DAFTAR PUSTAKA
1.
Andries, Benjamin. 2007. Pengembangan Metode Penilaina Tanah dengan Mempertimbangkan Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan untuk Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Fungsi Regulered. Tesis Magister Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika Bidang Pengutamaan Administrasi Pertanahan ITB.
2.
Ardyanto, Arie. 1993. Identifikasi Kesesuaian Lahan berdasarkan Aspek Fisik Dasar di Kabupaten Cianjur Bagian Selatan dengan Metode Sistem Informasi Geografis. Tugas Akhir Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB.
3.
Eckert, J.K., Gloudemans, R.J. and Almy,R.R. 1990. Properti Appraisial and Assessement Administration. IAAO. Chicago.
4.
Jayadinata, Johara. 1986. Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah. Penerbit ITB : Bandung.
5.
Mashudi. 2007, Pengembangan Metode Penetuan Kelas Tanah PBB dengan Menggunakan SIG multi Kriteria (Studi Kasus : Kelurahan Jemberlor Kabupaten Jember). Tesis Magister Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika Bidang Pengutamaan Administrasi Pertanahan ITB.
6.
Petterson, William. Land Use Planning Techniques of Implementation.
Van
Nostrand Reinhold Company : USA. 7.
Prahasta, Eddy. Sistem Informasi Geografis : ArcView Tutorial. Penerbit Informatika : Bandung.
8.
Prahasta, Eddy. Sistem Informasi Geografis : Tools dan Plug-Ins. Penerbit Informatika : Bandung.
9.
RTRW Kabupaten Cianjur 2005-2015. BAPPEDA : Cianjur
10.
Suryadi, K. 2002. Sistem Pendukung Keputusan. Rosda : Bandung.
11.
Suyudi. 2007. Model Pendugaan Nilai Tanah dengan Teknologi Sistem Informasi geografis (Studi Kasus : Kabupaten Sleman). Tesis Magister Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika Bidang Pengutamaan Teknologi Informasi Spasial ITB. Institut Teknologi Bandung : Bandung.
65
12.
Tarigan, Robinson. 2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara : Jakarta.
13.
Virtriana, Riantini. 2007, Analisis Korelasi Jumlah Penduduk Terhadap Tutupan Lahan Berbasiskan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Wilayah Bandung). Tesis Magister Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika Bidang Pengutamaan Teknologi Informasi Spasial ITB. Institut Teknologi Bandung : Bandung.
66
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG ............................. 5. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang. ............................
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR………………….. TENTANG
PENATAAN RUANG KAWASAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK,TANGERANG, BEKASI, PUNCAK, CIANJUR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
.............. (42)
Indeks konservasi alami adalah parameter yang menunjukan kondisi hidrologis ideal untuk konservasi yang dihitung berdasarkan variabel curah hujan, jenis batuan, kelerengan, ketinggian dan guna lahan.
(43)
Indeks konservasi aktual adalah parameter yang menunjukan kondisi hidrologis yang ada untuk konservasi yang dihitung berdasarkan variabel curah hujan, jenis batuan, kelerengan, ketinggian dan guna lahan.
.............
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
a. .............. b. .............. c. bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. ............
PP 47/1997, RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL........ Bentuk: PERATURAN PEMERINTAH (PP) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 47 TAHUN 1997 (47/1997) Tanggal: 30 DESEMBER 1997 (JAKARTA) Sumber: LN 1997/96; TLN NO. 3721 Tentang: RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
......................... 7. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan; 8. ....................... 9. ....................... 10. ..................... 11. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; .........................
PP 47/1997, RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL........ Bentuk: PERATURAN PEMERINTAH (PP) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 47 TAHUN 1997 (47/1997) Tanggal: 30 DESEMBER 1997 (JAKARTA) Sumber: LN 1997/96; TLN NO. 3721 Tentang: RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ......................... Pasal 10 (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi : a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; b. kawasan perlindungan setempat; c. kawasan suaka alam; d. kawasan pelestarian alam; e. kawasan cagar budaya; f. kawasan rawan bencana alam; g. kawasan lindung lainnya. (2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. kawasan hutan lindung; b. kawasan bergambut; c. kawasan resapan air. (3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. sempadan pantai; b. sempadan sungai;
c. kawasan sekitar danau/waduk. d. kawasan sekitar mata air; e. kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota. (4) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. cagar alam; b. suaka margasatwa; (5) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a. taman nasional; b. taman hutan raya; c. taman wisata alam. (6) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak terbagi lagi dalam kawasan yang lebih kecil. (7) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, serta gelombang pasang dan banjir. (8.) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi : a. taman buru; b. cagar biosfir; c. kawasan perlindungan plasma nutfah; d. kawasan pengungsian satwa; e. kawasan pantai berhutan bakau. ..............
