KUMPULAN
PERATURAN DESA PERATURAN DESA CIBULUH NOMOR : 01/Perdes-cb/IV/2003 Tentang PERAN SERTA MASYARAKAT DESA DALAM MENJAGA DAN MEMELIHARA HUTAN PERATURAN DESA PUNCAKBARU NOMOR : 04/Perdes-PB/IV/2003 Tentang PERAN SERTA WARGA DESA DALAM PELESTARIAN HUTAN PERATURAN DESA MEKARJAYA NOMOR : 01/Perdes-MJ/IV/2003 Tentang PERAN SERTA WARGA DESA DALAM MENJAGA DAN MEMELIHARA HUTAN PERATURAN DESA GELARPAWITAN NOMOR : 01/Perdes-GP/IV/2003 Tentang PARTISIPASI WARGA DESA DALAM PELESTARIAN HUTAN PERATURAN DESA NEGLASARI NOMOR : 04/Perdes-NS/IV/2003 Tentang PERAN SERTA MASYARAKAT DESA DALAM MENJAGA DAN MEMELIHARA HUTAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN CIDAUN DESA CIBULUH Jl. Lurah Bintang No. 129 Cibuluh, Cidaun, Cianjur 43275 PERATURAN DESA CIBULUH NOMOR: 01/Perdes-cb/IV/2003 Tentang PERAN SERTA MASYARAKAT DESA DALAM MENJAGA DAN MEMELIHARA HUTAN DENGAN RAHMAT ALLAH SWT, KEPALA DESA CIBULUH: Menimbang: a. Bahwa hutan, menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana serta bertanggung-gugat; b. Bahwa desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten; c. Bahwa menurut UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bab X, masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakkan dan lain-lain; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan 1
peraturan desa tentang Peran Serta Masyarakat Desa dalam Menjaga dan Memelihara Hutan. Mengingat: 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60). 2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167). 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49). 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68). 5. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 60). 6. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142). 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat. Memperhatikan: Musyawarah Desa Cibuluh tanggal 2 April 2003 tentang penyusunan peraturan desa Cibuluh
2
Dengan persetujuan BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DESA CIBULUH MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Desa Cibuluh tentang Peran Serta Masyarakat Desa Dalam Menjaga dan Memelihara Hutan. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan : a. Desa adalah Desa Cibuluh; b. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cibuluh; c. BPD adalah Badan Perwakilan Desa Cibuluh; d. Warga masyarakat adalah warga masyarakat yang berada di wilayah desa Cibuluh baik penduduk tetap maupun pendatang; e. Hutan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain; f. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, dan kawasan hutan yang diselenggarakan secara terpadu; g. Hutan cagar alam adalah hutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan hutan pelestarian, dalam hal ini Cagar Alam Gunung Simpang; h. Hutan lindung desa adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir dan sebagainya. 3
Bagian Kedua Azas dan Tujuan Pasal 2 (1) Azas peraturan desa tentang hutan dan kehutanan ini adalah sebagaimana azas pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu manfaat yang lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. (2) Tujuannya adalah: a. Menampung peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara hutan dan kehutanan; b. Untuk menyelesaikan persengketaan yang ada di masyarakat; c. Meningkatkan kesejahateraan masyarakat; d. Mewujudkan peran pemerintahan desa di masyarakat (3) Tata cara mencapai tujuan akan dirumuskan dalam program kerja melalui keputusan desa. BAB II TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 3 (1) Seluruh warga masyarakat diwajibkan: a. Menjaga dan memelihara hutan cagar alam dan hutan lindung desa; b. Menjaga dan memelihara sumber mata air dan daerah resapan air sekitarnya; c. Menghijaukan kembali lahan-lahan kritis seperti tebing-tebing, pinggir-pinggir sungai, pinggir-pinggir jalan dan sebagainya; d. Menanam pohon jenis buah-buahan untuk menunjang kegiatan ekonomi di lahan pribadi. (2) Tata cara penghijauan di lahan-lahan umum diatur oleh pemerintah desa setelah musyawarah dengan BPD.
4
Pasal 4 (1) Seluruh warga masyarakat dilarang: a. Menebang pohon di hutan cagar alam dan hutan lindung desa; b. Menebang pohon di sumber-sumber mata air termasuk di lahan milik pribadi; c. Menggarap lahan di hutan cagar alam dan hutan lindung desa; d. Berburu binatang atau satwa yang dilindungi dengan cara apapun seperti senapan angin, jaring dan lain-lain; e. Menggembalakan hewan peliharaan di lahanlahan bukan miliknya. (2) Tata cara pelarangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 (1) Barang siapa yang akan menikah, maka diwajibkan menanam pohon kayu umur panjang di lahan pribadi. (2) Pelaksanaan penanaman sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dilakukan ketika membuat surat NA dan dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Ketua RT dan Kepala Dusun. (3) Syarat-syarat penanaman, jenis kayu, dan ketentuan lain diatur dalam keputusan desa. (4) Data laporan tersebut didokumentasikan untuk menjadi catatan jumlah pohon yang ditanam setiap tahun. Pasal 6 (1) Orang tua anak yang baru lahir dianjurkan untuk menanam pohon kayu di lahan pribadi. (2) Tata cara penanaman dilakukan ketika meminta surat keterangan lahir dari Kepala desa.
5
BAB III SATUAN TUGAS Pasal 7 (1) Untuk melaksanakan pengamanan hutan, dibentuk satuan tugas khusus oleh desa. (2) Nama satuan tugas, personil dan jumlahnya serta jadwal tugasnya diatur oleh keputusan desa. (3) Satuan tugas dilantik dalam suatu acara khusus. Pasal 8 (1) Tugas dan kewajiban satuan tugas ini adalah: a. Melakukan patroli pengawasan hutan cagar alam dan hutan lindung desa; b. Melakukan pendataan sumber-sumber mata air; c. Melakukan pendataan keanekaragaman hayati di hutan cagar alam dan hutan lindung desa sebagai salah satu asset desa; d. Mengawasi penebangan pohon kayu di lahan pribadi; e. Melakukan tugas lain yang berhubungan dengan Hutan dan kehutanan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas ini harus berkoordinasi dengan aparat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Pasal 9 (1) Satuan tugas berwenang: a. Melakukan penyuluhan kepada seluruh warga; b. Merampas atau menyita barang bukti pelanggaran; c. Melakukan penindakan terhadap siapa saja yang melanggar dan melimpahkannnya ke persidangan disertai catatan pelanggarannya; (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini sedapat mungkin tidak dengan cara kekerasan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak pandang bulu.
6
Pasal 10 (1) Satuan tugas dilengkapi dengan surat tugas, seragam, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. (2) Satuan tugas harus melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Desa dan tembusan kepada BPD. BAB IV TENTANG CHAINSAW (SIMSO) Pasal 11 (1) Barang siapa di antara warga memiliki chainsaw (simso) maka harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan dari instansi berwenang. (2) Apabila chainsaw (simso) akan digunakan di wilayah desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. melampirkan surat-surat kepemilikan; b. pohon yang ditebang harus milik dan atau di lahan milik tetapi tidak boleh di sumber mata air dan di lahan kritis lainnya ; c. harus mendapat surat ijin tebang dari Ketua RT, Kepala Dusun, dan Kepala Desa serta membayar retribusi. (3) Bagi pemilik chainsaw (simso) dari luar desa, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (2) pasal ini, jika tidak memenuhi maka harus ditolak. BAB VI PRASARANA UMUM Pasal 12 (1) Untuk menunjang kebutuhan kayu pembangunan prasarana umum modal swadaya tata caranya diatur melalui musyawarah desa. (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 12 ini minimal dihadiri Kepala Desa dan aparatnya, BPD, Ketua RT dan Kepala Dusun 7
bersangkutan, BKSDA, dan lembaga lain yang ada di desa. (3) Musyawarah harus memutuskan jumlah kayu yang dibutuhkan, lokasi dan jenis kayu yang akan dipergunakan, serta waktu pengambilan. (4) Kayu yang akan dipergunakan tidak boleh menebang, tetapi kayu yang sudah roboh. Pasal 13 (1) Pelaksana penggergajian kayu penunjang prasarana umum dilakukan oleh satuan tugas yang telah dibentuk. (2) Apabila kebutuhan kayu berasal dari hutan cagar alam, maka harus berkoordinasi dengan aparat BKSDA. BAB VII SANKSI Pasal 14 (1) Barang siapa warga masyarakat yang melanggar peraturan desa ini maka dikenakan sanksi diajukan ke persidangan tingkat RT. (2) Apabila persidangan tingkat RT, permasalahan tidak selesai, maka dilanjutkan ke persidangan tingkat Dusun. (3) Apabila persidangan tingkat dusun permasalahan tidak selesai, maka dilanjutkan ke persidangan tingkat Desa. (4) Pada setiap persidangan harus dilampirkan Berita Acara Persidangan dan Surat Pernyataan di atas segel yang ditanggung pelanggar. Pasal 15 (1) Apabila sampai persidangan tingkat desa permasalahan tidak selesai, maka akan dilimpahkan ke aparat yang berwenang (kepolisian dsb.) dan segala sesuatu akibatnya di luar tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan desa. 8
(2) Setiap persidangan dipimpin oleh tingkatannya masing-masing, dihadiri masyarakat yang ada, dan perwakilan BPD. (3) Setiap persidangan didokumentasikan menjadi catatan pemerintah desa.
ketua tokoh untuk
BAB VIII ATURAN PENUTUP Pasal 16 (1) Hal-hal yang belum termasuk dalam peraturan desa ini akan diatur kemudian oleh keputusan desa. (2) Peraturan desa ini akan direvisi seperlunya apabila ada kekeliruan. (3) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala bentuk peraturan atau kesepakatan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku. (4) Peraturan desa ini berlaku 30 hari sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Cibuluh Tanggal: Jam : Kepala Desa Cibuluh, Rusyana, S.Pd.I
Lembaran Desa Tahun 2003 Nomor ….. Sekretaris Desa Cibuluh, Memed Mulyadi
9
LEMBAR PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DESA CIBULUH No.
NAMA
TANDA TANGAN
JABATAN
1
Mistar Otang
Ketua
1
2
Ako Kosmana
Wakil Ketua 1 2
3
D. Hermawan
Wakil Ketua 2 3
4
Turkie Supardan, A.Md.
Anggota
4
5
Ipan
Anggota
5
6
Uya suhendi
Anggota
6
7
Kartini
Anggota
7
8
Olis
Anggota
8
9
Akmana
Anggota
9
10
Hadim
Anggota
10
11
Tarsa
Anggota
11
12
Watikah
Anggota
12
13
Parman
Anggota
13
Cibuluh, …….2003 Sekretaris Badan Perwakilan Desa (BPD) Cibuluh, R. Kusmajadi
10
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN CIDAUN DESA PUNCAKBARU Jl. Puncakbaru No. Puncakbaru – Cidaun 43275 PERATURAN DESA PUNCAKBARU NOMOR: 04/Perdes-PB/IV/2003 Tentang PERAN SERTA WARGA DESA DALAM PELESTARIAN HUTAN DENGAN RAHMAT ALLAH SWT, KEPALA DESA PUNCAKBARU: Menimbang: a. Bahwa hutan adalah amanat Allah SWT yang menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana serta bertanggung-gugat; b. Bahwa desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten; c. Bahwa menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bab X, masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan, perusakan dan lain-lain; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, serta untuk 11
mengatur partisipasi warga desa maka perlu ditetapkan peraturan desa tentang Peran Serta Warga Desa Dalam Pelestarian Hutan. Mengingat: 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60). 2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167). 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49). 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68). 5. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 60). 6. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142). 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat. Memperhatikan: Musyawarah Desa Puncakbaru tanggal 31 Maret 2003 yang membahas tentang penyusunan Peraturan Desa Puncakbaru
12
Dengan persetujuan BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DESA PUNCAKBARU MEMUTUSKAN Menetapkan: Peraturan Desa Puncakbaru tentang Peran Serta Warga Desa Dalam Pelestarian Hutan BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan: a. Desa adalah desa Puncakbaru; b. Kepala Desa adalah Kepala Desa Puncakbaru; c. BPD adalah Badan Perwakilan Desa Puncakbaru; d. Warga masyarakat adalah warga masyarakat yang berada di wilayah desa Puncakbaru baik penduduk tetap maupun pendatang; e. Hutan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain; f. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, dan kawasan hutan yang diselenggarakan secara terpadu; g. Hutan cagar alam adalah hutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan hutan pelestarian, dalam hal ini Cagar Alam Gunung Simpang; h. Hutan lindung desa adalah hutan yang menjadi hak milik desa mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir dan sebagainya. 13
Bagian Kedua Azas dan Tujuan Pasal 2 (1) Azas peraturan desa tentang hutan dan kehutanan ini adalah sebagaimana azas pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu manfaat yang lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. (2) Tujuannya adalah : a. Untuk menampung peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara hutan dan kehutanan ; b. Untuk menyelesaikan persengketaan yang ada di masyarakat; c. Untuk meningkatkan kesejahateraan masyarakat desa; d. Untuk mewujudkan peran pemerintahan desa di masyarakat. (3) Tata cara mencapai tujuan akan dirumuskan dalam program kerja melalui keputusan desa. BAB II TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 3 (1) Seluruh warga masyarakat diwajibkan: a. Menjaga dan memelihara kelestarian hutan cagar alam dan hutan lindung desa; b. Menjaga dan memelihara kelestarian sumber mata air dan daerah resapan air sekitarnya; c. Menghijaukan kembali lahan-lahan kritis yang sudah gundul seperti tebing-tebing, pinggirpinggir jalan, sekitar sumber-sumber mata air dan sebagainya; d. Menanam pohon kayu jenis apa saja minimal 2 pohon dalam setahun di lahan pribadi. (2) Tata cara penghijauan di lahan-lahan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) butir c pasal ini 14
diatur oleh pemerintah desa setelah musyawarah dengan BPD. Pasal 4 (1) Seluruh warga masyarakat dilarang: a. Menebang pohon di hutan cagar alam dan hutan lindung desa; b. Menebang pohon dan menggarap lahan di sekitar sumber-sumber mata air walaupun di lahan milik pribadi; c. Menggarap lahan di hutan cagar alam dan hutan lindung desa untuk pertanian, pemukiman, dan kegiatan lainnya yang akan merubah fungsi hutan; d. Berburu dan memperjualbelikan binatang atau satwa yang dilindungi dengan cara apapun; e. Menggembalakan hewan peliharaan di lahanlahan bukan miliknya. (2) Seluruh warga desa juga diwajibkan melakukan pencegahan hal-hal yang dimaksud ayat (1) pasal ini, baik yang dilakukan warga desa atau dari luar desa. (3) Tata cara pelarangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 (1) Barang siapa yang akan menikah, maka diwajibkan menanam pohon kayu umur panjang di lahan pribadi. (2) Pelaksanaan penanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan ketika membuat surat NA dan dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Ketua RT dan Kepala Dusun. (3) Syarat-syarat penanaman, jenis kayu, dan ketentuan lain diatur dalam keputusan desa. (4) Data laporan tersebut didokumentasikan untuk menjadi catatan jumlah pohon yang ditanam setiap tahun.
15
Pasal 6 (1) Orang tua anak yang baru lahir dianjurkan untuk menanam pohon kayu di lahan pribadi. (2) Tata cara penanaman dilakukan ketika meminta surat keterangan lahir dari Kepala desa. BAB III TENTANG CHAINSAW (SIMSO) DAN SENAPAN ANGIN Pasal 7 (1) Barang siapa di antara warga memiliki chainsaw (simso) maka harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan dari instansi berwenang. (2) Apabila chainsaw (simso) akan digunakan di wilayah desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. melampirkan surat-surat kepemilikan; b. pohon yang ditebang harus milik dan atau di lahan milik tetapi tidak boleh di sumber mata air dan di lahan kritis lainnya; c. harus mendapat surat ijin tebang dari Ketua RT, Kepala Dusun, dan Kepala Desa serta membayar retribusi. (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus dikontrol dahulu oleh petugas atau tim yang sudah dibentuk. (4) Bagi pemilik chainsaw (simso) dari luar desa, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (2) pasal ini, jika tidak memenuhi maka harus ditolak. Pasal 8 (1) Semua jenis senapan angin dilarang beroperasi di hutan-hutan wilayah desa Puncakbaru. (2) Seluruh warung-warung di wilayah desa Puncakbaru dilarang memperjualbelikan peluru senapan angin.
16
BAB IV SATUAN TUGAS Pasal 9 (1) Untuk melaksanakan pengamanan hutan, dibentuk satuan tugas khusus oleh desa. (2) Nama satuan tugas, personil dan jumlahnya serta jadwal tugasnya diatur oleh keputusan desa. (3) Satuan tugas dilantik dalam suatu acara khusus. Pasal 10 (1) Tugas dan kewajiban satuan tugas ini adalah : a. Melakukan patroli pengawasan hutan cagar alam dan hutan lindung desa; b. Melakukan pendataan sumber-sumber mata air yang ada di wilayah desa; c. Melakukan pendataan keanekaragaman hayati di hutan cagar alam dan hutan lindung desa sebagai salah satu asset desa; d. Membetulkan tapal batas sesuai dengan aturan pemerintah; e. Mengawasi penebangan pohon kayu di lahan pribadi; f. Mencatat semua pelanggaran yang ditemui di lapangan; g. Melakukan tugas lain yang berhubungan dengan Hutan dan kehutanan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas ini harus berkoordinasi dengan aparat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Pasal 11 (1) Satuan tugas berwenang: a. Melakukan penyuluhan kepada seluruh warga desa; b. Merampas atau menyita barang bukti pelanggaran; c. Melakukan penindakan terhadap siapa saja yang melanggar dan melimpahkannnya ke persidangan disertai catatan pelanggarannya; (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini sedapat mungkin tidak dengan 17
cara kekerasan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak pandang bulu. Pasal 12 (1) Satuan tugas dilengkapi dengan surat tugas, seragam, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. (2) Satuan tugas harus melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Desa dan tembusan kepada BPD. BAB V KEPERLUAN PRASARANA UMUM (1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 13 Untuk menunjang kebutuhan kayu pembangunan prasarana umum modal swadaya tata caranya diatur melalui musyawarah desa. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 12 ini minimal dihadiri Kepala Desa dan aparatnya, BPD, Ketua RT dan Kepala Dusun bersangkutan, BKSDA, dan lembaga lain yang ada di desa. Musyawarah harus memutuskan jumlah kayu yang dibutuhkan, lokasi dan jenis kayu yang akan dipergunakan, serta waktu pengambilan. Kayu yang akan dipergunakan tidak boleh menebang, tetapi kayu yang sudah roboh.
Pasal 14 (1) Pelaksana penggergajian kayu penunjang prasarana umum dilakukan oleh satuan tugas yang telah dibentuk. (2) Apabila kebutuhan kayu berasal dari hutan cagar alam, maka harus berkoordinasi dengan aparat BKSDA.
18
BAB VI SANKSI Pasal 15 (1) Barang siapa warga masyarakat yang melanggar peraturan desa ini maka dikenakan sanksi diajukan ke persidangan tingkat RT. (2) Apabila persidangan tingkat RT, permasalahan tidak selesai, maka dilanjutkan ke persidangan tingkat Dusun. (3) Apabila persidangan tingkat dusun permasalahan tidak selesai, maka dilanjutkan ke persidangan tingkat Desa. (4) Pada setiap persidangan harus dilampirkan Berita Acara Persidangan dan Surat Pernyataan di atas segel yang ditanggung pelanggar. (5) Setiap persidangan diumumkan kepada masyarakat luas. Pasal 16 (1) Apabila sampai persidangan tingkat desa permasalahan tidak selesai, maka akan dilimpahkan ke aparat yang berwenang (kepolisian dsb.) dan segala sesuatu akibatnya di luar tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan desa. (2) Setiap persidangan dipimpin oleh ketua tingkatannya masing-masing, dihadiri tokoh masyarakat yang ada, dan perwakilan BPD. (3) Setiap persidangan didokumentasikan untuk menjadi catatan pemerintah desa. BAB VII ATURAN PENUTUP Pasal 17 (1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini segala peraturan lain atau kesepakatan-kesepakatan lain di tingkat desa yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku. 19
(2) Hal-hal yang belum termasuk dalam peraturan desa ini akan diatur kemudian oleh keputusan desa. (3) Peraturan desa ini akan direvisi seperlunya apabila ada kekeliruan. (4) Peraturan desa ini berlaku 30 hari sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Puncakbaru Tanggal: Jam: Kepala Desa Puncakbaru, E. Sutisna Lembaran Desa Tahun 2003 Nomor ….. Sekretaris Desa Puncakbaru, E. Setiawan
20
LEMBAR PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DESA PUNCAKBARU No.
NAMA
TANDA TANGAN
JABATAN
1
Ade Rohmanuddin
Ketua
1
2
Dadam Rosadi
3
Sakin
4
H. U. Yunus
Anggota
4
5
Juanda
Anggota
5
6
Iri Saepudin
Anggota
6
7
M. Nasir
Anggota
7
8
Idik
Anggota
8
9
Hendar Wasri
Anggota
9
10
Suryana
Anggota
10
11
Kasman
Anggota
11
Wakil Ketua 2 1 Wakil Ketua 3 2
Puncakbaru, …….2003 Sekretaris Badan Perwakilan Desa (BPD) Puncakbaru, Sali Kasmana
21
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN CIDAUN DESA MEKARJAYA Jl. Perintis No. 4 Mekarjaya – Cidaun 43275 PERATURAN DESA MEKARJAYA NOMOR: 01/Perdes-MJ/IV/2003 Tentang PERAN SERTA WARGA DESA DALAM MENJAGA DAN MEMELIHARA HUTAN DENGAN RAHMAT ALLAH SWT, KEPALA DESA MEKARJAYA: Menimbang: a. Bahwa hutan adalah amanat Allah SWT yang menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana serta bertanggung-gugat; b. Bahwa desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten; c. Bahwa menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bab X, masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan, perusakan dan lain-lain; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, serta untuk 22
mengatur partisipasi warga desa maka perlu ditetapkan peraturan desa tentang Peran Serta Warga Desa dalam Menjaga dan Memelihara Hutan. Mengingat: 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60). 2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167). 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49). 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68). 5. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 60). 6. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142). 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat. Memperhatikan: Musyawarah Desa Mekarjaya tanggal 29 Maret 2003 yang membahas tentang penyusunan Peraturan Desa Mekarjaya 23
Dengan peresetujuan BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DESA MEKARJAYA MEMUTUSKAN Menetapkan: Peraturan Desa Mekarjaya tentang Peran Serta Warga Desa dalam Menjaga dan Memelihara Hutan BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan : a. Desa adalah desa Mekarjaya; b. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mekarjaya; c. BPD adalah Badan Perwakilan Desa Mekarjaya; d. Warga masyarakat adalah warga masyarakat yang berada di wilayah desa Mekarjaya baik penduduk tetap maupun pendatang; e. Hutan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain; f. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, dan kawasan hutan yang diselenggarakan secara terpadu; g. Hutan cagar alam adalah hutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan hutan pelestarian, dalam hal ini Cagar Alam Gunung Simpang; h. Hutan lindung desa adalah hutan yang menjadi hak milik desa mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir dan sebagainya. 24
Bagian Kedua Azas dan Tujuan Pasal 2 (1) Azas peraturan desa tentang hutan dan kehutanan ini adalah sebagaimana azas pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu manfaat yang lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. (2) Tujuannya adalah: a. Untuk menampung peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara hutan dan kehutanan; b. Untuk menyelesaikan persengketaan yang ada di masyarakat; c. Untuk meningkatkan kesejahateraan masyarakat desa; d. Untuk mewujudkan peran pemerintahan desa di masyarakat. (3) Tata cara mencapai tujuan akan dirumuskan dalam program kerja melalui keputusan desa. BAB II TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 3 (1) Seluruh warga masyarakat diwajibkan: a. Menjaga dan memelihara kelestarian hutan cagar alam dan hutan lindung desa; b. Menjaga dan memelihara kelestarian sumber mata air dan daerah resapan air sekitarnya; c. Menghijaukan kembali lahan-lahan kritis yang sudah gundul seperti tebing-tebing, pinggirpinggir jalan, sekitar sumber-sumber mata air dan sebagainya; d. Menanam pohon kayu jenis apa saja minimal 2 pohon dalam setahun di lahan pribadi. (2) Tata cara penghijauan di lahan-lahan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) butir c pasal ini 25
diatur oleh pemerintah desa setelah musyawarah dengan BPD. Pasal 4 (1) Seluruh warga masyarakat dilarang : a. Menebang pohon di hutan cagar alam dan hutan lindung desa; b. Menebang pohon dan menggarap lahan di sekitar sumber-sumber mata air walaupun di lahan milik pribadi; c. Menggarap lahan di hutan cagar alam dan hutan lindung desa untuk pertanian, pemukiman, dan kegiatan lainnya yang akan merubah fungsi hutan; d. Berburu dan memperjualbelikan binatang atau satwa yang dilindungi dengan cara apapun; e. Menggembalakan hewan peliharaan di lahanlahan bukan miliknya. (2) Seluruh warga desa juga diwajibkan melakukan pencegahan hal-hal yang dimaksud ayat (1) pasal ini, baik yang dilakukan warga desa atau dari luar desa. (3) Tata cara pelarangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 (1) Barang siapa yang akan menikah, maka diwajibkan menanam pohon kayu umur panjang di lahan pribadi. (2) Pelaksanaan penanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan ketika membuat surat NA dan dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Ketua RT dan Kepala Dusun. (3) Syarat-syarat penanaman, jenis kayu, dan ketentuan lain diatur dalam keputusan desa. (4) Data laporan tersebut didokumentasikan untuk menjadi catatan jumlah pohon yang ditanam setiap tahun.
26
Pasal 6 (1) Orang tua anak yang baru lahir dianjurkan untuk menanam pohon kayu di lahan pribadi. (2) Tata cara penanaman dilakukan ketika meminta surat keterangan lahir dari Kepala desa. BAB III TENTANG CHAINSAW (SIMSO) DAN SENAPAN ANGIN Pasal 7 (1) Barang siapa di antara warga memiliki chainsaw (simso) maka harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan dari instansi berwenang. (2) Apabila chainsaw (simso) akan digunakan di wilayah desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. melampirkan surat-surat kepemilikan; b. pohon yang ditebang harus milik dan atau di lahan milik tetapi tidak boleh di sumber mata air dan di lahan kritis lainnya; c. harus mendapat surat ijin tebang dari Ketua RT, Kepala Dusun, dan Kepala Desa serta membayar retribusi. (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus dikontrol dahulu oleh petugas atau tim yang sudah dibentuk. (4) Bagi pemilik chainsaw (simso) dari luar desa, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (2) pasal ini, jika tidak memenuhi maka harus ditolak. Pasal 8 (1) Semua jenis senapan angin dilarang beroperasi di hutan-hutan wilayah desa Mekarjaya. (2) Seluruh warung-warung di wilayah desa Mekarjaya dilarang memperjualbelikan peluru senapan angin.
27
BAB IV SATUAN TUGAS Pasal 9 (1) Untuk melaksanakan pengamanan hutan, dibentuk satuan tugas khusus oleh desa. (2) Nama satuan tugas, personil dan jumlahnya serta jadwal tugasnya diatur oleh keputusan desa. (3) Satuan tugas dilantik dalam suatu acara khusus. Pasal 10 (1) Tugas dan kewajiban satuan tugas ini adalah: a. Melakukan patroli pengawasan hutan cagar alam dan hutan lindung desa; b. Melakukan pendataan sumber-sumber mata air yang ada di wilayah desa; c. Melakukan pendataan keanekaragaman hayati di hutan cagar alam dan hutan lindung desa sebagai salah satu asset desa; d. Membetulkan tapal batas sesuai dengan aturan pemerintah; e. Mengawasi penebangan pohon kayu di lahan pribadi; f. Mencatat semua pelanggaran yang ditemui di lapangan; g. Melakukan tugas lain yang berhubungan dengan Hutan dan kehutanan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas ini harus berkoordinasi dengan aparat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Pasal 11 (1) Satuan tugas berwenang: a. Melakukan penyuluhan kepada seluruh warga desa; b. Merampas atau menyita barang bukti pelanggaran; c. Melakukan penindakan terhadap siapa saja yang melanggar dan melimpahkannnya ke persidangan disertai catatan pelanggarannya; 28
(2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini sedapat mungkin tidak dengan cara kekerasan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak pandang bulu. Pasal 12 (1) Satuan tugas dilengkapi dengan surat tugas, seragam, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. (2) Satuan tugas harus melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Desa dan tembusan kepada BPD. BAB V KEPERLUAN PRASARANA UMUM Pasal 13 (1) Untuk menunjang kebutuhan kayu pembangunan prasarana umum modal swadaya tata caranya diatur melalui musyawarah desa. (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 12 ini minimal dihadiri Kepala Desa dan aparatnya, BPD, Ketua RT dan Kepala Dusun bersangkutan, BKSDA, dan lembaga lain yang ada di desa. (3) Musyawarah harus memutuskan jumlah kayu yang dibutuhkan, lokasi dan jenis kayu yang akan dipergunakan, serta waktu pengambilan. (4) Kayu yang akan dipergunakan tidak boleh menebang, tetapi kayu yang sudah roboh. Pasal 14 (1) Pelaksana penggergajian kayu penunjang prasarana umum dilakukan oleh satuan tugas yang telah dibentuk. (2) Apabila kebutuhan kayu berasal dari hutan cagar alam, maka harus berkoordinasi dengan aparat BKSDA.
29
BAB VI SANKSI Pasal 15 (1) Barang siapa warga masyarakat yang melanggar peraturan desa ini maka dikenakan sanksi diajukan ke persidangan tingkat RT. (2) Apabila persidangan tingkat RT, permasalahan tidak selesai, maka dilanjutkan ke persidangan tingkat Dusun. (3) Apabila persidangan tingkat dusun permasalahan tidak selesai, maka dilanjutkan ke persidangan tingkat Desa. (4) Pada setiap persidangan harus dilampirkan Berita Acara Persidangan dan Surat Pernyataan di atas segel yang ditanggung pelanggar. (5) Setiap persidangan diumumkan kepada masyarakat luas. Pasal 16 (1) Apabila sampai persidangan tingkat desa permasalahan tidak selesai, maka akan dilimpahkan ke aparat yang berwenang (kepolisian dsb.) dan segala sesuatu akibatnya di luar tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan desa. (2) Setiap persidangan dipimpin oleh ketua tingkatannya masing-masing, dihadiri tokoh masyarakat yang ada, dan perwakilan BPD. (3) Setiap persidangan didokumentasikan untuk menjadi catatan pemerintah desa. BAB VII ATURAN PENUTUP Pasal 17 (1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini segala peraturan lain atau kesepakatan-kesepakatan lain di tingkat desa yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku. 30
(2) Hal-hal yang belum termasuk dalam peraturan desa ini akan diatur kemudian oleh keputusan desa. (3) Peraturan desa ini akan direvisi seperlunya apabila ada kekeliruan. (4) Peraturan desa ini berlaku 30 hari sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Mekarjaya Tanggal: Jam: Kepala Desa Mekarjaya, Ahi Setia Permana
Lembaran Desa Tahun 2003 Nomor ….. Sekretaris Desa Mekarjaya, Iing Suherlan
31
LEMBAR PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DESA MEKARJAYA No.
NAMA
TANDA TANGAN
JABATAN
1
Sapdi Supriadi
2
Ismawati Ningrum
Wakil Ketua 1 2
3
Sapei
Wakil Ketua 2 3
4
Rohidin
Anggota
4
5
Enab
Anggota
5
6
Kahman
Anggota
6
7
Dudu
Anggota
7
8
Tarmana
Anggota
8
9
Dikri
Anggota
9
10
Harun
Anggota
10
11
Somantri
Anggota
11
12
Nuryaman
Anggota
12
13
Sukandi
Anggota
13
Mekarjaya,
Ketua
1
2003
Sekretaris Badan Perwakilan Desa (BPD) Mekarjaya, Daud Hermanto
32
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN CIDAUN DESA GELARPAWITAN Jl. Panuusan No. Gelarpawitan – Cidaun 43275 PERATURAN DESA GELARPAWITAN NOMOR: 01/Perdes-GP/IV/2003 Tentang PARTISIPASI WARGA DESA DALAM PELESTARIAN HUTAN DENGAN RAHMAT ALLAH SWT, KEPALA DESA GELARPAWITAN: Menimbang: a. Bahwa hutan adalah amanat Allah SWT yang menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana serta bertanggung-gugat; b. Bahwa desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten; c. Bahwa menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bab X, masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan, perusakan dan lain-lain; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, serta untuk 33
mengatur partisipasi warga desa maka perlu ditetapkan peraturan desa tentang Partisipasi Warga Desa dalam Pelestarian Hutan. Mengingat: 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60). 2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167). 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49). 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68). 5. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 60). 6. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142). 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat. Memperhatikan: Musyawarah Desa Gelarpawitan tanggal 8 April 2003 yang membahas tentang penyusunan Peraturan Desa Gelarpawitan
34
Dengan persetujuan BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DESA GELARPAWITAN MEMUTUSKAN Menetapkan: Peraturan Desa Gelarpawitan tentang Partisipasi Warga Desa dalam Pelestarian Hutan BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan : a. Desa adalah desa Gelarpawitan; b. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gelarpawitan; c. BPD adalah Badan Perwakilan Desa Gelarpawitan; d. Warga masyarakat adalah warga masyarakat yang berada di wilayah desa Gelarpawitan baik penduduk tetap maupun pendatang; e. Hutan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain; f. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, dan kawasan hutan yang diselenggarakan secara terpadu; g. Hutan cagar alam adalah hutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan hutan pelestarian, dalam hal ini Cagar Alam Gunung Simpang; h. Hutan lindung desa adalah hutan yang menjadi hak milik desa mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan 35
untuk mengatur tata air, mencegah banjir dan sebagainya. Bagian Kedua Azas dan Tujuan Pasal 2 (1) Azas peraturan desa tentang hutan dan kehutanan ini adalah sebagaimana azas pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu manfaat yang lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. (2) Tujuannya adalah : a. Untuk menampung peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara hutan dan kehutanan; b. Untuk menyelesaikan persengketaan yang ada di masyarakat; c. Untuk meningkatkan kesejahateraan masyarakat desa; d. Untuk mewujudkan peran pemerintahan desa di masyarakat. (3) Tata cara mencapai tujuan akan dirumuskan dalam program kerja melalui keputusan desa. BAB II TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 3 (1) Seluruh warga masyarakat diwajibkan : a. Menjaga dan memelihara kelestarian hutan cagar alam dan hutan lindung desa; b. Menjaga dan memelihara kelestarian sumber mata air dan daerah resapan air sekitarnya; c. Menghijaukan kembali lahan-lahan kritis yang sudah gundul seperti tebing-tebing, pinggirpinggir jalan, sekitar sumber-sumber mata air dan sebagainya; 36
d. Menanam pohon kayu jenis apa saja minimal 2 pohon dalam setahun di lahan pribadi dan di tanah batas. (2) Tata cara penghijauan di lahan-lahan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) butir c pasal ini diatur oleh pemerintah desa setelah musyawarah dengan BPD. Pasal 4 (1) Seluruh warga masyarakat dilarang: a. Menebang pohon di hutan cagar alam dan hutan lindung desa;Menebang pohon dan menggarap b. lahan di sekitar sumber-sumber mata air walaupun di lahan milik pribadi; c. Menggarap lahan di hutan cagar alam dan hutan lindung desa untuk pertanian, pemukiman, dan kegiatan lainnya yang akan merubah fungsi hutan; d. Berburu dan memperjualbelikan binatang atau satwa yang dilindungi dengan cara apapun; e. Menangkap ikan dengan cara meracun dan stroom; f. Menggembalakan hewan peliharaan di lahanlahan bukan miliknya. (2) Seluruh warga desa juga diwajibkan melakukan pencegahan hal-hal yang dimaksud ayat (1) pasal ini, baik yang dilakukan warga desa atau dari luar desa. (3) Tata cara pelarangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 (1) Barang siapa yang akan menikah, maka diwajibkan menanam pohon kayu umur panjang di lahan pribadi. (2) Pelaksanaan penanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan ketika membuat surat NA dan dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Ketua RT dan Kepala Dusun. 37
(3) Syarat-syarat penanaman, jenis kayu, dan ketentuan lain diatur dalam keputusan desa. (4) Data laporan tersebut didokumentasikan untuk menjadi catatan jumlah pohon yang ditanam setiap tahun. Pasal 6 (1) Orang tua anak yang baru lahir dianjurkan untuk menanam pohon kayu di lahan pribadi. (2) Tata cara penanaman dilakukan ketika meminta surat keterangan lahir dari Kepala desa. BAB III TENTANG CHAINSAW (SIMSO) DAN SENAPAN ANGIN Pasal 7 (1) Barang siapa di antara warga memiliki chainsaw (simso) maka harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan dari instansi berwenang. (2) Apabila chainsaw (simso) akan digunakan di wilayah desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. melampirkan surat-surat kepemilikan; b. pohon yang ditebang harus milik dan atau di lahan milik tetapi tidak boleh di sumber mata air dan di lahan kritis lainnya; c. harus mendapat surat ijin tebang dari Ketua RT, Kepala Dusun, dan Kepala Desa serta membayar retribusi. (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus dikontrol dahulu oleh petugas atau tim yang sudah dibentuk. (4) Bagi pemilik chainsaw (simso) dari luar desa, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (2) pasal ini, jika tidak memenuhi maka harus ditolak. Pasal 8 (1) Semua jenis senapan angin dilarang beroperasi di hutan-hutan wilayah desa Gelarpawitan. 38
(2) Seluruh warung-warung di wilayah desa Gelarpawitan dilarang memperjualbelikan peluru senapan angin. BAB IV SATUAN TUGAS Pasal 9 (1) Untuk melaksanakan pengamanan hutan, dibentuk satuan tugas khusus oleh desa. (2) Nama satuan tugas, personil dan jumlahnya serta jadwal tugasnya diatur oleh keputusan desa. (3) Satuan tugas dilantik dalam suatu acara khusus. Pasal 10 (1) Tugas dan kewajiban satuan tugas ini adalah: a. Melakukan patroli pengawasan hutan cagar alam dan hutan lindung desa; b. Melakukan pendataan sumber-sumber mata air yang ada di wilayah desa; c. Melakukan pendataan keanekaragaman hayati di hutan cagar alam dan hutan lindung desa sebagai salah satu asset desa; d. Membetulkan tapal batas sesuai dengan aturan pemerintah; e. Mengawasi penebangan pohon kayu di lahan pribadi; f. Mencatat semua pelanggaran yang ditemui di lapangan; g. Melakukan tugas lain yang berhubungan dengan Hutan dan kehutanan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas ini harus berkoordinasi dengan aparat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Pasal 11 (1) Satuan tugas berwenang: a. Melakukan penyuluhan warga desa;
kepada
seluruh
39
b. Merampas atau menyita barang bukti pelanggaran; c. Melakukan penindakan terhadap siapa saja yang melanggar dan melimpahkannnya ke persidangan disertai catatan pelanggarannya; (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini sedapat mungkin tidak dengan cara kekerasan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak pandang bulu. Pasal 12 (1) Satuan tugas dilengkapi dengan surat tugas, seragam, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. (2) Satuan tugas harus melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Desa dan tembusan kepada BPD. BAB V KEPERLUAN PRASARANA UMUM Pasal 13 (1) Untuk menunjang kebutuhan kayu pembangunan prasarana umum modal swadaya tata caranya diatur melalui musyawarah desa. (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 12 ini minimal dihadiri Kepala Desa dan aparatnya, BPD, Ketua RT dan Kepala Dusun bersangkutan, BKSDA, dan lembaga lain yang ada di desa. (3) Musyawarah harus memutuskan jumlah kayu yang dibutuhkan, lokasi dan jenis kayu yang akan dipergunakan, serta waktu pengambilan. (4) Kayu yang akan dipergunakan tidak boleh menebang, tetapi kayu yang sudah roboh. Pasal 14 (1) Pelaksana penggergajian kayu penunjang prasarana umum dilakukan oleh satuan tugas yang telah dibentuk. 40
(2) Apabila kebutuhan kayu berasal dari hutan cagar alam, maka harus berkoordinasi dengan aparat BKSDA. BAB VI SANKSI Pasal 15 (1) Barang siapa warga masyarakat yang melanggar peraturan desa ini maka dikenakan sanksi diajukan ke persidangan tingkat RT. (2) Apabila persidangan tingkat RT, permasalahan tidak selesai, maka dilanjutkan ke persidangan tingkat Dusun. (3) Apabila persidangan tingkat dusun permasalahan tidak selesai, maka dilanjutkan ke persidangan tingkat Desa. (4) Pada setiap persidangan harus dilampirkan Berita Acara Persidangan dan Surat Pernyataan di atas segel yang ditanggung pelanggar. (5) Setiap persidangan diumumkan kepada masyarakat luas. Pasal 16 (1) Apabila sampai persidangan tingkat desa permasalahan tidak selesai, maka akan dilimpahkan ke aparat yang berwenang (kepolisian dsb.) dan segala sesuatu akibatnya di luar tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan desa. (2) Setiap persidangan dipimpin oleh ketua tingkatannya masing-masing, dihadiri tokoh masyarakat yang ada, dan perwakilan BPD. (3) Setiap persidangan didokumentasikan untuk menjadi catatan pemerintah desa.
41
BAB VII ATURAN PENUTUP Pasal 17 (1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini segala peraturan lain atau kesepakatan-kesepakatan lain di tingkat desa yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum termasuk dalam peraturan desa ini akan diatur kemudian oleh keputusan desa. (3) Peraturan desa ini akan direvisi seperlunya apabila ada kekeliruan. (4) Peraturan desa ini berlaku 30 hari sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Gelarpawitan Tanggal : Jam: Kepala Desa Gelarpawitan, Dikriyana S Lembaran Desa Tahun 2003 Nomor ….. Sekretaris Desa Gelarpawitan, Momon Rohiman
42
LEMBAR PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DESA GELARPAWITAN No.
NAMA
1
Sahri Somantri
2
Warjah Wardiana
3
TANDA TANGAN
JABATAN Ketua
1
Wakil Ketua 2 1 Wakil Ketua 3 Entang Rohandi 2
4
Sodikin
Anggota
4
5
Elan Sobandi
Anggota
5
6
Usin Rosidin
Anggota
6
7
Sudirjo
Anggota
7
8
Tatang Karsim
Anggota
8
9
Anung Sobari
Anggota
9
10
Nandang
Anggota
10
11
Nanda Ruskanda
Anggota
11
12
D. Warso
Anggota
12
13
Mamat Rahmat
Anggota
13
Gelarpawitan, 2003 Sekretaris Badan Perwakilan Desa (BPD) Gelarpawitan,
43
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN CIDAUN DESA NEGLASARI Jl. Negla No. Neglasari – Cidaun 43275 PERATURAN DESA NEGLASARI NOMOR: 04/Perdes-NS/IV/2003 Tentang PERAN SERTA MASYARAKAT DESA DALAM MENJAGA DAN MEMELIHARA HUTAN DENGAN RAHMAT ALLAH SWT, KEPALA DESA NEGLASARI: Menimbang: a. Bahwa hutan adalah amanat Allah SWT, sebagai penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana serta bertanggung-gugat, sebagaimana dimaksud UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; b. Bahwa desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten; c. Bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan, perusakan dan lain-lain, sebagaimana menurut Bab X, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, serta untuk 44
mengatur peran serta warga desa maka perlu ditetapkan peraturan desa tentang peran serta masyarakat desa dalam menjaga dan memelihara hutan. Mengingat: 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60). 2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167). 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49). 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68). 5. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 60). 6. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142). 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat. Memperhatikan: Musyawarah Desa Neglasari tanggal 5 April 2003 yang membahas tentang penyusunan Peraturan Desa Neglasari 45
Dengan persetujuan BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DESA NEGLASARI MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Desa Neglasari tentang Peran Serta Masyarakat Desa Dalam Menjaga dan Memelihara Hutan BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan: a. Desa adalah desa Neglasari; b. Kepala Desa adalah Kepala Desa Neglasari; c. BPD adalah Badan Perwakilan Desa Neglasari; d. Warga masyarakat adalah warga masyarakat yang berada di wilayah desa Neglasari baik penduduk tetap maupun pendatang; e. Hutan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain; f. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, dan kawasan hutan yang diselenggarakan secara terpadu; g. Hutan cagar alam adalah hutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan hutan pelestarian, dalam hal ini Cagar Alam Gunung Simpang; h. Hutan lindung desa adalah hutan yang menjadi hak milik desa mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan 46
untuk mengatur tata air, mencegah banjir dan sebagainya. Bagian Kedua Azas dan Tujuan Pasal 2 (1) Azas peraturan desa tentang hutan dan kehutanan ini adalah sebagaimana azas pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu manfaat yang lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. (2) Tujuannya adalah: a. Untuk menampung peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara hutan dan kehutanan; b. Untuk menyelamatkan hutan yang ada di wilayah desa, baik hutan cagar alam maupun hutan lindung desa; c. Untuk menyelesaikan persengketaan yang ada di masyarakat; d. Untuk meningkatkan kesejahateraan masyarakat desa dengan terpenuhi kebutuhan sehari-hari seperti air dan sebagainya; e. Untuk mewujudkan peran pemerintahan desa di masyarakat. (3) Tata cara mencapai tujuan akan dirumuskan dalam program kerja melalui keputusan desa.
BAB II TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 3 (1) Seluruh warga masyarakat diwajibkan: a. Menjaga dan memelihara kelestarian hutan cagar alam dan hutan lindung desa; b. Menjaga dan memelihara kelestarian sumber mata air dan daerah resapan air sekitarnya; 47
c.
Menghijaukan kembali lahan-lahan kritis yang sudah gundul seperti tebing-tebing, pinggirpinggir jalan, sekitar sumber-sumber mata air dan sebagainya; d. Menanam pohon kayu jenis apa saja minimal 2 pohon dalam setahun di lahan pribadi; e. Menata batas tanah milik dengan lahan umum seperti kuburan dan sebagainya. (2) Tata cara penghijauan di lahan-lahan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) butir c pasal ini diatur oleh pemerintah desa setelah musyawarah dengan BPD. Pasal 4 (1) Seluruh warga masyarakat dilarang: a. Menebang pohon di hutan cagar alam dan hutan lindung desa; b. Menebang pohon dan menggarap lahan di sekitar sumber-sumber mata air walaupun di lahan milik pribadi; c. Menggarap lahan di hutan cagar alam dan hutan lindung desa untuk pertanian, pemukiman, dan kegiatan lainnya yang akan merubah fungsi hutan; d. Berburu dan memperjualbelikan binatang atau satwa yang dilindungi dengan cara apapun; e. Menggembalakan hewan peliharaan di lahanlahan bukan miliknya. (2) Seluruh warga desa juga diwajibkan melakukan pencegahan hal-hal yang dimaksud ayat (1) pasal ini, baik yang dilakukan warga desa atau warga dari luar desa. (3) Tata cara pelarangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 (1) Barang siapa yang akan menikah, maka diwajibkan menanam pohon kayu umur panjang di lahan pribadi. 48
(2) Pelaksanaan penanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan ketika membuat surat NA dan dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Ketua RT dan Kepala Dusun. (3) Syarat-syarat penanaman, jenis kayu, dan ketentuan lain diatur dalam keputusan desa. (4) Data laporan tersebut didokumentasikan untuk menjadi catatan jumlah pohon yang ditanam setiap tahun. Pasal 6 (1) Orang tua anak yang baru lahir dianjurkan untuk menanam pohon kayu di lahan pribadi. (2) Tata cara penanaman dilakukan ketika meminta surat keterangan lahir dari Kepala desa. BAB III TENTANG CHAINSAW (SIMSO) DAN SENAPAN ANGIN Pasal 7 (1) Barang siapa di antara warga memiliki chainsaw (simso) maka harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan dari instansi berwenang. (2) Apabila chainsaw (simso) akan digunakan di wilayah desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. melampirkan surat-surat kepemilikan; b. pohon yang ditebang harus milik dan atau di lahan milik tetapi tidak boleh di sumber mata air dan di lahan kritis lainnya; c. harus mendapat surat ijin tebang dari Ketua RT, Kepala Dusun, dan Kepala Desa serta membayar retribusi. (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus dikontrol dahulu oleh petugas atau tim yang sudah dibentuk. (4) Bagi pemilik chainsaw (simso) dari luar desa, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana 49
ayat (2) pasal ini, jika tidak memenuhi maka harus ditolak. Pasal 8 (1) Semua jenis senapan angin dilarang beroperasi di hutan-hutan wilayah desa Neglasari. (2) Seluruh warung-warung di wilayah desa Neglasari dilarang memperjualbelikan peluru senapan angin. BAB IV SATUAN TUGAS Pasal 9 (1) Untuk melaksanakan pengamanan hutan, dibentuk satuan tugas khusus oleh desa. (2) Nama satuan tugas, personil dan jumlahnya serta jadwal tugasnya diatur oleh keputusan desa. (3) Satuan tugas dilantik dalam suatu acara khusus. Pasal 10 (1) Tugas dan kewajiban satuan tugas ini adalah : a. Melakukan patroli pengawasan hutan cagar alam dan hutan lindung desa; b. Melakukan pendataan sumber-sumber mata air yang ada di wilayah desa; c. Melakukan pendataan keanekaragaman hayati di hutan cagar alam dan hutan lindung desa sebagai salah satu asset desa; d. Membetulkan tapal batas sesuai dengan aturan pemerintah; e. Mengawasi penebangan pohon kayu di lahan pribadi; f. Mencatat semua pelanggaran yang ditemui di lapangan; g. Melakukan tugas lain yang berhubungan dengan Hutan dan kehutanan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas ini harus berkoordinasi dengan aparat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). 50
Pasal 11 (1) Satuan tugas berwenang: a. Melakukan penyuluhan kepada seluruh warga desa; b. Merampas atau menyita barang bukti pelanggaran; c. Melakukan penindakan terhadap siapa saja yang melanggar dan melimpahkannnya ke persidangan disertai catatan pelanggarannya; (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini sedapat mungkin tidak dengan cara kekerasan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak pandang bulu. Pasal 12 (1) Satuan tugas dilengkapi dengan surat tugas, seragam, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. (2) Satuan tugas harus melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Desa dan tembusan kepada BPD. BAB V KEPERLUAN PRASARANA UMUM Pasal 13 (1) Untuk menunjang kebutuhan kayu pembangunan prasarana umum modal swadaya tata caranya diatur melalui musyawarah desa. (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 12 ini minimal dihadiri Kepala Desa dan aparatnya, BPD, Ketua RT dan Kepala Dusun bersangkutan, BKSDA, dan lembaga lain yang ada di desa. (3) Musyawarah harus memutuskan jumlah kayu yang dibutuhkan, lokasi dan jenis kayu yang akan dipergunakan, serta waktu pengambilan. (4) Kayu yang akan dipergunakan tidak boleh menebang, tetapi kayu yang sudah roboh. (5) Pasal 14 51
(1) Pelaksana penggergajian kayu penunjang prasarana umum dilakukan oleh satuan tugas yang telah dibentuk. (2) Apabila kebutuhan kayu berasal dari hutan cagar alam, maka harus berkoordinasi dengan aparat BKSDA. BAB VI SANKSI Pasal 15 (1) Barang siapa warga masyarakat yang melanggar peraturan desa ini maka dikenakan sanksi diajukan ke persidangan tingkat RT. (2) Apabila persidangan tingkat RT, permasalahan tidak selesai, maka dilanjutkan ke persidangan tingkat Dusun. (3) Apabila persidangan tingkat dusun permasalahan tidak selesai, maka dilanjutkan ke persidangan tingkat Desa. (4) Pada setiap persidangan harus dilampirkan Berita Acara Persidangan dan Surat Pernyataan di atas segel yang ditanggung pelanggar. (5) Setiap persidangan diumumkan kepada masyarakat luas. Pasal 16 (1) Apabila sampai persidangan tingkat desa permasalahan tidak selesai, maka akan dilimpahkan ke aparat yang berwenang (kepolisian dsb.) dan segala sesuatu akibatnya di luar tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan desa. (2) Setiap persidangan dipimpin oleh ketua tingkatannya masing-masing, dihadiri tokoh masyarakat yang ada, dan perwakilan BPD. (3) Setiap persidangan didokumentasikan untuk menjadi catatan pemerintah desa.
52
BAB VII ATURAN PENUTUP Pasal 17 (1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini segala peraturan lain atau kesepakatan-kesepakatan lain di tingkat desa yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum termasuk dalam peraturan desa ini akan diatur kemudian oleh keputusan desa. (3) Peraturan desa ini akan direvisi seperlunya apabila ada kekeliruan. (4) Peraturan desa ini berlaku 30 hari sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Neglasari Tanggal: Jam: Kepala Desa Neglasari, Kuyun Sapyudin Lembaran Desa Tahun 2003 Nomor ….. Sekretaris Desa Neglasari, Solih HP.
53
LEMBAR PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DESA NEGLASARI No.
NAMA
TANDA TANGAN
JABATAN
1
Rodiawan
Ketua
1
2
A. Muttaqin
Wakil Ketua 1 2
3
Tarsa
Wakil Ketua 2 3
4
Herman
Anggota
4
5
Apri
Anggota
5
6
Dedi Isnawan
Anggota
6
7
Nunu Hidayat
Anggota
7
8
Sajidin AP.
Anggota
8
9
Agus Hardiat
Anggota
9
10 Sutardi
Anggota
10
11 A y i b
Anggota
11
12 A h i m
Anggota
12
13 Ade Sumarna
Anggota
13
Neglasari, April 2003 Sekretaris Badan Perwakilan Desa (BPD) Neglasari,
54
