A. LATAR BELAKANG 1.
1
PERKAWINAN SYAH menurut UU. No. 1 Th 1974 apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya (Pasal 2 Ayat 1)
2. SETIAP PERKAWINAN HARUS DICATAT Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2) 3. SISTIM PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DIBEDAKAN Islam & Non Islam 4. TERDAPAT KETERKAITAN ANTARA PENCATATAN DAN STATUS KEPERDATAAN SISTIM PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DIBEDAKAN º3. Islam Perkawinan: pencatatan merupakan legalisasi status, penyusunan & Non Islam statistik dan penyajian informasi a.l. masalah endogami /exogami, monogami/poligami dan frequensi
º4. TERDAPAT Perceraian: legalisasi status berhentinya perkawinan, penyusunan KETERKAITAN ANTARA PENCATATAN DAN STATUS statistik perceraian dan penyajian informasi kestabilan perkawi-nan terkait masalah KEPERDATAAN endogami/exogami dst.
º
Pencatatan oleh petugas negara setelah perkawinan syah menurut agama Makna Makna Pencatatan Pencatatan Perkawinan Perkawinan dan dan Perceraian Perceraian sebagai sebagai Peristiwa Peristiwa Penting Penting dan keputusan perceraian ditetapkan pengadilan
ARAH KEBIJAKAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
• • •
MENGINTEGRASIKAN PENCATATAN SELURUH PERISTIWA DARI BERBAGAI GOLONGAN MASYARAKAT (ISLAM & NON ISLAM) DIDAYAGUNAKAN SEBAGAI ALAT PEMUTAKHIRAN DATA TENTANG STATUS INDIVIDU YANG AKURAT MENJADIKAN SARANA UNTUK MEMPEROLEH GAMBARAN WILAYAH DALAM HAL PERISTIWA PERKAWINAN DAN PERCERAIAN TERMASUK PEMBATALANNYA
2
B. TUJUAN & SASARAN TUJUAN PENCATATAN PERKAWINAN (TERMASUK RUJUK) DAN PERCERAIAN/TALAK DITUJUKAN:
• •
UNTUK MENDAPAT KAN DATA DAN INFORMASI SELURUH PERISTIWA YANG TERJADI DI SUATU WILAYAH DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI
SASARAN TERSEDIANNYA DATA TENTANG:
• JUMLAH PENDUDUK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN, RUJUK DAN PERCERAIAN /TALAK BESERTA CIRI-CIRINYA; • PENYEMPURNAAN / PEMUTAKHIRAN BIODATA PENDUDUK. C. PENGERTIAN - PENGERTIAN 1. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri yang diangkat dalam jabatan berdasarkan UU No. 22 th 1946 pada setiap KUA di Kecamatan yang mencatat dan menerbitkan surat / akte perkawinan; 2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Rujuk adalah ikrar untuk bersatunya kembali dari pasangan suami istri yang berselisih.
•
baik yang belum maupun yang telah diputuskan cerai talak atau cerai gugat oleh Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam);
3
• •
untuk menyambung kembali tali kehidupan suami istri dihadapan pegawai pencatat nikah; dengan diketahui oleh para saksi
.
4. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan suami dan istri yang disebabkan salah satu pihak : a. Berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; d. Mendapat cacat badan atau penyakit yang akibatnya tidak dpt menjalankan kewajibannya sbg suami istri; e. Antara suami dan istri terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 5. Akta Catatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil;
II. DASAR HUKUM PENCATATAN SIPIL KEPPRES NO. 12 TAHUN 1983 KEPMENDAGRI NO. 54 TAHUN 1983
AKTA-AKTA CATATAN SIPIL AKTA PERKAWINAN/ PERCERAIAN -Stbld 1849 No. 25 (utk WNA dan WNI Keturunan Eropa); -Sbtld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81 (utk WNA dan WNI Ket. Cina); -Sbtld 1933 No. 75 jo 1935 No. 607 (utk WNI Pribumi Nasrani); -Sbtld 1920 No. 751 jo 1927 No. 584 (utk WNI Pribumi Non- Nasrani); -Sbtld 1904 (untuk pencatatan perkawinan campuran).
4
DASAR HUKUM BAGI YANG BERAGAMA ISLAM
NIKAH TALAK CERAI RUJUK
BUKU NIKAH SURAT
SURAT CERAI • • • • • • • •
UU NO. 22 TH 1946 TTG PENCATATAN NIKAH, TALAK, RUJUK; UU NO. 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN TAHUN 1974; UU NO. 7 TH 1989 TTG PERADILAN AGAMA; PP NO. 9 TH 1975 TTG PELAKSANAAN UU NO. 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN; PERTR MENAG RI NO.2 TH 1987 TTG WALI HAKIM; PERTR MENAG RI NO.2 TH 1989 TTG PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH; PERTR MENAG RI NO.1 TH 1994 TTG PENDAFTARAN SURAT BUKTI PERKAWINAN WNI YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI; PERTR MENAG RI NO.1 TH 1995 TTG KUTIPAN AKTA NIKAH.
Manfaat data perkawinan dan perceraian:
Ø Ø Ø
Mengetahui jumlah penambahan keluarga → penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga; Data perceraian → cerai hidup : sebab dan masalah berdasarkan kelompok umur; Kepemilikan akta.
5
Tujuan di buat SKB antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama :
Ø Ø Ø
Integrasi data perkawinan dan perceraian Islam dan Non Islam; Akurasi data individu dalam bidang perkawinan dan perceraian; Gambaran peta wilayah tentang perkawinan dan perceraian.
Peran Perkawinan dan Perceraian dalam konteks SAK :
ü ü ü ü
Penyajian data perkawinan dan perceraian sesuai dengan komposisi yang diperlukan; Sarana yang digunakan berupa formulir yang diisi oleh pasangan yang melakukan pencatatan; Secara sistematis data Perkawinan dan perceraian dapat ditampilkan sepanjang input data dilakukan secara tepat.
TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN6 NON ISLAM TEMPAT PEREKAMAN DATA KEPENDUDUKAN ( TPDK ) DINAS / KANTOR KEPENDUDUKAN & CAPIL
PENDUDUK MEMBAWA PERSYARATAN PERKAWINAN
K U T I P A N A K T A
PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN DAN PELAPORAN PERKAWINAN
KECAMATAN
KELURAHAN / DESA
RT / RW
PENDUDUK
PERUBAHAN STATUS DATA PENDUDUK
PERUBAHAN DAN PEMASUKAN DALAM BUKU INDUK PENDUDUK TTG PERUBAHAN STATUS
