PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: PER. 04/MEN/2005 TENTANG BENTUK DAN JENIS SERTA TATA CARA PENERBITAN DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang
: a.
b. Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, perlu menetapkan ketentuan mengenai bentuk dan jenis serta tata cara penerbitan dokumen tindakan karantina ikan; bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197); Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2
6.
7.
8.
9. 10.
11.
12.
13.
14.
15.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2003 tentang Instalasi Karantina Ikan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2003 tentang Penetapan Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2003 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2003 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area Ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina Ikan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.42/MEN/2003 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG BENTUK DAN JENIS SERTA TATA CARA PENERBITAN DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN.
3
Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1.
Dokumen utama adalah dokumen yang pengelolaannya dilakukan oleh instansi karantina ikan di tingkat Pusat, yang isinya menerangkan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang dipersyaratkan, dan merupakan kelengkapan administratif atas media pembawa yang akan dilalulintaskan.
2.
Dokumen pendukung adalah dokumen wajib yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis karantina ikan, yang isinya menerangkan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya dikenakan salah satu dari tindakan karantina.
3.
Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products) adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina ikan, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang dipersyaratkan.
4.
Surat Kesehatan Ikan Domestik, yang selanjutnya disebut Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik, adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina ikan untuk pengeluaran media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang dipersyaratkan.
5.
Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina ikan, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang dipersyaratkan, sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau ke suatu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
6.
Surat Penahanan Sementara adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina ikan, yang menyatakan penahanan terhadap media pembawa di tempat pemasukan/pengeluaran karena belum dilengkapi dengan dokumen karantina dan/atau persyaratan lain atau kewajiban tambahan yang dipersyaratkan, atau tidak diurus, atau tidak diketahui pemiliknya.
7.
Surat Penolakan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina ikan di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan penolakan terhadap pemasukan/pengeluaran media pembawa, karena media pembawa tersebut tidak bebas atau tidak dapat dibebaskan dari hama dan penyakit ikan karantina ataupun tidak memenuhi persyaratan lainnya.
4
8.
Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina ikan, yang menyatakan bahwa media pembawa yang masuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, atau akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri, yang wajib dikenakan tindakan karantina, diperintahkan masuk instalasi karantina ikan untuk dikenakan tindakan karantina.
9.
Berita Acara Pemusnahan adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas karantina ikan dan pemilik media pembawa atau kuasanya di tempat pemasukan, yang menerangkan telah dilakukan suatu pemusnahan terhadap media pembawa yang dimasukkan, baik karena tidak bebas atau tidak dapat dibebaskan dari hama dan penyakit ikan karantina maupun karena tidak memenuhi persyaratan karantina dan persyaratan lainnya.
10. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina ikan di tempat pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa tersebut dapat dilalulintaskan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia atau ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia karena media pembawa tersebut tidak termasuk jenis ikan/produk perikanan yang dilarang atau diatur/dibatasi pengeluarannya. 11. Pemeriksaan adalah tindakan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan serta untuk mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan. 12. Pemilik media pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit media pembawa. 13. Persyaratan lain adalah ketentuan di luar ketentuan karantina ikan yang harus dipenuhi oleh pemilik media pembawa yang akan dilalulintaskan, yang kewenangan penanganannya dilimpahkan kepada petugas karantina ikan. Pasal 2 (1) Dokumen tindakan karantina terdiri dari dokumen utama dan dokumen pendukung. (2) Dokumen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products); b. Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik; c. Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan. (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
5
a. b. c. d. e.
Surat Penahanan Sementara; Surat Penolakan; Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan; Berita Acara Pemusnahan; Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan.
(4) Bentuk dokumen tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 3 (1) Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diterbitkan apabila media pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia telah dilakukan tindakan karantina dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan. (2) Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diterbitkan apabila media pembawa yang akan dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia telah dilakukan tindakan karantina dan dinyatakan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina. (3) Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan di tempattempat pengeluaran yang telah ditetapkan. (4) Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengeluaran/pengiriman media pembawa, dan harus digunakan sebagai kelengkapan pengeluaran/pengiriman media pembawa paling lama 3 (tiga) hari sejak diterbitkan. Pasal 4 (1) Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diterbitkan apabila media pembawa yang dimasukkan telah dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Ikan dan/atau Produk Perikanan (Health Certificate) dari negara atau area asal dan dinyatakan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina.
6
(2) Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan di tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan. (3) Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan media pembawa. Pasal 5 Surat Penahanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan persyaratan kelengkapan dan kebenaran isi dokumen, ternyata pemasukan/pengeluaran media pembawa tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan dari/ke negara atau area asal/tujuan dan/atau persyaratan lain atau kewajiban tambahan yang dipersyaratkan, atau tidak diurus, atau tidak diketahui pemiliknya. Pasal 6 Surat Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diterbitkan apabila: a. dalam waktu 3 (tiga) hari setelah dilakukan penahanan, pemilik tidak dapat melengkapi Sertifikat Kesehatan atau media pembawa tidak bebas dari hama dan penyakit ikan karantina; dan/atau b. pemilik tidak dapat melengkapi persyaratan lain atau kewajiban tambahan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 7 Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diterbitkan apabila media pembawa yang masuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, atau akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri, diperintahkan masuk ke instalasi karantina ikan untuk dikenakan tindakan karantina lebih lanjut. Pasal 8 Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d diterbitkan apabila media pembawa dikenakan tindakan pemusnahan.
7
Pasal 9 (1) Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e diterbitkan apabila media pembawa yang dikenakan tindakan pemeriksaan tidak termasuk jenis ikan/produk perikanan yang dilarang atau diatur/dibatasi pengeluarannya. (2) Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan di tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengeluaran/pengiriman media pembawa. Pasal 10 Dokumen tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diterbitkan oleh petugas karantina ikan di tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran media pembawa yang telah ditetapkan, setelah pemilik media pembawa membayar pungutan jasa karantina sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 11 (1) Dokumen tindakan karantina yang diterbitkan oleh petugas karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan huruf e disampaikan kepada pemilik media pembawa atau instansi yang memerlukan paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan tindakan karantina, baik seluruhnya maupun sebagian. (2) Dokumen tindakan karantina yang diterbitkan oleh petugas karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, b, dan huruf c disampaikan kepada pemilik media pembawa atau instansi yang memerlukan sebelum dilakukan tindakan karantina, baik seluruhnya maupun sebagian. Pasal 12 Dokumen tindakan karantina yang diterbitkan oleh petugas karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan langsung oleh petugas karantina atau melalui fasilitas elektronik kepada instansi lain yang memerlukan.
8
Pasal 13 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2005 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, ttd. FREDDY NUMBERI
Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Narmoko Prasmadji
Lampiran Dokumen Utama Lampiran Dokumen Pendukung
9
