BAB XXVI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 516 Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretaris membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah membawahkan : 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; - 630 -
2. Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah. d. Bidang Perekonomian membawahkan : 1. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi; 2. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis. e. Bidang Sosial Kemasyarakatan membawahkan : 1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Gender; 2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan. f. Bidang Pemerintahan membawahkan : 1. Kepala
Sub
Bidang
Tata
Pemerintahan
dan
Kerjasama
Pembangunan; 2. Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban. g. Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan; 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan; 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan. h. Bidang Pengendalian Program Pembangunan; 1. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. i. Unit Pelaksana Teknis Badan; j. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 517 (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516 huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; b. penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro; c. pengoordinasian, memfasilitasi, dan menyusun rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan daerah lainnya; d. penyiapan
dan
penyusunan
kebijakan
pengendalian pembangunan daerah; - 631 -
perencanaan,
dan
e. penyusunan rencana pembiayaan pembangunan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi baik rutin maupun pembangunan dengan koordinasi Sekretaris Daerah; f. penyusunan,
perencanaan,
dan
pengoordinasian
di
bidang
penataan ruang dan prasarana wilayah, perekonomian, sosial kemasyarakatan, anggaran
pemerintahan,
pembangunan
serta
perencanaan
program,
dan
bidang
pengendalian
program
dan
pengendalian
dengan
Pemerintah
Provinsi,
pembangunan; g. pengoordinasian
perencanaan
dinas/badan/lembaga
dalam
lingkungan
maupun dengan instansi lainnya; h. evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan perencanaan program kegiatan tahunan dan daerah; i. pemberian fasilitas dan media perencanaan lintas Kabupaten dan Kota; j. pemberian
pelayanan
informasi
dalam
bidang
kebijakan
perencanaan daerah; k. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan; l. penataan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan; m. pengawasan dan pengendalian internal Badan; n. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merumuskan
rencana
operasional
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merumuskan dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan daerah dengan dinas, badan, baik dalam lingkungan Pemerintah Provinsi maupun dengan instansi lainnya; e. merumuskan dan mengoordinasikan rencana pembangunan dan tata ruang wilayah regional secara makro; f. merumuskan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategis daerah dan atau dokumen perencanaan dan pembangunan daerah lainnya;
- 632 -
g. merumuskan
dan
mengoordinasikan
penyusunan
program
pembangunan yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukan kedalam program nasional; h. merumuskan
dan
mengoordinasikan
penyusunan
rencana
pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dengan koordinasi sekretaris daerah; i. memberikan pelayanan informasi tentang kebijakan perencanaan daerah; j. merumuskan, memfasilitasi dan mediasi kegiatan perencanaan lintas kabupaten dan kota dan antar wilayah/provinsi; k. merumuskan pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan anggaran pembangunan, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; l. merumuskan penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi program dan anggaran kerjasama pembangunan; m. merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; n. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Sekretaris; b. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah; c. Kepala Bidang Perekonomian; d. Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan; e. Kepala Bidang Pemerintahan; f. Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan; g. Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan; h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan; i. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Sekretaris Pasal 518 (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517 ayat (4) huruf a, mempunyai
tugas
pokok
membantu - 633 -
Kepala
Badan
dalam
melaksanakan
perumusan
mengoordinasikan,
rencana
monitoring,
program
urusan
dan
administrasi
kegiatan,
umum
dan
kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana program dan kegiatan, sesuai dengan bidang tugasnya; b. perumusan pembinaan
kebijakan, dan
pedoman,
pengembangan
standarisasi, administrasi
koordinasi, umum
dan
kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; c. perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; d. pelaksanaan standarisasi
evaluasi, program
supervisi,
dan
administrasi
pelaporan
umum
dan
kebijakan
kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; e. penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; f. pengelolaan
urusan
administrasi
umum
dan
kepegawaian,
keuangan, serta penyusunan program evaluasi dan pelaporan; g. pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi; h. pengawasan dan pengendalian internal Badan. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional di lingkungan kesekretariatan Badan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; e. merencanakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; f. merencanakan
bahan
rumusan
rancangan
kebijakan
teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana badan; - 634 -
g. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. Paragraf 1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 519 (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris
dalam
melaksanakan
penyiapan
administrasi
surat
menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan; e. melaksanakan urusan rumah tangga Badan; f. melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan; g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan; h. melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan; i. melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Badan; j. melaksanakan fungsi kehumasan; k. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
- 635 -
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Keuangan Pasal 520 (1) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kas anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Keuangan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyiapkan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan badan; e. menyiapkan data, perhitungan anggaran dan belanja badan; f. mengoreksi konsep pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja badan dari sumber APBD maupun APBN; g. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan badan; h. menyusun laporan keuangan badan; i. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 521 (1) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, serta evaluasi dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 636 -
a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. mengoordinasikan penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra) badan; e. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja (Renja) badan; f. mengoordinasikan rencana
penyusunan
pembangunan
jangka
laporan
kinerja
menengah
badan,
daerah,
bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) badan; g. mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran belanja badan yang bersumber dari APBD maupun APBN; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, dan kegiatan badan; i. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah pusat untuk provinsi dan kabupaten/kota; j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi badan; k. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Keempat Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah Pasal 522 (1) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup, serta penataan infrastruktur wilayah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan
kegiatan
perencanaan,
penganggaran,
dan
pengendalian bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penataan infrastruktur wilayah pada mitra bidang;
- 637 -
b. pelaksanaan
koordinasi,
fasilitasi,
dan
mediasi
perencanaan
pembangunan antar sektor dan wilayah serta perencanaan strategis daerah bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penataan infrastruktur wilayah; c. pengoordinasian
dan
program/kegiatan
penilaian
prioritas
untuk
kelayakan bidang
usulan-usulan
penataan
ruang,
lingkungan hidup dan penataan infrastruktur wilayah; d. pelaksanaan analisis permasalahan di bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; e. pelaksanaan
penyiapan
bahan
pengaturan,
pembinaan,
dan
pengawasan penataan ruang; f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan perencanaan
bahan
koordinasi,
pembangunan
antar
fasilitasi, sektor
dan
dan
mediasi
wilayah,
serta
perencanaan strategis daerahdi bidang tata ruang dan lingkungan hidup, serta penataan infrastruktur wilayah; e. merencanakan bahan pengendalian kebijakan perencanaan tata ruang pembangunan antar sektor dan wilayah di bidang tata ruang dan lingkungan hidup, serta penataan infrastruktur wilayah; f. merencanakan
bahan
penilaian
kelayakan
usulan-usulan
program/proyek dan kegiatan prioritas di bidang tata ruang dan lingkungan hidup, serta penataan infrastruktur wilayah; g. merencanakan analisis permasalahan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; h. merencanakan program bidang penataan ruang dan prasarana wilayah dengan rencana strategis Badan;
- 638 -
i. merencanakan bahan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; j. merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; k. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; b. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah. Paragraf 1 Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pasal 523 (1) Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun
bahan
koordinasi
tentang
perencanaan
ruang,
pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan lingkungan hidup; e. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan
strategis
daerah,
di
bidang
penataan
ruang
dan
lingkungan hidup; f. melaksanakan
penyiapan
bahan
kebijakan
perencanaan,
penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; - 639 -
g. melaksanakan
pengolahan
data
dan
informasi
di
bidang
perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup; h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; i. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan, pimpinan baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah Pasal 524 (1) Kepala Sub Bidang Penataan Insfrastruktur Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 ayat (4) huruf b,mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan penataan infrastruktur wilayah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun
bahan
koordinasi
tentang
perencanaan
penataan
infrastruktur wilayah; e. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan
perencanaan
strategis
daerah
bidang
penataan
infrastruktur wilayah; f. melaksanakan
penyiapan
bahan
kebijakan
perencanaan,
penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah; g. melaksanakan
pengolahan
data
dan
informasi
di
bidang
perencanaan penataan infrastruktur wilayah; h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; - 640 -
i. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Kelima Kepala Bidang Perekonomian Pasal 525 (1) Kepala Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan
kebijakan
Provinsi
di
bidang
perindustrian,
perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi, serta ketahanan pangan dan agribisnis. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan pengendalian
kegiatan bidang
perencanaan, perindustrian,
penganggaran, perdagangan,
dan
investasi,
koperasi dan UMKM, Budaya dan Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
ketahanan
pangan
dan
agribisnis,
serta
mitra
bidangnya; b. pelaksanaan
koordinasi,
pembangunan
antar
fasilitasi,
sektor
dan
dan
mediasi
wilayah,
serta
perencanaan perencanaan
strategis daerah di bidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi, serta ketahanan pangan dan agribisnis; c. pengoordinasian program/kegiatan perdagangan,
dan
penilaian
prioritas
investasi,
kelayakan
untuk
koperasi
dan
sektor UMKM,
usulan-usulan perindustrian, budaya
dan
pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi, serta ketahanan pangan dan agribisnis; d. pelaksanaan analisis permasalahan di bidang perekonomian, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perekonomian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: - 641 -
a. merencanakan kegiatan operasional Bidang Perekonomian; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan
bahan
koordinasi,
fasilitasi,
dan
mediasi
perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi, serta ketahanan pangan dan agribisnis; e. merencanakan
bahan
pengendalian
kebijakan
perencanaan
perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi, serta ketahanan pangan dan agribisnis; f. merencanakan
bahan
penilaian
kelayakan
usulan-usulan
program/kegiatan prioritas di bidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis; g. merencanakan analisis permasalahan di bidang perindustrian, perdagangan,
investasi,
koperasi
dan
UMKM,
budaya,
dan
pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; h. merencanakan
program
bidang
perindustrian,
perdagangan,
investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi, serta ketahanan pangan dan agribisnis; i. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; j. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala
Bidang
Perekonomian
sebagaimana
dimaksud
ayat
membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi; b. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis. Paragraf 1 Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi - 642 -
(1),
Pasal 526 (1) Kepala
Sub
Bidang
Perindustrian,
Perdagangan
dan
Investasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525 ayat (4) huruf a,mempunyai tugas
pokok
membantu
Kepala
Bidang
Perekonomian
dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bidang
Perindustrian,
Perdagangan dan Investasi; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. mengidentifikasikan, mengumpulkan, dan menyusun bahan-bahan koordinasi
tentang
perencanaan
strategis
daerah
di
bidang
perindustrian, perdagangan dan investasi, koperasi, dan UMKM, budaya dan pariwisata, serta tenaga kerja dan transmigrasi; e. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang perindustrian, perdagangan dan investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, serta tenaga kerja dan transmigrasi; f. melaksanakan
penyiapan
bahan
kebijakan
perencanaan,
penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi; g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; h. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis
- 643 -
Pasal 527 (1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu
Kepala
Bidang
Perekonomian
dalam
melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang ketahanan pangan dan agribisnis. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. mengidentifikasikan, mengumpulkan, dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di bidang ketahanan pangan dan agribisnis; e. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis; f. melaksanakan
penyiapan
bahan
kebijakan
perencanaan,
penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis; g. melaksanakan
pengolahan
data
dan
informasi
di
bidang
perencanaan di bidang ketahanan pangan dan agribisnis; h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; i. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Keenam Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan Pasal 528 (1) Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
- 644 -
Provinsi di bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya, dan keagamaan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan
kegiatan
perencanaan,
penganggaran,
dan
pengendalian bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya, dan keagamaan pada mitra bidangnya; b. pelaksanaan
koordinasi,
fasilitasi,
dan
mediasi
perencanaan
pembangunan, serta perencanaan strategis daerah di bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya, dan keagamaan, antar sektor dan wilayah; c. pengoordinasian,
pengintegrasian,
mensinkronosasikan
usulan-
usulan program/kegiatan prioritas pembangunan kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan; d. pelaksanaan
analisis
permasalahan
di
bidang
sosial
kemasyarakatan, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya; f. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bidang Sosial Kemasyarakatan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan
bahan
koordinasi,
fasilitasi
dan
mediasi
perencanaan pembangunan dan perencanaan strategis daerah bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan; e. merencanakan
bahan
pengendalian
kebijakan
perencanaan
pembangunan kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan; f. merencanakan
bahan
penilaian
kelayakan
usulan-usulan
program/kegiatan prioritas di bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya, dan keagamaan;
- 645 -
g. merencanakan bahan analisis permasalahan di kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; h. merencanakan bahan program bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan; i. merencanakan
bahan
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi,
dan
simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; j. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Gender; b. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan. Paragraf 1 Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Gender Pasal 529 (1) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang
Sosial
Kemasyarakatan
dalam
melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang kesejahteraan sosial dan gender. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Gender mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Kesejahteraan dan Gender; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. mengidentifikasikan, mengumpulkan, dan menyusun bahan-bahan koordinasi
tentang
perencanaan
strategis
daerah
di
bidang
kesejahteraan sosial dan gender; e. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang kesejahteraan sosial dan gender; - 646 -
f.
melaksanakan penyiapan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Gender;
g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; h. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; i.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2
Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan Pasal 530 (1) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan
di
bidang
sumber
daya
manusia,
budaya,
dan
keagamaan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala
Sub
Bidang
Sumber
Daya
Manusia,
Budaya
dan
Keagamaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah pada bidang sumber daya manusia, budaya, dan keagamaan; e. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang sumber daya manusia, budaya dan keagamaan; f. melaksanakan
penyiapan
bahan
kebijakan
perencanaan,
penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan;
- 647 -
g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; h. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Ketujuh Kepala Bidang Pemerintahan Pasal 531 (1) Kepala Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517 ayat (4) huruf e, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi di bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM, dan ketertiban. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan
kegiatan
perencanaan,
penganggaran
dan
pengendalian bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM, dan ketertiban, serta mitra bidangnya; b. pelaksanaan
koordinasi,
fasilitasi,
dan
mediasi
perencanaan
pembangunan antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah di bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM, dan ketertiban; c. pengoordinasian program/kegiatan
dan
penilaian
prioritas
untuk
kelayakan sektor
tata
usulan-usulan pemerintahan,
kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM, dan ketertiban; d. pelaksanaan analisis permasalahan di bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM, dan ketertiban serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; e. pelaksanaan
pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
rencana
pembangunan mitra bidangnya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bidang Pemerintahan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; - 648 -
c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan
bahan
koordinasi,
fasilitasi
dan
mediasi
perencanaan pembangunan dan perencanaan strategis daerah di bidang
tata pemerintahan, kerjasama pembangunan,
politik,
hukum, HAM, dan ketertiban; e. merencanakan bahan pengendalian kebijakan tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM, dan ketertiban; f.
merencanakan
bahan
program/kegiatan
penilaian
prioritas
di
kelayakan bidang
tata
usulan-usulan pemerintahan,
kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM, dan ketertiban; g. merencanakan
analisis
permasalahan
tata
pemerintahan,
kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM, dan ketertiban serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; h. merencanakan program bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM, dan ketertiban; i.
merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
j.
melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Kepala
Sub
Bidang
Tata
Pemerintahan
dan
Kerjasama
Pembangunan; b. Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Ketertiban. Paragraf 1 Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Pasal 532 (1) Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas
pokok
membantu
Kepala
Bidang
Pemerintahan
dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan
di
bidang
tata
pemerintahan
pembangunan.
- 649 -
dan
kerjasama
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala
Sub
Bidang
Tata
Pemerintahan
dan
Kerjasama
Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan koordinasi tentang perencanaan kerjasama pembangunan dan pengendalian di sub bidang tata pemerintahan dan kerjasama pembangunan; e. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan
perencanaan
kerjasama
pembangunan
dan
pengendalian di sub bidang tata pemerintahan dan kerjasama pembangunan; f.
melaksanakan
inisiasi,
mediasi
dan
fasilitasi
kerjasama
pembangunan antar daerah; g. melaksanakan
penyiapan
bahan
kebijakan
perencanaan,
penganggaran dan pengendalian, kerjasama pembangunan mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan; h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; i.
melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
j.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban Pasal 533
(1) Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu
Kepala
Bidang
Pemerintahan
dalam
melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang Politik, Hukum, HAM, dan Ketertiban. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Ketertiban - 650 -
mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan koordinasi perencanaan strategis daerah dan pengendalian di Sub Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Ketertiban; e. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan strategis daerah dan pengendalian di Sub Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Ketertiban; f.
melaksanakan
penyiapan
bahan
kebijakan
perencanaan,
perencanaan strategis daerah dan pengendalian mitra Sub Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Ketertiban; g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; h. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; i.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Kedelapan
Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan Pasal 534 (1) Kepala Bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517 ayat (4) huruf f, mempunyai tugas
pokok
penyusunan
membantu dan
Kepala
pelaksanaan
Badan kebijakan
dalam
melaksanakan
Provinsi
di
bidang
perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan kegiatan perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan; b. pelaksanaan
koordinasi,
fasilitasi,
dan
mediasi
perencanaan
pembangunan antar sektor dan wilayah di bidang perencanaan - 651 -
program
pembangunan
dan
perencanaan
penganggaran
kelayakan
usulan-usulan
pembangunan; c. pengoordinasian
dan
penilaian
program/kegiatan prioritas, sesuai rencana program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan; d. pelaksanaan analisis permasalahan di bidang pengganggaran pembangunan dan program pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan mediasi
menyiapkan
perencanaan
di
bahan bidang
koordinasi,
fasilitasi,
dan
perencanaan
program
dan
anggaran pembangunan; e. merencanakan
bahan
pengendalian
kebijakan
perencanaan
program anggaran pembangunan dan program pembangunan; f.
merencanakan
bahan
program/kegiatan
penilaian
prioritas
di
kelayakan
bidang
usulan-usulan
perencanaan
program
pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan; g. merencanakan
analisis
permasalahan
perencanaan
program
pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah kebijakannya; h. merencanakan
program
bidang
perencanaan
program
dan
pembangunan; i.
merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam proses perencanaan program dan anggaran pembangunan;
j.
melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: - 652 -
a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan; b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan. Paragraf 1 Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan Pasal 535 (1) Kepala
Sub
Bidang
Perencanaan
Penganggaran
Pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan penganggaran pembangunan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bidang
Perencanaan
Penganggaran Pembangunan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan koordinasi tentang perencanaan penganggaran pembangunan; e. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan penganggaran pembangunan; f. melaksanakan melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. h. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota; i. melaksanakan
penyiapan
bahan
pengendalian
kebijakan
perencanaan penganggaran pembangunan; j. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 653 -
Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan Pasal 536 (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Perencanaan Program Anggaran dan
Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala
Sub
Bidang
Perencanaan
Program
Pembangunan
mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun
bahan
untuk
dokumen
perencanaan
program
pembangunan daerah; e. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan untuk dokumen perencanaan pembangunan daerah; f. melaksanakan
penyiapan
bahan
pengendalian
kebijakan
perencanaan program pembangunan; g. melaksanakan
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi,
dan
sinergi
dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; h. melaksanakan
penyelarasan
dokumen
perencanaan
jangka
menengah kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan jangka menengah provinsi; i. melaksanakan verifikasi dokumen rencana strategis SKPD Provinsi Banten; j. melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan tahunan SKPD Provinsi Banten; k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; l. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 654 -
Bagian Kesembilan Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan Pasal 537 (1) Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517 ayat (4) huruf g, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN; b. pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN; c. pelaksanaan analisis permasalahan di bidang pengendalian, dan evaluasi APBD dan pengendalian dan evaluasi APBN, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bidang Pengendalian Program Pembangunan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan
bahan
koordinasi,
fasilitasi
dan
mediasi
perencanaan di bidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN; e. merencanakan
bahan
pengendalian
kebijakan
di
bidang
pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian program APBN; f.
merencanakan bahan penilaian terhadap kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas di bidang pengendalian dan evaluasi APBD, serta pengendalian program APBN;
g. merencanakan analisis permasalahan perencanaan program di bidang pengendalian dan evaluasi APBD, serta pengendalian dan evaluasi APBN;
- 655 -
h. merencanakan program bidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian dan evaluasi APBN; i.
melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
j.
melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Kepala
Sub
Bidang
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Anggaran
dan
Evaluasi
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Kepala
Sub
Bidang
Pengendalian
Pendapatan dan Belanja Negara. Paragraf 1 Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 538 (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537 ayat (4) huruf
a,
mempunyai
tugas
pokok
membantu
Kepala
Bidang
Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan koordinasi pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi APBD; e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan Pengendalian, dan Evaluasi APBD;
- 656 -
f.
melaksanakan
penyiapan
bahan
perumusan
dan
penetapan
kebijakan perencanaan, berdasarkan hasil Pengendalian dan Evaluasi APBD; g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait pada Pengendalian dan Evaluasi APBD; h. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; i.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2
Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 539 (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537 ayat (4) huruf
b,
mempunyai
tugas
pokok
membantu
Kepala
Bidang
Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang Pengendalian Program APBN dan dana lainnya. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBN mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBN; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan koordinasi perencanaan di bidang pengendalian program APBN dan dana lainnya; e. melaksanakan penyiapan, perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang pengendalian program APBN dan dana lainnya; f.
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian program APBN dan dana lainnya;
- 657 -
g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; h. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; i.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 658 -
