LAPORAN AKHIR
pembangunan komponen-komponen permukiman seringkali tidak terselenggara secara terpadu dan berkelanjutan;
BAB 1
PENDAHULUAN
belum terdapatnya strategi khusus pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan penataan ruang dan perencanaan pembangunan secara keseluruhan; dan terdapatnya tumpang tindih kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penanganan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada tingkat operasional (kabupaten/kota). Berdasarkan permasalahan pembangunan yang ada tersebut, diperlukan beberapa pertimbangan, yaitu: bahwa dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan memerlukan adanya arahan yang jelas selaras dengan arah pengembangan kota; bahwa dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan diperlukan arahan yang didasarkan pada kebutuhan kota dan berbasis kawasan;
Dalam bab ini menguraikan secara singkat tentang latar belakang, maksud tujuan dan sasaran, pengertian kedudukan dan kedalaman, output, ruang lingkup, dasar hukum serta sistematika pembahasan dari penyusunan pekerjaan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) di Kota Kediri Tahun 2012.
bahwa
pembangunan
permukiman
dan
infrastruktur
permukiman
perkotaan
perlu
diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan bahwa dalam pengembangan kota dan kawasan perkotaan terdapat kebutuhan untuk
1.1
Latar Belakang
merumuskan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang mampu mendukung dan mengintegrasikan seluruh strategi sektoral yang terkait.
Banyak permasalahan perkotaan yang bermula dari aspek permukiman dan infrastruktur
Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka suatu kota sudah seharusnya memiliki
perkotaan, seperti tidak meratanya penyediaan infrastruktur perkotaan, ketidaktersediaan lingkungan
arahan kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang jelas dan
permukiman yang layak, dan sebagainya yang belum tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan
dapat menjadi acuan bagi penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur
oleh beberapa kondisi sebagai berikut:
perkotaan yang ada. Terkait dengan hal ini, program-program yang diselenggarakan mengacu pada
tuntutan yang tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan permukiman dan infrastruktur perkotaan
kebutuhan menjawab strategi yang telah dirumuskan dan skala prioritasnya. Selain itu, program yang
belum didasarkan pada kebijakan dan strategi pembangunan yang memadai, tepat, berskala kota,
dikembangkan dapat mendukung terwujudnya tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan
dan berbasis kawasan;
infrastruktur perkotaan yang diharapkan dari penerapan strategi tersebut.
penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan sering bersifat sesaat, responsif terhadap permasalahan yang ada, serta berorientasi pada ketersediaan sumberdaya yang ada sehingga kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan bersifat parsial dan tidak komprehensif, serta tidak terpadu dengan kebutuhan arah pengembangan dan pembangunan kota;
Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Di Kota Kediri Tahun 2012
Halaman 1-1
LAPORAN AKHIR
(Permen) mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals (MDG’s), sedangkan dalam kerangka pengembangan dan pembangunan kota, SPPIP dan RPKPP merupakan penjabaran dari strategi pengembangan dan pembangunan kota untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Arah pengembangan dan pembangunan kota untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan akan diturunkan ke dalam strategi rinci berupa SPPIP, yang untuk operasionalisasi penanganan kawasannya akan dijabarkan dalam RPKPP. Dalam kaitannya dengan pembangunan kota, keberadaan SPPIP dan RPKPP ini menjadi penting, karena SPPIP dan RPKPP ini akan menjadi: acuan bagi penentu kebijakan (policy makers) dan pengambil keputusan (decision makers) dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas dan cara pencapaiannya, yang dapat membantu pemerintah daerah untuk lebih fokus mencapai tujuan pembangunan; acuan bagi perencana program dan kegiatan dalam mensinergikan dan mengintegrasikan sektor sektor yang ada, baik sektor strategis, sektor unggulan maupun sektor penunjang, kedalam program pembangunan tahunan; dan acuan bagi perangkat pelaksana pembangunan dalam menjalankan tugasnya sesuai tugas pokok Gambar 1.1 Ilustrasi Arah Pembangunan Kota yang Dibentuk Berdasarkan Pada Kebutuhan Kota
dan fungsi (tupoksi) masing-masing, dalam mencapai tujuan pembangunan.
Dalam perwujudannya, kebutuhan akan arahan kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan permukiman perkotaan ini tidak hanya menjadi tugas Pemerintah melainkan juga menjadi tanggung jawab penuh pemerintah kota/kabupaten. Sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah terjadi transformasi peran pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam pembangunan daerah, termasuk dalam melaksanakan rencana tata ruang dan rencana pembangunan yang menjadi induk bagi pembangunan di bidang permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Dengan adanya peran ini, maka arahan kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah harus terpadu dan sinergi dengan rencana tata ruang (RTRW) dan rencana pembangunan (RPJP dan RPJM). Kebutuhan penanganan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang dijelaskan sebelumnya dapat diselesaikan melalui Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) yang untuk operasionalisasi dalam skala kawasan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP). Dalam kerangka pembangunan nasional, SPPIP dan RPKPP ditujukan pula untuk mendukung kebijakan nasional yang sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, implementasi Peraturan Menteri Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Di Kota Kediri Tahun 2012
Halaman 1-2
LAPORAN AKHIR
penyusunan SPPIP dan RPKPP melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan kota yang signifikan, sehingga rasa kepemilikan dan kepedulian terhadap SPPIP dan RPKPP menjadi tinggi; SPPIP dan RPKPP merupakan produk yang bersifat strategis dan lintas isu; dan rangkaian proses penyusunan SPPIP dan RPKPP mengarahkan pada cara pandang baru dalam pengembangan dan pembangunan kota beserta keberlanjutannya.
1.2
Maksud Tujuan, dan Sasaran Penyusunan SPPIP
1.2.1 Maksud Penyusunan SPPIP Maksud dari penyusunan SPPIP ini adalah memberikan bantuan teknis berupa pendampingan pada pemangku kepentingan kota dalam melaksanakan penyusunan strategi pembangunan permukiman dan infratruktur perkotaan (SPPIP).
1.2.2 Tujuan Penyusunan SPPIP Tujuan dari penyusunan SPPIP di Kota Kediri ini adalah untuk mendukung pemangku kepentingan kota untuk dapat menghasilkan dan menyepakati dokumen strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan berkesinambungan sebagai acuan pembangunan kota tersebut. Gambar 1.2 Diagram Keterkaitan Arah Pengembangan dan Pembangunan Kota, SPPIP, dan RPKPP Dalam Kerangka Pembangunan Perkotaan
SPPIP dan RPKPP sebagai suatu acuan yang operasional dan implementatif ini dalam penyelenggaraan pembangunan memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: SPPIP dan RPKPP merupakan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sektor permukiman yang berbasis pada kawasan perkotaan sesuai dengan dokumen Rencana Tata Ruang; keseluruhan rangkaian proses dan produk SPPIP dan RPKPP menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten secara keseluruhan bukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, konsultan, maupun lembaga donor; SPPIP dan RPKPP disusun secara sistematis mulai dari jangka panjang yang kemudian dirinci
1.2.3 Sasaran Penyusunan SPPIP Dalam rangka mencapai tujuan dari kegiatan ini, maka dalam pelaksanaanya harus dapat melalui beberapa sasaran sebagai berikut: Tersosialisasikannya konsep penyelenggaraan pembangunan perkotaan dan peran strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan; Terwujudnya pemahaman yang baik oleh semua pemangku kepentingan kota/kabupaten tentang strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan kota/kabupaten; Terjadinya penguatan kepedulian dan peningkatan kapasitas
pemangku kepentingan
kota/kabupaten dalam penyusunan SPPIP;
dalam jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu, SPPIP dan RPKPP diharapkan dapat
Terjadinya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan strategi dan program
mengakomodir berbagai kemungkinan penyesuaian akibat dinamika perkembangan kota;
pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan melalui penyelenggaraan konsultasi publik;
Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Di Kota Kediri Tahun 2012
Halaman 1-3
LAPORAN AKHIR
Terbangunnya koordinasi antar pemangku kepentingan kota dan propinsi, tersusunnya sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan kota, sebagai acuan pelaksanaan pembangunan yang optimal sesuai sumberdaya dan sumberdana yang dimilikinya.
1.3
Ruang Lingkup
1.3.1 Ruang Lingkup Substansi Secara garis besar, lingkup kegiatan penyusunan SPPIP meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu: (1) persiapan, (2) identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, (3) perumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, (4) perumusan strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, dan (5) finalisasi dan sosialisasi. Secara rinci, lingkup kegiatan dari tiap kegiatan besar dan capaian kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 1.1 Keterkaitan Lingkup Kegiatan Dengan Capaian dalam Kegiatan Penyusunan SPPIP LINGKUP KEGIATAN CAPAIAN KEGIATAN 1) Persiapan Mengikuti sosialisasi penyusunan Rencana kerja dan metodologi SPPIP yang akan dikoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraannya oleh tim pusat. Peta dasar Melakukan persiapan pelaksanaan Data dan informasi yang kegiatan, termasuk di dalamnya diperlukan melakukan koordinasi tim untuk Desain pengumpulan data dan pelaksanaan kegiatan, penyepakatan informasi rencana kerja dan metologi pelaksanaan kegiatan, penyiapan peta dasar, sampai dengan pengumpulan data dan informasi. Melakukan konsolidasi dengan semua pemangku kepentingan dalam proses penyamaan tujuan dan rencana kerja penyusunan SPPIP 2) Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan Melakukan kajian terhadap Review kebijakan, strategi dan kebijakan, strategi dan program program daerah dari tiap pembangunan daerah berdasarkan dokumen kebijakan terkait yang dokumen kebijakan terkait yang telah tersedia dan dijadikan telah tersedia dan dijadikan acuan acuan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan oleh pembangunan oleh pemerintah pemerintah daerah daerah Melakukan kajian terhadap isu-isu Kajian isu-isu permukiman dan permukiman dan infrastruktur infrastruktur perkotaan perkotaan serta potensi dan Potensi, permasalahan dan permasalahan dan tantangan yang tantangan yang akan dihadapi akan dihadapi dalam pembangunan dalam pembangunan perkotaan perkotaan dan permukiman Potensi, permasalahan dan
Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Di Kota Kediri Tahun 2012
LINGKUP KEGIATAN perkotaan.
CAPAIAN KEGIATAN tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan permukiman perkotaan Peta potensi, permasalahan dan tantangan dalam pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan 3) Perumusan Tujuan, Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Bersama dengan pemangku Indikasi arah pengembangan kepentingan kota menghasilkan arah kota pengembangan kota serta Indikasi arah pembangunan pembangunan permukiman dan permukiman kota dan infrastruktur perkotaan berdasarkan infrastruktur perkotaan hasil kajian kebijakan dan hasil kajian terhadap isu-isu, potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaannya Bersama dengan pemangku Rumusan tujuan pembangunan kepentingan kota menghasilkan permukiman dan infrastruktur rumusan tujuan dan kebijakan perkotaan Rumusan kebijakan pembangunan permukiman dan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan infrastruktur perkotaan Penyelenggaraan Pra-FGD 1 dan FGD 1. Bersama dengan pemangku Rumusan kriteria dan indikator kepentingan menghasilkan: penentuan kawasan permukiman o Rumusan kriteria dan indikator prioritas penentuan kawasan Kawasan permukiman prioritas permukiman prioritas Penyelenggaraan Pra-FGD 2 dan o Identifikasi kawasan FGD 2. permukiman prioritas 4) Perumusan Strategi dan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Bersama dengan pemangku Rumusan strategi pembangunan kepentingan menghasilkan rumusan permukiman dan infrastruktur strategi pembangunan permukiman perkotaan Penyelenggaraan Pra FGD 3 dan dan infrastruktur permukiman FGD 3 perkotaan. Bersama dengan pemangku Analisis korelasi strategi kepentingan menghasilkan: pembangunan permukiman dan o Analisis korelasi/strategi kebutuhan infrastruktur pembangunan permukiman dan permukiman perkotaan dalam kebutuhan infrastruktur skema manajemen permukiman perkotaan dalam pembangunan perkotaan. Analisis konsekuensi atau skema manajemen implikasi penerapan strategi pembangunan perkotaan. o Analisis konsekuensi atau identifikasi dampak program implikasi penetapan strategi dan pembangunan permukiman dan identifikasi dampak program infrastruktur permukiman
Halaman 1-4
LAPORAN AKHIR
o
LINGKUP KEGIATAN pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dalam skala kota dan skala kawasan sebagai arahan investasi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan jangka menengah. Analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.
5) Finalisasi dan Sosialisasi Mengikuri kegiatan kolokium yang akan dikordinasikan oleh koordinator pelaksana dan memberikan pemaparan dan pembahasan capaian kegiatan pada kolokium SPPIP Menyelenggarakan konsultasi publik untuk menjaring masukan terhadap rumusan strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Melakukan diseminasi hasil kesepakatan perumusan SPPIP kepada instansi/dinas terkait dan pemangku kepentingan lainnya.
CAPAIAN KEGIATAN perkotaan. Rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan (dalam skala kota dan skala kawasan) sebagai arahan investasi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan jangka menengah Analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Penyelenggaraan Pra-FGD 4 dan FGD 4 dan diskusi informal Masukan untuk penyempurnaan hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Masukan untuk penyempurnaan hasil
1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah Secara geografis, Kota Kediri terletak di antara 111,05 derajat-112,03 derajat Bujur Timur dan 7,45 derajat- 7,55 derajat Lintang Selatan dengan luas 63,404 km2. Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m diatas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%. Secara administratif, Kota Kediri terbagi menjadi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren dan terdiri dari 46 Kelurahan, berada di tengah wilayah Kabupaten Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut : Sebelah utara : Kec. Gampengrejo, Kec. Ngasem dan Kec. Grogol Sebelah Selatan : Kec. Kandat dan Kec. Ngadiluwih Sebelah Timur : Kec. Wates dan Kec. Gurah Sebelah Barat : kec. Grogol dan Kec. Semen Wilayah Kota Kediri, secara administratif terbagi menjadi 3 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Kota, dengan luas wilayah 14,900 Km² terdiri dari 17 Kelurahan. Kecamatan Pesantren, dengan luas wilayah 23,903 Km² tediri dari 15 Kelurahan. Kecamatan Mojoroto, dengan luas wilayah 24,601 Km² tediri dari 14 Kelurahan
Tersosialisasikannya Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)
Untuk jelasnya mengenai luas wilayah Kota Kediri dapat dilihat pada Tabel 1.2, Gambar 1.4 dan Peta 1.1. Orientasi Wilayah Kota Kediri dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur dan Peta 1.2. Batas Administrasi Kota Kediri. Tabel 1.2 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan Kota Kediri Tahun 2012 Kecamatan
Mojoroto
Gambar 1.3 Rangkaian Kegiatan Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di Kota Kediri
Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Di Kota Kediri Tahun 2012
Kelurahan
Luas ( Km² )
Pojok
3,212
Campurejo
1,504
Tamanan
1,079
Banjarmlati
1,133
Bandar Kidul
1,736
Lirboyo
1,113
Bandar Lor
1,386
Mojoroto
2,429
Sukorame
3,675
Bujel
1,826
Ngampel
1,952
Gayam
1,319
Mrican
1,418
Dermo
0,819
JUMLAH
24,601
Halaman 1-5
LAPORAN AKHIR
Kecamatan
Kelurahan Manisrenggo
Kota
1,670
Ngronggo
2,585
Kaliombo
0,958
Kampungdalem
0,332
Setonopande
0,383
Ringinanom
0,050
Pakelan
0,214
Setonogedong
0,059
Kemasan
0,228
Jagalan
0,043
Banjaran
1,209
Ngadirejo
1,470
Dandangan
1,100
Balowerti
0,830
Pocanan
0,214
Semampir
Gambar 1.4 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kota Kediri
1,764
Rejomulyo
JUMLAH
Pesantren
Luas ( Km² )
Kecamatan Mojoroto; 24,601
Kecamatan Pesantren; 23,903
Kecamatan Kota; 14,9
1,791 14,900
Berdasarkan ketinggiannya, Kota Kediri dapat dibagi menjadi :
Blabak
3,354
Bawang
3,449
Betet
1,691
Tosaren
1,361
Banaran
0,974
Ngletih
1,237
Tempurejo
1,864
Ketami
1,894
Pesantren
1,356
Berarti mayoritas ketinggian wilayah Kota Kediri 80,17% berada pada ketinggian 63 m sampai
Bangsal
1,029
Burengan
1,283
100 m dari permukaan laut yang terletak sepanjang sisi kiri dan kanan Kali Brantas. Sedangkan wilayah
Tinalan
0,926
tanah usaha Id terdapat di ujung sebelah barat dan sebelah timur Kota Kediri yaitu di sebelah
Pakunden
1,024
Kelurahan Pojok, Kelurahan Sukorame, Kelurahan Gayam sedang di sebelah timur adalah Kelurahan
Singonegaran
0,99
Jamsaren
1,471
JUMLAH
23,903
Sumber : Kota Dalam Angka Kota Kediri 2011
Wilayah Tanah Usaha Utama I c (WTUU Ic) yaitu wilayah dengan ketinggian antara 63 m – 100 m di atas permukaan laut seluas 5.083 Ha (80,17%). Wilayah Tanah Usaha Utama I d (WTUU Id) yaitu wilayah dengan ketinggian antara 100 m – 500 m dari permukaan laut seluas 1.257 Ha (18,83%).
Tempurejo, Kelurahan Bawang dan Kelurahan Ketami. Untuk kemiringan, sebagian besar wilayah Kota Kediri merupakan dataran rendah dengan lereng antara 0 – 2% seluas 5,737 Ha atau 90,49%. Kondisi topografi wilayah relatif datar, yaitu pada kelerengan antara 0 s/d 40%. Ketinggian antara 15 – 40% berada di kawasan Gunung Maskumambang dan Gunung Klotok di bagian barat Kecamatan Mojoroto. Untuk Kecamatan Kota kondisi topografinya mayoritas berada pada kelerengan 0–2%. Untuk Kecamatan Pesantren kondisi topografi wilayah relatif datar, yaitu pada kelerengan antara 0 s/d 15%. Walaupun wilayah Kota Kediri memiliki kontur berbukit, hampir seluruh wilayah Kecamatan Pesantren berada pada kelerengan 0 – 2% atau dengan kata lain berada pada wilayah lembah. Wilayah Kecamatan Pesantren berada pada ketinggian lebih kurang 67 meter dpl.
Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Di Kota Kediri Tahun 2012
Halaman 1-6
LAPORAN AKHIR Peta 1.1 Orientasi Kota Kediri Terhadap Jawa Timur
ORIENTASI KOTA KEDIRI
Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Di Kota Kediri Tahun 2012
Halaman 1-7
LAPORAN AKHIR
Peta 1.2 Administrasi Kota Kediri
Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Di Kota Kediri Tahun 2012
Halaman 1-8
LAPORAN AKHIR
Merupakan bab yang menjelaskan mengenai konsep serta strategi yang digunakan pada skala
1.4
kota dan kawasan terkait dengan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kota
Sistematika Pelaporan
Kediri
Untuk mencapai maksud dan tujuan dari penyusunan Buku Laporan Akhir Sementara dari Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) di Kota Kediri
INDIKASI
PROGRAM
PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN
DAN
INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN PERKOTAAN
ini secara sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: BAB I
7
Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan program-program pada skala kota dan skala
PENDAHULUAN
kawasan.
Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup studi yang berisikan lokasi dan materi studi, kemudian pengertian kedudukan serta output, landasan hukum serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan dari penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di Kota Kediri. BAB II
POTENSI, MASALAH, HAMBATAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DI KOTA KEDIRI
Pada bab ini berisikan potensi, masalah, hamabatan dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur di Kota Kediri. Pada bab ini juga dibahas mengenai isu strategis yang berkembang di Kota Kediri.
BAB III KRITERIA DAN INDIKATOR PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS Bab ini berisikan tentang metodologi dan pendekatan penentuan kriteria dan indikator kawasan serta hasil dari penentukan kawasan prioritas yang nantinya akan ditindaklanjuti dalam penyusunan RPKPP. BAB IV PROFIL KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS Bab ini menjelaskan tentang profil kawasan yang menjadi kawasan prioritas dari penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di Kota Kediri. BAB V
TUJUAN
DAN
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN
DAN
INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN PERKOTAAN Bab ini menjelaskan tentang tujuan beserta kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan di Kota Kediri. BAB VI STRATEGI
PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN
DAN
INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN
PERKOTAAN
Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Di Kota Kediri Tahun 2012
Halaman 1-9
LAPORAN AKHIR
bab 1
pendahuluan ................................................................................................................................ 1-1
1.1
Latar Belakang .............................................................................................................................. 1-1
1.2
Maksud Tujuan, dan Sasaran Penyusunan SPPIP......................................................................... 1-3
1.2.1
Maksud Penyusunan SPPIP .................................................................................................. 1-3
1.2.2
Tujuan Penyusunan SPPIP .................................................................................................... 1-3
1.2.3
Sasaran Penyusunan SPPIP .................................................................................................. 1-3
1.3
Metodologi dan Jadwal ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.4
Ruang Lingkup .............................................................................................................................. 1-4
1.4.1
Ruang Lingkup Kegiatan ....................................................................................................... 1-4
1.4.2
Ruang Lingkup Wilayah ........................................................................................................ 1-5
1.5
Kedudukan Dokumen ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
1.5.1
Pemahaman Dasar .................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.5.2
Kedudukan SPPIP Dalam Kerangka Pembangunan Daerah ...... Error! Bookmark not defined.
1.5.3
Pemangku Kepentingan SPPIP .................................................. Error! Bookmark not defined.
1.6
bab 1
pendahuluan................................................................................................................................. 1-1
1.1
Latar Belakang .............................................................................................................................. 1-1
1.2
Maksud Tujuan, dan Sasaran Penyusunan SPPIP ......................................................................... 1-3
1.2.1
Maksud Penyusunan SPPIP................................................................................................... 1-3
1.2.2
Tujuan Penyusunan SPPIP .................................................................................................... 1-3
1.2.3
Sasaran Penyusunan SPPIP ................................................................................................... 1-3
1.3
Ruang Lingkup .............................................................................................................................. 1-4
1.3.1
Ruang Lingkup Substansi ...................................................................................................... 1-4
1.3.2
Ruang Lingkup Wilayah ........................................................................................................ 1-5
1.4
Sistematika Pelaporan .................................................................................................................. 1-9
Sistematika Pelaporan.................................................................................................................. 1-9
Tabel 1.1 Keterkaitan Lingkup Kegiatan Dengan Capaian dalam Kegiatan Penyusunan SPPIP ............................. 1-4 Tabel 1.2 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan Kota Kediri Tahun 2012 .................................... 1-5 Tabel 1.3 Rincian Perbedaan Antara SPPIP, dan RPKPP Dalam Kerangka ................... Error! Bookmark not defined. Tabel 1.4 Peran dan Bentuk Keterlibatan Masing-Masing Pihak Dalam Kegiatan Penyusunan SPPIP dan RPKPP ........................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Gambar 1.1 Ilustrasi Arah Pembangunan Kota yang Dibentuk Berdasarkan Pada Kebutuhan Kota ..................... 1-2 Gambar 1.2 Diagram Keterkaitan Arah Pengembangan dan Pembangunan Kota, SPPIP, dan RPKPP Dalam Kerangka Pembangunan Perkotaan ............................................................................................................. 1-3 Gambar 1.3 Kegiatan yang dilaksanakan selama 7 bulan dalam Penyusunan SPPIP Kota Kediri .... Error! Bookmark not defined. Gambar 1.4 Rangkaian Kegiatan Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di Kota Kediri ................................................................................................................................................ 1-5 Gambar 1.5 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kota Kediri ........................................................................ 1-6 Gambar 1.6 Keterkaitan SPPIP dan RPKPP Dalam Kerangka Kebijakan Pembangunan Kota.... Error! Bookmark not defined. Gambar 1.7 Ilustrasi Keterkaitan SPPIP, RPKPP dan RPIJM ......................................... Error! Bookmark not defined. Gambar 1.8 Contoh Keterkaitan Substansi SPPIP, RPKPP dan RPIJM ......................... Error! Bookmark not defined. Gambar 1.9 Keterkaitan SPPIP dan RPKPP Dalam Kerangka Kebijakan Pembangunan Kota.... Error! Bookmark not defined. Gambar 1.10 Keterkaitan Semua Pihak yang Terlibat Dalam Proses Penyusunan SPPIP/RPKPP .... Error! Bookmark not defined. Peta 1.1 Orientasi Kota Kediri Terhadap Jawa Timur ............................................................................................. 1-7 Peta 1.2 Administrasi Kota Kediri ........................................................................................................................... 1-8
Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Di Kota Kediri Tahun 2012
Halaman 1-10
