DASAR HUKUM UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994
PP No. 46 Tahun 2000
KMK No. 201/KMK.04/2000
KEP-251/PJ.6/2000
811
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) ADALAH
PAJAK KEBENDAAN ATAS BUMI DAN/ATAU BANGUNAN
DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK
ORANG PRIBADI ATAU BADAN SECARA NYATA: • MEMPUNYAI HAK DAN/ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BUMI, DAN/ATAU • MEMILIKI, MENGUASAI, DAN/ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BANGUNAN 812
Objek PAJAK Pasal 2 ayat (1)
BUMI
BANGUNAN
ADALAH :
ADALAH :
PERMUKAAN BUMI YG MELIPUTI TANAH DAN PERAIRAN PEDALAMAN SERTA LAUT WILAYAH INDONESIA, DAN TUBUH BUMI YG ADA DIBAWAHNYA Pasal 1 angka 1
KONSTRUKSI TEKNIK YG DITANAM ATAU DILEKATKAN SECARA TETAP PADA TANAH DAN/ATAU PERAIRAN Pasal 1 angka 2
813
Objek PAJAK Pasal 2 ayat (1)
BANGUNAN TERMASUK DALAM PENGERTIAN BANGUNAN ADALAH (Penjelasan Pasal 1 angka 2) : ¾Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; ¾Jalan tol; ¾Kolam renang; ¾Pagar mewah; ¾Tempat olah raga; ¾Galangan kapal, dermaga; ¾Taman mewah; ¾Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; ¾Fasilitas lain yang memberikan manfaat.
814
FAKTOR YANG MENENTUKAN KLASIFIKASI Objek PAJAK Pasal 2 ayat (2)
BUMI/TANAH
BANGUNAN
- Letak - Peruntukan - Pemanfaatan - Kondisi lingkungan - Dan lain-lain
- Bahan bangunan - Rekayasa - Letak - Kondisi lingkungan - Dan lain-lain
815
Objek PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PBB Pasal 3 ayat (1)
ADALAH Objek PAJAK YANG :
§ Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; § Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; § Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; § Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; § Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 816
OBJEK PAJAK YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pasal 3 Ayat (2)
PENGENAAN PAJAKNYA DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
817
SUBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1)
ORANG ATAU BADAN
Memperoleh manfaat atas bangunan
Memperoleh manfaat atas bumi
Memiliki, menguasai bangunan
Mempunyai suatu hak atas bumi Pasal 4 ayat (2)
SUBJEK PAJAK
Dikenakan kewajiban membayar pajak 818
WAJIB PAJAK
SUBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (3)
Dirjen Dirjen Pajak Pajak menetapkan menetapkan Subjek Subjek Pajak Pajak
Objek Objek Pajak Pajak yang yang belum belum jelas jelas Wajib Wajib Pajaknya Pajaknya
819
NILAI JUAL Objek PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) Pasal 3 Ayat (3)
NJOPTKP
Setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,00
Per Wajib Pajak; Diberikan untuk bumi dan/atau bangunan; Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek pajak yang nilainya terbesar.
820
DASAR PENGENAAN Pasal 6 Ayat (1), (2)
NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)
Adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar
Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui : - perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis;atau - nilai perolehan baru; atau - Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya 821
PENENTUAN NJOP PENILAIAN PENILAIAN Objek Objek PBB PBB
PENDEKATAN PENILAIAN Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) Pendekatan Biaya (Cost Approach) Pendekatan Pendapatan (Income Approach) CARA PENILAIAN Penilaian Massal Penilaian Individual
822
PENDEKATAN PENILAIAN
Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) ; NJOP dihitung dengan cara membandingkan Objek pajak yang sejenis dengan Objek lain yang telah diketahui harga pasarnya. ; Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan.
Pendekatan Biaya (Cost Approach) ; Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan phisiknya.
Pendekatan Pendapatan (Income Approach) ; Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut ; Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan
823
CARA PENILAIAN Penilaian Massal (Mass Appraissal) NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Ratarata (NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT). NJOP bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dikurangi penyusutan phisik. Perhitungan penilaian massal dilakukan dengan menggunakan program komputer (Computer Assisted Valuation / CAV).
Penilaian Individual (Individual Appraissal) Diterapkan untuk Objek tertentu yang bernilai tinggi atau keberadaannya mempunyai sifat khusus, antara lain : Jalan tol Pelabuhan laut/sungai/udara Lapangan golf Industri semen/pupuk PLTA, PLTU, PLTG Pertambangan Tempat rekreasi Dan lain-lain sejenisnya Objek pajak tertentu, seperti rumah mewah, pompa bensin, jalan tol, lap. golf, Objek rekreasi, usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 824
DASAR PENGHITUNGAN Pasal 6 ayat (3) dan (4)
NILAI NILAI JUAL JUAL KENA KENA PAJAK PAJAK
SERENDAH-RENDAHNYA 20 % DAN SETINGGI-TINGGINYA 100 %
PERSENTASE NJKP DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
825
PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK (PP No. 46 TAHUN 2000)
NILAI NILAI JUAL JUAL KENA KENA PAJAK PAJAK
1. 1.OBJEK OBJEKPAJAK PAJAKPERKEBUNAN PERKEBUNAN 2. OBJEK PAJAK KEHUTANAN 2. OBJEK PAJAK KEHUTANAN 3. 3.OBJEK OBJEKPAJAK PAJAKLAINNYA LAINNYAYANG YANG NJOP-NYA LEBIH DARI NJOP-NYA LEBIH DARI Rp.1.000.000.000,00 Rp.1.000.000.000,00(satu (satu milliar milliarrupiah). rupiah).
1. 1.OBJEK OBJEKPAJAK PAJAK PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN 2. OBJEK 2. OBJEKPAJAK PAJAKLAINNYA LAINNYA YANG NJOP-NYA YANG NJOP-NYAKURANG KURANG DARI Rp.1.000.000.000,00 DARI Rp.1.000.000.000,00 (satu (satumilliar milliarrupiah). rupiah).
40% 40% X X NJOP NJOP
20% 20% X X NJOP NJOP
826
TARIF Pasal 5
TARIF TARIF TUNGGAL TUNGGAL
0,5 %
827
CARA MENGHITUNG
PBB = TARIF x = =
NJKP
0,5% x 20% x NJOP 0,5% x 40% x NJOP
NJOP = (NJOP BUMI + NJOP BANGUNAN) ⎯ NJOPTKP
828
TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERUTANG Pasal 8 ayat (1), (2), (3)
Tahun Pajak Adalah jangka waktu satu tahun takwim, yaitu dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.
Saat yang menentukan pajak terutang Adalah menurut keadaan Objek pajak pada tanggal 1 Januari.
Tempat Pajak Terutang : untuk daerah Jakarta, di wilayah DKI Jakarta; untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten atau Kota; yang meliputi letak Objek pajak.
829
PENDATAAN Pasal 9 ayat (1), (2), (3)
WAJIB PAJAK MENGISI SPOP
• JELAS • BENAR • LENGKAP • DITANDATANGANI
830
PENERBITAN KETETAPAN Pasal 10
SPOP
disampaikan dalam waktu 30 hari
tidak disampaikan dalam waktu 30 hari
Setelah Setelah ditegor ditegor secara secara tertulis tertulis
SPPT SPPT
SKP SKP
BERDASARKAN BERDASARKAN PEMERIKSAAN/ PEMERIKSAAN/DATA DATALAIN LAIN SPOP TIDAK BENAR SPOP TIDAK BENAR
831
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 11, 12, 13, dan 14
DASAR PENAGIHAN
SPPT
6 bulan
1 bulan SKP
1 bulan STP
SEJAK D I T E R I M A
TEMPAT PEMBAYARAN - Bank, - Kantor Pos , - Tempat lain yg ditunjuk
MENTERI KEUANGAN DAPAT MELIMPAHKAN KEWENANGAN PENAGIHAN PAJAK KEPADA : - GUBERNUR DAN/ATAU - BUPATI/WALIKOTA 832
PENDAFTARAN, PENAGIHAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 9 dan 10
SPOP
30 hr
DIKEMBALIKAN YA
SPPT 6 bulan JATUH TEMPO
Ternyata SPOP tdk benar (Ketetapan kurang)
TIDAK
SKP + denda 25% dari pokok pajak
SKP + denda 25% dari selisih pajak terutang
1 bulan
Segera 21 hr 1 bln JATUH stlh. SURAT TEGORAN STP PAKSA TEMPO 7 hr + bunga 2% sebulan (maks 24 bulan) 2 X 24 JAM Paling cepat PERMINTAAN JADWAL 10 hr SURAT PERINTAH MELAKUKAN PEWAKTU & TEMPAT KLN NYITAAN PELELANGAN
833
KEBERATAN DAN BANDING Pasal 15 dan 16
Keberatan diajukan atas : ¾ Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT); ¾ Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jangka waktu pengajuan keberatan adalah 3 (tiga) bulan setelah SPPT atau SKP diterima oleh WP kecuali WP dalam keadaan di luar kekuasaannya. Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan WP paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima. Atas keberatan yang diajukan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang. Keberatan dapat diajukan dalam hal terjadi perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dan Fiskus Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas keberatan terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Ketentuan banding PBB mengikuti ketentuan Pasal 27 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994. Pengajuan keberatan atau banding tidak menunda pembayaran pajak. 834
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB Pasal 18
DATI I I
DATI I
64,8 %
16,2 % PEM. PUSAT
BIAYA PEMUNGUTAN
10 %
9%
- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/1994 tanggal 19 Maret 1994, 10% bagian pemerintah pusat dibagikan kepada seluruh Daerah Tingkat II - SKB DJA-DJP KEP. 56/A/44/1996 KEP. 50/PJ.6/1996 835
ALUR PENERIMAAN PBB
TEMPAT PEMBAYARAN
Pelimpahan
BANK PERSEPSI/ KANTOR POS
Pembayaran
WAJIB PAJAK
Pelimpahan
Pembayaran BANK/ OPERASIONAL V PETUGAS PEMUNGUT
Pembagian
10%
9%
16,2%
BIAYA PEM. DATI I PUSAT PEMUNGUTAN 836
64,8% DATI II
PENGURANGAN Pasal 19 dan 20
Menteri Keuangan dalam hal :
PAJAK TERUTANG
- Kondisi tertentu Objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak/sebab sebab tertentu lainnya - Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa
Dirjen Pajak DENDA ADMINISTRASI
atas permintaan WAJIB PAJAK karena hal-hal tertentu
837
KEWAJIBAN PEJABAT YANG DALAM JABATAN/TUGAS PEKERJAANNYA BERKAITAN LANGSUNG DENGAN Objek PAJAK Pasal 21 dan 22
1. MENYAMPAIKAN LAPORAN BULANAN MENGENAI SEMUA MUTASI DAN PERUBA HAN Objek PAJAK KEPADA DJP; 2. MEMBERIKAN KETERANGAN YANG DIPERLUKAN ATAS PERMINTAAN DJP
KEWAJIBAN TERSEBUT BERLAKU JUGA BAGI PEJABAT LAIN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN Objek PAJAK
KEWAJIBAN UNTUK MERAHASIAKAN DITIADAKAN SEPANJANG MENYANGKUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PBB
TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN DIKENAKAN SANKSI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU 838
HAL-HAL YANG TIDAK DIATUR SECARA KHUSUS DALAM UU PBB Pasal 23
TIDAK DIATUR DALAM UU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BERLAKU KETENTUAN : - UU KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN - PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
839
KETENTUAN PIDANA Pasal 24
KARENA KARENA ALPA ALPA
SPOP SPOP TIDAK TIDAK BENAR/ BENAR/ TIDAK TIDAK LENGKAP LENGKAP DAN/ATAU DAN/ATAU MELAMPIRKAN MELAMPIRKAN KETERANGAN KETERANGAN YANG YANG TIDAK TIDAK BENAR BENAR
TIDAK TIDAK MENGEMBALIKAN MENGEMBALIKAN SPOP SPOP KEPADA KEPADA DITJEN DITJEN PAJAK PAJAK
MENIMBULKAN KERUGIAN PADA NEGARA
-- PIDANA PIDANA KURUNGAN KURUNGAN SELAMA-LAMANYA SELAMA-LAMANYA 66 (ENAM) (ENAM) BULAN, BULAN, ATAU ATAU -- DENDA DENDA SETINGGI-TINGGINYA SETINGGI-TINGGINYA 22 (DUA) (DUA) KALI KALI PAJAK PAJAK TERUTANG TERUTANG
840
KETENTUAN PIDANA Pasal 25 ayat (1)
D E N G A N S E N G A J A
TIDAK MENGEM BALIKAN/ MENYAM PAIKAN SPOP KEPADA DITJEN PAJAK
SPOP TIDAK BENAR/ TIDAK LENGKAP DAN/ATAU MELAMPIR KAN KETERA NGAN YANG TIDAK BENAR
MEMPER LIHAT KAN SURAT/ DOKUMEN PALSU ATAU DIPALSU KAN
TIDAK MEMPERLI HATKAN/ MEMIN JAMKAN SURAT/ DOKUMEN LAINNYA
TIDAK MENUN JUKKAN/ MENYAM PAIKAN DATA/ KETERA NGAN YANG DIPERLU KAN
MENIMBULKAN KERUGIAN PADA NEGARA
- PIDANA PENJARA SELAMA-LAMANYA 2 (DUA) TAHUN, ATAU - DENDA SETINGGI- TINGGINYA 5 (LIMA) KALI PAJAK TERUTANG
841
KETENTUAN PIDANA Pasal 25 ayat (2), (3) dan Pasal 26
Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan, yang dengan sengaja melakukan tindakan : ¾ tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya; ¾ tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan;
dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ancaman pidana dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana penjara/sejak dibayarnya denda. Tindak pidana tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
842
PENGENAAN PBB TERHADAP Objek PAJAK YANG DINILAI SECARA INDIVIDUAL KMK No. 523/KMK.04/1998
OBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS DAPAT DITENTUKAN BERDASARKAN PENILAIAN SECARA INDIVIDUAL KEP. DIRJEN PAJAK NO. KEP. 16/PJ.6/1998
Objek Pajak yang bersifat khusus adalah sebagai berikut : Jalan tol Pelabuhan laut/sungai/udara Lapangan golf Industri semen/pupuk PLTA, PLTU, PLTG Pertambangan Tempat rekreasi Dan lain-lain sejenisnya
843
STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT) PERKEBUNAN KEP DJP NO.16/PJ.6/1998
Standar Investasi adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan/atau penanaman dan/atau penggalian jenis sumber daya alam atau budidaya tertentu, yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan dan alat, mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga tahap produksi atau menghasilkan SIT adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk satu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar yang dihitung berdasarkan : - koomponen tenaga kerja; - bahan dan alat; mulai dari pengolahan tanah hingga tanaman menghasilkan Catatan : Penentuan SIT perkebunan diatur sebagai berikut : a. Besarnya SIT perkebunan dihitung berdasarkan jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar dalam satu tahun. b. Apabila suatu jenis tanaman budidaya perkebunan dalam satu tahun mengalami lebih dari satu kali periode tanam, maka besarnya SIT perkebunan dalam satu tahun dihitung sebesar standar investasi untuk sekali periode tanam dikalikan jumlah periode tanam dalam satu tahun. 844
PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR PERKEBUNAN KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
Pasal 3 n Areal kebun : NJOP NJOP==NJOP NJOPtanah tanah++Jumlah Jumlah Investasi InvestasiTanaman TanamanPerkebunan Perkebunansesuai sesuai dengan denganSIT SITmenurut menurutumur umurtanaman tanaman o Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan NJOP NJOP==NJOP NJOPtanah tanahsekitar sekitardengan dengan penyesuaian penyesuaianseperlunya seperlunya p Objek Pajak berupa bangunan NJOP NJOP==Nilai Nilaikonversi konversibiaya biaya pembangunan pembangunanbaru barusetiap setiapjenis jenis bangunan bangunan--penyusutan penyusutanfisik fisik
845
PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR KEHUTANAN KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
Pasal 4 A.Untuk HPH, HPHH, IPK, serta ijin sah lain selain HPHTI
n Areal produktif : NJOP NJOP==8,5 8,5xxHasil Hasilbersih bersihsetahun setahun sebelum sebelumtahun tahunpajak pajakberjalan berjalan o Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya NJOP NJOP==NJOP NJOPtanah tanahsekitar sekitardengan dengan penyesuaian penyesuaianseperlunya seperlunya p Objek Pajak berupa bangunan NJOP NJOP==Nilai Nilaikonversi konversibiaya biaya pembangunan pembangunanbaru barusetiap setiapjenis jenis bangunan bangunan--penyusutan penyusutanfisik fisik
846
PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR KEHUTANAN KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
B.Untuk HPHTI
Pasal 5
n Areal hutan : NJOP NJOP==NJOP NJOPtanah tanah++jumlah jumlahbiaya biaya pembangunan pembangunanhutan hutantanaman tanamanindustri industri menurut menurutumur umurtanaman tanaman o Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan hutan tanaman industri NJOP NJOP==NJOP NJOPtanah tanahsekitar sekitardengan dengan penyesuaian seperlunya penyesuaian seperlunya p Objek Pajak berupa bangunan NJOP NJOP==Nilai Nilaikonversi konversibiaya biaya pembangunan pembangunanbaru barusetiap setiapjenis jenis bangunan bangunan--penyusutan penyusutanfisik fisik
847
PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
Pasal 6 n Areal produktif : NJOP NJOP==9,5 9,5xxHasil Hasilpenjualan penjualanminyak minyak dan dangas gasbumi bumidalam dalamsatu satutahun tahun sebelum sebelumtahun tahunpajak pajakberjalan berjalan o Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan NJOP NJOP==NJOP NJOPtanah tanahsekitar sekitardengan dengan penyesuaian seperlunya penyesuaian seperlunya p Objek Pajak berupa bangunan NJOP NJOP==Nilai Nilaikonversi konversibiaya biaya pembangunan pembangunanbaru barusetiap setiapjenis jenis bangunan penyusutan fisik bangunan - penyusutan fisik
848
PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
Pasal 7 n Areal produktif : NJOP NJOP==9,5 9,5xxHasil Hasilpenjualan penjualanenergi energi panas panasbumi/ bumi/listrik listrikdalam dalamsatu satutahun tahun sebelum sebelumtahun tahunpajak pajakberjalan berjalan o Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan NJOP NJOP==NJOP NJOPtanah tanahsekitar sekitardengan dengan penyesuaian seperlunya penyesuaian seperlunya p Objek Pajak berupa bangunan NJOP NJOP==Nilai Nilaikonversi konversibiaya biaya pembangunan pembangunanbaru barusetiap setiapjenis jenis bangunan penyusutan fisik bangunan - penyusutan fisik
849
PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS SELAIN PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DAN GALIAN C KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
Pasal 8
n Areal produktif : NJOP NJOP==9,5 9,5xxHasil Hasilbersih bersihgalian galian tambang tambangdalam dalamsatu satutahun tahunsebelum sebelum tahun tahunpajak pajakberjalan berjalan o Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan NJOP NJOP==NJOP NJOPtanah tanahsekitar sekitardengan dengan penyesuaian seperlunya penyesuaian seperlunya p Objek Pajak berupa bangunan NJOP NJOP==Nilai Nilaikonversi konversibiaya biaya pembangunan pembangunanbaru barusetiap setiapjenis jenis bangunan penyusutan fisik bangunan - penyusutan fisik
850
PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS GALIAN C KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
Pasal 9
n Areal produktif : NJOP NJOP==Angka Angkakapitalisasi kapitalisasitertentu tertentu XX hasil hasilbersih bersihgalian galiantambang tambangdalam dalam setahun setahunsebelum sebelumtahun tahunpajak pajakberjalan berjalan o Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan NJOP NJOP==NJOP NJOPtanah tanahsekitar sekitardengan dengan penyesuaian seperlunya penyesuaian seperlunya p Objek Pajak berupa bangunan NJOP NJOP==Nilai Nilaikonversi konversibiaya biaya pembangunan pembangunanbaru barusetiap setiapjenis jenis bangunan penyusutan fisik bangunan - penyusutan fisik Catatan : NJOP atas Objek Pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama ditetapkan sesuai dengan yang diatur dalam kontrak yang berlaku (Pasal 10) 851
PENENTUAN BESARNYA NJOP USAHA BIDANG PERIKANAN LAUT KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
Pasal 11
n Areal penangkapan ikan : NJOP NJOP==10 10xxHasil Hasilbersih bersihikan ikandalam dalam satu satutahun tahunsebelum sebelumtahun tahunpajak pajak berjalan berjalan o Areal pembudidayaan ikan NJOP NJOP==88xxHasil Hasilbersih bersihikan ikandalam dalam satu satutahun tahunsebelum sebelumtahun tahunpajak pajak berjalan berjalan p Areal emplasemen dan areal lainnya NJOP NJOP==NJOP NJOPtanah tanahsekitar sekitardengan dengan penyesuaian penyesuaianseperlunya seperlunya q Objek Pajak berupa bangunan NJOP NJOP==Nilai Nilaikonversi konversibiaya biaya pembangunan pembangunanbaru barusetiap setiapjenis jenis bangunan penyusutan fisik bangunan - penyusutan fisik
852
PENENTUAN BESARNYA NJOP USAHA BIDANG PERIKANAN DARAT KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
Pasal 12
n Areal pembudidayaan ikan darat : NJOP NJOP==NJOP NJOPtanah tanahsekitar sekitardengan dengan penyesuaian penyesuaianseperlunya seperlunya++Standar Standar biaya biayainvestasi investasitambak tambakmenurut menurut jenisnya jenisnya o Areal emplasemen dan areal lainnya NJOP NJOP==NJOP NJOPtanah tanahsekitar sekitardengan dengan penyesuaian penyesuaianseperlunya seperlunya p Objek Pajak berupa bangunan NJOP NJOP==Nilai Nilaikonversi konversibiaya biaya pembangunan pembangunanbaru barusetiap setiapjenis jenis bangunan bangunan--penyusutan penyusutanfisik fisik
853
PENENTUAN BESARNYA NJOP OBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
Pasal 13
n Areal tanah : NJOP NJOP==NJOP NJOPtanah tanahsekitar sekitardengan dengan penyesuaian penyesuaianseperlunya seperlunya o Areal perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi NJOP NJOP==Nilai Nilaijual jualyang yangditentukan ditentukan berdasarkan berdasarkankorelasi korelasigaris garislurus lurus kesamping kesampingdengan denganklasifikasi klasifikasiNJOP NJOP permukaan permukaanbumi bumiberupa berupatanah tanah sekitarnya sekitarnya p Areal perairan untuk kepentingan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) NJOP NJOP==10 10XX(10 (10% %dari darihasil hasilbersih bersih dalam dalamsatu satutahun tahunsebelum sebelumtahun tahun pajak pajakberjalan) berjalan) q Objek Pajak berupa bangunan NJOP NJOP==Nilai Nilaikonversi konversibiaya biaya pembangunan pembangunanbaru barusetiap setiapjenis jenis bangunan bangunan--penyusutan penyusutanfisik fisik
854
PENENTUAN BESARNYA NJOP OBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
Pasal 14 Besarnya NJOP atas Objek Pajak yang bersifat khusus atau objek lainnya dapat ditentukan berdasarkan penilaian individual yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilai dan dibuatkan laporan penilaian kemudian ditetapkan oleh Kakanwil DJP atas nama Menteri Keuangan
Objek Pajak Khusus adalah Objek Pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti khusus seperti : a. jalan tol b. pelabuhan laut/sungai/udara c. lapangan golf d. industri semen/pupuk e. PLTA, PLTU dan PLTG f. pertambangan g. tempat rekreasi h. dan lain-lain yang sejenis
855
