PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN, IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN IZIN USAHA INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, Menimbang
: a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Daerah dapat menetapkan jenis-jenis Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. b. Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah; c. Bahwa dengan pesatnya perkembangan aktivitas dunia usaha dibidang perindustrian dan perdagangan, sehingga memerlukan dasar hukum dalam pengaturannya; d. Bahwa sehubungan dengan itu, maka Retribusi Wajib Daftar Perusahaan, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Usaha Industri perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah Kota Ambon.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undangundang; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangang antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30), yo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596); 14 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 16. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri; 17. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kotamadya Ambon; 18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN
DAERAH
KOTA
AMBON
TENTANG
RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN, IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN IZIN USAHA INDUSTRI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan : (1)
Daerah adalah Kota Ambon;
(2)
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon;
(3)
Kepala Daerah adalah Walikota Ambon;
(4)
Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas penyediaan atau diberikan kepada seseorang atau badan untuk dasar-dasr pembinaan, pengaturan, pengedalian, pengawasan atas kegiatan pengolahan sumberdaya alam guna melindungi kepentingan umum.
(5)
Retribusi Wajib Daftar Perusahaan, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Usaha Industri selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pendaftaran Perusahaan, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Usaha Industri serta pemberian Tanda Daftar Industri;
(6)
Wajib Daftar Perusahaan adalah daftar atau catatan yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Peraturan Pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan termasuk Angka Pengenal Impor disingkat API dan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) serta Usaha Perdagangan.
(7)
Angka Pengenal Impor disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor;
(8)
Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) adalah suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional, dan multilateral serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu yang wajib disertakan pada waktu barang ekspor memasuki suatu wilayah negara tertentu untuk membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia;
(9)
Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
(10) Tanda Daftar Gudang dan Ruang Penyimpanan (TDG) adalah jasa Pendaftaran yang diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum untuk melakukan usaha Pergudangan; (11) Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi; (12) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan didirikan, bekerja secara berkedudukan dalam daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba; (13) Surat Izin Usaha Perdagangan disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksankan kegiatan Usaha Perdagangan; (14) Izin Usaha Industri disingkat IUI adalah Izin yang dikeluarkan untuk setiap usaha yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi termasuk Tanda Daftar Industri Disingkat TDI; (15) Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri; (16) Perusahaan Industri adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha Industri yang dapat berbentuk Perorangan Perusahaan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di daerah; (17) Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang; (18) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi; (19) Badan adalah Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan
atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya; (20) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah; (21) Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Ketetapan yang menentukan jumlah Retribusi yang terutang; (22) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan; (23) Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; (24) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhitung menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; (25) Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Wajib Daftar Perusahaan, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Usaha Industri dipungut Retribusi dalam Daerah.
Pasal 3 Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin oleh Pemerintah Daerah dibidang Wajib Daftar Perusahaan, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Usaha Industri. Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Izin dibidang Perindustrian dan Perdagangan; (2) Subjek Retribusi sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan kewajiban membayar retribusi manjadi wajib retribusi menurut Peraturan Daerah ini.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi dibidang Perindustrian dan Perdagangan adalah : a. Bentuk Usaha; b. Golongan Usaha; c. Nilai Investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
BAB V PERINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif ter didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan; b. Biaya Administrasi; c. Biaya Pembinaan; d. Biaya Pencetakan.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Besarnya tarif Retribusi pendaftaran perusahaan setia 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : a. Perseroan Terbatas (PT) ...............................................
Rp.
300.000,-
b. Koperasi (Kop) .............................................................
Rp.
50.000,-
c. Persekutuan Komanditer (CV) .....................................
Rp.
150.000,-
d. Firma (Fa).....................................................................
Rp.
150.000,-
e. Perusahaan Perorangan (PO)........................................
Rp.
75.000,-
f. Perusahaan Milik Negara .............................................
Rp.
500.000,-
g. Bentuk Perusahaan lainnya (BUL)/BUMD..................
Rp.
200.000,-
h. Perusahaan Asing .........................................................
Rp.
500.000,-
(2) Besarnya tarif Retribusi jasa Pendaftaran Tanda Daftar Gudang dan Ruang Penyimpanan setiap 3 (tiga) tahun Rp. 1.000,-/m2. (3) Besarnya tarif Retribusi Usaha Perdaganga setiap 3 (tiga) tahun adalah sebagai berikut : a. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil ............................
Rp.
75.000,-
b. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah....................
Rp.
150.000,-
c. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar...........................
Rp.
300.000,-
d. Surat Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang .............
Rp.
500.000,-
(4) 1. Besarnya Tarif Retribusi Jasa Angka Pengenal Impor (API) adalah sebagai berikut : a. Umum .....................................................................
Rp.
150.000,-
b. Produsen .................................................................
Rp.
100.000,-
2. Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor...............
Rp.
50.000,-
(5) Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) setiap 3 (tiga) tahun adalah sebagai berikut : a. Investasi sampai dengan Rp. 100 Juta..........................
Rp.
50.000,-
b. Investasi diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta..............
Rp.
100.000,-
c. Investasi diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta..............
Rp.
200.000,-
d. Investasi diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar .............
Rp.
400.000,-
e. Investasi diatas 1 Milyar s/d Rp. 10 Milyar .................
Rp.
600.000,-
f. Investasi diatas 10 Milyar.............................................
Rp. 1.500.000,-
(6) Legalisir administrasi perusahaan (salinan / petikan resmi)
Rp.
10.000,-
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Wilayah Daerah Kota Ambon
BAB VIII MASA RETRIBUSI Pasal 10 Masa Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX SURAT PENDAFTARAN Pasal 11 (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD; (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya; (3) Pendaftaran dan Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Kepala Daerah.
Pasal 12 (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan Retribusi Terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terhutnag bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT; (3) Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 13 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 14 (1) Retribusi dapat dibayar ditempat yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah;
(2) Atas pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan tanda pembayaran.
BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15 (1) Dalam tempo 1 (satu) bulan setelah dikeluarkan Surat Tagihan, Penagihan atau surat lain yang sejenis, Pungusaha wajib melunasi Retribusi yang terhutang; (2) Dikeluarkan Surat Teguran, Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan Retribusi dan segera setelah 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo pembayaran; (3) Surat Teguran, Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB XII KEBERATAN Pasal 16 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya Kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas Ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan Retribusi tertentu; (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB di terbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan kewajiban penagihan. Pasal 17 (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tangal surat keberatan diterima harus memberi keputusan yang diajukan; (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagaian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang; (3) Apabila jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 18 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi diangap dikabukan dan Surat Retribusi Daerah Lebih pembayarannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; (4) Pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan Surat keputusan Retribusi Daerah lebih pembayarannya;
(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas ketelambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 19 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi; (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ; (3) Tata cara pengurangan, kelebihan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB XV KADALUWARSA Pasal 20 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi; (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran, atau; b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung paupun tidak langsung.
BAB XVI BENTUK USAHA DAN KETENTUAN PERIZINAN Pasal 21 Usaha bidang Perindustrian meliputi kegiatan dibidang usaha Industri yang dapat berbentuk Perorangan, Perusahaan, Persekutuan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan Industri di daerah. Pasal 22 Usaha bidang Perdagangan meliputi kegiatan dibidang usaha Perdagangan yang dapat berbentuk Perorangan, Perusahaan, Persekutuan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan di daerah. Pasal 23 (1) Untuk melaksanakan Usaha Bidang Perindustrian di Daerah diklasifikasikan sebagai berikut : a. Nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. b. Nilai investasi seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. c. Nilai investasi seluruhnya dibawan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI) kecuali dikehendaki oleh perusahaan. (2) Setiap usaha bidang Perindustrian yang memerlukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai Izin Usaha Industri yang dimiliki sebagaimana ayat (1) pasal ini wajib memperoleh Izin Perluasan. (3) Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b pasal ini berlaku selama perusahaan tersebut masih menjalankan kegiatan usaha industri, dan setiap 3 (tiga) tahun diadakan pendaftaran ulang.
(4) Bentuk Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Perluasan dan tata cara memperoleh izin dimaksud ditetapkan oleh Kepla Daerah.
Pasal 24 (1) Untuk melaksanakan Usaha Bidang Perdagangan termasuk pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. (2) Perusahaan yang melakukan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil). (3) Perusahaan yang melakukan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempah usaha wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah. (4) Perusahaan yang melakukan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempah usaha wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar. (5) Dikecualikan dari kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah kelompok usaha pedagang kecil dengan nilai investasi seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau pedagang keliling, pedagang asongan pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima, dapat diberikan apabila dikehendaki yang bersangkutan. (6) Surat Izin Usaha Kecil, Menengah dan Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) pasal ini selama perusahaan tersebut masih menjalankan usaha perdagangan, maka setiap 3 (tiga) tahun diadakan pendaftaran ulang. (7) Bentuk Surat Izin dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 25 (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Ekspor dan atau Impor wajib memiliki Angka Pengenal Impor (API) dan atau Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor. (2) Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan Gudang atau Ruang Penyimpanan wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG). (3) Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Ambon untuk menerbitkan Tanda Daftar Gudang (TDG) hanya seluas 36 M2 sampai dengan lebih kecil dari 2500 M2. (4) Bentuk API, SKA dan TDG serta tata cara memperolehnya ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 26 Setiap usaha yang memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) apabila melakukan perubahan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, Alamat Pemilik/Penanggung Jawab, NPWP/NPWPD, Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagang Utama, wajib mengurus perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 27 (1) Penyidik melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana dibidang retribusi daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut; c. Meminta keterangan dan mengumpul bukti-bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah tersebut; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 28 (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang mambayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang termuat didalam Peraturan Daerah ini maka izin yang bersangkutan dapat dicabut oleh Kepala Daerah.
BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 29 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang; (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelangaran.
BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.
Disahan di Ambon Pada tanggal 6 Maret 2003 WALIKOTA AMBON,
MARCUS JACOB PAPILAJA Diundangkan di Ambon, Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON,
HENDRIK APONNO
LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN.........NOMOR......... SERI......... NOMOR........
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN, IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN IZIN USAHA INDUSTRI I. PENJELASAN UMUM Dengan terbentuknya struktur dan tata kerja Pemerintah Kota Ambon sebagai implementasi
pelaksanaan
Undang-undang
Nomor
22
Tahun
1999
tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang semula menjadi Perangkat Wilayah telah menjadi Perangkat Daerah Otonom yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2001 Seri D Nomor 3). Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tersebut diatas, maka perlu menetapkan landasan gerak operasionalnya guna pelaksanaan, pengaturan, pembinaan baik pengawasan maupun pengendalian pada Sektor Industri dan Perdagangan, serta ketentuan Retribusi yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan Penggolongan Retribusi, aspek keadilan dan kemampuan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dibuat Peraturan Daerah Kota Ambon Daerah Tingkat II Ambon dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
:
Cukup jelas
Pasal 2
:
Cukup jelas
Pasal 3
:
Cukup jelas
Pasal 4
:
Cukup jelas
Pasal 5
:
Cukup jelas
Pasal 6
:
Cukup jelas
Pasal 7
:
Cukup jelas
ayat (1)
:
Cukup jelas
ayat (2)
:
Cukup jelas
ayat (3)
:
Cukup jelas
ayat (4) angka 1
:
a. Perusahaan
Pasal 8
pemilik
Angka
Pengenal
Impor (API) Umum dapat mengimpor semua jenis barang, kecuali barang yang diatur tata niaga impornya dan barangbarang yang dilarang impornya. b. Perusahaan Impor
pemilik
(API)
Angka
Produsen
Pengenal
hanya
dapat
mengimpor barang modal dan bahan baku /
penolong
produksinya
untuk
keperluan
proses
sesuai
dengan
sendiri,
ketentuan yang berlaku. angka 2
:
Fungsi Surat Keterangan Asal (SKA) adalah : -
Sebagai persyaratan asal barang.
-
Sebagai
Lisensi
Ekspor
dan
atau
pengawasan ekspor. -
Sebagai surat keterangan asal dalam rangka preferensi
Jenis
dan
ketentuannya
diatur
oleh
Departeman Perindustrian dan Perdagangan yang ditetapkan secara nasional.
ayat (5)
:
Cukup jelas
ayat (6)
:
Cukup jelas
Pasal 9
:
Cukup jelas
Pasal 10
:
Cukup jelas
Pasal 11
:
Cukup jelas
Pasal 12
:
Cukup jelas
Pasal 13
:
Cukup jelas
Pasal 14
:
Cukup jelas
Pasal 15
:
Cukup jelas
Pasal 16
:
Cukup jelas
Pasal 17
:
Cukup jelas
Pasal 18
:
Cukup jelas
Pasal 19
:
Cukup jelas
Pasal 20
:
Cukup jelas
Pasal 21
:
Cukup jelas
Pasal 22
:
Cukup jelas
Pasal 23
:
Cukup jelas
Pasal 24
:
Cukup jelas
Pasal 25
:
Cukup jelas
Pasal 26
:
Cukup jelas
Pasal 27
:
Cukup jelas
Pasal 28
:
Cukup jelas
Pasal 29
:
Cukup jelas
Pasal 30
:
Cukup jelas
Pasal 31
:
Cukup jelas
