49
DAFTAR PUSTAKA 1. Badan Pertanahan Nasional, (1997), Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 1997 tentang pemetaan penggunaan tanah perdesaan, penggunaan tanah perkotaan, kemampuan tanah dan penggunaan simbol / warna untuk penyajian dalam peta. 2. Badan Pertanahan Nasional, (2002) , Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. 3. Badan Pertanahan Nasional, (2002), Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan Dan Pemberdayaan Masyarakat. 4. Badan Pertanahan Nasional, (2004), Pengendalian Penggunaan dan pemanfaatan tanah hak atas tanah sekala besar di Kabupaten Cianjur (laporan Proyek), Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat BPN, Jakarta, 2004. 5. Badan Pertanahan Nasional, (2008), Norma standar pedoman dan mekanisme survei dan pemetaan tematik pertanahan, Direktorat pemetaan tematik pertanahan, Kedeputian survei pengukuran dan pemetaan, BPN RI . 6. Dale, F.P., John D. McLaughlin, (1988), Land Information Management ( An introduction with special reference to cadastral problems in Third World countries), Clarendon Press – Oxford. 7. Danoedoro, P, (1996), Pengolahan Citra digital, Teori dan Aplikasinya dalam Bidang Penginderaan Jauh , Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 8. Departemen Kehutanan RI dan Bakosurtanal, (2004), Pembakuan standar penafsiran citra satelit resolusi tinggi, Jakarta. 9. Harianto, I, (2005), Analisis Keakuratan Peta Hasil Interpretasi Citra Ikonos dalam mengidentifikasi obyek PBB sektor perkebunan kelapa sawit. Tesis. Departemen Teknik Geodesi. Fakultas Sipil dan Perencanaan. Institut Teknologi Bandung. 10. Hoetomo, (2005), Kamus lengkap Bahasa Indonesia, Mitra Pelajar, Surabaya. 11. Lillesand, T. W. dan Kiefer, R.W. (1979). Penginderaan Jauh dan Intepretasi Citra. Penerjemah Dulbahri, P. Suharsono, Hartono, dan Suharyadi. Penyunting Sutanto (1993). Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 12. Munir, Rinaldi (2004), Pengolahan Citra Digital dengan Pendekatam Algoritmik, Penerbit Informatika, Bandung
50
13. Purwadhi Sri Hardiyanti ( 1994 ), Penelitian lingkungan geografis dalam inventarisasi penggunaan lahan dengan teknik penginderaan jauh di Indonesia. Forum diskusi mahasiswa Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 14. Rafni, I, (2005). Optimalisasi Pemanfaatan tanah bekas HGU perkebunan dalam rangka penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar,. Tesis S2 Program Magister Kenotariatan Universitas Padjajaran, Bandung. 15. Republik Indonesia ,(1960), Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 16. Setiawan, Usep, (2007), Tanah Terlantar untuk Reforma Agraria, makalah tanggapan atas Revisi Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun1998 dalam Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, diselenggarakan Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta tanggal 3 Oktober 2007. 17. Soebagio, (2006), Analisis Peningkatan Kualitas Data Spasial SIG PBB dengan Pemanfaatan Citra Quickbird (Studi Kasus Kel. Citarum Kota Bandung), Tesis Pasca Sarjana, Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika ITB, Bandung 18. Supriadi, (2007), Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. 19. Sutanto (1994), Penginderaan Jauh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 20. Wiantoko, M. (2005), Identifikasi Perubahan obyek bangunan memanfaatkan citra quickbird terkoreksi untuk pemeliharaan data obyek pajak bumi dan bangunan, Tesis S2 Program Magister Teknik Geodesi Bidang Pengutamaan Administrasi Pertanahan, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
51
Lampiran A : Lokasi Penelitian
52
Lampiran B : Sebaran bidang Hak Guna Bangunan yang menjadi obyek penelitian
53
Lampiran C : Pertampalan HGB PT. Mitra Muda Perkasa dengan daerah tanah permukiman dan tanah terbuka.
54
Lampiran D : Pertampalan HGB PT. Multi Consept dengan daerah tanah permukiman dan tanah terbuka.
55
Lampiran E : Pertampalan HGB PT. Okawatama Graha dengan daerah tanah permukiman dan tanah terbuka.
56
Lampiran F : Pertampalan HGB PT. Rifina Elok dengan daerah tanah permukiman dan tanah terbuka.
57
Lampiran G : Pertampalan HGB PT. Trikadang Karya Mulya dengan daerah tanah permukiman dan tanah terbuka.
58
Lampiran H : Pertampalan Rencana penggunaan PT. Trikadang Karya Mulya dengan perumahan teratur
59
Lampiran I : Penggunaan tanah hasil interpretasi citra HGB PT. Mitra Muda Perkasa
60
Lampiran J : Penggunaan tanah hasil interpretasi citra HGB PT. Multi Consept Indopersada
61
Lampiran K : Penggunaan tanah hasil interpretasi citra HGB PT. Okawatama Graha
62
Lampiran L : Penggunaan tanah hasil interpretasi citra HGB PT. Rifina Elok
63
Lampiran M : Penggunaan tanah hasil interpretasi citra HGB PT. Trikadang Karya Mulya
64
Lampiran N : Rencana Penggunaan tanah HGB PT. Mitra Muda Perkasa
65
Lampiran O : Rencana Penggunaan tanah HGB PT. Multi Consept Indopersada
66
Lampiran P : Rencana Penggunaan tanah HGB PT.Okawatama Graha
67
Lampiran Q : Rencana Penggunaan tanah HGB PT.Rifina Elok
68
Lampiran R : Rencana Penggunaan tanah HGB PT.Trikadang Karya Mulya
