PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK. 2681/AP.005/DRJD/2006 TENTANG PENGOPERASIAN PELABUHAN PENYEBERANGAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Menimbang :
a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan telah diatur mengenai Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan; b. bahwa sehubungan dengan butir a, perlu ditetapkan peraturan Direktur Jenderal tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145); 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan; 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional; 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan; 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGOPERASIAN PELABUHAN PENYEBERANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
2. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan; 3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah; 4. Keadaan darurat adalah keadaan dimana prosedur yang berlaku dalam pelayanan pelabuhan tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 5. Kepala Pelabuhan adalah Kepala pelabuhan penyeberangan; 6. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Penyeberangan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan penyeberangan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan penyeberangan; 7. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan adalah wilayah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Penyeberangan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran; 8. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Penyeberangan atau Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan; 9. Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan segala bentuk jasa pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan; 10. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau swasta dan/atau koperasi; 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat; 12. Kepala Dinas Propinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pelabuhan penyeberangan;
BAB II PENGORGANISASIAN Pasal 2 (1)
Pelabuhan penyeberangan dipimpin oleh seorang kepala pelabuhan dan dibantu oleh petugas sesuai fungsi yang ada.
(2)
Besaran organisasi pelabuhan ditentukan berdasarkan tugas dan fungsi yang berada di pelabuhan yang bersangkutan. Pasal 3
Untuk mewujudkan perannya, maka pelabuhan penyeberangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a
fungsi Pemerintahan : 1) keselamatan pelayaran; 2) bea cukai, imigrasi dan karantina untuk pelabuhan antar negara; 3) kemanan dan ketertiban; 4) pendataan penumpang, kendaraan serta muatannya; 5) pelaporan.
b
fungsi Pengusahaan jasa kepelabuhanan : 1)
usaha pokok yang meliputi pelayanan terhadap penumpang, kendaraan dan muatannya serta kapal;
2)
usaha penunjang yang meliputi kegiatan : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan; penyediaan kawasan pertokoan; penyediaan tempat bermain dan rekreasi; jasa pariwara; kegiatan perawatan dan perbaikan kapal; penyediaan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah; kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi; penyediaan sarana umum lainnya.
Pasal 4 (1)
Untuk terwujudnya fungsi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan kegiatan penataan, pengaturan dan pengawasan.
(2)
Kegiatan penataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a.
penataan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan di daratan dan di perairan; penyusunan dan penataan jadwal pelayanan kapal (kedatangan dan keberangkatan); penyusunan jadwal dan pembagian petugas di pelabuhan.
b. c. (3)
Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. b. c.
(4)
koordinasi antar instansi; operasional pelabuhan; penanganan darurat.
Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengawasan terhadap : b. c. d.
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan di daratan dan di perairan; lapangan/operasional; keamanan dan ketertiban.
BAB III OPERASIONAL PELAYANAN PELABUHAN PENYEBERANGAN Bagian Pertama Macam Dan Jenis Fasilitas Pelabuhan Pasal 5 (1)
Pelayanan pelabuhan penyeberangan dapat dilakukan apabila fasilitas pelabuhan penyeberangan telah siap untuk dioperasikan.
(2)
Fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : a. fasilitas daratan; b. fasilitas perairan.
(3)
Fasilitas daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari:
huruf
a
terdiri
a. fasilitas pokok, meliputi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
terminal penumpang; penimbangan kendaraan bermuatan; jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way); perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa; fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker); instalasi air, listrik dan telekomunikasi; akses jalan dan/atau jalur kereta api; fasilitas pemadam kebakaran; tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.
b. fasilitas penunjang, meliputi: 1) 2) 3) 4) 5)
(4)
kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan; tempat penampungan limbah; fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan; areal pengembangan pelabuhan; fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan).
Fasilitas perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari: a.
fasilitas pokok, meliputi: 1) 2) 3) 4) 5)
b.
alur pelayaran; fasilitas sandar kapal; fasilitas bongkar muat; perairan tempat labuh; kolam pelabuhan.
fasilitas penunjang, meliputi: 1) 2) 3) 4) 5)
perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang; perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar); perairan untuk keperluan darurat; perairan untuk kapal pemerintah.
Bagian Kedua Fungsi Fasilitas Pelabuhan Pasal 6 (1)
Fasilitas pokok daratan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berfungsi: a. Terminal penumpang merupakan bangunan gedung sebagai tempat untuk ruang tunggu penumpang sebelum diperkenankan memasuki kapal. b. Jembatan timbang sebagai tempat untuk menimbang kendaraan beserta muatannya dalam rangka keselamatan fasilitas pelabuhan dan pelayaran; c. jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way); sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan / jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan; d. perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa sebagai tempat untuk kegiatan administrasi pemerintahan seperti pengelolaan dan pengawasan pelabuhan; e. fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker); sebagai tempat untuk menyimpan dan menyediakan bahan bakar kapal; f. instalasi air, listrik dan telekomunikasi: 1)
instalasi air untuk menyediakan air bersih yang digunakan untuk keperluan kapal;
2)
instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf k untuk memasok tenaga listrik guna mendukung kegiatan bongkar muat di pelabuhan;
3)
telekomunikasi untuk memudahkan komunikasi intern pelabuhan dan ekstern.
g. akses jalan dan/atau jalur kereta api untuk meghubungkan antar fasilitas dalam pelabuhan; h. fasilitas pemadam kebakaran; sebagai fasilitas untuk menanggulangi bahaya kebakaran dapat berupa hydrant, tabung kebakaran, dan alarm pendeteksi kebakaran dan unit mobil pemadam kebakaran;
i.
tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal dan sebagai tempat untuk menampung kendaraan baik untuk istirahat, menunggu proses administrasi (ticketing) maupun menunggu mendapatkan giliran masuk untuk boarding ke dalam kapal.
(2)
Selain fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibangun terminal penumpang diluar Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan penyeberangan dengan jarak sekurang-kurangnya 200 m diukur dari batas luar Daerah Lingkungan Kerja.
(3)
Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan simpul transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
Pasal 7 Fasilitas penunjang daratan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berfungsi: a. kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan; b. tempat penampungan limbah sebagai tempat penampungan limbah dan pengolahan limbah agar tidak mencemari perairan; c. fasilitas usaha untuk menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan; d. areal pengembangan pelabuhan sebagai cadangan untuk pengembangan pelabuhan; e. fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan) untuk memenuhi keperluan penumpang.
Pasal 8 Fasilitas pokok perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a berfungsi: a.
alur pelayaran untuk keluar masuk kapal dari dan keluar pelabuhan;
b.
fasilitas sandar untuk sandar kapal dalam rangka bongkar muat kapal;
c.
fasilitas bongkar muat kapal untuk naik turun kendaraan beserta muatannya;
d.
perairan tempat labuh untuk lego jangkar kapal yang sedang istirahat, docking ringan atau sedang menunggu antrian sebelum masuk kolam pelabuhan;
e.
kolam pelabuhan untuk kebutuhan manuver (olah gerak) kapal pada saat merapat, sandar atau lepas sandar.
Pasal 9 (1) Fasilitas sandar kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berupa : c.
quaywall;
d.
dolphin; atau
e.
jetty.
(2) Fasilitas bongkar muat kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat berupa : a. Ponton; b. Plengsengan;atau c. Movable bridge. (3) Prosedur pengoperasian movable bridge, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara rinci sebagaimana dalam contoh 1 lampiran I peraturan ini.
Bagian Ketiga Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Pelabuhan Pasal 10 (1)
(2)
(3)
Pengelola pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang: a.
administrasi;
b.
operasional.
Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi kegiatan : a.
keuangan;
b.
ketata usahaan;
c.
kepegawaian;
d.
pengusahaan jasa kepelabuhanan;
e.
pelaporan.
Bidang operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi kegiatan untuk : a. b. c. d. e.
pelayanan penumpang; pelayanan kendaraan; pelayanan kapal; pengecekan fasilitas pelabuhan; kelancaran lalu lintas;
f. g. h.
pemeliharaan; perbaikan; Keamanan dan ketertiban.
(4) Rincian tugas dan tanggung jawab serta kualifikasi pendidikan pengelola pelabuhan sebagaimana dalam contoh 2 dan contoh 3 lampiran I Peraturan ini.
BAB IV PROSEDUR PELAYANAN PELABUHAN PENYEBERANGAN Bagian Pertama Pelayanan Pasal 11 (1)
Pelabuhan penyeberangan diselenggarakan untuk pelayanan terhadap : a. b. c.
penumpang; kendaraan beserta muatannya; kapal.
(2)
Selain pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di pelabuhan penyeberangan disediakan pelayanan kegiatan penunjang.
(3)
Pelayanan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dalam keadaan darurat. Pasal 12
Pelayanan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur sebagai berikut : a.
Pihak pengelola pelabuhan harus memberikan papan informasi bagi penumpang dipelabuhan;
b.
pihak pengelola pelabuhan harus memasang tanda/papan pengumuman yang sekurang-kurangnya berisi nama dan jadwal keberangkatan kapal serta tarif di tempat yang mudah terlihat;
c.
pihak pengelola pelabuhan/petugas pelabuhan yang sedang bertugas harus memakai pakaian dan atribut yang telah ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku;
d.
pihak pengelola pelabuhan harus memberikan pelayanan dan menyediakan jasa fasilitas pelabuhan sejak penumpang masuk area pelabuhan sampai dengan masuk ke kapal;
e.
pihak pengelola pelabuhan harus menyiapkan petugas selama jam dinas dan setiap pergantian petugas, harus diadakan serah terima dan membuat daftar absensi. Pasal 13 (1)
Pelayanan pelabuhan penyeberangan untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi : a. Keberangkatan penumpang; b. kedatangan penumpang.
(2)
Pelayanan pelabuhan penyeberangan untuk keberangkatan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi : a. sistem penjualan tiket meliputi : 1) 2) 3)
tiket sekali jalan; tiket pulang pergi; tiket berlangganan/abonemen.
b. Memberikan pelayanan sesuai dengan fasilitas yang ada di pelabuhan; c. Pemberitahuan keberangkatan kapal. (3)
Pelayanan pelabuhan penyeberangan untuk kedatangan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi : a. Memberikan informasi alur keluar penumpang; b. Pemberitahuan kedatangan kapal.
(4)
Prosedur pelayanan untuk penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) secara rinci dalam contoh 1 Lampiran II Peraturan ini. Pasal 14
(1)
Pelayanan pelabuhan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, diatur sebagai berikut : a. kendaraan penumpang; b. kendaraan barang; c. kendaraan angkutan alat berat.
(2)
Pelayanan untuk kendaraan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi : a. pengaturan arus kedatangan kedaraan; b. penjualan tiket di loket; c. pengaturan di area parkir; d. pengaturan masuk ke kapal.
(3)
Pelayanan untuk kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi : a. pengaturan arus kedatangan kedaraan; b. penimbangan kendaraan serta muatan; c. penjualan tiket di loket; d. pengaturan di area parkir; e. pengaturan masuk ke kapal.
(4)
Pelayanan untuk kendaraan angkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi : a. pembatasan berat maksimum yang tidak melebihi kemampuan MB dan cardeck kapal; b. pengaturan arus kedatangan kedaraan; c. penimbangan kendaraan serta muatan; d. penjualan tiket di loket; e. pengaturan di area parkir; f. pengaturan dan pengamanan masuk ke kapal.
(5)
Prosedur pelayanan untuk kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam contoh 2 Lampiran II peraturan ini.
Pasal 15 (1)
Pelayanan pelabuhan penyeberangan terhadap kapal dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, diatur sebagai berikut : a. b. c. d. e.
sandar dan bongkar muat kapal; pengaturan jadwal kapal; pengisian BBM dan air tawar; pembuangan limbah kapal; komunikasi kapal dengan pelabuhan dan SBNP.
sebagaimana
(2)
Prosedur pelayanan terhadap kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana dalam contoh 3 lampiran II peraturan ini. Pasal 16
(1)
Pelayanan pelabuhan penyeberangan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri dari:
penunjang
a. kegiatan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan; b. kegiatan penyediaan kawasan pertokoan; c. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi; d. kegiatan penyediaan tempat pengaduan bagi pengguna jasa pelabuhan yang kehilangan sesuatu di areal pelabuhan; e. jasa pariwara; f. kegiatan perawatan dan perbaikan kapal; g. penyediaan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah; h. penyediaan angkutan dari dan ke kapal di pelabuhan; i.
jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung dan kantor;
j.
kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi;
k. penyediaan sarana umum lainnya. (2)
Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan pada pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh pemerintah; b. Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan, penyeberangan yang diusahakan;
untuk
pelabuhan
c. Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia, atas persetujuan Unit Pelaksana Teknis atau Badan Usaha Pelabuhan. (3)
Pelayanan kegiatan penunjang di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 17
(1)
Pelaksana usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dalam melaksanakan kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, diwajibkan: a. Menjaga ketertiban dan kebersihan wilayah pelabuhan yang dipergunakan;
b. Menghindarkan terjadinya gangguan keamanan dan hal-hal lain yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan; c. Bertanggung jawab untuk menjaga keamanan fasilitas yang dimiliki dan ketertiban di lingkungan kerja masing-masing; d. Melaporkan kepada petugas yang berwenang di pelabuhan apabila mengetahui telah terjadi peristiwa yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran operasional pelabuhan; e. Menjaga kelestarian lingkungan. (2)
Pelaksana usaha kegiatan penunjang pelabuhan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18
(1)
Untuk memenuhi kebutuhan angkutan, dapat dilakukan peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan penyeberangan,
(2)
Peningkatan kapasitas pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan cara:
(3)
a.
meningkatkan jumlah trip kapal;
b.
usulan penggantian/penambahan jumlah kapal;
c.
penambahan waktu operasi pelabuhan penyeberangan;
d.
usulan penambahan jumlah dermaga.
Usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 19
(1)
(2)
(3)
Prosedur pelayanan pelabuhan Penyeberangan pada keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terbagi dalam dua peristiwa, yaitu : a.
keadaan darurat di perairan;
b.
keadaan darurat di darat.
keadaan darurat di perairan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi: a.
keadaan darurat yang terjadi di kapal;
b.
akibat cuaca buruk.
keadaan darurat di darat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi: a.
kebakaran di pelabuhan;
b.
kemacetan lalu lintas di pelabuhan;
(4)
c.
kerusuhan masal di pelabuhan;
d.
penanganan bahan peledak/ancaman terorisme di pelabuhan.
Prosedur pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam contoh 4 lampiran II peraturan ini.
Bagian Kedua Pelaporan dan Administrasi pelayanan di Pelabuhan Pasal 20 (1)
Pengelola pelabuhan harus menyampaikan laporan mengenai kinerja pelabuhan secara berkala.
(2)
Laporan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat sekurangkurangnya: a. b. c.
(3)
Jenis fasilitas yang dimiliki; Petugas; Kondisi pelabuhan.
laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur sebagai berikut: a. Untuk pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Kepala unit Pelaksana Teknis Pelabuhan melaporkan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Propinsi sekurangkurangnya setiap 1 (satu) bulan dan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 10, bulan berikutnya; b. Untuk pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kepala unit Pelaksana Teknis Pelabuhan melaporkan kepada Bupati/Wali kota dengan tembusan Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Propinsi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan dan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 10, bulan berikutnya; c. Untuk pelabuhan penyeberangan yang diusahakan, Kepala pelabuhan melaporkan kepada Direksi PT. (Persero) ASDP dengan tembusan disampaikan lepada Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Propinsi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan dan disampaikan selambatlambatnya pada tanggal 10, bulan berikutnya.
(4)
Bentuk formulir laporan sebagaimana contoh 5 lampiran II peraturan ini.
(1)
(2)
Pasal 21 Administrasi pelayanan di pelabuhan meliputi : a. Pendapatan Negara Bukan Pajak b. Pelayanan Tiket Terpadu; c. Klaim tiket penumpang dan kendaraan; d. Pelayanan Kendaraan Pribadi; e. Pelayanan Penumpang; f. Pelayanan Kendaraan Barang; g. Pelayanan Jasa Pelayanan Sandar Kapal; h. Menyuplai BBM; i. Pengisian BBM; j. Permohonan BBM; k. Pengisian BBM dan Air Tawar; l. Penagihan Pendapatan; m. Jasa non Tiket (Sandar dan listrik). Prosedur Administrasi Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti contoh 6 dalam lampiran II Peraturan ini.
BAB V PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pembinaan
Pasal 22 (1)
Pembinaan teknis tehadap pelaksanaan pengoperasian penyeberangan dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(2)
Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan: a. b. c. d. e. f. g.
pelabuhan
menetapkan kebijakan; memberikan bimbingan dan petunjuk ; mengawasi, mengarahkan dan mengambil tindakan korektif; menetapkan kualifikasi teknis pengelola pelabuhan; memberikan rekomendasi dan/atau sanksi administrasi memberikan penghargaan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
Bagian Kedua Pengendalian Operasional Pelabuhan
Pasal 23 (1)
Pengendalian operasional di pelabuhan terdiri dari: a.
pengendalian operasional untuk penumpang dan barang bawaannya;
b.
pengendalian operasional untuk kendaraan dan muatannya di pelabuhan;
c.
pengendalian operasional untuk fasilitas pelabuhan;
d.
pengendalian pelabuhan.
operasional
yang
berkaitan
dengan
keamanan
(2)
Pengendalian operasional yang berkaitan dengan penumpang dan barang bawaannya, kendaraan dan muatannya serta fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c dipimpin oleh kepala pelabuhan.
(3)
Pengendalian operasional yang berkaitan dengan keamanan pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, komando pengendalian dipimpin kepala pelabuhan berkoordinasi dengan instansi terkait.
(4)
Prosedur pengendalian operasional di pelabuhan sebagaimana lampiran III peraturan ini.
Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 24 (1)
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan penyeberangan, secara periodik dilakukan pengawasan serta evaluasi kinerja pengoperasian.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan melaporkan mengenai kinerja pengoperasian pelabuhan penyeberangan setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur LLASDP.
(4)
Direktur Jenderal c.q. Direktur LLASDP pada keadaan tertentu dalam melakukan pengawasan dapat meminta bantuan kepada Dinas Propinsi setempat.
(5)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal c.q. Direktur LLASDP melakukan evaluasi.
(6)
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan lebih lanjut.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
:
Jakarta
Pada tanggal
:
4 September 2006
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc. NIP. 120 092 889
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Perhubungan; 2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan; 3. Para Gubernur dan Bupati/Walikota; 4. Dirjen Perhubungan Laut; 5. Direktur PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero); 6. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Para Kepala UPT Ditjen Perhubungan Darat.
Lampiran I:
Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat
Nomor
: SK.2681/AP.005/DRJD/2006
Tanggal
: 4 September 2006
Contoh 1 Prosedur pengoperasian Movable Bridge a. Umum Bisa digerakkan mengikuti pasang-surutnya air laut, sehingga dapat memindahkan kendaraan yang ada di kapal ferry ke daratan ataupun sebaliknya. Posisi lantai Movable Bridge dan Rampdoor Kapal yang telah diletakkan di atas lantai Movable Bridge harus diusahakan mendekati garis lurus (membentuk sudut 180°) Posisi lantai Movable Bridge dengan Ramp door ferry sebagai sketsa berikut ; Sketsa Posisi MB dan Ramp Door
1
Ada beberapa tombol, lampu display (tampilan) dan meteran pada meja kontrol seperti terlihat pada gambar berikut : KETERANGAN MEJA KONTROL 11 4
2
6 3
9
10
7
8
12
5
1
Keterangan gambar : 1. Tombol power listrik. 2. Lampu penunjuk aliran listrik 3 phase (Merah, Hijau dan Kuning). 3. A.C. Volt meter. 4. A.C. Ampere meter. 5. Bel tanda kesalahan. 6. Tombol dan Lampu reset (tombol Merah) 7. Tombol start pompa hidrolik (tombol hijau). 8. Tombol stop pompa hidrolik (tombol merah). 9. Tombol jembatan naik (tombol hijau). 10. Tombol jembatan turun (tombol hijau). 11. Lampu penunjuk kesalahan kiri & kanan. 12. Lubang Tombol Power Listrik (NFB). Gambar Potongan Melintang MB
RUANG KONTROL HYDROLIC/ TACKLE ELECTRIC MOVABLE BRIDGE
HWS LWS
SEABED
Gambar Potongan Melintang Movable Bridge Tackle 2
Keterangan gambar : 1.
Jembatan
2.
Engsel
3.
Ruang Operasi
4.
Lampu Penerangan
5.
Tackle
6.
Hanger Fix beam
7.
Fix beam
8.
Menara Kolom
9.
Rel pengarah
10.
Roda penyearah
11.
Rem pengaman
b. Pelaksanaan Pengoperasian MB Hidrolik Pada dasarnya sistem kerja hidrolik untuk Movable bridge terdiri atas 2 (dua) macam yaitu 3
: 1.
Dengan menggunakan motor elektrik Motor elektrik digerakkan oleh genset/PLN. Lalu menggerakkan pompa hidrolik yang terdapat di power unit. Lalu pompa mensuplai oli sehingga silinder dapat digerakkan naik turun.
2.
Dengan emergency diesel Emergency diesel digunakan apabila genset/PLN tidak berfungsi, emergency diesel akan menggerakkan pompa hidrolik lalu mensuplai oli sehingga silinder bisa naik turun, (sama seperti motor elektrik). Untuk kedua sistem hidrolik diatas proses penyuplaian oli yang mengakibatkan silinder bergerak naik atau turun pada dasarnya sama.
c. Pelaksanaan Pengoperasian MB Tackel KETERANGAN MEJA KONTROL 11 4
2
6 3
9
10
7
8
12
5
1
Keterangan gambar : 1). 2). 3). 4). 5). 6). 7). 8). 9). 10). 11). 12).
Tombol power listrik. Lampu penunjuk aliran listrik 3 phase (Merah, Hijau dan Kuning). A.C. Volt meter. A.C. Ampere meter. Bel tanda kesalahan. Tombol dan Lampu reset (tombol Merah) Tombol start pompa hidrolik (tombol hijau). Tombol stop pompa hidrolik (tombol merah). Tombol jembatan naik (tombol hijau). Tombol jembatan turun (tombol hijau). Lampu penunjuk kesalahan kiri & kanan. Lubang Tombol Power Listrik (NFB).
d. Sumber listrik 1.
Tombol power listrik 4
Tombol power listrik (MCB) berada di dalam Box yang dapat dibuka dengan menaikkan tombol pembuka (nomor 8). Untuk memasukkan arus listrik pada meja kontrol MCB tersebut harus pada posisi ON. 2.
Source light Pada setiap pengoperasian harus ada aliran listrik yang masuk pada meja kontrol yang ditandai dengan indicator Source Light warna kuning (nomor 3) yang menyala.
e. Pengoperasian pada posisi normal Posisi normal berarti pergerakan naik dan turun Movable Bridge sebelah kiri dan sebelah kanan sama (sinkron). 1.
Switch reset – Norm Posistion Switch tersebut (nomor 1) menunjukkan posisi NORM POSITION (II).
2.
Menaikkan jembatan Tekan tombol NORM POSITION ; UP – L/R (nomor 5). Movable bridge akan naik dengan pergerakan ke kiri dan kanan sama yang ditandai dengan menyalannya lampu light up warna merah (nomor 4)
3
Menurunkan Jembatan Tekan tombol NORM POSITION ; UP – L/R (nomor 10). Movable bridge akan turun dengan pergerakan ke kiri dan kanan sama yang ditandai dengan menyalannya lampu light down warna hijau (nomor 4) Hal penting yang harus diperhatikan: Setelah ketinggian posisi lantai Movable bridge dengan ramp door kapal telah sesuai maka hanger fix beam dipasang pen pengaman dengan fix beam pada sebelah kiri dan kanan kemudian posisi rantai tackle dikendurkan sehingga rantai tackle sudah tidak menahan beban. Pada keadaan demikian baru kendaraan diperbolehkan melewati lantai Movable Bridge.
f. Pengoperasian pada posisi tidak normal Posisi tidak normal berarti pergerakan naik turun Movable Bridge sebelah kiri dan sebelah kanan tidak sama (tidak sonkron). 1.
Switch reset – Norm Posistion 5
Switch tersebut (nomor 1) menunjukkan posisi RESET UP/DOWN L/R (I). 2.
3
Gerakan sebelah kiri a.
Arahkan tombol 6 pada posisi RESET UP/DOWN – LEFT (I). hal ini berarti bahwa pergerakan hanya pada electric tackle sebelah kiri.
b.
Untuk menaikkan jembatan tekan tombol RESET; UP – L/R (nomo 2) maka electric tackle sebelah kiri akan naik yang ditandai dengan menyalanya lampu light up warna merah (nomor 4).
c.
Untuk menurunkan jembatan tekan tombol RESET; DOWN – L/R (nomo 7) maka electric tackle sebelah kiri akan turun yang ditandai dengan menyalanya lampu light down warna merah (nomor 9).
Gerakan sebelah kanan a.
Arahkan tombol 6 pada posisi RESET UP/DOWN – RIGHT (I). hal ini berarti bahwa pergerakan hanya pada electric tackle sebelah kanan.
b.
Untuk menaikkan jembatan tekan tombol RESET; UP – L/R (nomo 2) maka electric tackle sebelah kanan akan naik yang ditandai dengan menyalanya lampu light up warna merah (nomor 4).
c.
Untuk menurunkan jembatan tekan tombol RESET; DOWN – L/R (nomo 7) maka electric tackle sebelah kanan akan turun yang ditandai dengan menyalanya lampu light down warna merah (nomor 9).
Contoh 2
6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PELABUHAN I. Fungsi Administrasi a. keuangan; 1)
Mengelola anggaran pelabuhan.
kegiatan
operasional
dan
pemeliharaan
2)
Melakukan pelaporan kegiatan pengoperasian secara rutin dan periodik kepada Kepala Pelabuhan.
3)
Melakukan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi: a. Sistem Akuntasi Keuangan; b. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara, berupa : jenis fasilitas yang dimiliki, petugas, kondisi pelabuhan (Pasal 21 ayat (2)).
4)
Membuat rencana anggaran biaya kegiatan pengoperasian.
b. ketata usahaan; 1)
menyusun statistik dan pelaporan;
2)
urusan tatausaha kepegawaian,
3)
surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan penggandaan.
c. kepegawaian;
d.
1)
merencanakan kebutuhan SDM
2)
menempatkan SDM kualifikasi pendidikan
3)
Meningkatkan kemampuan pegawai
4)
Merencanakan dan melaksanakan menyusun anggaran biayanya.
5)
Melaksanakan pengendalian tugas kepegawaian di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan.
sesuai
dengan
kebutuhan
program
pelabuhan
dan
kepegawaian
dan
pengusahaan jasa kepelabuhanan; 1)
Menyusun rencana kerja, mengawasi dan mengontrol kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan. 7
2)
membuat analisa keadaan terhadap kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan.
3)
Membuat rencana anggaran biaya kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan.
4)
Mengawasi dan mengontrol kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan.
e. pelaporan. 1)
Membuat berita acara tiket penumpang dan kendaraan setiap keberangkatan kapal.
2)
Pengecekan nomor seri tiket yang terjual.
3)
Pengecekan tiket kendaraan yang terjual sedang kendaraan bellum sempat naik kapal agar hasil pengecekan tiket dimintakan ke regu lain.
4)
Membuat rekapitulasi tiket kendaraan yang terjual selama 12 jam.
5)
Membuat laporan setoran bank.
6)
Membuat perhitungan kendaraan/penumpang selama 24 jam.
7)
Melakukan pelaporan kegiatan pengoperasian secara rutin dan periodik kepada Kepala Pelabuhan.
8)
Membuat berita acara tiket penumpang dan kendaraan setiap keberangkatan kapal.
9)
Membuat perhitungan kendaraan/penumpang selama 24 jam.
10) melaporkan hasil penjualan pas masuk/parkir kepada petugas stok tiket
II. Tugas dan Tanggung Jawab Bagian Operasional a. Pelayanan penumpang; 1)
Memungut jasa pelabuhan bagi orang-orang yang masuk wilayah kerja pelabuhan.
2)
Mencatat nomor seri awal tiket penumpang/kendaraan.
3)
Melayani
penjualan
tiket
penumpang/kendaraan
sesuai
dengan
golongan dan jumlah penumpangnya 4)
Membuat berita acara hasil penjualan tiket penumpang setiap pemberangkatan kapal.
5)
Membuat berita acara rekapitulasi hasil penumpang/kendaraan selama 12 (dua belas) jam ke GS 8
6)
Mengarahkan penumpang yang akan naik kapal agar melewati gangway.
7)
Memberi informasi tentang keberangkatan kapal.
8)
Mempersilakan calon penumpang yang akan membeli tiket agar antri dengan tertib dan menyediakan uang pas untuk mempermudah pelayanan.
9)
Memberikan informasi kepada penumpang agar waspada dengan barang bawaannya.
10) Mempersilahkan calon penumpangnya yang sudah mempunyai tiket segera masuk kapal. 11) Mencatat stok tiket dan nomor seri penjualan. 12) Pengecekan nomor seri tiket sehabis serah terima dengan regu lain agar bila ada kesalahan mudah terdeteksi. 13) Menjual tiket penumpang sesuai permintaan pemakai jasa sesuai kapasitas kapal. 14) Membuat berita acara hasil penjualan tiket penumpang setiap pemberangkatan kapal. 15) Membuat berita acara rekapitulasi hasil penjualan tiket selama 12 jam. 16) Menyerahkan hasil penjualan tiket penumpang ke GS. 17) Mengawasi para calon penumpang agar dapat antri membeli tiket dengan tertib. 18) Mengatur kelancaran penumpang yang keluar/menuju kapal. 19) Melarang penumpang berada di gangway sebelum kapal sandar. 20) Melarang bila ada pedagang asongan di area ruang tunggu. 21) Mengawasi penumpang yang menginap di ruang tunggu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 22) Mengatur kelancaran penumpang yang turun/masuk kapal.
b. Pelayanan kendaraan; 1)
Memungut jasa pelabuhan bagi kendaraan yang tidak menyeberang yang masuk wilayah kerja pelabuhan.
2)
Pengecekan nomor seri pas masuk dan parkir agar tidak terjadi kesalahan. 9
3)
Memberikan penjelasan kepada kendaraan pribadi tentang prosedur kendaraan yang akan menyeberang.
4)
Menertibkan arus lalu lintas kendaraan yang masuk atau keluar pelabuhan.
5)
Melarang orang-orang yang tidak berkepentingan di sekitar loket tiket kendaraan di pintu masuk pelabuhan.
6)
Melaporkan berat timbangan pada petugas lain yang menanganinya.
7)
Mengeluarkan truk barang yang bermasalah ke tempat yang disediakan.
8)
Menimbang kendaraan barang dan alat berat.
9)
Bagi kendaraan yang tidak bermasalah dibuatkan lembar bukti timbang sesuai dengan berat muatan.
10)
Bagi kendaraan yang bermasalah harus dapat menunjukkan surat dari instansi yang berwenang.
11)
Mencatat seluruh jenis barang yang akan menyeberang.
12)
Menerima lembar bukti dari petugas lain yang menanganinya.
13)
Mengisi perhitungan biaya yang harus dibayar oleh pemakai jasa ke dalam lembaran SA, sesuai dengan jenis golongan kendaraan, dan jumlah muatannya.
14)
Mencatat nomor seri awal tiket kendaraan.
15)
Menerima pembayaran dari pemakai jasa sesuai tarif yang tercantum dalam SA.
16) 17)
Mencantumkan cap/stempel lunas pada SA setelah pembayarannya. Menerima pembayaran retribusi daerah sesuai SPKB.
selesai
18)
Mengatur lalu lintas kendaraan yang melewati tollgate.
19)
Mengatur kebersihan kendaraan yang melewati tollgate.
20)
Menjaga kebersihan di lingkungan kerja.
21)
Memeriksa truk dari lapangan parkir menuju parkir siap muat, apakah sudah memiliki bukti pembayaran.
22)
Menjaga agar kendaraan tidak keluar jalur masuk daerah siap muat sebelum waktunya.
23)
Mengatur agar kendaraan yang masuk parkir siap muat keluar satu persatu secara berurutan dimulai jalur pertama.
24)
Bertanggung jawab terhadap lingkungan kerjanya.
25)
Memeriksa bukti pembayaran dan karcis penumpang kendaraan 10
pribadi. 26)
Mengarahkan kendaraan pribadi masuk ke antrian siap kendaraan pribadi.
27)
Mengatur agar kendaraan pribadi masuk kapal satu per satu dengan tertib.
28)
Mengatur kelancaran kendaraan pribadi yang turun/ masuk ke kapal.
c. Pelayanan kapal; 1)
Mengoperasikan side ramp door sesuai petunjuk.
2)
Mengatur kelancaran kendaraan pribadi yang turun/ masuk ke kapal.
3)
Segera menarik side ramp door bila sandar kapal habis waktunya.
4)
Segera melaporkan kepada perwira bila terjadi kerusakan.
5)
Memeriksa dan mengawasi kebersihan ruangan muat kendaraan.
6)
Memeriksa tiket di pintu masuk (ramp door) setiap kendaraan yang masuk ke kapal.
7)
Menempatkan kendaraan/parkir diatas kapal sesuai dengan petunjuk rencana muat.
8)
Memberikan petunjuk kepada setiap sopir jika meninggalkan kendaraannya agar kendaraannya terlebih dahulu diperiksa dan aman/terkunci.
9)
Mengatur kendaraan yang akan turun dari kapal secara bergilir.
d. pengecekan fasilitas pelabuhan; 1)
Melakukan penilikan dan pemeliharaan bangunan, alur, perambuan, pengelolaan terminal, dan dermaga serta fasilitas pelabuhan lainnya.
2)
Pendataan ulang fasilitas pelabuhan.
3)
Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran biaya untuk kegiatan pengecekan fasilitas pelabuhan.
4)
membuat analisa keadaan fasilitas pelabuhan untuk dapat segera diambil tindakan yang dianggap perlu.
e. kelancaran lalu lintas; 1)
Mengatur lalu lintas kendaraan barang yang akan ditimbang agar tepat berada diatas jembatan. 11
2)
Mengatur lalu lintas kendaraan yang melewati tollgate.
3)
Menjaga agar kendaraan tidak keluar jalur masuk daerah siap muat sebelum waktunya.
4)
Mengatur agar kendaraan yang masuk parkir siap muat keluar satu persatu secara berurutan dimulai jalur pertama.
5)
Mengarahkan kendaraan pribadi masuk ke antrian siap kendaraan pribadi.
6)
Mengatur agar kendaraan pribadi masuk kapal satu per satu dengan tertib.
7)
Mengatur kelancaran kendaraan pribadi yang turun/ masuk ke kapal.
f. pemeliharaan; 1)
Menyusun rencana kerja pemeliharaan fasilitas dan sarana pelabuhan triwulan.
2)
Memberikan jadwal pemeliharaan dan arahan kepada petugas teknik yang menjadi pelaksana pemeliharaan
dan
supervisi
sebagai
pengawas pemeliharaan. 3)
Mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan rutin dan memberikan jadwal pemeliharaan dan arahan pelaksanaannya kepada petugas teknik
yang
menjadi
pelaksana
pemeliharaan
dan
supervisor
pemeliharaan sebagai pengawas. 4)
membuat analisa keadaan terhadap tingkat kerusakan dan akibat yang ditimbulkannya dan melaporkan kepada Kepala Pelabuhan.
5)
membuat rencana anggaran biaya dan melaporkan kepada Kepala Pelabuhan dan segera melakukan langkah-langkah perbaikan apabila kerusakan fasilitas dan sarana tersebut bersifat penting dan
mengganggu kelancaran operasional pelabuhan. 6)
koordinator dalam pelaksanakan perbaikan yang sedang berlangsung dan apabila perbaikan tersebut mengganggu kegiatan oprasional pelabuhan
maka
atas
persetujuan
Kepala
Pelabuhan
harus
dilaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
12
g. perbaikan. 1)
Bertanggung jawab dalam pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan
2)
merencanakaan anggaran biaya perbaikan
3)
Pemeliharaan dilaksanakan secara periodik/ berkala sesuai jadwal agar kerusakan atau berkurangnya efisiensi suatu bagian fasilitas dan sarana dapat secepatnya diketahui.
4)
Harus
mampu
melaksanakan
perbaikan
terhadap
kerusakan-
kerusakan yang terjadi di bawah pengawasan supervisi masingmasing bagian (alur dan dermaga atau sarana dan terminal).
h. Keamanan dan ketertiban 1)
Menjaga dan melaksanakan kegiatan pengamanan di wilayah kerja pelabuhan penyeberangan.
2)
Melakukan pelaporan kegiatan pengamanan dan ketertiban secara rutin dan periodik kepada Kepala Pelabuhan.
3)
Membuat ketertiban.
rencana anggaran biaya kegiatan keamanan dan
Contoh 3
KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PEJABAT PELABUHAN PENYEBERANGAN
I. Kepala Pelabuhan Penyeberangan A. Kompetensi yang dipersyaratkan : 13
1. 2. 3. 4.
Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan di bidang LLASDP. Memiliki pengetahuan di bidang jaringan dan lintas transportasi SDP. Memiliki pengetahuan di bidang sarana angkutan SDP. Memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis mengenai operasional pelabuhan SDP. 5. Memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis lalu lintas dan angkutan SDP. 6. Memiliki pengetahuan di bidang pengendalian operasional Pelabuhan Penyeberangan. 7. Memiliki kemampuan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja terkait. B. Kualifikasi pendidikan, diklat teknis dan persyaratan lainnya : 1. Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan > 2000 orang/hari dan kendaraan > 500 unit/hari, waktu operasi > 12 jam dan frekwensi > 12 trip/hari : a. b. c. d.
Kualifikasi pendidikan minimal S1 Teknik atau Sosial. Telah mengikuti diklat teknis mengenai Kepelabuhanan SDP atau Diklat LLASDP atau yang disetarakan. Memiliki pengalaman operasional pelabuhan atau angkutan penyeberangan minimal 8 tahun. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkup kepegawaian.
2. Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan > 1000-2000 orang/hari dan kendaraan > 250-500 unit/hari, waktu operasi > 6-12 jam dan frekwensi > 6-12 trip/hari : a. b. c. d.
Kualifikasi pendidikan minimal D3 Teknik atau Sosial. Telah mengikuti diklat teknis mengenai Kepelabuhanan SDP atau Diklat LLASDP atau yang disetarakan. Memiliki pengalaman operasional pelabuhan atau angkutan penyeberangan minimal 6 tahun. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
3. Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan < 1000 orang/hari dan kendaraan < 250 unit/hari, waktu operasi < 6 jam dan frekwensi < 6 trip/hari : a. b. c. d.
Kualifikasi pendidikan minimal SMU atau sederajat. Telah mengikuti diklat teknis mengenai kepelabuhanan SDP atau diklat LLASDP atau yang disetarakan. Memiliki pengalaman operasional pelabuhan atau angkutan penyeberangan minimal 4 tahun. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
II. Bidang Keuangan A. Kompetensi yang dipersyaratkan bagi pejabat pemegang fungsi keuangan sebagai berikut : a. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. 14
b. Memiliki kemampuan teknis tentang proses usulan anggaran dan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran. c. Memiliki pengetahuan di bidang administrasi keuangan negara. d. Memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis di bidang verifikasi dan perbendaharaan keuangan negara. B. Kualifikasi pendidikan, diklat teknis dan persyaratan lainnya : 1.
Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan > 2000 orang/hari dan kendaraan > 500 unit/hari, waktu operasi > 12 jam dan frekwensi > 12 trip/hari : a. b.
c. d. 2.
Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan > 1000-2000 orang/hari dan kendaraan > 250-500 unit/hari, waktu operasi > 6-12 jam dan frekwensi > 6-12 trip/hari : a. b.
c. d. 3.
Kualifikasi pendidikan minimal S1 Ekonomi Telah mengikuti diklat teknis mengenai manajemen keuangan negara atau Bendaharawan A/B atau manajemen proyek atau diklat pengadaan barang dan jasa. Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan minimal 6 tahun. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
Kualifikasi pendidikan minimal D3 Ekonomi Telah mengikuti diklat teknis mengenai manajemen keuangan negara atau perbendaharaan A/B atau manajemen proyek atau diklat pengadaan barang dan jasa. Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan minimal 4 tahun. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan < 1000 orang/hari dan kendaraan < 250 unit/hari, waktu operasi < 6 jam dan frekwensi < 6 trip/hari : a. b.
c. d.
Kualifikasi pendidikan minimal SMU atau sederajat. Telah mengikuti diklat teknis mengenai manajemen keuangan negara atau perbendaharaan A/B atau manajemen proyek atau diklat pengadaan barang dan jasa. Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan minimal 3 tahun. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
III. Bidang Tata Usaha A. Kompetensi yang dipersyaratkan bagi pejabat pemegang fungsi tata usaha sebagai berikut : a. Memiliki pengetahuan di bidang Administrasi Perkantoran. b. Memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang Tata Persuratan. c. Memiliki pengetahuan di bidang Kearsipan. d. Memiliki pengetahuan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa. e. Memiliki pengetahuan di bidang Statistik dan Pelaporan. B. Kualifikasi pendidikan, diklat teknis dan persyaratan lainnya : 15
1. Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan > 2000 orang/hari dan kendaraan > 500 unit/hari, waktu operasi > 12 jam dan frekwensi > 12 trip/hari : a. Kualifikasi pendidikan minimal S1 Ilmu Sosial atau Ekonomi b. Telah mengikuti diklat teknis mengenai Administrasi Perkantoran atau Pengadaan Barang dan Jasa pada instansi pemerintah atau badan usaha. c. Memiliki pengalaman dalam bidang administrasi perkantoran minimal 6 tahun. d. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 2. Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan > 1000-2000 orang/hari dan kendaraan > 250-500 unit/hari, waktu operasi > 6-12 jam dan frekwensi > 6-12 trip/hari : a. Kualifikasi pendidikan minimal D3 Ilmu Sosial atau Ekonomi b. Telah mengikuti diklat teknis mengenai Administrasi Perkantoran atau Pengadaan Barang dan Jasa pada instansi pemerintah atau badan usaha. c. Memiliki pengalaman dalam bidang administrasi perkantoran minimal 4 tahun. d. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 3. Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan < 1000 orang/hari dan kendaraan < 250 unit/hari, waktu operasi < 6 jam dan frekwensi < 6 trip/hari : a. Kualifikasi pendidikan minimal SMU atau sederajat. b. Telah mengikuti diklat teknis mengenai Administrasi Perkantoran atau Pengadaan Barang dan Jasa pada instansi pemerintah atau badan usaha. c. Memiliki pengalaman dalam bidang administrasi perkantoran minimal 3 tahun. d. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. IV. Bidang Kepegawaian A. Kompetensi yang dipersyaratkan bagi pejabat pemegang fungsi kepegawaian sebagai berikut : a. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian dan Ketenaga Kerjaan. b. Memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang Administrasi Kepegawaian. c. Memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai. d. Memiliki pengetahuan di bidang Pengadaan dan Penempatan Pegawai. B. Kualifikasi pendidikan, diklat teknis dan persyaratan lainnya : 1. Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan > 2000 orang/hari dan kendaraan > 500 unit/hari, waktu operasi > 12 jam dan frekwensi > 12 trip/hari : a. b. c. d.
Kualifikasi pendidikan minimal S1 Ilmu Sosial atau Ekonomi Telah mengikuti diklat teknis mengenai Administrasi Kepegawaian atau Administrasi Perkantoran. Memiliki pengalaman dalam bidang administrasi kepegawaian minimal 6 tahun. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 16
2. Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan > 1000-2000 orang/hari dan kendaraan > 250-500 unit/hari, waktu operasi > 6-12 jam dan frekwensi > 6-12 trip/hari : a. Kualifikasi pendidikan minimal D3 Ilmu Sosial atau Ekonomi b. Telah mengikuti diklat teknis mengenai Administrasi Kepegawaian atau Administrasi Perkantoran. c. Memiliki pengalaman dalam bidang administrasi kepegawaian minimal 4 tahun. d. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 3. Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan < 1000 orang/hari dan kendaraan < 250 unit/hari, waktu operasi < 6 jam dan frekwensi < 6 trip/hari : a. Kualifikasi pendidikan minimal SMU atau sederajat. b. Telah mengikuti diklat teknis mengenai Administrasi Kepegawaian atau Administrasi Perkantoran. c. Memiliki pengalaman dalam bidang administrasi kepegawaian minimal 3 tahun. d. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. V. Bidang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan A. Kompetensi yang dipersyaratkan bagi pejabat pemegang fungsi pengusahaan jasa kepelabuhanan sebagai berikut : a. Memiliki pengetahuan di bidang pertanggungjawaban Keuangan Negara. b. Memiliki pengetahuan dan kemampuan analisis terhadap kegiatan kepengusahaan jasa kepelabuhanan. c. Memiliki pengetahuan di bidang Tata Usaha Keuangan. d. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
B. Kualifikasi pendidikan, diklat teknis dan persyaratan lainnya : 1. Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan > 2000 orang/hari dan kendaraan > 500 unit/hari, waktu operasi > 12 jam dan frekwensi > 12 trip/hari : a. Kualifikasi pendidikan minimal S1 Ekonomi b. Telah mengikuti diklat teknis mengenai Administrasi Keuangan dan atau Manajemen Operasional Pelabuhan. c. Memiliki pengalaman dalam bidang pengusahaan jasa kepelabuhanan minimal 6 tahun. d. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 2. Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan > 1000-2000 orang/hari dan kendaraan > 250-500 unit/hari, waktu operasi > 6-12 jam dan frekwensi > 6-12 trip/hari : 17
a. Kualifikasi pendidikan minimal D3 Ekonomi. b. Telah mengikuti diklat teknis mengenai Administrasi Keuangan dan atau Manajemen Operasional Pelabuhan. c. Memiliki pengalaman dalam bidang pengusahaan jasa kepelabuhanan minimal 4 tahun. d. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 3. Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan < 1000 orang/hari dan kendaraan < 250 unit/hari, waktu operasi < 6 jam dan frekwensi < 6 trip/hari : a. Kualifikasi pendidikan minimal SMU atau sederajat. b. Telah mengikuti diklat teknis mengenai Administrasi Keuangan dan atau Manajemen Operasional Pelabuhan. c. Memiliki pengalaman dalam bidang pengusahaan jasa kepelabuhanan minimal 3 tahun. d. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. VI. Bidang Pelaporan A. Kompetensi yang dipersyaratkan bagi pejabat pemegang fungsi pembuatan laporan kegiatan pelabuhan sebagai berikut : a. Memiliki pengetahuan di bidang Tata Naskah. b. Memiliki pengetahuan dan kemampuan analisis data. c. Memiliki pengetahuan dan kemampuan penyusunan laporan. d. Memiliki pengetahuan di bidang Statistik. B. Kualifikasi pendidikan, diklat teknis dan persyaratan lainnya : 1. Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan > 2000 orang/hari dan kendaraan > 500 unit/hari, waktu operasi > 12 jam dan frekwensi > 12 trip/hari : a. Kualifikasi pendidikan minimal S1 Teknik/Sosial b. Telah mengikuti diklat teknis mengenai Statistik. c. Memiliki pengalaman dalam bidang pelaporan kegiatan kepelabuhanan minimal 6 tahun. d. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 2. Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan > 1000-2000 orang/hari dan kendaraan > 250-500 unit/hari, waktu operasi > 6-12 jam dan frekwensi > 6-12 trip/hari : a. Kualifikasi pendidikan minimal D3 Teknik/Sosial. b. Telah mengikuti diklat teknis mengenai Statistik. c. Memiliki pengalaman dalam bidang pelaporan kegiatan kepelabuhanan minimal 4 tahun. d. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 3. Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan < 1000 orang/hari dan kendaraan < 250 unit/hari, waktu operasi < 6 jam dan frekwensi < 6 trip/hari : 18
a. Kualifikasi pendidikan minimal SMU atau sederajat. b. Telah mengikuti diklat teknis mengenai Statistik. c. Memiliki pengalaman dalam bidang pelaporan kegiatan kepelabuhanan minimal 3 tahun. d. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. VII. Bidang Operasional Pelabuhan A. Kompetensi yang dipersyaratkan bagi pejabat pemegang fungsi operasional pelabuhan sebagai berikut : a. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan di bidan LLASDP. b. Memiliki pengetahuan di bidang Teknik Perkapalan. c. Memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis Operasional Pelabuhan. d. Memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Penyeberangan. e. Memiliki pengetahuan di bidang Pengendalian Operasional Pelabuhan. B. Kualifikasi pendidikan, diklat teknis dan persyaratan lainnya : 1. Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan > 2000 orang/hari dan kendaraan > 500 unit/hari, waktu operasi > 12 jam dan frekwensi > 12 trip/hari : a. Kualifikasi pendidikan minimal S1 Teknik. b. Telah mengikuti diklat teknis mengenai Kepelabuhanan atau diklat LLASDP atau diklat Teknik Kapal Penyeberangan. c. Memiliki pengalaman dalam bidang operasional kepelabuhanan minimal 6 tahun. d. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
2. Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan > 1000-2000 orang/hari dan kendaraan > 250-500 unit/hari, waktu operasi > 6-12 jam dan frekwensi > 6-12 trip/hari : a. b. c. d.
Kualifikasi pendidikan minimal D3 Teknik. Telah mengikuti diklat teknis mengenai Kepelabuhanan atau diklat LLASDP atau diklat Teknik Kapal Penyeberangan. Memiliki pengalaman dalam bidang operasional kepelabuhanan minimal 4 tahun. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
3. Untuk Pelabuhan Penyeberangan dengan volume angkutan < 1000 orang/hari dan kendaraan < 250 unit/hari, waktu operasi < 6 jam dan frekwensi < 6 trip/hari : a. b.
Kualifikasi pendidikan minimal SMU atau sederajat. Telah mengikuti diklat teknis mengenai Kepelabuhanan atau diklat LLASDP atau diklat Teknik Kapal Penyeberangan. 19
c. d.
Memiliki pengalaman dalam bidang operasional kepelabuhanan minimal 3 tahun. Memiliki kepangkatan minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc. NIP. 120092889
Lampiran II:
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
: SK.2681/AP.005/DRJD/2006
Tanggal : 4 September 2006
Contoh 1 Prosedur Pelayanan untuk Penumpang a. Prosedur Pelayanan Untuk Kedatangan Penumpang dari Kapal 1. Penumpang yang tidak membawa atau mengendarai kendaraan turun melalui gangway, melewati ruang tunggu. Setelah itu langsung menuju pintu keluar dari terminal yang telah disediakan. Jika hendak menaiki taksi atau angkutan umum 20
lainnya langsung menuju tempat parkir angkutan umum yang ada. 2. Bagi penumpang yang membawa atau mengendarai kendaraan sendiri turun dari kapal bersama dengan kendaraannya (menaiki kendaraannya). Setelah itu langsung menuju pintu keluar dari terminal yang telah disediakan. 3. Bagi penumpang yang mengendarai angkutan penumpang turun bersama angkutan masing-masing (menaiki angkutannya). Setelah itu langsung menuju pintu keluar dari terminal yang telah disediakan.
Bagan Alir Pelayanan Kedatangan Penumpang Dari Kapal
Jika hendak naik angkutan umum menuju ruang parkir angkutan umum
Penumpang yang tidak menaiki kendaraan
Melalui gangway, menuju ruang tunggu
Penumpang menaiki kendaraan pribadi
Keluar bersama kendaraan masing-masing
Keluar terminal
Penumpang menaiki angkuran penumpang
Keluar bersama angkutan masing-masing
Keluar terminal
Keluar terminal
b. Prosedur Pelayanan Keberangkatan Penumpang 1. Calon penumpang melalui pintu gerbang utama pelabuhan. 2. Penumpang dari kendaraan penumpang turun di terminal, melewati coridor menuju loket sesuai rambu/petunjuk. Bagi penumpang kendaraan penumpang tidak perlu membayar tiket lagi karena tiket sudah mencakup tiket penumpangnya. 3. Bagi penumpang kendaraan pribadi terus saja bersama kendaraannya masing-masing menuju tollgate 4. Bagi pengunjung yang tidak menyeberang, hanya membeli pas pelabuhan, bayar pas pelabuhan dan sampai di ruang tunggu 5. Bila pengunjung yang akan menyeberang, menuju loket yang menjual pas pelabuhan, tiket pelayaran dan asuransi (terpadu) 21
6. Pada saat pembelian tiket pemakai jasa harus diingatkan untuk membaca peraturan yang ada di balik tiket maupun di papan pengumuman yang sudah dipasang di tollgate (gerbang tol) tentang kewajiban penumpang dan peraturan lainnya 7. Calon penumpang masuk ruang tunggu, dan menunggu naik kapal yang akan diberitahu oleh petugas, jika sesuai
jadwal maka penumpang tidak perlu
menunggu, langsung naik kapal melalui pemeriksaan pintu 8. Sebelum penumpang naik ke kapal, petugas pelayaran dibantu petugas pelabuhan merobek bagian tiket pada potongan yang sesuai peruntukannya yang diperlukan sebagai lampiran berita acara penagihan dari perusahaan pelayaran. Kemudian penumpang dipersilahkan naik ke kapal bersama sisa robekan yang nantinya sebagai bukti pemeriksaan tiket di atas kapal. 9. Bagi calon penumpang yang hendak menyeberang kendaraan pribadinya dapat menunggu di tempat parkir saja bersama kendaraan masing-masing.
Bagan Alir Prosedur Pelayanan Keberangkatan Penumpang
22
Kendaraan pribadi
Penumpang dari kendaraan penumpang
Penumpang non kendaraan
Non penumpang
Gerbang Utama
Turun di terminal menuju koridor
Gerbang Utama
Gerbang Utama
Loket yang menjual tiket terpadu (kendaraan dan penumpang)
Melewati loket tanpa harus membayar, nanti tiket akan dibagikan
Loket yang menjual tiket terpadu (penumpang saja)
Loket yang menjual pas pelabuhan
Menunggu saat menyeberang bersama kendaraan
Ruang tunggu
Ruang tunggu
Ruang tunggu
Naik kapal bersama kendaraannya
Naik ke kapal melalui jalur yang disediakan/ gangway
Naik ke kapal melalui jalur yang disediakan/ gangway
Petugas merobek karcis di pintu pemeriksaan
Petugas merobek karcis di pintu pemeriksaan
Naik ke kapal
Naik ke kapal
c. Prosedur Berlangganan Tiket Pergi Pulang 1. Pemakai jasa mengisi form permohonan berlangganan tiket pergi pulang. Karyawan yang membutuhkan juga boleh mengajukan permohonan seperti ini. Tiket berlangganan roundtrip ini berlaku untuk waktu 3 bulan. 2. Pemakai jasa menyetor uang abonemen melalui Petugas Tata Usaha ataupun petugas yang ditunjuk untuk memegang uang. 3. Pengajuan atau penyetoran dilakukan melalui bagian operasi pelabuhan 4. Tiket berlangganan diterima pemakai jasa.
Bagan Alir Prosedur Pelayanan Tiket Berlangganan Roundtrip
23
Pemakai jasa mengisi form permohonan untuk 3 bulan
Pemakai jasa menyetor abonemen ke bagian tata usaha
Tiket berlangganan diterima pemakai jasa
d. Prosedur Pelayanan Tiket Berlangganan/ Abonemen 1.
Pemakai jasa mengisi form permohonan. Karyawan yang membutuhkan juga boleh mengajukan permohonan seperti ini. Tiket berlangganan ada yang berlaku untuk waktu 1, 3, 6 bulan atau 1 tahun.
2.
Pemakai jasa menyetor uang abonemen melalui Petugas Tata Usaha ataupun petugas yang ditunjuk untuk memegang uang.
3.
Pengajuan atau penyetoran dilakukan melalui bagian operasi pelabuhan.
4.
Tiket berlangganan diterima pemakai jasa.
Bagan Alir Prosedur Pelayanan Tiket Berlangganan
Pemakai jasa mengisi form permohonan untuk 1, 3, 6 bln atau 1 thn
Pemakai jasa menyetor uang abonemen ke Tata Usaha
Tiket berlangganan diterima pemakai jasa
24
Contoh 2 Prosedur Pelayanan untuk Kendaraan a. Kendaraan penumpang 1. Pemakai Jasa mengantri untuk menunggu giliran atau ambil nomor antrian jika ada. 2. Petugas di pintu masuk pelabuhan memberikan nomor antrian (jika ada). 3. Semua penumpang turun dari kendaraan, melapor pada petugas pelabuhan lalu menunggu antrian. 4. Kendaraan membayar tiket terpadu untuk penumpang dan kendaraan. 5. Kendaraan penumpang menuju lapangan parkir siap muat dan diparkir menurut antrian. 6. Petugas pelayaran mencatat identitas kendaraan dan memotong tiket. 7. Kendaraan melalui MB/ Ponton masuk kapal yang diarahkan petugas. 8. Di dalam kapal, kendaraan diatur oleh petugas kapal yang akan menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan.
Diagram Alir Prosedur Pelayanan Kendaraan Penumpang 25
Kendaraan penumpang mengantri
Semua penumpang turun dari kendaraan, melapor pada petugas dan mengantri
Petugas memberi nomor antrian jika ada
Kendaraan membeli tiket terpadu untuk kendaraan dan penumpang
Kendaraan menuju lap parkir siap muat dan diparkir menurut antrian
Petugas mencatat identitas kendaraan
Pemotongan tiket oleh petugas pelayaran
Kendaraan masuk kapal yang diarahkan petugas
b. Kendaraan barang dan kendaraan angkutan alat berat 1. Petugas melaporkan kedatangan truk bermuatan. 2. Petugas mencatat kemudian diberi nomor antrian jika ada dan sesuai giliran untuk ditimbang. 3. Jika tonase melebihi berat muatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, truk dikeluarkan untuk mengurangi muatan. Untuk tonase yang sesuai, dapat dibuatkan bukti timbang (struk).
4. Jika muatan tidak melampaui berat yang ditentukan maka truk berhak membeli tiket 26
penyeberangan. 5. Pemakai jasa membayar biaya melalui loket Produksi disetor kepada petugas yang berwenang. 6. Tanda bukti pembayaran diterima pemakai jasa. 7. Kendaraan menuju dermaga. 8. Bukti timbangan dan potongan tiket diambil MB sekaligus siap naik kapal. Diagram Alir Prosedur Pelayanan Kendaraan Barang
Petugas melaporkan kedatangan truk bermuatan
Petugas mencatat lalu diberi nomor antrian untuk ditimbang
Melebihi berat yang ditentukan Dikeluarkan untuk mengurangi muatan
Jika tonase sesuai Truk dftimbang
Dibuatkan bukti timbang/ struk
Truk membeli tiket penyeberangan di loket produksi
Kendaraan menuju dermaga
Bukti timbangan dan potongan tiket diambil petugas
Naik kapal
27
c. Prosedur Kedatangan Kendaraan di Pelabuhan (Kendaraan Turun) 1. Semua jenis kendaraan keluar melalui MB. 2. Kemudian langsung menuju jalan keluar pelabuhan.
Prosedur Kedatangan Kendaraan di Pelabuhan
Semua jenis kendaraan
Keluar dari kapal melalui MB
Keluar pelabuhan
d. Prosedur Pelayanan Fasilitas Parkir 1.
Parkir Kendaraan satu sisi Pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang sempit disuatu tempat kegiatan. a.
Membentuk sudut 90o Pola parkir ini mempunyai daya tampung yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir paralel, tetapi kemudahan dan kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ke ruangan parkir lebih sedikit jika dibandingkan dengan pola parkir dengan sudut yang lebih kecil dari 90o.
POLA PARKIR TEGAK LURUS
b.
Membentuk sudut 30 o, 45 o,60o Pola parkir ini mempunyai daya tampung yang lebih banyak jika dibandingkan 28
dengan pola parkir paralel, dan kemudahan dan kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ke ruangan parkir lebih sedikit jika dibandingkan dengan pola parkir dengan sudut 90o.
POLA PARKIR SUDUT
2.
Parkir Kendaraan Dua Sisi Pola Parkir ini diterapkan apabila ketersedian ruang cukup memadai. a.
Membentuk sudut 90o Pada pola parkir ini, arah gerakan lalu lintas kendaraan dapat satu arah atau dua arah.
POLA PARKIR TEGAK BERHADAPAN
b.
Membentuk sudut 30 o, 45 o,60o
29
POLA PARKIR SUDUT BERHADAPAN
3.
Pola Parkir Pulau Pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup luas. a.
Membentuk sudut 90o
POLA PARKIR TEGAK LURUS DENGAN 2 GANG
b.
Membentuk sudut 45 o
30
Parkir bersudut dengan 2 gang
POLA PARKIR SUDUT DENGAN 2 GANG
31
Contoh 3 Prosedur Pelayanan Terhadap Kapal I. Prosedur Pelayanan Pelabuhan Untuk Sandar dan bongkar muat Kapal 1. Pemakai jasa/kapal merapat di dermaga sesuai jadwal 2. Movable Bridge disiapkan Petugas 3. Sandar sesuai jadwal 4. Selesai bongkar/muat diberangkatkan keluar dermaga 5. Data dan waktu sandar yang digunakan dicatat oleh petugas Movable Bridge 6. Data kapal sandar ditanda tangani petugas yang berwenang 7. Kelengkapan surat kapal (SIB : Surat Ijin Berlayar), salinannya harus ada di bagian operasi untuk lampiran klaim subsidi, bagi kapal yang bersubsidi.
Bagan Alir Prosedur Pelayanan Jasa Sandar Kapal
Pemakai jasa/kapal merapat
Petugas menyiapkan MB
Kapal sandar sesuai jadwal
Selesai kapal bongkar muat diberangkatkan dari dermaga
Petugas MB mencatat data dan waktu sandar
Petugas yang berwenang menandatangan data kapal tambat
32
II. Prosedur Pelayanan Pelabuhan Untuk pengaturan jadwal kapal Jadwal keberangkatan kapal diatur dengan memperhatikan : a. Jarak Lintasan; b. Jumlah, besar dan kapasitas kapal; c. Jumlah dan kapasitas dermaga; d. Volume angkutan; e. Keterpaduan antar moda.
33
III. Prosedur Pelayanan Pengisian BBM dan Air Tawar a. Pelayanan Pelabuhan Terhadap Penyuplai BBM dan Air Tawar 1.
Sounding tangki air tawar atau BBM untuk menentukan tempat penerimaan dan catat dalam Log Book.
2.
Petugas memeriksa kondisi sambungan / ikatan hosepipe / selang sebelum air tawar atau BBM dialirkan ke dalam tangki untuk mencegah terjadinya kebocoran.
3.
Periksa kondisi air tawar atau BBM yang di salurkan, jika kotor/tidak baik lapor nahkoda.
4.
Periksa jumlah air tawar atau BBM yang diterima, jika sesuai petugas harus menandatangani bukti penerimaan dan dibubuhkan stempel kapal.
5.
Nahkoda menyampaikan laporan air tawar atau BBM & pelumas berdasarkan form kepada direktur usaha melalui Kepala Pelabuhan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
6.
Masa retensi arsip laporan diatas adalah 1 (satu) tahun.
Bagan Alir Prosedur Pelayanan Terhadap Penyuplai BBM
Sounding tangki air tawar /BBM untuk menentukan tempat penerimaan dan catat di Log Book
Petugas memeriksa kondisi sambungan sebelum BBM/air tawar dialirkan ke dalam tangki
Dimasukkan ke dalam tangki
Tidak Disesuaikan
Periksa jumlah bbm / air tawar yang diterima.
baik
sesuai
Periksa kondisi BBM / air tawar yang akan disupply
Tidak baik Lapor nakhoda
Bukti penerimaan ditandatangan dan diberi stempel kapal
Ka pelabuhan menerima laporan nahkoda untuk disampaikan pada dir usaha selambat2nya tgl 10 bln berikut
34
b. Pelayanan Pelabuhan Untuk Pemilik Kapal yang Mengisi BBM dan Air Tawar 1. Pemakai jasa membuat permintaan BBM dan air tawar. 2. Jika persediaan air tawar atau BBM masih mencukupi, lampiri permohonan pengisian BBM atau air tawar. 3. Jika tidak ada persediaan maka pemakai air tawar atau BBM membayar terlebih dahulu termasuk biaya administrasi atas persetujuan Kepala Pelabuhan, dan dibayarkan melalui bagian Tata Usaha/Administrasi selanjutnya di setor ke Bank. 4. Petugas jaga (mesin), KKM selaku penanggung jawab pengisian air tawar atau BBM dan nahkoda membubuhkan paraf pada form yang ditetapkan. 5. KKM menandatangani bukti penerimaan air tawar atau BBM dan dibubuhi stempel kapal. 6. Semua kegiatan dicatat dalam Log Book. 7. Periksa spesifikasi pelumas yang di supply, jika tidak sesuai lapor kepada nahkoda, nahkoda berhak menolak setiap pengiriman yang tidak sesuai & berhak meminta ganti. 8. Siapkan perlengkapan / alat pencegah pencemaran. 9. Periksa jumlah pelumas yang diterima sesuai surat penyerahan barang. 10. Semua kegiatan dicatat dalam Log Book.
35
Bagan Alir Prosedur Pelayanan Terhadap Pemohon BBM
Pemakai jasa membuat permintaan BBM / air tawar
Membayar biaya administrasi atas persetujuan kepala pelabuhan, melalui tata usaha
Tdk mencukupi
mencukupi Lihat persediaan
Lampiri permohonan pengisian BBM / air tawar
KKM menandatangani bukti penerimaan air tawar / bbm dan diberi stempel kapal
Perwira jaga , penanggung jawab pengisian dan nahkoda menandatangani form yg ditetapkan
Petugas mencatat kegiatan dalam Logbook
Periksa spesifikasi pelumas yg disupply
Tidak sesuai
Lapor pada nahkoda. Nahkoda punya hak menolak jika tidak sesuai dan meminta ganti
sesuai
Siapkan perlengkapan pencegah pencemaran
Semua kegiatan dicatat petugas dalam Log Book
36
IV. Pembuangan Limbah Kapal
1. Penanganan Sampah/Limbah di Kapal a.
Sampah/limbah harus ditampung sesuai dengan jenisnya;
b.
Jenis tempat penampungan sampah/limbah yang diperlukan di kapal: 1).
Sludge tank/drum untuk penampungan minyak kotor;
2).
Tempat sampah/limbah padat yang bertuliskan: “TEMPAT SAMPAH PADAT”
3).
Tempat sampah/limbah sisa makanan yang bertuliskan: “TEMPAT SAMPAH DAPUR/SISA MAKANAN”
2. Pembuangan Sampah/Limbah a.
Jenis sampah padat yang akan dibuang ke darat dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik atau tempat penampungan limbah lainnya, setibanya di pelabuhan tujuan diserahkan kepada petugas darat dengan bukti tanda terima dan/atau Berita Acara selanjutnya di tempatkan di fasilitas yang telah disediakan sebelum diangkut oleh Dinas Kebersihan Pemda setempat;
b.
Pembuangan minyak kotor dari kapal ke darat (penampungan limbah) diterima oleh petugas darat dengan bukti tanda terima dan/atau Berita Acara selanjutnya di tempatkan di fasilitas yang telah disediakan sebelum diangkut keluar dari dalam area pelabuhan.
37
V. Prosedur Pelayanan komunikasi kapal dengan pelabuhan dan SBNP a. Komunikasi Pelabuhan Dengan Kapal Dalam Kondisi Normal 1. Untuk kapal yang menempuh waktu layar diatas 4 jam, selama pelayaran stasiun radio di kapal standby di frekuensi 6125 KHZ dan 2182 KHZ khusus atau difekuensi lainnya yang diperbolehkan untuk komunikasi dengan stasiun darat, hal ini bertujuan untuk memonitoring jika ada pesan-pesan dari perusahaan untuk kepentingan operasional. 2. Dan pada jam-jam tertentu (XX.00-XX.03 / XX.30-XX.33) sesuai dengan aturan komunikasi stasiun radio kapal harus standby di frekuensi 6215 KHZ dan 2182 KHZ dengan tujuan memonitoring berita-berita bahaya, segera dan keamanan yang dipancarkan oleh stasiun kapal lainnya atau stasiun darat. 3. Untuk kapal yang berlayar kurang dari 4 jam, selama pelayaran stasiun radio harus standby di frekuensi VHF Channel 16. 4. Tugas jaga markonis diatur sesuai dengan peraturan radio internasional dan perusahaan. 5. Berita yang berasal dari darat atau stasiun kapal lainnya harus dicatat dalam buku jurnal radio dan jika berita tersebut menyangkut operasional kapal, keselamatan atau mengenai keadaan cuaca segera disampaikan kepada nahkoda/pimpinan jaga. 6. Nahkoda wajib mengetahui dan menandatangani buku jurnal radio dan harus melakukan pemantauan pelaksanaan komunikasi tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. 7. Jika kapal menerima berita bahaya, harus segera dilaporkan kepada nahkoda dan dicatat di buku jurnal radio.
b. Komunikasi Pelabuhan Dengan Kapal Dalam Kondisi Keadaan Darurat 1.
Setiap komunikasi yang berkaitan dengan kondisi darurat harus segera mendapatkan prioritas utama dari semua kegiatan komunikasi.
2.
Jika kapal dalam keadaan darurat, berita keadaan darurat dipancarkan melalui radio kapal atas perintah nahkoda pada frekuensi bahaya internasional yaitu : 2182 KHZ, 6215 KHZ, 8291 KHZ, 156.8 MHZ atau frekuensi radio lainnya yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai komunikasi darurat sesuai dengan peraturan radio.
3.
Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas GMDSS dapat berhubungan langsung dengan petugas di darat.
38
c. Stasiun Radio Di Darat 1. Kepala Pelabuhan harus menyiapkan personil didarat untuk memonitor pelayaran kapal yang menjadi tanggung jawabnya mulai kapal berangkat dari pelabuhan tolak hingga tiba di pelabuhan tujuan. 2. Stasiun radio di darat standby di frekuensi 9158.5 KHZ digunakan untuk berkomunikasi dengan kantor pusat atau dengan stasiun cabang lainnya serta memantau operasional kapal. 3. untuk memonitor berita dari kapal lakukan koordinasi dengan stasiun radio pantai, jika kapal dilengkapi dengan fasilitas GMDSS petugas radio darat dapat langsung berhubungan dengan kapal. 4. Berita yang diterima harus dicatat dibuku jurnal radio, apabila menerima berita yang berkaitan dengan keselamatan kapal, petugas radio darat harus segera memberitahukan kepada Kepala Pelabuhan / tim tanggap darurat. 5. Kepala Pelabuhan wajib memantau pelaksanaan kegiatan komunikasi ini dengan memberikan paraf pada buku jurnal radio di darat minimal sekali dalam sebulan.
39
Contoh 4
Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Dalam Keadaan Darurat
I. Keadaan Darurat di Perairan a.
Keadaan Darurat Kapal Prosedur umum penanganan keadaan darurat yang terjadi di kapal: 1.
Di pelabuhan terdekat yang mendapat kabar, petugas komunikasi memberitahukan kepada Kepala Bagian Operasi yang bertugas.
2.
Kepala Bagian Operasi segera menghubungi SAR dan petugas yang berwenang sesuai jenis keadaannya untuk berjaga-jaga
3.
Juga disiapkan tempat penampungan dan pengobatan sementara bagi yang terluka
4.
Jika kapal tak bisa diselamatkan segera mengirim tim SAR untuk mencari dan menyelamatkan penumpang.
40
Bagan Alir Prosedur Keadaan Darurat di Kapal Identifikasi jenis keadaan darurat di kapal
Melakukan analisa dan evaluasi tentang kejadian kecelakaan di kapal
Identifikasi kerusakan
Jika terjadi kebakaran, siapkan dan lakukan pemadaman api
Jika terjadi masalah pada kapal menginstruksikan untuk meninggalkan kapal sesuai prosedur jika kapal tidak bisa diselamatkan.
Jika kerusakan fatal dan tidak dapat ditangani sendiri, maka nahkoda melakukan koordinasi dengan SAR, stasiun pantai atau kapal sekitarnya mengikuti prosedur komunikasi yang berlaku
Di pelabuhan, petugas komunikasi memberitahu manajer operasi tentang keadaan darurat yang terjadi
Manajer Operasi segera menghubungi SAR dan petugas yang berwenang sesuai jenis keadaannya untuk berjaga-jaga
Menyiapkan tempat penampungan dan pengobatan sementara bagi yang terluka
Jika kapal tak bisa diselamatkan segera mengirim tim SAR untuk mencari dan menyelamatkan penumpang.
41
b. Cuaca Buruk Prosedur penanganan keadaan darurat akibat cuaca buruk di pelabuhan adalah: 1.
Melakukan koordinasi dengan pihak kapal yang beroperasi
2.
Koordinasi dengan pihak terkait.
3.
Jika akibat cuaca buruk kapal tidak beroperasi maka kepada penumpang diinformasikan dan diarahkan ke ruang tunggu.
4.
Apabila ruang tunggu penuh, maka disiapkan tenda penampungan. Jika diperlukan, memberikan hiburan.
5.
Untuk kendaraan, apabila areal parkir penuh, maka kepada pengguna kendaraan diinformasikan dan diarahkan ke kantong parkir penampungan.
6.
Namun jika pada cuaca buruk kapal tetap lanjut beroperasi maka dilakukan rescheduling.
Bagan Alir Prosedur Pada Keadaan Darurat Akibat Cuaca Buruk di Pelabuhan
Koordinasi dengan kapal yang beroperasi
Koordinasi dengan pihak terkait
Jika akibat cuaca buruk kapal tidak beroperasi penumpang diinformasikan dan diarahkan ke ruang tunggu Bila ruang tunggu penuh, disiapkan tenda penampungan dan hiburan bila perlu Bila areal parkir penuh, pengguna kendaraan diinformasikan dan diarahkan ke kantong parkir penampungan
Jika pada cuaca buruk kapal tetap lanjut beroperasi maka dilakukan rescheduling
42
II. Keadaan Darurat di Darat Prosedur umum rencana penanganan keadaan darurat di darat yang terjadi di pelabuhan: 1. Identifikasi jenis keadaan darurat di pelabuhan 2. Pemberitahuan keadaan darurat kepada Pengawas Lapangan/Kepala bagian Pengoperasian/Kepala Pelabuhan tentang keadaan darurat yang terjadi di pelabuhan. 3. Pelaksanaan penanganan keadaan darurat di pelabuhan yang dipimpin Kepala Pelabuhan sesuai dengan penanganan keadaan darurat pelabuhan. 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Pemadam kebakaran, KPPP, Polres, Dishub). 5. Melakukan analisa dan evaluasi tentang kejadian kecelakaan di pelabuhan.
Bagan Alir Prosedur Keadaan Darurat di Darat
Identifikasi keadaan darurat
Memberitahu keadaan darurat kepada Pengawas Lapangan, Kepala Seksi Pengoperasian atau Kepala Pelabuhan
Penanganan keadaan darurat oleh Kepala Pelabuhan
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
Analisa dan evaluasi tentang kecelakaan yang terjadi
43
a. Kebakaran Prosedur penanganan keadaan darurat jika terjadi kebakaran di pelabuhan adalah: 1. Karyawan yang mengetahui kejadian tersebut memberitahukan ke Pengawas Lapangan/Kepala bagian Pengoperasian/Kepala Pelabuhan. 2. Regu pemadam yang dipimpin Kepala Pelabuhan melakukan penanganan awal dengan melokalisir area kebakaran, memadamkan api dan mengevakuasi pelanggan ke lokasi yang aman. 3. Jika api dapat dipadamkan, kemudian dicek apakah ada korban. Jika ada korban maka dilakukan evakuasi dan identifikasi korban ke rumah sakit terdekat. Namun jika api tidak dapat dipadamkan, maka dilakukan koordinasi dengan dinas pemadam kebakaran dan jika ada korban maka dilakukan evakuasi dan identifikasi korban ke rumah sakit terdekat.
Bagan Alir Prosedur Ketika Terjadi Kebakaran Di Darat
Karyawan/Petugas yang mengetahui kejadian melapor pada pengawas lapangan/Kepala Seksi Operasi/ Kepala Pelabuhan
Regu Pemadam Kebakaran dengan dikomandoi Kepala Pelabuhan melakukan tindakan melokalisir area kebakaran, memadamkan api, dan evakuasi ke tempat aman
Melakukan koordinasi dengan dinas pemadam kebakaran
Tidak
Api dapat dipadamkan?
Ya
Tidak
Ada korban
Ya
SELESAI
Evakuasi dan identifikasi korban ke RS terdekat
b. Kemacetan Lalu Lintas Prosedur penanganan keadaan darurat jika terjadi kemacetan lalu lintas di pelabuhan 44
adalah: 1. Melakukan identifikasi penyebab macet. 2. Jika akibat kepadatan volume angkutan, maka frekeunsi trip ditingkatkan. Jika akibat dermaga rusak, maka dilakukan pengalihan arus muatan ke dermaga lain dan kemudian meningkatkan frekuensi trip. Jika akibat cuaca buruk maka dilakukan koordinasi dengan Kepala Pelabuhan dan kemudian hal ini diinformasikan ke penumpang. 3. Jika setelah dilakukan tindakan di atas namun tetap terjadi kemacetan, maka disiapkan areal parkir cadangan dan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait (DLLAJR dan Polres).
Bagan Alir Prosedur Jika Terjadi Kemacetan Lalu Lintas
Cuaca buruk
Koordinasi dengan BMG/ Syahbandar
Informasi ke pelanggan
Identifikasi penyebab macet
Dermaga rusak
Padatnya volume angkutan
Tingkatkan frekuensi trip
Pengalihan arus muatan ke dermaga lain
Lalu lintas lancar? Koordinasi dengan instansi terkait (DLLAJR/ POLRES)
Areal parkir cadangan
SELESAI
c. Kerusuhan Masal di Pelabuhan Prosedur penanganan keadaan darurat jika terjadi kemacetan lalu lintas di pelabuhan adalah: 45
1. Karyawan yang mengetahui kejadian tersebut memberitahukan ke Pengawas Lapangan/Kepala Bagian Pengoperasian/Kepala Pelabuhan. 2. Kepala Pelabuhan melakukan tindakan awal dengan melokalisir area kerusuhan, mengevakuasi pelanggan ke lokasi yang aman, dan melakukan koordinasi dengan aparat setempat (KP3, Keamanan Pelabuhan). 3. Jika kondisi masih belum aman, maka Kepala Pelabuhan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan (Polres, Brimob). 4. Kepala Pelabuhan bersama dengan aparat keamanan kemudian melakukan tindakan identifikasi/pengamanan pelaku, evakuasi dan identifikasi korban ke RS terdekat dan identifikasi kerusakan fasilitas pelabuhan.
Bagan Alir Prosedur Jika Terjadi Kerusuhan Masal di Pelabuhan
Karyawan/Petugas yang mengetahui kejadian melapor pada pengawas lapangan/Kepala Seksi Operasi/ Kepala Pelabuhan
Kepala Pelabuhan memimpin tindakan awal berupa melokalisir area kerusuhan, evakuasi pelanggan ke lokasi aman dan melakukan koordinasi dengan aparat setempat (KP3, Petugas Pengaman Pelabuhan) Identifikasi/pengamanan pelaku, evakuasi dan identifikasi korban ke RS terdekat, identifikasi kerusakan fasilitas pelabuhan
Kondisi aman? Tidak Ya
Koordinasi dengan aparat keamanan (Polres, Brimob)
Kondisi aman
SELESAI
d. Penanganan Bahan Peledak di Pelabuhan/ancaman terorisme di pelabuhan Prosedur penanganan keadaan darurat untuk penanganan bahan peledak di pelabuhan adalah:
46
1. Karyawan yang mengetahui kejadian tersebut memberitahukan ke Pengawas Lapangan/Kepala Bagian Pengoperasian/Kepala Pelabuhan. 2. Kepala Pelabuhan melakukan tindakan awal dengan melokalisir area kerusuhan, mengevakuasi pelanggan ke lokasi yang aman, dan melaporkan ke Polres setempat. Kemudian Polres melakukan tindakan pengamanan. 3. Jika terjadi ledakan, maka dilakukan evakuasi dan identifikasi korban ke RS terdekat, identifikasi kerusakan fasilitas pelabuhan dan pemberhentian operasional sementara. Bagan Alir Prosedur Untuk Penanganan Bahan Peledak di Pelabuhan
Karyawan/Petugas yang mengetahui kejadian melapor pada Pengawas l Lapangan/Kepala Seksi Operasi/ Kepala Pelabuhan
Kepala Pelabuhan memimpin tindakan awal berupa melokalisir area kerusuhan, evakuasi pelanggan ke lokasi aman dan melaporkan ke Polres setempat
Polres melakukan tindakan pengamanan
Ya
Kondisi aman? Tidak
Terjadi ledakan?
Tidak
Kondisi aman Ya Identifikasi/pengamanan pelaku, evakuasi dan identifikasi korban ke RS terdekat, identifikasi kerusakan fasilitas pelabuhan
SELESAI
47
Contoh 5
LAPORAN KEPEGAWAIAN PELABUHAN PENYEBERANGAN.........
NO
NAMA/NIP
PANGKAT/ GOLONGAN
PENDIDIKAN TERAKHIR
JABATAN
STATUS PEGAWAI
PNS
HONORARIUM
PENDIDIKAN KHUSUS/ DIKLAT YANG PERNAH DIIKUTI
1. 2.
…….., ………………… KEPALA KANTOR PELABUHAN PENYEBERANGAN……………… NAMA JELAS NIP
48
KET
REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI KANTOR PELABUHAN PENYEBERANGAN……….. POSISI BULAN ………… NO
NAMA/NIP
HARI KERJA
DINAS LUAR
CUTI
TUGAS BELAJAR
MANGKIR
CEPAT PULANG
LAMBAT DATANG
1 2
…….., …………………
KEPALA KANTOR PELABUHAN PENYEBERANGAN……………… NAMA JELAS NIP
49
SAKIT
IJIN
KET
LAPORAN JENIS FASILITAS YANG DIMILIKI PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN......... FASILITAS PERAIRAN STATUS FASILITAS
NO
KONDISI
JENIS FASILITAS
KET ADA
1.
2.
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. *) isi
JUMLAH
TIDAK ADA
BAIK
JUMLAH
KURANG BAIK
JUMLAH
RUSAK
JUMLAH
a. DERMAGA ¾ Dermaga Quaywall ¾ Jetty ¾ Fender ¾ Frontal Frame b. Dolphin ¾ Dophin ¾ Fender ¾ Frontal Frame ¾ Catwalk ¾ Railing Penghubung Dermaga ke Kapal ¾ Movable Bridge ¾ Ponton dan Deck Ponton ¾ Jembatan Penghubung Ponton ¾ Plensengan ¾ Side Ramp ¾ Passenger Bridge Acces ¾ Gangway Penghubung Dermaga ke Darat ¾ Trestel ¾ Causeway ¾ Bolder Kolam Pelabuhan Alur Pelayaran Breakwater Retaining Wall Rambu Suar, Beacon Dan Bouy *) dengan fasilitas lain yang ada pada pelabuhan bersangkutan yang belum tercantum .
50
FASILITAS DARAT NO 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
JENIS FASILITAS
STATUS FASILITAS TIDAK ADA JUMLAH ADA
KONDISI BAIK
JUMLAH
KURANG BAIK
JUMLAH
RUSAK
JUMLAH
KET
Bangunan Gedung ¾ Kantor ¾ Terminal ¾ Ruang Tunggu Penumpang Jalan Areal Parkir Fasilitas Pembuangan Limbah Oli Fasilitas Pembuangan Limbah Domestik Pagar Pelabuhan Pos Pengawasan Dan Pelayanan Jembatan Timbang Workshop/Bengkel Teknik Instalasi Listrik Instalasi Hydrant Instalasi Air Fasilitas Pemadam Kebakaran Instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Instalasi Penerangan Jalan *)
*) isi dengan fasilitas lain yang ada pada pelabuhan bersangkutan yang belum tercantum . …….., ………………… KEPALA KANTOR PELABUHAN PENYEBERANGAN………………
NAMA JELAS NIP
51
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BULAN ..........TAHUN.......
NO
UNIT KERJA
1
2
1
KANTOR PELABUHAN PENYEBERANGAN........
LAPORAN BULANAN KANTORPELABUHANPENYEBERANGNAN....... KAB/KOTA……… PROVINSI ..........
BELANJA PEGAWAI PAGU 3
REALISASI 4
NON BELANJA PEGAWAI PAGU 5
REALISASI 6
JUMLAH PAGU 7
REALISASI 8
%
KET
9
10
MENGETAHUI: KEPALA KANTOR PELABUHAN PENYEBERANGAN………………
...........,............... BENDAHARA PENGELUARAN
NAMAJELAS NIP
NAMA JELAS NIP
52
DAFTAR REALISASI KEUANGNAN BULAN........TAHUN....
NO
UNIT PELAKSANA TEKNIS
1
2
1
KANTOR PELABUHAN PENYEBERANGAN.... ....
NON BELANJA PEGAWAI JUMLAH
BELANJA PEGAWAI S/D BULAN LALU 3
KET
BULAN INI
TOTAL
S/D BULAN LALU
BULAN INI
TOTAL
4
5
6
7
8
9
MENGETAHUI: KEPALA KANTOR PELABUHAN PENYEBERANGAN……………… NAMAJELAS NIP
...........,............... BENDAHARA PENGELUARAN
NAMA JELAS NIP
53
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN ANGGARAN : TARGET 1 (SATU) TAHUN : Rp BULAN :...........TAHUN......
NO
URAIAN
1 2 3
JASA TANDA MASUK JASA PEMELIHARAAN DERMAGA JASA SANDAR
4 5
SEWA RUANGAN LAIN-LAIN
MAP
PENERIMAAN/PENYETORAN S/D BULAN.......TAHUN.....
BULAN LALU
BULAN INI
KET
0549 0549 0549 0532
MENGETAHUI: KEPALA KANTOR PELABUHAN PENYEBERANGAN………………
...........,............... BENDAHARA PENERIMA
NAMAJELAS NIP
NAMA JELAS NIP
54
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNB) MELALUI BENDAHARAWAN PENERIMA PENYETOR KANTOR TAHUN ANGGARAN TARGET BULAN
NO 1 2 3 4 5
MATA ANGGARAN PENERIMAAN (MAP) 0549 0549 0549 0532
: PELABUHAN PENYEBERANGAN............. : ...... : Rp : .......TAHUN... URAIAN JENIS PENERIMAAN PUNGUTAN
S/D BULAN LALU (Rp)
PENERIMAAN S/D BULAN INI (Rp)
JUMLAH (Rp)
PENYETORAN KE KPPN........MELALUI BANK........ S/D BULAN LALU S/D BULAN INI JUMLAH (Rp) (Rp) (Rp)
KET
JASA TANDA MASUK JASA PEMELIHARAAN DERMAGA JASA SANDAR SEWA RUANGAN LAIN-LAIN JUMLAH
MENGETAHUI: KEPALA KANTOR PELABUHAN PENYEBERANGAN………………
...........,............... BENDAHARA PENERIMA
NAMAJELAS NIP
NAMA JELAS NIP
55
VOLUME KEPADATAN PENUMPANG, BARANG DAN KENDARAAN KM. ........(NAMA KAPAL) POSISI BULAN:.......TAHUN..... TURUN/BONGKAR DIPELABUHAN .......... NO 1
TANGGAL 2
PENUMPANG DWS 3
ORANG ANAK 4
MENGETAHUI: KEPALA KANTOR PELABUHAN PENYEBERANGAN…………… NAMAJELAS NIP
KENDARAAN/UNIT I 5
II 6
GOLONGAN III IV 7 8
V 9
ALAT BERAT R.KRT R.BS 10 11
NAIK/MUAT DIPELABUHAN .......... BRG TON 12
PENUMPANG DWS 13
ORANG ANAK 14
KENDARAAN/UNIT I 15
GOLONGAN II III IV 16 17 18
V 19
ALAT BERAT R.KRT R.BS 20 21
KET BRG TON 22
23
...........,............... FUNGSIONAL LALU LINTAS DAN JASA KEPELABUHANAN NAMA JELAS NIP
56
KECELAKAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN ...................... PELABUHAN PENYEBERANGAN............. BULAN......TAHUN....... ANGKUTAN PENYEBERANGAN
JENIS KECELAKAAN AKIBAT
MENINGGAL DUNIA BULAN LALU
SEKARANG
JUMLAH KECELAKAAN LUKA BERAT BULAN LALU
SEKARANG
LUKA RINGAN BULAN LALU
SEKARANG
KERUGIAN MATERIAL
KET
1. TABRAKAN 2. TENGGELAM LINTASAN.........
3. KEBOCORAN 4. KANDAS 5. KEBAKARAN 6. ALAM
MENGETAHUI: KEPALA KANTOR PELABUHAN
...........,............... FUNGSIONAL SARANA DAN KETERTIBAN PENYEBERANGAN………………
NAMAJELAS NIP
NAMA JELAS NIP
57
Contoh 6 Prosedur Administrasi Pelabuhan Penyeberangan
a.
Prosedur Administrasi Pendapatan Negara Bukan Pajak 1) Pemungutan tarif jasa pelabuhan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk 2) Petugas dalam melaksanakan pemungutan wajib memberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran, sesuai dengan pelayanan yang akan diberikan 3) Hasil penerimaan tarif jasa sandar, jasa tanda masuk pelabuhan (pas), jasa pemeliharaan dermaga, jasa timbang kendaraan, jasa penumpukan barang, serta sewa tanah dan bangunan/ruangan merupakan penerimaan Negara dan seluruh hasil penerimaan disetor ke rekening kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau giro pos. 4) Penyetoran seluruh hasil penerimaan ke rekening kas Negara dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu bagi bendaharawan penerima/penyetor. 5) Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan penerimaan di wilayah kerjanya, kepada: a.
Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan up. Kepala Biro Keuangan Departemen Perhubungan;
b.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat up Kepala Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
c.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan setempat
Bagian
6) Laporan sebagaimana dimaksud huruf 5 meliputi: a. Laporan bulanan, yang harus dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya; b. Laporan tahunan yang merupakan rekapitulasi dari laporan bulanan dan harus dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 10 januari tahun berikutnya
58
b.
Prosedur Administrasi Tiket Terpadu
1. Untuk surat permohonan tiket terpadu diterima Kepala Pelabuhan, disetujui atau tidak, diserahkan ke bagian Operasi Pelabuhan. 2. Bagian Operasi Pelabuhan memproses permohonan sekaligus menghitung kewajiban abonemen dan masa berlaku. 3. Bagian Tata Usaha mengisi data pemakai jasa, membuat nota tagihan pemakai jasa dan menyerahkannya untuk diselesaikan biaya abonemen di Bagian Tata Usaha dan mencatat masa berlaku baik untuk orang maupun kendaraan. 4. Bagian Tata Usaha menyerahkan kepada Bagian Produksi untuk ditanda tangani Kepala Pelabuhan sebelum diserahkan kepada pemakai jasa. 5. Bagian Tata Usaha yang menerima setoran membuat bukti setor ke Bank untuk ditransfer ke rekening Pengelola Pelabuhan. 6. Aplikasi transfer diterima Bagian Tata Usaha dan bukti setor dari Bank sebagai laporan kepada Pengelola Pelabuhan.
59
Bagan Alir Prosedur Administrasi Tiket Terpadu
c.
Prosedur Administrasi Claim Tiket Penumpang dan Kendaraan 1. Dalam penyelenggaraan sistem tiket terpadu, petugas-petugas yang terlibat adalah bagian Operasi, Pengawas Lapangan, Petugas-petugas Loket, BagianTata Usaha dan Bagian Keuangan. 2. Perusahaan Pelayaran mengajukan claim dengan melampirkan potongan tiket penumpang dan kendaraan yang telah disusun rapih dilampirkan “Nota Tagihan” setiap kapal. 3. Pengawas Lapangan menerima claim tiket penumpang dan kendaraan dari Perusahaan Pelayaran berupa potongan tiket yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu lembar asuransi dan lembar pelayaran. 4. Menghitung dan mencocokan lembar tiket yang diclaim berdasarkan kelas maupun tiket kendaraan dengan memperhatikan nomor seri dan tanggal penjualan yang 60
beredar saat itu. 5. Menolak claim Perusahaan Pelayaran apabila potongan tiket penumpang tidak dengan nomor seri yang beredar pada hari itu (kadaluarsa). 6. Menghitung dan menandatangani Berita Acara hasil claim. Penandatanganan Berita Acara dilakukan oleh bagian Operasi, Bagian Keuangan dan Bank. 7. Memotong tiket penumpang dan kendaraan yang telah selesai diperiksa (lembar pelayaran dikembalikan kepada Perusahaan Pelayaran dan lembar asuransi disimpan). 8. Pengawas Lapangan / Petugas Gedung Sentral di terminal membuat posisi stok tiket, laporan tiket terjual dan tertagih, rekapitulasi pendapatan pelayaran, pelabuhan dan asuransi setiap hari, kemudian ditujukan kepada Kepala Produksi/Kepala Bagian Tata Usaha. Bagan Alir Prosedur Administrasi Claim Tiket Penumpang dan Kendaraan Pengiriman Berita Acara
Laporan Produksi tiket oleh Bagian Tata Usaha/Bagian Operasi Pelabuhan
Jasa Pelabuhan
Jasa Asuransi Berita Acara
Jasa Angkutan
Bagian Produksi
Berita Acara
Pengawas di terminal
Loket penjualan tiket penumpang dan kendaraan
Rekapitulasi tiket yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Operasi, Bagian Keuangan, dan Bank
Pengawas Lapangan menerima bonggol tiket, menerima uang, menerima laporan hasil/trip, merekapitulasi pendapatan/ kapal/shift, dan uang
Bagian Tata Usaha/Keuangan
Bank
Kepala Pelabuhan
Penerimaan Uang oleh Perusahaan Pelayaran Perusahaan Asuransi
d.
Prosedur Administrasi Untuk Pelayanan Kendaraan Pribadi 1. Kepala Bagian Operasi pelabuhan menyetor hasil penjualan tiket kepada bagian 61
Tata Usaha yang akan menyetor ke bank. bagian produksi mengawasi dan mengontrol pelaksanaan penjualan tiket dan melaporkan hal-hal menyangkut perbaikan dan pelanggaran jika ada. 2. Kepala Pelabuhan menandatangani nota transfer, bank menerima uang dan menandatangani nota transfer yang diajukan bagian Tata Usaha. 3. Kepala Bagian Operasi pelabuhan membuat laporan produksi ditandatangani Kepala Pelabuhan dan dikirim kepada pemerintah atau pengelola pelabuhan bersama-sama dengan nota transfer dan posisi keuangan, serta evaluasi terhadap target RKA. 4. Bagian Tata Usaha membuat laporan penyetoran pendapatan sekaligus bukti transfer masing-masing pihak yang ditanda tangani Kepala Pelabuhan sebagai laporan kepada pengelola pelabuhan.
Bagan Alir Administrasi Pelayanan Kendaraan Pribadi
Kepala seksi operasi pelabuhan menyetor hasil penjualan tiket kepada bagian Tata Usaha/Administrasi yang akan menyetor ke bank.
Dinas produksi mengawasi dan mengontrol pelaksanaan penjualan tiket dan melaporkan hal-hal menyangkut perbaikan dan pelanggaran
kepala pelabuhan menandatangani nota transfer,
Bagian Tata Usaha/Administrasi mengajukan nota transfer pada bank yang menandatangani nota dan menerima uang
Kepala seksi operasi pelabuhan membuat laporan produksi ditandatangani kepala pelabuhan
Laporan produksi dikirim kepada pemerintah atau pengelola pelabuhan bersama-sama dengan nota transfer dan posisi keuangan, serta evaluasi terhadap target RKA.
Bagian Tata Usaha/Administrasi membuat laporan penyetoran pendapatan sekaligus bukti transfer masingmasing pihak yang ditanda tangani kepala pelabuhan
Bagian Tata Usaha mengirim laporan dan bukti transfer kepada pengelola pelabuhan.
e.
Prosedur Administrasi Untuk Pelayanan Kendaraan Penumpang 1. Bagian Operasi pelabuhan menghitung pendapatan, bersama uang diserahkan 62
pada Bagian Tata Usaha untuk ditransfer/diserahkan sesuai dengan pendapatan perusahaan terkait. Bagian produksi mengawasi dan mengontrol pelaksanaan penjualan tiket dan melaporkan hal-hal menyangkut perbaikan dan pelanggaran jika ada 2. Jika disetor ke bank, maka bank membuat rekapitulasi pendapatan dan bukti setor diterima oleh bagian Tata Usaha. 3. Copy setoran diterima Bagian Operasi pelabuhan. 4. Bagian Tata Usaha membuat laporan penyetoran pendapatan sekaligus bukti transfer masing-masing pihak yang ditanda tangani Kepala Pelabuhan sebagai laporan.
Bagan Alir Prosedur Administrasi untuk Pelayanan Kendaraan Penumpang
Bagian Operasi pelabuhan menghitung pendapatan, bersama uang diserahkan pada Bagian Tata Usaha/ Administrasi untuk ditransfer/diserahkan sesuai dengan pendapatan perusahaan terkait.
Dinas produksi mengawasi dan mengontrol pelaksanaan penjualan tiket dan melaporkan hal-hal menyangkut perbaikan dan pelanggaran
Jika disetor ke bank, maka bank membuat rekapitulasi pendapatan dan bukti setor diterima oleh bagian Tata Usaha/Administrasi.
Copy setoran diterima seksi operasi pelabuhan
Bagian Tata Usaha/Administrasi membuat laporan penyetoran pendapatan sekaligus bukti transfer masingmasing pihak yang ditanda tangani kepala pelabuhan
Bagian Tata Usaha mengirim laporan dan bukti transfer kepada pengelola pelabuhan.
f.
Prosedur Administrasi Untuk Pelayanan Kendaraan Barang 1. Membuat laporan dan penjualan sekaligus menyerahkan hasil penjualan kepada Tata Usaha melalui bagian Operasi Pelabuhan. 63
2. Bagian Tata Usaha menyetor uang ke Bank atas persetujuan Kepala Pelabuhan, masing-masing bagian terkait membuat laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Pelabuhan sebagai laporan produksi 10 harian dan bulanan, sekaligus evaluasi realisasi terhadap rencana masing-masing seksi. 3. Bagian Produksi membuat daftar hasil penerimaan jasa pelabuhan dan rekapitulasi hasil penerimaan jasa pelabuhan sebagai laporan kepada bagian Operasi Pelabuhan. 4. Bagian Tata Usaha memeriksa daftar hasil penerimaan jasa pelabuhan dan membuat rekapitulasi hasil penerimaan jasa pelabuhan sebagi laporan ke Bagian Operasi Pelabuhan. 5. Bank mengeluarkan bukti transfer ke rekening pengelola pelabuhan. 6. Bagian Tata Usaha mengadakan pengecekan dan aplikasi transfer. Bagan Alir Prosedur Administrasi Untuk Pelayanan Kendaraan Barang
seksi operasi Pelabuhan membuat laporan dan penjualan sekaligus menyerahkan hasil penjualan kepada Tata Usaha/Administrasi
Dinas produksi mengawasi dan mengontrol pelaksanaan penjualan tiket dan melaporkan hal-hal menyangkut perbaikan dan pelanggaran
Bagian Tata Usaha/Administrasi menyetor uang ke Bank atas persetujuan kepala pelabuhan
Masing-masing bagian membuat laporan kegiatan secara periodik kepada kepala pelabuhan
Melaporkan laporan produksi masingmasing bagian 10 harian dan bulanan, juga evaluasi perwujudan terhadap rencana masing-masing bagian ke pengelola pelabuhan
Dinas Produksi membuat daftar hasil penerimaan jasa pelabuhan dan rekapitulasi hasil penerimaan jasa pelabuhan sebagia laporan kepada seksi operasi Pelabuhan.
Bagian Tata Usaha/Administrasi memeriksa daftar hasil penerimaan jasa pelabuhan dan membuat rekapitulasi hasil penerimaan jasa pelabuhan sebagi laporan ke seksi operasi Pelabuhan.
Bank mengeluarkan bukti transfer untuk pengelola pelabuhan
Bagian Tata Usaha mengecek dan aplikasi transfer
64
g.
Prosedur Administrasi Untuk Jasa Pelayanan Sandar Kapal 1. Petugas Movable Bridge, mencatat data dan waktu yang digunakan. 2. Data kapal sandar ditanda tangani Bagian Prasarana. 3. Waktu sandar yang digunakan kapal dievaluasi Bagian Operasi Pelabuhan. 4. Perhitungan waktu sandar pelabuhan dibuat dan dihitung Bagian Operasi Pelabuhan dan ditanda tangani oleh Kepala Pelabuhan. 5. Bagian Operasi Pelabuhan membuat nota tagihan ke perusahaan pelayaran yang telah dikoreksi dan ditandatangani Kepala Pelabuhan. 6. Perusahaan pelayaran bayar bea sandar dengan cara pemotongan pendapatan dari tiket terpadu.
7. Uang diterima bagian Tata Usaha disetor ke bank dan sekaligus transfer ke rekening Pengelola Pelabuhan, tanda bukti setor dilaporkan kepada Kepala Pelabuhan. 8. Bank mengeluarkan bukti setor dan transfer. 9. Bagian Tata Usaha menerima bukti setor, aplikasi cocok atau tidak dan sebagai laporan bulanan kepada Pengelola pelabuhan.
Bagan Alir Administrasi Untuk Pelayanan Jasa Sandar Kapal
65
Petugas Movable Bridge mencatat data dan waktu yang digunakan
Data kapal tambat ditanda tangani komandan Plug
Waktu tambat yang digunakan kapal dievaluasi dinas produksi
Perhitungan waktu tambat pelabuhan dibuat dan dihitung seksi operasi pelabuhan dan ditanda tangani oleh Kepala Pelabuhan
seksi operasi pelabuhan membuat nota tagihan ke perusahaan pelayaran yang telah dikoreksi dan ditandatangani Kepala pelabuhan
Uang diterima bagian Tata Usaha/Administrasi disetor ke bank dan sekaligus transfer ke rekening pengelola pelabuhan, tanda bukti setor dilaporkan kepada Kepala Pelabuhan
Bank mengeluarkan bukti setor dan transfer
Bagian Tata Usaha mengirim laporan dan bukti transfer kepada pengelola pelabuhan.
h.
Prosedur Administrasi Untuk Penyuplai BBM 1. Nahkoda menyampaikan laporan BBM & pelumas dan laporan air tawar sesuai form kepada direktur usaha melalui Kepala Pelabuhan paling lambat pertengahan bulan berikutnya 2. Masa retensi arsip laporan diatas adalah 1 (satu) tahun
66
Bagan Alir Prosedur Administrasi Untuk Pelayanan Bagi penyuplai BBM
Nahkoda menyampaikan laporan BBM & pelumas dan laporan air tawar sesuai form kepada Bagian Tata Usaha melalui Kepala Pelabuhan paling lambat pertengahan bulan berikutnya
Masa retensi laporan adalah 1 tahun
i.
Prosedur Administrasi Untuk Pelayanan Pengisian BBM 1. Petugas jaga (mesin), KKM selaku penanggung jawab pengisian BBM dan nahkoda membubuhkan paraf pada form yang ditetapkan. 2. KKM menandatangani bukti penerimaan BBM dan dibubuhi stempel kapal. 3. Periksa spesifikasi pelumas yang di supply, jika tidak sesuai lapor kepada nakhoda, nakhoda berhak menolak setiap pengiriman yang tidak sesuai & berhak meminta ganti. 4. Siapkan perlengkapan / alat pencegah pencemaran. 5. Periksa jumlah pelumas yang diterima sesuai surat penyerahan barang. 6. Semua kegiatan dicatat dalam Log Book. Bagan Alir Prosedur Administrasi Pengisian BBM Perwira jaga (mesin), KKM selaku penanggung jawab pengisian BBM dan nahkoda membubuhkan paraf pada form yang ditetapkan
KKM menandatangani bukti penerimaan BBM dan dibubuhi stempel kapal
Periksa spesifikasi pelumas yang di supply, jika tidak sesuai lapor kepada nahkoda, nahkoda berhak menolak setiap pengiriman yang tidak sesuai & berhak meminta ganti
Siapkan perlengkapan / alat pencegah pencemaran
Periksa jumlah pelumas yang diterima sesuai surat penyerahan barang
Petugas mancatat semua kegiatan dalam logbook
67
j.
Prosedur Administrasi Untuk pelayanan Permohonan BBM 1. Pemakai jasa membuat permintaan BBM. 2. Bagian Operasi memeriksa stock BBM dan dilaporkan kepada Kepala Pelabuhan. 3. Jika persediaan BBM masih mencukupi, lampiri permohonan pengisian BBM. 4. Jika tidak ada persediaan maka pemakai BBM membayar terlebih dahulu termasuk biaya administrasi atas persetujuan Kepala Pelabuhan, dan dibayarkan melalui bagian Tata Usaha selanjutnya di setor ke Bank. 5. Bagian Operasi memeriksa BBM ke Pertamina melalui Bagian Tata Usaha setelah disetujui Kepala Pelabuhan. 6. Bagian Operasi membeli BBM ke Pertamina. 7. Bagian Operasi memeriksa BBM yang ada dalam tangki penampungan (DO yang telah dimiliki) dan melaporkan secara berkala minimal sekali seminggu kepada Kepala Pelabuhan. 8. Bank mengeluarkan bukti setoran pembayaran BBM dan diterima bagian Tata Usaha. 9. Transfer ke rekening Pengelola Pelabuhan pendapatan dari BBM atas persetujuan Kepala Pelabuhan. 10. Bagian Tata Usaha melakukan aplikasi cocok atau tidak.
Bagan Alir Prosedur Administrasi Untuk Pelayanan Permohonan BBM
68
Pemakai jasa membuat permintaan BBM
seksi operasi memeriksa stock BBM dan dilaporkan kepada kepala pelabuhan
Pemakai BBM membayar termasuk biaya administrasi atas persetujuan kepala pelabuhan melalui bagian Tata Usaha/Administrasi selanjutnya di setor ke Bank.
Tidak
Ya Persediaan BBM mencukupi?
seksi operasi memeriksa BBM ke Pertamina lewat Bagian Tata Usaha/ Administrasi setelah disetujui kepala pelabuhan
Lampiri form permohonan BBM
Pemakai BBM membayar termasuk biaya administrasi atas persetujuan kepala pelabuhan melalui bagian Tata Usaha/Administrasi selanjutnya di setor ke Bank.
seksi operasi membeli BBM ke Pertamina
Bank mengeluarkan bukti setoran pembayaran BBM dan diterima bagian Tata Usaha/Administrasi
Transfer ke rekening pengelola pelabuhan pendapatan dari BBM atas persetujuan kepala pelabuhan.
Bagian Tata Usaha/Administrasi melakukan aplikasi cocok atau tidak.
k.
Prosedur Administrasi pengisian BBM dan air tawar 1. Jadwal rencana pengisian BBM & pelumas dibuat berdasarkan perhitungan jarak tempuh, kecepatan kapal, jumlah jam kerja mesin, dan trip yang akan dilayani. 2. Jadwal rencana pengisian air tawar dibuat berdasarkan jarak tempuh, kebutuhan crew, dapur, cuci kapal, & penumpang. 3. Lakukan persiapan sesuai check list. 4. Periksa spesifikasi BBM yang di supply, jika tidak sesuai lapor kepada nahkoda, nahkoda berhak menolak setiap pengiriman yang tidak sesuai & berhak meminta ganti. 5. Atur posisi parkir kendaraan. 6. Siapkan perlengkapan / alat pencegah pencemaran. 7. Periksa setiap sambungan / ikatan hosepipe / selang untuk mencegah terjadi 69
tumpahan minyak. 8. Selama proses pengisian lakukan sesuai check list. 9. Periksa jumlah minyak yang diterima sesuai surat penyerahan barang. 10. Bila terjadi tumpahan minyak, lakukan penanganan sesuai instruksi kerja.
Bagan Alir Prosedur Administrasi Pengisian BBM dan Air Tawar
Lakukan persiapan sesuai check list
Periksa spesifikasi pelumas yang di supply, jika tidak sesuai lapor kepada nahkoda, nahkoda berhak menolak setiap pengiriman yang tidak sesuai & berhak meminta ganti
Atur posisi parkir kendaraan
Siapkan perlengkapan / alat pencegah pencemaran
Periksa setiap sambungan / ikatan hosepipe / selang untuk mencegah terjadi tumpahan minyak
Periksa jumlah minyak yang diterima sesuai surat penyerahan barang
Bila terjadi tumpahan minyak, lakukan penanganan sesuai instruksi kerja
Selama proses pengisian lakukan sesuai check list
70
l.
Prosedur Administrasi Penagihan Pendapatan Jasa Non Tiket (Sandar, Listrik) 1. Bagian terkait membuat nota trasnfer untuk masing-masing Perusahaan Pelayaran yang menggunakan fasilitas sandar, listrik dan air. 2. Kepala Bagian Operasi pelabuhan mengoreksi perhitungan penagihan dan disampaikan kepada Kepala Pelabuhan. 3. Kepala Pelabuhan memeriksa dan menandatangani nota penagihan.
Bagan Alir Prosedur Administrasi Penagihan Pendapatan Jasa Non Tiket
Bagian terkait membuata nota trasnfer untuk masingmasing Perusahaan Pelayaran yang menggunakan fasilitas sandar, listrik dan air.
Kepala Seksi Operasi/Pejabat Setingkat pelabuhan mengoreksi perhitungan penagihan dan disampaikan kepada Kepala Pelabuhan
Kepala Pelabuhan memeriksa dan menandatangani nota penagihan
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc. NIP. 120092889
Lampiran III:
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 71
Nomor
: SK.2681/AP.005/DRJD/2006
Tanggal
: 4 September 2006
Pengendalian Operasional di Pelabuhan Penyeberangan I. Pengendalian Keamanan Penumpang dan barang bawaannya Pengendalian keamanan penumpang di pelabuhan penyeberangan meliputi kegiatan pengendalian: a. Kegiatan pembelian tiket oleh penumpang. b. Melakukan pengawasan terhadap penumpang beserta barang bawaannya secara visual dan dengan CCTV, apabila ada kecurigaan maka diharapkan supaya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang dicurigai. c. Penumpang diarahkan menuju ruang tunggu dengan diawasi oleh bagian security dan informasi. d. Selama di ruang tunggu penumpang dan barang bawaannya diawasi secara visual dan dengan CCTV oleh bagian security dan informasi. e. Setelah kapal siap muat penumpang diarahkan ke kapal yang diawasi petugas gangway dan portir. f. Bila ada kecurigaan dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang beserta barang bawaannya. g. Operator melakukan pengawasan secara visual terhadap penumpang dan barang bawaannya yang naik/turun, apabila ada kecurigaan maka security kapal dapat melakukan pemeriksaan terhadap penumpang bersangkutan. h. Apabila terbukti barang bawaannnya adalah barang terlarang, yang bersangkutan diserahkan kepada pihak kepolisian di pelabuhan tujuan untuk diproses lebih lanjut. i. Apabila karena alasan dinas yang bersangkutan harus membawa senjata, selama pelayaran senjata tersebut harus dititipkan kepada nakhoda dan peluru harus dikosongkan. j. Selama dalam pelayaran nakhoda/perwira jaga harus pengawasan keliling kapal sesuai peraturan perusahaan.
melakukan
Sketsa Pengamanan Pelabuhan Penyeberangan Bagi Penumpang
72
RUANG SECURITY
CCTV
LOKET KARCIS
RUANG TUNGGU PENUMPANG
KAPAL PENYEBERANGAN
LOKET KARCIS
LOKET KARCIS
LOKET KARCIS
II. Pengendalian Keamanan Kendaraan dan muatannya Pengendalian keamanan kendaraan di pelabuhan penyeberangan meliputi kegiatan pengendalian: a. Kegiatan penimbangan dan pembelian tiket oleh kendaraan. b. Pengemudi kendaraan harus menyebutkan barang yang dibawa saat ditimbang. c. Jika menemukan muatan mencurigakan petugas timbangan harus melapor kepada petugas keamanan untuk diteruskan kepada polisi. d. Melakukan pengawasan terhadap penumpang beserta barang bawaannya secara visual dan dengan CCTV, apabila ada kecurigaan maka diharapkan supaya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang dicurigai. e. Kendaraan diarahkan menuju ruang parkir tunggu menunggu giliran muat. f. Selama kendaraan di lapangan parkir tunggu dapat diawasi oleh bagian security dan informasi. g. Setelah mendapat giliran muat, kendaraan dialihkan ke lapangan parkir siap muat selama di lapangan parkir siap muat kendaraan diiawasi secara isual dan dengan CCTV oleh bagian security. h. Bila ada kecurigaan dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang dengan melibatkan aparat kepolisian dengan menggunakan anjing pelacak atau biosensor. i. Setiap kendaraan dilakukan pengecekan menggunakan Mirror Detection. j.
Operator melakukan pengawasan secara visual terhadap kendaraan yang 73
naik/turun, apabila ada kecurigaan maka security kapal dapat melakukan pemeriksaan terhadap penumpang bersangkutan. k. Apabila terbukti barang bawaannnya adalah barang terlarang, nakhoda dapat menginformasikan ke pelabuhan tujuan tentang kejadian yang dimaksud selanjutnya pengemudi dan kendaraan yang bersangkutan diserahkan kepada pihak kepolisian di pelabuhan untuk diproses lebih lanjut. l. Selama dalam pelayaran nakhoda/perwira jaga harus pengawasan keliling kapal sesuai peraturan perusahaan.
melakukan
Sketsa Pengamanan Pelabuhan Penyeberangan Bagi Kendaraan
JEMBATAN TIMBANG
TOLL GATE
TOLL GATE
TOLL GATE
TOLL GATE
LAPANGAN PARKIR PENGANTAR & PENJEMPUT
KAPAL PENYEBERANGAN
CCTV
LAPANGAN PARKIR TUNGGU UNTUK TRUK
MOVABLE BRIDGE
LAPANGAN PARKIR SIAP MUAT
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc. NIP. 120092889
74
