DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002 Telp. 5731956 (Hunting) Nomor Lampiran Perihal
: 3519/D/T/2004 : 2 (dua) berkas : Kualifikasi pendidikan untuk Guru Kelas Sekolah Dasar
Kepada
: Yth. Bapati / Walikota di seluruh Indonesia
Jakarta, 1 September 2004
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari Bupati/Walikota, Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah dan masyarakat luas tentang persyaratan pendidikan untuk diangkat menjadi Guru Kelas Sekolah Dasar, dengan ini kami tegaskan bahwa : 1.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 123/U/2001 tanggal 13 Juli 2001, khususnya Pasal 2 ayat 1, maka kualifikasi pendidikan untuk Guru (Kelas) Sekolah Dasar adalah lulusan D-II PGSD Prajabatan dan dalam situasi kondisi tertentu dimungkinkan menerima lulusan D-II PGSD Penyetaraan, SPG dan SGO.
2.
Adapun pengertian situasi dan kondisi tertentu adalah khususnya dalam hal keadaan pelamar lulusan D-II PGSD Prajabatan tidak tersedia / tidak ada lagi, maka lulusan D-II PGSD Penyetaraan, SPG dan SGO dimungkinkan untuk diangkat menjadi CPNS Guru Kelas. Kebijakan ini ditempuh karena situasi kondisi masing-masing daerah sangat bervariasi dalam ketersediaan lulusan D-II PGSD Prajabatan.
3.
Lebih jauh, kami mohon perhatian para Bupati/ Walikota untuk meneliti secara seksama keabsahan ijazah D-II PGSD Prajabatan , D-II PGSD Penyetaraan yang digunakan untuk melamar menjadi Guru Kelas. Hal ini kami ingatkan, karena maraknya penyelenggaraan pendidikan D-II PGSD Prajabatan dan D-II PGSD Penyetaraan tanpa ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
65
4.
Keabsahan ijazah lulusan D-II PGSD Prajabatan dapat dilihat antara lain dengan melihat apakah ijazah tersebut diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang mempunyai ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan Program D-II PGSD Prajabatan. Adapun daftar Perguruan Tinggi yang mempunyai ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan program D-II PGSD Prajabatan dapat dilihat pada lampiran I. Namun demikian, harus juga diteliti lebih jauh, bahwa ijazah tersebut haruslah diperoleh dari kegiatan pembelajaran reguler di kampus Perguruan Tinggi yang bersangkutan, bukan dari penyelenggara kelas jauh dan sejenisnya. Kualitas dari penyelenggaraan kelas jauh dan sejenisnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ijazahnya tidak diakui oleh Pemerintah dan tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi Guru Kelas SD. Penyelenggara maupun pemegang ijazah yang tidak sah dapat dikenai tuntutan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 67, pasal 68, dan pasal 71.
5.
Perguruan Tinggi/Lembaga lain diluar daftar pada lampiran I yang menyelenggarakan Program D-II PGSD Prajabatan, ijazahnya tidak diakui oleh Pemerintah dan lulusannya tidak memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi CPNS Guru Kelas SD.
6.
Dalam hal penyelenggaraan Program D-II PGSD Penyetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional baru memberikan ijin kepada Universitas Terbuka, dengan sistem belajar jarak jauh (bukan kelas jauh). Dengan demikian , jika ada Perguruan Tinggi / Lembaga lain yang menyelenggarakan Program D-II Penyetaraan selain Universitas Terbuka, berarti tanpa ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , sehingga Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tidak bertanggungjawab terhadap mutu lulusan dan legalitas ijazah yang dikeluarkannya.
Demikian beberapa hal kami sampaikan, kiranya dapat digunakan sebagai pedoman dalam seleksi pengakatan Guru Kelas Sekolah Dasar, yang merupakan bagian dari perwujudan penegakan peraturan, demi peningkatan kualitas pendidikan kita, khususnya di Sekolah Dasar. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Direktur Jenderal Pendidian Tinggi, ttd. Satryo Soemantri Brodjonegoro NIP. 130889802 Tembusan kepada Yth. :
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
66
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan) Menteri Penertiban Aparatur Negara Menteri Dalam Negeri Para Gubernur di seluruh Indonesia Kepala Badan Kepegawaian Negara Para Pejabat Eselon I dilingkungan Depdiknas Rektor Perguruan Tinggi (LPTK) di seluruh Indonesia Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I - XII Lampiran: 1 NAMA LEMBAGA PERGURUAN TINGGI (LPTK) PENYELENGGARA PROGRAM STUDI D II PGSD NO. 1.
NAMA PERGURUAN TINGGI
11.
Universitas Negeri Medan (d/h IKIP Medan) Universitas Negeri Padang (d/h IKIP Padang) Universitas Negeri Jakarta (d/h. IKIP Jakarta) Universitas Pendidikan Indonesia (d/h. IKIP Bandung ) Universitas Negeri Semarang (d/h. IKIP Semarang ) Universitas Negeri Yogyakarta (d/h. IKIP Yogyakarta ) Universitas Negeri Surabaya (d/h. IKIP Surabaya ) Universitas Negeri Malang (d/h. IKIP Malang ) Universitas Negeri Makasar (d/h. IKIP Ujung Pandang ) Universitas Negeri Manado (d/h. IKIP Manado) Universitas Syahkuala
12.
Universitas Riau
13.
Universitas Jambi
14.
Universitas Sriwijaya
15.
Universitas Bengkulu
16.
Universitas Lampung
17.
Universitas Sebelas Maret
18.
Universitas Jember
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
NOMOR DAN TANGGAL LEGALITAS
KETERANGAN
No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992
67
19. 20.
IKIP Singaraja (d/h. FKIP Universitas Udayana) Universitas Mataram
21.
Universitas Nusa Cendana
22.
Universitas Tanjung Pura
23.
Universitas Lambung Mangkurat
NO.
NAMA PERGURUAN TINGGI
24.
Universitas Mulawarman
25.
Universitas Palangkaraya
26.
Universitas Haluoleo
27.
Universitas Tadulako
28.
IKIP Gorontalo
29.
Universitas Patimura
30.
Universitas Cenderawasih
31.
Universitas Terbuka
32.
UNMUH Makasar
33.
Universitas Flores
34.
UNMUH Palangkaraya
35.
STKIP St. Paulus Ruteng NTT
36.
S.T. Filsafat Seminari Pineleng
37.
UNMUH Buton
38.
STKIP Bina Bangsa Getsempena
39.
STKIP Kie Raha
40. 41.
UNMUH Prof. Dr. HAMKA Jakarta (d/h. IKIP MUH Jakarta ) Univ. Sanata Dharma Yogyakarta
42.
UKSW Salatiga
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 NOMOR DAN TANGGAL LEGALITAS No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl.20 Agustus 1992 No.2347/D/T/2001 Tgl.1 Juli 2001 No.2602/D/T/2001 Tgl.6 Agustus 2001 No.1602/D/T/2002 Tgl.2 Agustus 2002 No.1253/D/T/2003 Tg. 20 Juni 2003 No.3513/D/T/2001 Tgl. 14 Nopember 2001
KETERANGAN
Hanya menyelenggrakan program pendidikan penyetaraan
Dibuka hanya untuk menenuhi kebutuhan lingkungan
No.81/D/O/2001 Tgl. 10 Juli 2001 No.138/D/O/2003 Tgl. 5 September 2003 No.148/D/O/2003 Tgl. 5 September 2003 No.27/DIKTI/Kep/1991 Tgl. 18 Mei 1991 No.27/DIKTI/Kep/1991 Tgl. 18 Mei 1991 No.27/DIKTI/Kep/1991
68
43.
Univ. HKBP Nommensen Medan
NO.
NAMA PERGURUAN TINGGI
44.
Univ. Kanjuruhan Malang (d/h. IKIP PGRI Malang ) IKIP PGRI Semarang
45.
Tgl. 18 Mei 1991 No.27/DIKTI/Kep/1991 Tgl. 18 Mei 1991
Tidak operasional sejak beberapa tahun terakhir ini
NOMOR DAN TANGGAL LEGALITAS
KETERANGAN
No. 27/DIKTI/Kep/1991 Tgl. 18 Mei 1991 No.688/D/T/2004 Tgl. 18 Pebruari 2004
Hanya untuk 2 (dua) tahun penyelenggaraan
Jakarta , September 2004 Direktur P2TK & KPT ttd. Sukamto NIP.130367414
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
69
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
70
