PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: PER.18/MEN/2006 TENTANG SKALA USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan melalui usaha perikanan yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran, perlu membangun dan mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan; b. bahwa dalam rangka ketepatan penetapan kebijakan yang efektif, efisien dan tepat sasaran pada usaha bidang pengolahan hasil perikanan, diperlukan adanya kriteria yang jelas dari setiap tingkatan usaha pengolahan dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4230); 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006; 7. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SKALA USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN Pasal 1
Usaha pengolahan hasil perikanan dibedakan menjadi: a.
Usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro;
b.
Usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil;
c.
Usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah;
d.
Usaha pengolahan hasil perikanan skala besar. Pasal 2
(1) Pembedaan skala usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan parameter: a. Omset; b. Asset; c. Jumlah tenaga kerja; d. Status hukum dan perizinan; e. Penerapan teknologi; dan f. Teknis dan manajerial.
(2) Pengertian masing-masing aspek dalam parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1. (3) Masing-masing parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot, indikator dan skala serta nilai kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2. Pasal 3 Nilai kumulatif untuk masing-masing parameter skala usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) ditetapkan sebagai berikut: a.
Usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 20-44;
b.
Usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 45-69;
c.
Usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 70-89;
d.
Usaha pengolahan hasil perikanan skala besar memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 90-100. Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Agustus 2006 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi ttd. NARMOKO PRASMADJI
LAMPIRAN 1 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.18/MEN/2006 Tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan PENGERTIAN ASPEK DALAM PARAMETER
ASPEK
PENGERTIAN
OMSET
Total volume produksi hasil olahan dikali harga satuan dalam satu tahun (dalam rupiah)
ASSET
Kekayaan produktif diluar bangunan dan tanah yang di konversi dalam rupiah.
JUMLAH TENAGA KERJA
Jumlah karyawan yang terlibat dalam satu unit usaha pengolahan ikan (UPI) selain pemilik, baik tenaga kerja tetap maupun harian/borongan.
STATUS HUKUM DAN PERIJINAN
Legalitas yang diperoleh suatu unit usaha pengolahan ikan baik badan hukum maupun perijinan usaha lain
PENERAPAN TEKNOLOGI Jenis dan tingkatan peralatan produksi yang digunakan oleh unit usaha pengolahan perikanan manual yaitu penerapan teknologi proses produksi unit usaha pengolahan ikan yang sebagian besar menggunakan tenaga manusia; semi mekanik yaitu penerapan teknologi proses produksi unit usaha pengolahan ikan yang sebagian menggunakan mesin; mekanik yaitu penerapan teknologi proses produksi unit usaha pengolahan ikan yang sebagian besar menggunakan mesin. TEKNIS DAN MANAJERIAL
Kemampuan pengelolaan suatu unit usaha dari aspek produksi pengolahan hasil perikanan untuk memenuhi kriteria sertifikasi: UPI yang belum memiliki SKP adalah UPI yang dalam operasional usaha pengolahan ikan belum atau sudah menerapkan dan memenuhi persyaratan kelayakan dasar tetapi belum
ASPEK
PENGERTIAN dilakukan penilikan oleh petugas pengawas mutu yang ditunjuk oleh Competent Authority; SKP adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan cq Dirjen P2HP yang menerangkan bahwa UPI telah memenuhi persyaratan kelayakan dasar yang ditentukan; Sertifikat PMMT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan cq Dirjen P2HP selaku Competent Authority yang menerangkan bahwa UPI telah memenuhi persyaratan dalam bentuk, tanggung jawab, prosedur, proses, sumberdaya organisasi untuk menerapkan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT).
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi ttd. NARMOKO PRASMADJI
LAMPIRAN 2 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.18/MEN/2006 Tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan PERHITUNGAN NILAI KUMULATIF PARAMETER SKALA USAHA
PARAMETER
INDIKATOR PARAMETER
OMSET
ASSET
JUMLAH TENAGA KERJA
STATUS HUKUM DAN PERIJINAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
TEKNIS DAN MANAJERIAL
< 100 juta / thn 100 juta - 1 M /thn 1 M - 3 M / thn 3 M - 5 M / thn > 5 M / thn tidak dipisahkan dengan kekayaan rumah tangga, < 100 juta 100 juta - 1 M 1M-5M 5 M - 10 M > 10 M < 10 orang 11 - 19 orang 20 - 49 orang 50 - 100 orang > 100 orang tidak berbadan hukum berbadan hukum berbadan hukum dan mempunyai ijin manual semi mekanik mekanik belum memiliki SKP memiliki SKP memiliki SKP dan Sertifikat PMMT/HACCP
BOBOT (B)
SKALA (S)
25
1 2 3 4 5 1
NILAI (B X S)/5 5 10 15 20 25 4
2 3 4 5
8 12 16 20
1 2 3 4 5 1 3 5
4 8 12 16 20 2 6 10
1 3 5 1 3 5
2 6 10 3 9 15
20
20
10
10
15
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi ttd. NARMOKO PRASMADJI
