176 Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Edisi Vol. II No.II Maret – Juni 2013
PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Sumardi Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Makassar Abstrak Tulisan mengakaji tentang system pemerintahan Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintaha diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kata kunci : Undang-Undang Dasar Dan Pemerintahan Latar Belakang Masalah
kekuatan politik, pertahanan, ekonomi,
Sistem pemerintahan mempunyai sistem
keamanan
dan
pemerintahan
yang
kestabilan negara itu.Namun di beberapa
demokrasi
dimana
Negara
masyarakat bisa ikut turut andil dalam
tujuan
untuk
sering
menjaga
terjadi
suatu
tindakan
sehingga
menjadi
sistem
kontiniu
seharusnya
separatisme karena sistem pemerintahan
pembangunan
yang dianggap memberatkan rakyat
tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit
ataupun
Sistem
negara yang bisa mempraktikkan sistem
pemerintahan mempunyai fondasi yang
pemerintahan itu secara menyeluruh.
kuat dimana tidak bisa diubah dan
Secara
menjadi statis. Jika suatu pemerintahan
hanya sebagai sarana kelompok untuk
mempunya sistem pemerintahan yang
menjalankan roda pemerintahan guna
statis,
menjaga kestabilan negara dalam waktu
merugikan
absolut
berlangsung
maka
rakyat.
hal
itu akan
selama-lamanya
sistem
dan
sempit,Sistem
pemerintahan
pemerintahan
hingga
relatif lama dan mencegah adanya
adanya desakan kaum minoritas untuk
perilaku reaksioner maupun radikal dari
memprotes hal tersebut. Secara luas
rakyatnya itu sendiri.
berarti sistem pemerintahan itu menjaga
Permasalahannya 1) Bagaimana Sistem
kestabilan masyarakat, menjaga tingkah
pemerintahan di Indonesia; 2) Apakah
laku kaum mayoritas maupun minoritas,
dengan
menjaga fondasi pemerintahan, menjaga
Parlementer
Sistem dan
Pemerintahan Presidensial;
3)
177 Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Edisi Vol. II No.II Maret – Juni 2013
Bagaimana system kekuasaan system
secara garis besar meliputi lembaga
parlementer atau Presidensial.
eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi,
Tinjauan Pustaka
system
Sistem pemerintahan di Berbagai
menggambarkan
Negara.
lembaga
Pengertian Pemerintahan.Istilah sistem
lembaga negara, dan bekerjanya lembaga
pemerintahan berasal dari gabungan dua
negara
kata system dan pemerintahan. Kata
pemerintahan negara yang bersangkutan.
system merupakan terjemahan dari kata
Tujuan
system (bahasa Inggris) yang berarti
umumnya didasarkan pada cita-cita atau
susunan, tatanan, jaringan, atau cara.
tujuan
Sedangkan Pemerintahan berasal dari
pemerintahan negara Indonesia adalah
kata pemerintah, dan yang berasal dari
melindungi segenap bangsa Indonesia
kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa
dan untuk memajukan kesejahteraan
Indonesia, kata-kata itu
a)
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
Perintah adalahperkataan yang bermakna
serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
menyuruh
yang
melakukan
Pemerintah
adalah
berarti:
sesuatau;
negara
adanya
negara,
dalam
hubungan
antar
mencapai
pemerintahan
negara.
lembaga-
tujuan
negara
pada
Misalnya,
berdasarkan
tujuan
kemerdekaan,
yang
perdamaian abadi dan keadilan social.
memerintah suatu wilayah, daerah, atau,
Lembaga-lembaga yang berada dalam
Negara;
adalaha
satu system pemerintahan Indonesia
perbuatan, cara, hal, urusan dalam
bekerja secara bersama dan saling
memerintah. Kekuasaan dalam suatu
menunjang untuk terwujudnya tujuan
Negara
dari pemerintahan di negara Indonesia.
c)
kekuasaan
b)
pemerintahan
Pemerintahan
menurut
Montesquieu
diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu : (1)
Bentuk Pemerintahan.
Kekuasaan
1) Aristokrasi.
Eksekutif
yang
berarti
dari
bahasa
aristo
yang
berarti
kekuasaan menjalankan undang-undang
Yunani
atau
“terbaik” dan kratia yang berarti “untuk
kekuasaan
yang
menjalankan
kuno
Berasal
pemerintahan; (b) Kekuasaan Legislatif
memimpin”.
yang
diterjemahkan menjadi sebuah sistem
berarti
kekuasaan
membentuk
Aristokrasi
undang-undang;(c) Kekuasaan Yudikatif
pemerintahan
yang berarti kekuasaan untuk mengadili
individu yang terbaik; 2) Demokrasi.
terhadap
Yaitu bentuk atau mekanisme sistem
pelanggaran
atas
undang-
undang. Komponen-komponen tersebut
pemerintahan
yang
dapat
suatu
dipimpin
negara
oleh
sebagai
178 Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Edisi Vol. II No.II Maret – Juni 2013
upaya mewujudkan kedaulatan rakyat
dan peraturan; 3) Demokrasi totaliter
(kekuasaan warganegara) atas negara
Yaitu sebuah istilah yang diperkenalkan
untuk dijalankan oleh pemerintah negara
oleh sejarahwan Israel, J.L. Talmon
tersebut. Salah satu pilar demokrasi
untuk merujuk kepada suatu sistem
adalah
yang
pemerintahan di mana wakil rakyat yang
politik
terpilih secara sah mempertahankan
dan
kesatuan negara kebangsaan yang warga
prinsip
membagi negara
trias
ketiga
politica
kekuasaan
(eksekutif,
yudikatif
legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga
negaranya,
jenis lembaga negara yang saling lepas
untuk
(independen)
dalam
bahkan sama sekali tidak memiliki
peringkat yg sejajar satu sama lain.
partisipasi dalam proses pengambilan
Kesejajaran dan independensi ketiga
keputusan pemerintah. Ungkapan ini
jenis lembaga negara ini diperlukan agar
sebelumnya
ketiga lembaga negara ini bisa saling
Bertrand de Jouvenel dan E.H. Carr; 4)
mengawasi
mengontrol
Emirat (bahasa Arab: imarah, jamak
berdasarkan prinsip checks and balances.
imarat) adalah sebuah wilayah yang
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara
diperintah seorang emir, meski dalam
tersebut
bahasa
dan
dan
adalah
berada
saling
lembaga-lembaga
meskipun
memilih,
Arab
tidak
telah
memiliki
hak
banyak
atau
digunakan
istilah
tersebut
oleh
dapat
pemerintah yang memiliki kewenangan
merujuk secara umum kepada provinsi
untuk mewujudkan dan melaksanakan
apapun
kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga
diperintah anggota kelompok pemerintah
pengadilan yang berhak dan berwenang
Contoh penggunaan dalam arti yang
menyelenggarakan kekuasaan judikatif
terakhir disebut adalah Uni Emirat Arab,
dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat
yang merupakan sebuah negara yang
(DPR, untuk Indonesia) yang memiliki
terdiri dari tujuh emirat federal yang
kewenangan
kekuasaan
masing-masing diperintah seorang emir;
legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan
5) Federal adalah kata sifat (adjektif)
legislatif dibuat oleh masyarakat atau
dari kata Federasi. Biasanya kata ini
oleh wakil yang wajib bekerja dan
merujuk pada pemerintahan pusat atau
bertindak sesuai aspirasi masyarakat
pemerintahan pada tingkat nasional.
yang diwakilinya (konstituen) dan yang
Federasi dari bahasa Belanda, federatie,
memilihnya melalui proses pemilihan
berasal dari bahasa Latin; foeduratio
umum legislatif, selain sesuai hukum
yang
menjalankan
dari
artinya
sebuah
negara
perjanjian”.
yang
federasi
179 Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Edisi Vol. II No.II Maret – Juni 2013
pertama dari arti ini adalah “perjanjian”
meiliki luas sebesar kota pada umumnya.
daripada Kerajaan Romawi dengan suku
Negara-negara kota dewasa ini adalah
bangsa Jerman yang lalu menetap di
Singapura, Monako dan Vatikan; 9)
provinsi Belgia, kira-kira pada abad ke 4
Oligarki (Bahasa Yunani: Ὀλιγαρχία,
Masehi. Kala itu, mereka berjanji untuk
Oligarkhía) adalah bentuk pemerintahan
tidak memerangi sesama, tetapi untuk
yang kekuasaan politiknya secara efektif
bekerja sama saja; 6)Meritokrasi Berasal
dipegang oleh kelompok elit kecil dari
dari kata merit atau manfaat, meritokrasi
masyarakat, baik dibedakan menurut
menunjuk suatu bentuk sistem politik
kekayaan, keluarga, atau militer. Kata ini
yang memberikan penghargaan lebih
berasal dari kata bahasa Yunani untuk
kepada mereka yang berprestasi atau
sedikit (óligon) dan “memerintah” (ἄρχω
berkemampuan. Kerap dianggap sebagai
arkho); 10) Otokrasi adalah suatu bentuk
suatu bentuk sistem masyarakat yang
pemerintahan yang kekuasaan politiknya
sangat adil dengan memberikan tempat
dipegang oleh satu orang. Istilah ini
kepada mereka yang berprestasi untuk
diturunkandari bahasa Yunani autokratôr
duduk sebagai pemimpin, tetapi tetap
yang secara literal berarti berkuasa
dikritik sebagai bentuk ketidak adilan
sendiri atau penguasa tunggal. Otokrasi
yang kurang memberi tempat bagi
biasanya dibandingkan dengan oligarki
mereka
(kekuasaan
oleh
kemampuan untuk tampil memimpin.
kelompok
kecil)
Dalam pengertian khusus meritokrasi
(kekuasaan oleh mayoritas, oleh rakyat);
kerap di pakai menentang birokrasi yang
Plutokrasi
sarat
aspek
pemerintahan yamg mendasarkan suatu
adalah
kekuasaan atas dasar kekayaan yang
sebuah dukungan terhadap pendirian,
mereka miliki. Mengambil kata dari
pemeliharaan, atau pengembalian sistem
bahasa Yunani, Ploutos yang berarti
kerajaan
kekayaan
yang
KKN
nepotisme;
kurang
terutama 7)
memiliki
pada
Monarkisme
sebagai
sebuah
bentuk
minoritas, dan
merupakan
dan
Kratos
oleh
demokrasi
suatu
yang
sistem
berarti
pemerintahan dalam sebuah Negara; 8)
kekuasaan. riwayat keterlibatan kaum
Negara
hartawan
Kota
adalah
negara
yang
dalam
politik
kekuasaan
berbentuk kota yang memiliki wilayah,
memang berawal di kota Yunani, untuk
memiliki
kemudian diikuti di kawasan Genova,
rakyat,
dan
pemerintahan
berdaulat penuh. Negara kota biasanya
Italia
memiliki wilayah yang kecil
Sistem Pemerintahan.
yang
180 Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Edisi Vol. II No.II Maret – Juni 2013
1) Sistem
pemerintahan
parlementer.
pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat
Pada umumnya, negara-negara didunia
pengawasan
menganut
sistem
legislatif. Sistem pemerintahan disebut
pemerintahan tersebut. Adanya sistem
presidensial apabila badan eksekutif
pemerintahan lain dianggap sebagai
berada di luar pengawasan langsung
variasi atau kombinasi dari dua sistem
badan legislatif. Untuk lebih jelasnya,
pemerintahan diatas. Negara Inggris
berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta
dianggap sebagai tipe ideal dari negara
kekurangan dari sistem pemerintahan
yang menganut sistem pemerintahan
parlementer. Ciri-ciri terhadap sistem
parlemen.
pemerintahan parlementer adalahsebagai
salah
satu
Bahkan,
dari
Inggris
disebut
badan
berikut
parlemen), sedangkan Amerika Serikat
parlemen adalah satu-satunya badan
merupakan tipe ideal dari negara dengan
yang anggotanya dipilih langsung oleh
sistem pemerintahan presidensial. Kedua
rakyat
negara tersebut disebut sebagai tipe ideal
Parlemen memiliki kekuasaan besar
karena
yang
sebagai badan perwakilan dan lembaga
dijalankannya. Inggris adalah negara
legislative; 2) Anggota parlemen terdiri
pertama
model
atas orang-orang dari partai politik yang
Amerika
memenangkan pemiihan umum. Partai
Serikat juga sebagai pelopor dalam
politik yang menang dalam pemilihan
sistem pemerintahan presidensial. Kedua
umum memiliki peluang besar menjadi
negara tersebut sampai sekarang tetap
mayoritas dan memiliki kekuasaan besar
konsisten dalam menjalankan prinsip-
di parlemen; 3) Pemerintah atau kabinet
prinsip dari sistem pemerintahannya.
terdiri dari atas para menteri dan perdana
Dari dua negara tersebut, kemudian
menteri
sistem
oleh
Perdana menteri dipilih oleh parlemen
dunia.
untuk melaksakan kekuasaan eksekutif.
Klasifikasi tentang sistem pemerintahan
Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif
presidensial dan parlementer didasarkan
berada pada perdana menteri sebagai
pada
kekuasaan
kepala pemerintahan. Anggota kabinet
Sistem
umumnya berasal dari parlemen; 4)
yang
pemerintahan
menjalankan parlementer.
pemerintahan
negara-negara
lain
hubungan
eksekutif
dan
pemerintahan apabila
ciri-ciri
badan
diadopsi dibelahan
antara legislatif.
disebut
parlementer
eksekutif
sebagai
Kabinet
Badan
dari
sebagai Mother of Parliaments (induk
menerapkan
:1).
langsung
melalui
sebagai
legislatif
pemilihan
pemimpin
bertanggung
jawab
atau
umum.
kabinet.
kepada
parlemen dan dapat bertahan sepanjang
181 Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Edisi Vol. II No.II Maret – Juni 2013
mendapat dukungan mayoritas anggota
Sistem pemerintahan Presidensial
parlemen.Hal ini berarti bahwa sewaktu-
Dalam sistem pemerintahan presidensial,
waktu
menjatuhkan
badan eksekutif dan legislatif memiliki
kabinet jika mayoritas anggota parlemen
kedudukan yang independen. Kedua
menyampaikan
badan tersebut tidak berhubungan secara
parlemen
dapat
mosi
tidak
percaya
kepada cabinet; 5) Kepala negara tidak
langsung
sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
pemerintahan
Kepala pemerintahan adalah perdana
dipilih oleh rakyat secara terpisah. Untuk
menteri, sedangkan kepala negara adalah
lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri,
presiden dalam negara republik atau raja/
kelebihan serta kekurangan dari sistem
sultan dalam negara monarki. Kepala
pemerintahan presidensial. Adapun Ciri-
negara
kekuasaan
ciridari sistem pemerintahan presidensial
pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai
adalah sebagai berikut. 1) Penyelenggara
symbol
Negara
tidak
memiliki
kedaulatan
dan
keutuhan
seperti
dalam
sistem
parlementer.
Mereka
berada
ditangan
presiden.
Negara; 6) Sebagai imbangan parlemen
Presiden adalah kepala negara sekaligus
dapat
maka
kepala pemerintahan. Presiden tidak
presiden atau raja atas saran dari perdana
dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih
menteri dapat membubarkan parlemen.
langsung oleh rakyat atau suatu dewan
Selanjutnya, diadakan pemilihan umum
majelis; 2) Kabinet (dewan menteri)
lagi untuk membentukan parlemen baru.
dibentuk
Kelebihan
bertangungjawab kepada presiden dan
menjatuhkan
Sistem
kabinet
Pemerintahan
oleh
presiden.
Parlementer: 1) Pembuat kebijakan dapat
tidak
ditangani secara cepat karena mudah
parlemen atau legislatif; 3) Presiden
terjadi penyesuaian pendapat
tidak
antara
bertanggung
jawab
Kabinet
bertanggungjawab
kepada
kepada
eksekutif dan legislatif. Hal ini karena
parlemen. Hal itu dikarenakan presiden
kekuasaan eksekutif dan legislatif berada
tidak dipilih oleh parlemen; 4) Presiden
pada satu partai atau koalisi partai. 2)
tidak dapat membubarkan parlemen
Garis tanggung jawab dalam pembuatan
seperti dalam sistem parlementer; 5).
dan pelaksanaan kebijakan public jelas;
Parlemen memiliki kekuasaan legislatif
3) Adanya pengawasan yang kuat dari
dan
parlemen terhadap kabinet sehingga
Anggota parlemen dipilih oleh rakyat; 6)
kabinet
Presiden
menjadi
barhati-hati
menjalankan pemerintahan.
dalam
sebagai
lembaga
tidak
berada
perwakilan.
dibawah
pengawasan langsung parlemen. Sistem
182 Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Edisi Vol. II No.II Maret – Juni 2013
pemerintahan Presidensial merupakan
oleh negara lain. Suatu negara dapat
system pemerintahan di mana kepala
mengadakan
pemerintahan dipegang oleh presiden
pemerintahan yang dijalankan dengan
dan pemerintah tidak bertanggung jawab
sistem pemerintahan yang dilaksakan
kepada parlemen (legislatif). Menteri
negara lain.Negara-negara dapat mencari
bertanggung jawab kepada presiden
dan menemukan beberapa persamaan
karena presiden berkedudukan sebagai
dan
kepala
pemerintahan. Tujuan selanjutnya adalah
Negara
pemerintahan.
sekaligus
Contoh
kepala
perbedaan
antar
sistem
sistem
AS,
negara dapat mengembangkan suatu
Pakistan,Argentina, Filiphina, Indonesia.
sistem pemerintahan yang dianggap
Hasil dan Pembahasan
lebih baik dari sebelumnya setelah
Pengaruh Sistem Pemerintahan Terhadap
melakukan perbandingan dengan negara-
Negara Sistem pemerintahan negara-
negara
negara didunia ini berbeda-beda sesuai
mengadopsi sistem pemerintahan negara
dengan keinginan dari negara yang
lain sebagai sistem pemerintahan negara
bersangkutan dan disesuaikan dengan
yang bersangkutan. Dengan demikian,
keadaan
negaranya.
sistem pemerintahan suatu negara dapat
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya,
dijadikan sebagai bahan perbandingan
sistem pemerintahan presidensial dan
atau model yang dapat diadopsi menjadi
sistem
bagian dari sistem pemerintahan negara
bangsa
dan
pemerintahan
merupakan
Negara:
perbandingan
dua
parlementer
model
sistem
lain.
lain.
Mereka
Amerika
Serikat
bisa
dan
Inggris
pemerintahan yang dijadikan acuan oleh
masing-masing
banyak negara. Amerika Serikat dan
membuktikan diri sebagai negara yang
Inggris masing-masing dianggap pelopor
menganut
dari sistem pemerintahan presidensial
presidensial dan parlementer seara ideal.
dan sistem pemerintahan parlementer.
Sistem pemerintahan dari kedua negara
Dari dua model tersebut, kemudian
tersebut selanjutnya banyak ditiru oleh
dicontoh oleh negara-negar lainnya.
negara-negara
Sistem
negara
tentunya disesuaikan dengan negara
berguna bagi negara lain. Salah satu
yang bersangkutan. Pelaksanaan Sistem
kegunaan penting sistem pemerintahan
pemerintahan Negara Indonesia: (a)
adalah sistem pemerintahan suatu negara
Sistem pemerintahan Negara RI Menurut
menjadidapat mengadakan perbandingan
UUD
pemerintahan
suatu
1945.
telah
pula
system
lain
mampu
pemerintahan
di
Sistem
dunia
yang
Pemerintahan
183 Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Edisi Vol. II No.II Maret – Juni 2013
menurut UUD45 sebelum diamandemen:
krisis cabinet; 3) Presiden tidak dapat
1) Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat
memberlakukan dan atau membubarkan
kepada MPR; 2). DPR sebagai pembuat
DPR. Kelemahan Sistem Pemerintahan
UU; 3) Presiden sebagai penyelenggara
Indonesia. 1) Ada kecenderungan terlalu
pemerintahan; 4) DPA sebagai pemberi
kuatnya
saran kepada pemerintahan; 5). MA
kekuasaan di tangan Presiden; 2) Sering
sebagai lembaga pengadilan dan penguji
terjadinya pergantian para pejabat karena
aturan; 6) BPK pengaudit keuangan.
adanya
SistemPemerintahan setelah amandemen
Pengawasan rakyat terhadap pemerintah
(1999 – 2002). 1) MPR bukan lembaga
kurang berpengaruh; 3) Pengaruh rakyat
tertinggi lagi; 2) Komposisi MPR terdiri
terhadap kebijaksanaan politik kurang
atas seluruh anggota DPR ditambah
mendapat perhatian.
DPD yang dipilih oleh rakyat; 3)
Sistem Pemerintahan Indonesia
Presiden dan wakil Presiden dipilih
Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
langsung oleh rakyat; 4). Presiden tidak
Berdasarkan
dapat membubarkan DPR; 5) Kekuasaan
Diamandemen.
Legislatif lebih dominan.
pemerintahan
Perbandingan
Satu
Pemerintahan
yang
Sistem
dianut
satu
penjelasan
hak
berdasarkan
dan
konsentrasi
perogatif
UUD
presiden;
1945
Sebelum
Pokok-pokok negara UUD
3)
sistem
Indonesia
1945
sebelum
diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok
Negara terhadap Negara lain, Berdasarkan
otoritas
’45,
UUD
sistem pemerintahan negara tersebut
Indonesia menganut sistem Presidensial.
sebagai berikut : 1)
Tapi dalam praktiknya banyak elemen-
negara yang berdasarkan atas hukum
elemen
Pemerintahan
(rechtsstaat); 2) Sistem Konstitusional;
Parlementer. Jadi dapat dikatakan Sistem
3). Kekuasaan negara yang tertinggi di
Pemerintahan
tanganMajelis Permusyawaratan Rakyat;
Sistem
perpaduan
Indonesia
antara
Parlementer.
adalah
Presidensial
kelebihan
dan
Sistem
4)
Presiden
pemerintah
Indonesia adalah
adalah negara
yang
tertinggi
Pemerintahan Indonesia 1). Presiden dan
dibawah
menteri selama masa jabatannya tidak
Rakyat; 5) Presiden tidak bertanggung
dapat dijatuhkan DPR; 2) Pemerintah
jawab
punya
Rakyat;
waktu
untuk
menjalankan
programnya dengan tidak dibayangi
Majelis
penyelenggara
kepada 6)
Permusyawaratan
Dewan
Menteri
Perwakilan negara
ialah
pembantu presiden, menteri negara tidak
184 Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Edisi Vol. II No.II Maret – Juni 2013
bertanggungjawab
Dewan
Negara kekuasaan dan tanggung jawab
Perwakilan Rakyat;7) Kekuasaan kepala
adalah ditangan prsiden; 5). Presiden
negara tidak tak terbatas.
tidak bertanggung jawab kepada DPR.
Sistem
kepada
pemerintahan
Negara
Presiden harus mendapat persetujuan
Indonesia Berdasarkan UUD 1945
dewan
Setelah Diamandemen.
membentuk undang-undang dan untuk
Sekarang ini sistem pemerintahan di
menetapkan
Indonesia masih dalam masa transisi.
Negara; 6). Menteri Negara adalah
Sebelum
sistem
pembantu presiden yang mengangkat
pemerintahan baru berdasarkan UUD
dan memberhentikan mentri Negara.
1945 hasil amandemen keempat tahun
Menteri Negara tidak bertanggung jawab
2002, sistem pemerintahan Indonesia
kepada DPR; 7) Kekuasaan kepala
masih mendasarkan pada UUD 1945
Negara tidak terbatas. presiden harus
dengan
memperhatikan
diberlakukannya
beberapa
perubahan
seiring
perwakilan
rakyat
anggaran
dalam
dan
dengan
belanja
sungguh
-
dengan adanya transisi menuju sistem
sungguh usaha DPR.
pemerintahan
Penutup 1) Sistem pemerintahan negara
yang
baru.
Sistem
pemerintahan baru diharapkan berjalan
menggambarkan
mulai tahun 2004 setelah dilakukannya
lembaga yang bekerja dan berjalan
Pemilu
saling berhubungan satu sama lain
2004.
Berdasarkan
undang-
undang dasar 1945 sistem pemerintahan
menuju
Negara
penyelenggaraan
Republik
Indonesia
adalah
adanya
lembaga-
tercapainya
tujuan
negara.
Lembaga-
sebagai berikut : 1). Negara Indonesia
lembaga negara dalam suatu sistem
berdasarkan
tidak
politik meliputi empat institusi pokok,
2)
yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan
Pemerintahan berdasarkan atas sistem
yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga
konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat
lain atau unsur lain seperti parlemen,
absolutisme
pemilu,
berdasarkan
atas
hukum,
kekuasaan
(kekuasaan
belaka;
yang
tidak
dan
dewan
menteri;
2)
terbatas); 3) Kekuasaan Negara yang
Pembagian sistem pemerintahan negara
tertinggi
secara
berada
di
tangan
majelis
modern
terbagi
dua,
yaitu
permusyawaratan rakyat; 4) Presiden
presidensial dan ministerial (parlemen).
adalah
Pembagian
penyelenggara
pemerintah
sistem
pemerintahan
Negara yang tertinggi dibawah MPR.
presidensial dan parlementer didasarkan
Dalam
pada
menjalankan
pemerintahan
hubungan
antara
kekuasaan
185 Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Edisi Vol. II No.II Maret – Juni 2013
eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengwasan
langsung
dari
legislatif.
Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada
diluar
pengawasan
legislatif
maka sistem pemerintahannya adalah presidensial;
3)
Dalam
sistem
pemerintahan negara republik, lebagalembaga negara itu berjalan sesuai dengan
mekanisme
demokratis,
sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai
dengan
prinsip-prinsip
yang
berbeda; 4) Sistem pemerintahan suatu negara
berbeda
dengan
sistem
pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antar sistem pemerintahan negara
itu.
memiliki
Misalnya,
sistem
dua
pemerintahan
negara yang
sama; 5) Perubahan pemerintah di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat
perpindahan
kekuasaan
atau
kepemimpinan dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi. Daftar Pustaka Algemeene Secretarie, Regering salmanaak voor Nederlandsch Indie 1942, eerste gedeelte: Grondgebied en Bevolking, Inrichting van het Bestuur van Nederlandsch-Indie, Batavia: Landsrukkerij
Budiyanto.2006.PendidikanKewarganeg araan untuk SMA kelas XII. Jakarta : Erlangga Bagehot, Walter, The English Constitution, London: Oxford University Press, second ed., eighth printed, 1955 Bonar Sidjabat, 'Notulen Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia', Majalah Ragi Buana, 52, 1968 Clive Day, The Policy and Administration of the Dutch in Java, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1972
