KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
1
SURAT KEPUTUSAN Nomor : 022/Kp/V/1983 TENTANG PEMBENTUKAN TEAM STUDI PENGIMPLEMENTASIAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PERAIRAN INDONESIA MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA/ KETUA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, Menimbang
: 1. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Sistem Pengawasan dan pengamanan perairan Indonesia perlu dilakukan suatu studi; 2. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, perlu segera dibentuk Team Studi yang Anggauta-anggautanya terdiri dari Wakil Instansi-instansi yang erat hubunhannya dengan masalah ini;
Mengingat
: 1. Keputusan Presiden RI. Nomor 45/M/1983; 2. Keputusan Presiden Ri. Nomor 31 tahun 1982; 3. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 012/M/ Kp/V/1979;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI/KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBENTUKAN TEAM STUDI PENGIMPLEMENTASIAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PERAIRAN INDONESIA. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 1
Team Studi Pengimplementasian Pengawasan dan Pengamanan Perairan Indonesia merupakan suatu Team kerja yang terdiri dari tenaga-tenaga perbantuan, berkedudukan dan bertanggung jawab Kepada menteri Negara Riset dan Teknologi selaku Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
2
Pasal 2 Team Studi Pengimplementasian Pengawasan dan Pengamanan Perairan Indonesia mempunyai tugas pokok : a. Membantu Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam merumuskan konsep Pengimplementasian Sistem Pengawasan dan Pengamanan Perairan Indonesia. b. Membina kesepakatan serta kerjasama diantara pihak-pihak yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pengamanan Perairan Indonesia. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 2, Team Studi Pengimplementasian Sistem Pengawasan dan Pengamanan Perairan Indonesia menyelenggarakan fungsi : 1. Melakukan Pengkajian Materi SP3I dalam rangka Pengimplementasian pada bidangbidang : Komando dan Pengendalian, Manajemen, Kelompok Kekuatan dan Pembangunan Sistem Logistik yang meliputi : a. Mengadakan analisa tugas-tugas pada bidang masing-masing. b. Pendataan tentang fasilitas yang ada. c. Mengadakan penilaian tentang efektivitas tugas-tugas. d. Mengadakan analisa kebutuhan akan tugas-tugas. e. Mengadakan analisa biaya. f. Alokasi dana dan daya pada bidang masing-masing. g. Lain-lain pengkajian yang dipandang perlu. 2. Melakukan Pengkajian dalam bidang manajemen yang meliputi : a. Sistem dan Prosedur Administratif. b. Undang-undang/hukum yang berlaku dan manfaat penggunaan sumber daya. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 UMUM 1. Team Studi Pengimplementasian Sistem Pengawasan dan Pengamanan Perairan Indonesia terdiri dari :
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
a.
Pleno
b.
Kelompok Pimpinan
c.
Sekretariat
d.
Asisten
e.
Sub Team
3
2. Badan Susunan organisasi Team Studi Pengimplementasian Sistem Pengawasan dan Pengamanan Perairan Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini. Pasal 5 Pleno 1. Pleno terdiri dari Pimpinan dan Anggauta 2. Anggauta terdiri dari Wakil-wakil Departemen/Instansi yang bersangkutan dan Staf Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Pasal 6 Kelompok Pimpinan Kelompok Pimpinan terdiri dari : a. Ketua merangkap Anggauta. b. Wakil Ketua merangkap Anggauta. c. Ketua-ketua Sub Team. d. Anggauta lain. Pasal 7 Sekretariat 1. Sekretariat terdiri dari : a. Sekretaris merangkap Anggauta. b. Pelaksana Harian merangkap Anggauta. c. Beberapa orang Staf. Pasal 8
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
4
Team Asistensi Susunan dan keanggautaan Team akan diatur tersendiri, dengan Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi. Pasal 9 Sub Team 1. Team Studi terdiri dari 4 (empat) Sub Team : a. Sub Team Komando dan Pengendalian. b. Sub Team Manajemen. c. Sub Team Kelompok Keuatan. d. Sub Team Pembangunan Sistem Logistik. 2. Sub Team teridiri dari : a. Ketua merangkap Anggauta. b. Wakil Ketua merangkap Anggauta. c. Anggauta. BAB III TATA USAHA Pasal 10 1. Unsur-unsur dari pada Team melakukan rapat kerja berkala. 2. Pimpinan dan Sekretariat team melakukan koordinasi dengan Wakil-wakil dari departemen-departemen/Instansi-instansi. 3. Perincian Tata Kerja, Prosedur Kerja dan Jadwal Kerja akan ditentukan lebih lanjut oleh Ketua Team. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 12 1. Kelengkapan Personalia Team Studi Pengimplementasian Sistem Pengawasan dan Pengamanan perairan Indonesia akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi tersendiri.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
5
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di : Pada tanggal :
Jakarta 31 Mei 1983
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI/ KEYUA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, Ttd. Prof. Dr.-Ing.B.J. Habibie
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Bapak Presiden RI (sebagai laporan); 2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV; 4. Ketua B.P.P. Teknologi 5. Yang berkepentingan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
6
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
Lampiran : Surat Kepmenegristek/Ketua BPPT Nomor : 022/M/Kp/V/1983 Tanggal : 31 Mei 1983 Struktur Organisasi
MENEG RISTEK/KETUA BPPT
PLENO PIMPINAN
SEKRETARIAT
SUB TEAM KOMANDO DAN PENGENDALIAN
TEAM ASISTENSI
SUB TEAM MANAJEMEN
SUB TEAM KELOMPOK KEKUATAN
Ditetapkan di : Pada tanggal :
SUB TEAM PEMBANGUNAN LOGISTIK
Jakarta 31 Mei 1983
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI/ KEYUA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, Ttd. Prof. Dr.-Ing.B.J. Habibie
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
