KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
1
SURAT KEPUTUSAN NOMOR 025/Kp/VII/1976 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS SUMBER DAYA ENERGI MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA KETUA PANITIA KEKAYAAN ALAM Menimbang
: 1. Bahwa dalam rangka peningkatan Ketahanan nasional Indonesia perlu mengambil langkah –langkah kearah pengembangan dan penggunaan energi sebijaksana mingkin dengan mempertimbangkan segala hal-hal yang serba kait-mengkait dibidang politik, social ekonomi dan kebudayaan agar kebutuhan nasional akan energi dapat terjamin dimasa-masa mendatang demi untuk lancarnya proses pembangunan. 2. bahwa perlu diadakan penelitian untuk ,memenuhi kebutuhan energi dimasa depan dengan mengembangkan tenaga nuklir, batubara, panas bumi dan lain-lain, disamping minyak bumi dan gas bumi. 3. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut 1 dan 2 diatas perlu diadakan perumusan dan untuk ini perlu dibentuk Panitia Teknis Sumber Daya Energi.
Mengingat
: 1. 2. 3. 4. 5.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 1973 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 1973 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1975 Keputusan Menteri negara Riset No. 014/Kp/III/76. Keputusan menteri Negara Riset No. 015/Kp/III/76.
Memperhatikan : 1. Petunjuk Presiden Republik Indonesia pada Sidang Dewan Stabilitasi Ekonomi tanggal 18 maret 1975. 2. Pidato Pengarahan Menteri Negara Riset tanggal 5 April 1976. Menetapkan
: 1. Keputusan Menteri Negara Riset tentang Pembentukan Panitia Teknis Sumberdaya Energi dalam panitia Kekayaan Alam yang dalam Surat keputusan ini lebih lanjut disebut Panitia Teknis Energi. 2. Kedudukan dan tugas. a. Kedudukan. Panitia Teknis Energi adalah bagian intergal dari panitia Kekayaan Alam yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Panitia Kekayaan Alam.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
2
b. Tugas. Tugas serta ruang lingkup pekerjaan Panitia Teknis Energi adalah : i.
Menelaah dan mengkaji maslah-masalah energi yang timbul kini serta yang akan timbul dimasa mendatang dan berdasarkan hasil penelaahan dan pengkajian tersebut merumuskan kebijaksanaan energi nasional.
ii.
Menghimpun semua hasil-hasil tinjauan, evaluasi, rumusan-rumusan, saran-saran serta program-program dan mengajukannya kepada Ketua Panitia Kekayaan Alam.
iii.
Mengikuti secara teratur segala tindak lanjut KeputusanPemerintah Cq. Panitia Kekayaan Alam dibidang energi oleh menteri atau departemen yang bersangkutan, serta mengajukan pertimbanganpertimbangan mengenai tindak lanjut tersebut.
3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja. a. Susunan organisasi Panitia Teknis Energi seperti tercantum pada lampiran II Surat Keputusan ini. b. Tata-Kerja bagi Peneliti Teknis Energi, pembagian tugas bagi masing-masing anggauta serta waktu rapat ditentukan dalam sidang Panitia. 4. Anggaran Belanja. a. Anggaran rapat-rapat dan kesekretariatan dibebankan kepada Sekretariat Panitia Kekayaan Alam. b. Anggaran lain yang diperlukan, diluar rapat dan kesekretariatan dibebankan kepada anggaran Departemen/lembaga Cq. Proyekproyek yang bersangkutan. 5. Hubungan-hubungan Koordinasi. a. Pnitia Teknis Energi mengadakan hubungan koordinasi sebaikbaiknya serta seerat-eratnya dengan panitia-panitia teknis lain dari panitia Kekayaan Alam yang akan dibentuk sehingga tercapai suatu kesatuan gerak yang terpadu demi kelancaran tugas panitia Kekayaan Alam. b. Panitia Teknis Energi mengadakan hubungan dengan instansiinstansi Pemerintah maupun swasta serta lembaga perguruan tinggi yang diperlukan untuk kelancaran tugas Panitia Teknis Energi. 6. Penutup.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
3
a. Penjabaran Tugas Panitia Teknis Energi secara terperinci tercantum pada lampiran I Surat Keputusan ini. b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan/perubahan seperlunya. c. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.
Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 6 Juli 1976 MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
4
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET R.I. NOMOR : 025/Kp/VII/1976 TANGGAL: 6 JULI 1976 LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET MENGENAI PEMBENTUKAN PANITIYA TEKNIS ENERGI, PANITIA INVENTARISASI DAN EVALUASI KEKAYAAN ALAM Akhir-alhir ini dunia telah dilandan berbagai krisis, dan salah satu diantaranya adalah krisis energi. Pengaruh krisis energi ini amat luas dan secara langsung mempengaruhi usaha pembangunan dinegara berkembang termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut dikonsentantir akan membawa perubahan-perubahan dasar dalam cara dan strategi yang akan ditempuh oleh berbagai bangsa dan negara didunia dalam mengatasi masalahmasalah yang dihadapi dalam pembangunan, khusus dalam rencana-rencana untuk penyediaan atau pengadaan energi yang dibutuhkan dalam pembangunan. Mengingat hal ini dan mengingat sifat-sifat khas yang dimiliki dibidang energi ini, yaitu (i) memerlukan jangka waktu-siap yang lama, yang untuk pengembangan seringkali memerlukan waktu lebih dari masa lima tahun, (ii) sifatnya yang padat modal, yang justru langka dinegara berkembang, (iii) sifat pada teknologi, yang berarti bahwa untuk penangannya diperlukan sejumlah besar tenaga akhli yang harus direncanakan periapannya. Maka pemerintah memandang perlu untuk menyusun suatu konsep mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan yang perlu ditempuh dalam bidang energi. Dalam pada itu dengan Kep. Pres No. 27 Tahun 1975, Pemerintah telah membentuk Panitia Inventarisasi dan Evaluasi kekayaan Alam (selanjutnya disingkat Panitia kekayaan Alam) yang merupakan wadah bagi penyelenggaraan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi untuk mempersiapkan kebijaksanaan umum Pemerintah dibidang Inventarisasi, evaluasi, pengelolaan, pengembangan dan pengamanan kekayaan alam. Panitia ini baru-baru ini mengambil keputusan untuk segera membentuk beberapa Paniti Teknis, diantaranya adalah panitia Teknis Energi. Panitia Teknis ini dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan diharapkan akan dapat menyusun serta merumuskan kebijaksanaan energi nasional yang komprehensip mencakup eksplorasi, eksploitasi, koversi dan pendayagunaan berbagai sumber dan bentuk energi demi tercapainya pemanfaatan kekayaan alam yang serasi, terpeliharanya daya-guna dan hasil guna yang sebaik-baiknya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang. Perincian tugas dan kewajiban Panitia Teknis Energi adalah sebagai berikut : A. MENELAAH DAN MENGKAJI MASALAH-MASALAH ENERGI YANG TIMBUL KINI SERTA YANG AKAN TIMBUL DIMASA MENDATANG DAN BERDASARKAN HASIL PENELAAHAN DAN PENGKAJIAN TERSEBUT MERUMUSKAN KEBIJAKSANAAN ENERGI NASIONAL.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
5
I. Mengidentifikasikan dan mengadakan inventarisasi permaslahan energi di Indonesia. II. Mempelajari dan mengadakan tinjauan atas : 1. Program Explorasi dan pengembangan sumber Energi Konvensionil, yaitu : -
Program Explorasi dan pengembangan minyak dan gas bumi
-
Program Explorasi dan pengembangan batubara
-
Program pengembangan dan pemanfaatan tenaga air
-
Program Explorasi dan pengembangan mineral radioaktif
2. Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Energi Non-Konvensionil, yaitu: -
Program Explorasi dan pengembangan tenaga panas bumi, Program penelitian dan pengembangan tenaga matahari, pasang surut, angin dan lain-lain.
3. Produksi Energi dan Pemasarannya, meliputi produksi dan pemasaran energi primer dan sekunder didalam dan luar negeri, khususnya : -
Produksi dan pemasaran minyak dan gas bumi, baik dalam bentuk mentah maupun yang sudah diolah, untuk konsumsi dalam negeri dan untuk penjulan keluar negeri.
-
Produksi dan pemasaran tenaga listrik
-
Produksi dan konsumsi kayu sebagai bahan bakar baik komersil maupun nonkomersil.
4. Pola penyediaan dan permintaan energi dewasa ini dan dihari depan, khususnya mengenai kecendrungan-kecendrungan yang terjadi dalam konsumsi energi, baik komersil maupun non komersil, serta proyeksi-proyeksi konsumsi energi dan pola permintaannya dalam tahun 2000 yang dibuat oleh beberapa kalangan di pelbagai forum. III.
Mengadakan evaluasi atas : 1. Peranan Sumber Energi dalam perekonomian negara sebagai penghasil devisa, sebagai sumber pendapatan negara, sebagai peluang untuk penyediaan kesempatan kerja dan sebagai pendorong kegiatan pembangunan pada umumnya.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
6
2. Prospek Peranan tersebut dihari depan, misalnya tahun 1985 dan tahun 2000, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang teliti mengenai peranan sumber energi terutama dalam pengadaan dana untuk pembangunan. 3. Prospek Pemenuhan Kebutuhan Energi dari sumber didalam negeri, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang realitis mengenai keterbatasan dalam penyediaannya dikemudian hari. 4. Pengaruh Kebijaksanaan Penunjang pada pola permintaan, seperti faktor ketersediaan, kebijaksanaan harga dan tarif, dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan yang tepat guna perumusan kebijaksanaan selanjutnya, khususnya, keterangan mengenai elastisitas permintaan terhadap harga/serta tarif, dan sebagainya. IV.Mempersiapkan. 1. Pola Pengembangan Energi Jangka Panjang, khususnya perkiraan mengenai konsumsi semua jenis energi yang dibutuhkan dalam jangka panjang, dan yang disusun dalam beberapa alternatif. 2. Saran-saran mengenai penentuan pola pengembangan energi, khususnya pola penyediaan yang sesuai dengan beberapa alternatif pola pengembangan diatas. 3. Saran-saran mengenai kebijaksanaan penunjang, khususnya kebijaksanaan harga, pertaripan, ilmu dan teknologi, tenaga kerja/ahli, dan kebijaksanaan penyediaan dana. 4. Sran-saran tindakan konservasi energi, berupa penghematan pemakaian bahan bakar, penggunaan sistem yang lebih efisien, pengembangan sistem yang lebih sesuai dan seterusnya.
V.
Menyusun dan merumuskan program jangka pendek dibidang energi termasuk penjadwalan sasaran kerja : 1. Program survey yang menyeluruh; 2. proggram penelitian dan pengembangan dibidang energi yang disusun berdasarkan suatu urutan prioritas. 3. Merumuskan Kebijaksanaan Energi nasional yang rasionil serta menyeluruh dan terpadu.
B. MENGHIMPUN SEMUA HASIL-HASIL TINJAUAN, EVALUASI, RUMUSAN-RUMUSAN, SARAN-SARAN SERTA PROGRAM-PROGRAM, DAN MENGAJUKANNNYA KEPADA PANITIA KEKAYAAN ALAM.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
7
C. MENGIKUTI SECARA TERATUR SEGALA TINDAK LANJU KEPUTUSAN PEMERINTAH Cq. PANITIA KEKAYAAN ALAM DIBIDANG ENERGI OLEH MENTERI ATAU DEPARTEMEN BERSANGKUTAN, SERTA MENGAJUKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN MENGENAI TINDAK LANJUT TERSEBUT.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
8
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET NOMOR : 025/Kp/VII/1976 TANGGAL : 6 JULI 1976 LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET MENGENAI PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS ENERGI PANITIA INVENTARISASI DAN EVALUASI KEKAYAAN ALAM SUSUNAN PERSONALIA PANITIA TEKNIS ENERGI 1.
Pejabat Departemen HANKAM
: Ketua/Wakil
2.
Pejabat Direktorat Minyak dan Gas Bumi Departemen Pertambangan
: Ketua/Wakil
3.
Pejabat Staf Menteri Negara Riset
: Sekretaris
4.
Direktur Lembaga Masalah Ketenagaan Dep. PUTL atau pejabat yang ditunjuk
: Anggauta
5.
Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat jenderal Dep. Pertambangan atau pejabat yang ditunjuk
: Anggauta
6.
Pejabat BATAN
: Anggauta
7.
Pejabat LITBANG Dep. Pertanian
: Anggauta
8.
Direktorat Jenderal Pengairan Dep. PUTL
: Anggauta
9.
Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Dep. PUTL atau pejabat yang ditunjuk
: Anggauta
10. Pejabat Dinas Perencanaan Perusahaan Gas Negara Dep. PUTL
: Anggauta
11. Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Dep. Perhubungan
: Anggauta
12. Kepala Biro Prencanaan, Sekretariat Jenderal Dep. Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk
: Anggauta
13. Direktorat Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional-LIPI atau pejabat yang ditunjuk
: Anggauta
14. Pejabat KADIN
: Anggauta
15. 2 (dua) orang dosen I.T.B
: Anggauta
*********
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
