB serta mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan pengembangan jumlah wajib pajak. 2) Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan Masa serta berkas wajib pajak. 77
78
3) Pengawasan pembayaran masa terhadap Pajak Penghasilan, pajak Pertambahan nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya. 4) Penata usahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, pengajuan banding dan penyelesaian restitusi. 5) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan 6) Penerbitan surat ketetapan pajak 7) Pembetulan surat ketetapan pajak 8) Pengurangan sanksi pajak 9) Penyuluhan dan konsultasi perpajakan 10) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan pajak.
79
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang sebagai unit operasional dari Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Bekasi Provinsi Jawa Barat mempunyai peran sebagai penghimpun dana untuk menunjang rencana penerimaan yang dibebankan kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Bekasi Provinsi Jawa Barat. Wilayah kerja KPP Pratama Subang meliputi 30 kecamatan seKabupaten Subang yaitu : 1. Kecamatan Sagalaherang 2. Kecamatan Serang Panjang 3. Kecamatan Jalan Cagak 4. Kecamatan Ciater 5. Kecamatan Cisalak 6. Kecamatan Kasomalang 7. KecamatanTanjungsiang 8. Kecamatan Subang
80
9. Kecamatan Cijambe 10. Kecamatan Cibogo 11. Kecamatan Cipunagara 12. Kecamatan Pagaden 13. Kecamatan Pagaden Barat 14. Kecamatan Kalijati 15. Kecamatan Dawuan 16. Kecamatan Purwadadi 17. Kecamatan Cikaum 18. Kecamatan Pabuaran 19. Kecamatan Patokbeusi 20. Kecamatan Ciasem 21. Kecamatan Binong 22. Kecamatan Tambakdahan 23. Kecamatan Compreng 24. Kecamatan Pusakanegara 25. Kecamatan Pusakajaya
81
26. Kecamatan Pamanukan 27.Kecamatan Legonkulon 28.Kecamatan Sukasari 29.Kecamatan Blanakan 30.Kecamatan Cipeundeuy
KPP Pratama Subang memberdayakan pegawai sebanyak 65 orang per 31 Desember 2008 yang tersebar pada seksi-seksi.
Tabel 4.1 Jumlah pegawai Kantor Pajak Subang
82
No
Nama Seksi
Jumlah Orang
1.
kepala Kantor
1
2.
Sub Bagian Umum
9
3.
Seksi Pelayanan
11
4.
Seksi Pengolahan Data dan Informasi
9
5.
Seksi Penagihan
7
6.
Seksi Eksentifikasi
6
7.
Seksi Pemeriksaan
2
8.
Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1
7
9.
Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2
6
10. Kelompok Fungsional Jumlah
7 65
Berdasarkan golongan kepangkatan terdiri dari :
83
1. Golongan IV
: I Orang
2. Golongan III
: 26 Orang
3. Golongan II
: 38 Orang
Jumlah
: 65 Orang
Sarana dan perlengkapan gedung kantor sebagai penunjang kegiatan kantor dengan status sewa di atas tanah seluas 1.380 M2 di jalan Arief Rahman Hakim No 8 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, dengan fasilitas antara lain Aliran listrik 105 KVA, 5 Line telepon, Areal parkir mobil dan sepeda motor. 2. Desa Purwadadi Timur Kecamatan Purwadadi Desa yaitu satu bentuk pemukiman di daerah yang berada di luar batas perkotaan. Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunanan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, yakni keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pembentukan atau penggabungan desa harus memeperhatikan asal-usulnya yaitu atas prakarsa masyarakatnya. Demikian pula dengan desa Purwadadi Timur atas usul masyarakatnya. Desa Purwadadi berasal dari kata Purwa wiwitan yang artinya pertama, dan Dadi yang berarti Jadi. Sehingga Purwadadi mengandung arti Pertama jadi.
84
Di desa Purwadadi ini pertamanya banyak pendatang yang masuk kemudian pendatang tersebut kemudian menetap di Purwadadi. Pada awal mulanya itu hanya ada satu desa yaitu desa Purwadadi saja, akan tetapi pada tahun 1978-1986 yaitu pada pemerintahan lurah Salbi tepatnya itu pada tanggal 20 Desember 1980 di mekarkan menjadi Desa Purwadadi Timur dan desa Purwadadi barat. Untuk lebih jelasnya, maka kita lihat tabel di bawah ini yang berisi tentang sejarah Desa purwadadi dari masa jabatan lurah pertama sampai dengan sekarang beserta dengan masa jabatannya. Tabel 4.2 Sejarah Desa Purwadadi No 1.
Nama SUKRI
Masa Jabatan 1920 - 1924
2. 3. 4. 5. 6. 7.
NAYAWEDANA NAYAKERTA PERWITA SUWADA SUWIRYA Peltu NANA SUMARNA M. SALBI HERYADI
1924 - 1930 1930 – 1946 1946 – 1950 1950 - 1955 1955 - 1975 1975 - 1978
8.
1978 - 1986
Keterangan Zaman penjajahan / kademangan
Pjs. Pada tanggal 20 Desember 1980 dimekarkan menjadi desa Purwadadi timur dan desa purwadadi barat Pjs.
9.
SERMA ISHAK 1986 - 1987 ISKANDAR
10.
ANO KARNO
1987 - 1988
Pjs.
11.
TEDDY DJUBAEDI
1988 – 1998
Perpanjangan masa jabatan karena menjelang Pemilu
85
12.
YANTO IRIANTO
Letak batas
1998– Sekarang
Desa / Kelurahan
Keterangan
Desa Purwadadi Timur ini sendiri memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut Tabel 4.3 Batas Wilayah Desa
86
Sebelah utara
Pasir bungur
JL PTP
Sebelah Selatan Sebelah Barat
Wanakerta
Kebun
Purwadadi Barat
JL Raya
Sebelah Timur
Parapatan
Tersisa
Tabel 4.4 Wilayah Administratif desa Purwadadi Timur No
Dusun
RW
1.
Krajan Timur
RW 001
2.
Blok Sawo, Bojong Gending
RW 02
3.
Tumaritis Sukamulya
RW 003
4.
Babakan Bandung, Blok Pilar
RW 004
5.
Warung Asem
RW 005
6.
BTN Purwadadi
7.
Wanaraja, babakan Karang Asih
RW 005A buah,
RW 006
Gambar 4.2 Struktur organisasi Pemerintahan Desa
Maman Suherman
Yanto Irianto
BPD
Kepala Desa
87
Aip Syamsul Ma’rif Sekretaris Desa
Ipah S
Urip S
Lala H
Otong.R
Ka. Ur. Pem
Ka. Ur Ekbang
Ka. Ur Kesra
Ka. Ur. Keu
Kosim
E. Walyanan
Nandirin
Wasla
Maman
Kadus 01
Kadus 02
Kadus 03
Kadus 04
Kadus 05
Ano Karno Ka. Ur. Umum
Kadus 06
88
3. Kondisi Sosiografis Desa Purwadadi Timur Penduduk desa Purwadadi Timur terdiri dari 7535 jiwa, dan terbagi ke dalam : Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Purwadadi Timur berdasarkan jenis kelamin : No
RW
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
1.
001
544
553
1097
2
002
499
511
1010
3.
003
714
724
1438
4.
004
695
698
1393
5.
005
314
315
629
6.
005A
461
483
944
7.
006
496
528
1024
3724
3812
7535
Jumlah
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Desa Purwadadi Timur Berdasarkan umur : Usia
Jumlah
0 -16 tahun
1842
17 - 33 Tahun
2906
34 - 49 Tahun
1589
50 - 58 Tahun
761
59 ke atas
437
Jumlah
7535
89
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Desa Purwadadi Timur Berdasarkan Agama Agama
Jumlah
Islam
7491
Kristen
44
Khatolik
-
Hindu
-
Budha
-
Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Desa Purwadadi Timur Berdasarkan Etnis Etnis
Jumlah
Tionghoa
-
Sunda
7491
Jawa
44
Batak
-
Lainnya
-
Tabel 4.9 Jumlah Lembaga Pendidikan Desa Purwadadi No
Lembaga
Jumlah
1
TK
5
2
SD
7
3
SLTP
1
4
SLTA
1
90
Tabel 4.10 Jumlah Lembaga Adat Desa Purwadadi No
Lembaga
Jumlah
1
Kumpulan Kematian
1
2
Ruatan Bumi
1
3
Gotomg royong
1
Tabel 4.11 Jumlah Lembaga Keamanan Desa Purwadadi
No
Bentuk
Jumlah
1
Pos Kamling
24
2
Hansip/sejenisnya
12
3
Bentuk partisipasi msyarakat dalam kamling (ronda malam)
Tak terhingga
Tabel 4.12 Jumlah Prasarana Peribadatan Desa Purwadadi Timur No
Sarana
Jumlah
1
Mesjid
8
2
Langgar/suarau/mushola
12
3
Gereja
1
4
Vihara
-
5
Pura
-
91
Tabel 4.13 Jumlah Prasarana Olah raga Desa Purwadadi Timur No
Sarana
Banyaknya
1
Lapangan Sepak bola
1
2
Lapangan Bulu tangkis
5
3
Meja Pingpong
4
4
Lapangan Voli
9
Tabel 4.14 Jumlah Prasarana Kesehatan Desa Purwadadi Timur No
Sarana
Banyaknya
1
Poliklinik
2
2
Posyandu
9
3
Toko Obat
5
4
Tempat dokter Praktek
3
B. Deskripsi Hasil Penelitian Dalam menafsirkan hasil wawancara ini, penulis akan mendeskripsikan secara langsung hasil temuan yang didapat dari Kantor Pajak, aparat pemerintah desa dan juga dari masyarakat. Hasil wawancara ini disusun berdasarkan pertanyaan penelitian yang sebelumnya telah dibuat, sebagai berikut:
92
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak tepat waktu dalam membayar pajak bumi dan bangunan a. Wawancara dengan Aparatur Pemerintah Desa Aspek penting yang menentukan tingkat kesadaran masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan terdiri dari empat aspek salah satunya adalah pengetahuan tentang apa yang sudah ditentukan ataupun yang telah diatur. Seperti kita ketahui bahwa pajak secara umum dapat diartikan sebagai pungutan. Kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan masyarakat desa Purwadadi Timur bisa dikatakan masih kurang, dengan alasan yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara dari 6 responden yang berkedudukan sebagai aparatur pemerintah desa yang penulis wawancarai diperoleh
jawaban yang beranekaragam tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi masyarakat tidak tepat waktu dalam membayar pajak bumi dan bangunan diantaranya YI, AS, L, OT, mengungkapkan bahwa faktorfaktor yang mempengaruhi masyarakat membayar pajak tidak tepat waktu karena kondisi ekonomi dari masyarakat. Kebutuhan hidup yang kini semakin meningkat menyebabkan mereka tidak dapat membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya. Lebih lanjut YI mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaannya pembayaran pajak di desa-desa dilakukan melalui para petugas pajak dari pemerintah desa setempat. Apabila seluruh hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan yang telah disetor oleh
93
masyarakat kepada petugas pemungut PBB tersebut telah terkumpul di desa, maka kepala desa menugaskan salah seorang aparat desa untuk menyetorkannya ke kecamatan kemudian dari kecamatan secara kolektif disetorkan melalui Bank untuk disampaikan ke dinas perpajakan. Lain halnya pendapat dari 2 responden yang berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh YI, AS, L, OT. Dari 2 responden diantaranya IS, AN berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak tepat waktu dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu faktor pengetahuan sehingga tidak atau belum tumbuhnya rasa kesadaran yang ada dalam diri masing-masing warga masyarakat, dimana kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan pajak itu sendiri beserta dengan manfaat atau kegunaan dari pajak yang mereka bayar, padahal pajak adalah salah satu pendapatan bagi Negara untuk pengeluaran pembangunan, termasuk pembangunan masyarakat pedesaan.. Faktor lain yang tumbuh dari masyarakat yaitu sikap dari masyarakat itu sendiri, baik itu sikap acuh tak acuh masyarakat untuk megikuti rangkaian acara sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak dan aparatur pemerintah desa setempat. Namun yang paling mempengaruhi terhadap proses berjalannya pemungutan pajak adalah masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat memiliki peranan penting dalam proses berlangsungnya pembangunan, dengan kata lain maju mundurnya suatu
94
pembangunan
tergantung
pada
kepatuhan
dan
kesadaran
warga
masyarakatnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dilihat dari pelaksanaannya dalam membayar PBB warga masyarakat desa masih belum tepat waktu dalam membayarnya dikarenakan sebagian besar dari mereka belum sepenuhnya mempunyai kesadaran akan pentingnya membayar PBB. Mereka cenderung menunggu jatuh tempo (batas akhir waktu) dan menunggu petugas pemungut pajak bumi dan bangunan datang berkali-kali kerumahnya. Masih ada diantara masyarakat yang menunggak pembayaran PBB tersebut mencapai dua tahun berturut-turut tidak membayarnya, namun biasanya diantara mereka ada yang membayar pada tahun berikutnya. Selanjutnya YI menjelaskan bahwa selain masalah yang terjadi pada masyarakat sendiri, pemerintah desapun mengalami beberapa faktor yang mempengaruhinya. Adapun kendala yang muncul yaitu kesalahan nama wajib pajak dikarenakan kesalahan cetak nama dan kesalahan luas tanah objek pajak, serta tanah yang sudah dialihkan kepada orang lain tapi belum ganti atau berubah nama sehingga pemerintah desa merasa pusing untuk menagihnya. Selanjutnya IS mengatakan ada hal penting yang harus diketahui, bahwa dalam pembayaran PBB penentuan tanggal jatuh tempo di buat serempak agar memudahkan dalam pelaksanaan denda keterlambatan membayar. Akan tetapi tanggal jatuh tempo bukan merupakan petunjuk
95
bahwa wajib pajak harus membayar pada tanggal tersebut, jatuh tempo merupakan awal pemberitahuan denda atau administrasi. Meskipun SPPT dibagikan jauh sebelum jatuh tempo tiba namun kebanyakan warga masyarakatnya selalu menunda-nunda pembayaran dengan alasan masih jauh tanggal jatuh tempo. Padahal menurut IS sebagai petugas yang memungut pajaki pemungut PBB alas an tersebut bukanlah semata-mata menunggu tanggal jatuh tempo melainkan suatu alasan bahwa mereka enggan membayar PBB, hal tersebut
terlihat masih ada sebagian diantara mereka yang melewati
tanggal jatuh tempo (menunggak). Pemerintah desa hanya menyampaikan dan mengingatkan saja bahwa bagi masyarakat wajib pajak yang menunggak selama 2 tahun berturut-turut dalam pembayaran PBB maka dikenai sanksi dengan ancaman bahwa objek pajak miliknya akan disita oleh pemerintah. Selanjutnya juga YI sangat menyayangkan, padahal apabila dipikirkan secara lebih dalam pembayaran PBB tidak seberapa apabila dibandingkan dengan penghasilan yang didapatkan dari hasil panen dan hasil pekerjaan lainnya seperti dari gaji pabrik. Mungkin alas an tersebut disamping ada benarnya namun janganlah dijadikan satu-satunya alasan untuk menghindari pembayaran PBB. Karena bagaimanapun PBB untuk kepentingan bersama.
96
b. Wawancara dengan Warga Masyarakat Yang Membayar Pajak Tepat Pada Waktunya Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang membayar pajak tepat pada waktunya antara lain AS, AH, YH, KM, IP, menyatakan bahwa biasanya faktor yang menyebabkan masyarakat tidak tepat waktu dalam membayar PBB yaitu faktor ekonomi dan faktor waktu ketika terjadinya penagihan pajak. Masyarakat sering mengeluh kepada para penagih pajak hal ini yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa setempat, masyarakat sering mengeluh waktu yang dilakukan penagihan tidak sesuai dengan waktu kapan masyarakat mempunyai uang. Saat dilakukannya penagihan banyak warga masyarakat yang pada saat itu tidak mempunyai uang karena uang yang mereka punya telah habis digunakan untuk keperluan yang lainnya. Selanjutnya responden lain yaitu T, M, SW, mengatakan bahwa pengetahuan merupakan faktor yang menyebabkan masyarakat tidak tepat waktu dalam membayar PBB, masyarakat kurang atau bahkan tidak mengerti akan pajak bumi dan bangunan, bahkan dari 3 responden di atas, salah satunya mengungkapkan bahwa faktor ketidakpercayaan kepada para petugas/pejabat pajak juga menjadi salah satu penyebabnya. Masyarakat punya kekhawatiran kalau dana yang mereka bayar lewat pajak akan disalah gunakan.
97
Sedangkan warga masyarakat yang membayar pajak tepat pada waktu dan tidak melakukan tunggakan, berarti masyarakat tersebut telah memiliki kesadaran yang sangat tinggi akan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik yaitu membayar pajak tepat pada waktunya. c. Wawancara dengan Warga Masyarakat Yang Tidak Membayar Pajak Tepat Pada Waktunya Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu J, W, AU, diperoleh keterangan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak tepat waktu dalam membayar PBB yaitu faktor ekonomi, masyarakat mengeluh tidak punya uang karena masyarakat tidak berpenghasilan yang cukup, masyarakat berdalih bahwa kebutuhan hidup sekarang ini semakin meningkat, jadi penghasilan yang dipeoleh hanya untuk kebutuhan hidup saja. Masyarakat semakin susah dengan keadaan ekonomi yang sangat pas-pasan. Apalagi jika gagal panen, maka masyarakat merasa kebingungan. Berbeda halnya dengan responden AD dan K mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak tepat waktu dalam membayar PBB yaitu pengetahuan masyarakat yang kurang akan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil penelitian selama di lapangan, setelah peneliti mengadakan wawancara ironisnya kenapa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak membayar pajak tepat pada waktunya?. Padahal membayar pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bisa dikatakan murah dibandingkan dengan pajak yang lainnya. Sejalan dengan
98
pengamatan penulis pada saat berobservasi di lapangan, hasil dari studi dokumentasi penulis, yaitu dokumen berupa daftar normatif Pajak bumi dan bangunan yang belum dibayar masyarakat (terlampir) sangat ironis sekali, di daftar tersebut dapat dilihat sebanyak 420 subjek pajak yang menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan, apalagi jika dilihat kurang lebih sebanyak 287 subjek pajak yang menunggak dengan besarnya PBB yang harus dibayar tersebut sekitar 2.500 -10.000, - rupiah. Padahal ketika penulisi lihat, penulispun yakin dengan kondisi yang nampak bahwa masyarakat tersebut bisa melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya. . Hal ini merupakan gambaran yang memperkuat bahwa kurangnya kesadaran masyarakat Purwadadi Timur dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Subang dalam meningkatan sosialisasi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan a) Hasil Wawancara dengan responden di Kantor Pajak Upaya sosialisasi merupakan salah satu cara yang digunakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil wawancara dari 4 responden yang penulis wawancarai yaitu AF, Z, dan dua orang lagi yang tidak mau disebutkan namanya, diperoleh keterangan yang sama diantara keempat orang tersebut, sejauh ini banyak hal yang telah dilakukan kantor pajak
99
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dilakukan dan terlaksana dengan kerja sama dari berbagai pihak yaitu kecamatan, pemerintah desa, dan juga tokoh masyarakat. Selain dari pada itu, mereka ini mengatakan bahwa upaya yang dilakukan
aparatur
kantor
pajak
untuk
meningkatkan
kesadaran
masyarakat dalam membayar PBB, responden menjawab bahwa upaya yang dilakukan oleh kantor pajak itu sendiri diantaranya yaitu sering mengadakan roadshow ke kecamatan - kecamatan, yang turut serta mengundang perwakilan setiap desa dan juga tokoh masyarakat, memberikan sosialisasi melalui radio-radio terutama BENFAS FM, pelunasan penunggakkan PBB sebelum tanah dialihkan pada pihak lain, melalui media massa. Lebih lanjut AF menambahkan bahwa sosialisasi tentang pajak secara umum dilakukan juga di sekolah-sekolah, karena mengingat pelajar merupakan harapan bangsa di masa yang akan datang. Untuk itulah harus dipersiapkan generasi yang mengerti dan memahami serta diharapkan nantinya dapat melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut AF, dalam sosialisasi yang telah kantor pajak lakukan ada banyak hal yang ditanyakan diantaranya yaitu : 1. mungkinkah pajak tidak diterapkan untuk ditagih dari setiap warga Negara (intinya pajak ditiadakan oleh Negara)?. Pajak tidak mungkin untuk ditiadakankarena fungsi pajak selain sebagai alat/instrument untuk
100
mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin, pajak juga digunakan untuk mengumpulkan dana bagi penyediaan pelayanan publik. Jika tidak ada pajak, maka pelayanan publik tidakl dapat diselenggarakan,
penyelenggaraan
pemerintahan
tidak
berjalan,
pertahanan Negara lemah karena alat persenjataan tidak memadai. kalaupun ada pelayanan publik pasti biayanya sangat mahal dan masyarakat tidak dapat mendapatkannya dengan harga yang terjangkau. Pada akhirnya siapa yang mempunyai kekayaan saja yang nantinya dapat mengakses pelayanan publik. 2. Masyarakat diwajivbkan untuk membayar pajak, sementara uang yang dikumpulkan dari pajak masih banyak yang dikorupsi termasuk oleh orang pajak, bagaimana dengan hal tersebut? Sesuai dengan slogan perpajakan lunasi pjaknya awasi penggunaannya, maka masyarakat selain wajib membayar pajak juga wajib untuk mengawasi penggunaannya. Direktorat Jenderal pajak bertugas untuk mengunpulkan dana dari pajak untuk membiayai APBN, sementara penggunaannya dilakukan oleh banyak departemen/lembaga. Jika berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oleh oknum pajak, saat ini Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan modernisasi perpajakan yng mempunyai visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Untuk itu setiap pelanggaran kode etik akan dilakukan tindakan tegas
101
kepada aparat pajak yang menyalahgunakan kewenangannya. Termasuk dalam memberikan pelayanan perpajakan ditekankan bahwa setiap pelayanan
yang
dibrikan
tidak
dipungut
biaya.
Jika
terjadi
penyelewengan masyarakat dapat melakukan pengaduan. 3. Ketetapan NJOP untuk harga bangunan banyak yang tidak dimengerti. Kenaikan NJOP Bangunan dikarenakan terjadi perubahan harga bahan bangunan dan upah tenaga kerja yang dilakukan pemutakhiran setiap tahunnya. 4. Bagaimana kalau telah terjadi perbedaan luas tanah yang tercetak di DHKP dan di lapangan? Perbedaan luas tanah atau perbedaan nama pemilik dapat dilakukan pemutakhiran atau pembetulan SPPT ke KPP. 5. Bagaimana perlakuan untuk tanah-tanah fasilitas umum? Terhadap tanahtanah fasilitas umum tidak dikenakan PBB sepanjang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain dan bukan untuk kepentingan umum. SPPT yang terbit agar diajukan secara kolektif ke KPP untuk segera dilakukan pemutakhiran data. 6. Permintaan agar dipasang papan yang berisikan pembangunan didanai dari pajak yang saudara bayar !. Akan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti DISPENDA. Memang ke depan kantor pajak tidak hanya mengejar orang untuk membayar pajak akan tetapi juga menimbulkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Media komunikasi seperti baliho, billboard akan dipasang dibeberapa lokasi dengan tema yang langsung berkaitan dengan pajak.
102
b) Hasil Wawancara Dengan Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan pendapat responden yaitu YI, AS, IS, L, O, diperoleh keterangan bahwa upaya yang telah dilakukan kantor pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, telah ada walaupun upaya yang dilakukan tersebut tidak maksimal. Ketika dilakukannya sosialisasi yang disampaikan oleh kantor pajak, yang menjadi tempatnya yaitu di kecamatan yang mengundang wakil dari setiap desa dan mengundang tokoh masyarakat setempat. Diperoleh keterangan juga dari responden AK bahwa selain dilakukannya sosialisasi dengan mengundang para wakil desa, upaya sosialisasi yang dilakukan kantor pajak juga yaitu dengan menunjuk petugas kecamatan yang harus datang ke desa untuk mensosialisasikannya langsung kepada aparatur desa, kemudian setelah itu desa disuruh untuk mensosialisasikannya lagi kepada masyarakat. Dari 6 responden tersebut secara kompak mereka mengatakan bahwa dalam mensosialisasikan pajak bumi dan bangunan yang diterima dari kantor pajak, aparatur pemerintah desa mensosialisasikannya lagi kepada masyarakat melalui rapat minggu yang dilakukan di desa dengan mengundang para masyarakat beserta seluruh RT dan RW setempat dan acara pernikahan atau khitanan yang sedang berlangsung di tempat tinggal masyarakat setempat
serta melalui pengajian-pengajian dan juga dengan
103
cara pengarahan langsung kepada masyarakat oleh petugas pemungut PBB (aparat desa) ketika melakukan pemungutan ke setiap rumah warga. Dalam sosialisasi tersebut respon dari masyarakat itu sendiri yaitu ada yang menerima dan mengikutinya dan ada juga yang acuh tak acuh. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan kantor pajak melalui radioradio menurut YI, beliau pernah mendengarkannya walaupun tidak bisa dibilang sering, tapi setidaknya pernah mendengarkannya. Berbeda halnya yang dikatakan oleh AS, IS, L, O, AK, responden ini tidak pernah mendengarkannya sama sekali. Menurut YI, sosialisasi yang dilakukan melalui radio juga merupakan salah satu upaya kantor pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan hal tersebut dapat menambah pengetahuan tentang PBB bagi masyarakat yang mendengarkan siaran tersebut. Dalam sosialisasi yang dilakukan melalui radio, kita sebagai masyarakat dapat juga menelepon atau mengirim SMS ketika acara tersebut berlangsung. Masyarakat secara bebas bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dan yang masyarakat tidak ketahui tentang pajak serta keluhankeluhan masyarakat terhadap PBB. Untuk sosialisasi melalui spanduk atau plang, responden YI, AS, IS, L, O, mengungkapkan bahwa mereka pernah melihatnya. Sosialisasi tersebut berisi himbauan kepada masyarakat agar membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya. Ada juga plang yang berisikan “Lunasi
PBB
sebelum
jatuh
Tempo”.
Lebih
lanjutnya
mereka
104
menyayangkan kenapa mereka hanya melihat papan nama yang berisi tentang himbauan tersebut hanya dipusat kabupaten dan juga didesa-desa tertentu, akan tetapi di desa mereka tinggal tidak ada dan belum pernah melihat spanduk atau plang tersebut. Padahal seharusnya setiap desa atau daerah harus mempunyai dan dipasang spanduk atau plang tentang pajak, dengan demikian masyarakat yang berada disuatu desa yang jauh dari keramaian/kabupaten juga dapat melihat spanduk atau plang tersebut di desa mereka. Dengan seringnya melihat spanduk atau plang tersebut diharapkan masyarakatpun akan memiliki kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan. YI juga mengungkapkan bahwa kami sebagai aparatur pemerintah desa dalam melakukan proses sosialisasi kembali yang telah diterimanya dari kantor pajak, yaitu melalui sosialisasi ketika rapat desa yang dilaksanakan setiap minggunya. Kedua yaitu dengan cara pengarahan langsung kepada masyarakat oleh petugas pemungut PBB (aparat desa) ketika melakukan pemungutan langsung. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan seluruhnya warga masyarakt mengerti dan memahami pentingnya membayar PBB yang diindikasikan dengan masih adanya masyarakat yang menunggak. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tidak semua warga masyarakat dapat melakukan hak dan kewajibannya secara seimbang. Mereka cenderung menuntut haknya dahulu dipenuhi sedangkan kewajibannya cenderung ditunda-tunda. Hal tersebut terlihat ketika sebagin diantara mereka yang mengeluh mengenai pembangunan
105
jalan raya yang belum memadai, kelengkapan sarana dan prasarana serta keluhan-keluhan lainnya yang menyangkut kepentingan umum. c) Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Berdasarkan pendapat responden diantaranya AS, AH, YH diperoleh keterangan bahwa sosialisasi yang datang dari kantor pajak atau dari pemerintah desa setempat memang pernah ada yaitu lewat rapat mingguan akan tetapi hal tersebut jarang dilakukan. Responden yang lainnya yaitu KM, IP, T, M, SW mengungkapkan bahwa tidak pernah ada sosialisasi baik itu yang datang dari kantor pajak itu sendiri ataupun dari pemerintah desa setempat. Kami sebagai warga masyarakat hanya melakukan pembayaran saja ketika ada petugas yang menagih pajak, tanpa adanya sosialisasi tentang pajak terlebih dahulu. Tapi kami juga bersyukur karena kami tidak merasa kesulitan dalam hal membayar pajak bumi dan bangunan karena pemerintah memfasilitasi dan mempermudah kami dalam melakukan pembayaran PBB. Untuk sosialisasi yang dilakukan melalui radio-radio, dari 8 responden semuanya menjawab tidak pernah mendengarkan sama sekali. Berdasarkan hasil penelitian selama di lapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan dari pihak Kantor pajak, pemerintah desa, dan juga masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa responden diperoleh kesimpulan bahwa pernyataan dari pihak kantor pajak telah sering melakukan sosialisasi melalui berbagai cara diantaranya yaitu memberikan sosialisasi
106
ke kecamatan-kecamatan, sosialisasi melalui radio terutama BENFAS FM, pembersihan/pelunasan tunggakkan PBB sebelum tanah dialihkan pada pihak lain, melalui spanduk-spanduk, plang dan melalui media massa lainnya. Akan tetapi lain halnya dengan masyarakat dan pemerintah desa, mereka menyebutkan bahwa frekuensi sosialisasi yang dilakukan kantor pajak ke setiap kecamatan tidak sering, banyak masyarakat juga yang tidak atau belum pernah mendengar sosialisasi yang dilakukan melalui radio-radio. Sementara itu berdasarkan temuan lain hasil penelitian penulis yang diperoleh selama di lapangan, setelah wawancara dengan pemerintah desa ternyata hal tersebut yang diungkapkan oleh kantor pajak tidak semuanya nampak, memang pernah ada sosialisasi /roadshow yang dilakukan akan tetapi itu jarang. Sedangkan dari masyarakat itu sendiri banyak masyarakat yang tidak menerima atau mendengar dan melihat sosialisasi yang dilakukan melalui bentuk apapun. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri ada juga masyarakat yang menerimanya.
Dari
penelusuran, penelitipun pernah melihat adanya plang yang berisi tentang himbauan atau ajakan untuk membayar pajak bumi dan bangunan, tepatnya yaitu melihat di kabupaten Subang itu sndiri dan juga melihat di desa lain yaitu desa Cijambe. Tidak hanya itu, lebih jelasnya lagi pennelitipun pernah melihat himbauan atau ajakan tersebut di kalender tahun 2008, disana
ditulis bahwa dengan membayar pajak bumi dan
bangunan berarti ikut berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan
107
daerah. Selain itu dalam kalender tersebut juga bertuliskan bayarlah PBB sebelum jatuh tempo.
3. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak kabupaten Subang dalam meningkatan keasadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan? Setelah melakukan wawancara, observasi, dan jika dilihat dari dokumentasi, dalam sebuah upayanya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, pihak kantor pajak Subang mengalami kesulitan-kesulitan yang keseluruhan kesulitan tersebut, akan penulis jabarkan berdasarkan opini dan pengalaman dari beberapa responden berikut ini : Setiap responden hampir memiliki jawaban yang sama, diantaranya menurut pendapat AF kesulitan yang dihadapi dalam sosialisasi itu sendiri yaitu datang dari sikap masyarakat itu sendiri, antusias dari masyarakat dalam mengikuti sosialisasi sangat kurang. Selain dari itu kurang pengetahuan masyarakat itu sendiri akan peraturan pajak bumi dan bangunan serta manfaat atau kegunaan pajak. Padahal ketika diadaknnya sosialisasi melalui roadshow ke kecamatan-kecamatan, pihak kantor pajak juga telah mengundang para tokoh masyarakat dan juga wakil setiap desa yang berada pada suatu wilayah kecamatan tertentu, Akan tetapi pada kenyataannya para tokoh masyarakat jarang ada yang hadir. Ironisnya lagi ada desa yang tidak megirimkan perwakilannya dan tidak hadir dalam acara sosialisasi yang diadakan tersebut.
108
Sedangkan menurut responden Z, dan dua orang lagi yang tidak mau disebutkan namanya atau inisialnya mengungkapkan bahwa kesulitan yang dihadapi dalam bidang sosialisasi dari masyarakat itu sendiri, tapi disini adalah yang ditekankan yaitu umumnya sikap kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya kesulitan yang dialami kantor pajak lainnya semua responden mengatakan pendapat yang sama, yaitu semua responden AF, Z, dan dua orang yang tidak mau disebutkan mengungkapkan bahwa kesulitan lain yang dialami oleh kantor pajak yaitu Sarana/infrastruktur yang
kurang
memadai
sehingga
upaya
yang
dilakukan
untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB mengalami kesulitan-kesulitan. Akibatnya, upaya tersebut belum sepenuhnya optimal dan dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil wawancara selama di lapangan, penulis dapat simpulkan secara lebih rinci bahwa kesulitan-kesulitan selama dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu : a. Faktor dari Masyarakat sendiri Adapun yang datang dari masyarakat misalnya saja pengetahuan masyarakat yang masih dirasakan kurang tentang peraturan PBB, sikap dari masyarakat itu sendiri, baik itu sikap acuh tak acuh masyarakat untuk megikuti rangkaian acara sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak dan aparatur pemerintah desa setempat, keengganan masyarakat untuk
109
membayar pajak. Namun yang paling mempengaruhi terhadap proses berjalannya pemungutan pajak adalah masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat memiliki peranan penting dalam proses berlangsungnya pembangunan, dengan kata lain maju mundurnya suatu pembangunan tergantung pada kepatuhan dan kesadaran warga masyarakatnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan masyarakat yang dirasakan kurang tentang pajak, dan ditambah dengan sikap masyarakat yang acuh tak acuh terhadap adanya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak di kecamatankecamatan dan sosialisasi yang dilakukan para aparatur pemerintah desa. Ketika diadakannya sosialisasi ada sebagian masyarakat yang tidak mengikuti rangkaian acara tersebut, mereka lebih memilih untuk tidak hadir. Padahal upaya tersebut sangat penting diikuti karena bermanfaat dan berguna, agar pengetahuan kita tentang pajak dapat bertambah, sehingga tidak menutup kemungkinan akan munculnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kepercayaan
masyarakat
terhadap
pemerintah
kini
mulai
memudar, sehingga masyarakat merasa ketakutan dan khawatir terhadap uang atau iuran yang mereka bayar lewat PBB tersebut. Masyarakat beranggapan
bahwa
uang
dari
hasil
penagihan
PBB
itu
akan
disalahgunakan dan akan masuk ke saku para pejabat pemerintahan itu sendiri.
110
b. Faktor dari pemerintah Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan, pemerintah dalam hal ini kantor pajak mengalami kesulitan dalam bidang sarana. Sarana atau infrastruktur yang kurang memadai, misalnya saja komputer yang dirasakan masih kurang. Dengan kurangnya komputer maka kinerja pemerintah agak lambat. Sejalan dengan pengamatan penulis pada saat berobservasi di lapangan, hasil dari studi dokumentasi penulis, yaitu dokumen berupa beberapa acara sosialisasi yang penulis dapatkan dari kantor pajak Subang membuktikan bahwa masih terdapat perwakilan desa dan masyarakat yang tidak hadir dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh kantor pajak yang diadakan di kecamatan-kecamatan. Penulis sangat memahami bahwa kantor pajak Subang telah berupaya seoptimal mungkin dalam meningkatkan keasadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan sebaik mungkin, namun penulis menyimpulkan bahwa suatu upaya jika tidak didukung oleh pihak lain dan juga sarana yang mendukung maka tidak akan berjalan dengan baik. Ini merupakan suatu gambaran bahwa pemerintah, masyarakat dan juga fasilitas saling melengkapi satu sama lain.
111
4. Upaya yang dilakukan Kantor pajak untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi
dalam
meningkatan
keasadaran
masyarakat
untuk
membayar pajak bumi dan bangunan? Berdasarkan permasalahan ataupun kesulitan yang telah diuraikan sebelumnya, kantor pajak Kabuapten Subang memiliki berbagai cara untuk menanggulanginya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden,
memiliki jawaban yang hampir sama dalam menjawab
alternatif pemecahan masalahnya. Untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas tentang upaya yang dilakukan oleh kantor pajak Kabupaten Subang dalam menanggulangi setiap hambatan yang terjadi selama upaya meningkatan keasadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan berlangsung, maka akan penulis jabarkan berdasarkan opini dari berbagai responden berikut ini : Menurut AF meskipun pihak kantor pajak mengalami kesulitankesulitan dalam meningkatan keasadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan yaitu berupa faktor yang muncul dari masyarakat itu sendiri, namun pada dasarnya pihak kantor pajak berusaha untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Diantaranya adalah pihak kantor pajak terus berupaya untuk mengadakan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat. Selain itu pihak kantor pajak juga memberikan motivasi kepada setiap desa yang berhasil merealisasikan rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan akan mendapatkan hadiah.
112
Dengan demikian maka diharapkan masyarakat akan memiliki kemauan untuk membayar pajak. Sementara itu menurut pendapat Z, berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh kantor pajak yang mana dalam hal ini adalah pihak yang melakukan sosialisasi adalah berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan pengarahanpengarahan kepada masyarakat secara lebih jelas sehingga pengetahuan masyarakat tentang PBB dapat bertambah. Adapun kendala menyangkut kepercayaan dari masyarakat, yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap pajak yang mereka bayar akan disalahgunakan, maka kantor pajak akan seoptimal mungkin membangun kembali kepercayaan kepada masyarakat yaitu dengan cara memberikan teladan yang baik kepada masyarakat, menunjukkan kepada masyarakat bahwa pihaknya bersih dari korupsi. Menurut pendapat dua responden kantor pajak yang tidak mau disebutkan namanya dan berdasarkan hambatan yang telah diuraikan sebelumnya, mereka mengungkapkan bahwa tahap demi tahap untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan berusaha untuk dilakukan seoptimal mungkin, termasuk dalam bidang sarana atau infrastruktur misalnya memperbanyak pengadaan komputerisasi untuk pembayaran PBB, selain itu pemerintah juga memfasilitasi warga masyarakat dalam membayar pajak yang mana adanya petugas penagih pajak atau yang sering disebut dengan kolektor
113
pajak sehingga pembayaran PBB dapat dilakukan di setiap desanya masing-masing dan dengan demikian maka mempermudah masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil observasi, penulis merasa permasalahan yang datang dari masyarakat itu sendiri yaitu sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap acara sosialisasi yang berlangsung adalah merupakan bagian dari sebuah hambatan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang sangat penting.
C.
Pembahasan Hasil Penelitian Setelah mengemukakan deskripsi hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi maupun studi dokumentasi di lapangan, maka pada bagian ini akan dibahas dan dianalisis dari penelitian tersebut. Adapun analisisnya bertitik tolak dari rumusan masalah dibawah ini :
1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa Purwadadi Timur tidak membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu Seperti kita ketahui bahwa pajak secara umum dapat diartikan sebagai pungutan wajib yang biasanya berupaya uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib pada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga barang, dan lainnya untuk membiayai pengeluaran Negara dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung.
114
Hal ini senada dengan pendapat Rochmat Soemitro yang dikutip kembali oleh Mardiasmo ( 2004 : 1) menyatakan sebagai berikut : Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Definisi pajak di atas lebih memfokuskan pada fungsi budget dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi yang lainnya yaitu fungsi mengatur. Adapun pengertian pajak yang dikemukakan ahli lainnya yaitu dalam Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara peerpajakan ( 2008 : 2), disebutkan bahwa pajak adalah : Konstribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Jadi, dapat disimpulkan pajak adalah suatu iuran warga Negara (wajib pajak) kepada Negara yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan unuk kepentingan pembangunan nasional, tanpa mendapat jasa timbal balik secara langsung. Yang dimaksud pembangunan nasional disini adalah bertujuan menyejahterakan masyarakat, membangun sarana atau prasarana umum dan kepentingan umum lainnya demi kemaslahatan bersama. Dari kedua pengertian di atas terkandung ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak diantaranya pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, pajak dapat dipaksakan, diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah, tidak dapat ditunjukkan
115
kontrsprestasi secara langsung, berfungsi sebagai budgeter dan regulerend. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam
prakteknya
pemungutan
pajak
yang
berlangsung,
pemerintah sangat memfasilitasinya. Ada yang menjadi petugas pajak bumi dan bangunan dan petugas tersebut yaitu aparatur pemerintah desa. Petugas pemungut pajak selalu datang kesetiap rumah warga masyarakat untuk menagih pajak yang harus dibayar oleh masing-masing subjek pajak. Sebagaimana yang tertulis dalam buku Mardiasmo (2004 : 290291) bahwa pejabat yang berwenang mengurus pelaksanaan PBB dibagi menjadi dua bagian, antara lain : 1. Pejabat yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek pajak adalah : camat sebagai pembuat akta tanah, notaries atau pejabat pembuat akta tanah, pejabat pembuat akta tanah. Dalam menjalankan tugasnya pejabat tersebut mempunyai kewajiban yaitu menyampaiakan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak onjek pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. 2. Pejabat yang ada hubungannya dengan objek pajak adalah : kepala kelurahan atau kepala desa, pejabat dinas tata kota, pejabat dinas pengawasan bangunan, pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan
116
atau direktorat Jenderal pajak. Dalam menjalankan tugasnya pejabat tersebut mempunyai kewajiban yaitu wajib memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal pajak yang berwenang. Seperti halnya di desa Purwadadi Timur yang berhubungan langsung dengan objek pajak adalah kepala desa sedangkan pihak kecamatan hanya mengelola segala hal mengenai PBB yang disetorkan oleh petugas yang ditunjuk kepala desa dari setiap desa yang berada dikecamatan tersebut. Dalam pelaksanaannya pemungutan pajak tidak selamanya berjalan dengan baik melainkan terdapat juga beberapa hambatan. Berdasarkan data daftar normatif PBB yang belum dibayar masyarakat tahun anggaran 2008 desa Purwadadi Timur kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang dan peryataan dari beberapa aparat desa terungkap bahwa jumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu sebanyak 420 subjek pajak. Di
setiap
Negara
pada
umumnya
masyarakat
memiliki
kecenderungan untuk meloloskan diri dari pajak. Usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan pajak.
117
Bentuk perlawanan sebagai reaksi ketidakcocokan ataupun ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan ke dalam dua bentuk, (Sony Devano dan Siti K. R., 2006 :115) antara lain : 1. Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial, moral, dan perkembangan intelektual masyarakat, serta system pemungutan pajak yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 2. Perlawanan Aktif meliputi semua usaha atau cara dan perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat antara lain : a). Penghindaran pajak Merupakan gejala biasa, biasanya dilakukan dengan penahanan diri yang mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-barang yang dapat dikenakan pajak. b). Pengelakan atau penyelundupan pajak Merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi illegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut peraturan perundang-undangan. c). Melalaikan pajak Menurut Oliver Oldman dalam Moh. Zain (Sony Devano dan siti K. R., 2006 : 119), melalikan pemenuhan kewajiban perpajakan disebabkan oleh:
118
Ketidaktahuan (ignorance), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Kesalahan (error), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi salah hitung. Kesalahpahaman (negligence), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-bukti secara lengkap. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa ada segelintir wajib pajak desa Purwadadi Timur telah melakukan perlawanan terhadap pemungutan PBB. Jenis perlawanan yang telah mereka lakukan adalah perlawanan pasif yaitu melalaikan pajak. Hal tersebut terlihat dalam sikap mereka yang cenderung menunggu jatuh tempo dan menunda-nunda pembayaran PBB. Mereka tahu bahwa PBB merupakan kewajiban dari pemerintah yang harus dipatuhi, akan tetapi tidak mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur PBB. Sehingga mereka melalaikan dan menunda-nunda pembayaran PBB tersebut seperti yang telah dikemukakan
oleh sejumlah aparat desa selaku petugas pemungut
PBB. Kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan masyarakat desa Purwadadi Timur masih bisa dikatakan masih kurang, Bermacam-macam alasan diungkapkan oleh masyarakat desa Purwadadi Timur tidak membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu (menunggak)
119
diantaranya yaitu karena faktor dari dalam, disebabkan oleh masyarakat itu sendiri tidak mempunyai kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak dan pengetahuan masyarakat serta faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Masyarakat tidak bisa membayangkan apa manfaat baginya dari pajak yang dipungut dan dihimpun oleh pemerintah karena kurangnya pengetahuan fungsi atau manfaat pajak selain itu juga faktor ekonomi serta kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat untuk membayar pajak yang menyebabkan masyarakat tidak tepat waktu dalam membayar PBB. Selain itu kurangnya sosialisasi, mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui fungsi dan kegunaan dari pajak bumi dan bangunan terebut. Belum lagi kebanyakan masyarakatnya selalu menundanunda pembayaran dengan alasan masih jauh tanggal jatuh tempo. Bagi masyarakat yang melalaikan dan mengulur-ulur waktu pembayaran PBB hanya akan dikenai teguran saja dari petugas pemungut PBB ketika melakukan pemungutan ke tiap rumah wajib pajak. Sedangkan kepada masyarakat yang menunggak pembayaran PBB pemrintah desa tidak mengenakan sanksi apa-apa terhadap mereka. Padahal di dalam peraturan PBB bagi setiap wajib pajak yang pembayarannya melewati tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi denda administrasi yaitu sebesar 2%. Dengan demikian dapat dianalisis bahwa setiap tahunnya selalu ada penunggakkan oleh masyarakat Desa Purwadadi Timur dalam pembayaran PBB. Faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membayar pajak bumi
120
dan bangunan tepat waktu adalah faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, yang disebabkan oleh pengetahuan masyarakat akan PBB. Padahal pengetahuan adalah salah satu aspek atau indikator yang sangat penting dalam diri seseorang, aspek penting yang menentukan tingkat kesadaran masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan terdiri dari empat aspek salah satunya adalah pengetahuan tentang apa yang sudah ditentukan ataupun yang telah diatur. Pengetahuan hukum menyangkut suatu sistem bentuk peraturan dalam bidang kehidupan tertentu, merupakan salah satu petunjuk akan adanya kesadaran hukum. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum (Otje Salman 1989 : 56). Lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa hukum dimaksud di sini adalah meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selain itu pengetahuan hukum akan selalu berkaitan dengan perilaku yang dilarang dan perilaku yang diperbolehkan. Sejalan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ”Kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif (1982 : 154)”. Hal ini berarti bahwa kesadaran akan selalu diwujudkan dengan terlebih dahulu dengan memperoleh pengetahuan. Unsur pengetahuan pada dasarnya merupakan langkah awal dalam mencapai suatu kesadaran seseorang akan hukum sehingga dapat membentuk kepatuhan akan hukum yang berlaku. Pengetahuan hukum dalam penelitian ini lebih diarahkan pada pengetahuan tentang isi peraturan
121
tentang PBB. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan warga yang kurang terhadap PBB. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ”Taraf
pengetahuan
yang
tinggi
tentang
peraturan
akan
lebih
menyempurnakan taraf kesadaran hukum (1982 : 224)”. Selanjutnya dapat dikatakan
bahwa
pengetahuan
tentang
peraturan
berguna
untuk
membentuk kesadaran seseorang. Menyinggung masalah pengertian PBB dan juga manfaat atau kegunaan beserta dengan isi peraturan PBB, diketahui bahwa pengetahuan warga masyarakat Purwadadi Timur masih kurang. Dari hasil pembahasan di atas, proses menuju masyarakat yang memiliki kesadaran hukum pada dasarnya harus dilakukan bertahap dan berkesinambungan. Salah satu jalannya adalah proses untuk menjadikan masyarakat yang tahu akan hukum. Pengetahuan hukum merupakan penyempurnaan taraf kesadaran warga masyarakat akan kewajibannya dalam membayar PBB. Menurut Meliono (2007) mengatakan bahwa : Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan inderawi. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.
Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 1. Pendidikan
Pendidikan” adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang
atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia
122
melalui upaya pengajaran dan pelatihan, maka jelas dapat kita kerucutkan sebuah visi pendidikan yaitu mencerdaskan manusia.
2. Media
Media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Jadi contoh dari media massa ini adalah televisi, radio, koran, dan majalah. 3. Keterpaparan informsi Informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui. Namun ada pula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Selain itu istilah informasi juga memiliki arti yang lain sebagaimana diartikan oleh RUU teknologi informasi yang mengartikannya sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu.
Seperti yang telah diketahui bahwa salah satu dari empat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum dan pemahaman hukum. Setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai yang dengan yang tertinggi. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan hukum erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah di undangkan.
123
Pemahaman hukum dalam arti di sini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu, dengan kata lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu baik itu tertulis maupun
tidak
tertulis
serta
manfaatnya
bagi
pihak-pihak
yang
kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Di dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal. Akan tetapi dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka menghadapi berbagai hal dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku seharihari. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat.
Dengan mengetahui tentang peraturan dan manfaat dari PBB, masyarakat akan bisa membayangkan apa manfaat baginya dari pajak yang dipungut dan dihimpun oleh pemerintah sehingga masyarakatpun akan memiliki kesadaran betapa pentingnya pajak bagi pembangunan. Selain itu, faktor lain yang datang dari dalam masyarakat adalah kesulitan ekonomi, padahal jika dilihat secara lebih mendalam dalam pembayaran PBB tidak seberapa apabila dibandingkan dengan penghasilan yang didapat dari hasil panen dan hasil lainnya. Tanggal jatuh tempo pun menjadi alasan masyarakat untuk tidak membayar pajak secepatnya. Masyarakat selalu menunda pembayaran dengan alasan masih jauh tanggal
124
jatuh tempo. Padahal alasan tersebut bukanlah semata-mata menunggu tanggal jatuh tempo melainkan suatu alasan bahwa masyarakat enggan membayar PBB.
2.Upaya sosialisasi yang dilakukan Kantor pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan Kantor pajak dan aparatur pemerintah desa sangat berperan penting dalam meningkatkan sosialisasi berupa pengetahuan, sikap membayar pajak bumi dan bangunan warga masyarakat. Seperti yang dikutip dalam wawancara yang dikemukakan oleh 4 responden, diantaranya yaitu AF, Z, dan dua orang yang tidak mau disebutkan namanya
mengemukakan
bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan dalam menyampaikan informasi atau pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan yaitu diantaranya melalui radio-radio, roadshow ke kecamatan-kecamatan, melalui media massa, pelunasan tunggakkan PBB sebelum tanah dialihkan pada pihak lain. Hal tersebut tentunya dilakukan untuk membina kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan agar warga masyarakat semakin memahami dan mengerti materi sekaligus menyadari akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Karena pajak tersebut pada dasarnya untuk membiayai pembangunan, yang tentunya saja dapat dinikmati dan digunakan oleh warga masyarakat itu sendiri.
125
Untuk lebih memperjelas pendapat di atas, penulispun mengutip pengertian Sosialisasi dari Rush dan Althoff (1997:29) menyatakan bahwa:
Sosialisasi yaitu pola-pola mengenai aksi sosial, atau aspek-aspek tingkah laku, yang menanankan pada individu keterampilanketerampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif-motif dan sikapsikap yang terlalu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasikan, (dan yang terus berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.
Sementara itu, berdasarkan observasi yang penulis lakukan selama di lapangan, penulis mendapatkan suatu ketimpangan antara jawaban yang dikemukakan oleh kantor pajak dengan pemerintah desa dan juga dengan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan kantor pajak tidak semuanya diterima oleh
masyarakat,
akan
tetapi
hanya
sebagian
masyarakat
yang
menerimanya. Jadi dapat disimpulkan disini adalah belum meratanya sosialisasi yang diberikan oleh kantor pajak kepada masyarakat. Yang lebih penting dari proses sosialisasi adalah menjadikan warga masyarakat mengerti dan paham akan peraturan pajak bumi dan bangunan, serta merealisasikannya dalam bentuk sikap dan keterampilan dalam membayar pajak, sehingga dengan demikian diharapkan masyarakatpun akan sadar pajak.
126
Tika Noorjaya dalam bukunya yang berjudul Sadar Pajak ( 1994 : 15 ) menyebutkan bahwa :
Sadar pajak, berarti munculnya rasa tanggung jawab anggota masyarakat membayar iuran kepada Negara bukan hanya karena pajak itu merupakan kewajiban warga Negara, tetapi karena perlu untuk membiayai pembangunan, memang masih perlu ditumbuhkan dan ditanamkan.
Salah satu kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui pemberian pengetahuan mengenai peraturan pajak bumi dan bangunan kepada warga masyarakat, yang memang hal ini sangat diperlukan. Karena secara logika, untuk menambah sikap positif tentang suatu hal yang harus diawali dan disertai dengan penambahan pengetahuan tentang sesuatu hal itu. Selanjutnya akan lebih memahami dan lebih mematuhinya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1982 : 159) tentang indikator-indikator kesadaran hukum, yaitu : 1. 2. 3. 4.
Pengetahuan tentang peraturan hukum (law awareness) Pengetahuan tentang isi hukum (law acquentence) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude) Pola-pola prilaku hukum (legal behavior)
Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap kondisi masyarakat desa Purwadadi Timur Kecamatan Purwadadi kabupaten Subang, dengan diberi pengetahuan mengenai pajak bumi dan bangunan dan segala peraturannya, warga masyarakat semakin memahami dan mengerti pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Karena iuran dari pajak tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan. Sehingga akan
127
timbul suatu sikap warga masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
Hal
ini
berarti
dituntut
adanya
suatu
upaya
yang
berkesinambungan dan konsisten baik itu yang datang dari aparatur kantor pajak, kecamatan maupun pemerintah desa. Karena semakin besar peranannya atau upaya yang dilakukannya, maka akan semakin tinggi tingkat pengetahuan, sikap warga masyarakatnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Peranan
dari
aparatur
kantor
pajak
dan
desa
dalam
mensosialisasikan warga masyarakat terhadap peraturan hukum pajak bumi dan bangunan, sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat. Diketahui bahwa aparatur kantor pajak dan pemerintah desa berfungsi sebagai pelaksana pembinaan pada warga masyarakat yaitu membina dan mengarahkan masyarakat dalam hal kesadaran mambayar pajak bumi dan bangunan yang merupakan sumber dana bagi pembangunan. Upaya pemasyarakatan pajak oleh pemerintah di samping untuk mencapai sasaran jangka pendek yaitu pencapaian rencana penerimaan pajak sebagaimana yang dianggarkan dalam APBN, juga tidak kalah penting adalah mencapai sasaran jangka panjang yaitu menciptakan suasana yang mdukung peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai perwujudan kesadaran berbangsa dan bernegara.
128
Sadar pajak ditumbuhkan terutama kepada masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja dalah hal ini direktorat Jenderal Pajak, akan tetapi seharusnya menjadi tanggungjawab badan-badan pemerintah dan badan-badan swasta. Bahkan menumbuhkan sadar pajak merupakan tanggungjawab setiap warga negara Indonesia termasuk guru. Sosialisasi
perpajakan
yang
bertujuan
untuk
memberikan
pengetahuan perpajakan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, dapat melibatkan semua unsut pamong desa. Akan tetapi lebih efektif jika melibatkan guru dalam menyampaikan penyuluhan. Di lain pihak, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan memasang klan layanan masyarakat tentang perpajakan, baik itu dilayar televisi, radio, maupun surat kabar. Dengan langkah-langkah tersebut maka pemerintah baik itu Dirjen pajak/ kantor pajak kiranya akan mampu meningkatkan prestasinya dan pada dasa wasa yang akan datang menjadi penyokong utama dana pembangunan Nasional. Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa hal-hal yang paling penting dari upaya kantor pajak dan pemerintah desa adalah berkewajiban untuk membina. Membimbing, mengarahkan, memfasilitasi warga masyarakat terutama dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk mencapai semuanya itu maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
129
kantor pajak dan pemerintah desa serta memperbaiki sarana atau infrastruktur serta sistem-sistem yang ada. Hal ini bisa dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan administrasi pajak atau tata cara pembayaran, peningkatan-peningkatan intensif melalui pemberian award kepada
para
petugasnya
yang
berprestasi,
dan
juga
pengadaan
komputerisasi untuk kelancaran pembayaran PBB. Sehingga tercipta hubungan kerja sama diantara aparatur pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan misi yaitu mensukseskan pembangunan nasional akan dengan mudah terlaksana. Jika dilihat dari namanya pajak bumi dan bangunan merupakan pajak atas bumi dan bangunan. Di mana bumi adalah permukaan bumi, perairan, dan tubuh bumi yang berada di bawahnya serta bangunan adalah konstruksi dan/atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha atau tempat yang duusahakan. Dengan demikian pajak bumi dan bangunan adalah salah satu pajak yang berlaku di Negara RI yang dikenakan atas objeknya yaitu bumi dan/bangunan. Rocmat Soemitro (1986 : 5). Sudah menjadi kewajiban setiap wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu, membayar pajak merupakan tanggung jawab moral. Dari pernyataan tersebut, maka jelaslah bahwa kesadaran membayar pajak yang merupakan bagian dari unsur kesadaran hukum nasional adalah sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga
130
Negara sebagai
rasa tanggung jawab terhadap kelancaran
roda
pembangungan nasional. Warga masyarakat di Desa Purwadadi Timur Kecamatan Purwadadi kabupaten Subang, kesadaran mereka dalam membayar pajak bumi dan bangunan sangat beragam. Dari data yang diperoleh telah terjadi tunggakan, dengan demikian sudah jelaslah bahwa warga masyarakat Desa Purwadadi Timur ada yang membayar tepat pada waktunya dan ada juga yang tidak tepat waktu. Dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan, warga masyarakat di desa Purwadadi Timur memanfaatkan layanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah desa, hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap aparatur pemerintah kantor pajak, serta wawancara dengan masyarakat. Aparatur kantor pajak juga mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan bekerja sama dengan kecamatan, pemerintah desa, dan juga tokoh masyarakat setempat. Seperti yang telah kita ketahui bersama yaitu ada beberapa tingkatan kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang terjadi di Desa Purwadadi Timur,
salah satunya dilatarbelakangi oleh
tingkat pengetahuan dan pemahaman dari warga masyarakat sekitar. Dan yang lebih penting adalah peran kantor pajak yang bekerja sama dengan pemerintah desa dalam membina kesadaran warga masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (1982 : 122) bahwa : Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan suatu hukum tertentu diketahui,
131
ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah dari pada mereka memahaminya, dan seterusnya. Berdasarkan uraian dari kutipan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat dikatakan telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi apabila pengetahuan, pemahaman, dan prilaku taat dari warga masyarakat terhadap hukum yang berlaku sudah mencapai tingkat paling tinggi, yaitu terlihat pada prilaku sehari-hari warga masyarakat Desa Purwadadi Timur yang sangat menghargai upaya kantor pajak beserta pemerintah desa. Aparatur kantor pajak dan aparat desa yang terus berupaya demi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dimana aparatur kantor pajak telah cukup optimal dan berusaha dalam membina warga masyarakat dalam memupuk kesadaran membayar pajak, baik itu melalui roadshow ke kecamatan-kecamatan yang mengundang para perwakilan desa dan juga tokoh masyarakat, sosialisasi melalui radio-radio, media masa dan pelunasan tunggakan PBB sebelum tanah dialihkan kepada pihak lain. Dari pembahasan di atas peneliti dapat menyimpulkan sementara bahwa warga masyarakat desa Pirwadadi Timur masih belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB. Untuk mengatasi hal tersebut, kantor pajak telah bekerja sama dengan pihak lain yaitu kecamatan dan desa yang telah berupaya agar warga masyarakat dalam membayar PBB tepat pada waktunya yaitu dengan cara mengadakan
132
sosialisasi
yang
mengadakan
roadshow
ke
kecamatan-kecamatan,
sosialisasi melalui radio-radio terutama BENFAS FM, melalui spanduk, plang, dan media massa lainnya. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tentang upaya sosialisasi kantor pajak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan, secara umum dapat penulis kemukakan bahwa berdasarkan penelitian di lapangan dan dengan diperkuat oleh teori-teori yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan meningkat apabila ditunjang dengan adanya upaya yang dilakukan oleh kantor pajak secara terus menerus baik secara formal maupun informal. Dengan kata lain, bahwa upaya kantor pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
3.Kesulitan-kesulitan
yang
dihadapi
Kantor
pajak
dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan, kantor pajak mengalami beberapa kesulitan diantaranya yaitu yang datang dari masyarakat dan sarana-sarana yang dapat menunjang upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Adapun yang datang dari masyarakat misalnya saja pengetahuan masyarakat ayang masih dirasakan
133
kurang tentang PBB, sikap dari masyarakat itu sendiri, baik itu sikap acuh tak acuh masyarakat untuk megikuti rangkaian acara sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak dan aparatur pemerintah desa setempat dan juga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang kini sudah mulai berkurang. Namun yang paling mempengaruhi terhadap proses berjalannya pemungutan pajak adalah masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat memiliki peranan penting dalam proses berlangsungnya pembangunan, dengan kata lain maju mundurnya suatu pembangunan tergantung pada kepatuhan dan kesadaran warga masyarakatnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut Saifuddin Anshari Endang 1979 : 35 mengatakan bahwa kepercayaan adalah anggapan atau sikap mental bahwa sesuatu itu benar. Jadi kepercayaan itu adalah anggapan atau sikap mental bahwa sesuatu itu benar. Arti lainnya dari kepercayaan adalah sesuatu yang diakui sebagai benar. Kita tidak dapat membayangkan manusia dapat hidup tanpa kepercayaan apapun, karena kepercayaan merupakan hal terpenting dalam hidup manusia. Infrastruktur yang kurang memadai juga merupakan salah satu kesulitan kantor pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun meskipun demikian penulis sangat yakin bahwa aparat pemerintahan daerah telah bekerja seoptimal mungkin dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
134
Kinerja kantor pajak dalam melaksanakan upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan seoptimal mungkin merupakan wujud kesiapan dari kantor pajak untuk mewujudkan kesejahteraan dan kelancaran roda pembangunan. Hal ini tiada lain bahwa dengan upaya tersebut diharapkan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya koordinasi yang baik antara berbagai dinas/instansi pemerintahan mustahil suatu upaya yang dilakukan kantor pajak tersebut dapat berjalan dengan baik. Masalah-masalah tersebut dapat diatasi jika terdapat koordinasi yang baik antara kantor pajak, kecamatan, desa bahkan dengan masyarakat kabupaten Subang itu sendiri.
4. Upaya yang dilakukan Kantor pajak untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam meningkatan keasadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan?
Pemerintah daerah Kabupaten Subang selalu mencoba berusaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dengan berabagai cara. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, diperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi upaya-upaya kantor pajak untuk menanggulangi masalah-masalah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan ini adalah : a. Peningkatan upaya sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus baik yang dilakukan oleh kantor pajak dan juga pemerintah desa setempat
135
menjadi salah satu cara supaya pengetahuan masyarakat akan PBB dapat bertambah dan pihak kantor pajak juga memberikan motivasi kepada setiap desa yang berhasil merealisasikan rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan akan memdapatkan hadiah. Kendala lainnya menyangkut kepercayaan dari masyarakat, yaitu lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bahkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap pajak yang mereka bayar akan disalahgunakan, maka kantor pajak akan seoptimal mungkin untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat yaitu dengan cara memberikan teladan yang baik kepada masyarakat, menunjukkan kepada masyarakat bahwa pihaknya bersih dari korupsi. Jika berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oleh oknum pajak, saat ini Direktorat Jenderal kantor pajak telah melakukan modernisasi perpajakan yang mempunyai visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Untuk itu setiap pelanggaran kode etik akan dilakukan tindakan yang tegas kepada aparat pajak yang menyalahgunakan kewenangannya. Dengan kata lain untuk para petugas atau pejabat pajak, harus mampu membangkitkan atau memulihkan kembali kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat yang membayar pajak, bahwa iuran pajak yang masyarakat bayar tersebut adalah dana bagi pembangunan dan dalam pelaksanaannyapun tidak akan terjadi penyelewengan-penyelewengan. Maka dengan adanya sikap saling
136
percaya diantara masyarakat dengan petugas/pejabat pajak, sehingga akan mampu membangun bangsa yang maju dalam berbagai bidang. b. Sarana yang kurang dapat di atasi dengan pengadaan komputerisasi untuk pembayaran, sehingga dengn demikian akan mempermudah dan mempercepat pengerjaannya. Selain itu, penyediaan tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan di masing-masing desa masyarakat sekitar tinggal. yang mana setiap PDL atau kolektor masingmasing desa nantinya dapat melakukan pembayaran langsung kemasingmasing BPR yang ada dikecamatan sehingga memudahkan dalam pembayaran. Upaya yang dilakukan oleh kantor pajak dapat dikatakan upaya yang datang dari luar untuk meningkatkan ketepatan warga masyarakat dalam membayar PBB. Namun upaya dari luar belum cukup apabila tidak dilengkapi oleh upaya dari dalam. Maksud upaya dari dalam di sini merupakan upaya dari dalam diri sendiri, yakni warga masyarakat sebagai wajib pajak. Upaya dari warga masyarakat sebagai wajib pajak yang dimaksud adalah adanya kemauan dari dalam diri masing-masing individu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah untuk memenuhi keajibannya. Dengan kata lain, bahwa adanya keinginan dari masyarakat untuk memnuhi kewajibannya dalam membayar PBB. Kemauan dari dalam dirinya sendiri merupakan kesadaran yang timbul dalam diri seseorang untuk mentaati suatu hukum atau aturan.
137
Apabila warga masyarakat Purwadadi Timur memiliki kesadaran dari dalam dirinya sendiri, maka mereka akan mengerti bahwa PBB merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Penulis berasumsi bahwa hal ini hanya berlaku bagi masyarakat yang selalu membayar PBB tepat pada waktunya. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua masyarakat memiliki kesadaran seperti itu. Berdasarkan
pembahasan
di
atas
peneliti
dapat
menarik
kesimpulan sementara bahwa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan aparatur kantor pajak mengalami berbagai kendala atau kesulitan, akan tetapi kantor pajak pun dapat mengatasi kesulitan tersebut. Berbagai cara yang dilakukan kantor pajak diantaranya yaitu kesulitan yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri misalnya pengetahuan masyarakat yang kurang, maka kantor pajak berusaha untuk semaksimal mungkin selalu memberikan sosialisasi tentang pengetahuan PBB, kantor pajak juga memberikan motivasi kepada setiap desa yang berhasil merealisasikan rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan akan memdapatkan hadiah. Kesulitan lain yang dihadapi yaitu menyangkut kepercayaan masyarakat, yaitu lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bahkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap pajak yang mereka bayar akan disalahgunakan, maka saat ini Direktorat Jenderal kantor pajak telah melakukan modernisasi perpajakan yang mempunyai visi menjadi
138
model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.
