KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MATARAM
NoMoR:
7fr
NoMoR:
IIdlPtJ-Prov-Ot7 /2ors
42f 7 /3\2/s,qArv ot / 20 t{ TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA FASILITASI DAN PENDAMPINGAN PEI.AKSANAAN PEMILIHAN KETUA OSIS ANTARA KPU PROVINSI NTB DENGAN SMAN 1 MATARAM Pada hari ini senin tanggal dua puluh delapan bulan september tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1.
Lalu Aksar Ansori
selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum [KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Langko No. 17 Mataram, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2
Drs, Haii Lalu Fatwir Uzali, sPd., MPd. NIP : 19630321988031009
Selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mataram,
berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 21 Mataram selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
2
PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a
bahwa PIHAK KESATU, adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum secara hierarkis di
Provinsi Nusa Tenggara Barat; b.
bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Menegah Atas Negeri 1 Mataram Lembaga Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jeniang pendidikan menengah sebagai lan.iutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat BAB I MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1
t1)
ini
adalah untuk bersama-sama melakukan pendampingan pada pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemilihan Ketua 0rganisasi Siswa Intra Sekolah yang selan.jutnya disebut 0SIS di Sekolah Menengah Atas Maksud kesepakatan bersama
Negeri 1 Mataram yang selanjutnya disebut SMAN 1 Mataram
(2)
Tujuan Kesepakatan bersama adalah untuk menyepakati bentuk fasilitasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan Ketua OSIS SMU Negeri 1 Mataram sebagai bagian pilot project fasilitasi pendidikan pemilih pemula yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB. BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 2
(11
(2)
Koordinasi, Fasilitasi dan Pendampingan yang dilakukan oleh pIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan dan penyusunan Regulasi, Tahapan. Program, Jadwal Tahapan pemilihan Ketua 0SIS SMAN 1 Mataram secara Demokratis sesuai azas Pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil; Fasilitasi pengadaan alat peraga yang dibutuhkan pIHAK KEDUA pada pelaksanaan Pemilihan Ketua 0SIS SMAN l Mataram oleh pIHAK KESATU sesuar dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
3
BAB
III
TUGAS DAN TANGGUNGIAWAB
Pasal 3 (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas, kewajiban dan tanggungjawab:
a.
b.
Melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pendampingan bersama-sama pada pelaksanaan pemilihan dan menyusun Regulasi, jadwal, program dan tahapan pemilihan Ketua OSIS SMAN 1 Mataram; Menyiapkan anggaran dan alat peraga yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA pada pelaksanaan Pemilihan dan pemungutan suara pemilihan Ketua 0SIS SMAN 1 Mataram.
[2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas, kewajiban dan tanggungjawab: a. Melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam pendampingan bersama-sama pelaksanaan Pemilihan dan menyusun Regulasi, Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Ketua 0SIS SMAN l Mataram yang akan dibahas bersama-sama dan ditetapkan PIHAK KEDUA; b. Menlapkan dan menyusun Draft Regulasi, Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Ketua 0SIS SMAN 1 Mataram yang akan dibahas bersama-sama dan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA; c. Melaksanakan Pemilihan Ketua 0SIS SMAN 1 Mataram dan menyelesaikan proses administrasi pembiayaan bukti pembayaran dan keuangan sesuai aturan yang berlaku yang diserahkan kepada PIHAK KESATU. BAB IV PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN FASILITASI Pasal 4
(1)
Pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah kegiatan pendampingan merupakan kegiatan pelaksanaan yang dibagi menjadi lima tahapan yaitu: a. pra-persiapan, dengan tahapan: - Rapat Koordinasi KPU Prov. NTB; - Penandatangan Nota Kesepakatan - Rapat Teknis Pelaksanaan Sekretariat KPU Provinsi b. persiapan, dengan tahapan: - Penyusunan Regulasi - Penyusunan Jadwal, Tahapan, Program dan Anggaran - Sosialisasi - Pembentukan Badan Penyelenggara
4
c.
(2)
t3) t4)
pelaksanaan, dengan tahapan: Pendataan pemilih Pencalonan Kampanye Pemungutan Suara
-
d.
Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara PenyelesaianSengketadanMediasi/Ajudikasi pelantikan calon terpilih
e. f.
evaluasi pelaporan
-
Pelaksanaan tahapan kegiatan pendampingan merupakan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan pemilihan Ketua 0SIS yang disusun
dan ditetapkan bersama-sama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melalui prosedur diskusi dan musyawarah. Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan adalah metode praktis dan akademis yang akan disampaikan melalui ceramah dan diskusi oleh fasilitator dari Anggota KPU Provinsi dan Guru SMAN 1 Mataram. Fasilitasi Pengadaan alat peraga Pemilihan Ketua OSIS SMAN 1 Mataram oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk Barang dan Jasa untuk keperluan pengadaan alat peraga yang bentuk dan jumlahnya ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
BABV WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Pasal 5 (11
(2)
Waktu Pelaksanaan Pemilihan dan Pemungutan Suara Ketua OSIS SMAN 1 Mataram dilaksanakan berdasarkan Peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Ketua OSIS SMAN 1 Mataram tentang Tahapan, Program, dan fadwal Pemilihan Ketua 0SlS SMAN 1 Mataram; PemilihandanPemungutanSuaraPemilihanKetua0SlSSMANlMataram dilaksanakan di Lokasi SMAN 1 Mataram'
5
BAB VI PEMBIAYAAN FASILITASI ALAT PERAGA Pasal 6
(1) (2)
Fasilitasi dan pengadaan alat peraga pemilihan Ketua 0SIS SMAN 1 Mataram pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN KPU Provinsi NTB Tahun 2015; Pemberian fasilitasi pengadaan alat peraga Pemilihan Ketua OSIS SMAN 1 Mataram berdasarkan kebutuhan yang diusulkan PIHAK KEDUA dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran KPU Provinsi NTB serta penyelesaian administrasi pembayaran didukung dengan bukti pembayaran dan administrasi sesuai Peraturan perundang-undangan. BAB VII PENUTUP
Pasal 7
(1)
Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dual asli pada kertas bermaterai cukup masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masingmasing pihak mendapat 1 (satu) rangkap;
(2)
Kesepakatan
ini berlaku
sejak ditandatangani PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA.
PIHAK KEDUA
U
€
tALU
R
SORI
I
Drs,
t Or
A
A1
I
LU FATWIRUZALI,SPd.,MPd,
Y.
