DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL JAKARTA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL Nomor : P. 05 /V-PTH/2007 TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL, Menimbang
Mengingat
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan maka perlu menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial tentang Pedoman Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan. :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik; 9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2006; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan. MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan, peredaran benih dan/atau bibit. 2. Benih tanaman hutan yang selanjutnya di dalam keputusan ini disebut benih adalah bahan tanaman yang berupa bagian generatif (biji) atau bagian vegetatif tanaman yang antara lain berupa mata tunas, akar, daun, jaringan tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman. 3. Bibit tanaman hutan yang selanjutnya di dalam keputusan ini disebut bibit adalah tumbuhan muda hasil perbanyakan dan/atau pengembangbiakan secara generatif (biji) maupun vegetatif. 4. Bibit tanaman hutan yang akan dilakukan pemeriksaan mutunya adalah pada bibit siap tanam. 5. Bibit siap tanam adalah bibit yang telah memiliki kecukupan sifat fisik-fisiologi untuk ditanam dan tidak termasuk stump. 6. Kriteria mutu bibit adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan mutu bibit. 7. Standar mutu bibit adalah spesifikasi teknis mutu bibit yang mencakup mutu genetik dan fisik-fisiologi bibit. 8. Sertifikasi mutu bibit adalah proses pemberian sertifikat suatu lot bibit yang menginformasikan kebenaran mutu bibit yang diperdagangkan 9. Lot bibit adalah bibit yang berasal dari satu sumber benih satu umur satu periode penanganan, dan satu perlakuan 10. Prosedur sertifikasi mutu bibit adalah tahap dan mekanisme dalam pelaksanaan sertifikasi.
11. Label adalah keterangan tertulis yang diberikan pada bibit setelah diterbitkan sertifikat mutu bibit atau keterangan hasil pemeriksaan bibit. 12. Dokumen asal usul adalah dokumen yang berupa surat keterangan yang berisi tentang asal benih dan jumlah benih 13. Tim adalah petugas yang berjumlah lebih dari satu orang yang diserahi tugas untuk memeriksa/menguji bibit 14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan 16. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal RLPS yang diserahi tugas dan bertanggung jawab menangani perbenihan tanaman hutan 17. Lembaga Sertifikasi adalah badan hukum dan instansi pemerintah yang ditetapkan dan diberi wewenang oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan sertifikasi mutu benih dan/atau mutu bibit tanaman hutan. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Pedoman Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada pihak terkait, yaitu Balai dan/atau Lembaga Sertifikasi (LS) serta pengada dan/atau pengedar bibit tanaman hutan mengenai prosedur dan mekanisme sertifikasi mutu bibit tanaman hutan. (2) Tujuan penerbitan pedoman sertifikasi mutu bibit tanaman hutan adalah terwujudnya sinergi diantara pihak terkait dalam rangka penyediaan bibit bermutu. BAB II SERTIFIKASI MUTU BIBIT Bagian Kesatu Standar Mutu Bibit Pasal 3 (1) Standar mutu bibit terdiri dari : a. Standar mutu fisik-fisiologis; b. Standar mutu genetik. (2) Standar mutu fisik-fisiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai kuantitatif dan kualitatif dari nilai sehat, diameter, tinggi dan kekompakan media. (3) Standar mutu genetik bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klasifikasi sumber benih yang telah disertifikasi.
Bagian Kedua Prosedur Pasal 4 (1) Surat permohonan sertifikasi mutu bibit diajukan oleh Perorangan, Koperasi, BUMN, BUMD, BUMS, Dinas/Instansi Pemerintah kepada Balai atau Lembaga Sertifikasi. (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dimuat pada Lampiran I. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Balai atau Ketua Lembaga Sertifikasi membentuk Tim penilai/sertifikasi mutu bibit. (4) Tim melaksanakan pengambilan contoh bibit yang dilampiri dengan keterangan asal usul benih dan sertifikat mutu benih selanjutnya melaksanakan penilaian. (5) Bibit yang tidak dilengkapi dengan keterangan asal usul benih dan sertifikat mutu benih tersebut, maka sertifikasi mutu bibit tidak dilaksanakan. (6) Penilaian mutu bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Penilaian Mutu Bibit yang diatur tersendiri oleh Direktur Jenderal. (7) Hasil penilaian bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Mutu Bibit dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. (8) Sertifikat mutu bibit diterbitkan apabila memenuhi syarat mutu bibit yang dikatagorikan pada kualitas pertama (P) atau kedua (D) (9) Balai atau Lembaga Sertifikasi menerbitkan Sertifikat Mutu Bibit berdasarkan hasil penilaian dengan masa berlaku sesuai jenis tanaman paling lama 1 tahun sejak diterbitkan sertifikat mutu bibit. (10) Format Sertifikat Mutu Bibit sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. (11) Penerima sertifikat berhak menggunakan label sesuai dengan mutu yang tertera dalam sertifikat. (12) Format label bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (10) seperti tercantum dalam Lampiran IV. (13) Balai atau Lembaga Sertifikasi dapat membatalkan sertifikat mutu bibit tanaman hutan apabila terbukti bahwa label bibit yang dipasang tidak sesuai dengan sertifikat mutu bibit. BAB III PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 5 (1) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penerbitan sertifikasi mutu bibit. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, arahan, pembinaan, penelitian dan supervisi. (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan dan evaluasi.
(4) Balai atau Lembaga Sertifikasi wajib menyampaikan laporan tiga bulanan dan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal. BAB IV PENUTUP Pasal 6 (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor 089/Kpts/V/2002 tentang Pedoman Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 10 Oktober 2007 DIREKTUR JENDERAL,
Ir. DARORI, MM NIP 080049355 Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. : Menteri Kehutanan; Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan; Para Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal RLPS; Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan Seluruh Indonesia; 5. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai seluruh Indonesia; 6. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan seluruh Indonesia; 7. Ketua Lembaga Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan. 1. 2. 3. 4.
LAMPIRAN I FORMAT SURAT PERMOHONAN SERTIFIKASI MUTU BIBIT Nomor Lampiran Hal
: : : Permohonan Sertifikasi Mutu Bibit
Kepada Yth Kepala BPTH / Ketua Lembaga Sertifikasi Di Dengan hormat, Dengan ini kami Nama
: ……………………………………………………………………………………
Alamat : …………………………………………………………………………………… Provinsi / Kabupaten/ Kecamatan / Desa Nomor Tilpon/Faximile : ……………………………………………………………………… Bermaksud untuk mensertifikatkan mutu : Genetik / Fisik Bibit Tanaman Nama Spesies : ………………………………………………………………………………… ( Nama perdagangan / Nama latin ) Jumlah Bibit dalam Lot : ……………….. Batang Lokasi : …………………………………………………………………………………… (Provinsi / Kabupaten / Kecamatan / Desa) Bersama ini kami lampirkan Surat Keterangan asal-usul benih. Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. …………………………………. ( Ttd )
Pemohon
LAMPIRAN II BERITA ACARA PENILAIAN MUTU BIBIT
BERITA ACARA PENILAIAN MUTU BIBIT Nomor. : BA ..................
Pada hari ini .............................. tanggal.................. bulan ..................... tahun ......... yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : Jabatan : Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama : Jabatan : Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA telah melaksanakan kegiatan penilaian mutu bibit : a. Nama Species : .......................................... b. Jumlah Bibit dalam Lot : ……………….. batang c. Jumlah contoh : ……………… batang milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil penilaian mutu bibit dari PIHAK PERTAMA. Demikian Berita Acara Penilaian Mutu Bibit ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA,
...................................
PIHAK PERTAMA,
.................................
LAMPIRAN III CONTOH SERTIFIKAT MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN BAGIAN DEPAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL
SERTIFIKAT MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN Nomor. ………………………………. Dengan ini kami menerangkan bahwa : 1. Jenis Tanaman a. Nama Lokal b. Nama Latin
: :
2. Lokasi Pembibitan
:
3. Jumlah Bibit dalam Lot
:
4. Teknik Pembiakan 5. Asal benih/Material
: Benih/Cangkok/Grafting/Kultur Jaringan/Stek :
6. Pemohon
:
7. Alamat
:
Telah memenuhi persyaratan bibit bersertifikat. Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. …………………….., …………………………………. Sertifikat ini berlaku s/d
Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan/ Lembaga Sertifikasi ……………………………………………………….
……………………………………. NIP.
BAGIAN BELAKANG Nomor Sertifikat ………………………………. HASIL PEMERIKSAAN
A. Keterangan Lot Bibit Jumlah bibit dalam lot yang disertifikat Umur bibit Tanggal pemeriksaan B. Pemenuhan persyaratan umum % bibit normal = ..... %
C. Pemenuhan persyaratan khusus % (1) + % (2) + % (3) + % (4) 4
= ..... %
D. Keterangan Bibit termasuk standar mutu P / D ( ............ )
Pemeriksa Mutu Bibit
………………………….. NIP.
Keterangan : (1) (2) (3) (4)
bibit yang tingginya memenuhi standar bibit yang diameternya memenuhi standar bibit yang medianya kompak (utuh) bibit yang jumlah daunnya atau nilai LCR memenuhi standar.
LAMPIRAN IV FORMAT LABEL BIBIT BAGIAN DEPAN
Nama Perusahaan / Pemohon Alamat
BIBIT BERSERTIFIKAT No. Sertifikat : ……………………….. Jenis Tanaman
:
Nama local
:
Nama latin
:
Kwalitas
:
Keterangan
: P = Kualitas Pertama D = Kualitas Kedua
BAGIAN BELAKANG
( Pemohon dan Alamat ) 1. Ukuran bibit Diameter rata-rata Tinggi rata-rata
: :
2. Kesehatan Bibit 3. Teknik Pembiakan
: Generatif/Vegetatif
4. Nama Sumber Benih : 5. No. Sertifikat Sumber Benih
:
6. No. Sertifikat Mutu Benih: 7. Masa berlaku Pemeriksaan
8.Disertifikasi oleh
:
:
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG SERTIFIKASI MUTU BIBIT I.
Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan d. Peraturan Direktur Jenderal Rehabiliasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.05/V-PTH/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan e. Peraturan Direktur Jenderal Rehabiliasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P. 07/V-PTH/2007 tentang Kriteria, Standar dan Prosedur Permohonan Izin untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan / atau Mutu Bibit Tanaman Hutan
II. Uraian Kegiatan B. Urutan 1. Pemilik bibit mengajukan permohonan sertifikasi mutu bibit tanaman hutan ke Balai Perbenihan Tanaman Hutan/Lembaga Sertifikasi ….1 hari 2. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan/Lembaga Sertifikasi membentuk Tim Penilai mutu bibit tanaman hutan. …… 1 hari 3. Tim Penilai Mutu Bibit melakukan penilaian mutu bibit (fisik-fisiologi dan mutu genetik) dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BPTH / Lembaga Sertifikasi ….. 1 - 3 hari 4. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan/Lembaga Sertifikasi menelaah hasil pemeriksaan Tim Penilai/Penguji Mutu Bibit …… 1 hari. 5. BPTH/Lembaga Sertifikasi menyetujui atau menolak menerbitkan sertifikat mutu bibit atau menerbitkan surat keterangan pemeriksaan kepada pemilik bibit …… 1 hari C. Unit Kerja Petugas Terkait 1. Pemilik bibit 2. Balai Perbenihan Tanaman Hutan/Lembaga Sertifikasi D. Waktu Penyelesaian ……… 5 - 8 hari
SKEMA PROSEDUR SERTIFIKASI MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN
Pemohon
6 1 Label BPTH/LS
2
Cek Dokumen Penerbitan Sertifikat
Tidak Lengkap Lengkap
5
3 Pengambilan Contoh
4 Tidak Memenuhi
Memenuhi Pengujian Mutu Bibit
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG SERTIFIKASI MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN Unit Penyelesaian
No
Tahapan Kegiatan
Pemilik Bibit
BPTH
Tim Pemeriksa Mutu Bibit
Batas waktu maksimal Penyelesaian (Hari Kerja)
1
Pemilik bibit mengajukan permohonan sertifikasi mutu bibit ke BPTH/Lembaga Sertifikasi
1 hari
2
BPTH/Lembaga Sertifikasi membentuk TIM penilaian mutu bibit
1 hari
3
TIM penilaian/Penguji mutu bibit melakukan pemeriksaan mutu genetic dan mutu fisik-fisiologis bibit sesuai petunjuk teknis pemeriksaan mutu bibit serta melaporkan hasilnya kepada Kepala BPTH/Lembaga Sertifikasi Kepala BPTH/Lembaga Sertifikasi menelaah hasil pemeriksaan Tim Penilai/Penguji Mutu Bibit
4 6
BPTH/Lembaga Sertifikasi menyetujui atau menolak menerbitkan sertifikat mutu bibit atau menerbitkan keterangan pemeriksaan kepada pemilik bibit
1 - 3 hari
1 hari
1 hari
5 – 8 hari Keterangan :
: Operation yaitu proses kegiatan penyusunan konsep surat dinas : Inspektion yaitu konsep surat dinas telah diperiksa baik kualitas
maupun kuantitasnya : Storage yaitu kegiatan penyimpanan / pengarsipan
: Transportation yaitu arus surat dinas
