LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2004 Nomor 28 QANUN KOTA SABANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN PENYEBERANGAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA SABANG, Menimbang
: a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Retribusi Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan telah dilimpahkan menjadi kewenangan Daerah; b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Qanun;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); 6. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang–undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4054); 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134); 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 1998 tentang jenis, struktur golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan untuk Pelabuhan Penyeberangan; 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan; 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan pada Pelabuhan Penyeberangan, Sungai, dan danau yang diselenggarakan oleh unit Pemerintahan;
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SABANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
: QANUN KOTA SABANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN PENYEBERANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah Kota Sabang; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sabang; Walikota adalah Walikota Sabang; Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Sabang; Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Sabang; Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Sabang; 7. Bendaharawan Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah Bendaharawan Umum Daerah Pemerintah Kota Sabang; 8. Pelabuhan adalah Pelabuhan Penyeberangan; 9. Retribusi jasa pelayanan pelabuhan selanjutnya disebut Retribusi adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di Pelabuhan Penyeberangan; 10. Kapal adalah setiap kendaraan air yang memanfaatkan Pelabuhan Penyeberangan;
BAB II JENIS RETRIBUSI Pasal 2 (1) Retribusi Pelayanan Pelabuhan merupakan Retribusi Jasa Usaha. (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klasifikasi pelabuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas pelayanan : a. b. c. d. e.
Jasa Labuh Jasa Sandar Kapal Lintas Dalam Negeri; Jasa Sandar Kapal Lintas Luar Negeri; Jasa Pemeliharaan Dermaga; Jasa terminal terdiri dari : 1. Jasa Masuk; 2. Jasa Timbang; 3. Jasa Penumpukan Barang;
f. Jasa atas pemanfaatan tanah dan gedung/ruang.
BAB III KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 3 (1) Jasa Labuh dihitung dalam satuan per GT. per kunjungan. (2) Jasa Sandar untuk kapal lintas dalam negeri dihitung dalam satuan per Gross Ton (GT). per Call bagi kapal yang sedang melakukan kegiatan operasional, sedangkan bagi kapal yang istirahat dihitung dalam satuan per GT. per Jam.
(3) Jasa Sandar untuk kapal lintas luar negeri dihitung dalam satuan per GT. per Call.
Pasal 4 (1) Jasa Labuh dan Jasa Sandar Lintas Luar Negeri ditetapkan dengan mengunakan perhitungan mata uang Dollar Amerika Serikat (US. $). (2) Dalam hal mata uang Dollar Amerika Serikat (US. $) sulit didapat maka pembayaran dapat menggunakan mata uang rupiah dengan kurs jual yang berlaku saat itu pada Bank Pemerintah di Kota Sabang. Pasal 5 Jasa Pemeliharaan Dermaga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c dikenakan terhadap kenderaan dan barang muatan diatasnya yang memanfaatkan jasa pelayanan Pelabuhan. Pasal 6 (1) Jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf d dikenakan berupa Pass masuk penumpang, pengantar, dan penjemput; pass masuk kendaraan, jasa timbang kendaraan dan jasa penumpukan barang. (2) Jasa Tanda masuk Pelabuhan untuk kendaraan dan 1 (satu) orang pengemudi mobil dikenakan berdasarkan penggolongan dan jenis kendaraan sebagai berikut : a. Golongan I
:
Sepeda
b. Golongan IIa
:
kendaraan bermotor roda dua
c. Golongan IIb
:
kendaraan bermotor roda tiga berupa bemo, bajaj, dan sejenisnya.
d. Golongan III
:
kendaraan bermotor berupa mobil, jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick-up, combi, space wagon dan sejenisnya.
e. Golongan IV
:
kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil tangki ukuran sedang dengan panjang sampai 5 meter dan sejenisnya.
f. Golongan V
:
kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang/tangki, kendaraan penarik dengan ukuran panjang lebih dari 5 meter dan sejenisnya.
g. Golongan VIa
:
kendaraan bermotor berupa mobil barang/tangki/kereta gandeng serta alat berat roda karet dengan berat sampai dengan 12 ton.
h. Golongan VIb
:
alat berat roda besi dengan berat sampai dengan 12 Ton.
(3) Dalam hal kendaraan penarik tanpa kendaraan tempelan/kendaraan gandeng maka penggolongan jenis kendaraan masuk dalam golongan V. (4) Dalam hal kendaraan penarik di tempel atau di gandeng dengan kendaraan tempelan atau kendaraan gandengan maka penggolongan dan jenis kendaraan masuk dalam kendaraan golongan VIa. Pasal 7 Jasa Timbang Kendaraan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf d angka 2 dikenakan terhadap kendaraan pengangkut barang bermuatan, termasuk golongan VIa , dan VIb. Pasal 8 Jasa penumpukan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf d angka 3 dihitung dalam satuan per ton perhari. Pasal 9 (1) Jasa atas pemanfaatan tanah dan atau gedung/ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf e dihitung tersendiri di luar penggunaan listrik. (2) Pemanfaatan tanah dan atau gedung/ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pemanfaatan tanah dihitung dalam satuan per M2 per tahun. b. Pemanfaatan Gedung/ruang dihitung dalam satuan per M2 per bulan. Pasal 10 (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dipunggut berdasarkan fasilitas pelayanan pelabuhan yang ada. (2) Besarnya Retribusi untuk masing-masing jasa pelayanan ditetapkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 11 (1) Pemungutan jasa pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan persyaratan sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil, minimal golongan II/a b. Pengalaman kerja minimal 2 tahun c. Daftar Penilaian Pretasi Pegawai (DP3) selama 2 tahun terakhir dengan nilai baik. (2) Petugas sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), dalam melaksanakan tugas harus bersikap sopan dan wajib menggunakan identitas yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Petugas dalam melaksanakan pemungutan wajib memberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran, sesuai dengan pelayanan yang akan diberikan.
(4) Karcis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus memuat antara lain jenis jasa yang dipungut, besaran tarif, nomor seri, mata anggaran pendapatan, nomor urut dan dasar hukum penerimaan.
Pasal 12 (1) Kepala UPTD harus menulis besaran jasa pelabuhan sesuai fasilitas yang tersedia dengan jelas pada papan informasi, yang dipasang pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh masyarakat dalam kawasan lingkungan kerja Pelabuhan. (2) UPTD tidak diperbolehkan memunggut biaya lain jasa pelabuhan selain yang ditetapkan dalam Qanun ini Pasal 13 (1) Hasil penerimaan jasa sandar, jasa pemeliharaan dermaga, jasa tanda masuk pelabuhan, jasa timbang kendaraan, jasa penumpukan barang, dan jasa atas pemanfaatan tanah dan atau gedung/ruang merupakan penerimaan Daerah dan seluruhnya disetor ke rekening Bendaharawan Umum Daerah melalui Dinas Pendapatan. (2) Penyetoran hasil penerimaan ke rekening Bendaharawan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan oleh pemegang kas pada Dinas Pendapatan Daerah. (3) Tata cara penyetoran, administrasi keuangan dan pengawasannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 14 (1) Kepala UPTD, wajib melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan penerimaan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Perhubungan wajib melaporkan secara berkala kepada Walikota. (2) Laporan berkala bulanan selambat-lambatnya sudah diterima pada setiap tanggal 5 bulan berikutnya oleh Kepala Dinas Perhubungan, dan selama 5 hari berikutnya Kepala Dinas Perhubungan sudah harus melaporkan kepada Walikota. (3) Laporan tahunan yang merupakan rekapitulasi dari laporan bulanan sudah harus dikirim oleh Kepala UPTD selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya, dan selama 10 hari berikutnya Kepala Dinas Perhubungan sudah harus melaporkannya kepada Walikota. (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 15 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 16 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut; c. meminta keterangan dan bahwa bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Sabang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengadaan Terminal Penumpang Kapal Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Sabang Nomor 5 Tahun 1993 beserta Peraturan Pelaksanaan lainnya dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18 Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pasal 19 Qanun ini mulai berlaku pada pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.
Ditetapkan di Sabang Pada tanggal 7 Agustus 2004 WALIKOTA SABANG, Dto SOFYAN HAROEN Diundangkan di Sabang Pada tanggal 7 Agustus 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA, Dto SURADJI JUNUS LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2004 NOMOR 28 SERI C
merintahkan pengundangan Qanun ini dalam lembaran Daerah Kota Sabang. Ditetapkan di Sabang Pada tanggal 7 Agustus 2004 WALIKOTA AROEN Diundn di Sabang Pada tanggal 7 Agustus 2004 2004 NOMOR 28 SERI C
LAMPIRAN
-
QANUN KOTA SABANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TANGGAL 7 AGUSTUS 2004
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SABANG JENIS PENERIMAAN
SATUAN
1
2
TARIF KLASIFIKASI PELABUHAN KELAS KELAS KELAS I II III 3
4
5
KETERANGAN 6
A. Jasa Pelabuhan Penyeberangan untuk Kapal Lintas dalam Negeri 1. Jasa Labuh
2. Jasa Sandar a. Dermaga Beton b. Dermaga Beton Jembatan Bergerak c. Pinggiran/ Pantai d. Kapal Istirahat pada Dermaga
Per GT per Kunjungan
Rp
25
Rp
20
Rp
15
Per GT per call Per GT per call
Rp Rp
60 70
Rp Rp
50 60
Rp Rp
40 50
Per GT per call
Rp
30
Rp
20
Rp
15
Per GT per call
Rp
20
Rp
10
Rp
5
Per GT per call Per GT per call
US$ 0.040 US$ 0.045
US$ 0.035 US$ 0.040
US$ 0.030 US$ 0.035
Per GT per call Per GT per call
US$ 0.015 US$ 0.005
US$ 0.010 US$ 0.004
US$ 0.007 US$ 0.003
2
3
4
5
B. Jasa Pelabuhan Penyeberangan untuk Kapal Lintas Luar Negeri 1. Dermaga Beton 2. Dermaga Beton Jembatan Bergerak 3. Pinggiran/ Pantai 4. Kapal Istirahat pada Dermaga
1
6
C. Jasa Tanda masuk pelabuhan 1. Tanda masuk pelabuhan (penumpang, pengantar, penjemput) 2. Tanda masuk terminal (penumpang, pengantar, penjemput) 3. Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan 4. Tanda masuk kendaraan golongan I 5. Tanda masuk kendaraan golongan IIa 6. Tanda masuk kendaraan golongan IIb
Per orang sekali masuk
Rp
700
Rp
500
Rp
300
Per orang sekali masuk
Rp
700
Rp
500
Rp
300
Per orang per bulan
Rp
3.500
Rp
3.000
Rp
2.500
Per unit per sekali masuk
Rp
700
Rp
500
Rp
300
Termasuk pengendara
Per unit per sekali masuk
Rp
700
Rp
500
Rp
300
Termasuk pengendara
Per unit per sekali masuk
Rp
800
Rp
600
Rp
400
Termasuk pengemudi dan kondektur
7. Tanda masuk kendaraan golongan III 8. Tanda masuk kendaraan golongan IV 9. Tanda masuk kendaraan golongan V 10. Tanda masuk kendaraan golongan VIa 11. Tanda masuk kendaraan golonganVIb
1 D. Jasa Tanda masuk pelabuhan 1. Kendaraan golongan IIa 2. Kendaraan golongan IIb 3. Kendaraan golongan III 4. Kendaraan golongan IV 5. Kendaraan golongan V 6. Kendaraan golongan VIa 7. Kendaraan golongan VIb 8. Barang muatan di atas kendaraan
Per unit per sekali masuk
Rp 1. 000
Rp.
800
Rp
600
Per unit per sekali masuk
Rp 1. 000
Rp
800
Rp
600
Per unit per sekali masuk
Rp 1. 200
Rp
1.000
Rp
800
Per unit per sekali masuk
Rp 1. 200
Rp
1.000
Rp
800
Per unit per sekali masuk
Rp
Rp
1.500
Rp
1.200
2
1.700
3
4
5
Termasuk pengemudi dan kondektur Termasuk pengemudi dan kondektur Termasuk pengemudi dan kondektur Termasuk pengemudi dan kondektur Termasuk pengemudi dan operator
6
Per unit
Rp
500
Rp
300
Rp
300
Per unit
Rp
600
Rp
400
Rp
200
Per unit
Rp
800
Rp
600
Rp
400
Per unit
Rp
1.000
Rp
800
Rp
500
Per unit
Rp
1.200
Rp
1.000
Rp
800
Per unit
Rp 16.000
Rp 14.000
Rp 12.000
Per unit
Rp 22.000
Rp 20.000
Rp 17.500
Per ton
Rp
800
Rp
600
Rp
500
Per unit
Rp
700
Rp
500
Rp
300
Per unit
Rp
800
Rp
600
Rp
500
Per unit
Rp
900
Rp
700
Rp
600
Per unit
Rp
1.100
Rp
900
Rp
800
Per unit
Rp
1.200
Rp
1.000
Rp
900
Per unit /Hari Per unit /Hari
Rp Rp
1.200 2.400
Rp Rp
1.000 2.000
Rp Rp
800 1.600
Per unit /Hari Per unit /Hari
Rp Rp
2.200 4.400
Rp Rp
2.000 4.000
Rp Rp
1.800 3.600
E. Jasa Timbang Kenderaan 1. Kendaraan golongan III 2. Kendaraan golongan IV 3. Kendaraan golongan V 4. Kendaraan golongan VIa 5. Kendaraan golongan VIb F. Jasa Penumpukan Barang 1.
2.
Kontainer 20’ a. Kosong b. Isi Kontainer 40’ a. Kosong b. Isi
1 3.
Kontainer > 40’ a. Kosong b. Isi
G. Sewa Tanah dan Bangunan/ruang
1. Sewa tanah
2
3
4
Per unit /Hari Per unit /Hari
Rp 5.500 Rp 11.000
Rp 5.000 Rp 10.000
5
Rp Rp
4.000 8.000
6
a. Untuk kepentingan toko, warung, dan sejenisnya. b. Untuk perkantoran c. Untuk reklame 2. Sewa ruangan a. Untuk perusahaan penyeberang an dan sejenisnya b.Untuk kantor lainnya c. Untuk warung, kantin dan sejenisnya
Per M3 per hari
Rp
3.500
Rp
3.000
Rp
2.500
Per M2 per tahun Per M2 per tahun
Rp
3.500
Rp
3.000
Rp
2.500
Rp 17.500
Rp 15.000
Rp 12.500
Per M2 per tahun
Rp
2.500
Rp
2.000
Rp
1.500
Per M2 per bulan Per M2 per bulan
Rp
3.000
Rp
2.500
Rp
2.000
Rp
3.500
Rp
3.000
Rp
2.500
WALIKOTA SABANG, Dto SOFYAN HAROEN
