IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI (PSAK) 106 TERHADAP TRANSAKSI MUSYARAKAH PADA BMT AL MUNAWWARAH

IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI (PSAK) 106 TERHADAP TRANSAKSI MUSYARAKAH PADA BMT AL MUNAWWARAH

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)

Oleh MATSALUL JAKI MUTKI NIM: 1110053000013

KONSENTRASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H./ 2015 M.

ABSTRAK Matsalul Jaki Mutki, NIM 1110053000013 Judul Skripsi : Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (106) Terhadap Transaksi Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah Kantor Pusat Pamulang Pembimbing : Muamar Aditya, SE, M. AK Sistem dan praktik ekonomi syariah mulai terlihat marak perkembanganya di tanah air sejak lebih kurang satu dekade terakhir. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu keingian dari masyarakt muslim untuk kaffah dalam menjalankan agama Islam dengan menjalankan seluruh aktvitas dan transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah. Perkembangan sistem dan praktek ekonomi syariah di Indonesia boleh dikatakan terlambat jika dibandingkan dengan perkembangannya di negara – negara maju. Di Indonesia lembaga keuangan syariah mulai menjamur yaitu bank syariah maupun BMT, namun BMT lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana penyaluran dan yang non profit, seperti zakat, infaq dan shadaqah yang yang disebut baitul maal, sedangkan BMT sebagai lembaga bisnis berfungsi sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran dana komersil, yang disebut baitul tamwwil Melihat perkembangan BMT di Indonesia yang pesat namun di mana ada kecendrungan dari BMT di Indonesia masih menggunakan akuntansi standar yang belum berpedoman pada PSAK, oleh karena itu penulis ingin meneliti pada BMT Al Munawwarah karena BMT tersebut termasuk BMT yang cepat pertumbuhanya dan mempunyai banyak cabang khususnya di daerah Tangerang Selatan dan Depok. Penelitian ini merupakan studi pada BMT Al Munawwarah dengan judul “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 106 Terhadap Transaksi Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah yang dilakukan BMT Al Munawwarah sudah sesuai dengan PSAK No. 106. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran dan penilaian mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah pada BMT Al Munawwarah. Hasil analisis menyatakan bahwa implementasi pembiayaan musyarakah pada BMT Al Munawwarah telah sesuai dengan PSAK No. 106. Kesesuaian tersebut sudah meliputi pencatatan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar BMT Al Munawwarah terus konsisten dalam mengimplementasikan PSAK 106 secara penuh yang disusun oleh IAI selaku organisasi yang mengatur standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kata kunci : Perlakuan Akuntansi, PSAK 106, Pembiayaan Musyarakah

iv

KATA PENGANTAR

‫ْـــــم‬ ‫بِس‬ ِ ‫ْــــــــــــــم هللاِ الرَّحْ َم ِن ال َّر ِحي‬ ِ Puji syukur peneliti ungkapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat serta inayah-NYA peneliti dapat menyelesaikan laporan berwujud skripsi ini. Selanjutnya Shalawat serta salam juga tiada hentinya kita panjatkan kepada pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan kita dalam menjalankan kehidupan ini. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada Inunda dan Ayahanda penulis, Ayahanda tercinta H. Guntur Alamsyah dan Ibunda tersayang Nurhayati yang senantiasa mencurahkan cinta, kasih sayang serta doanya yang selalu mengiringi di setiap langkah penulis dalam menjalankan aktifitas, sehingga skripsi inipun dapat penulis selesaikan guna mencapai gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I). Selanjutnya, juga yang paling penting penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada segenap pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, di antaranya adalah: 1.

Dr. Arief Subhan, M.A, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Dr. Suparto, S.Ag., M.Ed selaku Wadek I bidang Akademik, Dr. Hj. Raudhanah, M.Ag selaku Wadek II bidang Administrasi Umum, dan Dr. Suhaimi, M.Si selaku Wadek III Bidang Kemahasiswaan.

2.

Drs. Cecep Castrawijaya, MA. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Drs. Mulkanasir, BA, S.Pd, MM., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen

v

Dakwah yang selalu menyumbangkan pemikiran dalam penulisan skripsi dan juga semenjak penulis masuk pada bangku kuliah. 3.

Muammar Aditya, SE,M.AK selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdialog dengan penulis serta memotivasi penulis dalam mencari esensi dari tema yang penulis telaah pada skripsi ini dan secara tuntas dapat mengoreksi skripsi ini.

4.

Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah mentransformasikan ilmunya pada penulis dalam batasan-batasan tertentu yang dapat penulis terima, sehingga penulis sedikit banyak telah mengetahui informasi tentang dinamika pengetahuan yang ada.

5.

Seluruh Staff Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah melayani dan meminjamkan koleksi bukubukunya sebagai bahan referensi bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6.

Keluarga Besar BMT Al Munawwarah (Ibu Sumirah Almisani dan Bpk. Samabiyanto, SE) yang telah banyak membantu penulis dan telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta terimakasih atas masukan yang berarti bagi penulis.

7.

dr. Diniati Juliana Zulhawa yang telah memberikan suport hingga penulis dapat menyelsaikan skripsi ini dengan sehat wal afiat.

8.

Rekan-rekan Mahasiswa UIN yang membantu terselesaikannya skripsi ini baik bantuan moril maupun fasilitasnya yaitu kelas Manajemen Dakwah A dan B, Teman-teman KKN 45 Sukseeesss !!!, dan Sahabat-sahabat PMII Cabang Ciputat khususnya PMII KOMFAKDA semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

vi

9.

Sahabat-sahabat

terbaik

GBA

(Abby

Andriandini,

Deni

Hamdani,

Muhammad Muslim dan Slamet Eko Purnomo) terimakasih atas dukungan semangat dan keceriaannya semoga kita tetap selalu kompak. Pada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah

ikut

berpartisipasi

membantu

dan

mendo’akan

penulis

dalam

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan budi baik mereka dengan balasan yang setimpal. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penelitian skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Jakarta, 16 Juni 2015

Matsalul Jaki Mutki

vii

DAFTAR ISI Halaman Judul Lembar Pengesahan Panitia Uian ....................................................................... i Lembar Pengesahan Skripsi .............................................................................. ii Lembar Pernyataan ............................................................................................ iii Abstrak ................................................................................................................ iv Kata Pengantar .................................................................................................... v Daftar Isi .............................................................................................................. vi Daftar Tabel ....................................................................................................... vii BAB I

PENDAHULUAN A. B. C. D. E. F. G. H.

BAB II

Latar Belakang Masalah ..................................................... Pembatasan dan Perumusan Masalah ................................ Manfaat dan Tujuan Penelitian ........................................... Review Study Terdahulu ..................................................... Kerangka Teori..................................................................... Metode penelitian ................................................................ Pedoman Penulisan Laporan ............................................... Sistematika Penulisan ..........................................................

1 8 8 9 16 18 20 20

GAMBARAN UMUM MENGENAI AKUNTANSI, AKUNTANSI SYARI’AH SERTA AKUNTANSI MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK 106 A. Pengertian Akuntansi Secara Umum ..................................... 22 B. Akuntansi Syariah Serta Perbedaan Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional ....................................................... 28 C. Prosedur Akad Musyarakah dalam Islam .............................. 38 D. Akuntansi Musyarakah .......................................................... 46 E. Akad Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 .......................... 57 F. Jurnal Teori Akuntansi Syariah ............................................. 66

BAB III

TINJAUAN UMUM BMT AL MUNAWWARAH A. B. C. D. E. F. G.

Latar Belakang Berdirinya BMT Al Munawwarah ............... 83 Visi dan Misi BMT Al Munawwarah .................................... 84 Tim Kerja BMT Al Munawwarah tahun 2013-2016 ............. 85 Izin dan Legalitas .................................................................. 86 Penghargaan dan Prestasi ...................................................... 87 Wilayah dan Kantor ............................................................... 87 Produk-Produk BMT Al Munawwarah ................................. 88

viii

BAB IV

IMPLEMENTASI AKUNTANSI MUSYARAKAH PADA BMT AL MUNAWWARAH BERDASARKAN PSAK 106 A. Akuntansi Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah............ 92 1. Perlakuan dan Pencatatan Akuntansi Musyarakah .......... 92 B. Ketentuan Akuntansi Musyarakahah Menurut PSAK 106 .... 98 1. Aset Atau Investasi Musyarakah .................................... 98 2. Jaminan .......................................................................... 99 3. Pengembalian Dana Musyarakah ................................. 100 4. Kewajiban, Piutang, Keuntungan dan Kerugian Musyarakah .................................................................. 101 5. Bagi Hasil ..................................................................... 101 6. Kekuatan dan Kelemahan PSAK 106 .......................... 102 7. Jurnal Pembiayaan Akuntansi Musyarakah ..................102 C. Implementasi Akuntansi Musyarakah Terhadap (PSAK) 106 ...............................................................................................107 1. Pencatatan ( Pengakuan dan Pengukuran ) .................... 107 2. Pengungkapan ................................................................ 109 3. Penyajian ....................................................................... 110 4. Penilaian Implementasi Antara PSAK 106 dan BMT Al Munawwarah ................................................................. 113

BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................. 123 B. Saran ........................................................................... 125

Daftar Pustaka Lalpiran-Lampiran

ix

DAFTAR TABEL Tabel 4.1 Neraca BMT ........................................................................................111 Tabel 4.2 Pembiyaan Musyarakah ......................................................................112 Tabel 4.3 Pos Perhitungan Hasil Usaha Pendapatan Utama .............................. 113

x

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sistem

dan

praktik

ekonomi

syariah

mulai

terlihat

marak

perkembanganya di tanah air sejak lebih kurang satu dekade terakhr. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu keingian dari masyarakt muslim untuk kaffah dalam menjalankan agama Islam dengan menjalankan seluruh aktvitas dan transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah. Perkembangan sistem dan praktek ekonomi syariah di Indonesia boleh dikatakan terlambat jika dibandigkan dengan perkembangannya di negara – negara maju. Salah satu upaya penerapan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip Islam. Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang menghubungkan antara dua pihak yang memerlukan dana dan pihak yang mengalami surplus dana. Lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran tersebut dijadikan wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efesien ke arah peningkatan taraf hidupnya.1

1

Sigit Triandaru dan Totok, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 10.

1

2

Tujuan didirikanya lembaga keuangan syariah adalah untuk mngembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Adapun yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan.2 Di Indonesia sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah telah dipraktikan dan melembaga sejak lama, bila kita melihat kembali kebelakang sesungguhnya masyarkat Indonesia telah mengenal ekonomi syariah bahkan jauh sebelum sistem kapitalis dikenal bangsa Indonesia, yaitu dengan praktik bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan. Dalam perkembanganya bahkan memiliki peran secara nasional terbukti dengan didirikanya Syarikat Dagang Islam pada tahun 1909. Kekuatan para pedagang Islam tersebut telah menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap kolonial Belanda. Secara nasional perkembangan ekonomi syariah diawal dengan berdirinya BPRS ( Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di Bandung pada tahun 1991, yaitu P.T. BPRS Berkah Amal Sejahtera dan P.T. BPRS Hareukat. Selanjutnya PT BMI yang beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 sebagai Bank UMUM pertama yang beroprasi berdasarkan prinsip syariah.3

2

Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.35. 3 Toto Tohir “Eksistensi BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Sebagai Lembaga Keungan Syariah di Indonesia” Artikel diakses pada tanggal 25 Maret 2015 dari https://nenisriimaniyati.files.wordpress.com/2012/03/eksistensi-bmt.pdf

3

Perkembangan bank syariah diikiuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, dan Lembaga Pegadaian Syariah. Perkembangan bank syariah atau pasar modal syariah menunjukan pertumbuhan yang cukup baik, selain terdapat peningkatan market share pasar modal syariah yang tercermin antara lain dari jumlah saham syariah tahun sebelumnya, juga terdapat peningkatan jumlah saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) dibandig periode sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada akhir 2013 atas nilai kapitalisasi Pasar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan mengalami peningkatan sebesar 4,35% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir Desember 2012.4 Perkembangan Bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka.5 Pembiayaan musyarakah mengalami pertumbuhan yang pesat baik di sektor Perbankan Syariah maupun BMT. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang ingin membuka usahanya dengan cara kerjasama dengan

4

http://www.ojk.go.id/publikasi-laporan-perkembangan-keuangan-syariah-2013 diakses pada tanggal 16 Juni 2015 5 Sardono Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi Makro, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), edisi 2, hal. 199.

4

pihak Bank Syariah maupun BMT dengan menggunakan pembiayaan musyarakah. Namun salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan perbankan saat ini adalah masalah stadarisasi sistem akuntansi dan audit, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan. Kunci kesuksesan suatu BMT sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan finansial BMT yang bersangkutan, dan kepercayaan terhadap kesesuaian oprasional BMT dengan sistem syaria’ah Islam. Kepercayaan ini termasuk didalamnya kepercayaan yang diberikan oleh para depositor dan investor, yang keduanya merupakan stakeholder utama sistem perbankan. Sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik, diaman bank syariah harus mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki kemampuan dan kapasitas didalam mencapai tujuan-tujuan finansial maupun tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, membangun sebuah sistem akuntansi dan audit yang bersifat standar merupakan sebuah keniscayaan dan telah menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Tanpa itu, mustahil Bank Syari’ah dan BMT dapat meningkatkan daya saingnya dengan kalangan konvensional.6

6

Irfan Syauqi Beik “Urgensi Standarisasi Akuntansi Perbankan Syari’ah”, artikel diakses pada tanggal 13 November 2014 dari http://.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomisyari’ah/1074-urgensi-standarisasi-akuntansi-perbankan-syari’ah.

5

Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang dapat menggerakan sektor rill adalah BMT. BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah karena BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan permodalan.7 BMT sebagai lembaga sosial lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana penyaluran dan yang non profit, seperti zakat, infaq dan shadaqah yang yang disebut baitul maal, sedangkan BMT sebagai lembaga bisnis berfungsi sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran dana komersil, yang disebut baitul tamwwil.8 Dengan demikian BMT memiliki dua fungsi, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah serta pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.9 Akuntansi sebagai aspek muamalah sangat penting kaitanya dengan segala bentuk transaksi yang ada. Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 menjadi dasar implikasi akuntansi, di dalamnya menyatakan secara tegas rambu-rambu yang harus ditaati hubunganya dengan penerapan akuntansi dan pencatatan yang dilakukan selama bermuamalah.

7

Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 83. 8 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Ekonisia, 2008) edisi 3. h.3 9 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.35.

6

Akuntansi pada hakikatnya mencatat transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Lembaga Keuangan Islam harus menerapkan akuntansi Islam (syariah) dalam setiap transaksi yang dilakukan. Ini merupakan tantangan besar bagi pakar syari’ah Islam. Maka harus mencari dasar bagi penerapan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi pada bank dan lembaga keuangan konvensional yang dikenal selama ini. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bagi lembaga keuangan syari’ah.10 Eksistensi akuntansi syari’ah di Indonesia diawali dengan PSAK 59 yang disahkan pada 1 Mei 2002 dan berlaku mulai 1 Januari 2003. PSAK merupakan produk Dewan Standar Akuntansi Keuanga-Ikatan Akuntansi Indonesia PPSAK 101-106 yang sudah diberlakukan pada 1 januaru 2008, telah disahkan pada 27 Juni 2007. Perbedaan mendasar antara PSAK 59 dengan PSAK terbaru adalah pemberlakuan bukan hanya ditunjukan untuk seluruh entitas syari’ah, baik bak maupun non bank.11 Oleh karena itulah, dalam kegiatan oprasional dan perlakuan atau aplikasi akuntansi pada perbankan syari’ah diperlukan adanya suatu evaluasi perlakuan atau aplikasi akuntansi dari masing-masing produk. Masing-masing produk memiliki PSAK yang mengaturnya, antara lain PSAK No 102 mengenai akuntansi murabahah, PSAK No 103 mengenai akuntansi salam,

10

Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005)Edisi Revisi, h. 319. 11 M. Gunawan Yasni, “PSAK Syari’ah berlaku 1 januari 2008”, 13 November 2014 dari http://mgyasni.niriah.com/2008/03/14psak-syari’ah-berlaku-1-januari-2008/.

7

PSAK no 104 mengenai akuntansi isthisna, PSAK No 105 mengenai akuntansi mudharabah dan PSAK No 106 mengenai akuntansi musyarakah. Akuntansi syariah adalah suatau kegiatan identifikasi, klasifikasi, pendataan dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan ekonomi berdasakan prinsip akad-akadsyari’ah, yaitu tidak mengandung zhulum (kezhaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan) barang yang membahayakan dan diharamkan.12 Urgensi pencatatan dalam akuntansi tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang berupaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai accountibility (pertanggung jawaban) dalam menjamin akurasinya.13 Akuntansi merupakan alat untuk merefleksikan realitas. Akuntansi harus didasarkan pada etika realitas dikonstruksi dalam kaitanya dengan nilai etika. Jika tidak, realitas dalam akuntansi akan direfleksikan dalam presentasi lain dan pada giliranya akan menyesatkan pihak - pihak yang tertarik padanya.14 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai implementasi akuntansi syariah pada Lembaga lembaga keuangan mikro syariah dan melihat bagaimana kesesuaianya dengan PSAK 12

Hasbi Ramli, Teori Dasar Akuntansi Syari’ah, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 14. Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 199), h. 121. 14 Iwan Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syari’ah, (Yogyakarta: LKIs 2000), h. 13

323.

8

No. 106 akuntansi musyarakah yang diberi judul “IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 106 TERHADAP TRANSAKSI MUSYARAKAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL MUNAWWARAH” B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan tentang evaluasi implementasi akuntansi musyarakah PSAK 106 pada BMT Al Munawwarah berlokasi di Komplek Masjid Al Muhajirin Perumahan Bukit Pamulang Indah Blok A-18A/02 Pamulang Tangerang-Selatan Telp./Fax. 021-7499865. Untuk memudahkan penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah pada BMT Munawwarah ? 2. Apakah

akuntansi

musyarakah

tentang

pengakuan,

pengukuran,

penyajian, dan pengungkapan pada BMT Al Munawwarah telah sesuai dengan PSAK 106 ? C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini, adalah : a. Untuk melihat penerapan akuntansi musyarakah yang digunakan pada BMT.

9

b. Untuk menganalisis kesesuaian implementasi manajemen keuangan akuntansi musyarakah BMT terhadap PSAK 106. 2. Manfaat Penelitian Sedangkan Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah : a. Bagi Peneliti Dapat menambah pengetahuan mengenai akuntansi musyarakah dan proses pencatatannya menurut PSAK 106. b. Bagi BMT Sebagai

bahan

pertimbangan

dan

masukan

bagi

BMT

dalam

implementasi akuntansi musyarakah dengan mengacu pada PSAK 106. c. Bagi Akademisi Menambah pengetahuan tentang implementasi akuntansi musyarakah berdasarkan PSAK 106 dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. D. Review Study Terdahulu / Tinjauan Pustaka No. Aspek Perbandingan

Studi Terdahulu

Rencana Skripsi

1.

Analisis Perlakuan

Implementasi

Akuntansi Koperasi dan

Akuntansi Musyarakah

Akuntansi Pajak

berdasarkan Pernyataan

Penghasilan dalam laporan

Standar Akuntansi

keuangan koperasi (studi

Keuangan (PSAK) No.

a. Judul

10

kasus pada koperasi UIN

106 pada BMT Al

Syarif Hidayatullah

Munawwarah

Jakarta) Penulis : Septia Handayani ( Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial) b. Pendekatan Teori

Dalam PSAK 27, Koperasi Dalam ayat Al-Qur’an adalah badan usaha yang

surat Al Baqarah ayat

mengorganisir

282, menjelaskan

pemanfaatan dan

bahwa wajib bagi

pendayagunaan sumber

semua pihak yang

daya ekonomi para

melakukan mu’amalah

anggotanya atas dasar

untuk mencatatnya

prinsip koperasi dan

(menulis utang piutang)

kaidah usaha ekonomi

dan juga harus ada

untuk meningkatkan taraf

persaksian dari pihak

hidup anggota pada

lain.

khususnya dan ekonomi rakyat pada umumnya. c. Fokus

Penelitian ini bertujuan


untuk mengetahui

untuk mengetahui

bagaimanakah penerapan

bagaimanakah aplikasi

11

akuntansi koperasi pada

akuntansi musyarakah

koperasi UIN Jakarta.

di BMT Al Munawwarah serta kesesuainya dengan PSAK 106.

d. Metode Penulisan

Adapun Metode yang

Adapun metode yang

digunakan adalah metode

digunakan adalah

deskriptif-kualitatif.

metode dekriptifkuantitatif.

e. Waktu/Tempat

f. Persamaan

Penelitian ini dilakukan


pada tahun 2008, dan


Koperasi UIN Jakarta

pada BMT Al

merupakan tempat

Munawwarah,

penelitian.

Pamulang.

Membahas tentang

Membahas tentang

Akuntansi yang dilakukan

perlakuan Akuntansi

oleh Kopersi di Univ. UIN

yang dilakukan BMT

Syarif Hidayatullah

Al Munawwarah.

Jakarta. g. Perbedaan

Tempat penelitian pada

Study Skripsi pada

Koperasi UIN Syarif

BMT Al Munawwarah,

Hidayatullah dan meneliti

dan membahas tentang

12

tentang akuntansi

Akuntansi PSAK 106

Koperasi. 2.

a. Judul

Perlakuan Akuntansi

Implementasi

Obligasi Syariah


Mudharabah Subordinasi


pada laporan keuangan PT. Standar Akuntansi Bank Muamalat Indonesia

Keuangan (PSAK) No.

TBk Periode 2003-2005.

106 pada BMT Al

Penulis: Fitri Amelia

Munawwarah.

(Perbankan Syari’ah, Fakultas Syariah dan Hukum). b. Pendekatan Teori

Berdasarkan Fatwa Dewan

Dalam ayat Al-Qur’an

Syari’ah Nasional


No.33/DSN-MUI/IX/2002, 282, menjelaskan dikatakan bahwa obligasi

bahwa wajib bagi

syariah Mudharabah

semua pihak yang

adalah suatu surat berharga melakukan mu’amalah jangka panjang

untuk mencatatnya

berdasarkan prinsip


syariah yang dikeluarkan

dan juga harus ada

emiten kepada pemegang

persaksian dari pihak

13

obligasi syariah berupa

lain.

hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. c. Fokus



untuk mengetahui

untuk mengetahui

bagaimanakah perlakuan


akuntansi obligasi syari’ah


mudhorobah pada PT.

di BMT Al

Bank Muamalat Indonesia.

Munawwarah serta kesesuainya dengan PSAK 106.

d. Metode Penulisan

Adapun metode yang

Adapun metode yang


digunakan adalah

dekriptif –kualitatif.


e. Waktu/Tempat



pada tahun 2008, dan PT.


Bank Muamalat Indonesia

pada BMT Al

yang menjadi tempat

Munawwarah,

penelitian.

Pamulang.

14

f. Persamaan

Membahas Perlakuan

Membahas tentang

Akuntansi Obligasi

perlakuan Akuntansi

Syariah Mudharabah

yang dilakukan BMT

Subordinasi pada laporan

Al Munawwarah.

keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia TBk Periode 2003-2005 g. Perbedaan

Perlakuan Akuntansi

Study Skripsi pada

Obligasi Syariah

BMT Al Munawwarah,

Mudharabah


Subordinasipada lapuran

Akuntansi PSAK 106

keuangan PT. Bank Muamalat TBk. 3.

a. Judul

Perlakuan Akuntansi

Implementasi

Murabahah berdasarkan


PSAK 102 pada BMT Al


Fath. Penulis : Ita Yuliana

Standar Akuntansi

Setia Ningsih (Jurusan

Keuangan (PSAK) No.

Perbankan Syari’ah,

106 pada BMT Al

Fakultas Syaria’ah dan

Munawwarah

Hukum) b. Pendekatan Teori

Dalam Draft Ed. PSAK

Dalam ayat Al-Qur’an

15

102, Murabahah adalah


akad jual beli barang

282, menjelaskan

dengan harga jual sebesar

bahwa wajib bagi

biaya perolehan ditambah

semua pihak yang

keuntungan yang

melakukan mu’amalah

disepakati dan penjual

untuk mencatatnya

harus mengungkapkan


biaya perolehan barang

dan juga harus ada

tersebut kepada pembeli.

persaksian dari pihak lain.

c. Fokus

d. Metode Penulisan



untuk mengetahui sistem

untuk mengetahui

dan penerapan akuntansi


murabahah di BMT Al


Fath, serta kesesuaian

di BMT Al

perlakuan akuntansi

Munawwarah serta

murabahah dengan PSAK

kesesuainya dengan

102.

PSAK 106.

Adapun metode yang

Adapun metode yang


digunakan adalah

deskriptif –kualitatif.


16

e. Waktu/Tempat





BMT Al Fath merupakan

pada BMT Al

tempat penelitan.

Munawwarah, Pamulang.

f. Persamaan

Membahas tentang

Membahas tentang

perlakuan Akuntansi BMT

perlakuan Akuntansi

Al Fath.

yang dilakukan BMT Al Munawwarah.

g. Perbedaan

Study Skripsi pada BMT

Study Skripsi pada

Al Fath dan membahas

BMT Al Munawwarah,

tentangan Akuntansi


PSAK 102

Akuntansi PSAK 106

E. Kerangka Teori Kerangka teori merupakan teori-teori mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi, baik teori yang bersifat umum maupun teori yang bersifat khusus yang terkait dengan fokus penelitian. Hal-hal yang termasuk dalam objek penelitian sebagai berikut : BMT adalah sebuah keuangan mikro yang dalam usahanya memberikan pembiayaan, jasa-jasa lalu lintas peredaran dan pembayaran uang. BMT

17

mempunyai ruang lingkup kegiatan yang luas dan melibatkan bermacammacam disiplin ilmu bagi pengurus dan pengelolaan tersebut. Dalam PSAK 106 paragagraf 27 disebutkan bahwa investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan kas atau penyerahan aset-aset non-kas kepada mitra aktif. Aset berwujud kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan (paragraf 28a), sedangkan aset yang berwujud non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau sebagai kerugian pada saat terjadinya (paragraf 28b). Investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang di serahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang di serahkan, dikurangi amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada) (paragraf 29). Adapaun biaya biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, seperti biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah, kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra (paragraf 30). Akuntansi

syariah

adalah

proses

yang

di

gunakan

untuk

mengidentifikasi, mengukur serta melaporkan informasi keuangan suatu organisasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam aturan syariat Islam. Pada dasarnya akuntansi syariah tidak jauh berbeda secara teknis dengan akuntansi pada umumnya, dimulai dari pencatatan transaksi

18

berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, pengklasifikasian ke dalam buku besar, pengikhtisaran dalam neraca lajur sampai menyusun laporan keuangan berupa laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Gambar 1.1 : Alur pedoman penelitian implementasi akuntansi syariah di BMT

PSAK

PSAK 106 “Musyarakah” Akuntansi di BMT

Akuntansi di BMT Akuntansi di BMT

Analisi Data

Kesesuaian Penerapan Akuntansi BMT Dengan PSAK 106

F. Metode Penelitian 1. Metode Penelitian Dalam melakukan penelitian ada bermacam-macam tipe penelitian, antara lain deskriptif, eksplanatif, eksploratif, eksperimental, dan lainnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang bertujuan menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul menjadi objek penelitian

19

itu berdasarkan apa yang terjadi15. Dan diakhir penilitian peneliti menggunakan tingkat penilaian penyesuaian untuk memastikan secara keseluruhan point implementasi yang dilakukan oleh BMT Al Munawwarah. 2. Data Penelitian Data penelitian yang diperoleh penulis berupa data priemer dan data sekunder. Data priemer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang kompeten mengenai penerapan akuntansi syariah, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi berupa datadata dan dokumen-dokumen serta sumber tertulis lainya yang berhubungan dengan implementasi akuntansi musyarakah di BMT Munawwara 3. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian kepustakaan, penulis mengumpulkan data dan informasi tentang akuntansi syariah, akuntansi BMT dan PSAK akuntansi musyarakah di perpustakaan. Sedangkan penelitian lapangan, penulis memperoleh data dengan mendatangi langsung tempat yang dijadikan objek penelitian. 4. Teknik Pengumpulan Data Interview (wawacara) dengan mewawancarai pihak yang kompeten mengenai penerapan akuntansi di BMT dalam hal ini bagian keuangan dan 15

M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta : Kencana, 2008) Cet. Ke-3, hal. 36

20

manajer

oprasional

BMT

sedangkan

studi

mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen

dokumentasi

dengan

yang diperoleh dari

BMT yang berkaitan dengan implementasi akuntansi musyarakah dan dokumen lain yang terkait dengan implementasi akuntansi musyarakah yang digunakan BMT Munawwarah. 5. Teknik Pengolahan Data Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode Dummy. Dalam analisa ini, penulis menjabarkan data nilai implementasi akuntansi musyarakah yang diperoleh dari BMT, kemudian menganalisa dan menilainya dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106. G. Pedoman Penulisan Laporan Adapun teknik penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007”. H. Sistematika Penulisan BAB 1, Pendahuluan, membahas latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep, kajian kepustakaan terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

21

BAB II Membahas tentang Gambaran Umum mengenai Akuntansi, Akuntansi Syariah serta Akuntansi Musyarakah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106. Dimana didalam bab kedua ini terdiri dari

Pengertian

Akuntansi

Secara

Umum,

Akuntansi

Syariah

dan

perbedaanya dengan akuntansi konvensional, Prosedur Akad Musyarakah dalam Islam, Akuntansi Musyarakah, Akad Musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 serta Jurnal Teori Akuntansi Musyarakah. BAB III Gambaran Umum BMT Al Munawwarah, memuat secara rinci sejarah berdirinya BMT, produk yang ditawarkan BMT, dan pendapatan BMT. BAB IV Membahas mengenai Evaluasi Aplikasi Akuntansi Musyarakah pada BMT Al Munawwarah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106. Di bab keempat ini berisi tentang Aplikasi Akuntansi Musyarakah pada BMT Al munawwarah, serta Evaluasi Aplikasi Akuntansi Musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 pada BMT AlMunawwarah. BAB V Dalam bab kelima merupakan Penutup, dimana dalam bab tersebut berisi tentang Kesimpulan dari penelitian, dan Saran-saran.

BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI AKUNTANSI, AKUNTANSI SYARI’AH SERTA AKUNTANSI MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK 106 A. Pengertian Akuntansi Secara Umum 1. Sejarah Akuntansi Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengidentifikasi tempat dan waktu lahirnya sistem pembukuan berpasangan. Ada berbagai skenario mengakui bahwa sistem pencatatan telah ada dalam berbagai peradaban sejak kurang lebih 3000 tahun sebelum masehi yang lalu. Diantaranya adalah peradaban

Kaldea-Babilonia,

Asiria,

dan

Samaria

yang merupakan

pembentuk sistem pertahanan pemerintahan pertama di dunia, pembentuk sistem bahasa tulisan tertua, dan pencatatan usaha tertua.1 Catatan tertua yang dikenal masyarakat adalah tablet dari tanah liat berupa catatan pembayaran upah, yang ditemukan dan berasal dari Babilonia. Penemuan yang sama kemudian diperoleh di Mesir dan Yunani Kuno. Dimana, dalam peradaban Mesir, para penulis membentuk “poros tempat berputarnya seluruh mesin keuangan dan departemen”.2 Peradaban China dengan akuntansi pemerintah yang memainkan peran kunci dan canggih selama Dinasti Chao (1122-256); perdaban Yunani, dimana Zenon, manajer 1

Brown, R., (ed), A History of Accounancy (edinburgh: Jack, 1905; dicetak ulang oleh B. Franklin, NY, 1996), h. 16. 2 Woolf, A.H, A Short History of Accounting and Aaccountants (London : gee ad Coy, 1912), h.6

22

23

estat Applonius, memperkenalkan sistem akuntansi pertanggung jawaban yang luas pada tahun 256; dan peradaban Roma, dengan hukum yang menentukan bahwa pembayar pajak harus membuat laporan posisi keuangan, dan dengan hak sipil yang tergantung pada tingkat kekayaan yang dinyatakan warga negara.3 Kemudian pencatatan yang paling awal dikenal di inggris, di kumpulkan atas perintah Raja William the Conqueror pada abad kesebelas untuk mengetahui sumber-sumber keuangan negara. Tetapi, pencatatan ini belum dilakukan secara sistematis, dan kerapkali hanya merupakan pernyataan yang tidak lengkap. Sistem pencatatan yang lenkap untuk suatu unit usaha baru muncul kemudian, yaitu setelah ditemukanya Sistem Pembukuan Berpasangan (Double Entry System) oleh pedagang-pedagang Venesia. Uraian sistem pembukuaan berpasangan pertama kali ditulis oleh seorang sarjana matematika bangsa Italia yang bernama Luca Pacioli tahun 1494. Pada tahun tersebut, dia mempublikasikan buku yang ditulisnya Summa De

Arithmatica,

Geometria,

Proporsionil

et

Proporsionalita,

yang

didalamnya memuat salah satu bagian yang berisi pelajaran mengenai sistem pencatatan pembukuan berpasangan (Double Entry System). Dia menyatakan

3

Pendrof, B., “The Relation of Taxation to the History of Balance Sheet”, The Accounting Review (Desember, 1930), hal. 244.

24

bahwa tujuan pembukuan adalah “untuk memberi informasi yang tepat waktu bagi para pedagang mengenai aset dan kewajibanya”.4 Dia mengatakan, “Semua pencatatan . . . . harus dilakukan secara berpsangan, yaitu bahwa jika anda membuat seorang sebagai kreditor, Anda harus membuat orang lain sebagai debitor”.5 Tiga buku digunakan : memorandum, jurnal, dan buku besar. Catatan bersifat deskriptif. Pacioli menyarankan bahwa “tidak hanya nama pembeli atau penjual dan penjelasan mengenai berat, ukuran, dan harga barang yang dicatat, tetapi syarat pembayaran juga ditunjukan” dan “jika kas diterima atau dibayarkan, catatanya mencantumkan jenis mata uang dan nilai konversinya...”.6 Pacioli juga menyarankan penghitungan profit periodik dan penutupan buku “Adalah baik untuk menutup buku setiap tahun, khususnya jika anda dalam kerja sama dengan orang lain. Akuntansi membuat persahabatan berlangsung lama”.7 Sistem pembukuan berpasangan menyaikan suatu pencatatan transaksi perusahaan secara sistematis. Setiap transaksi dicatat ke dalam dua aspek yaitu debit dan kredit, sehingga membentuk perkiraan berimbang. Dengan sistem ini juga akan menghasilkan laporan keuangan yang menyeluruh dalam satuan uang, antara lain laba (laba bersih) untuk usaha tertentu dalam periode 4

Green, Wilmer L., History and Survey of Accountancy (New York: Standard Text Press, 1930, h. 91. 5 Geijsbeek, J., Ancient Double-Entry Bookeeping (Houston: Lawrence, KS: Scholars Book Co., 1976), h. 25. 6 Green, Wilmer L., History and Survey of Accountancy (New York: Standard Text Press, 1930, h. 8. 7 Geijsbeek, J., Ancient Double-Entry Bookeeping (Houston: Lawrence, KS: Scholars Book Co., 1976), h. 67.

25

tertentu, jumlah harta (assets) yang dimiliki perusahaan dan pemodalan (equity) atas harta tersebut. 2. Pengertian Akuntansi Dalam pengetahuan akuntansi dikenal dua istilah asing, yaitu Accountancy dan Accounting. Secara terminologi istilah tersebut lazim diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Akuntansi. Untuk mendekatkan pengertian terhadap kedua istilah tersebut, perlu diketahui pengertian dan kedudukan masing-masing dalam pengetahuan akuntansi. Accountancy merupakan suatu metodologi dan himpunan pengetahuan yang berkenan dengan sistem informasi dari satuan-satuan ekonomi apapun bentuknya, yang terbagi atas dua bagian. Pertama, accounting adalah pengetahuan yang menyangkut proses pelaksanaan pembukuan dalam arti yang luas. Kedua, auditing adalah pengetahuan yang menyangkut pemeriksaan dan penilaian (evaluasi) atas hasil proses pelaksanaan pembukuan tersebut. Oleh karena itu, istilah accountancy lebih luas meliputi baik bidang teori, proses pembukuan, penerapan atau praktek, maupun pemeriksaan dan penilaian. Sementara itu, istila accounting hanya menunjukan bidang teori. Proses pembukuan dalam arti yang luas meliputi penafsiran (interpretasi) atasnya.

26

3. Definisi Akuntansi Akuntansi sering dijuluki sebagai bahasa bisnis (the language of business). Perubahan yang cepat dalam masyarakat telah menyebabkan semakin kompleksnya bahasa tersebut, yang digunakan untuk mencatat, meringkas, melaporkan, menginterpretasi data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, pengusaha, pemerintah, dan anggota masyarakat lainya. Secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, accounting,dalam bahasa arabnya disebut “musabahah” yang berasal dari kata hasaba, hasibah, muhasabah atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, mendata atau menghisab. Yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu.8 Akuntansi telah didefinisikan secara luas. Menurut definisi dari American Accounting Association adalah “....the proces of identyfying, measuring, and communicating economic information.....” (Evanston, Ilionis; A Statment of Basic Accounting Theory, 1966. Hal. 1). Akuntansi

adalah

proses

mengidentifikasi,

mengukur,

dan

menyampaikan atau melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. Termasuk dalam definisi ini adalah keharusan bagi akuntansi untuk

8

Hasbi Ramli, Teori Dasar Akuntansi Syari‟ah, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 12.

27

mengetahui lingkungan sosial ekonomi disekitarnya. Tanpa pengetahuan tersebut, mereka tidak dapat mengidentifikasi dan membuat informasi yang relevan. Pengertian akuntansi secara terminologi menurut buku A Statment of Basic Accounting Theory dikatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Accounting Principles Board (APB) Statment No. 4 mengidentifikasi bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara alternatif.9 Untuk menggambarkan berbagai sisi akuntansi, Belkaoui (1968) dan penulis lain disebutkan beberapa image yang menggambarkan sifat-sifat akuntansi sebagai berikut.10 a. Akuntansi sebagai suatu ideologi. b. Akuntansi sebagai suatu bahasa. c. Akuntansi sebagai suatu catatan historis. d. Akuntansi sebagai suatu realitas ekonomi saat ini.

9

Sofyan S Harahap, Auditing dalam Prespektif Islam, ( Jakarta: Pustaka Quantum, 2002),

h. 37. 10

Sofyan S Harahap, Auditing dalam Prespektif Islam, h. 37-38.

28

e. Akuntansi sebgai suatu sistem informasi. f. Akuntansi sebagai suatu komoditi. g. Akuntansi dianggap sebgai pertanggungjawaban (accountibility). h. Akuntansi sebagai teknologi. Menurut Dr. Bambang Sudibyo, akuntansi adalah teknologi yaitu mengubah data atau bukti-bukti transaksi menjadi model informasi yang lebih bermanfaat bagi para pemakainya. B. Akuntansi Syariah Serta Perbedaan Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional 1. Sekilas Tentang Akuntansi Syariah Dari sisi ilmu pengetahuan, Akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas sebagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokan dalam account, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Dalam Al-Qur’an disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al-Qur’an menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surat Asy-Syu’ara ayat 181-184 yang berbunyi.11

11

Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. Al Qur‟an dan terjemahanya. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur’an. Jakarta.

29



   

       

               “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan betakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu”.

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Umer Chapra menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pedapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Seorang Akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan kepentinganya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan membonceng kepentinganya. Untuk itu diperlukan Akuntan Independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta buktibuktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam Ilmu Auditing Dalam Islam, fungsi Auditing ini disebut “tabayyun” sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Hujarat ayat 6 yang berbunyi :

30

                  Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kemudian, sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an, kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa’ ayat 35 yang berbunyi:

             Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

2. Pengertian Akuntansi Syariah Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, pendataan dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung zhulun (kezhaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan), barang yang membahayakan dan di haramkan.12 Akuntansi syariah juga dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh 12

Hasbi Ramli, Teori Dasar Akuntansi Syari‟ah, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 13-14.

31

Allah SWT.13 Prinsip Umum Akuntansi Syariah nilai pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam meliputi sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja sudah menjadi prinsip dasar yang oprasional dalam prinsip akuntansi syariah. Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh Allah SWT untuk menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat AlQur’an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat adalah praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Prinsip keadilan, jika di tafsirkan lebih lanjut, surah Al-Baqarah ; 282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupanya. Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara

13

Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syari‟ah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2011, 2009, 2008), h. 8.

32

sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Prinsip kebenaran, prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran, kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Dengan demikian pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dapat diterangkan. 3. Dasar Hukum Akuntansi Syariah Dasar hukum akuntansi Syariah bersumber dari Al-Qura’an, Sunah Nabawiyyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dengan

Syariah

dan’Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan Islam.

Kaida-kaidah

Akuntansi

Syariah,

memiliki

karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat

33

Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut.14 4. Persamaan dan Perbedaan Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional Persamaan kaidah Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional terdapat pada hal – hal sebagai berikut : a. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi b. Prinsip penahunan (hauliyah) dengan prinsip periode waktu atau tahunpem bukuan keuangan c. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal d. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penetuan barang e. Prinsip perbandingan (muqalabah) dengan prinsip perbandingan income dengan cost (biaya) f. Prinsip kontiunitas (istimrariah) denga kesinambungan perusahaan g. Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan. Sedangkan perbedaanya, menurut Husein Syahatah, dalam buku Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam, antara lain, terdapat pada hal-hal sebagai berikut : a. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. 14

Kariyoto “Akuntansi Dalam Prespektif Syariah Islam” . Artikel di akses pada tanggal 10 Desember 2014 dari http://lp3m.asia.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/kariyoto_Akuntansidalam-prespektif-syariah-islam..pdf.

34

Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas. b. Modal dalam konsep akuntans konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock),selanjutya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang. c. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukanya bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengkuran dan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai. d. Konsep konvensional memprakekan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta menyampingkan laba

yang

bersifat

mungkin,

sedangkan

konsep

Islam

sangat

memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nialai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko. e. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram. Sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika

35

ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal. f. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dari pertumbuhan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh. Degan demikian, dapat diketahui, bahwa perbedaan antara sistem Akuntansi Syariah Islam dengan Akuntansi Konvensional adalah menyentuh soal-soal inti dan pokok, sedangkan segi persamaanya hanya bersifat aksiomatis. Menurut, Toshikabu Hayashi dalam tesisinya yang berjudul “On Islamic Accounting”, berpedoman pada filsafat kapitalisme, sedangkan dalam Akuntansi Islam ada “meta rule” yang berasal diluar konsep akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum Syariah yang berasal dari tuhan yang bukan ciptaan manusia, dan Akuntansi Islam sesuai denagn kecendrungan manusia yaitu “hanief” yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat, dimana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakanya dihadapan Tuhan

36

yang memiliki Akuntansi sendiri (Rakib dan Atid) yang mencatat semua tindakan manusia.15 5. Praktek Akuntansi Pemerintahan Islam Adapun praktek Akuntansi Pemerintahan Islam anatara lain :16 a. Pada zaman Rasulullah SAW cikal bakal akuntansi dimulai dari fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuanya dan penunjukan orang-orang yang kompeten (Zaid,2000); b. Pemerintahan Rasulullah SAW memiliki 42 pejabat yang digaji, terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri (Hawary, 1988); c. Perkembangan pemerintahan Islam hingga Timur Tengah, Afrika, dan Asia di zaman Umar bin Khatab, telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran negara; d. Para

sahabat

merekomendasikan

perlunya

pencatatan

untuk

pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara; e. Umar

bin

Khatab

mendirikan

lembaga

yang

bernama

Daiwan

(dawwana=tulisan);

15

Mukhlisul Muzahid ”Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah”. Artikel ini diakses pada 24 Februari 2015 dari http://jurnal.pnl.ac.id/wpcontent/plugins/Flutter/files_flutter/1394855340Jurnal_Ekonis_PNL_1.pd f 16

Akuntansi Syariah Sejarah dan Perkembangan”. Artikel ini di akses pada 24 Februari 2014. http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.AKUNTANSI/196903272001121ARIM/Akt_Syariah/akuntansi-syariah-sejarah-dan-perkembangan.pdf

37

f. Reliabilitas laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh Umar bin Abdul Aziz (681-720M) dengan kewajiban mengeluarkan buktu penerimaan uang (Imam, 1951); g. Al Waleed bin Malik (705-715M) mengenalkan catatan dan register yang terjilid dan tidak seperti sebelumnya (Lasheen, 1973); h. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiah; i. Akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi seperti Akuntansi peternakan, Akuntansi pertanian, Akuntansi perbendaharaan, Akuntansi konstruksi, Akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku / auditing (Alkalkashandy, 1913); j. Sistem pembukuan menggunakan model buku besar, meliputi :17 1) Jaridah Al-Kharaj (menyerupai receivable subsidiary ledger), menunjukan utang individu atas zakat tana, hasil pertanian, serta utang hewan ternak dan cicilan. Utang individu dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain (Lasheen, 1973); 2) Jaridah Annafakat (Jurnal pengeluaran), mencatat pengeluaran negara; 3) Jaridah Al Mal (Jurnal Dana), mencatat penerimaan dan pengeluaran zakat; 4) Jaridah Al Musadareen, mencatat penerimaan denda / sita dari individu yang tidak sesuai syariah, termasuk korupsi.

17

Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktek, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 3.

38

k. Laporan Akuntansi yang berupa :18 1) Al-Khitmah, menunjukan total pendapatan dan pengeluaran yang disebut setiap bulan (Bin Jafar, 1981); 2) Al Khitmah Al Jame‟ah, laporan keuangan kompherensif gabungan antara income statment dan balance sheet (pendapatan, pengeluaran, surplus / defisit, belanja untuk aset lancar maupun aset tetap), dilaporkan pada akhir tahun; Dalam

perhitungan

dan

penerimaan

zakat.

Utang

zakat

diklasifikasikan pada laporan keuangan dalam 3 (tiga) kategori yaitu collectable debts, doubtful debts, dan uncollectable debts (Al-Khawarizmi, 1984). C. Prosedur Akad Musyarakah dalam Islam Dalam Fatwa DSSNN0 : 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah, terdapat beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini antara lain :19 1. Ijab dan Qabul Pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

18

Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktek, h. 3. Rifqi, Muhammad, Akuntansi Keuangan Syari‟ah Konsep dan Implementasi PSAK Syari‟ah, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008). h. 323-325. 19

39

a. Penawaran dan penerimaan harus secra eksplisit menunjukan tujuan kontrak (akad). b. Penawaran dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 2. Pihak yang berkontrak Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. 3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) a. Modal 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang,

40

properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. b. Kerja 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakh akan tetapi, kesamaan porsi kerja lebih banyak dari yang lainya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. c. Keuntungan 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghidari perbedaan dan persengketaan pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah. 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

41

3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan tersebut atau prosentase itu diberikan kepadanya. 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. d. Kerugian Kerugian harus dibagi di antara ara mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Biaya Oprasional dipersengketakan a. Biaya oprasional dibebankan kepada modal bersama. b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaianya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau hukum musyarakah ada empat, yaitu;20 1) Pelaku terdiri atas para mitra. 2) Objek musyarakah berupa modal dan kerja. 3) Ijab qabul/ serah terima. 4) Nisbah keuntungan

20

Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syari‟ah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2011). Hal, 147-149.

42

Adapun ketentuan Syar’ahnya antara lain : a) Pelaku : Para mitra harus cakap hukum dan baligh b) Objek musyarakah Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukanya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja 1. Modal a. Modal yang diberikan harus tunai. b. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. c. Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. d. Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan modal dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai pembelian bangunan, dan yang lain untuk membiayai pembelian perlengkapan antor. e. Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan. f. Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumbang atau menghadiahkan uang tersebut. Kecuali, mitra lain telah menyepakatinya.

43

g. Seorang mitra tidak diizinkan untuk menyairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingan sendiri. h. Pada prinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada penjamin modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainya, karena musyarakah didasarkan ada prinsip al ghunmu bi al ghurmi- hak untuk mendapatkan keuntungan berhubungan dengan resiko yang diterima. Namun, demikian, seorang mitra dapat meminta mitra lain menyediakan jaminan dan baru dapat dicairkan apabila mitra tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja. i. Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syari’ah. Adapun transaksi yang dilarang antara lain.21 1) Semua aktivitas bisnis terkait dengan barang yang diharamkan Allah SWT. 2) Riba. 3) Penipuan. 4) Perjudian. 5) Gharar. 6) Ikhtikar. 7) Monopoli. 8) Bai‟an najasi. 9) Suap. 10) Taalluq. 21

Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syari‟ah di Indonesia, h.73.

44

11) Bai‟al inah. 12) Talaqqi al-rukban. 2. Kerja a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. b. Tidak dibenarkan apabila salah seorang di antara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut. c. Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainya tidak harus sama. Mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar. d. Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya. e. Para mitra harus menjalankan usaha dengan syariah. f. Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang ia sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut. Jika ia sendiri yang melakukan pekerjaan itu, ia berhak menerima upah yang sama dengan yang dibayar untuk pekerjaan itu ditempat lain, karena biaya pekerjaan tersebut merupakan tanggungan musyarakah. g. Jika seorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagianya, biaya yang timbul harus ditanggungnya sendiri. 3. Ijab Kabul Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

45

4. Nisbah a. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga resiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan. b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. c. Keuntungan yang diagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. d. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. e. Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntunganya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu, karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul bersama risiko (al ghunmu bi al ghurmi). f. Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusian tertentu atau untuk cadangan (reserve). Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proposional sesuai dengan porsi

modal

dari

masing-masing

mitra.

Dalam

musyarakah

yang

berkelanjutan (going concern) dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya. Sehingga nilai modal musyarakah adalah tetap sebesar jumlah yang disetorkan dan selisih dari modal adalah merupakan keuntungan atau kerugian.

46

5. Berakhirnya Akad Musyarakah Akad musyarakah akan berakhir apabila :22 a. Salah seorang mitra menghentikan akad. b. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal. Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh seorang ahli warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainya. c. Modal musyarakah hilang atau habis. D. Akuntansi Musyarakah 1. Standar Akuntansi Keuangan Transaksi Musyarakah a. Pendahuluan PSAK 106: Akuntansi Musyarakah merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai musyarakah. Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturanya adala sebagai berikut: 23 1) PSAK 106 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah baik sebagai mitra aktif dan mitra pasif. Namun, PSAK ini tidak berlaku untuk obligasi syari’ah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah.

22 23

325-326.

Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syari‟ah di Indonesia, h. 149. Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h.

47

2) Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk mitra aktif dan akuntansi untuk mitra pasif dalam transaksi musyarakah. 3) Kewajiban bagi mitra aktif untuk membuat catatan akuntansi terpisah atas usaha musyarakah yang dilakukan. 4) Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk etnis sebagai mitra aktif, penyempurnaan dilakukan untuk : a) Pengukuran pada saat akad atas penyetoran investasi musyarakah aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih kurang antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas diakui sebagai kerugian pada saat akad. Sedangkan selisih lebih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas kemudian diamortisasi selama masa akad musyarakah. b) Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif diakui sebagai investasi musyarakah dan disisi lain diakui sebagai syirkah temporer. 5) Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai mitra pasif, penyempurnaan dilakukan untuk: a) Pengukuran pada saat akad atas penyetoran investasi musyarakah aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih kurang antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas diakui sebagai kerugian pada saat akad. Sedangkan selisih lebih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas diakui sebagai selisih penilaian aset

48

musyarakah dalam ekuitas kemudian diamortisasi selama masa akad musyarakah. b) Kentungan tangguhan dari selisih enilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi musyarakah. b. Karakteristik a. Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk medanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada entitas (mitra lain). b. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, serta kas, atau aset non-kas. c. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana lainya, maka setiap mitra dapat menerima mitra lainya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukan adanya kesalahan yang disengaja dalam PSAK 106 paragraf 7 yaitu : 1) Pelanggaran terhadap akad antara lain penyalah gunaan dan investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan oprasional; atau 2) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. 3) Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan kepuusan institusi yang berwenang.

49

4) Keuntungan usaha musyarakah dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas lainya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas lainya). 5) Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainya. 6) Porsi jumlah bagi hsil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan jumlah investasi yang disalurkan. 7) Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait denga investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri. c. Pengakuan dan Pengukuran Untuk mempertanggungjawaban pengelola usaha dan sebagai dasar penentuan bagi hasil mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.

50

2. Akuntansi Mitra Aktif (Nasabah) Mitra aktif

adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah baik

mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya.24 1. Pada saat akad a. Investasi musyarakah diakui pada saat menyisihkan kas atau aset non kas untuk usaha musyarakah b. Pengukuran investasi musyarakah: 1) Dalm bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang disisihkan; dan 2) Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. 3) Selisih kenaikan aset musyarakah diamortisasi selama akad musyarakah. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai

wajar

disusutkan

dengan

jumlah

penyusutan

yang

mencerminkan : a) Penyusutan yang dihitung dengan historical cost model; ditambah dengan b) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyisihan aset non-kas untuk usaha musyarakah. 4) Apabila proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai aset ini langsung diakui sebagai 24

Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2011, 2009, 2008), h.150.

51

kerugian. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru. 5) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. 6) Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, dari bank syari’ah dan BMT) diakui sebagai investasi musyarakah dan disisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar : a) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan b) Dana dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis apabila aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif. 2. Selama Akad a. Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra diakhir akad dinilai sebesar : 1) Jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau 2) Nilai tercatat aset musyarakah non kas pada saat penyisihan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada). b. Bagian

entitas

atas

investasi

musyarakah

menurun

(dengan

pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas

52

yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian (apabila ada). 3. Akhir akad Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dibayarkan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. 4. Pengakuan Hasil Usaha a. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. b. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. c. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif ata pengelola usaha musyarakah. d. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

53

3.

Akuntansi Mitra Pasif Mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha (biasanya adalah

lembaga keuangan). 1. Pada Saat Akad a. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif musyarakah. b. Pengukuran investasi musyarakah : 1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan 2) Dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai: a) Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama akad; atau b) Kerugian pada saat terjadinya. c. Investasi musyarakah non kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. d. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. 2. Selama Akad a. Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengambilan dana mitra diakhir akad dinilai sebesar:

54

1) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi (apabila ada); atau 2) Nilai tercatat aset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada). b. Bagian

entitas

atas

investasi

musyarakah

menurun

(dengan

pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (apabila ada). 3. Akhir Akad Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. 4. Pengakuan Hasil Usaha Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan pori dana. 5. Penyajian a. Mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut: 1) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah; 2) Dana musyarakah yang disajikan sebagai unsur syirkah temporer untuk aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif; dan

55

3) Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur equitas. b. Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut: 1) Kas atau aset non kas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah; 2) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah. 6. Pengungkapan Berdasarkan PSAK 106 Paragraf 37 dan PAPSI (2006) terdapat beberapa hal yang harus diungkap dalam transaksi musyarakah. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada :25 a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lai (PSAK 106 Paragraf 37a); b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif (PSAK 106 Paragraf 37a); c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. d. Rincian jumlah investasi musyarakah berdasarkan kas/non-kas, jenis pengunaan, dan sektor ekonomi (PAPSI, 2006);

25

Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 168.

56

e. Jumlah investasi musyarakah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (PAPSI, 2006); f. Jumlah investasi musyarakah telah restrukturisasi dan informasi lain tentang musyarakah yang direstrukturisasi selama periode berjalan (PAPSI, 2006); g. Kebijakan manajemen dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio investasi musyarakah (PAPSI, 2006); h. Besarnya investasi musyarakah bermasalah pada penyisihan untuk setiap sektor ekonomi (PAPSI, 2006); i. Kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan, dan penanganan investasi musyarakah bermasalah (PAPSI, 2006); j. Kebijakan dan metode yang digunakan dalam penanganan musyarakah bermasalah (PAPSI, 2006); k. Ikhtisar investasi musyarakah yang dihapus buku yang menunjukan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas investasi musyarakah yang telah dihapus bukukan, dan investasi musyarakah yang telah dihapus tagih, serta saldo akhir investasi musyarakah yang dihapus buku (PAPSI, 2006); l. Kerugian atas penurunan nilai investasi musyarakah (apabila ada) (PAPSI, 2006);

57

E. Akad Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 1. Pengertian Akad Musyarakah Menurut Afzalur Rahman, seorang Deputi Secretary General in the Muslim School Trust, secara bahasa al-syirkah berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah adalah sharikah atau syirkah atau kemitraan.26 Dewan Syaria’ah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibai berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.27 Musyarakah merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Modal yang harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin mitranya.

26

Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer, h.

27


142. 142.

58

Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan menjadi wakil mitra lain, juga sebagai agen bagi usaha kemitraan. Sehingga seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang normal. Apabila usaha tersebut untung, maka keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik presentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian), sedangkan bila rugi akan didistribusikan pada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syari’ah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung (berbagi) resiko. Dalam musyarakah, dapat ditemukan aplikasi ajaran Islam tentang ta‟awun (gotong royong), ukhuwah (persaudaraan) dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal misalnya keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu dan sebagainya. Selain itu, keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan rill, bukan merupakan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga/riba. Prinsip keadilan juga terasa

59

ketika orang yang punya modal lebih besar akan menanggung resiko finansial yang lebih besar pula.28 2. Konsep Dasar Transaksi Musyarakah Istilah lain musyarakah adalah shirkah atau syirkah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah

berdasarkan

eksistensinya

ada

dua

jenis,

yaitu

musyarakah kepemilikan (syirkah al milk) dan musyarakah akad (syirkah al „uqud atau kontrak). Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainya yang berakibat kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Syirkah Al Milk kadang bersifat ikhtiariyah (ikhtiari/sukarela/voluntary) atau jabariyah (jabari/ tidak sukarela/ involuntary). Sedangkan musyarkah akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan serta kerugian. Berbeda dengan syirkah al milk, dalam kerja sama jenis ini setiap mitra

28

143.


60

dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainya. Syirkah Al „Uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut :29 a. Syirkah Abdan Syirkah Abdan adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/profesional dimana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan sesuatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. Syirkah abdan disebut juga syirkah a‟ama (syirkah kerja) atau syirkah shanaa‟i (syirkah para tukang) atau syirkah taqabbul (syirkah penerimaan). b. Syirkah Wujuh Syirkah wujuh adalah kerja sama antara dua pihak dimana masingmasing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan

dama

baik,

reputasi,

credit

worthiness,

tanpa

menyetorkan modal. c. Syirkah „Inan Syirkah “inan (negosiasi) adalah bentuk kerja sama dimana posisi dan komposisi pihak yang terlibat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha. Setiap mitra bertindak sebagai kuasa 29

145.


61

(agen) dari kemitraan itu, tetapi bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainya. Namun, kewajiban terhadap pihak ketiga adalah sendirisendiri, tidak ditanggung secara bersama-sama. d. Syirkah Mufawwadhah Syirkah mufawwadhah adalah bentuk kerja sama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamanya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak bagi dan atas nama pihak yang lain. Konsekuensinya, setiap mitra sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan-tindakan hukum dan komitmenkomitmen dari para mitra lainya dalam segala hal yang menyangkut kemitraan ini. Sedangkan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keungan (PSAK), musyarakah dibagi menjadi dua, yaitu :30 1) Musyarakah Permanen Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad (PSAK 106 Paragraf 04).

30

Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer, h. 146.

62

2) Musyrakah Menurun / Musyaraah Mutanaqisah Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut (PSAK 106 Paragraf 04). Gambar 2.1 Skema Transaksi Musyarakah

Nasabah

Bank

Proyek Usaha

Keuntungan

Bagi hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modal (nisbah)

Sumber : Antonio (2001)

63

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi musyarakah yang dilakukan di sektor Perbankan Syari’ah adalah sebagai berikut :31 a) Bentuk umum dari usaha bagi hasil musyarakah ( syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi ). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yeng mereka miliki secara bersama-sama. b) Termasuk dalam golongan musyarakah adalah bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber baik yang berwujud maupun tidak berwujud. c) Secara spesifikasi bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading aset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), atau intanggible assets, seperti hak paten atau goodwiil, kepercayaan reputasi (credit worthiness) dan barangbarang lainya yang dapat dinilai dengan uang. d) Dengan merangkum seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masingmasing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel. Dalam musyarakah semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana 31

321.

Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h.

64

proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:32 a) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi b) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa seizin pemilik modal lainya c) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain d) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum e) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal f) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. 3. Landasan Fiqh dan Fatwa DSN tentang Transaksi Musyarakah Secara umum, landasan dasar musyarakah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat AlQur’an berikut ini :33

32

Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syari‟ah, Konsep dan Implementasi PSAK Syari‟ah, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h. 322. 33 Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syari‟ah, Konsep dan Implementasi PSAK Syari‟ah h. 322.

65

a. Landasan Al-Qur’an        “...... Maka mereka berserikat pada sepertiga‟ (An Nisaa:12                                     “Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat lazim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh” (Shaad:24)

b. Fatwa DSN tentang Transaksi Musyarakah Fatwa

DSN

No

:

08/DSN-MUI/MUI/IV/2000

tentang

Pembiayaan

Musyarakah Adapun rukun dan ketentuan syaria’ah dalam akad musyarakah antara lain : 1) Pelaku terdiri atas para mitra yang harus cakap hukum. 2) Objek musyarakah, yaitu berupa modal kerja. 3) Ijab Qabul, harus secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 4) Nisbah keuntungan, harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, keuntungan

harus

dapat

dikuantifikasi

dan

ditentukan

dasar

perhitunganya dan keuntungan dibagi menggunakan nilai realisasi keuntungan. Penentuan nisbah dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu: a) Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal.

66

b) Pembagian keuntungan tidak proposional dengan modal. F. Jurnal Teori Akuntansi Syariah 1. Akuntansi untuk Mitra Aktif dan Mitra Pasif Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif dianggap sama, oleh karena itu pada hakikatnya jurnal yang dibuat oleh mitra aktif adalah sama. Perbedaanya, jika pencatatan dilakukan oleh mitra aktif, maka ia harus membuat akun buku besar pembantu untuk memisahkan pencatatan dari transaksi musyarakah dengan transaksi lainya. Sementara apabila ada perbedaan perlakuan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif menurut PSAK, sebagai berikut: 34 a. Pengakuan Investasi Musyarakah Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah. b. Biaya Pra-akad Biaya pra-akad yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai investasi musyarakah. 1)

Jurnal untuk mitra aktif pada saat mengeluarkan biaya: Jurnal

Uang Muka Akad

34

Debit

Kredit

Xxx

Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2011, 2009, 2008), h. 150-151.

67

Xxx

Kas

a) Apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah maka dicatat sebagai penambah nilai investasi musyarakah. Jurnal: Jurnal Investasi Musyarakah

Debit

Kredit

Xxx Xxx

Uang Muka Akad

b) Apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah maka akan dicatat sebagai beban. Jurnal : Jurnal Beban Musyarakah

Debit

Kredit

Xxx

Uang Muka Akad

Xxx

c. Pengukuran Investasi Musyarakah Penyerahan kas atau aset nonkas sebagai modal untuk investasi musyarakah.35

35

Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi syariah di Indonesia, h. 151-152.

68

1) Apabila investasi dalam bentuk kas akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, maka jurnalnya : Jurnal

Debit

Investasi Musyarakah kas

Xxx

Kredit

Xxx

Kas

2) Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas, maka dinilai sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka oleh mitra aktif selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah (dilaporkan dalam bagian ekuitas). Jurnal : Jurnal

Debit

Investasi Musyarakah-Aset Nonkas

Xxx

Akumulasi Penyusutan

Kredit

xxx

Selisih penilaian aset

xxx

musyarakah (sebagai bagian ekuitas) xxx

Aset Nonkas

3) Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama akad musyarakah menjadi keuntungan. Jurna: Jurnal

Debit

Kredit

69

Selisih Penilaian Aset Musyarakah

Xxx Xxx

Keuntungan

Untuk mitra pasif, akun selisih penilaian aset musyarakah digantikan dengan akun keuntungan tangguhan dan diamortisasikan selama akad. Apabila aset nonkas dikembalikan di akhir akad maka akun investasi musyarakah nonkas akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntunganya yang ditangguhkan. 4) Jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas. Jurnal: Jurnal

Debit

Investasi Musyarakah-Aset nonkas

Xxx


Xxx

Kerugian Penurunan Nilai

xxx

Aset Nonkas

Kredit

xxx

5) Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas dan di akhir akad diterima kembali maka atas aset nonkas musyarakah disusutkan berdasarkan nilai wajar, dengan masa manfaat berdasarkan masa akad atau masa manfaat ekonomis aset. Jurnal:

70

Jurnal Beban Depresiasi

Debit

Kredit

Xxx Xxx

Akumulasi depresiasi

6) Apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan, maka jurnalnya : Jurnal Kas/Piutang

Debit

Kredit

Xxx Xxx

Pendapatan Bagi Hasil

7) Apabila darin investasi diperoleh kerugian maka jurnalnya : Jurnal Kerugian Penyisihan Kerugian

Debit

Kredit

Xxx Xxx

8) Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, maka diakhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset nonkas yang disepakati ketika aset tersebit diserahkan. Maka ketika akad musyarakah berakhir, aset nonkas akan dilikuidasi/dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini (selisih antara nilai buku dengan nilai jual) didistribusikan pada setiap mitra sesuai nisbah.

71

9) Ketika pelunasan dengan asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan, maka jurnalnya : Jurnal Kas

Debit

Kredit

Xxx

Investasi Musyarakah

Xxx

Keuntungan

Xxx

10) Ketika pelunasan dengan asumsi ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan, maka jurnalnya: Jurnal

Debit

Kas

Xxx

Penyisihan Kerugian

xxx

Kredit


Xxx

Keuntungan

Xxx

d. Pencatatan di akhir akad :36 1) Apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas. a) Jika tidak ada kerugian, maka jurnalnya :

36

Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi syariah di Indonesia, h. 153.

72

Jurnal Kas

Debit

Kredit

Xxx Xxx


b) Jika ada kerugian, maka jurnalnya : Jurnal

Debit

Kas

Xxx

Penyisihan Kerugian

Xxx

Kredit

Xxx


2) Apabila modal investasi berupa aset nonkas, dan dikembalikan dalam bentuk aset nonkas yang sama pada akhir akad. a) Jika tidak ada kerugian, maka jurnalnya : Jurnal Aset Nonkas Investasi Musyarakah

Debit

Kredit

Xxx Xxx

b) Jika ada kerugian, mitra yang menyerahkan aset nonkas harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian, maka jurnalnya :

73

Jurnal Penyisihan Kerugian

Debit

Kredit

Xxx Xxx

Kas Aset Nonkas Investasi Musyarakah

Xxx Xxx

3) Bagian mitra aktif untuk jenis akad musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) nilai investasi musyarakahnya sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan pada awal akad ditambah jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan pada mitra pasif dikurangi rugi jika ada. Sedangkan bagian mitra pasif nilai investasi musyarakahnya sebesar kas atau nilai wajar aset yang diserahkan opada awal akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra aktif jika ada. e. Penyajian Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut : 1) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. 2) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contar account) dari investasi musyarakah.

74

f. Pengungkapan Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada: 1) Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain; 2) Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari’ah. 2. Akuntansi untuk Pengelola Dana Akuntansi untuk pengelola musyarakah dilakukan oleh mitra aktif atau pihak yang mewakilinya.37 a. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif atau mitra aktif diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar : 1) Jumlah yang diterima untuk penerimaan dalam bentuk kas, dan jurnal : Jurnal Kas

Debit

Kredit

Xxx

Dana Syirkah Temporer

Xxx

Selanjutnya untuk dana syirkah temporer harus dipisahkan ( dalam bentuk sub ledger) antara dana yang berasal dari mitra aktif atau pasif. 37


75

2) Nilai wajar untuk penerimaan dalam bentuk aset nonkas, maka akan dicatat sebesar nilai wajarnya dan jurnal : Jurnal

Debit

Aset Nonkas

Kredit

Xxx Xxx


Apabila diakhir akad aset nonkas tidak dikembalikan maka yang tercatat beban depresi adalah usaha musyarakah atas dasar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atas selama umur ekonomis. Sedangkan jika dikembalikan, yang mencatat beban depresi adalah mitra yang menyerahkan aset nonkas sebagai modal investasinya. Jurnal Beban Depresi

Debit Xxx

Xxx

Akumulasi Depresp b.

Kredit

Pencatatan untuk pembagian laba untuk mitra aktif dan pasif. 1) Saat mencatat pendapatan: Jurnal

Kas /Piutang Pendapatan

Debit

Kredit

Xxx xxx

76

2) Saat mencatat beban: Jurnal

kredit

Debit

Beban

Xxx xxx

Kas/Utang

3) Jurnal penutup yang dibuat akhir periode (apabila diperoleh keuntungan): Jurnal

Debit

Pendapatan

kredit

Xxx xxx

Beban Pendapatan yang belum dibagikan

4) Jurnal ketika dibagihasilkan kepada pemilik dana: Jurnal Beban bagi hasil musyarakah

Debit

kredit

Xxx xxx

Utang bagi hasil musyarakah

5) Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil : Jurnal

Debit

kredit

77

Utang bagi hasil musyarakah

Xxx xxx

Kas

6) Pada akhir periode, akun pendapatan yang belum dibagikan dan beban bagi hasil ditutup, jurnal: Jurnal

Debit

Pendapatan yang belum dibagikan

kredit

Xxx xxx

Beban bagi hasil

7) Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian: Jurnal

kredit

Debit

Pendapatan

Xxx

Penyisihan Kerugian

Xxx xxx

Beban

8) Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah. Jurnal: Jurnal

Debit

kredit

78

Penyisihan Kerugian Aktif

Xxx xxx

Kerugian yang belum dialokasikan

c.

Pencatatan yang dilakukan pada akhir akad.38 1) Apabila dana investasi yang diserahkan berupa kas, maka jurnal: Jurnal

Dana Syirkah

Debit

kredit

Xxx

Kas

xxx

Penyisihan Kerugian

xxx

2) Apabila dana investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan diakhir akad dikembalikan, maka jurnalnya: Jurnal Dana Syirkah Temporer

Debit

kredit

Xxx

Aset Nonkas

xxx

3) Jika aset harus dikembalikan, dan terjadi kerugian maka mitra yang menyerahkan aset nonkas harus menyerahkan kas untuk menutup kerugian. Jurnal:

38


79

Jurnal Kas

kredit

Debit Xxx

xxx

Penyisihan Kerugian

4) Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan diakhir akad dikembalikan dalam bentuk kas, maka aset nonkas harus dilikuidasi/dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini (selisih antara nilai buku dan nilai jual) didistribusikan pada setiap mitra sesuai kesepakatan. Jika penjualan tersebut menghasilkan keuntungan maka akan menambah dana mitra. Jurnal: Jurnal

kredit

Debit

Kas /Piutang

Xxx

Akuntansi Depresi

Xxx

Aset Nonkas

xxx

Keuntungan

xxx

5) Keuntungan ditutupkedana syirkah temporer. Jurnalnya: Jurnal Keuntungan

Debit Xxx

kredit

80

xxx


6) Jika penjualan tersebut menghasilkan kerugian, akan ditagih kepada mitra, maka jurnalnya : Jurnal

Debit

Kas

Xxx

Akumulasi Depresi

Xxx

Penyisihan Kerugian

Xxx

kredit

xxx

Aset Nonkas

7) Ketika pelunasan, asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas mengalami keuntungan, jurnalnya: Jurnal Dana Syirkah Temporer

Debit

kredit

Xxx xxx

Kas

8) Ketika pelunasan, asumsi ada penyisihan kerugian dari penjualan aset nonkas mengalami keuntungan, jurnalnya: Jurnal

Debit

kredit

81


d.

Xxx

Penyisihan Kerugian

xxx

Kas

xxx

Penyajian Pengelola menyajikan hal-hal yang terkait dngan usaha musyarakah dalam

laporan keuangan sebagai berikut : 1) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima oleh mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah. 2) Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer. 3) Selisih penilaian aset musyarakah (jika ada) disajikan sebagai unsur ekuitas.

82

Gambar 2.2 Alur Transaksi Musyarakah Nilai yang Diserahkan

Tunai

Transaksi Musyarakah Niali Tinggi dari Niali Buku Non Tunai

Nilai Wajar Lebih Rendah dari Nilai BUku Ya

B. Diperoleh oleh Pemilik Awal

Dikembalikan Tidak

B. Diperoleh oleh Pengelola

Mitra Aktif

Ekuitas

Mitra Pasif

Keuntungan Tangguhan

Akui Rugi

BAB III TINJAUAN UMUM BMT AL MUNAWWARAH A. Latar Belakang Berdirinya BMT Al Munawwarah Ide dan inisiatif pendirian BMT Al Munawwarah bermula dari keprihatinan bersama jama’ah dan pengurus Yayasan Al Munawwaah, ICMI orsat Pamulang dan beberapa tokoh lingkunga sekitar komplek perumahan Bukit Pamulang Indah terhadap kondisi pengusaha kecil-mikro yang

seringkali

kesulitan

mengakses

sumber

permodalan

guna

mengembangkan usahanya, sehingga mereka mencari alternatif ‘termudah’ dalam mengakses permodalan yaitu ke rentenir atau pelepas uang, walaupun pada kenyataanya ketika mereka meminta bantuan terhadap ‘Dewa Penolong’ tersebut justru itulah awal dari keterpurukan usaha mereka. Beberapa pertemuan digagas guna menindaklanjuti keinginan mulia tersebut. Dalam waktu tidak terlalu lama sejumlah calon anggota sekaligus pendiri bersedia menyertakan dana bergerak (Simpanan Pokok) sebagai modal awal oprasional BMT. Setelah semua sepakat, maka didirikanlah BMT Al Munawwarah dengan mengambil bentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai legalitas dan status hukum awal oprasional. Tepat tanggal 26 Mei 1996, BMT Al Munawwarah bersama 16 BMT baru lainya diwilayah Jakarta-Selatan disahkan oprasionalnya oleh

83

84

ketua PINBUK Jakarta-selatan dan Direktur Bank Muamalat saat itu bapak Zainul Bahar Noor. Semenjak itu BMT Al Munawwarah yang didukung oleh para anggota (pendiri) dari 2 lembaga (Yayasan Al Munawwarah & ICMI orsat Pamulang) dan 39 perorangan lainya mulai berkiprah dalam usaha pemberdayaan usaha kecil-mikro diwilayah Pamulang dan sekitarnya. B. Visi dan Misi BMT Al Munawwarah BMT Al Munawwarah memiliki visi dan misi sebagai berikut Visi : Terwujudnya BMT yang terdepan, tangguh dan profesional dalam membangun ekonomi umat. Misi : 

Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh Anggota, Mitra dan Masyarakat luas.



Mendorong Anggota, Mitra dan Masyrakat luas dalam kegiatan menabung dan investasi.



Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi Anggota, Mitra dan Masyarakat luas.



Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan serta menambah produk & fasilitas jasa layanan.



Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha BMT yang proporsional dan berkelanjutan

85



Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syari’ah

C. Tim Kerja BMT Al Munawwarah tahun 2013-2016

KETUA BADAN PENGAWAS HM.Sugeng Hidayat

ANGGOTA BADAN PENGAWAS HM.Arief Ismail

ANGGOTA BADAN PENGAWAS H. Gatot Suradji

KETUA BADAN PENGURUS

H. Achyar Said SEKERTARIS BADAN PENGURUS

BENDAHARA BADAN PENGURUS

H. Sukamdi

Hendrian

DIREKTUR BADAN PENGELOLA

Mudzakir Murad

Mnjr. Oprasional

Mnjr. Marketing

Sumirah Almisani

Samabiyanto

Mnjr. Cabang Depok

Mnjr. Cabang BSD

Rausin Arman

Asep Saufian

Mnjr. Cabang Pamtim Sutanto S

86

Badan Pengawas  Ketua

: HM. Sugeng Hidayat

 Anggota

: HM. Arief Ismail

 Anggota

: H. Gatot Suradji

Badan Pengurus  Ketua

: H. Achyar said

 Sekretaris

: H. Sukamdi

 Bendahara

: Hendrian

Badan Pengelola 

Direktur

: Mudzakir Murad



Mnjr. Oprasional

: Sumirah Almisani



Mnjr. Marketing

: Samabiyanto



Mnjr. Cabang Depok : Rausin Arman



Mnjr. Cabang BSD



Mnjr. Cabang Pamtim : Sutanto S

: Asep Saufian

D. Izin dan Legalitas Akte

: 518/26/BH/Dis KUK

NPWP

: No.02.289.745.8-411.000

SIUP

: No.503/00067-BP2T/30-08/PK/VII/2010

TDP

: No.30.08.2.65.00016

87

DOMISILI

: 517/32-Kel.PT/2012

E. Penghargaan dan Prestasi BMT Al Munawwarah dalam perkembangannya banyak mendapatkan penghargaan dan prestasi sebagai berikut : 1.

Koperasi berprestasi ke-2 dari Dinas Koprasi & UKM Kota Tangerang Selatan, 2012.

2.

Koperasi

Cukup

Berkualitas

dari

Kemenegkop

Bidang

Kelembagaan, tahun 2009. 3.

Koperasi Berprestasi dari Pemerintah Tangerang, tahun 2008.

F. Wilayah Kantor Sejak berdirinya dari tahun 1996 BMT Al Munawwarah sudah mempunyai beberapa Wilayah Kantor atau Cabangdiantaranya : 1.

Cabang Depok : Sawangan Depok, Jln. Raya Ciputat Parung, Telp. 021-98274609.

2.

Cabang BSD

: Plaza Cordoba Blok K-56 Nusa Loka BSD

Tangsel Banten Telp. 021-71515511. 3.

Cabang PamTim : Jl. Dr. Setiabudi, Gaplek Pamulang Timur Telp. 021-70211200

4.

Pusat Oprasional

: Komplek Masjid Al Muhajirin Perumahan

Bukit Pamulang Indah Blok A-18A/02 Pamulang Tangerang-Selatan Telp./Fax. 021-7499865

88

Kantor Pusat Manajemen : Telp.

: 081910361160, 081314759368, 02170711229, 08128250129

Website

: www.bmtalmunawwarah.com

Email 1

: [email protected]

Email 2

: [email protected]

G. Produk-Produk BMT Al Munawwarah 1. Mudorobah BMT menanamkan modal secara penuh dalam usaha yang di kelola oleh mitra. Mitra bertanggung jawab melaksanakan kegiatan usaha dan menejemenya. Pengembalian dan bagi-hasil usaha ditentukan sesuai kesepakatan dalam perjanjian. 2. Musyarakah BMT Menambah atau menyertakan modal dalam usaha yang mitra kelola. BMT dapat dilibatkan dalam menejemen usaha yang dikelola. Pengembalian dan bagi-hasil usaha ditentukan sesuai kesepakatan dalam perjanjian. 3. Murobahah BMT menyediakan pembiayaan untuk pembelian barang yang mitra butuhkan, baik barang untuk proses produksi usaha maupun barang konsumtif. BMT menentukan margin keuntungan dari selisih

89

harga jual dan harga belinya. Pembayaran dilakukan dengan cara cicilan sesuai perjanjian. 4. Ijaroh Multijasa BMT menyediakan pembiayaan dalam bentuk sewa barang maupun jasa. BMT menentukan fee(ujroh). Pembyaran dilakukan dengan cicilan atau sekaligus sesuai perjanjian. 5. Layanan Pembayaran e-channel BMT Al Munawwarah memberi kemudahan seluruh anggota, mitra dan masyarakat dalam bertransaksi secara online untuk kebutuhan transaksi rutin anda meliputi : a) Pembayaran tagihan PLN, TELKOM, PAM, SELULER PASCABAYAR, dan pembayaran KARTU KREDIT. b) Pembelian PULSA ISI ULANG. c) Angsuran kredit MOTOR FIF. d) Transaksi TRANSFER BANK. e) Pembelian TIKET PESAWAT dan KERETA API. f) Dan transaksi lainya. 6. Deposito Berkah Merupakan sarana simpanan sekaligus investasi dana anda berdasarkan prinsip transaksi mudhorobah mutlaqoh, dimana dana anda akan kelola oleh BMT secara optimal untuk berbagai jenis usaha masyarakat mikro-kecil yang halal dan baik sesuai prinsip-prinsip syariah. InsyaAllah dana yang anda investasikan akan tumbuh, aman dan menenangkan.

90

MULTI MANFAAT dari Deposto Berkah yaitu : a) Membantu oerencanaan keuangan mitra. b) Disalurkan untuk usaha kecil-mikro yang halal dan baik. c) Bagi-hasil yang kompetitif setiap bulan. d) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan di BMT Al Munawwarah. e) Dapat diperpanjang secara otomatis sesuai keinginan anda. f) Seluruh dana akan dikelola secara amanah yang menjamin keamanan dan ketenangan. 7. Tabungan Insani (Investasi Syariah Non-Ribawi) Tabungan Insani merupakan sarana penyimpanan dana yang BMT Al Munawwarah kemas dalam berbagai jenis pilihan sesuai kebutuhan perencanaan keuangan anda. Dengan menggunakan prinsip wadi’ah dan mudorobah, dana yang disimpan akan diinvestasikan ke berbagai bidang usaha halal dan baik sesuai prinsip-prinsip syariah. Tabungan ini memberikan kemudahan dan ketenangan pengelolaan keuangan sesuai rencana anda. Manfaat dari Tabungan Insani (Investasi Syariah Non-Ribawi) adalah sebagai berikut : a) Membantu perencanaan keuangan anda. b) Pilihan produk sesuai kebutuhan anda : SIMPANAN, SAHAJA, TAFAQUR, TAFADDAL, TAZKIAH dll. c) Bagi-hasil dan bonus kompetitif. d) Besar setoran fleksibel sesuai target anda.

91

e) Dengan menabung di BMT berarti anda juga sudah turut serta membantu penyediaan permodalan bagi para pengusaha kecilmikro guna pengembangan usaha mereka.

BAB IV IMPLEMENTASI AKUNTANSI MUSYARAKAH PSAK 106 PADA BMT ALMUNAWWARAH BERDASARKAN PSAK 106 Standar akunansi keuangan yang pertama kali mengatur tentang akuntasi Musyarakah adalah PSAK No. 59 Paragraf 35 sampai dengan paragraf 51 tentang pengakuan dan pengukuran Musyarakah. Karena dalam PSAK 59 hanya mengatur ketentuan pengakuan dan pengukuran musyarakah dari prespektif BMT sebagai mitra, dirasakan belum cukup komperehensif sebagai standar akuntansi keuangan, sehingga pada pada tahun 2007 diterbitkan PSAK 106 mengenai musyarakah sebagai bagian dari PSAK Syariah yang merupakan penyempurnaan dan penambahan dari PSAK 59. Berikut penulis memaparkan aplikasi akuntansi musyarakah yang ada pada BMT Al Muawwarah dan kesesuaiannya dengan PSAK 106. BMT Al Munawwarah dalam kegiatan transaksi musyarakah hanya berperan sebagai mitra pasif. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, hanya membahas pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah bagi mitra pasif1. A. Akuntansi Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah 1. Perlakuan dan Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Dalam roduk pembiayaan musyaakah, BMT AlMunawwarah hanya memiliki 1 produk pembiayaan akad Musyarakah saja. Dari transaksi pembiayaan 1

Wawancara dengan Ibu sumirah, Bag. Keuangan BMT Al Munawwarah. 09.00 WIB, 5 Februari 2015.

92

93

musyarakah yang terjadi pada BMT Al Munawwarah maka pencatatan-pencatatan yang terkait dengan pembiayaan musyarakah pada BMT Al Munawwarah antara lain : a. Pada saat Bank Menyerahkan pembiayaan Musyarakah kepada mitra aktif jika modal syirkah dalam bentuk kas : Jurnal Pembiayaan Musyarakah

Debit

Kredit

Xxx Xxx

Kas

b. Pada saat menerima biaya administrasi pembiayaan akad musyarakah (biaya akad) : Jurnal Kas

Debit

Kredit

Xxx

Pendapatan Administrasi

Xxx

Pembayaran

c. Pada saat menerima angsuran modal pembiayaan pokok musyarakah mitra aktif setiap bulannya : Jurnal Kas Pembiayaan Musyarakah

Debit

Kredit

Xxx Xxx

94

d. Pada saat pengakuan pendapatan bagi hasil : Jurnal Kas

Kredit

Debit Xxx

Pendapatan bagi hasil

Xxx

musyarakah

e. Pada saat menerima biaya materai akad musyarakah : Jurnal Kas

Kredit

Debit Xxx

Xxx

Persediaan Materai

f. Pada

saat

menerima

pembayaran

awal

administrasi

mitra

PYD

(Pembiayaan Yang Diberikan) dari mitra : Jurnal Kas

Debit

Kredit

Xxx Xxx

Simpanan Mitra PYD

g. Pada saat menerima pembayaran simpanan mitra PYD (simpanan pokok bulanan). Jurnal Kas Simpanan Mitra PYD

Debit

Kredit

Xxx Xxx

h. Pada saat menerima dana ZIS (Zakat Infaq dan Sodaqoh) dari mitra aktif :

95

Jurnal

Kredit

Debit

Kas

Xxx Xxx

Dana ZIS

Ilustrasi Pembukuan Pembiayaan Musyarkah -

Diketahui

PT. ABC bekerja sama dengan BMT Al Munawwarah untuk membiayai proyek pembangunan ruko-ruko kecil dipasar induk Pamulang dengan data sebagai berikut :

1. Nilai Proyek 2. Porsi modal Bank 3. Nisbah bagi hasil 4. Biaya akad

: Rp. 100.000.000,: Rp. 50.000.000,: PT ABC : BMT : 0,75% dari porsi modal BMT

= 25% = 75% = Rp. 375.000,-

5. Biaya Materai : Rp. 12.000 6. Simpanan mitra PYD (Pembiayaan Yang Diberikan) awal = Rp. 25.000,7. Periode : 12 Bulan 8. Objek bagi hasil : 12 Bulan 9. Pelunasan : pada akhir masa akad 10. Total pembayaran : Pokok = Rp. 50.000.000,- : 12 bln Rp. 4.166.667,*Estimasi Basil/Bulan Rp. 100.000,**Simpanan Mitra PYD/Bulan Rp. 10.000,Infaq Rp 5.333,Total Rp. 4.282.000,*Sebenarnya

untuk

perhitungan

bagihasil

ada

penghitungan

analisa

keuangan mitra yang

bersangkutan. Akan tetapi untuk ini harus ada data

keuangan

mitra

riil

dari

pembiayaan

tersebut.

Untuk

memudahkan

96

pembuatan

jurnal,

dibuatestimasi

(perkiraan)

bagihasil

yang

akan

diterima BMT dari mitra Rp. 100.000,**Jumlah

tersebut

adalah

pembulatan

saja,

akan

tetapi

BMT

punya

standar minimal pembayaran infaq untuk plafond sebesar itu minimal Rp. 5.000,2. Jurnal a. Pada saat Bank Menyerahkan pembiayaan Musyarakah kepada mitra aktif jika modal syirkah dalam bentuk kas:

Jurnal

Debit

Pembiayaan Musyarakah

50.000.000

Kredit

50.000.000

Kas

b. Pada saat menerima biaya administrasi pembiayaan akad musyarakah (biaya akad) : Jurnal

Debit

Kas

Kredit

375.000

Pendapatan Administrasi

375.000

Pembayaran

c. Pada saat menerima angsuran modal pembiayaan pokok musyarakah mitra aktif setiap bulannya : Jurnal Kas Pembiayaan Musyarakah

Debit

Kredit

4.166.667 4.166.667

97

d. Pada saat pengakuan pendapatan bagi hasil : Jurnal

Debit

Kas

Kredit

100.000

Pendapatan

bagi

hasil

100.000

musyarakah

e. Pada saat menerima biaya materai akad musyarakah : Jurnal Kas

Debit

Kredit

12.000 12.000

Persediaan Materai

f. Pada saat menerima pembayaran awal administrasi mitra PYD (Pembiayaan Yang Diberikan) dari mitra : Jurnal Kas

Debit

Kredit

25.000 25.000

Simpanan Mitra PYD

g. Pada saat menerima pembayaran simpanan mitra PYD (simpanan pokok bulanan) : Jurnal Kas Simpanan Mitra PYD

Debit

Kredit

10.000 10.000

98

h. Pada saat menerima dana ZIS (Zakat Infaq dan Sodaqoh) dari mitra aktif : Jurnal Kas

Debit

Kredit

5.333 5.333

Dana ZIS

B. Ketentuan Akuntansi Musyarakah menurut PSAK 106 1. Aset atau investasi Musyarakah a.

Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru (PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, paragraph 05)

b.

Investasi Musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas (PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, paragraph 06).

c.

Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah (PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, paragraph 14)

d.

Investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan dan investasi musyarakah dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musayarakah tersebut diamortasi selama masa akad musyarakah (PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, paragraph 15).

99

e.

Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif (PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, paragraph 27).

f.

Investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya (PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, paragraph 28).

g.

Investasi musyarakah non-kas yang diukurdengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan pada aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortasi keuntungan tangguhan (jika ada) (PSAK 106, Akuntansi Musyarakah, paragraph 29).

2. Jaminan Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian ayau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukan adanya kesalahan yang disengaja adalah pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan oprasional atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, paragraph 07).

100

3. Pengembalian dana musyarakah a.

Pengembalian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada atau nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan

dan

kerugian

jika

ada

(PSAK

106:

Akuntansi

Musyarakah, paragraph 20). b.

Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengambalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada (PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, paragraph 21).

c.

Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada atau nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian jkia ada (PSAK 106, Akuntansi Musyarakah, paragraph 31).

d.

Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad

101

dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian jika ada (PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, paragraph 32). 4. Kewajiban, Piutang, Keuntungan dan Kerugian Musyarakah a.

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban (PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, paragraph 22).

b.

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang (PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, paragraph 33).

c.

Keuntungan usaha musyarakah dibagi diantara para mitra secara proposional sesuai dengan dana yang disetorkan baik berupa kas maupun aset non-kas atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra (PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, paragraph 09).

d.

Sedangkan kerugian secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan baik berupa kas maupun aset non-kas (PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, paragraph 09).

e.

Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau niali lebih dari mitra lainya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya (PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, paragraph 10).

5.

Bagi Hasil Porsi bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari

102

jumlah investasi yang disalurkan (PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, paragraph 11). 6.

Kekuatan dan Kelemahan PSAK 106 Kekuatan PSAK No, 106 diantaranya : a.

PSAK No. 106 ini menjadi penjelas dan penambah dari PSAK terdahulu, yakni PSAK No. 59.

b.

PSAK ini menjadi acuan transaksi perbankan khususnya dalam pembiayaan Musyarakah.

c.

PSAK No. 106 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah.

d.

Dalam PSAK ini diatur pencatatan akuntansi untuk kedua mitra yaitu mitra aktif dan mitra pasif.

Selainya mempunyai beberpa kekuatan, PSAK ini juga memiliki kelemahan yaitu PSAK ini tidak berlaku untik obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah 7.

Jurnal Pencatatan Akuntansi Pembiaayan Musyarakah a. Pada Saat Akad 1)

Apabila investasi dalam bentuk kas akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, maka jurnalnya :

Jurnal

Debit

Investasi Musyarakah kas

Xxx

Kredit

103

Xxx

Kas

2) Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada) Jurnal : Jurnal

Investasi Musyarakah-Aset Nonkas Akumulasi Penyusutan

Debit

Kredit

Xxx xxx

Selisih penilaian aset musyarakah (sebagai bagian ekuitas)

xxx

Aset Nonkas

xxx

3) Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama akad musyarakah menjadi keuntungan. Jurnal: Jurnal Keuntungan Tangguhan Keuntungan

Debit

Kredit

Xxx Xxx

104

4) Jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset non kas. Jurnal : Jurnal

Debit

Investasi Musyarakah-Aset Nonkas

Xxx


xxx

Kerugia Penurunan Nilai

Xxx

Kredit

xxx

Aset Nonkas

5) Biaya pra-akad yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai investasi musyarakah, kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. Jika kedua pihak sepakat untuk dianggap sebagai bagian investasi musyarakah maka jurnalnya : Jurnal

Debit


Xxx

Uang Muka Akad

Kredit

Xxx

105

b. Selama Akad 1) Apa bila modal investasi yang diserahkan berupa kas. Jika tidak ada kerugian maka jurnal : Jurnal

Debit

Kas

Kredit

Xxx Xxx


1) Jika ada kerugian, maka jurnal : Jurnal

Debit

Kas

Xxx

Penyisihan Kerugian

Xxx

Kredit

Xxx


2) Apabila modal investasi berupa aset nonkas, dan dikembalikan dalam bentuk aset nonkas yang sama pada akhir akad. 

Jika tidak ada kerugian, maka jurnalnya :

Jurnal Aset Nonkas Investasi Musyarakah

Debit

Kredit

Xxx Xxx

106

 Jika ada kerugian, mitra yang menyerahkan aset nonkas harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian, maka jurnalnya : Jurnal

Kredit

Debit

Penyisihan Kerugian

Xxx Xxx

Kas Aset Nonkas

Xxx Xxx


3) Bagian mitra aktif untuk jenis akad musyarakah menurun (dengan pengembalian

dana

mitra

secara

bertahap)

nilai

investasi

musyarakahnya sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan pada awal akad ditambah jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan pada mitra pasif dikurangi rugi jika ada. Sedangkan bagian mitra pasif nilai investasi musyarakahnya sebesar kas atau nilai wajar aset yang diserahkan opada awal akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra aktif jika ada, paragraf 32. c. Akhir Akad 1) Jika investasi musyarakah belum dikembalikan oleh mitra aktif saat jatuh tempo, investasi musyarakah tersebut selanjtunya diakui sebagai piutang.

107

Jurnal

Debit

Kredit

Piutang musyarakah jatuh Xxx tempo Xxx


Pada saat akad dikahiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang, maka maka piutang musyarakah bertambah dan investasi musyarakah berkurang, paragraf 33. C. Implemntasi Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 pada BMT Al Munawwarah Setelah melihat bagaimana implementasi akuntansi musyarakah yang ada pada BMT Al Munawarah melalui contoh diatas, penulis menganalisa apakah aplikasi akuntansi musyarakah yang ada pada BMT Al Munawwarah telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 106 mengenai akuntansi musyarakah. Analisa tersebut disesuaikan dengan contoh jurnal yang ada. Berikut ini analisa yang dapat diambil oleh penulis. 1. Pencatatan ( Pengakuan dan Pengukuran) No

Perlakuan Akuntansi

Perlakuan Akuntansi

pada BMT

menurut PSAK 106

Keterangan

1

Pada saat

penyerahan Pada saat pembayaran Pencatatan

yang

108

modal dalam bentuk kas kas

atau

maupun

aset

non-kas

kepada

mitra

dicatat

non-kas aset aktif mitra

penyerahan dilakukan oleh BMT

aktif

sebagai sebagai

pembiayaan musyarakah

kepada Al Munawwarah pada dicatat saat

penyerahan

investasi modal berupa kas atau aset

musyarakah

non-kas

sudah

sesuai dengan PSAK 106,

adapun

pencatatanya

akun adalah

pembiayaan musyarakah. 2

Biaya yang terjadi dalam Biaya rangka

yang

terjadi BMT

musyarakah akibat akad musyarakah kepada

menyepakati mitra

aktif

diakui sebagai bagian (misalnya, biaya studi pembiayaan di awal dari

pembiayaan kelayakan) tidak dapat akad diakui sebagai

musyarakah terdapat

apabila diakui sebagai bagian investasi musyarakah kesepakatan investasi

dari semua pihak

musyarakah ini telah sesuai dengan

kecuali ada persetujuan PSAK dari seluruh mitra

106

yaitu,

pembiayaan di diawal akad dijadikan sebagai investasi musyarakah dengan

persetujuan

dari seluruh mitra

109

3

Pada

saat

menerima Pengembalian

pengembalian

dana Pencatatan

yang

modal mitra pasif diakhir akad dilakukan oleh BMT

akhir akad dicatat sesuai dinilai sebesar: jumlah Al

Munawwarah

dengan jumlah kas yang kas

pengembalian

dikeluarkan

yang dibayarkan dalam

atau untuk

usaha modal

telah

sesuai

dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal dengan PSAK 106 musyarakah pada awal akad dikurangi dengan akad.

kerugian

(jika

ada);

atau nilai wajar aset musyarakah

non-kas

pada saat penyerahan untuk

usaha

musyarakah dikurangi

setelah penyusutan

dan kerugian (jika ada)

2. Pengungkapan Perlakuan Akuntansi pada

Perlakuan Akuntansi Keterangan

BMT Al Munawwarah

menurut PSAK 106

Kebijakan akuntansi yang Hal-hal yang terkait

Pengungkapan

ada

dilakukan oleh BMT

di

BMT

Munawwarah mengungkapkan

Al juga

Transaksi

musyarakah,

tetapi tidak terbatas, pada :

tentang

transaksi-transaksi musyarakah seperti porsi dana dan pembagian hasil

Al

Munawwarah

dalam (a) Isi kesepakatan utama usaha

musyarakah,

seperti : porsi dana,

yang

hal

pengungkapan kebijakan

akuntansi

musyarakah yang ada

110

usaha.

pengembalian

hasil, di

BMT

Al

aktivitas

usaha Munawwarah

telah

musyarakah, dan lain- sesuai dengan PSAK lain

106,

Karena

BMT

(b) Pengelola usaha, jika juga mengungkapkan tidak ada mitra aktif (c) Pengungkapan diperlukan

pembagian porsi dana

yang bagi

hasil

sesuai laporan

PSAK101:

Penyajian keuangan

Laporan

Keuangan

dalam penyajian

Syariah.

3. Penyajian Perlakuan Akuntansi pada

Perlakuan Akuntansi Keterangan

BMT Al Munawwarah Untuk laporan Penyajian

menurut PSAK 106 1. Kas atau aset yang Untuk Penyajian

keuangan pada BMT Al

diserahkan

Munawwarah di

mitra

lampirkan pada Tabel 4.1,

sebagai

Tabel 4.2, dan Tabel 4.3.

musyarakah.

aktif

kepada Transaksi Musyarakah disajikan pada BMT Al investasi

Munawwarah sudah dilampirkan pada laporan keuangan, terdapat pada

2. Keuntungan tangguhan lampiran Tabel 4.1,

dari selisih penilaian Tabel 4.2, dan Tabel aset

nonkas

yang

111

diserahkan pada akhir 4.3 dan telah sesuai nilai wajar disajikan dengan PSAK 106. sebagai (contra

pos

lawan

acount)

dari

investasi musyarakah.

Tabel 4.1 Neraca BMT Per 31 Des 2013 dan 2014 Aset Aset Lancar Kas Penempatan pada BANK Penempatan pada Koperasi BMT Lain Piutang Murabahah Piutang Ijarah Piutang Musyarakah Piutang Mudharabah Pinjaman Al Qordh Layanan Lainya

catatan 2b,3 2c,4 2d,5 6 7 8 9 10 11

Jumlah Aset Lancar

2014

2013

197.682.596 2.418.690.275 945.933.834 7.678.933.834 2.303.698.497 4.343.005.609 849.459.647 247.971.354 2.229.699.535

392.132.619 1.846.053.164 786.205.855 6.908.566.471 1.829.337.285 3.211.185.105 456.897.145 125.017.166 466.225.785

19.601.317.456 16.021.620.596

Aset Tidak Lancar Aset Tetap 2e,12 Aset Tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp 564.149.455,- pada tahun 2014 dan Rp 411.211.562,- pada tahun 2013 Aset Lain-lain Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET

13

1.105.291.857

1.083.981.700

147.666.190

214.357.670

1.252.958.047

1.298.339.370

20.854.275.503 17.319.959.966

112

Pembiayaan musyarakah Akun ini terdiri dari : Tabel 4.2 Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan musyarakah Penyisihan Kerugian Penghapusan Aset Produktif

2014 2013 4.785.334.806 3.450.138.438 -351.329.197 -238.953.333

Jumlah Pembiayaan Musyarakah - Net

4.434.005.609 3.211.185.105

Pembiayaan tersebut dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari Induk Koperasi Syariah BMT dan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai dan saldo pembiayaan musyarakah tersebut dapat tertagih seluruhnya sehingga tidak diperlukan penurunan nilai. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas akun pembiayaan musyarakah. Penjelasan pos-pos perhitungan hasil usaha pendapatan utama Akun ini terdiri dari :

113

Tabel 4.3 Pos Perhitungan Hasil Usaha Pendapatan Utama Pendapatan Margin Murobahah Multi Barang Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Multiusaha Pendapatan Ujroh/Jasa Ijaroh Multijasa Pendapatan Bagi Hasil Mudhorobah Multiusaha Pendapatan Bagi Hasil Inkopsyah BMT Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Cabang di Pusat Pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri Pendapatan Bagi Hasil Tabungan BPRS Wakalumi Pendapatan Bagi Hasil Giro Bank Syariah Mandiri Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Bank Permata Syariah Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Bank Muamalat Indonesia Pendapatan Bagi Hasil Tabungan BMT Mekar Dakwah Pendapatan Bagi Hasil Tabungan BMT Berkah Mandiri Pendapatan Bagi Hasil Tabungan OCBC-NISP Syariah Pendapatan Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Mandiri

2014 2.242.965.998 949.389.585 677.203.326 162.416.200 20.067.451 3.289.534 5.242.664 468.934 3.670.239 47.726 5.772.641 163.292 301.395 187.698 1.590.006

2013 1.678.730.130 678.420.336 474.680.302 112.292.500 30.108.108 6.315.652 13.473.604 416.239 862.489 34.573 4.644.785 87.845 364.099 3.000.000

Jumlah Pendapatan Utama

4.072.776.689

3.003.430.662

D. Penilaian Implementasi Antara PSAK 106 dan BMT Al Munawwarah Dibawah ini adalah tabel penilaian penerapan pada PSAK 106 dengan BMT Al Munawwarah. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca dalam kaitanya dengan paragraf penjelasan yang dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material (immaterial items).

114

AKUNTANSI UNTUK MITRA PASIF Pada Saat Akad PSAK 106 27

Penilaian Penerapan PSAK 106 pada BMT

Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

mitra aktif. PSAK 106 28


Pengukuran investasi musyarakah: (a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

Dibayarkan

PSAK 106 28


(b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai: (i) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau (ii) kerugian pada saat terjadinya.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

115

PSAK 106 29


Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset

1

2

3

4

5

6

7

8



9

10

yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada). PSAK 106 30


Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui

1

2

3

4

5

6

7

8



9

10

sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

Selama Akad PSAK 106 31


Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar: (a) jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

116

kerugian (jika ada)

PSAK 106 31


(b) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

PSAK 106 32


Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

Akhir Akad PSAK 106 33

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah

Penilaian Penerapan PSAK 106 pada BMT 1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

117

yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

Pengakuan Hasil Usaha PSAK 106 34


Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

Penyajian PSAK 106 35


Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan: (a) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

118

PSAK 106 35


(b) Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

syirkah temporer untuk;

PSAK 106 35


(c) Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

sebagai unsur ekuitas.

 10



Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

(a) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah;

PSAK 106 36


(b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

119

wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.



Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada: (a) isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;

PSAK 106 37


(b) pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif

PSAK 106 37

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10


(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 10

Syariah. Jumlah

180

120

Dari hasil penjumlahan penerapan penilaian diatas bahwasanya diketahui nilai point penerapan yang didapat adalah 180 dari 18 point yang tiap-tiap pointnya bernilai 10 dapat di pastikan tingkat kesesuaianya PSAK 106 dalam akuntansi mitra pasif adalah 100%, maka oleh karena itu dapat di simpulkan. BMT

Al

Munawarah

dalam

implementasi

PSAK

106

sudah

mengimplementasiakan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 106.

sudah

BAB V PENUTUP A.

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut : 1.

Pencatatan ( pengakuan dan pengukuran ), pengungkapan dan penyajian terhadap transaksi musyarakah pada BMT Al Munawwarah : a. Pada saat penyerahan modal dalam bentuk kas maupun aset non-kas kepada mitra aktif dicatat sebagai pembiayaan musyarakah. b. Biaya yang terjadi dalam rangka musyarakah diakui sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah apabila terdapat kesepakatan dari semua pihak. c. Pada saat menerima pengembalian modal akhir akad dicatat sesuai dengan jumlah kas yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad. d. Kebijakan akuntansi yang ada di BMT Al Munawwarah juga mengungkapkan tentang transaksi-transaksi musyarakah seperti porsi dana dan pembagian hasil usaha. e. Untuk laporan Penyajian keuangan pada BMT Al Munawwarah di lampirkan pada Tabel 4.1, Tabel 4.2, dan Tabel 4.3.

123

124

2. Kesesuaian

pencatatan

transaksi

musyarakah

pada

BMT

Al

Munawwarah terhadap PSAK 106. a. Pencatatan yang dilakukan oleh BMT Al Munawwarah pada saat penyerahan modal berupa kas atau aset non-kas sudah sesuai dengan PSAK 106, adapun akun pencatatanya adalah pembiayaan musyarakah. b. BMT menyepakati kepada mitra aktif pembiayaan di awal akad diakui sebagai investasi musyarakah ini telah sesuai dengan PSAK 106 yaitu, pembiayaan di diawal akad dijadikan sebagai investasi musyarakah dengan persetujuan dari seluruh mitra. c. Pengungkapan yang dilakukan oleh BMT Al Munawwarah dalam hal pengungkapan kebijakan akuntansi musyarakah yang ada di BMT Al Munawwarah telah sesuai dengan PSAK 106, Karena BMT juga mengungkapkan pembagian porsi dana bagi hasil dalam laporan penyajian keuangan. d. Untuk Penyajian Transaksi Musyarakah pada BMT Al Munawwarah sudah dilampirkan pada laporan keuangan, terdapat pada lampiran Tabel

4.1, Tabel 4.2, dan Tabel 4.3 dan telah sesuai dengan PSAK 106. Dari pencatatan pencatatan akuntansi musyarakah diatas, maka dapat disimpulkan

bahwasanya

BMT

Al

Munawwarah

sudah

mengimplementasikan pencatatan Akuntansi Musyarakah PSAK 106.

sesuai

125

B. Saran Dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan ada lah sebagai berikut : 1. BMT sebagai salah satu lembaga keuangan Islam, khususnya BMT Al Munawwarah perlu mensosialisasikan produk-produk yang mereka miliki kepada masyarakat, sehingga konsep-konsep Islam yang tercermin dari produk-produk perbankan dapat dimengerti oleh masyarakat luas. 2. PSAK No. 106 tentang akuntansi musyarakah dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah dalam perlakuan atau aplikasi akuntansi pada BMT dalam prakteknya harus tetap dijadikan pedoman dalam kegiatan oprasional BMT Al Munawwarah. 3. Perlakuan atau implementasi akuntansi Musyarakah pada BMT Al Munawwarah harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK No. 106 mengenai akuntansi musyarakah, baik dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapanya. Hal ini dikarenakan PSAK No. 106 merupakan standar yang dijadikan pedoman untuk mencatat transaksi akuntansi musyarakah.

DAFTAR PUTAKA

Amelia, Fitri. “Perlakuan Akuntansi Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi pada laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia TBk Periode 20032005.” Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Amalia, Euis. Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2009. Bungin, M. Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana, 2008.

Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. Al-Qur’an dan Terjemahanya. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an. Jakarta. Handayani, Septia. “Analisis Perlakuan Akuntansi Koperasi dan Akuntansi Pajak Penghasilan dalam Laporan Keuangan Koperasi.” Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Harahap, Sofyan S, Akuntansi Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1999. Hasbi, Ramli, Teori Dasar Akuntansi Syariah dan Kedudukanya Dalam Tata Hukum di Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999. IAI. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian LaporanKeuangan Syariah, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta: IAI, 2007. Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Akuntansi Perbankan Syari’ah No. 59. Jakarta: Salemba Empat, 2002. Ikatan Akuntansi Indonesia. Pedoman Akuntansi Perbankan Syaria’ah Indonesia. Cetakan Pertama, Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2003. Muhammad, manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005. Muhammad, Rifqi, Akuntansi Keuangan Syari’ah, Yogyakarta : P3EI Press, 2008. Nurhayati, Sri, Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat. Setia, Ita Yuliana. “Perlakuan Akuntansi Murabahah bredasarkan PSAK 102 pada BMT Al Fath.” Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

77

78

Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, edisi III. Jakarta: Ekonisia, 2008. Sukirn, Sardono. Pengantar Teori Ekonomi Makro, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1995. Soemitra, Andri. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Triandaru, Sigit dan Toto,. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba empat, 2009. Triyuwono, Iwan, Organisasi dan Akuntansi Syariah, yogyakarta: LkiS 2000. Yaya, Rizal. dkk. Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

http://www.iaiglobal.or.id http://www.ojk.go.id https://nenisriimaniyati.files.wordpress.com/2012/03/eksistensi-bmt.pdf http://.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syari’ah/1074-urgensistandarisasi-akuntansi-perbankan-syari’ah. http://mgyasni.niriah.com/2008/03/14psak-syari’ah-berlaku-1-januari-2008/ http://lp3m.asia.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/kariyoto_Akuntansi-dalamprespektif-syariah-islam..pdf http://jurnal.pnl.ac.id/wpcontent/plugins/Flutter/files_flutter/1394855340Jurnal_E konis_PNL_1.pdf http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.AKUNTANSI/196903272001121ARIM/Akt_Syariah/akuntansi-syariah-sejarah-dan-perkembangan.pdf

IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI (PSAK) 106 TERHADAP TRANSAKSI MUSYARAKAH PADA BMT AL MUNAWWARAH

Recommend Documents