Daftar Pustaka 1. Abdul Wahab Syahid.2003.Pemanfaatan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di DKI Jakarta. Bandung, Tesis Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB. 2. Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 3. Brought, Michael B. 1985. A Unifed Development Ordinance. Chicago: American Planning Association. 4. Denzin, Norman K dan Lincoln, Yvonna S (1994). Handbook Of Qualitative Reseach. London: Sage Publication 5. Devas, Nick dan Rakodi, Carole (1983). Managing Fast Growing Cities: New Approaches To Urban Planning And Management. 6. Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan Samodra Wibawa et al. Yogyakarya: Gadjah Mada University Press. 7. Gumala Asri. 2002. Studi Evaluasi Keefektifan Institusi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Kemang – Jakarta Selatan. Bandung, Tugas Akhir Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB. 8. Handy Meiraldy Zein (2000). Studi Evaluasi Keefektifan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Dalam Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Studi Kasus: Tangerang): Bandung, Tugas Akhir Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB. 9. Ibrahim, Syahrul. 1998. Pengendalian Pemanfaatan ruang Di Wilayah Kabupaten Dati II. Jurnal PWK Vol.9, No. 2, Mei. 10. Khublall, N & Yuen, Bellinda (1991). Development Control & Plannig Law in Singapore. Longman Singapore Publisher (Pte) Ltd 11. Kombaitan, Boy. 1995. Perijinan Pembangunan Kawasan Dalam Penataan Ruang. Jurnal PEK, No. 17, Februari. 12. Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metoda-Metoda Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 13. Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 14. Municipal Management Series (1988). The Practice of Local Government Planning. Washington, DC: International City Management Association. 15. Nazir, Mohamad. 1998. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 16. Patton, Michael Quinn. 1990, Qualitative Evaluation And Reseach Methods. London: Sage Publiction Inc. 17. Patta, Johnny. 1995. Rencana Tata Ruang: Dokumen Hukum Yang Siap Diimplementasikan. Jurnal PWK, No. 18 Tahun VI April. 18. Peraturan Mentri Dalam Negri No.8/1998 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah. 19. Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi.. 126
20. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2003 Tentang Struktur Organisai Kota Cimahi.. 21. Singarimbun, Masri. 1995. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES. 22. UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 23. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 24. Winarso, Haryo. 1995. Tarif Ijin Perubahan Guna Lahan Perkotaan Sebgai Bentuk Kontrol Dasar Kebijkan Penaganannya. Jurnal PWK, Vol 10, No.2/Juni 1998.
127
HASIL PENINJAUAN LAPANGAN CIMAHI UTARA DI JL CIPAGERAN Cimahi, September 2007
1-a. Perumahan Griya Asri Cahaya
1-b.Perumahan Griya Asri Cahaya
1-c Perumahan DPRD Jabar
2-a. Perumahan Bukit Indah
128
2-b. Perumahan Bukit Indah
2-c. Perumahan Bukit Indah
2-d. Perumahan Bukit Indah
129
HASIL PENINJAUAN LAPANGAN CIMAHI UTARA DI JL CIPAGERAN Cimahi, September 2006
3-a Perumahan Penduduk di Rw. 13
3-b Perumahan Penduduk di Rw. 12
3-c Kondisi Lahan di Rw. 14
3-d Kondis Lahan di RW.9
130
3-e Kondisi Jalan di Rw.14
3-f Kondisi Jalan di Rw.11
3-g Perumahan Penduduk di Rw.21
131
KUESIONER WAWANCARA PENGEFEKTIFAN DINAS TATA KOTA (DTK) KOTA CIMAHI DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KELURAHAN CIPAGERAN A. Data Responden 1. Nama 2. Jabatan di Instansi 3. Lama menjabat
: : :
B. Perizinan 1. Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi memberikan “Ijin Perencanaan” kepada masyarkat di Kelurahan Cipageran yang ingin mendapatkan IPPT? 2. Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi memberikan “Rekomendasi Ijin Perencanaan” kepada masyarkat di Kelurahan Cipageran yang ingin mendapatkan IPPT? 3. Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi memberikan pengesahan gambar bangunan yang sesuai dengan KDB kepada masyarkat di Kelurahan Cipageran yang ingin mendapatkan IMB? 4. Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi memberikan “Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan” kepada masyarkat di Kelurahan Cipageran yang ingin mendapatkan IMB?
C. Pelaporan 1. Apakah Dinas Tata Kota (DTK) menyampaikan laporan kepada Walikota tentang KDB perumahan di Kelurahan Cipageran yang tidak sesuai peraturan daerah setiap bulannya? 2. Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi menyampaikan laporan tentang KDB perumahan di Kelurahan Cipageran yang tidak sesuai peraturan kepada instansi terkait setiap bulannya? 3. Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi menerima laporan tentang KDB perumahan di Kelurahan Cipageran yang tidak sesuai peraturan daerah dari Kepala Desa/Lurah? 4. Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi menerima laporan bulanan tentang KDB perumahan di Kelurahan Cipageran yang tidak sesuai peraturan daerah dari Camat? 5. Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi menyiapkan laporan bulanan tentang KDB perumahan di Kelurahan Cipageran yang tidak sesuai peraturan daerah kepada Bupati/Walikota?
D. Pemantauan 1. Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi melakukan pemetaan terhadap KDB perumahan di Kelurahan Cipageran yang tidak sesuai dengan ketentuan KDB yang telah ditetapkan.? 2. Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi melakukan Melakukan peninjauan lapangan secara langsung terhadap perumahan di Kelurahan Cipageran yang KDB tidak sesuai dengan aturan KDB yang telah ditetapkan? E. Evaluasi 1. Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi melakukan pembahasan atau rapat pengambil keputusan untuk penertiban di Kelurahan Cipageran?
132
F. Penertiban 1. Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi pernah memberikan surat teguran 1 (satu) terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di Kelurahan Cipageran? 2. Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi pernah memberikan surat teguran 2 (dua) terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di Kelurahan Cipageran? 3. Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi pernah memberikan surat 3 (tiga) terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di Kelurahan Cipageran?
TRANSKIPT WAWANCARA PENGEFEKTIFAN DINAS TATA KOTA (DTK) KOTA CIMAHI DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG A. Data Responden (A1) 1. Nama 2. Jabatan di Instansi 3. Lama menjabat
: Didi A Djamhir : Kabid Tata Ruang : 3,5 Tahun
B. Perijinan 1. Ya, kami mengeluarkan persetujuan site plan untuk para pengguna tanah dalam skala besar. Pengeluaran persetujuan site plan ini setelah pemohon mendapatkan Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR) dan Ijin Lokasi (IL), kemudian diproses untuk mendapatkan IPPT. 2. Ya, dengan mengeluarkan gambar rekomendasi perencanaan sedangkan ijinnya ada di PPTSP. 3. Ya, gambar bangunan yang sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan, kami sahkan dengan memberikan pengesahan gambar bangunan. Kami membuat kriteria gambar bangunan yang harus diikuti oleh pemohon. Jika tidak diikuti maka kami tidak akan memberikan rekomendasi perijinan. 4. Ya, pemberian rekomendasi perijinan diberikan setelah pemohon mendapat pengesahan gambar bangunan dan ijinnya dikeluarkan oleh PPTSP.
C. Pelaporan 1. Ya, kami membuat laporan perkembangan pembangunan yang terjadi di lapangan dan menyerahkannya atau melaporkan ke walikota. Laporan yang kami buat sebagai evaluasi pendapatan pemerintah Kota Cimahi yang kemudian diajukan didepan Komisi Pembangunan DPRD Kota Cimahi 2. Tidak, karena kadang-kadang saja kami melakukan melaporkan KDB perumahan yang tidak sesuai dengan peraturan, itu juga kami melaporkan melalui Bappeda. 3. Ya, untuk rumah yang baru yang pembangunannya tidak sesuai dengan peraturan maka berkoordinasi dengan SATPOL PP untuk tindak turun tangan penertiban, namun sebelumnya kami beri peringatan terlebih dahulu. 4. Tidak, karena kami hanya melakukan koordinasi sama kepala Desa/Lurah jika ada permasalahan dalam tata ruang. 5. Tidak, kami hanya melakukan koordinasi sama Camat dan koordinasi dilakukan hanya setahun sekali. 6. Ya, kami menyiapkan laporan perkembangan pembangunan yang terjadi di lapangan dan menyerahkannya atau melaporkan ke walikota dalam bentuk laporan tahunan pengendalian pemanfaatan ruang dengan lampiran-lampiran teguran dan foto.
133
D. Pemantauan 1. 2.
Ya, kami melakukan pemetaan yang kami lakukan dalam bentuk rencana intensitas bangunan tetapi tidak termasuk bagi perkampungan. Ya, pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan seperti pemeriksaan ijin terhadap industri, perdagangan, tower dan rumah pinggir jalan. Pemeriksaan ini tidak memeriksa sampai ke perkampungan penduduk
E. Evaluasi 1.
Belum pernah melakukan pembahasan atau rapat pengambil keputusan untuk penertiban di Kelurahan Cipageran.
F. Penertiban 1. Belum pernah memberikan surat teguran 1 (satu) di Kelurahan Cipageran. 2. Belum pernah memberikan surat teguran 2 (dua) di Kelurahan Cipageran. 3. Belum pernah memberikan surat teguran 3 (tiga) di Kelurahan Cipageran.
TRANSKIPT WAWANCARA PENGEFEKTIFAN DINAS TATA KOTA (DTK) KOTA CIMAHI DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG A. Data Responden (A2) 1. Nama 2. Jabatan di Instansi 3. Lama menjabat
: Yayat Syamsudin : Kabid Tata Bangunan : 11 Bulan
B. Perijinan 1. Ya, dalam pelaksanaan Ijin Perencanaan kami mengeluarkan persetujuan site
plan untuk para pengguna tanah dalam skala besar 2. 3.
4.
Ya, dalam pelaksanaan rekomendasi perencanaan kami mengeluarkan rekomendasi dalam bentuk gambar rekomendasi perencanaan. Ya, kita melakukan pengesahan gambar bangunan sebagai salah satu syarat
setiap pemohon untuk mendapatkan IMB. Jika gambar bangunannya tidak sesuai makan kami tidak akan memberikan rekomendasi perijinan. Ya, kita melakukan pemberian rekomendasi perijinan sebagai salah satu syarat setiap pemohon untuk mendapatkan IMB.
C. Pelaporan 1. Ya, dalam rangka mengantisipasi perda propinsi tentang pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utrara (KBU), untuk itu kami melakukan laporan kepada gubernur mengenai perubahan pemanfaatan ruang di Kota Cimahi. 2. Ya, dengan SATPOL PP dalam rangka menegakan Perda 3. Tidak, kami baru melakukan koordinasi saja, belum sampe pada laporan secara intensif. 4. Tidak, sama saja untuk kecamatan kami baru melakukan koordinasi saja, belum sampe pada laporan secara intensif. 5. Ya, setiap perkembangan kami laporkan kepada walikot. Apa lagi sekarang untuk kawasan Kota Cimahi yang masuk dalam KBU (Kawasan Bandung Utara).
134
D. Pemantauan 1. Ya, kami melakukan pemetaan yang dilakukan oleh seksi pengawasan dan pengendalian bangunan. 2. Ya, kita melakukannya dalam bentuk monitoring lapangan. E. Evaluasi 1. Kami belum pernah melakukan pembahasan atau rapat pengambil keputusan untuk penertiban di Kelurahan Cipageran. F. 1. 2. 3.
Penertiban Kami belum pernah memberikan surat teguran 1 (satu) di Kelurahan Cipageran. Kami belum pernah memberikan surat teguran 2 (dua) di Kelurahan Cipageran. Kami belum pernah memberikan surat teguran 3 (tiga) di Kelurahan Cipageran.
TRANSKIP WAWANCARA PENGEFEKTIFAN DINAS TATA KOTA (DTK) KOTA CIMAHI DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG A. Data Responden (A3) 1. Nama 2. Jabatan di Instansi 3. Lama menjabat
: Achyar : Kabid Binamarga : 11 Bulan
B. Perijinan 1. Ya, dengan mengeluarkan persetujuan site plan untuk para pemohon. 2. Ya, dengan mengeluarkan rekomendasi perencanaan untuk para pemohon. 4. Ya, dengan melakukan pengesahan gambar bangunan. 5. Ya, dengan melakukan pemberian rekomendasi perijinan. C. Pelaporan 1. Ya, kami melakukan laporan bulanan kepada walikota dan pelaporan ini sebagai
bahan evaluasi dari kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang kami lakukan 2. 4. 5. 6. 7.
Tidak Tahu Tidak, dengan SATPOL PP Tidak. Tidak. Ya, kami menyiapkan laporan bulanan kepada walikota setelah itu baru kami
serahkan laporannya sebagai bahan evaluasi dari kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang kami lakukan D. Pemantauan 1. Ya, dibuat dalam buku rencana. 2. Ya, dengan melakukan monitoring lapangan.
135
E. Evaluasi 1. Kami belum pernah melakukan pembahasan atau rapat pengambil keputusan untuk penertiban di Kelurahan Cipageran. F. 1. 2. 3.
Penertiban Ya, kami belum pernah memberikan surat teguran 1 (satu) di Kelurahan Cipageran. Ya, kami belum pernah memberikan surat teguran 2 (dua) di Kelurahan Ciapgeran. Ya, kami belum pernah memberikan surat teguran 3 (tiga) di Kelurahan Ciapgeran
TRANSKIP WAWANCARA PENGEFEKTIFAN DINAS TATA KOTA (DTK) KOTA CIMAHI DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG A. Data Responden (A4) 1. Nama 2. Jabatan di Instansi 3. Lama menjabat
: Parbowo : Kasi Wasdalbang Tata Bangunan : 3 Bulan
B. Perijinan 1. Ya, dalam bentuk persetujuan site plan untuk para pemohon. 2. Ya, dalam bentuk rekomendasi perencanaan untuk para pemohon. 3. Ya, dengan melakukan pengesahan gambar bangunan untuk bangunan yang
4.
memenuhi syarat. Ya, dengan melakukan pemberian rekomendasi perijinan.
C. 1. 2. 3.
Pelaporan Belum, kedepan Dinas Tata Kota (DTK) akan menyusun network planning. Belum, Dinas Tata Kota (DTK) akan segera menyusun network planning. Belum, akan segera disusun program sosialisasi ke masyarakat mengenai peraturan KDB perumahan. 4. Ya, dengan SATPOL PP untuk tindakan penertiban. 5. Ya, dengan menyiapkan laporan bulanan kepada walikota setelah itu baru kami
serahkan laporannya sebagai bahan evaluasi. D. Pemantauan 1. Ya, dibuat dalam buku rencana dan juga kedepannya dibuatkan dalam program. 2. Ya, dengan melakukan monitoring lapangan. E. Evaluasi 1. Kami belum pernah melakukan pembahasan atau rapat pengambil keputusan untuk penertiban di Kelurahan Cipageran F. 1. 2. 3.
Penertiban Kami belum pernah memberikan surat teguran 1 (satu) di Kelurahan Cipageran. Kami belum pernah memberikan surat teguran 2 (dua) di Kelurahan Cipageran. Kami belum pernah memberikan surat teguran 3 (tiga) di Kelurahan Cipageran.
136
TRANSKIP WAWANCARA PENGEFEKTIFAN DINAS TATA KOTA (DTK) KOTA CIMAHI DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG A. Data Responden (A5) 1. Nama 2. Jabatan di Instansi 3. Lama menjabat B. 1. 2. 3.
: Yani Rijaningsih : Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang : 4 Tahun
Perijinan Ya, dalam bentuk persetujuan site plan. Ya, dalam bentuk rekomendasi perencanaan. Ya, dengan melakukan pengesahan gambar bangunan untuk bangunan yang
memenuhi syarat. 4. Ya, dengan melakukan pemberian rekomendasi perijinan. C. 1. 2. 3. 4. 5.
Pelaporan Ya, setiap kawasan baru berkembang dilaporkan dalam bentuk tabel laporan mingguan. Ya, dengan SATPOL PP untuk tindakan penertiban. Tidak, karena kita hanya dalam bentuk koordinasi saja ketika ada permasalahan. Tidak, sama seperti dengan kelurahan/desa kita hanya melakukan koordinasi. Ya, dengan menyiapkan laporan bulanan kepada walikota setelah itu baru kami
serahkan laporannya sebagai bahan evaluasi. D. Pemantauan 1. Ya, Dituangkan dalam bentuk rencana intensitas bangunan. 2. Ya, pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan seperti pemeriksaan ijin terhadap industri, perdagangan, tower dan rumah pinggir jalan. E. Evaluasi 1. Kami belum pernah melakukan pembahasan atau rapat pengambil keputusan untuk penertiban di Kelurahan Cipageran. F. 1. 2. 3.
Penertiban Kami belum pernah memberikan surat teguran 1 (satu) di Kelurahan Cipageran. Kami belum pernah memberikan surat teguran 2 (dua) di Kelurahan Cipageran. Kami belum pernah memberikan surat teguran 3 (tiga) di Kelurahan Cipageran.
137
TRANSKIP WAWANCARA PENGEFEKTIFAN DINAS TATA KOTA (DTK) KOTA CIMAHI DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG A.
Data Responden (A6)
1. Nama 2. Jabatan di Instansi 3. Lama menjabat
: M. Rony : Sekcam Cimahi Utara : 3Tahun
•
Apakah Dinas Tata Kota (DTK) pernah melakukan peninjauan lapangan dalam hal kaitannya dengan perkembangan KDB perumahan di Kecamatan Cimahi Utara ini? Belum pernah ada peninjauan langsung dari Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi mengenai perkembangan KDB perumahan. Kami hanya melakukan koordinasi saja dengan pihak Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi jika ada permasalahan yang perlu dilaporkan saja ke dinas.
•
Apakah bapak dan staf bapak pernah melakukan pendataan terhadap perumahan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan seperti pelanggaran terhadap KDB yang tidak sesuai dengan peraturan atau perumahan yang tidak mempunyai IMB? Belum pernah, kami belum mendapat tugas untuk melakukan pendataan tersebut.
•
Apakah bapak pernah melakukan pelaporan mengenai perkembangan perumahan yang tidak sesuai dengan KDB atau peraturan ke Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi Belum pernah, karena belum koordinasi dari Dinas Tata Kota (DTK) mengenai pelaporan tersebut.
•
Kalau saya buat suatu persentase antara 0 – 100 %, menurut bapak berapa persen perumahan di kecamatan ini melanggar peraturan baik mengenai perijinan maupun bangunannya? Ya, sekitar 30 – 40 %.
•
Apakah masyarakat di kecamatan bapak ini tahu mengenai peraturan yang mengatur IMB dan bangunan? Masyarakat pada umumnya tau mengenai peraturan tersebut, akan tetapi kita susah melarang mereka untuk mengikuti peraturan tersebut. Kecuali pemerintah menyediakan ganti rugi, mungkin mereka mau. Selain itu juga permasalahannya tanahnya milik mereka, sehingga mereka mempunyai hak untuk membangun rumah dengan sesuai keinginan mereka.
138
TRANSKIP WAWANCARA PENGEFEKTIFAN DINAS TATA KOTA (DTK) KOTA CIMAHI DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG B.
Data Responden (A7)
1. Nama 2. Jabatan di Instansi 3. Lama menjabat
: Danu A R : Lurah Cipageran : 1Tahun
•
Apakah Dinas Tata Kota (DTK) pernah melakukan peninjauan lapangan dalam hal kaitannya dengan perkembangan KDB perumahan di Kelurahan Cipageran ini? Belum pernah ada peninjauan langsung dari Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi mengenai perkembangan KDB perumahan.
•
Apakah bapak dan staf bapak pernah melakukan pendataan terhadap perumahan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan seperti pelanggaran terhadap KDB yang tidak sesuai dengan peraturan atau perumahan yang tidak mempunyai IMB? Belum pernah melakukan, karena kami belum tau mekanismenya seperti apa untuk melakukan pendataan seperti itu.
•
Apakah bapak pernah melakukan pelaporan mengenai perkembangan perumahan yang tidak sesuai dengan KDB atau peraturan ke Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi ? Belum pernah, karena belum ada kesepakatan atau koordinasi dari Dinas Tata Kota (DTK) mengenai pelaporan.
•
Kalau saya buat suatu persentase antara 0 – 100 %, menurut bapak berapa persen perumahan di kecamatan ini melanggar peraturan baik mengenai perijinan maupun bangunannya? Ya, sekitar 30 – 40 %.
•
Apakah masyarkat di kecamatan bapak ini tahu mengenai peraturan yang mengatur IMB dan bangunan? Sebagian masyarakat sini mereka tahu. Tetapi ketika mereka membangunan perumahan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Karena mereka gak mau tidak bisa membangun yang tanahnya sudah hak milik mereka, ditambah lagi beberapa komplek perumahan disini yang membangun juga tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
139
TRANSKIP WAWANCARA PENGEFEKTIFAN DINAS TATA KOTA (DTK) KOTA CIMAHI DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG A. Data Responden (A8) 1. Nama 2. Jabatan di Instansi 3. Lama menjabat
: Sutarman : SATPOL PP Kota Cimahi : 3Tahun
•
Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi pernah melakukan pelaporan terhadap perumahan yang melanggar peraturan? Yang baru kami terima yaitu pelaporan mengeani PKL (pedagang kaki lima) yang didaerah ganda wijaya sehingga kami langsung melakukan penertiban didaerah tersebut. Sebenarnya banyak perumahan yang melanggar perda khususnya didaerah utara cimahi, kami hanya menunggu laporan dari Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi baru bisa bergerak. Tapi sampai saat ini kami belum menerima.
•
Menurut bapak apa yang menyebabkan pelaporan mengenai pelanggaran perda dalam hal ini mengenai perumahan dan perijinan tidak dilaporkan? Permasalahannya dana mas, ketika kita melakukan pembongkaran harus ada proses ganti ruginya. Sedangkan pemkot belum ada dana yang cukup untuk melakukan ganti rugi terhadap bangunan masyarakat yang berada di utara.
•
Bagaimana mekanisme penertiban yang dilakukan? Kami mendapatkan laporan dari Dinas Tata Kota (DTK), laporan ke kami setelah Dinas Tata Kota melakukan teguran sebanyak 2 (dua) kali kemudian peringatan ke 3 (tiga) kami yang melakukan, sampai peringatan ke 3 (tiga) tidak juga ditanggapi maka kami bersama sama dengan dinas yang terkait ke lapangan untuk melakukan penertiban.
140
141
