PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN NOMOR : P.01/VI-BPHA/2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS CALON LEMBAGA PENILAI INDEPENDEN (LPI) MAMPU DIREKTUR JENDERAL, Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penilaian Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu Untuk Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) telah diatur bahwa petunjuk teknis penilaian kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis calon Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Persyaratan Administrasi Dan Teknis Calon Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
1.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 jo. Nomor 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2.
3. 4. 5.
6.
7. Peraturan .......
~2~ 7.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 jis. Nomor 15 Tahun 2005 dan Nomor 63 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan; 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpst-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari; 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 jis. Nomor P.17/Menhut-II/2005, Nomor P.35/Menhut-II/2005 dan Nomor P.46/Menhut-II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan. 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penilaian Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu untuk Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.497/Menhut-II/2006 tentang Pembentukan Tim Evaluasi (TE) dan Dewan Pertimbangan Verifikasi (DPV) Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu Penilaian Kinerja Pengelolaaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL). MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERTAMA
:
Petunjuk Teknis Penilaian Persyaratan Administrasi dan Teknis Calon Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
KEDUA
:
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan pedoman bagi Tim Evaluasi (TE) yang ditetapkan Menteri Kehutanan dalam melakukan tugas penilaian.
KETIGA
:
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di
:JAKARTA
Pada tanggal
: 19 Januari 2007
DIREKTUR JENDERAL,
DR. Ir. HADI S. PASARIBU, MSc NIP 080044005 Salinan …….
~3~ Salinan : Peraturan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Menteri Kehutanan; 2. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan; 3. Anggota Tim Evaluasi.
Lampiran Nomor Tanggal
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN : P.01/VI-BPHA/2007 : 19 JANUARI 2007 Tentang
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS CALON LEMBAGA PENILAI INDEPENDEN (LPI) MAMPU I.
LATAR BELAKANG Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, telah ditetapkan 5 (lima) kebijakan prioritas pembangunan kehutanan sampai dengan tahun 2009, antara lain : Revitalisasi Sektor Kehutanan, khususnya Industri Kehutanan. Di bidang pemanfaatan hutan produksi, revitalisasi/restrukturisasi dilaksanakan dengan pelaksanaan penilaian kinerja yang bersifat wajib (mandatory) kepada unit-unit usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan, sehingga di masa mendatang unit-unit tersebut akan terseleksi dan diperoleh unit-unit dengan kinerja yang baik, yang benar-benar memiliki komitmen dan mampu mewujudkan pemanfaatan hutan yang lestari. Untuk menekan terjadinya bias penilaian, penilaian kinerja tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu yang memiliki kompetensi untuk memberikan jasa penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari. Untuk mendukung kepentingan tersebut serta mempertimbangkan pentingnya peran LPI, maka perlu dilakukan penilaian terhadap para calon LPI Mampu, sehingga LPI Mampu yang terpilih dan diakui diharapkan benarbenar memiliki kemampuan dan sanggup memberikan hasil kerja sesuai tujuan dan tugas yang diberikan.
II.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud diterbitkannya petunjuk teknis ini adalah agar proses penilaian calon LPI Mampu dapat dilakukan secara obyektif dan sistematis. Adapun tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk : 1. Dapat dijadikan alat/instrumen untuk membentuk pengertian dan pemahaman yang sama di antara anggota Tim Evaluasi dalam menjalankan tugasnya. 2. Sebagai pedoman bagi Tim Evaluasi untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan/kelayakan calon LPI yang mendaftar. III. Pelaksanaan .......
~2~ III.
PELAKSANAAN PENILAIAN 1.
Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan penilaian adalah tersusunnya Daftar LPI Mampu berdasarkan persyaratan dan tata cara yang dipersyaratkan.
2.
Organisasi Penilaian Penilaian calon LPI Mampu dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan Menteri Kehutanan dan diberi tugas untuk melakukan penilaian persyaratan pengakuan (akreditasi) LPI Mampu Penilaian Kinerja PHAPL.
3.
Peserta Peserta yang akan dinilai adalah calon LPI Mampu yang mengajukan permohonan untuk menjadi LPI Mampu kepada Menteri Kehutanan melalui Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan.
4.
Metodologi Penilaian a. Tahapan Penilaian Penilaian calon LPI Mampu dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
Tahap Pertama berupa seleksi persyaratan administratif serta persyaratan teknis wajib, berdasarkan kelengkapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2006.
Tahap Kedua berupa pendalaman hasil seleksi tahap pertama dan pemberian penilaian/scoring kemampuan teknis analisa fakta yang ada.
Proses .......
~3~
Proses seleksi calon LPI Mampu dapat digambarkan pada diagram berikut :
Data Calon LPI Mampu
Tahap I Seleksi persyaratan : - Administratif; dan - Teknis yang wajib
Tidak Lengkap / No
Gugur
Persyaratan ? Lengkap /Yes
Tahap II - Pendalaman atas hasil Tahap I - Scoring sesuai nilai tertimbang
Ranking
Penyajian Hasil Seleksi
Penjelasan .......
~4~
Penjelasan : Penilaian/seleksi dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu : •
Pada seleksi tahap Pertama, tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya persyaratan administrasi serta teknis wajib, menyebabkan calon LPI Mampu gugur dan tidak dapat dilakukan penilaian ke tahap lebih lanjut.
•
Apabila persyaratan di atas dipenuhi, dilanjutkan kepada seleksi tahap Kedua (analisa fakta) dengan melaksanakan pendalaman atas hasil seleksi tahap Pertama serta melaksanakan scoring sesuai Nilai Tertimbang masing-masing calon LPI Mampu.
b. Obyek Penilaian Penilaian dilakukan terhadap calon LPI Mampu yang telah mengajukan permohonan dan kelengkapannya yang menggunakan formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Tim Evaluasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2006, maka bukti minimal kelengkapan calon LPI Mampu yang dinilai mencakup terpenuhinya informasi (dokumen) tentang hal-hal sebagai berikut :
1.
Bebas Konflik -
Baik secara kelembagaan maupun individu personalianya tidak terkait kepemilikan saham dengan perusahaan pemegang IUPHHK pada hutan alam yang akan dinilai.
-
Baik secara kelembagaan maupun individu personalianya tidak sedang dalam proses atau pernah memberikan jasa konsultasi terhadap pemegang IUPHHK pada hutan alam yang dinilai.
Bukti Minimal Daftar pekerjaan yang telah dilakukan dan yang sedang dalam proses penyelesaian (jika ada).
2. Administrasi .......
~5~
2.
Administrasi
Bukti Minimal
yang dilegalisir - Akte pendirian perusahaan beserta perubahan- Copy pejabat yang menerbitkan. perubahannya. - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Copy yang dilegalisir pejabat yang menerbitkan.
- Referensi Bank
Bukti asli
- Profil Lembaga
Company
profile
yang
menerangkan : a. Struktur organisasi Badan Hukum beserta uraian tugas dan tanggung jawab (job description). b. Daftar Riwayat Pekerjaan : Pengurus dan/atau pemegang saham, staf dan karyawan yang terlibat. c. Laporan Keuangan Perusahaan/BHMN - Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bukti asli pengurus perusahaan yang menyatakan sanggup melaksanakan tahapan kegiatan penilaian PHPL, dan bertanggung jawab atas hasil keputusan hasil penilaian yang diberikan.
3. Teknis .......
~6~
3.
Teknis
Bukti Minimal
-
Wajib memiliki pegawai tetap (permanent staff) yang mencukupi dan minimal 2 (dua) orang yang berkualifikasi 1 (satu) Panitia Teknis dan 1 (satu) Tenaga Penilai Lapangan.
Daftar tenaga teknis (pegawai tetap) dilengkapi dengan daftar riwayat pekerjaan.
-
Wajib memiliki mekanisme dan prosedur pelaksanaan penilaian lapangan dan pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh personil (tim yang berbeda).
Dokumen prosedur kerja yang menjelaskan pelaksanaan penilaian lapangan dan pengambilan keputusan dilaksanakan oleh tim yang berbeda.
-
Wajib memiliki mekanisme pemilihan/seleksi dan pembentukan Tim Evaluasi : - Penilai Lapangan - Panitia Teknis
Dokumen prosedur kerja yang menjelaskan cara rekruting anggota dan pembentukan tim.
- Wajib memiliki informasi mutakhir daftar personal yang memadai, memiliki kemampuan dan pengalaman yang dapat dilibatkan dalam kegiatan penilaian
Daftar tenaga teknis (Penilai Lapangan dan Panitia Teknis di bidang produksi, ekologi dan sosial) beserta daftar riwayat pekerjaan yang dapat dan bersedia (dilengkapi dengan pernyataan tertulis) dilibatkan dalam kegiatan penilaian kinerja PHPL yang ditugaskan kepada Badan Hukum.
c. Bobot .......
~7~ c. Bobot Bobot masing-masing kriteria persyaratan administrasi dan teknis adalah sebagai berikut : 1) Kriteria Administrasi No 1 2 3 4
Bobot Penilaian (%) 30 40 20 10 100
Kriteria Administrasi Kekuatan Organisasi Riwayat Pekerjaan Keuangan Sarana Prasarana Jumlah
2) Kriteria Teknis No
Bobot Penilaian (%)
Kriteria Teknis
1
Ketersediaan pegawai tetap
30
2
Mekanisme dan prosedur pelaksanaan penilaian lapangan dan pengambilan keputusan
20
3
Mekanisme penilaian/seleksi anggota dan pembentukan tim : a. Panitia Lapangan b. Panitia Teknis
20
4
Informasi mutakhir daftar personalia
30
Jumlah
100
d. Scoring/Penilaian .......
~8~ d. Scoring/Penilaian 1).
Kriteria penilaian aspek administrasi dijabarkan lebih lanjut sebagaimana tabel berikut : Indikator/Bobot (%)
Tolok Ukur
Nilai Skala Intensitas
1 Aspek Administrasi
2
3
4
1. Kekuatan organisasi
- Besarnya Unit organisasi yang menangani pekerjaan spesifik dibandingkan dengan keseluruhan struktur lembaga (spesifikasi divisi dan eselonisasi)
Kriteria/Bobot (%)
(30)
- Kejelasan tanggung jawab dan kewenangan di dalam unit organisasi (job description)
- 50%
9,0
- 40%
8,0
- 25%
7,0
- 10%
6,0
Nilai Tertimbang 5
- Jelas - Cukup jelas
9,0
- Kurang jelas
8,0
- Tidak jelas
7,0 6,0
2. Riwayat pekerjaan lima tahun terakhir
- Banyaknya pekerjaan yang relevan dengan sertifikasi hutan
(40) - Besarnya nilai kontrak
- Kualitas hasil pekerjaan yang ditunjukkan oleh penugasan berturutan dari klien yang sama
3. Keuangan (20)
- Nilai aktiva
- > 15 pekerjaan
9,0
- 10-15 pekerjaan
8,0
- 5-9 pekerjaan
7,0
- < 5 pekerjaan
6,0
- > Rp. 3 Milyar
9,0
- Rp 2 Milyar – Rp 3 Milyar
8,0
- Rp 1,5 Milyar- Rp 1,99 Milyar
7,0
- < Rp 1,5 Milyar
6,0
- ≥ 5 kali
9,0
- 4 kali
8,0
- 3 kali
7,0
- 2 kali
6,0
- ≥ Rp 1 Milyar
9,0
- Rp 500 juta – Rp 1 Milyar
8,0
- Rp 200 juta – Rp 500 juta
7,0
- < Rp 200 juta
6,0
- Neraca …….
~9~
- Neraca keuangan (laba ditahan)
- Likuiditas
4.Sarana Prasarana
- Kantor
(10)
- Peralatan kerja
- Pengolah data
- >30%
9,0
- 20%-30%
8,0
- 10%-20%
7,0
- <10%
6,0
- >200%
9,0
- 150%-200%
8,0
- 100%-150%
7,0
- <100%
6,0
- Kantor sendiri
9,0
- Sewa 5 tahun
8,0
- Sewa 2-4 tahun
7,0
- Sewa 1 tahun
6,0
- Alat ukur kayu lengkap, kamera, GPS, teropong, altimeter, pH meter
9,0
- Alat ukur kayu lengkap, kamera dan GPS
8,0
- Alat ukur kayu lengkap dan kamera
7,0
- Alat ukur kayu minimal (kompas dan meteran) dan kamera
6,0
- Kelengkapan GIS, Word processing, Satelite receiver, Proyektor dan IT
9,0
- Kelengkapan GIS, Proyektor dan Word processing
8,0
- PC, Note Book dan Proyektor
7,0
- PC
6,0
~ 10 ~ 2).
NO. 1 1
Kriteria penilaian aspek teknis dijabarkan lebih lanjut sebagaimana tabel berikut :
KRITERIA/BOBOT (%) 2 Aspek teknis
INDIKATOR/ BOBOT (%) 3
Memiliki pegawai tetap
Jumlah permanent staff
- Ada tenaga penilai tetap ≥ 8 orang
9,0
- Ada tenaga penilai tetap 6 – 7 orang
8,0
(30)
- Ada tenaga penilai tetap 4 – 5 orang
7,0
- Ada tenaga penilai tetap 2 orang
6,0
-
Tim lapangan dan pengambil keputusan merupakan Tim yang berbeda dan uraian tugas masing-masing Tim disajikan baik sekali, apabila memuat : maksud dan tujuan, ruang lingkup, acuan, penanggung jawab, prosedur (uraian/bagan), serta tugas dan tanggung jawab Penilai Lapangan dan Panitia Teknis
9,0
-
Tim lapangan dan pengambil keputusan merupakan Tim yang berbeda dan uraian tugas masing-masing Tim disajikan baik, apabila memuat : ruang lingkup, penanggung jawab, prosedur (uraian/bagan), serta tugas dan tanggung jawab Penilai Lapangan dan Panitia Teknis
8,0
-
Tim lapangan dan pengambil keputusan merupakan Tim yang berbeda dan uraian tugas masing-masing Tim disajikan sedang, apabila memuat : prosedur (uraian/bagan), serta tugas dan tanggung jawab Penilai Lapangan dan Panitia Teknis
7,0
-
Tim lapangan dan pengambil keputusan merupakan Tim yang berbeda dan uraian tugas masing-masing Tim disajikan cukup, apabila hanya memuat : prosedur (uraian/bagan)
6,0
-
Tim lapangan dan pengambil keputusan merupakan Tim yang berbeda dan uraian tugas masing-masing Tim disajikan kurang, apabila tidak memuat uraian sesuai batasan tersebut di atas.
<6,0
(30)
2
Memiliki mekanisme dan prosedur pelaksanaan penilaian lapangan dan pengambilan keputusan (20)
Kedudukan Tim Lapangan dan Tim Pengambil Keputusan dan kelengkapan uraian tugas masingmasing Tim (20)
TOLOK UKUR 4
NILAI SKALA INTENSITAS 5
NILAI TERTIMBANG 6
3. Memiliki …….
~ 11 ~
3
Memiliki mekanisme pemilihan/seleksi anggota dan pembentukan Tim Penilai Lapangan dan Panitia Teknis (20)
- Ketersediaan mekanisme/seleksi anggota dan pembentukan Tim Penilai Lapangan
-
Kejelasan prosedur tentang tata cara dan persyaratan recruiting anggota dan pembentukan Tim Penilai Lapangan yang disajikan baik sekali, apabila memuat : maksud dan tujuan, ruang lingkup, acuan, penanggung jawab, prosedur (uraian/bagan), serta kualifikasi persyaratan Penilai Lapangan
9,0
-
Kejelasan prosedur tentang tata cara dan persyaratan recruiting anggota dan pembentukan Tim Penilai Lapangan yang disajikan baik, apabila memuat : ruang lingkup, penanggung jawab, prosedur (uraian/bagan), serta kualifikasi persyaratan Penilai Lapangan
8,0
-
Kejelasan prosedur tentang tata cara dan persyaratan recruiting anggota dan pembentukan Tim Penilai Lapangan disajikan sedang, apabila memuat : penanggung jawab, prosedur (uraian/bagan), serta kualifikasi persyaratan Penilai Lapangan
-
Kejelasan prosedur tentang tata cara dan persyaratan recruiting anggota dan pembentukan Tim Penilai Lapangan disajikan cukup, apabila memuat : prosedur (uraian/bagan).
-
Kejelasan prosedur tentang tata cara dan persyaratan recruiting anggota dan pembentukan Tim Penilai Lapangan disajikan kurang, apabila tidak memuat uraian sesuai batasan tersebut di atas.
-
Kejelasan prosedur tentang tata cara dan persyaratan recruiting anggota dan pembentukan Panitia Teknis disajikan baik sekali, apabila memuat : maksud dan tujuan, ruang lingkup, acuan, penanggung jawab, prosedur (uraian/bagan), serta kualifikasi persyaratan Panitia Teknis.
-
Kejelasan prosedur tentang tata cara dan persyaratan recruiting anggota dan pembentukan Panitia Teknis disajikan baik, apabila memuat : ruang lingkup, penanggung jawab, prosedur (uraian/bagan), serta kualifikasi persyaratan Panitia Teknis
-
Kejelasan prosedur tentang tata cara dan persyaratan recruiting anggota dan pembentukan Panitia Teknis disajikan sedang, apabila memuat : penanggung jawab, prosedur (uraian/bagan), serta kualifikasi persyaratan Panitia Teknis
(10)
-
Ketersediaan mekanisme/seleksi anggota dan pembentukan panitia Teknis (10)
7,0
6,0
<6,0
9,0
8,0
7,0
Kejelasan …….
~ 12 ~
4
Memiliki informasi mutakhir kualifikasi, kemampuan dan pengalaman personil yang dapat dilibatkan dalam kegiatan penilaian (30)
(100)
-
Kejelasan prosedur tentang tata cara dan persyaratan rekruiting anggota dan pembentukan Panitia Teknis disajikan cukup, apabila memuat : prosedur (uraian/bagan).
6,0
-
Kejelasan prosedur tentang tata cara dan persyaratan recruiting anggota dan pembentukan Panitia Teknis disajikan kurang, apabila tidak memuat uraian sesuai batasan tersebut di atas
<6,0
- Jumlah tenaga yang dilibatkan sebagai Penilai Lapangan (bidang produksi, ekologi, sosial) (15)
- Memiliki tenaga Penilai Lapangan ≥ 3
9,0
- Memiliki tenaga Penilai Lapangan untuk 2 Tim
7,0
- Memiliki tenaga Penilai Lapangan hanya untuk 1 Tim
6,0
-
-
Memiliki ≥ 6 orang tenaga ahli, tiap bidang minimal 1 orang, yang dapat membentuk Panitia Teknis ≥2 Tim
9,0
-
Memiliki 3 orang tenaga ahli masingmasing 1 orang untuk bidang produksi, ekologi dan sosial (hanya untuk 1 Tim).
6,0
Kuantitas dan kualitas tenaga yang dilibatkan sebagai Panitia Teknis (bidang produksi, ekologi, sosial) (15) (100)
e. Prosedur Penilaian Penilaian terhadap masing-masing calon LPI Mampu dilakukan dengan cara rapat kelompok dan pleno oleh Tim Evaluasi. Tim memberikan Nilai Tertimbang dengan mengacu kepada standard nilai skala intensitas dan bobot yang tersedia. Keputusan hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Penilai yang ditandatangani oleh seluruh Tim Evaluasi yang hadir.
f. Perhitungan .......
~ 13 ~ f. Perhitungan Penilaian 1) Perhitungan penilaian bobot administrasi dan teknis terhadap masing-masing calon LPI Mampu adalah :
Nilai Tertimbang =
Nilai Skala Intensitas x Bobot Indikator Total Bobot
Contoh : • PT. A memiliki tenaga penilai 5 orang. Maka pada kriteria ”memiliki pegawai tetap”, indikator ”jumlah permanent staff”, PT. A berada pada tolok ukur ”ada tenaga penilai tetap 4-5 orang” dengan nilai skala intensitas 8,0. • • •
Sehingga nilai tertimbang PT. A =
80 X 30%
= 2,4
100%
Kriteria selanjutnya diberikan nilai dengan cara perhitungan yang sama. Nilai total PT. A adalah penjumlahan dari nilai tertimbang semua kriteria teknis.
2) Perhitungan nilai akhir dihitung dengan memperhitungkan bobot aspek administrasi 40% dan aspek teknis 60%, sehingga : Nilai Akhir Calon LPI Mampu = (Total Tertimbang administrasi x 40%) + (Total Tertimbang Teknis x 60%) g. Hasil Penilaian Terhadap perusahaan yang salah satu atau lebih tolok ukurnya mendapat nilai skala intensitas < 6, tidak diberikan nilai tertimbang dan tidak diikutsertakan pada penyusunan ranking. Hasil penilaian selanjutnya disusun dalam daftar menurut urutan jumlah nilai yang diperoleh (ranking). Format hasil penilaian sebagai berikut : No. Nama Perusahaan 1 PT. M 2 PT. Z 3 PT. K 4 Dst
No. Berkas
Nilai Tertimbang
Apabila terdapat calon LPI Mampu memiliki nilai yang sama, maka urutan pemeringkatan/ranking disusun dengan memperhatikan keberadaan jumlah Tim Penilai Lapangan, kemudian tenaga ahli ataupun keberadaan pegawai tetap. IV. PENETAPAN .......
~ 14 ~ IV. PENETAPAN LPI MAMPU Berdasarkan penilaian terhadap calon LPI Mampu, Tim Evaluasi menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, serta menyiapkan usulan calon LPI Mampu dari Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan kepada Menteri Kehutanan. Selanjutnya berdasarkan usulan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Menteri Kehutanan menetapkan LPI Mampu Di Bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. V.
PENUTUP Petunjuk Teknis Penilaian calon LPI Mampu ini sebagai pedoman bagi Tim Penilai dalam menjalankan tugas untuk menyeleksi dan memberikan penilaian dalam rangka proses penetapan LPI Mampu. Jakarta, 19 Januari 2007 DIREKTUR JENDERAL
DR. Ir. HADI. S. PASARIBU, MSc NIP. 080044005
