PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA CV. Wahana Krida Abadi DENGAN
Badan Pengololaan Keuangan dan Atset Dserah Kabupaten Blitar
w
Uohono l(rido lbodi
TENTANG PEMELIHARAAN KOIPUTER, LAN INTERNET DAN INTRANET di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar No
:
'188. 4
.204 XPTS.PAl2017
Peianjian kerja sama ini (selaniutnya disebut "PERJANJIAN') dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana akan disebut pada bagian akhir PERJANJIAN ini, bertempat di Blitar, oleh dan antara:
1. Cv. wshana Kdd. Abadi, suatu perusahaan yang berkedudukan di Ds Ngaringan RT 003/002 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Dud
Sumarwantr dalam jahtannya selaku Dlruktur, selanjutrlya dalam PERJANJIAN ini disebut "PIHAK PERTAXA".
2. Bed.n Pengelol.en Keuangan dan Assot DaeEh Kebupaten Blltar, suatu
lembaga
pemerintah yang b€rkedudukan di Jalan Sudanco Supriyadi Kota Blitar, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Khu.na Llndartl, S. So3, dalam jabatannya selaku Ponggune Anggar.n, selanjuhya dalam PERJANJIAN ini disebut "PIHAK KEDUA".
tsl
PIHAK PERTATA dan PIHAK KEDUA bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK PARA PIHAX terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebegai berikut : Bahwa, PIHAK PERTA A adalah pelakssna maintenance Jaringan dan Server Komputer, yang memiliki keahlian serta teknologi dibidang tersebut, bermaksud unfuk melakukan pemeliharaan terhadap peralatan hotspot. Bahwa, PIHAK KEDUA adalah sebuah lembaga pemerintah yang membutuhkan jasa maintenance tersebut untuk memperlancar dan menjaga agar peralatan tersebut tetap dalam kondisi baik sehingga tidak mengganggu kinerja seluruh pegawai. Bahwa, untuk menjaga kondisi komputer, hobpot, jaringan dan server dengan terpeliharanya konfigurasi dari sistem jaringan seperti lP Address, DNS, Domain atau Workgroup dan lainlainnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal pemeliharaan s€cara
a. b. c-
rutin.
Setelah menimbang hal-hal tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketenhJan sebagai berikut dan ketentuanketentuan lain sebagaimena terlampir dalam dan merup€ken begian yang tak terpisehkan dari serta menjadi sah/ kesatuan dengan Perjanjian ini.
PASAL
1
DEFINISI lstilah-istilah dalam Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain, akan mempunyai arti sebagai berikut
:
1. HoEpog adalah sebuah wilayah terbatas yang dilayani oleh satu ateu sekumpulan Access Point \Mreless LAN standar 802.1'la/b/g. Di mena pengguna (user) dapat masuk ke dalam Access Point
secara bebas dan mobile menggunakan perangkat sejenis notebook, laptop, PDA, dan sebangsanya.
2. Local Arsa Nohflork (LAN), suatu jaringan komputer yang menghubungkan suatu dengen komputer lain dengan iarak yang terbatras.
3. Pehdon (dlkonal luas sebagal Se,.ed
komputer
adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis hyanan tedentu dalam sebuah jaringan komputer.
*,L l---
4. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang
telah
dirumuskan
5.
aintonance, adalah melakukan aktifitas maintenance sebagai aktifrtas rutin, iadi teriadual
dengan baik.
6. Biaya nalntenanoe, adalah seiumlah uang yang harus dikeluartan oleh mita untuk dibayarkan kepada core_tech, sebagai imbaliasa atas maintenance yang telah dilaksanakan.
7. Blaya Penggantian Alat, adalah biaya yang perlu dikeluarkan ketika ada barang dan/atau komponen dari alat tersebut yang pe u di ganti dengan yang baru dan/atau perlu penanganan khusus lagi di karenakan oleh umur dan kondisi alat yang ada.
PASAL 2 RUAI{G LINGKUP KERJASAIA
1.
PIHAK PERTAUA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk bekerjasama atas dasar saling menguntungkan dalam pemeliharaan Peladen, Komputer, Server, Modem, Mikrotik, Swtch Hub, Switch Manager, Jaringan LAN lntranet dan lntemet termasuk Hotspot di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar. Perianjian ini dengan mempefiatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam bataebatas kewenangan yang ada, serta teknologi dan tenaga profesional yang tersedia.
2.
Berdasarkan persiapan dan hasil yang saling mengur ungkan sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini, PARA PIHAK sepakat untuk kemudian menentukan kerjasama pemeliharaan tersebut diatas, dengan memperhatikan pola kerjasama atau dalam tata cara lain sebagaimana disepakati oleh PARA PIHAK dalam PERJANJIAN ini dan kesepakatan lain yang dibuat kemudian.
PASAL 3 HAK DAI{ KEWA'IBAT PIHAK PERTAIA
1.
2. 3.
4. 5. 6.
PIHAK PERTAIA sebagai
a
peraksan maintenan@, berkewaiiban untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap 2 buah server, 1 buah hotspot LAN seluruh Karfor, PC Komputer yang masuk di jaringan SIMDA dan intemet di Badan Pengeloaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar dua kali dalam sebulan. PIHAK PERTA A berkewaiiban untuk menyampaikan lapoftrn bulanan atas layanan yang telah
dijalankan termasuk serta informasi lain yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA selama tidak melanggar kepentingan pihak ketiga.
PIHAK PERTAMA berkewaiiban untuk membebaskan PIHAK KEDUA atas segala tuntutan dan gugatan dari pihak keliga apabila terjadi masalah teknis pada sistem layanan miliknya atau diluar kekuasaan PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAiIA wajib menjaga alat dan barang yang di pelihara dari kerusakan. Dalam hal teriadi kerusakan maka PIHAK PERTA A wajib untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut dan menginbrmasikan masalah atau kerusakan yang terjadi kepada PIHAK KEDUA. Jika terjadi kerusakan paEh yang akhimya memerlukan pengeluaran untuk mengkondisikan alat tersebut dapat berfungsi lagi, bukan tanggungjawab PIHAK PERTAUA. PIHAK PERTA A, berhak untuk menerima biaya maintenance yang telah disepakati bersama sesuai yang tertuang dalam perjanjian ini.
PASAL ,l HAK DAN KEWA'IBAI{ PIHAK KEDUA
'1.
2.
3.
PIHAK KEDUA berkewaiiban terhadap pengeluaran-pengeluaran yang dipergunakan untuk biaya perbaikan dan pembelian peralatan yang rusak akut dan tidak dapat diperbaiki lagi. PIHAK KEDUA berkewaiiban untuk membebaskan PIHAK PERTAIA atas segala tuntutan dan gugatan pihak ketiga mengenaidan tidak terbatas pada hal-hal yang mungkin teriadi sehubungan dengan kesalahan, ketidakbenaran, ketidaklayakan atau pelanggaran-pelanggaran yang teoadi termasuk pelanggaran HAKI (Hak atas Kekayaan lntelektual) atas hak cipta, merk, paten atau ditimbulkan dari isi informasi atau acara. PIHAK KEDUA wajib membayar biaya-biaya yang telah disepakai bersama dalam perraniian ini dan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjaniian ini.
tt
PrrraUl(A
'Parrf Mtlrr
4.
5.
PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya atas jasa
pemeliharaan terhadap 3 buah server (Backup Data Simda Keuangan dan Backup Data SIMDA Gaji), 2 buah hotspot; Jaringan LAN seluruh lGntor, PC Komputer, mcndukung kelancaran Jaringan untuk mendukung kinerja SIMDA ONLINE dan intemet di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah lGbupaten Blitar dua kali dalam sebulan. dari PIHAK PERTATA dengan pembagian seperti tercantum pada bab lain di PERJANJIAN ini. PIHAK KEDUA berhak menerima laporan hasil maintenance dan perkembangan kondisi p€Elatan secara rutin setiap bulannya yang dituangkan dalam kartu maintenance. PASAL 5 BIAYA JASA TAINTENANCE
1.
Untuk pelaksanaan maintenance ini, PIHAK KEDUA dikenakan biaya Rp. 38.000.000,00 (tiga ru selama 1 tahun nnclan berikut : No.
Kegiatan aintenance
Tagihan Bulan
Jumlah
Bulan Januari Tagihan Triwulan Di Bulan Maret
Bulan Februari 1
I
Rp. 9.500.000
Bulan Maret Bulan April 2.
Tagihan Triwulan ll Di Bulan Juni
Rp. g.soo.ooo
Tagihan Triwulan lul Di Bulan September
Rp. 9.500.000
Tagihan Triwulan lV Di Bulan Desember
Rp. 9.500.000
Bulan Mei Bulan Juni Bulan Juli
c
Bulan Agustus Bulan September Bulan Oktober
4
Bulan Nopember Bulan Desember
Jumlah Tagihan setahun
2. 3.
Rp.38.{P0.0O0
Tata @ta pembayaEm:
a.
Pembayaran dapat dilakukan dengan melakukan transfer rekening Benft
HlAr U4N8119O, alas nama lrtti
Jailm
Cabang
Sumatwanta.
b. Pembayaran dilakukan setelah dikidmkannya invoice (penagihan) dari PIHAK PERTA A. PIHAK PERTATA wajib membefikan bukti pembayaran resmi seblah biaya tersebut ditedma, atau setelah dilakukan pengecekan di rekening.
PASAL 6 PERALATAN DAN OBYEK TAINTENANCE
1. 2.
PIHAK PERTATA berkaflajiban untuk menyediakan tenaga dan peralatan yang diperluk€n untuk pelaksanaan layanan sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini. OBYEK MAINTENANCE adalah,lerbalds pada prewDlif malatenan@ terhadap peralatan : a. 2 buah server di Bidang Anggaran dan 1 buah server Bidang Gaji b. 2 buah Router Wirelless Porq
c. 1 buah modem d. 1 bu8h mikrotik e. 'l buah switch manager f. Jaringan Lokaldan lnternet seluruh Kanto[ g. 10 buah PC Komputer di Bidang Anggaran dan 10 komputer pada bidang-bidang di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Blitar, h. Koneksitas dan kestabilan akses jaringan lokal.
,l
PsmfM
t
Lr.f
Miar.
PASAL 7 PAJAK Nilai nominal untuk Biaya Jasa Maintenance pada pasal 5 tersebut diatas, sudah termasuk pajakpajak yang harus dibayarkan.
PASAL 8 KERAHASIAAN
1.
PARA PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, memberitahukan, membuka alau memberikan informasi, keterangan dan atau yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini kepada pihak lain, baik yang berupa badan hukum maupun penseorangan, kecuali: Kepada instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang halhal yang diperianlikan dalam PERJANJIAN ini, Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final. Menurut peraturan p€rundang-undangan yang berlaku di lndonesia, infiormasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peftrturan perundang-undangan tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan atas segala intormasi baik yang tertulis maupun lisan yang akan mengakibatkan kerugian PARA PIHAK dalam PERJANJIAN ini, kecuali informasi-informasi rahasia dimaksud dapat diinformasikan kepada pihak ketiga atas peBetujuan kedua belah pihak yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTA A. Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waldu Perjaniian ini telah berakhir.
a. b. c. 2.
PASAL 9 JAI{GKA WAKTU PERJAI{JIAI{ Jangka waktu PERJANJIAN ini edalah
I
(satu) tahun dan dapat diperpanlang atas kesepakatan
PARA PIHAK.
PASAL.IO
PE
1.
2.
3.
4. 5.
UTUSAI'I PERJAT{JIAN
Terhadap PERJANJIAN ini, PARA PIHAK akan melakukan Evaluasi Pelaksanaan PERJANJIAN setiap 3 (tiga) bulan.
ini, dhnggap tidak menguntungkan bagi salah satu pihak, maka pihak dimaksud dapat mengaiukan pengakhiran PERJANJIAN ini sewaktu-waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran PERJANJIAN
Apabila berdasarkan hasil evaluasi Pelaks€naan PERJANJIAN
dimaksud. Selain dari pada ketenluan dialas, PERJANJIAN ini dapat diakhiri atau dibatalkan secara sepihak dan seketika oleh salah satu pihak apabila : a. Dikemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebUakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaniutkannya PERJANJIAN ini. b. PIHAK lainnya melakukan pelanggaran tedradap ketentuan PERJANJIAN ini. c. PIHAK lainnya dilikuidasi atau dalam proses likuidasi. d. liin usaha pihak lainnya dibatalkan atau dicabut oleh Pemerintah. e. PIHAK Lainnya melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keduabelah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KuHPerdata terhadap PERJANJIAN ini, sehingga pemutusan dengan alasan tersebut di atas secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari PARA PIHAK. Dalam hal PERJANJIAN ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, maka segala hak dan kewaiiban PARA PIHAK yang masih ada setelah berakhimya PERJANJIAN harus tetap dilaksenakan sampai selesai oleh PARA PIHAK.
ft
Pxr.lWKA
'P!.rf Mltrr
PASAL 11 HUBUNGAN PARA PIHAK Kecuali dinyatakan secara tegas di dalam PERJANJIAN ini, tidak ada satupun ketentuan di dalam PERJANJIAN ini yang dimaksudkan untuk membuat PARA PIHAK dalam PERJANJIAN ini atau wakil-wakilnya bertindak sebagai rekanan, agen atau kuasa hukum dari Pihak lawannya. KeqJali dinyatakan secara khusus, tidak ada ketentuan dalam PERJANJIAN ini yang memberi Pihak manapun atau wakil-wakilnya suatu kewenangan untuk be indak, atau untuk mengikat, atau untuk membuat, alau melaksanakan sesuatu kewajiban atau tanggung j.Mab atas nama Pihak lainnya.
PASAL 12
HUKUf, YAI{G BERI.AKU DAN PETYELESAIAN PERSELISIHAN
1. 2. 3.
PERJANJIAN ini diatur oleh dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik lndon$ia.
oalam hal teriadi perselisihan diantara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan PERJANJIAN
ini,
maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah. Jika melalui cara penyelesaian tersebut tidak dicapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional lndonesia (BANI) dan berdasarkan ketentuan dan peraturan BANI yang berlaku, sehingga keputusannya adalah final dan mengikat PARA PIHAK.
PASAL 13
FORCE AJEURE PARA PIHAK tidak dapat diminta pertanggung.iawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewaiibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali PARA PIHAK (selanjutnya disebut sebagai "Force Maieurc'), pedstiwa mana termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara, atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah, yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini. Pihak yang mengalami Force Majeure harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewaiiban berdasarkan PERJANJIAN ini. Apabila akibat dai Force Majeure berlangsung lebih dari 30 (tigapuluh) hari kalender maka masing-masing Pihak dapat segera mengakhiri PERJANJIAN ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya tanpa tanggungjawab kepada Pihak lawannya atas kerugian yang teriadi.
PASAL 1'l PEI{GALIHAI{ / PEI{YERAHAN PARA PIHAK dilarang mengalihkan atau menyerahkan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam PERJANJIAN ini kepada pihak ketiga tanpa persetuiuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK LAINNYA.
PASAL ,I5 KESELURUHAN PERJANJIAN
ini, bersama dengan lampiran-lampiran, perubahan-perubahan, penambahan, pengurangan dan/atau addendum-addendum adalah merupakan satu kesatuan dari PERJANJIAN ini yang tidak dapat dipisah-pisahkan serta merupakan satu-satunya perianjian antara PARA PIHAK mengenai hal yang disebut dalam PERJANJIAN ini dan menghapuskan semua pembicaraan, perjaniian dan kesepakatan lainnya antara Para Pihak mengenai hal yang disebutkan di dalam PERJANJIAN ini. Tidak ada Pihak yang mengikatkan diri ke dalam PERJANJIAN ini berdasarkan pada pernyataan dan jaminan yang tidak dinyatakan secam tegas di dalam PERJANJIAN ini. PERJANJIAN
It
PrrrfllyxA
'Prr.f Mlh'r
PASAL {6 PELAKSANAAN HAK Kegagalan atau penundaan yang dilakukan oleh salah satu Pihak untuk menialankan haknya atau upaya pertaikan berdasarkan PERJANJIAN ini tidak boleh dianggap sebagai suatu pelepasan hak atau upaya perbaikan, dan iuga tidak dapat diartikan sebagai suatu penerimaan terhadap suatu hak atau upaya perbaikan.
PASAL 17 PERUBAHAI{ DAI{ ATURAN
'1. Tidak satupun perubahan atau
TA
BAHAI{
modifikasi terhadap PERJANJIAN ini yang sah kecuali dilakukan
secaE tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. Apabila, di setiap waktu, salah satu Pihak mengaiukan usulan perubahan terhadap PERJANJIAN ini dan usulan tersebut mencerminkan suatu kebiasaan atau praktek yang lazim pada industri layanan content, maka Pihak lainnya
2.
harus memperlimbangkan usulan perubahan tersebut dengan itikad baik; PARA PIHAK setuju bahwa hal-hal lain yang tidak tercantum dalam PERJANJIAN ini akan diatur kemudian dengan cara-cara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PASAL 18 PERNYATAAN DAN JAMINAI{
1. 2.
PARA PIHAK menjamin dan menyatakan bahwa PARA PIHAK benar-benar telah mempelajari dan menyetujui PERJANJIAN ini. PIHAK PERTA A dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut : PIHAK PERTA A adalah suatu komanditer yang diber*uk, berdiri secara sah berdasarkan perundang-undangan negara Republik lndonesia dan benar-benar memenuhi syarat dan berhak menialankan usaha di dalam negara Republik lndonesia. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN ini dan menjalankan ke vajiban-kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini dan telah melaksanakan seluruh tindakan-tindakan korporasi ataupun tindakan lainnya unfuk mengesahkan penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan PERJANJIAN ini. Seluruh peralatan / perangkat yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan
a. b.
c.
Perianiian
ini baik
merupakan peralatan
3.
perangkat lunak (sonware) maupun perangkat keras (hadwarc) / perangkat yang diperoleh secarar sah / tidak melanggar peraturan
perundang-undangan yang bedaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan mengenai HaKl (Hak atas Kekayaan lnteleKual). PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan men,amin kepada PIHAK PERTAUA sebagai berikut : PIHAK KEDUA merupakan suatu lembaga pemerintah yang dibentuk, berdiri secara sah dan dalam keadaan yang baik berdasartan perundang-undangan negara Republik lndonesia dan benar-benar rnemenuhi syarat dan berhak untuk menjalankan usaha di dalam negara Republik lndonesia. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN ini dan menjalankan ks raiiban-kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini dan telah melaksanakan seluruh tindakan-tindakan korporasi ataupun tindakan lainnya untuk mengesahkan penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan PERJANJIAN ini. Seluruh hal-hal tanggungjawab keuangan yang digunakan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perianjian ini merupakan materi yang diperoleh secara sah / tidak melanggar p€raturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada perafuran mengenai HaKl (Hak atas Kekayaan lnteleKual)-
a. b.
c.
It
PT]IIWXA
?.rrf Mif.
PERJANJIAN ini ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari PARA PIHAK sebagaimana tersebut dibawah ini. PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing b€rmaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Untuk dan atas nama
Untuk dan atas nama
:
CV Wahana Krlda Abadi
:
Badan PengDlolaan Kouangan Dan Assot Dlerah
Kabup.ten Blltar
Blitar 2017
Tanggal :30 Januari 2017
KhGna Lindarti. S, Sos. msi Pongguna Anggaran
I
PrrrlWKA
+
