TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA BMT ALFA NUSA KEBUMEN
NASKAH ARTIKEL PUBLIKASI Diajukan kepada Program Studi Muamalat (Syari’ah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy.)
Oleh: Toha Idi Sambodo NIM : I 000 090 026 NIRM : 09/X/02.1.2/0119
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2015
TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA BMT ALFA NUSA KEBUMEN
Toha Idi Sambodo I 000 090 026 Fakultas Agama Islam ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap implementasi akad Musyarakah pada BMT Alfa Nusa Kebumen dan menjelaskan aplikasi akad Musyarakah di BMT Alfa Nusa Kebumen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskritif. Dalam hal ini mendeskrisikan bagi hasil akad Musyarakah BMT Alfa Nusa Kebumen serta aplikasinya sesuai atau tidak dengan yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan observasi, teknik wawancara dan dokumentasi yang mendukung berjalannya penelitian ini. Lalu dianalisis menggunakan metode analisis dan kualitatif dengan cara berpikir induktif menggambarkan atau menganalisai data yang diperoleh. Pelaksanaan bagi hasil akad Muyarakah di BMT Alfa Nusa Kebumen Keuntungan dari hasil usaha dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan di awal antara pihak BMT Alfa Nusa Kebumen dengan anggota yang mangajukan pembiayaan akad Musyarakah. Seperti pembagian kerja yang dimana pihak BMT terlihat hanya sebagai pemberi dana, padahal akad Musyarakah adalah akad yang memerlukan kerjamsama dua atau lebih pemilik modal, walaupun setiap mitra mempunyai porsi kerjaanya masing-masing. Jika terjadi kerugian BMT Alfa Nusa Kebumen akan mengkalkulasikan seberapa besar kerugian, bila kerugian telah ditambal dengan jaminan masih kurang, maka pihak BMT akan menanggung sisa kerugian tersebut. Jika terjadi persengketaan, BMT Alfa Nusa Kebumen mengambil langkah untuk bertindak lebih tegas dalam menyelesaikan sengketa yang telah terjadi antara kedua belah pihak setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa yang dimana penyelesaian dilakuakan melalui Badan Arbritase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Kata Kunci: Fatwa DSN MUI, Akad Musyarakah dan BMT Alfa Nusa Kebumen. iii
PENDAHULUAN
keuangan, termasuk di dalamnya
Latar Belakang Masalah
bank-bank syariah. Lembaga ini
Sejalan
dengan
kelak
berkembangnya lembaga keuangan
DPS
(Dewan
Pemerataan
Pengawas
lembaga
paling
tersebut.
orientasi
disyukuri, tetapi juga diwaspadai.
ekonomi
Kewaspadaan itu berkaitan dengan
pada
road),
timbulnya
masing DPS dan hal itu tidak
kecil
dengan
operasionalnya Syariah
pemberdayaan
masyarakat
menengah
fatwa yang berbeda dari masing-
dan sistem
berdasarkan
pada
Koperasi
jasa
Islam.
keuangan tersebut bernama KJKS
mustahil akan membingungkan umat
BMT Alfa Nusa Kebumen.
dan nasabah.
Berdirinya KJKS BMT Alfa
Oleh karena itu, MUI sebagai
Nusa
payung dari lembaga dan organisasi
dibentuknya
satu
ini
membantu
menengah. Hal ini terjadi karena
dewan
adanya akad-akad pembiayaan yang
syariah yang bersifat nasional dan seluruh
Kebumen
perekonomian masyarakat kecil dan
keislaman tanah air, menganggap
membawahi
(grass
jasa lembaga keuangan syariah yang
syariah adalah suatu hal yang harus
perlu
bawah,
sekitarnya, maka didirikan sebuah
masing-masing lembaga keuangan
kemungkinan
pertumbuhan
khususnya wilayah Kebumen dan
Banyak dan beragamnya DPS di
adanya
dengan
ekonomi bisa sampai lapisan yang
Syariah) yang ada dan mengawasi masing-masing
dikenal
Dewan Syariah Nasional atau DSN.1
syariah di tanah air, berkembang pula jumlah
kemudian
1
Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan kantor Bank Syariah (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), hlm. 22.
lembaga
1
mendorong
berjalanya
roda
Indonesia
perokomonian. Salah satu akad yang
Tujuan Penelitian
akad ini bertumpu pada kerjasama
Adapun
antara dua pihak atau lebih untuk
yaitu
melakuakan sebuah usaha tertentu, masing-masing
melainkan
pihak
usaha
yang
dilakukan
bersama-sama
dan
keuntungan
serta
resiko
untuk
Impelmentasi
tujuan
penelitian
mengetahui Akad
apakah
Musyarakah
pada BMT Alfa Nusa Kebumen telah
memberikan tidak hanya kontribusi dana
08/DSN-
MUI/IV/2000?
digunakan adalah akad Musyarakah,
dimana
No:
sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000?
akan Manfaat Masalah
ditanggung bersama sesuai dengan Dengan adanya pertanyaan kesepakatan. rumusan masalah di atas. Maka Rumusan Masalah
manfaat yang ingin diperoleh:
Dengan adanya latar belakang
1.
yang di atas dan dikaji lebih dalam, maka
dari
merumuskan
pada
itu
masalah
Secara teoritis; a. Hasil
penulis
dari
diharapkan
penelitian
penelitian dapat
memberikan
sebagai berikut:
pengembangan
Apakah Impelmentasi Akad
kepada
Dewan Syariah Nasional
Musyarakah pada BMT Alfa Nusa
mengenai mekanisme bagi
Kebumen telah sesuia dengan Dewan
hasil akad Musyarakah.
Syariah Nasional Majelis Ulama
2
b. Memberikan sumbangsih
2.
Tasikmalaya,
skripsi
ini
dalam bentuk akademis
membahas
kepada
Musyarakah antara pihak BMT
UMS
yang
pembiayaan
sifatnya penerapan ilmu
dengan
nasabah
yang sudah didapat di
mekanisme
dalam perkuliahan.
Musyarakah pada BMT Al-Bina
akad
dalam
pembiayaan
Secara praktis;
Tasikmalaya dari segi akad,
a. Masukan terhadap institusi
objek akad. Sudah sesuai dengan
yang
terkait
langsung
ketentuan fatwa DSN tentang
dengan objek yang diteliti.
Musyarakah, akan tetapi dalam
b. Untuk bahan atas referensi
prakteknya pihak BMT dalam
dalam menyikapi masalah-
menentukan hasil menggunakan
masalah
berkaitan
perhitungan di awal sehingga
muamalah yang terjadi di
muncul adanya ketidak sesuaian
masyarakat.
dalam
yang
disepakati di awal oleh pihak
Tinjauan Pusataka
Kajian
keuntungan
pustaka
BMT.
merupakan 2.
kajian terhadap hasil-hasil penelitian
Neni Suryani (2013), dalam penelitiannya yang berjudul
sebelumnya, di antaranya:
Penerapan Akad Musyarakah 1.
Retno Rusdiato (2012), dalam penelitiannya Pelaksanaan
yang
dalam
berjudul
Bank
Pembiayaan
Pembiayaan Muamalat
Pontianak,
Musyarakah di BMT Al-Bina
3
Pada Cabang
skripsi
ini
membahas pada pembagian
Mudharabah
kerugian
diterapkan
Musyarakah
Muamalat
Pada BMT- MMU Sidogiri
yang
pada
Bank
sepenuhnya
sesuai
dengan
(Studi
Pasuruan),
dari
Kasus
hasil
syariat Islam. Ini dilihat dari
penelitian diperoleh bahwa
sistem pembagian kerugian
penerapan akad mudharabah
yang diterapkan pada Bank
Musyarakah
Muamalat cabang Pontianak
hasil) di BMT-MMU Sidogiri
yang
melihat
penyebab
(sistem
bagi
dari
aspek
dapat mewujudkan visi dan
kerugian.
Jika
misi BMT yaitu terwujudnya
kerugian usaha berasal dari
budaya
nasabah, maka bank tidak ikut
kebaikan
dibidang
sosial
bertanggung
ekonomi
dan
dapat
jawab
dalam
ta’awun
dalam
kerugian atas usaha tersebut.
menanamkan
pemahaman
sebaliknya
bahwa
bagi
berasal
jika
dari
nasabah
kerugian
bank, tidak
maka ikut
dalam
hasil
Tinjauan Teoritik Fatwa
Fatwa adalah keputusan perkara
kerugian. Khoirul
sistem
adalah adil.
bertanggung jawab mengganti
3.
Dan
Bakdiah penelitiannya
berjudul Pembiayaan
(2008),
agama Islam yang diberikan oleh
yang
mufti atau alim ulama tentang suatu
Penerapan Dengan
Akad
4
masalah.2
Peran
penting
dalam
a. Dewan Syariah Nasional MUI
dikeluarkannya sebuah fatwa adalah
Dewan
Syariah
Nasional
para ulama yang mengerti tentang
(DSN) adalah dewan yang dibentuk
hal syariat, dalam hal ini mengenai
oleh MUI untuk menangai maslah-
hukum-hukum muamalah.
masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah4.
Landasan Syariah mengeluarkan fatwa
Berdasarkan
SK
Dewan
Pimpinan MUI tentang Pembentukan
Al-Qur’an
Dewan Syariah Nasional (DSN) No.
Kep-754/MUI/II/1999,
...
salah
satu
yang menjadi tugas daan wewenang
“Meraka memnita fatwa kepadamu (wahai Muhammad, mengenai masalah Kalalah), katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadakamu dalam perkara kalalah itu.’” (QS. An-Nisa’ [4]: 176) Sunnah (Hadis)
DSN
ialah
fatwa.5Fatwa
Mengeluarkan Dewan
Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang
ت فَا ِ نَّ َما ٍ ََم ْن اَ ْفتَى بِفَتَيَا َغ ْي َر ثَب ُاِ ْث ُمهُ َعلَى َم ِن ا ْفتَاه
pembiayaan Musyarakah. Prinsip Bagi Hasil
“Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa kepastian (sumbernya), maka sesungguhnya dosanya ke atas orang yang memberi fatwa.” (Musnad Ahmad Ibnu Hanbal)3
a. akad Musyarakah Dalam Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak
2
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 424. 3 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI (Jakarta: Penerbit Erlaangga, 2014), hlm. 8.
4
Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI (Jakarta: Penerbit Erlaangga, 2014), hlm. 4. 5 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan ..., hlm. 7.
5
ال إِ َّن َ َ( َع ْن أبِي هُ َر ْي َرهَ َرفَ َعهُ ق ُ ِهللاَ يَقُ ْو ُل أَنَا ثَال ث ال َّش ِر ي َك ْي ِن َما
atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana
masing-masing
pihak
memberikan kontribusi dana (atau
)ُاحبَه َ لَ ْم يَ ُخ ْن أَ َح ُدهُ َم ِ اص
amal/expertise) dengan kesepakatan
Artinya:
bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung
bersama
“Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah SAW. Bersabda “Allah SAW berfirman: “Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama seorang diantara mereka tidak khianat pada temannya. Apabila ada yang berkhianat, maka aku keluar dari mereka: (HR. Abu Dawud No. 2936)
sesuai
kesepakatan. 1) Dasar Hukum Musyarakah Landasan
syariah,
yang
pertama Al-Quran Hadist ... ...
qudsi
menunjukkan
“...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga...” (an-Nisaa’:12)
kepada
...
melakukan
tersebut
kecintaan
Allah
hamba-hambanya perkongsian
yang selama
saling menjunjung tinggi amanat
kebersamaan ...
dan
menjauhi
syariah
menerapkan
yang
konsisten
penghianatan.6
...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...(Shaad: 24)
Bank prinsip-prinsip
berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Hadits. Prinsip-prinsip bank syariah
Dasar syariah tentang Musyarakah
menyangkut beberapa permasalah
dalam hadistnya yaitu:
6
Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Pratik (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 74.
6
pokok, antara lain: Prinsip Titipan
itu karena Musyarakah menganut
atau Simpanan (Al-Wadiah), Prinsip
azas
Bagi Hasil (profit sharing), Prinsip
contract”.8
”profit
and
loss
sharing
Jual Beli (At-tijarah), Prinsip Sewa
based service).7 Dalam
akad
Musyarakah, PROYEK USAHA
kedua belah pihak ikut andil dalam penyertaan
modal
(equity
partisipation), dan masing-masing
KEUNTUNGAN/ KERUGIAN
dapat pula terjun langsung secara bersama-sama manajemen.
dalam Bila
Nasabah Parsial: Asset Value
Bank Syariah Parsial Pembiayaan
(Al-ijarah), dan Prinsip Jasa (fee-
usaha
proses Bagi hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modal (nisbah)
yang
dijalakan bersama mendapat untung, keuntungan akan dibagi berdasarkan
Gambar 1. Skema Akad
nisbah bagi hasil yang ditentukan di
Musyarakah menurut Syafi’i
muka atas dasar kesepakatan kedua
Antonio. b. Penerapan
pihak, secara proposional, biasanya bergantung proses
pada
manajemen.
dirinya Namun
Bagi
Hasil
Musyarakah
dalam
Prinsip
bila
dasar
operasional
bank syariah adalah tidak mengenal
usahanya merugi, kedua pihak secara bersama-sama menanggung kerugian
8
Makhalul Ilmi SM, Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi(Yogjakarta: UII Press, 2002),hlm. 42.
7
Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Menejemen Bisnis ..., hlm. 9.
7
konsep bunga dan kemitraan atau kerja
sama
(mudhârabah
Perkiraan Bulan ke
dan
musyârakah) dengan prinsip bagi hasil.
Dalam
peminjaman
bank
syariah,
uang
1-12
Setora n (C=A +B) 5.500. 5.000.000 500.000 000 Cicilan pokok (A)
Bagi Hasil (B)
hanya
dimungkinkan untuk tujuan sosial Catatan:
tanpa adanya imbalan apapun.9 1. Jumlah Pembiayaan yang melibatkan
terlibat
dalam
shohibul
mal 1=Rp. 60.000.000,-
dana dari bank, biasanya bank tidak akan
pembiayaan
2. Jangka waktu 12 bulan
pengelolaan
3. Perkiraan/proyeksi
usaha secara maksimal. Sehingga
bagi
hasil
12%p.a flat
bisa jadi terdapat pelaksana usaha
METODE PENELITIAN
bukan merupakan salah satu dari
Jenis penelitian ini adalah
pemilik dana
penelitian lapangan (Field Research)
Berdasarkan pola ini dapat
serta penelitian ini juga termasuk
diilustrasikan kasus-kasus sebagai
penelitian deskriptif yang dimana
berikut:
menjelaskan dan menggambarkan
Tabel 1. Pelaksana Usaha
karakteristik data yang diambil.
Bukan Merupakan Salah
Penggunaan metode untuk
Satu dari Pemilik Dana.
mendekati
masalah
yang
diteliti
adalah pendekatan deskriptif, yaitu penelitian
9
Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, Fiqh Perbankan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 64.
yang
menggambarkan
keadaan kerjasama dan pembagian
8
hasil dari akad Musyarakah yang
Wawancara
adalah
terdapat pada BMT Alfa Nusa
salah satu tenik pengumpulan
Kebumen.
data
Peneliti mengambil tempat penelitian
di
BMT
Alfa
dalam
penelitian
tanpa
meggunakan tes. Sesuai tidaknya
Nusa
data
yang
diinginkan
Kebumen yang beralamat di jalan
sebuah
Cendrawasih No. 9 Kebumen.
dipengaruhi oleh beberapa aspek
1. Observsi disebut
dalam
daftar
pertanyaan
dan
situasi
penulis
kegiatan pemusatan perhatian
beberapa
terhadap suatu objek dengan seluruh
(dituangkan
wawancara)11. Dalam hal ini
sebagai pengamatan, meliputi
menggunakan
sangat
wawancara, bahan wawancara
Metode Pengumpulan Data
Observasi
penelitian
oleh
pihak
alat
akan
mewawancarai
narasumber BMT
pada
seperti bagian
pembiayaan Musyarakah BMT
indra.10 Karena selama observasi
Alfa Nusa Kebumen.
tidak ada transaksi pembiayaan
3. Dokumentasi
akad Musyarakah di BMT Alfa
Teknik ini digunakan
Nusa Kebumen, maka penulis
untuk mencari data mengenai
berinisiatif melakukan transaksi
hal-hal yang variabel berupa
pembiayaan akad Musyarakah.
catatan, transkip, buku, prestasi,
2. Wawancara 10
11
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 146.
M Subana Dkk, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Setia Pustaka, 2011), hlm. 142.
9
notulen dan sebagainya.12 Dalam
sehingga simpulan diperoleh semata-
hal ini penulis data mengenai
mata
dokumentasi
melakukan pengumpulan data.13
pengajuan
berupa
surat
pembiaaan,
dengan
surat
terlebih
Penulis
kontrak akad Musyarakah dan
analisis
foto terkait berlangsungnya akad
menggambarkan
pembiayaan Musyarakah.
berlangsungnya
Metode Analisi Data
data
dahulu
menggunakan kualitatif
dengan
implementasi akad
pembiayaan
Musyarakah.
Dalam memperoleh hasil HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN
yang sesuai dengan materi dan tujuan maka
Pada fatwa Dewan Syariah
analisis yang dipergunakan adalah:
Nasional Majelis Ulama Indonesia
metode
analisis
kualitatif
No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang
dengan
cara
induktif
akad pembiayaan Musyarakah garis
dilakukannya
penelitian,
data berpikir
menggambarkan atau menganalisa
besar ketentuan sebagai berikut:
data kualitatif yang diperoleh (data
a) Pernyataan ijab dan qabul harus
berupa kata atau kalimat bukan
dinyatakan
berbentuk
untuk
angka-angka),
dalam
oleh
menunjukan
analisis induktif, in (di dalam),
mereka
peneliti secara langsung berada ‘di
kontrak (akad).
dalam
b) Pihak-pihak
dalam’ lokasi penelitian itu sendiri,
para
yang
pihak
kehendak
mengadakan
berkontrak
harus cakap hukum.
12
Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya(Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 234.
13
Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya ......, hlm 328.
10
c) Objek akad (meliputi modal,
surat kotrak (akad) pembiayaan
kerja keuntungan dan kerugian). d) Biaya
modal
Musyarakah.
yang
Namun
dipersengkatakan.
kontrak
(akad) Musyarakah BMT Alfa Nusa
Pada BMT Alfa Nusa
Kebumen pasal 2 poin 5; pihak II
Kebumen mempunyai beberapa
berhak
ketentuan sebagai berikut:
mengenai
Pernyataan qabul
dalam
akad
ijab
melakukan
segala
usahanya
hal
itu
sesuai
ketentuan syar’i dan kesepakatan
dan
Musyarakah
kedua
belah
dituangkan di dalam kontrak
keikutsertaan
(akad) pembiayaan Musyarakah,
manajemen,
yang menerangkan tentang:
melakukan
pihak pihak
kecuali
I
tanpa dalam
dalam
hal
pembinaan
dan
pengawasan.14
1) Siapa sebagai pihak I dan pihak II,
Hal tersebut berbeda dengan
2) Pengajuan pembiayaan modal
fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan
kerja,
Syariah Nasional yaitu poin kerja;
3) Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak, 4) Jaminan
sebagai
Partisipasi para mitra dalam pekerjaan
penguat
merupakan
dasar
pelaksanaan Musyarakah; akan
amanah,
tetapi, kesamaan porsi kerja
5) Keterlambatan pembayaran,
bukanlah
merupakan
syarat.
6) Dan keterikatan kedua belah
Seorang
mitra
boleh
pihak
dengan
penandatangan
14
Kontrak (Akad) Pembiayaan Musyarakah BMT Alfa Nusa Kebumen.
11
melaksanakan
kerja
lebih
disepakati oleh kedua pihak, dari
banyak dari yang lainnya, dan
pihak anggota dengan pihak BMT
dalam hal ini ia boleh menuntut
Alfa Nusa Kebumen. Sehingga dapat
bagian
menghasilkan besaran angsuran yang
keuntungan
tambahan
bagi dirinya.
akan dibayarkan oleh pihak anggota
Setiap mitra melaksanakan kerja
sebagai pihak pemohon pembiayaan
dalam Musyarakah atas nama
akad Musyarakah di BMT Alfa Nusa
pribadi dan wakil dari mitranya.
Kebumen.
Kedudukan
masing-masing
Lalu dilihat dari mekanisme
dalam organisasi kerja harus
bagi hasil akad Musyarakah dengan
dijelaskan melalui kontrak.
perkiraan bagi hasil flat sebagai berikut:
Hasil dari wawancara yang telah
Jumlah pembiayaan shohibul mal x nibah bagi hasil Jangka waktu setoran
penulis lakukan dengan BMT Alfa Pada
Nusa Kebumen, dapat mengetahui mekanisme
bagi
hasil
BMT
Alfa
Nusa
Kebumen jika usaha bisnis yang
akad
dilakukan oleh anggota mendapatkan
Musyarakah sebagai berikut:
keuntungan Besaran pokok pijaman x nisbah bagi hasil Berapa kali angsuran
maka
keuntungan
tersebut akan dibagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi
Besaran pokok pinjaman akan kali
kerugian BMT Alfa Nusa Kebumen
angsuran, kemudian akan dikalikan
yang menanggung resiko setelah
dengan nisbah bagi hasil yang telah
dikurangi dengan adanya jaminan.
dibagikan
dengan
berapa
BMT Alfa Nusa Kebumen tidak akan
12
menuntut pengembalian modal yang
Di
dalam
fatwa
telah disepakati kedua belah pihak.
Syariah
BMT Alfa Nusa Kebumen tidak akan
keputusan
menuntut pengembalian modal jika
penyelesaiannya dilakukan melalui
kerugian
Badan Arbritase Syariah setelah
yang
dikalkulasikan
ditambah jaminan masih kurang.
Nasional
Dewan membuat
dengan
cara
kesepakatan tidak tercapai melalui
Pada fatwa Dewan Syariah
musyawarah.16 KJKS BMT Alfa
Nasional MUI, jika usaha yang
Nusa Kebumen mempunyai cara
dijalankan
tak
mendapatkan
tersendiri menyelesaikan sengketa
keuntungan
tapi
mendapatkan
atau
kerugian,
maka
kerugian
harus
yaitu
dengan
bertindak tegas setelah penyelesaian
dibagi di antara para mitra secara
melalui musyawarah tidak tercapai.
proposional menurut saham masingmasing modal.
perselisihan
KESIMPULAN DAN SARAN
15
Kesimpulan
Ketentuan lain di dalam akad
Berdasarakan hasil penelitian
Musyarakah yaitu adanya jaminan,
yang
jaminan ini menurut fatwa Dewan
sebelumnya,
Syariah Nasional pada prinsipnya,
kesimpulan bahwa tinjauan fatwa
tidak ada namun untuk menghindari
Dewan Syariah Nasional Majelis
terjadinya penyimpangan, LKS dapat
Ulama
meminta jaminan.
MUI/IV/2000 terhadap mekanisme
15
16
Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI (Jakarta: Penerbit Erlaangga, 2014), hlm. 90.
diuraikan maka
Indonesia
pada
bab
dapat
ditarik
No.
08/DSN-
Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI (Jakarta: Penerbit Erlaangga, 2014)., hlm. 90.
13
bagi hasil akad Musyarakah pada
kesepakatan di awal antara pihak
BMT Alfa Nusa Kebumen sebagai
BMT Alfa Nusa Kebumen dengan
berikut:
anggota
1. Aplikasi akad Musyarakah di
yang
mangajukan
pembiayaan akad Musyarakah.
BMT Alfa Nusa Kebumen masih
3. Hal yang terkait kerugian jika
ada beberapa hal yang belum
terjadi saat usaha tersebut berjalan
sesuai
Dewan
pada BMT Alfa Nusa Kebumen,
Seperti
BMT akan menghitung kerugian
pembagian kerja yang dimana
yang diperoleh. Setelah itu akan
pihak BMT sebagai pengawas dan
dikurangi dengan jaminan yang
pembinaan,
akad
telah disepakati di dalam kontrak.
Musyarakah adalah akad yang
Namun jika masih ada kerugian
memerlukan kerjasama dua atau
maka
lebih pemilik modal, walaupun
menanggung
setiap mitra mempunyai porsi
tersebut, hal ini berlaku bila pihak
kerjaanya masing-masing.
anggota memang tidak sanggup
dengan
Syariah
fatwa
Nasional.
padahal
2. Mekanisme bagi hasil BMT Alfa
pihak
BMT sisa
akan kerugian
membayar kerugian.
Nusa Kebumen sesuai dengan
4. Hal yang terkait kerugian jika
teori yang ada mengenai bagi
terjadi saat usaha tersebut berjalan
hasil akad Musyarakah yaitu:
pada BMT Alfa Nusa Kebumen,
Jumlah pembiayaan shohibul mal x nibah bagi hasil Jangka waktu setoran
Keuntungan dibagihasilkan
dari
hasil
sesuai
BMT akan menghitung kerugian
usaha
yang diperoleh. Setelah itu akan
dengan
dikurangi dengan jaminan yang
14
telah disepakati di dalam kontrak.
Musyarakah
karena
akad
Namun jika masih ada kerugian
Musyarakah
dilihat
dari
maka
aplikasinya
partisipasi
antara
pihak
menanggung
BMT sisa
akan kerugian
kedua
yang
melakukan kerjasama memiliki
anggota memang tidak sanggup
keunggulan dalam kebersamaan
membayar kerugian.
dan
keadilan
baik
dalan
pembagian keuntungan maupun Dengan
kerugian
selesainya
mempunyai
penyusunan skripsi dan semua data
3.
memberikan saran kepada beberapa
menggunakan
agar
khususnya
Baitul Mal wat Tamwil Alfa Kebumen
perekonomian
dapat berkembang.
akad
Musyarakah.
Nusa
akan
dalam
bidang mikro berbasis syariah
Indonesia umumnya semua akad ada,
masyarakat
akad pembiayaan Musyarakah
Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama
yang
masing-
menguntungkannya menjalankan
sekiranya
fatwa
tugas
mitra
Dan, Baitul Mal wat Tamwil
kepada
Baitul Mal wat Tamwil Alfa Kebumen
setiap
bisa memberikan pengetahuan
pihak yang terkait sebagai berikut:
Nusa
dan
masing.
yang terkumpul, maka penulis ingin
2.
mitra
tersebut, hal ini berlaku bila pihak
Saran
1.
belah
lebih
mengoptimalkan kembali akad
15
DAFTAR PUSTAKA
Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni. 2009. Menejemen Bisnis Syariah. Bandung: Alfabeta. Antonio, Syafi’i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Pratik. Jakarta: Gema Insani. Anwar, Syamsul. 2007. Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori dalam Fikih Muamalat . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Arikunto, Suharsimi. 1996. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Asro, Muhamad dan Kholid, Muhamad. 2011.Fiqh Perbankan. Bandung: Pustaka Setia. Bakdiah, Khoirul. 2008. Penerapan Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Dan Musyarakah (Studi Kasus Pada BMT- MMU Sidogiri Pasuruan). Universits Islam Negeri Malang. (http://lib.uin-malang.ac.id), diakses tanggal 11 Maret 2014. H. Veithzal Rivai, Dkk. 2012. Islamic Business and Ecoonomic Ethic Mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi. Jakarta: PT Bumi Aksara. Ilmi SM, Makhalul. 2002. Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi. Yogjakarta: UII Press. Indonesia, Bank. 1999. Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan kantor Bank Syariah. Jakarta: Bank Indonesia. Ismanto, Kuat. 2009. Manajemen Syari’ah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keaungan Syari’ah. Yogjakarta: Putaka Pelajar. Khasana, Jamilatun. 2008. Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah Wal Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik dalam Produk Kongsi Pemilikan Rumah Syariah (Kprs) pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo. Universitas Sebelas Maret Surakarta. (http://eprints.uns.ac.id), diakses tangga 11 Maret 2014. Kutha Ratna, Nyoman. 2010. Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan IlmuIlmu Sosial Humaniora pada Umumnya. Yogjakarta: Pustaka Pelajar.
16
Majelis Ulama Indonesia. 2014. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI. Jakarta: Penerbit Erlangga. M Subana, Dkk. 2011. Dasar-dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Setia Pustaka. Muhammad. 2000. Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta: UII Press. Muhammad. 2004. Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press. Muhammad. 2008. Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers. Rusdianto, Reno. 2012. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Al-Bina Tasikmalaya. Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. (http://www.fshuinsgd.ac.id), diakses tanggal 11 Maret 2014. Suriyani, Neni. 2013. Penerapan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Pada Bank Muamalat Cabang Pontianak. Universitas Tanjungpura. (http://junal.untan.ac.id), diakses tanggal 11 Maret 22014. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.
17
