Bab 1:
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang kurang mendapatkan perhatian dan terkadang belum menjadi prioritas pembangunan di daerah. Dari berbagai kajian terungkap bahwa kondisi sanitasi di Indonesia masih relatif buruk dan jauh tertinggal dari sektor-sektor pembangunan lainnya. Buruknya kondisi sanitasi ini berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya penyakit pada balita, turunnya daya saing maupun citra kabupaten/kota, hingga menurunnya perekonomian kabupaten/kota. Untuk memperbaiki kondisi sanitasi, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana sanitasi di daerah. Isu pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia tertuang dalam tujuan 7 target 10 dari Tujuan Pembangunan Millenium (Millennium Development Goals/MDGs). Target 10 tujuan 7 tersebut berbunyi “Menurunkan Sebesar Separuh, Proporsi Penduduk Tanpa Akses Terhadap Sumber Air Minum yang aman dan berkelanjutan serta Fasilitas Sanitasi Dasar pada 2015”. Pada November 2007, pemerintah telah menyelenggarakan Konferensi Sanitasi Nasional dengan agenda penyiapan langkah-langkah penting bagi pembangunan sanitasi ke depan yang sejalan dengan pencapaian sasaran MDGs. Tahun 2008 bersamaan dengan International Year of Sanitation (IYOS), pemerintah dan para stakeholder yang terkait dengan pengelolaan dan pembangunan sanitasi menyepakati perlunya peningkatan kesadaran dan komitmen pemerintah di semua tingkatan pada pembangunan sanitasi. Pada April 2009, untuk mendorong akselerasi pembangunan sanitasi, pemerintah menyelenggarakan Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan untuk mengidentifikasi permasalahan dan sasaran pembangunan sanitasi di masa depan. Acara ini juga dimaksudkan untuk memperkenalkan pendekatan strategi sanitasi kota yang lebih terintegrasi untuk bisa diadopsi oleh pemerintah daerah. Upaya-upaya tersebut akhirnya mendorong lahirnya program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang diarahkan untuk menciptakan lingkungan kondusif yang mendukung terciptanya percepatan pembangunan sanitasi, melalui advokasi, perencanaan strategis, dan implementasi yang komprehensifdan terintegrasi. Program PPSP adalah untuk mengarusutamakan percepatan pembangunan sektor sanitasi yang meliputi sub sektor, yaitu: air limbah domestik, persampahan rumah tangga, dan juga drainase lingkungan, dalam rangka pencapaian target RPJMN 2010 - 2014 dan MDGs 2015. Selanjutnya, PPSP mendapatkan penegasan pada Konferensi Sanitasi Nasional II yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, pada Desember 2009. Program PPSP merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, melibatkan seluruh stakeholder dari kalangan pemerintah dan non pemerintah di seluruh tingkatan. Program ini setidaknya melibatkan 330 Kabupaten/Kota di 33 provinsi yang termasuk dalam kategori rawan sanitasi, yang mencakup kota metropolitan besar dan sedang, ibukota provinsi, kota-Kota yang berstatus otonom, serta kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, pelaksanaan program PPSP membutuhkan sumber daya yang sangat besar dan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2010 hingga tahun 2014. Kabupaten Merangin ditetapkan sebagai salah satu kabupaten pelaksana program PPSP sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 660/4500/VI/BANGDA tanggal 26 September 2011 perihal penetapan kabupaten/kota sebagai pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2012. Penetapan Kabupaten Merangin sebagai penerima program PPSP menuntut adanya komitmen dan keseriusan seluruh pihak terkait dengan dibentuknya Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja Sanitasi) Kabupaten Merangin sesuai Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor: 13/BAPPEDA/2012. Pokja Sanitasi bekerja sesuai tugas dan kewenangannya serta dapat menjadi penggerak utama kelancaran pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Kabupaten Merangin.
1
Berdasarkan kajian Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2009, Kabupaten Merangin termasuk diantara 330 Kabupaten yang rawan sanitasi.Saat ini di Kabupaten Merangin tercatat wilayah cakupan air bersih yang dikelola oleh PDAM Tirta Merangin baru melayani 7 (tujuh) kecamatan atau sebesar 29% dari total kecamatan yang ada. Untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sanitasi yang layak diperlukan suatu baseline data terkait kondisi sanitasi kabupaten/kota mutakhir yang akan digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten /Kota (SSK), serta keperluan pemantuan dan evaluasi (monev) pembangunan sektor sanitasi maka diperlukan buku panduan yang dilebih dikenal dengan Buku Putih Sanitasi Kabupaten. Ada empat karakteristik utama dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Merangin: 1. Berdasarkan data aktual 2. Berskala kota atau kabupaten 3. Disusun sendiri oleh kota atau kabupaten (dari, oleh, dan untuk kota atau kabupaten tersebut) 4. Menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down Sehingga dapat disimpulkan bahwa Buku Putih Sanitasi merupakan pemetaan situasi sanitasi kota atau kabupaten berdasarkan kondisi aktual. Pemetaan tersebut mencakup aspek teknis dan aspek non-teknis, yaitu aspek keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan aspek-aspek lain seperti keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas. Buku Putih merupakan data teraktual dan telah disepakati seluruh SKPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi yang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Merangin dengan cakupan berskala kabupaten. 1.2. Landasan Gerak 1.2.1 LingkupMateri Pengertian Sanitasi (berdasarkan Buku Referensi Opsi Sitem dan Teknologi Sanitasi, TTPS, 2010) adalah upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat baik dtingkat rumah tangga maupun lingkungan perumahan. Adapun sub sektor yang akan dikaji adalah : a. Air Limbah Domestik, yaitu limbah cair rumah tangga yang mencakup limbah black water dan grey water. Limbah black water adalah limbah cair yang dihasilkan dari WC rumah tangga, yakni berupa urin, tinja, air pembersih anus, air guyur, dan materi pembersih atau materi lainnya. Limbah grey water adalah limbah cair dari berbagai aktivitas yang berlangsung di dapur dan kamar mandi rumah tangga, yakni mandi, mencuci pakaian atau peralatan makan. Penanganan air limbah domestik harus mempertimbangkan kaitan antara pengelolaan air limbah domestik yang aman dan pengelolaan air minum khususnya dalam pengamanan sumber daya air. b. Sampah Rumah Tangga, yaitu limbah padat (sampah) basah dan kering yang dihasilkan dari rumah tangga. c. Drainase Lingkungan, yaitu drainase tersier/mikro dengan cakupan layanan kurang dari 4 (empat) hektar, dengan lebar dasar saluran kurang dari 0,80 meter. Drainase lingkungan pada umumnya direncanakan, dibangun, dan dirawat oleh masyarakat dan atau pemeritah kabupaten/kota. d. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promsi Higiene baik dalam tatanan rumah tangga maupun dalam tatanan sekolah. 1.2.2 Lingkup Wilayah Wilayah Kajian mencakup seluruh wilayah Kabupaten Merangin, dengan sasaran utama adalah Kawasan Perkotaan sebagaimana telah di tetapkan dalam draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2011 – 2031 yang meliputi : Kecamatan Jangkat, Sungai Tenang, Muara Siau, Lembah Masurai, Tiang Pumpung, Pamenang, Pamenang Barat, Renah Pamenang, Bangko, Bangko Barat, Batang Masumai, Nalo Tantan, Sungai Manau, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu, Tabir, Tabir Ulu, Tabir Selatan, Tabir Ilir, Tabir Timur, Tabir Barat, Margo Tabir, serta Kecamatan Tabir Barat. 2
1.2.3
Visi dan Misi Kabupaten dalam RPJMD Kabupaten Merngin 2008-2013 dan Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Merangin a. Visi dan Misi Kabupaten Merangin dalam RPJMD Tahun 2008-2013 Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2013 merupakan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kabupaten Merangin yang terpilih melalui pemilukada untuk periode tahun 2008 – 2013 yang telah ditetapkan menjadi VISI dan MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2008-2010. Adapun VISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2008 - 2010 tersebut adalah sebagai berikut :
Dengan mendasarkan visi ini, maka akan menjadi pijakan dan acuan untuk menyusun kebijakan aplikatif selanjutnya guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Merangin makmur, adil, kondusif, maju, unggul dan religius. 3 dari visi sebagaimana diungkapkan di atas, pada hakekatnya memiliki makna yang dalam. Dari makna ini, selanjutnya akan menjadi dasar operasional dalam pencapaian visi pembangunan yang ditetapkan yang tertuang dalam kata “ MAKMUR ”. Kata “ MAKMUR ”, mengandung untaian makna dari kata makmur, adil, kondusif, maju, unggul dan religius. makmur, adil, kondusif, maju, unggul dan religius. Adapun penjabaran makna dalam visi pembangunan tersebut adalah: Makmur
: adalah menunjukkan kondisi dimana kemampuan ekonomi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar pada taraf standar kelayakan minimal.
Adil
: adalah merupakan terciptanya kondisi iklim pemenuhan hak azazi masyarakat yang berlandasrkan pada norma budaya dan hukum.
Kondusif
: adalah merupakan perwujudan iklim yang harmonis antar setiap komponen, etnis, agama dan budaya sebagai prakondisi strategis yang perlu diciptakan untuk percepatan pembangunan yang didukung oleh birokrasi yang berkinerja tinggi dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ).
Maju
: adalah merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan, yang terlihat dari terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dan kebutuhan prasarana dan sarana dasar keluarga dan masyarakat.
Unggul
: adalah merupakan kondisi umum Kabupaten Merangin yang kompetitif dengan potensi sumberdaya manusia yang profesional dan produktif.
Religius
: adalah merupakan kondisi kehidupan masyarakat atau sosial yang berjalan atas dasar nilai-nilai agama, dengan menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai falsafah hidup, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota keluarga dan masyarakat.
Misi Pembangunan Kabupaten Merangin Tahun 2008-2013 Untuk mewujudkan kondisi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul, serta mempertimbangkan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki , untuk mencapai masyarakat Kabupaten Merangin yang makmur, adil, kondusif, maju, unggul dan religius. makmur, adil, kondusif, maju, unggul dan religius, maka dirumuskan misi Kabupaten Merangin
3
dalam rangka mencapai Visi pembangunan Kabupaten Merangin 2013, ditetapkan 5 (lima) misi. Kelima misi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur 2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan 3. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia dengan mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan 4. Meningkatkan kinerja birokrasi 5. Meningkatkan taraf hidup keluarga dan masyarakat yang berlandaskan norma agama, budaya dan hukum Visi Bupati Merangin yang menjadi landasan gerak dari penyusunan buku putih dan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), adalah pada kata MAJU, dimana merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan, yang terlihat dari terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dan kebutuhan prasarana dan sarana dasar keluarga dan masyarakat, dimana kata-kata dari Visi ini yang akan mewarnai visi dan misi sanitasi ke depan. Sedangkan untuk muatan isi buku putih sanitasi dan strategi sanitasi harus mencerminkan misi ke satu dan ke tiga dari Visi dan Misi Bupati Merangin Tahun 2008-2013 yaitu Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dan Meningkatkan mutu sumberdaya manusia dengan mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan dan Kesehatan. b. Tujuan Penataan Ruang dalam RTRW Kabupaten Merangin Tahun 2011-2031 Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang sesuai tahun perencanaan (20 tahun). Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi : 1. Sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; 2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan; 3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan: 1. Visi dan Misi pembangunan wilayah kabupaten; 2. Karakteristik wilayah kabupaten; 3. Isu strategis; dan 4. Kondisi objektif yang diinginkan. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria: 1. Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional; 2. Jelas dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan 3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan penataan ruang merupakan arah pengembangan ruang yang akan dicapai selama kurun waktu perencanaan, yaitu 20 (dua puluh) tahun kedepan. Tujuan ini akan menjadi dasar penyusunan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, yang selanjutnya akan diwujudkan dalam alokasi ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Secara umum, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, melalui upaya: a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; dan c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatrif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
4
Berdasarkan tujuan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam dokumen RTRW Kabupaten Merangin Tahun 2011-2031, maka muatan dan isi buku putih sanitasi dan strategi sanitasi kedepan harus mampu menjawab tantangan untuk meningkatkan kualitas lingkungan fisik tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang.
1.3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Merangin pada saat ini. b.Tujuan Tujuan disusunnya buku putih ini adalah untuk menjadi baseline-data terkait kondisi sanitasi kabupatenMerangin saat ini yang akan digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), serta keperluan pemantuan dan evaluasi (monev) pembangunan sektor sanitasi khususnya di wilayah Kabupaten Merangin. 1.4. Metodologi Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh,akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakandalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.4.1 Sumber Data a. Data Primer Data primer yang diperlukan dalam penyusunan buku ini berasal dari hasil kajian studi antara lain: · Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment /EHRA) · Studi Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment/SSA) · Survey Pemberdayaan Masyarakat, Jender & Kemiskinan (PMJK), Promosi Higiene dan Sanitasi Sekolah · Studi Profil Keuangan dan Perekonomian Daerah, dan · Studi Komunikasi dan Pemetaan Media b. Data Sekunder Data sekunder yang dikumpulkan dalam penyusunan buku putih ini antara lain meliputi aspek profil umum dan data profil sanitasi yaitu antara lain : Data profil Umum antara lain: · Geografis, Administratif & Geohidrologis · Demografis · Keuangan dan Perekonomian Daaerah · Sosial & Budaya · Tata Ruang Wilayah · Kelembagaan Daerah Data Profil Sanitasi meliputi antara lain : · Data Teknis : Air Limbah, Persampahan dan Drainase Lingkungan) · Data Non Teknis :Aspek-aspek kelembagaan dan kebijakan, Keuangan,)
5
1.4.2 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui: 1. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka. Dalam penelitian ini dipakai kuesioner bersifat tertutup, kuesioner tertutup dimaksud adalah bahwa jawaban kuesioner telah tersedia dan responden tinggal memilih beberapa alternatif yang telah disediakan. 2. Wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa nara sumber yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan. Teknik ini dipakai secara simultan dan sebagai cara utama untuk memperoleh data secara mendalam yang tidak diperoleh dengan data dokumentasi, menanyakan hal-hal yang belum ada atau belum jelas yang mungkin terdapat dalam data dokumentasi. 3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan hal-hal yang penting berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, sehingga peneliti mampu menggambarkan secara nyata kondisi di lapangan. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan visual langsung ke lingkungan yang menjadi obyek studi. Obyek yang diamati berupa kondisi drainase, sarana persampahan, saluran pembuangan limbah. Hasil dari pengamatan tersebut ditulis secara deskriptif dan direkam dengan kamera foto. 1.4.3 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data Pengolahan data dalam pelaksanaan proses kajian data primer dan sekunder ini antara lain dengan menggunakan program Epi info, SPPS, Microsoft Excel dan ArcView GIS. Sedangkan untuk Visualisasi data ditampilkan dalam bentuk grafik atau diagram dan peta. Sedangkan data-data yang bersifat penjelasan dipresentasikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian.
1.4.4 Analisis Data Analisis data adalah merupakan tindak lanjut dari tahapan pengumpulan data untuk memperoleh output sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis yang diguna dalam penelitian ini adalah : a. Analisis Profil Wilayah Kabupaten Merangin Analisis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif . Hasil analisis ini adalah kondisi existing wilayah Kabupaten Merangin ditinjau dari aspek fisik, demografi, ekonomi, tata ruang wilayah, sosial budaya dan kelembagaan Kabupaten Merangin pada saat ini. b. Profil Sanitasi Wilayah Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sanitasi di Kabupaten Merangin saat ini secara obyektif berdasarkan data primer dan sekunder sistem dan layanan sanitasi, permasalahan yang di hadapi dan rencana pembangunan sanitasi yang ada saat ini. Hasil analisis ini adalah peta sistem sanitasi untuk masing-masing subsektor dan lokasinya yang spesifik, hasil analisis dari beberapa kajian data primer, dan teridentifikasinya rencana program dan kegiatan pengembangan sanitasi serta kegiatan sanitasi yang sedang berlangsung. Analisis ini menggunakan metode tabulasi, Diagram Sistem Sanitasi (DSS) dan analisis deskriptif. c. Penetapan Area Berisiko Sanitasi Analisis ini bertujuan untuk menetapkan area berisiko sanitasi dan posisi pengelolaan sanitasi saat ini di Kabupaten Merangin berdasarkan analisis data sekunder, data primer yang dihimpun dari studi EHRA dan penilaian SKPD tentang kualitas, kuantitas dan kontinuitas sarana dan prasarana sanitasi dan perilaku PHBS. Analisis ini menggunakan metode tabulasi, pembobotan (skoring) dan peta.
6
1.5. Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Perencanaan Lain 1.5.1 Dasar hukum yang melandasi Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Merangin ini antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
1.5.2
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028; Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2008-2013; Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 21 Tahun 2011 tentang (RKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012;
Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Perencanaan lain Buku Putih Sanitasi merupakan salah satu bagian dari dokumen perencanaan khusus untuk bidang Sanitasi yang nantinya akan saling mendukung dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD, RPJMD, RTRW, RPIJM, Renstra SKPD yang menjadi dasar perencanaan kegiatan dalam RKPD. a. Buku Putih Sanitasi dengan RPJPD Kabupaten Merangin Dokumen RPJP Kabupaten Merangin Tahun 2005-2025 digunakan sebagai referensi untuk memetakan permasalahan terkait sanitasi dan arah pelaksanaan program sanitasi ke depan.
7
b. Buku Putih Sanitasi dengan RPJMD Buku putih sanitasi menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menangah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2008-2013 sebagai referensi untuk memperoleh data isu – isu strategis dan permasalahan mendesak terkait program sanitasi yang harus ditangani segera dan sebagai pedoman untuk menentukan visi dan misi serta kebijakan sanitasi ke depan. c. Buku Putih Sanitasi dan RTRW Kabupaten Merangin Dalam pelaksanaan penyusunan Buku Putih memperhatikan dan mempedomani tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang,struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Merangin, dimana kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Merangin menjadi acuan dalam penentuan wilayah kajian dalam penyusunan buku putih. d. Buku Putih Sannitasi dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Buku putih menggambarkan rencana program dan kegiatan setiap SKPD yang menangani sanitasi sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD tersebut dan setelah Buku Putih Final akan menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam penyesuaian program terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berlaku sekarang.
8
