)'
I
'.e"
I
d
I li
j
i
o
BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR
19 runUN 2011
TENTANG
STANDAR OPERASTONAL PROSEDUR (SOp) PELAYANAN pERtZtNAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU DAN PENANAI,IAN MODAL KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT,
{{enimbang:
a.
bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di
bidang perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat perlu disusun Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat; bahwa Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 16 Tahun 20Og tentang Standard Operating Procedure (SOP) / Standarisasi Prosedur Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal (KP2SP- PM) Kabupaten Pakpak Bharat perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan "b" diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4. 5.
Undang-Undang Nomor g Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik lndonesia Negara Nomor 5049); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERl20/M.PANl04l2006 tentang Pedoman Penyusunan $tandar Pelayanan Publik;
6.
7.
8^
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2slM. PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/26IM.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterr Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/31 /M.PAN/0812006' Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
J
PER/21lM.PANI11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur (SOp) Administrasi Pemerintahan; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah KabupatenlKota; 10 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M .P AN|T 12003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 118/KEP.M.pANl7l2O03 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi instansi Pemerintah; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 KEP/M.PAN|2|?OO4 tentang Pedoman Penyusunan lndeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan lnstansi Pemerintah, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26IKEP/M.PAN/2/20M tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEPiM .P AN|T 12006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59); Peraturan Daerah Nomor Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2?fi Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 88); Peraturan Daerah Nomor g Tahun 2o1a tentang Retribusi Jasa Umum
I
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor
g,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 8g); Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha
18. Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90); 19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2O1A tentang Retribusi Perizinan Tertentu 24.
21.
22.
23. 24.
25. 26. 27.
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun ZA10 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor gl ); Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 4); Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat rahun 2009 Nomor 88, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3); Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 131); Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang lzin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 132); Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang lzin Trayek (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 201 1 Nomor 133); Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang lzin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 134); Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang lzin Lokasi (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 135); Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang lzin Surat lzin Usaha Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 136);
28. peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang lzin Wajib Daftar Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 137); 29. ieraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang lzin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 201 1 Nomor 137); 30. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2A11 tentang lzin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 139); 31. peraturan bupati Nomor 35 Tahun 2011 tentang lzin Usaha Bengkel dan perawatan Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 140), 32. peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang lzin Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 141)' 33. peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang lzin Usaha Ketenagalistrikan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 142)', 34. ieraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang lzin Usaha lndustri (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 143); 35. peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang lzin Usaha Restoran (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 144); 36. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang lzin Usaha Salon Kecantikan dan Pangkas Rambut (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2411 Nomor M5); 37. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang lzin Usaha Penggilingan padi/Tapioka, Huller dan Penyosoh Beras (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 146); 38. peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2A11 tentang lzin Usaha Masyarakat Veteriner (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 147, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 147); 39. peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang lzin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor
I
148);
40. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2A11 tentang lzin Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 149); 41. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 tentang lzin Usaha Hotel dan Penginapan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 150); 42. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang lzin Pengambilan dan Pengolahan dukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 152).
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR {sop} PELAYANAN pERtZtNAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PAKPAK BHARAT.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
:
1. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
J
--l i I
PM) Kabupaten Pakpak Bharat dicabut Perizinan Satu Pintu dan Penanaman .Modal (KP2SPdan dinYatakan tidak berlaku. Pasal 5
PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggalditetapkan. pengurdangan peraturan Bupati ini dengan Agar eetiap orang meng_etahuinya, memerintahkan Bharat. ffiffi;;iInny, Iaram-aerita Daerah Kabupaten Pakpak Ditetapkan di Salak pada tanggal s, t{ oPe\^4 ber 20\l
BUPATI PAKPAK BHARAT'
LANDO BERUTU
l,unorrskan
di salak
pada tanggal
oa Nolevuber aoq
SEKRET
DAERAH PAKPAK BHARAT'
R SINAMO
BERITADAERAHKABUPATENPAKPAKBHARATTAHUN20ll NOMOR I5A
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR : 49 TAHUN 2011 TANGGAL : 03 Nopember 2011 STANDA,R OPERASTONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat Undang -Undang Dasar 1945 merupakan tugas negara yang memerlukan peran serta aktif semua aparatur, dunia usaha dan masyarakat. Berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang
belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan
di
berbagai bidang kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.
Dalam rangka mencapai tujuan pelayanan prima maka pimpinan harus mampu memberikan kesempatan kepada karyawannya agar mereka bersedia berpartisipasi dalam upaya mencapai tujuan dari pelayanan melalui fungsi dan tugasnya sesuai yang telah ditetapkan, Ioyal dan berdedikasi.
Dengan adanya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, yang didalamnya diamanatkan bahwa setiap layanan yang ada harus sekurang kurangnya memuat: a. dasar hukum;
b. persyaratan; c. sistem, mekanisme, dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/tarif; f. produk pelayanan; g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; h. kompetensiPelaksana;
i. j. k. l.
pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah Pelaksana; jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan n. evaluasi kinerja Pelaksana.
-,,,fj,I.,.'
Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apaiatur t1lgara Nomor PERI20/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar pelayanan Publik adalah bukti nyata keseriusan Pemerintah dalam memberikan pelayanan primi kepada masyarakat. Pemberlakuan Peraturan ini perlu diwujudkan secara nyata ditengahiengah masyarakat luas di lndonesia khususnya di daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan segala potensi yang ada senantiasa berusaha untuk berinovasi dalam melaksanakan tugas-tugas bemerinlahan khususnya bidang Pelayanan Publik, disamping memberdayakan potensi yang ada.
$tandar Operasional Prosedur {SOP) Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaiur Negara Nomor pfnf2tnn.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOp) Administrasi Pemerintahan, ditegaskan bahwa sebagai landasan penyusunan
B. Pedoman Penyusunan
btandar Operasional Prosedur, harus disusun petunjuk pelaksanaan pelayanan publik yang sekurang-kurangnya memuat : 1. Persiapan Penyusunan SOP; 2. Penilaian Kebutuhan SOP; 3. Pengembangan SOP; 4. lntegrasi (Penerapan SOP) dalam manajemen; dan 5" Monitoring dan Evaluasi Penerapan $OP.
7
BAB II GAMBARAN UMUM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (sop), srANDARrsASr PROSEDUR PELAYANAN Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari teryadinya penyimpangan dalam proses penyelesaian oleh aparatur yang dapat mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya SOP ini, maka kinerja pelayanan publik di Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal dapat diukur baik secara kuantitatif maupun deskriptif. B. Kegunaan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya fenomena di tengah masyarakat bahwa jika berhadapan dengan pemerintah, maka kesan yang pertama kali muncul dalam benak masyarakat adalah "pegawai yang dijumpai tidak ramah", "tidak informatif', "mata duitan (korup) dan pungli", "tidak profesional dan sangat lamban", "tidak efisien" sehingga pelayanan prima sangat jauh dari harapan dengan kata lain tidak ada kepuasan terhadap pelayanan. Hal ini bertolak belakang dari konsep pemerintah sebagai pelayan dan abdi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan perubahan pradigma aparatur pemerintah tentang konsep sebagai pelayan masyarakat dengan aturan dan mekanisme baku yang harus diikuti dalam sebuah instruksi yang distandarisasi dalam bentuk SOP. Adapun Kegunaan SOP dalam lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi : Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas; Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan; Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13.
hari; Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai secara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan; Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan perizinan dapat berlangsung dalam berbagai situasi; Menjamin konsistensi pelayanan pada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur; Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasi oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya; Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai; Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan penyimpangan; Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan Membantu penelusuran terhadap kesalahan kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan.
C. Dasardan Landasan Hukum Secara hirerarki Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dan landasan hukum adalah : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERy2O/M.PANI05/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
1. 2. 3.
4. 5.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25IM.PAN/0512006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/26/M.PANI05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor P E R/3 1 /M. PANl08l2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2'!lM.PANI1ll2QAa tentang Pedoman Penyusunan Prosedur (SOPi Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEPIM.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP.M.PAN/712006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118IKEP.M.PAN/712003 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi instansi Pemerintah; 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2S|KEP|M.PAN|Z|2OA4 tentang Pedoman Penyusunan lndeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan lnstansi Pemerintah; 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEPIM.PAN|2|2OO4 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabititas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
6. 7.
8. 9.
D.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dimaksudkan untuk memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat dalam penerbitan izin yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal, Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan ini sebagai pedoman yang jelas kepada pelaku pelayanan sampai sejauh mana bentuk konkrit yang dapat mereka lakukan untuk mencapai tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Dengan adanya SOP ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat selaku penerima pelayanan. Sehingga kondisi ini akan membawa akses baik untuk mewujudkan "Good Governance dan Clean Government" sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Beruvibawa dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. E.
Maklumat Pelayanan
Dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, mengingat pelayanan prima hanya dapat terwujud apabila pemberi layanan dan penerima layanan memiliki pemahaman dan keinginan yang sama. Oleh karenanya seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal membuat maklumat pelayanan yaitu: "Kami Siap Melaksanakan Motto Pelayanan : HP-3G". Dengan menerapkan maklumat pelaksanaan motto ini, maka pelayanan prima dapat diimplementasikan dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Dimana arti motto ini diambil dari 5 (lima) indikator tingkat kepuasan dan kualitas dalam hal pelayanan publik, yaitu : HANDAL : Pelayanan yang dijanjikan segera direalisasikan dengan cepat, tepat, akurat dan memuaskan (Reliability) PEDULI : Menganggap setiap masalah sebagai bagian dari masalah kami (Enphaty)" GEMAR : Siap melayani sebelum diminta (Responsive). GEDUNG : Siap menyediakan dan memelihara fasilitas pelayanan yang aman dan nyaman (Tangible). GARANSI : Dapat dipercaya, sopan, berpengetahuan baik dan menjamin kepastian hukum produk dan jaminan atas pelayanan yang diberikan (Assurance).
F. Visi dan Misi Adapun yang menjadi visi dan misi Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal adalah sebagai berikut: a. Visi Mewujudkan pelayanan perizinan yang adil, transparan dan akuntabel di Kabupaten
b.
Pakpak Bharat. Misi 1. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan perizinan yang profesional dan berdedikasi tinggi.
2. Mengadakan pelayanan perizinan dengan transparan dan akuntabel. 3. Mengadakan pelayanan perizinan yang mudah, jelas, sederhana dan tepat waktu. 4. Merubah keluhan menjadi kepuasan masyarakat. 5. Mendorong pertumbuhan kegiatan usaha dan penanaman modal di Kabupaten 6.
Pakpak Bharat. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pakpak Bharat.
BAB III PROSEDUR (SOP) OPER.ASTONAL STANDAR
A. Jenis Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat melayani 78 (tujuh puluh delapan) jenis izin, 1 (satu) tanda daftar dan 3 (tiga) persetujuan prinsip yaitu
:
Tabel lll.1 Jenis Pelayanan Perizinan KODE IZIN
KODE FORMULIR
640 530 08
F.503-01 F,503-02
551.21
F 503-03
551.21
F.503-03
443.51
F.503-04
030 lzin Pemakaian Kekayaan Daerah -. tztN BERTARIF (D|PUNGUT BTAYA J.AMTNAN BONGKAR DAN KBRP) 510.12 lzin Penyelenggaraan Reklame 01 D. rzrN NoN TAR|F (TTDAK DTPUNGUT B|AYA) 01 lzin OperasiAngkutan 551.21 443.51 02 lzin Usaha Peredaran Minuman Beralkohol Khusus Persetujuan Prinsip Usaha Rekreasidan Hiburan Umum 03 04 Persetujuan Prinsip Usaha Hotel dan Penginapan Khusus Khusus 05 Persetujuan Prinsip lzin Lokasi
F.503-05
JENIS PELAYANAN
NO
A.
tztN BERTARTF (DIPUNGUT BIAYA PENGURUSAN lZlN) lzin Mendirikan Bangunan (tMB) 01 lzin Gangguan 02 lzin Trayek 03 lzin Trayek lnsidentil a4 05 lzin Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol B. rzrN BERTARTF (DTPUNGUT BTAYA/TARTF PEMAKATAN) 01
06
lzin Lokasi
07
lzin lzin lzin lzin
F.503-06 F.503-03 F.503-04 F.503-07 F.503-08 F.503-09
413.21
F.503-10
556 2
F.503-11
556
F.503-12
556
F.503-12
556
F.503-12
lzin Usaha Padang Golf lzin Usaha Kolam Renang lzin Usaha Kolam Pemancingan lzin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan lzin Usaha Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) lzin Usaha Rumah Billiard
556
556 556
F.50&12 F.503-12 F.503-12 F 503-12 F.503-12 F.503-12
556
F.503-12
556 556
F.503-12 F.503-12
556 556
F.503-12
556
F.503-12
556
F.503-12
556
F.503-12
556
F.503-12
556 556
F.503-12 F.503-12
28
lzin Usaha Karaoke/Kafe lzin Usaha Bioskop lzin Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga lzin Usaha Diskotik lzin Usaha Pantipijat lzin Usaha Mandiuap lzin Usaha Pusat Pasar Seni dan Pameran lzin Usaha Dunia Fantasi lzin Usaha Teater Terbuka lzin Usaha Teater Tertutup lzin Usaha Teater Satwa Dan Pentas Pertunjukan Satwa lzin Usaha Fasilitas Wisata Tirta Dan RekreasiAir
556
F.503-12
29
lzin Usaha Pusat KebugaranlHealth Center
556
F.503-12
08 09 10 11
12
13 14 15 16 17
18 19
20 21
22 23 24 25 26 27
Usaha Hotel dan Penginapan Usaha Taman Rekreasi Usaha Gelanggang Renang Usaha Pemandian Alam
6
556 q(A 556
F.503-12
KET
30 31
32 33 34 35 36 a7 38 39 4A 41
42
43 44 45
46 47 4B
49 50 51
52
53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 OJ
64 65 66 67 68 69 7A 71
72
73 74 75
556
F.503-12
556
F.503-12
510-004
F.503-13
Khusus
F.503-14
Khusus
F 503-15
530
F.503-16
522.22
F,503-17
541.2
F.503-18
671.5 671.5 671.5 550 556 556 443 51
F.503-19
443.51
F.5A3-22
443.51
F.503-22
524.2
F 503-23
524.2
F.503-23
524.2
F.503-23
524.2
F.s03-23
lzin Rumah Sakit Hewan lzin Klinik Hewan lzin Usaha Penggilingan Padi lzin Usaha Penggilingan Tapioka lzin Usaha Huller
524.2
F.503-23
524.2
F.503-23
521 3
F.503-24 F.503-24 F.50s-24
lzin Usaha Penyosoh Beras lzin Tukang Gigi Surat lzin Praktek Perawat (SIPP) lzin Praktek Perorangan Dokter Umum lzin Praktek Perorangan Dokter Gigi lzin Praktek Perorangan Dokter Spesialis
521.3
lzin Usaha Pertunjukan Temporer lzin Usaha Bazaar Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) lzin Usaha lndustri (lul) lzin Pemanfaatan Kayu Rakyat lzin Usaha Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan lzin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum lzin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri lzin Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan lzin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor lzin Usaha Salon lzin Usaha Pangkas Rambut lzin Usaha Restoran lzin Usaha Rumah Makan lzin Usaha Jasa Boga lzin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH) lzin Usaha Rumah Potong Unggas (RPU) lzin Praktek Dokter Hewan Izin Praktek Mantri Hewan
521.3 521.3 440 440 444 444 440
lzin Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis lzin Praktek Berkelompok Dokter Umum lzin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis lzin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis lzin Praktek Bidan lzin Balai Pengobatan Swasta KliniURumah Bersalin lzin Pengobatan Tradisional lzin Toko Obat lzin Apotek lzin Optik lzin Rumah Sakit Umum lzin Rumah Sakit Khusus lzin Laboratorium Klinik
7
F.503-19
F.503-'t9 F.503-20 F.503-21
F.503 21 F.503-22
F.543-24 F.503-25 F.503-25 F.503-25 F.503-25 F.503-25
440
F.s03-25 F.503-25 F.503-25 F.503-25 F.503-25 F.503-25
444
F.503-25
440
F.503-25
440 444 440
F.503-25 F 503-25
44A
F.503-25
440 440
F.503-25 F.503-25
440
440 444 440 440
F.503-25
B. Tata Cara Penomoran
1.
Pendaftaran Penomoran pendaftaran yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat untuk semua jenis izin dibuat sebagai
berikut: Kode Perizinan//Nomor urut pendaftaran / Jenis izin I Singkatan Kantor/ Bulan I Tahun
2.
lzin Penomoran Khusus: a. IUJK
.JU-NU
Untuk penomoran IUJK digunakan format
dengan
ketentuan sebagai berikut : BU adalah Bentuk Usaha dengan ketentuan : 1 = Perusahaan Nasional; 2 = Penanaman Modal Dalam Negeri; 3 = Perusahaan Patungan dalam rangka penanaman modal asing. NoReg adalah Nomor registrasi pada LPJK Provinsi, Contoh :2-1210.-1-2e-1-42133333, maka N2 adalah 133333. KK adalah Kode Kabupaten Pakpak Bharat dalam hal konstruksi, yaitu . 1216. JU adalah Jenis Usaha dengan ketentuan : = Jasa Perencanaan; = Jasa Pelaksana; = Jasa Pengawasan; = Gabungan dari ketiganya. NUP adalah Nomor Urut Pendaftaran. Contoh : 1 -1 33333-121 6-3-00001 .
-
-
-
b.
'l 2 3 4
TDP
Untuk penomoran TDP menggunakan format sebagai berikut:
:
BU.JU
dengen ketentuan
-
KK adalah Kode Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : 02.25 BU adalah Bentuk Usaha dengan ketentuan : 1 = Perseroan Terbatas (PT); 2 = Koperasi (KOP); 3 = Perseroan Komanditer (CV); 4 = Firma (Fa); S = perorangan (pO); 6 = Bentuk Usaha Lainnya {BUL). JU adalah Kode Jenis Usaha Utama berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI). Contoh 47 untuk jenis usaha utama perdagangan, NUP adalah Nomor Urut Pendaftaran Contoh : Nomor TDP perusahaan perorangan di Kecamatan Kerajaan bergerak di bidang perdagangan adalah 12"1 5.02.4.47.00001.
c.
SIUP dengan U P/KJ -N U I/K EC/KPI/SPIB Penomoran SIUP menggunakan format ketentuan sebagai berikut : KP adalah Kode Perizinan yaitu 503; NUP adalah Nomor Urut Pendaftaran; KJ adalah Kode Jenis lzin untuk perdagangan, yaitu : 510; NUI adalah Nomor Urut Jenis lzin, untuk SIUP adalah : 09; KEC adalah Kode Kecamatan, yaitu: 12.1S,xx; KPI adalah Kode Permohonan lzin; $P adalah Spesiflkasi Perusahaan, dimana: . : Perusahaan Kecil (Modal Bersih : s Rp. 500 Juta); . : Perusahaan Menengah (Modal Bersih : > 500 juta sld 10 Milyari; . : Perusahaan Besar (Modal Bersih : > 10 Milyar); BP adalah Bulan Penerbitan dalam angka romawi.
-
PK PM PB
-
TP adalah Tahun Penerbitan. Contoh ; Nomor SIUP untuk pengurusan baru dengan modal 600 juta di Kecamatan pergetteng-Getteng Sengkut adalah : 5031001/51 0-09102 .25.A5,B,PM|U2A1 1 .
d. Tata cara
-
untuk seluruh izin selain ketiga diatas digunakan format dengan ketentuan sebagai berikut:
KP adalah Kode Perizinan, yaitu : 503; NUP adalah Nomor Urut Pendaftaran; KJ adalah Kode Jenis lzin; NUI adalah Nomor Urut Jenis lzin; KPI adalah Kode Permohonan lzin; KEC adalah Kode Kecamatan; BP adalah Bulan Penerbitan dalam angka romawi; TP adalah Tahun Penerbitan. Contoh : Penomoran untuk izin Gangguan di Kecamatan salak adalah : 503/0011530-
a3i12.15.O3lBllt20fi.
e.
Kode Permohonan lzin (KPl) :B Perubahan : R Perpanjangan/ Pembaharuan : P (1, 2, dst ...) S (1, 2) (Khusus Perpanjangan lzin Gangguan) : U Daftar
Baru
Ulang
f.
D.
Kode Kecamatan (KEC) 12.15.01 : Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe; 12.15.02 : Kecamatan Kerajaan; 12.15.03 : Kecamatan Salak; fii1.A4 : Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu; 12.15.05 : Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut; 12.15.06 : Kecamatan Pagindaq 12.15.07 : Kecamatan Tinada; 12.15.08 : Kecamatan $iemPat Ruhe.
Sistem dan Prosedur Pelayanan 1. Tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor, Kepala Seksi dan Kepada Tata Usaha dalam Prosedur Pelayanan Perizinan : a. Kepala Kantor; - Bertanggung jawab atas keberlangsungan pelayanan. - Mengkoordinir para Kepala Seksi, KTU dan petugas pelayanan. - Menandatangani naskah izin/sertifikat dan SKRD.
- Menandatangani naskah surat penolakan izin. - Menandatangani surat pengantar rekomendasi
b.
dan naskah lainnya yang berkaitan
dengan pelayanan. $eksi Pelayanan Perizinan; - Menentukan apakah permohonan izin dapat diterbitkan langsung atau rnelalui pemeriksaan lapangan (survei). - Membuat draft surat permohonan rekomendasi ke instansi terkait yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor atau atas nama Kepala Kantor dan membuat penomoran dalam agenda tersendiri. - Menetapkan jadwal survei. - Mengkoordinir petugas lapangan. - Mengkoordinir petugas pelayanan. - Meneliti kebenaran draft naskah izinlsertifikat dan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang telah di cetak. - Membubuhkan paraf terhadap draft naskah izin/sertifikat dan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang telah di cetak. - Membuat laporan perizinan.
c.
Seksi lnformasi dan Penyuluan Perizinan; - Melakukan penyuluhan perizinan agar masyarakat sadar akan legalitas usaha atau bangunan mereKa. - Memperoses pengaduan masyarakat; - Mengkoordinir Petugas lnformasi dan Pengaduan; - Mengkoordini Petugas Data. d. Kepala Tata Usaha; - Memverifikasi kebenaran berkas, draft naskah izinlsertifikat dan $KRD ($urat Ketetapan Retribusi Daerah) yang telah dicetak dari sisi administrasi; - Membubuhkan paraf terhadap draft naskah izinlsertifikat dan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah); - Mengkoordinir Petugas Administrasi. Tugas dan kategori Petugas dalam Prosedur Pelayanan Perizinan; a. Petugas lnformasi dan Pengaduan; - Menyapa pemohon dan membantu pemohon mengisiformulir. - Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas. - Mengembalikan berkas yang belum lengkap. - Menyerahkan izinlsertifikat yang telah ditandatangani. - Menerima dan melakukan pencatatan pengaduan' - Menyerahkan jawaban/informasi atas aduan masyarakat. b. Petugas Pelayanan; - Memverifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas. - Menyerahkan tanda terima (resi) kelengkapan dan kebenaran berkas. - Menyerahkan berkas kepada petugas data untuk di cetak draft naskah izin/sertifikat dan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). - Menerima berkas, draft naskah izin/sertifikat dan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang telah dicetak dari petugas data. - Menyerahkan berkas, draft naskah izin/sertifikat yang telah di cetak ke Petugas Administrasi. - Menerima salinan naskah izinlsertifikat yang telah di tandatangani dari petugas administrasi. - Mengagendakan dan mengarsipkan berkas dan salinan naskah lzin/sertifikat yang telah di tandatangani pada buku register sesuaijenis izinnya. c. Petugas Data; - Menerima berkas dari petugas pelayanan. - Mencetak draft naskah izinlsertifikat dengan penomoran otomatis. - Mencetak draft naskah surat penolakan izin/sertifikat. - Mencetak Blangko/formulir perizinan. - Mencetak blangko resi penerimaan berkas. - Mencetak Surat Ketetapan Retribusi (SKRD). - Mengolah database Perizinan. - Mengupdate dan atau membuat sistem informasi perizinan. - Menyediakan informasi baik elektronik maupun cetak yang di butuhkan oleh pimpinan, masyarakat atau lainnya. - Menyediakan draft laporan perizinan. Lapangan; Petugas d. - Meninjau lokasi atau tempat usaha pemohon izin untuk pemeriksaan teknis. - Memberikan kajian teknis terhadap permohonan. - Menandatangani berita acara hasil tinjauan lokasi. - Melakukan koordinasi dengan tim teknis. e. Petugas Administrasi; - Menerima draft naskah izinlsertifikat dari petugas pelayanan. - Menyerahkan draft naskah izinlsertifikat yang telah di paraf oleh Kepala Tata usaha ke Kepala Kantor untuk ditandatangani.
-
Mengagendakan dan mengarsipkan naskah izin/sertifikat yang telah di tandatangani oleh Kepala Kantor pada buku agenda umum yang dianggap sebagai surat keluar. cap stempel atas naskah izin/sertifikat.
- Memberi
10
izin/sertifikat ke petugas pelayanan dan naskah izinlsertifikataslikepetugasinformasidanpengaduan. Petugas Retribusi; - MenetaPkan besaran retribusi' - Menerima retribusi dari pemohon izin' - Membuat laporan penerimaan retribusi' - Menyerahd;SkiD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) kepada pemohon' - Menyetor retribusi ke Kas Daerah'
- Menyerahkan salinan naskah
f
.
3. Tata cara pengajuan permohonan izin, sebagai berikut
a.
b.
c. 4.
:
pemohon **nguh,bil formulir izin yang telah disediakan oleh Kantor Pelayanan perizinan satu pintu dan penanaman ni'ooat atau dapat di unduh dari website yaitu fittp:{ryw.perieinan.*ghppJlhnetqihs-b's-q'iq'!
atau
$Qfi1'
pemohon **giri f"t*rl-* pengijurn permohonan perizinan sesuai dengan dapat kebutuhan dan irelengkapi persyiritan yang ditetapkan, bila diperlukan meminta bantuan Petugas lnformasi dan Pengaduan' pemohon izin meny*riht rn formulir permohonan yang telah diisi dan kelengkapan berkas administrasi kepada Petugas lnformasi dan Pengaduan'
Tata cara penanganan pelayanan, sebagai berikut : a. Fetugas tntormasi dan fengaduan mienerima berkas permohonan izin dan membantu administrasi lainnya; pemohon mengisi formulir dan kelengkapan -mengembalikan pengaduan berkas permohonan yang tidak b. Fetugas lnforriasi dan lengkap kepada pemohon untuk dilengkapi; terkas c. ret[gas lnformasi dan pengaduan dan/atau Pemohon menyerahkan administrasi permohonan yang felah diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas Informasi dan Pengaduan ke Petugas Pelayanan; d. petugas pelayanan m6nerima berkas administrasi permohonan dari pemohon dan/itau Petugas lnformasi dan Pengaduan; e, ietugas petJyanan membuat dan menyerahkan tanda terima (resi) Berkas admiiistrasi permohonan yang telah lengkap dan benar kepada Pemohon; Kasi pelayanan perizinan menentukan apakah permohonan izin dapat langsung diterbitkan atau harus melalui pemeriksaan lapangan; g. Jika dikenakan retribusi atas izin yang dimohonkan, maka Petugas Pelayanan melakukan penghitungan retribusi untuk ditetapkan dalam SKRD (Surat Ketetapan Retribusi); h. petugas'pelayanan menyerahkan berkas serta besaran retribusi ke Petugas Data untuk di cetak draft naskah izirr/sertifikat dan SKRD apabila permohonan izin tidak memerlukan pemeriksaan lapangan {non survei); petugas pelayanan menetapkan jadwal pemeriksaan lapangan/survei dan diinformasikan kepada pemohon terhadap permohonan yang memerlukan pemeriksaan laPanganlsurvei ; ieetugas pelayanan membuat surat permohonan rekomendasi untuk di tandatangani oleh kepala (antor atau atas nama Kepala Kantor di tandatangani oleh Kepala $eksi ditujukan kepada instansi teknis terhadap berkas yang memerlukan pertimbangan teknis; untuk k. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan mengkoordinir Petugas Lapangan jadwal yang melakukan pemeriksaan lokasi usaha dan bangunan sesuai dengan sudah ditentukan dan hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh pemohon; Kepala Seksi Pelayanan Perizinan mengkoordinir Tim Teknis untuk melakukan kajian teknis terhadap hasil survei permohonan izin yang memerlukan kajian lebih lanjut; m. petugas Lapangan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani kepada Petugas Pelayanan untuk di proses lebih lanjut; n. Kepala Se[si Pelayanan Perizinan menetapkan apakah permohonan perizinan dapat diterbitkan atau tidak dan/atau diterbitkan dengan syarat tertentu berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan dan rekomendasi tim teknis; o. Apabila permohonan izin tidak diterbitkan/ditolak karena tidak memenuhi syarat teknis maka:
f.
i.
j.
l.
11
p. '
1) Kasi Pelayanan Perizinan membuat surat penolakan atau penangguhan dilampiri berkas permohonan yang disampaikan kepada pemohon' 2) Surat penolakan atau penangguhan disampaikan ke pemohon melalui Tata Usaha dan di tandatangani oleh Kepala Kantor dimana Petugas lnformasi dan Pengaduan yang akan menghubungi pemohon. Petugai Pelayanan menyerahkan berkas administrasi permohonan dengan Berita
Acari Pemeriksaan, hasil pertimbangan teknis dan besaran retribusi (apabila pungut) kepada Petugas Data untuk di cetak draft naskah izinlsertifikat dan
di SKRD
nYa;
q. Petugas Pelayanan
menyerahkan berkas dan draft naskah izinlsertifikat kepada Petugas Pelayanan dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan untuk meneliti kebenaran sertitikat izin yang telah cetak dan membubuhi paraf; Petugas Pelayanan menyerahkan berkas permohonan dan draft naskah izin/sertifikat dan SKRD (apabila retribusi di pungut) yang telah di paraf oleh Kepala $eksi Pelayanan Perizinan kepada Petugas Administrasi; Petugas Administrasi menerima berkas dan draft naskah izin/sertifikat dan SKRD (apabila dipungut retribusi) dari Petugas Pelayanan untuk di paraf dan diverifikasi kebenarannya dari sisi administrasi oleh Kepala Tata Usaha; Kepala Tata Usaha mengembalikan draf sertifikat izin beserta berkasnya kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, apabila masih ada kesalahan cetak pada draft naskah izin/sertifikat dan SKRD (apabila ada) atau ketidaksesuaian antara berkas perizinan dengan draft izinlsertifikat dan SKRD (apabila ada) untuk direvisi atau
r. s.
t.
diolah ulang,
Kepala Tata Usaha membubuhi paraf pada draft naskah izin/sertifikat dan SKRD (apabila ada), apabila berkas perizinan dan sudah dinyatakan benar secara administrasi dan menyampaikan kepada Kepala Kantor untuk dimohonkan tanda
u.
tangan;
v. Kepala
Kantor menandatangani draft naskah izin/sertifikat dan SKRD, Petugas
Administrasi mengambil untuk diserahkan ke Petugas lnformasi dan Pengaduan; w. Petugas lnformasi dan Pengaduan menyimpan berkas dan diatur sedemikian rupa sebelum diserahkan dan menghubungi pemohon untuk mengambil izinnya; Tata cara penyampaian hasil pelayanan, yaitu
:
bukti a. pendaftaran atau resi kepada Petugas Retribusi (kasir); b. Petugas Retribusi (kasir) menyerahkan SKRD kepada Pemohon bagi izin yang
Pemohon yang akan mengambil izin yang telah selesai menyerahkan
c. d. e. f. g. h. i.
dipungut retribusi dan jika tidak dipungut retribusi maka langsung ke point "e"; Pemohon membayar Retribusi kepada Petugas Retribusi (kasir); Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada Petugas Pelayanan; Petugas Pelayanan menyerahkan naskah izinlsertifikat kepada pemohon, khusus IMB disertai plat IMB setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan dokumen; Petugas Pelayanan menyerahkan berkas dan salinan naskah izinlsertifikat 1 (satu) rangkap kepada Petugas Administrasi; Petugas Administrasi mengarsipkan berkas dan mengagendakannya pada buku agenda umum. Petugas Pelayanan mengatur pengarsipan berkas dan naskah izinlsertifikat dan rnengagendakannya pada buku register sesuai dengan jenis izinnya. Petugas Administrasi mengirimkan salinan naskah izinlsertifikat ke instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 2 (duai minggu.
E. Sistem dan Prosedur Pengaduan dan Pengembalian izin 1. Tata cara penanganan pengaduan pelayanan, sebagai berikut
:
a. Pengaduan dari masyarakat tentang permasalahan perizinan yang timbul di masyarakat dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Kantor melalui :
12
1) Pengaduan secara lisan: 1. Pengadu dapat menyampaikan
permasalahannya dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Perizinan $atu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat di Kompleks Perkantoran Panorama lndah Sindeka - $alak. 2. Pengadu dapat menyampaikan permasalahan melalui telepon Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat dengan nomor: (0627) 7433033. secara tertulis, dapat dilakukan melalui . Pengaduan 2) a) Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan $atu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat dengan alamat Kompleks Perkantoran Panorama lndah Sindeka - Salak, Kode Pos : 22272. b) E-mail : yantuPinPb.gmail.com. c) Faksimili : (0627) 7433033. b. Petugas lnformasi dan Pengaduan melakukan proses pencatatan pengaduan antara lain: 1) Pengaduan secara lisan. Terhadap pengaduan seffira lisan petugas akan mencatat ldentitas pelapor, berupa nama, alamat, pekerjaan, permasalahan. 2) Pengaduan secara tertulis. Terhadap Untuk pengaduan secara tertulis, petugas akan melakukan pencatatan : a) Nomor agenda; b) Tanggal agenda; c) ldentitas pelapor; d) Tanggal surat Pengaduan; e) Permasalahan. c. Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah dan dikelompokkan berdasarkan kode jenis masalah, sebagai berikut : 1 i Penyalahgunaan wevvenang; 2) Pelayanan Masyarakat; 3) Pungutan liar; 4) Ketenaga kerjaanl $DM; 5) Hukum/peradilan dan HAM; 6) Lingkungan hidup; 7) Tatalaksana pemerintahan; 8) Kemasyarakatan; 9) LainJain. d. Petugas lnformasi dan Pengaduan kemudian melakukan penelaahan terhadap materi pengaduan ma$yarakat yang masuk, dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Merumuskan inti masalah yang diadukan; 2) Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan; 3) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang diterima; 4) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan. e. Petugas lnformasi dan Pengaduan kemudian melakukan Pengelompokan terhadap Materi Pengaduan dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut: 1) Berkadar Pengawasan a) Pengaduan masyarakat yang berkadar penga\ffasan dengan identitas pelapor yang jelas, segera dilakukan penelitian/pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasi pengaduan. b) Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan tetapi tidak jelas identitas pelapornya, tidak harus segera dilakukan pembuktian kebenarannya tetapi dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi bahan masukan oleh instansi yang berwenang. c) Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dengan permasalahan yang sama, sedang danlatau telah dilakukan penelitianlpemeriksaan, dijadikan tambahan informasi bagi proses pembuktian.
13
2)
Tidak berkadar Pengawasan. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan, dapat dijadikan bahan informasi atau bahan pengambilan keputusan/kebijakan sesuai dengan materi yang dilaporkan. Penyelesaian. 1. Pengaduan Secara Lisan. Pengaduan lisan baik dilakukan melalui telepon maupun pengadu datang langsung ke Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat, dapat diselesaikan langsung pada saat atau waktu tersebut. Pengaduan secara Tertulis. Pengaduan tertulis dapat diselesaikan dengan mengadakan rapat koordinasi lnternal (Tata Usaha, $eksi-Seksi yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat), serta dapat diselesaikan dengan mengadakan rapat koordinasi dengan lnstansi, KantorlDinas terkait. 3" Apabila dipandang perlu, pengaduan tersebut, dapat dilakukan dengan peninjauanlsurvei lapangan. 4. Waktu penyelesaian pengaduan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya selama 2 (dua) hari kerja. 5. Petugas lnformasi dan Pengaduan langsung memberikan jawaban untuk pengaduan yang bisa diselesaikan, sedangkan pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut diadakan rapat koordinasi dengan tim pengaduan dan peninjauan lapangan (apabila memerlukan penelitian lapangan). 6. Tim Pengaduan menindaktanjuti Hasil pemeriksaan lapangan dengan membuat draft surat jawaban kemudian disampaikan kepada Kepala kantor untuk ditandatangani. 7. Kepala Tata Usaha memberi nomor dan cap serta mengandakan Surat jawaban, kemudian mengirimkan kepada pemohon dan instansi terkait. Khusus pengaduan melalui email, jawabannya dikirimkan melalui email Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat. 2.Tala Cara Pengembalian lzin a. Pengembalian izin atas inisiatif sendiri dari pelaku usaha yang diikuti dengan penghapusan izin, pemohon wajib menyertakan persyaratan sebagai berikut : 1) surat pernyataan (bermaterai cukup) penutupan usaha bagi perusahaan dengan alasan yang jelas; 2) akta penutupan dan/atau akta pembubaran perusahaan bagi yang berbadan hukum/badan usaha; 3) semua izin asli yang dimiliki oleh perusahaan dikembalikan; 4) apabila izin yang asli hilang wajib melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian. b. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan alasan penghapusan izin; Kepala Seksi Pelayanan. Perizinan mencermati berkas permohonan dan draft surat keputusan penghapusan izin; d. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan membubuhkan paraf pada draft surat keputusan penghapusan izin dan menyampaikan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani; e. Tata Usaha memberi nomor dan cap pada surat keputusan penghapusan izin dan menyampaikan tembusan surat keputusan kepada dinas / instansi terkait; Petugas Pelayanan menyampaikan surat keputusan penghapusan izin kepada pemohon; g. Petugas Data menghapus data perusahaan dalam data base Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
f.
2.
c.
f.
F.
Diagram Alir Pelayanan Perizinan Untuk mempermudah masyarakat memahami tentang prosedur pengurusan izin di Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat, perlu dibuat suatu diagram yang dapat menjelaskan urutan pengurusan izin.
14
