03 KERANGKA KERJA ADVOKASI TUJUAN Mampu melakukan analisa kasus sesuai isu yang dibahas secara komprehensif untuk menemukan proses alur berpikir. Memahami kerangka kerja advokasi secara lengkap. Menunjukkan bahwa satu tujuan besar hanya bisa dicapai melalaui beberapa sasaran antara.
PERKIRAAN WAKTU
180 menit PERLENGKAPAN Kertas metaplan 4 warna ukuran 30 x 10. Masingmasing 30 lembar. Lem semprot 3M atau double tape. Tempelkan sepotong double tape di seluruh kertas metaplan (salah satu sisi saja). 4 Spidol pemanen. 4 Helai kain berwarna hitam ukuran 1 x 3 meter, tempelkan horizontal di dinding. Semprot dengan lem 3M. Fotokopi bahan rujukan: Bagan Arus Advokasi Terpadu, dari buku Merubah Kebijakan Publik (Mansoer Faqih, dkk).
32
Bacaan Pengantar untuk Fasilitator
33
Mengapa Peserta Perlu Memahami Kerangka Kerja Advokasi Terpadu? “Think Globally Act Locally” (Anonimous, 1999)
Bacaan Pengantar untuk Fasilitator
Advokasi merupakan jalinan interaksi dari berbagai pihak, aktivitas dan situasi. Untuk memudahkan peserta memahami keseluruhan interaksi itu, maka fasilitator perlu memberikan suatu kerangka kerja (framework). Kerangka kerja yang baik itu bersifat lengkap, jelas dan rinci sehingga dapat berfungsi sebagai alat bantu/rujukan bagi peserta melakukan advokasi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: • Kerangka yang lengkap adalah kerangka yang mencakup semua pihak, aktivitas dan situasi yang mempunyai peran dalam suatu advokasi. Tidak ada satu pun yang terlewat dan tidak ada satu pun yang diada-adakan. • Kerangka kerja yang jelas adalah kerangka yang mampu membedakan masing-masing pihak, aktivitas maupun situasi yang diikutkan ke dalam kerangka melalui tolok ukur yang dapat dipahami dan digunakan. Tidak ada grey area dan tidak ada definisi longgar yang bisa dipakaikan kepada banyak komponen. • Kerangka kerja yang rinci adalah kerangka yang menguraikan hubungan atau kaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Dalam sesi ini peserta akan menyusun kerangka kerja berdasarkan analisa mereka sendiri pada kasus yang diberikan. Hasil kerja peserta dapat bervariasi, tergantung keluasan wawasan dan kecakapan melihat hubungan antar fakta yang berserak dalam kasus. Apapun hasil kerja peserta, fasilitator perlu mengapresiasi lebih dulu sebelum mengarahkan kepada kerangka yang menjadi acuan. Ingat, partisipasi adalah kata kunci dalam proses advokasi. Selanjutnya, fasilitator perlu menyampaikan kepada peserta bahwa tidaklah praktis jika tiap kali berhadapan dengan kasus, kita menyusun kerangka kerja advokasi. Selain mendorong kita bersikap reaktif, kerangka kerja yang disusun ad hoc semacam itu akan sulit diharapkan memenuhi kaidah kerangka yang lengkap, jelas dan rinci. Mengapa? Kasus menuntut penanganan segera dan jika kita berkutat dengan penyusunan kerangka kerja, maka kita sudah menyia-nyiakan energi dan sumberdaya yang mestinya sudah bisa dimanfaatkan untuk penanganan. Berangkat dari fakta ini, fasilitator dapat mengarahkan peserta pada kesadaran bahwa diperlukan suatu kerangka advokasi yang cukup universal untuk dapat diterapkan pada kasus manapun yang dihadapi. Kerangka ini disusun oleh tokoh-tokoh dengan pengalaman luas sekaligus intensif dalam melakukan advokasi. Penyadaran seperti ini perlu dilakukan agar tidak timbul resistensi dari peserta yang mungkin menyangka bahwa sedang ada proses indoktrinasi suatu kerangka baku. Mungkin respon yang timbul bisa berupa kecurigaan
34
Bacaan Pengantar untuk Fasilitator
“konspirasi pemikir barat yang idenya belum tentu sesuai dengan budaya timur” sampai “pemasungan kreativitas dengan pemaksaan standarisasi yang bertentangan dengan semangat pembebasan Paulo Freire”, dan seterusnya. Fasilitator dapat menggunakan studi kasus yang disertakan dalam modul ini atau mengadaptasinya. Dalam menyusun studi kasus, fasilitator perlu memiripkan dengan situasi nyata dan diuraikan secara lengkap dengan menghindari nama dan lokasi yang sama. Setelah mempelajari, peserta membuat perkiraan hasil akhir/konsekuensi dari situasi tersebut. Perkiraan dari peserta itu dibandingkan dengan konsekuensi aktual. Dari perbandingan itulah peserta belajar, baik dengan mengenali aspek-aspek yang terlewat maupun dengan komponen-komponen yang sesuai. Dari situ diharapkan peserta mempunyai gambaran yang lebih utuh terhadap suatu isu. Selanjutnya, peserta akan belajar apakah cara pandang mereka sudah mampu memperkirakan hasil akhir atau tidak. Katakanlah dari perkiraan peserta ada tiga komponen yang sesuai, namun komponen yang paling berpengaruh ternyata bukan seperti yang diperkirakan peserta. Di sini peserta dapat meraih manfaat yang besar dalam memandang kerangka kerja secara utuh.
35
Bacaan Pengantar untuk Fasilitator
RINGKASAN ALUR SESI TOPIK
Cipta Suasana
Analisa Kasus
Presentasi Kelompok
Membandingkan dengan Bagan Arus Advokasi Terpadu
Penjelasan 3 lini advokasi
Diskusi dan Kesimpulan
TUJUAN
• Membangun suasana (state of mind).
• Mampu melakukan analisa kasus sesuai dengan isu yang dibahas secara komprehensif untuk menemukan proses alur berpikir.
• Memperluas wacana dari berbagai perspektif.
• Memahami kerangka kerja advokasi secara lengkap.
• Memahami tiga lini advokasi yang harus disasar.
• Memperluas wacana.
• Mikrofon ekstra
• Kertas Rujukan: Bagan Arus Advokasi Terpadu
• Kertas Rujukan: Tiga Lini Advokasi
• Menjelaskan tujuan sesi.
• Menunjukkan bahwa satu tujuan besar hanya bisa dicapai melalaui beberapa sasaran antara.
ALAT BANTU
• Lembar kasus • Kertas metapkan • Spidol • Kain hitam • Lem semprot 3M/double tape
METODE
WAKTU
• Kisah
• Studi Kasus
• Ceramah
• Diskusi
5”
60”
• Presentasi Kelompok
45”
• Dialog
45”
• Ceramah
15”
• Diskusi
10”
36
Bacaan Pengantar untuk Fasilitator
PROSES LENGKAP No
Kegiatan
1.
Cipta Suasana
Keterangan
• Berdiri di depan, ucapkan kalimat pembukaan yang positif, hangat, apresiatif, segar dan mantap. • Ajukan beberapa pertanyaan sederhana untuk memancing perhatian peserta. - Misalnya, “Sudah makan malam semuanya?” • Mulai dengan memaparkan analogi advokasi dengan konser musik (lampiran). 2.
Analisa Kasus • Jelaskan tujuan sesi. • Minta peserta berkumpul duduk melingkar dalam kelompok masing-masing. • Bagikan lembar kasus mengenai isu. • Jelaskan bahwa kasus ini mengandung komponen dan peserta diminta mengidentifikasi komponen tersebut sesuai pertanyaan yang ada di lembar kasus. • Persilakan peserta membahas kasus dalam kelompok dan merumuskan pendapat mereka. • Setiap pertanyaan (yang ada di lembar kasus) bisa lebih dari jawaban. Setiap jawaban ditulis dalam selembar kertas metaplan oleh kelompok (bukan perorangan). • Usahakan tulisan cukup besar untuk bisa dibaca dari jarak 2 meter. Minta peserta merumuskan tiap jawaban dalam kalimat pendek (3-5 kata/lembar metaplan) • Setelah selesai, minta mereka menempelkan jawaban dalam bentuk bagan proses (flowchart) di kain hitam yang ada di dinding (lihat lampiran).
3.
Presentasi Kelompok • Bawa semua peserta mendekati bagan metaplan kelompok 1, persilakan kelompok 1 menjelaskan bagan metaplan mereka. • Persilakan kelompok lain mengomentari.
Pada prinsipnya isu apapun bisa digunakan, namun yang terbaik adalah yang relevan dengan tujuan pelatihan.
37
Bacaan Pengantar untuk Fasilitator
PROSES LENGKAP No
Kegiatan • Catat komentar kelompok lain dan tanggapan kelompok 1. • Ulangi proses yang sama untuk kelompok berikutnya. • Kembalikan peserta ke bentuk pleno, paparkan rangkuman catatan dan bagikan salinan kepada peserta. • Jelaskan bahwa tidak ada benar salah pada sesi ini.
4.
Membandingkan dengan Bagan Arus Advokasi Terpadu • Awali dengan pertanyaan pemandu “Saya baru pertama kali mengunjungi kota ini. Jika saya ingin pergi dari tempat ini ke tempat wisata, bagaimana caranya?”. Minta seorang peserta menjawab, catat di flipchart. Lanjutkan “Terima kasih, adakah jalan lain ke sana?”. Minta seorang peserta lain menjawab, catat di flipchart. Lanjutkan “Terima kasih, satu kali lagi, adakah jalan alternatif ke sana?”. Minta seorang peserta lain menjawab, catat di flipchart. • Tanyakan, “Hadirin sekalian, sekarang ada tiga jalan menuju tempat wisata. Yang manakah yang paling cepat?” Catat jawaban peserta, tandai di flipchart. Tanyakan “Kalau yang paling indah pemandangannya, jalan yang mana?”. Catat jawaban peserta, tandai di flipchart. Tanyakan “Jalan mana yang paling murah biayanya?”. Catat jawaban peserta, tandai di flipchart. • Bahas “Kita bisa lihat bahwa untuk mencapai satu tujuan yang sama, ada beberapa jalan menuju ke sana. Masing-masing meminta biaya yang berbeda, memberi pemandangan yang berbeda dan memerlukan waktu yang berbeda. Seperti itu pula advokasi.” •
Tampilkan Bagan advokasi terpadu.
• Jelaskan “Dalam advokasi, satu tujuan yang sama, misalnya perubahan kebijakan publik, dapat dicapai melalui berbagai cara, contoh lobi. Lobi memerlukan lima aktivitas, tiap aktivitas dilakukan oleh dua stakeholder, satu stakeholder menjadi pelaku aktivitas, yang lain menjadi sasarannya.” • Jelaskan “tujuan akhir advokasi yaitu perubahan situasi dicapai melalui lima sasaran antara sesuai yang ada di bagan”.
Keterangan
38
Bacaan Pengantar untuk Fasilitator
PROSES LENGKAP No 5.
Kegiatan
Keterangan
Proses komunikasi dalam mempengaruhi kebijakan publik • Jelaskan adanya tiga lini advokasi yang perlu dilibatkan secara bersama agar proses advokasi sukses. o Lini legislatif (mendorong terciptanya payung hukum). o Lini eksekutif (mendorong perubahan tata laksana sesuai produk hukum). o Lini sosial mobilisasi masyarakat (mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan produk hukum).
6.
Diskusi dan kesimpulan
CATATAN Manajemen waktu sangat dipelukan di sini, umumnya peserta tergoda untuk mengobrol saat diskusi kasus. Fasilitator juga perlu mengupayakan agar seluruh peserta aktif dalam diskusi dan perumusan masalah. Ingatkan agar peserta membawa data-data yang sudah disiapkan dari rumah untuk sesi berikutnya (dialog dengan narasumber).
VARIASI Jika jumlah peserta kurang dari 30 atau waktu yang sangat pendek, maka akan lebih baik jika peserta dibagi menjadi tiga kelompok untuk menghemat waktu.
39
LAMPIRAN
Lampiran
Advokasi mirip dengan konser musik Advokasi dapat dianalogikan dengan pelaksanaan konser musik di stadion. Hasil akhirnya adalah kelompok musik beraksi di atas panggung dalam stadion yang dipenuhi penonton dan pertunjukan berlangsung aman hingga akhir. Terjadinya hasil akhir di atas mencakup banyak kegiatan yang dilakukan banyak pihak. Pertama, tentu saja harus ada kelompok musik yang akan tampil. Berikutnya, kelompok ini dihubungi oleh penyelenggara untuk menyepakati jadwal dan kontrak pementasan. Begitu kontrak disepakati, penyelenggara perlu menyiapkan stadion dan panggung tempat pementasan. Pementasan ini memerlukan banyak peralatan dan biaya sehingga untuk itu diperlukan pemasukan dari penonton. Makin banyak penonton, makin banyak pemasukan. Namun di lain pihak, makin besar kemungkinan terjadinya kerusuhan sehingga diperlukan pengamanan ekstra. Beberapa kegiatan dilakukan berurutan, seperti penjualan tiket dilakukan sesudah kontrak ditandatangani. Beberapa kegiatan dilakukan bersamaan seperti pengamanan oleh petugas bersamaan dengan kelompok musik mengalunkan lagu. Pelaksanaan advokasi juga mencakup banyak kegiatan, baik berurutan mapun serempak. Satu tujuan yang dapat diraih dengan melakukan beberapa hal secara serentak dan saling mendukung.
Contoh Hasil Flowchart Peserta
40
Lampiran
BAGAN ARUS ADVOKASI TERPADU
BENTUK LINGKAR INTI (Allies)
Kumpul data/info
Analisis data/info
Galang sekutu (Alliance) sebanyak mungkin
Kemasan issu semenarik mungkin
Bangun basis gerakan Pelatihan teknis
Lancarkan tekanan
- unjuk rasa - mogok, boikot - pembangkangan sosial - aksi massa lainnya
Pengaruhi pendapat umum
- kampanya - siaran/pernyataan - jajak pendapat - selebaran
Pengaruhi pembuat & pelaksana kebijaksanaan - lobbi - negosiasi - mediasi - kolaborasi
PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK : -isi/naskah -tata-laksana -budaya
Lakukan pembelaan
- class action - legal standing (untuk melahirkan jurisprudensi)
Ajukan konsep tanding
- legal drafting - counter draft - judicial review
Lakukan pemantauan evaluasi
diskusi, seminar, dll
Pengorganisasian masyarakat
Pendidikan politik
Siapkan satuan/barisan pendukung (dana, logistik, informasi, akses)
PILIH ISSU STRATEGIS Tetapkan sikap & nalar
41
Lampiran
PROSES KOMUNIKASI DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PUBLIK
42
LAMPIRAN KASUS
Lampiran
Lembar Kasus ini adalah yang dipakai dalam Advokasi Penyederhanaan Pencatatan Kelahiran/Penggratisan Biaya Salinan Akta Kelahiran. Untuk pelatihan yang menggunakan isu lain, silahkan membuat kasus sendiri atau dengan cara mengadaptasikan kisah di bawah dengan fakta dan data yang relevan. LEMBAR KASUS AKTA KELAHIRAN Kasus di bawah ini hanya rekaan, jika ada kemiripan dengan nama tokoh/ lokasi kejadian, maka hanya kebetulan belaka. Tidak ada maksud apapun kecuali untuk bahan analisa pelatihan advokasi.
A. Latar Belakang Masalah
Kabupaten X memiliki keunikan tersendiri karena terletak di pinggir pesisir pantai, dan sebagian dari wilayahnya berupa rangkaian kepulauan kecil. Profesi masyarakatnya sangat beragam, karena di daerah itu juga banyak berdiri pabrik-pabrik. Ditinjau dari kepemilikan sumberdaya yang siap digarap untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten X kurang beruntung. Sebagian terbesar sumberdaya yang dimiliki berupa potensi di sektor wisata. Sayangnya potensi pariwisata tersebut kurang dilirik investor, karena infrastruktur – terutama kondisi jalan dan jembatan, masih kurang memadai. Berangkat dari terbatasnya sumber PAD yang siap digali, bupati lama menerbitkan rancangan Perda (peraturan daerah) tentang Layanan Kependudukan. Targetnya adalah menggali pendapatan dari retribusi layanan kependudukan, diantaranya penerbitan Akta Kelahiran yang sudah disahkan DPRD tahun 2000 yang lalu. Dua tahun Perda itu berjalan, bupati lama selesai masa tugasnya dan dilaksanakan Pilkada baru. Ternyata Bupati lama kalah telak dan segera diganti bupati baru yang berasal dari partai PADI. Sebagian besar masyarakat menduga-duga apakah bupati baru akan mewarisi sistem pemerintahan yang korup juga? Hampir semua kepala dinas dan pejabat teras adalah “orangorang” bupati lama yang dinilai korup di mata masyarakat. Bupati lama diangap memberi kesempatan kepada aparatnya untuk cari-cari “uang saku tambahan” saat melakukan pekerjaannya. Contoh kasus yang disorot sebuah kelompok lokal yang menamakan diri Gerakan Penertiban Retribusi Akta Kelahiran (GEPRAK) adalah Perda tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Disahkan oleh DPRD pada pertengahan tahun 2000, Perda tersebut menurut GEPRAK penuh dengan kejanggalan. Misalnya dalam biaya retribusi pengurusan akta kelahiran. Resminya, besaran retribusi yang dikenakan sebesar Rp. 15.000,untuk pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKC), serta Rp. 20.000,- untuk pelayanan jemput bola. Untuk kasus-kasus khusus yakni
43
Lampiran
penerbitan akta kelahiran yang melewati batas waktu pelaporan (30 hari), dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 17.500. Namun Hong Lee, anggota GEPRAK keturunan Cina saat mengurus akta kelahiran anaknya, merasa dipingpong dan dipersulit, yang buntutnya harus mengeluarkan ongkos tambahan lebih besar. Standar waktu layanan pengurusan akta kelahiran adalah seminggu, sejak dokumen permohonan lengkap masuk ke DKC. Namun kenyataannya berbeda, Kutipan Akta tersebut rata-rata baru diterima pemohon sebulan kemudian. Jika menghendaki layanan cepat, warga akan dipungut biaya administrasi di luar biaya retribusi resmi yang besarnya tergantung permintaan waktu jadi. Ini merupakan sumber pendapatan ekstra para petugas di DKC. Selain itu, tidak jelasnya persyaratan administratif yang harus dipenuhi pemohon, menyebabkan orang harus bolak-balik ke Kantor DKC di ibukota kabupaten. Padahal jarak antara ibukota dengan kecamatan-kecamatan dan kelurahan bervariasi sekali jauhnya, mengingat sebagian wilayah ini merupakan kepulauan. Maka tidak mengherankan jika jumlah anak-anak yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten X sangat kecil, yakni di bawah 40%. Menyambut pelantikan bupati baru, GEPRAK berencana berdemo besarbesaran menuntut kepada bupati agar menertibkan pelaksanaan layanan pengurusan Akta Kelahiran, baik dalam hal biaya maupun prosedur pelaksanaannya. Selain masalah di atas, bupati baru juga harus menghadapi permasalahan serius. Ada 150-an penduduk yang pergi ke luar negeri sebagai TKI tenyata dipulangkan secara paksa. Mereka dianggap sebagai imigran gelap karena setelah diperiksa dokumen kependudukannya, ternyata umurnya tidak sesuai dengan penampilannya. Banyak sekali yang ternyata berumur di bawah 17 tahun namun dipalsukan menjadi 20 tahunan. Bahkan beberapa dari TKI perempuan ini juga mengalami pelecehan seksual selama di luar negeri, namun tidak bisa dilakukan upaya pembelaan karena status kewarganegaraannya yang tidak jelas (tidak punya akta kelahiran, tapi punya KTP aspal). Isu ini sedemikian mencuat, sehingga sempat menjadi bahan seminar dari organisasi Lawyer Club di tingkat provinsi yang umumnya memiliki concern pada isu HAM (hak asasi manusia). Masalah sosial lain adalah di daerah itu banyak preman yang suka menjadi pemalak di daerah wisata, sebagian diantaranya juga merangkap sebagai petugas keamanan. Menurut penuturan warga, banyaknya preman ini adalah akibat mereka menganggur setelah tidak diterima di sekolah kepolisian/ ketentaraan karena tidak punya akta kelahiran. Mereka memilih menjadi preman/petugas keamanan tidak resmi karena tidak suka bekerja kecuali di bidang keamanan.
44
B. Informasi Tambahan
Lampiran
1. Bupati Baru Pengusaha lokal yang cukup sukses, bergerak di bidang perdagangan saprodi (sarana produksi padi), agrobisnis dan peternakan sapi sistem bagi hasil dengan petani setempat. Sebelum menjadi Bupati, beliau adalah mantan ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di tingkat provinsi. 2. DPRD a. DPRD terdiri dari 5 fraksi, dengan distribusi kursi: • 43% kursi di DPRD dikuasai oleh partai KENTANG, yang 90% anggotanya menolak untuk memilih Bupati lama. • 15% dikuasai oleh partai SAGU. • 10% dikuasai oleh partai PADI yang mendukung Bupati baru. • 22% dikuasai oleh partai GANDUM. • 10 % berisi gabungan partai kecil yang mendirikan fraksi pelangi. b. Isu-isu yang sekarang ini tengah hangat diperbincangkan di DPRD adalah TKI yang dipulangkan dengan paksa, juga cara peningkatan PAD. c. Rata-rata tingkat pemahaman anggota DPRD terhadap perlindungan hak anak masih rendah. d. Tunjangan kesejahteraan anggota DPRD berasal dari PAD yang salah satu di antaranya bersumber dari biaya resmi penerbitan akta kelahiran. 3. Bappeda a. Selama masa pemerintahan bupati lama, Kepala Bappeda dan jajarannya harus bekerja pontang-panting karena keinginan dan kebijakan bupati berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah sering berubah-ubah. b. Sebab utama dari permasalahan ini adalah karena kabupaten ini tidak memiliki angka vital statistik yang valid dalam merencanakan pembangunan, karena jumlah kelahiran yang tidak tercatat dengan baik. c. Sebagai akibatnya, tudingan masyarakat mengenai ketidakbecusan dalam merencanakan pembangunan daerah, nyaris selalu ditujukan kepada Bappeda. 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil a. Selama pemerintahan bupati lama, anggaran untuk DKC sangat minim, baik untuk operasional kantor maupun kesejahteraan karyawan. b. Kepala Dinas memutuskan untuk melakukan kebijakan ganda, yakni menetapkan dua pilihan pengurusan KTP dan Akta Kelahiran. Pertama, pengurusan standar yang sengaja di-setting dalam waktu 1 bulan dengan biaya resmi. Dan kedua, pengurusan cepat (di bawah seminggu) dengan tambahan biaya “tidak resmi” berkisar dari Rp 25.000,- sampai Rp 50.000,-.
45
Lampiran
c. Akumulasi pendapatan “tidak resmi” itulah yang digunakan untuk membiayai administrasi dan peningkatan kesejahteraan karyawan. 5. Organisasi Bidan a. Karena suksesnya program BKKBN , masyarakat terbiasa memanfaatkan jasa bidan untuk membantu persalinan. Sebagian besar bidan ini terorganisir dalam sebuah kelompok yang dipimpin seorang bidan senior. b. Banyak bidan yang menawarkan jasa pengurusan akta kelahiran namun sangat sedikit warga yang memanfaatkannya. Hal ini disebabkan selain mengutip biaya cukup mahal (Rp 25.000 – Rp 30.000), rata-rata bidan tidak memiliki pengetahuan mengenai manfaat akta kelahiran. 6. Rumah Sakit Umum “Harapan Sehat” Satu-satunya Rumah Sakit yang memiliki jasa untuk membantu persalinan di kabupaten itu adalah RSU “Harapan Sehat”. Selama ini rumah sakit ini tidak memandang perlu memberikan layanan mengenai pengurusan akta kelahiran. Kesempatan ini digunakan petugas kantin rumah sakit menjadi biro jasa pengurusan akta, dengan biaya cukup mahal (Rp 50.000). 7. Kelompok GEPRAK • Kelompok GEPRAK (Gerakan Penertiban Retribusi Akta Kelahiran) dimotori oleh seorang anak muda bernama Setyaki. Ia hanya lulusan SMA tapi cerdas dan memiliki bakat alam sebagai orator serta organisator. • Setyaki adalah ketua Organisasi Buruh pada sebuah pabrik sandal japit yang cukup besar di Kabupaten X. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum Organisasi Pemuda Daerah terbesar di kabupaten itu dan dikenal dekat dengan Partai KENTANG. • Peran Setyaki dalam memperjuangkan hak-hak buruh pabrik di Kabupaten X sangat besar sehingga namanya cukup dikenal, baik di kalangan Dinas Tenaga Kerja, DPRD, Sekretariat Daerah hingga Kejaksaan dan Kepolisian. • Ia pernah mengorganisasikan unjukrasa puluhan ribu buruh di Kabupaten X pada saat perundingan Tripartit (Pemda, Asosiasi Pengusaha Indonesia/ Apindo dan Organisasi Buruh) mengenai besaran minimal THR bagi buruh tahun 2000. • Seperti juga Hong Lee, Setyaki juga merasa dirugikan ketika mengurus akta kelahiran anak pertamanya di DKC Kabupaten X sehingga membentuk Kelompok GEPRAK. • Sebagian besar anggota Kelompok GEPRAK adalah pengurus organisasi buruh yang tersebar di berbagai pabrik di Kabupaten X.
46
C. Tugas
Lampiran
Kelompok Anda adalah tim advokasi “andalan” yang baru saja didirikan di Kabupaten X. Berdasarkan informasi di atas, kelompok Anda bermaksud membuat strategi advokasi menyangkut pembuatan akta kelahiran. Usulan advokasi ini berdasarkan pengetahuan salah satu anggota kelompok Anda yang pernah ikut pelatihan mengenai hak anak, bahwa ada Undangundang Perlindungan Anak (UUPA) no 23/tahun 2002, bab V pasal 28 yang seingatnya berisi antara lain: • Ayat 1: “Pembuatan Akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa. • Ayat 3: “Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya. Pertanyaan Panduan Berdasarkan kasus di atas: • Apa isu utama yang akan dipilih kelompok Anda dalam kasus di atas? • Mengapa isu itu dipilih sebagai isu utama oleh kelompok Anda? •
Apa saja tujuan/sasaran yang ingin kelompok Anda capai dengan memperjuangkan isu tersebut?
• Bagaimana saja cara kelompok Anda mencari data yang diperlukan? • Siapa saja yang hendak dilibatkan dalam memperjuangkan kasus di atas? • Sebagai apa posisi mereka dalam kasus ini? • Organisasi/kelompok apa saja yang dapat dijadikan jaringan dan sekutu Anda dalam memperjuangkan kasus ini? • Siapa saja yang dapat dikatakan sebagai tokoh utama? • Apa yang akan kelompok Anda lakukan bersama orang/kelompok yang dilibatkan dalam memperjuangkan isu tersebut? • Siapa sasaran kelompok yang untuk kegiatan tersebut? • Apa saja bentuk atau taktik pemanfaatan media yang bisa digunakan? • Siapa saja sasaran penggunaan media itu? TUGAS • Tulis dalam kertas metaplan setiap jawaban dari pertanyaan diatas. • Satu pertanyaan bisa memiliki lebih dari satu jawaban. o Setiap jawaban ditulis dalam satu kertas metaplan dengan huruf cukup besar. o Setiap kertas metaplan usahakan maksimal 3-5 kata. • Setelah selesai, tempelkan metaplan di kain hitam yang sudah disediakan dengan menggunakan urutan proses (alur) berpikir yang runtut.
